Hubungan Politik Perusahaan (skripsi dan tesis)

dengan hubungan politik di sini akan mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan (Chaney, et al 2015).Karena perusahaan dalam hubungan politik dimiliki oleh anggota partai politik, pejabat pemerintahan, politisi, atau orang lain yang terlibat dalam dunia politik, hubungan khusus antar pemilik perusahaan dan perusahaan disebut mempunyai hubungan politik. Hubungan politik menunjukan manfaat hubungan politik sehingga dapat lebih mudah memahami keberadaan kebijakan politik dan terhubung dengan politisi, birokrat, dan manajer yang relevan yang memiliki akses 10 langsung kepengambilan keputusan yang dapat mengaitkan dengan perusahaan yang dijalankan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya penelitian oleh (Bertrand, et al 2003)bahwa hubungan politik yang terjadi di Perancis antara perusahaan dan pemerintahan yang terjadi pada masa pemilihan umum akan menghasilkan keuntungan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memliliki hubungan politik dimana perusahaan tersebut berada di area politis. Hal lainnya ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan di Indonesia oleh Leuz et al (2016), dimana perusahaan yang memiliki hubungan politik memilih untuk tidak melakukan cross listing dimana perusahaan khawatir bahwa hal tersebut akan mengurangi keuntungan dari pemilik mayoritas di perusahaan karena adanya persyaratan atas pengawasan pasar yang ketat. Politisi yang berperan dalam membangun hubungan disebuah perusahaan Indonesia dapat mengelola dan menggunakan hak untuk mencapai tujuan politik dan dapat mempengaruhi distribusi bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Menurut (Chaney, et al 2015) politisi dari perspektif hubungan politik dengan perusahaan memiliki keunggulan interelasi dengan nilai tambah dalam perusahaan. Ada juga keuntungan lain di perusahaan dalam mengurangi biaya kompetitif, mengurangi kewajiban pengaturan, dan membuatnya lebih mudah untuk mendapatkan kontrak yang terkait dengan proyek kepemerintahan (Goldman et al., 2009 dalam(Chaney et al, 2015). Hubungan khusus adalah hubungan yang ada antara perusahaan dan pemerintahan seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), bahwa perusahaan tersebut dimiliki oleh pemerintah. Apa yang terjadi di Indonesia sendiri adalah selama era Soeharto, perusahaan yang terkait dengan pemerintahan lebih mudah untuk menerapkan izin impor daripada pesaing lain yang tidak terkait dengan pemerintah. Di dalam penelitian yang diteliti oleh Faccio (2010),menemukan bahwa perusahaan dengan ikatan politik dapat membayar lebih sedikit beban pajak sehingga biaya operasi lebih rendah. Perusahaan dengan hubungan politik seperti halnya perkembangan politik dan ekonomi diharapkan dapat mengurangi ikatan dalam penggunaan politik. Singkatnya, perusahaan diharapkan untuk tunduk terhadap tekanan yang ada di pasar dan semakin meningkatkan kualitas laba mereka. Juga hubungan politik yang dimiliki oleh perusahaan memiliki kelebihan juga keunggulan sebagai akses ke pemerintahan pusat (Kim & Zhang 2015). Maka secara garis besar hubungan yang dimiliki perusahaan untuk menggunakan manfaat politik akan berpengaruh dengan afiliasi yang ada dengan mengorbankan kepentingan lain didalam perusahaan.