Penetapan Standar Fee Audit (skripsi dan tesis)

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan Peraturan Pengurus Nomor 2 tahun 2016 tentang Penentuan Imbalan Jasa Audit Laporan Keuangan. Peraturan Pengurus No. 2 tahun 2016 (IAPI, 2016) menyatakan bahwa imbalan jasa yang terlalu rendah atau secara signifikan jauh lebih rendah dari yang dikenakan oleh auditor atau akuntan pendahulu atau diajukan oleh auditor atau akuntan lain akan menimbulkan keraguan mengenai kemampuan dan kompetensi anggota dalam menerapkan standar teknis dan standar professional yang berlaku. Berdasarkan surat keputusan ketua umum Institut Akuntan Publik Indonesia PP No.2/IAPI/III/2016 mengenai panduan penetapan imbal jasa (fee) audit adalah sebagai berikut : Prinsip dasar penetapan imbal jasa audit: 1) Dalam menetapkan imbal jasa audit, Anggota harus mempertimbangkan : a. Kebutuhan klien dan ruang lingkup perkejaan. b. Waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan audit. c. Tugas dan tanggung jawab menurut hukum (statutory duties). d. Tingkat keahlian (levels of expertise) dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan yang dilakukan. e. Tingkat kompleksitas pekerjaan. f. Jumlah personel dan banyaknya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan oleh Anggota dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan.   g. Sistem Pengendalian Mutu Kantor. h. Basis penetapan imbalan jasa yang disepakati. 2) Penetapan Tarif Imbalan Jasa. a. Tarif imbal jasa (charge-out rate) harus menggambarkan remunerasi yang pantas bagi anggota dan stafnya, dengan memperhatikan kualifikasi dan pengalaman masing-masing. b. Tarif harus ditetapkan dengan memperhitungkan:  Gaji yang pantas untuk menarik dan mempertahankan staf yang kompeten dan berkeahlian.  Imbalan lain diluar gaji.  Beban overhead, termasuk yang berkaitan dengan pelatihan dan pengembangan staf, serta riset dan pengembangan.  Jumlah jam tersedia untuk suatu periode tertentu (project chargeout time) untuk staf profesional dan staf pendukung.  Marjin laba yang pantas c. Tarif imbal jasa per-jam (hourly charge-out rates) yang ditetapkan berdasarkan informasi di atas dapat ditetapkan untuk setiap staf atau untuk setiap kelompok staf (junior, senior, supervisor, manajer) dan partner. 3) Pencatatan Waktu Pencatatan waktu yang memadai dengan menggunakan time sheet yang sesuai perlu dilakukan secara teratur untuk dapat menghitung imbalan jasa secara akurat dan realistis, dan untuk dapat menjaga efisiensi dan 25 efektifitas pekerjaan Time sheet sekaligus berfungsi sebagai kartu kendali staf dan dasar dari pengukuran kinerja. 4) Penagihan Bertahap Praktik yang baik mengharuskan dilakukannya penagihan secara bertahap atas pekerjaan yang diselesaikan untuk periode lebih dari satu bulan. Penagihan harus segera dilakukan begitu termin yang disepakati telah jatuh waktu.