Dewan Komisaris (skripsi dan tesis)

Dalam keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara PER-01/MBU/2011
Pasal 13 point 3, Yang dimaksud dengan anggota Dewan Komisaris/Dewan
Pengawas Independen adalah anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang
tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau
hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya,
anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan
BUMN yang bersangkutan, yang dapat mempengaruhi kemampuanya untuk
bertindak independen.
Dalam keputusan Menteri BUMN PER-01/MBU/2011 Pasal 12, tugas dan
kewajiban Dewan Komisaris/Dewan Pengawas adalah:
a. Bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan
pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberikan nasihat
kepada Direksi,
b. Membuat pembagian tugas yang diatur oleh mereka sendiri
c. Menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan,
d. Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan,
e. Memantau dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan
keberlanjutan,
f. Memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan telah memuat informasi
mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas di perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang
dilakukan dalam satu tahun buku,
g. wajib melaporkan kepada BUMN mengenai kepemilikan sahamnya
dan/atau keluarganya pada BUMN yang bersangkutan dan perusahaan lain,
termasuk setiap perubahannya.
Selain itu komisaris harus menetapkan suatu sistem pengendalian internal
yang efektif untuk mengamankan investasi dan asset perusahaan. Berbagai faktor
yang membentuk lingkungan pengendalian mencakup beberapa hal, antara lain:
a. Nilai integritas dan etika;
b. Komitmen terhadap kompetensi;
c. Dewan komisaris dan komite audit;
d. Filosofi dan gaya operasi manajemen;
e. Struktur organisasi;
f. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab; dan
g. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia
Berdasarkan hal tersebut, keberadaan dewan komisaris dan komposisi
dewan komisaris merupakan salah satu mekanisme yang penting dalam
pelaksanaan praktik good corporate governance untuk peningkatan nilai
perusahaan.
Ukuran dewan yang besar dapat memberikan keuntungan maupun kerugian
bagi perusahaan. Keuntungan dari ukuran dewan yang besar dalam suatu
perusahaan yaitu dapat mengelola sumber dayanya dengan lebih baik. Sedangkan
kerugian dari ukuran dewan yang besar adalah dapat meningkatkan permasalahan
dalam hal komunikasi dan koordinasi. Permasalahan tersebut dapat menurunkan
kemampuan dewan untuk mengendalikan dan mengawasi manajemen, sehingga
dapat menimbulkan permasalahan agensi yang muncul dari pemisahan antara
manajemen dan kontrol. Dengan kata lain, ukuran dewan yang terlalu besar juga
dapat meningkatkan biaya agensi dalam perusahaan.