Kinerja lingkungan merupakan kinerja perusahaan dalam melestarikan
lingkungan dan mewujudkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara
manusia dan lingkungan hidup serta terkendalinya pemanfaatan sumber daya
secara bijaksana (Rochayatun, 2016:64). Pemerintah telah mengatur kebijakan
tentang pengelolaan lingkungan hidup yang tertuang dalam Undang-Undang
Republik Indonesia nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup pasal 12 yang menyatakan bahwa pemanfaatan sumber daya
alam harus dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RPPLH) yaitu berdasarkan daya dukung dan daya tampung
lingkungan hidup yang diatur oleh Pemerintah.
Untuk mengukur kinerja lingkungan perusahaan, Kementrian Lingkungan
Hidup (KLH) menggunakan peringkat yang dilakukan dalam Program Penilaian
Peringkat Pengelolaan Lingkungan pada Perusahaan (PROPER). PROPER
merupakan instrumen untuk mengukur tingkat ketaatan perusahaan berdasarkan
peraturan yang berlaku (Rakhiemah dan Agustia, 2009:4). PROPER diumumkan
secara annual kepada masyarakat, sehingga perusahaan yang dinilai akan
memperoleh imbal balik atas reputasinya yang bersifat negatif atau positif,
tergantung kepada tingkat ketaatannya.
Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2012
pasal 9, peringkat kinerja PROPER dibedakan menjadi lima warna, yaitu:
1) Hitam, diberikan kepada penanggung jawab usaha yang dengan sengaja
melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan
lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan atau
tidak melaksanakan sanksi administrasi.
2) Merah, diberikan kepada penanggung jawab usaha yang upaya pengelolaan
lingkungan hidup dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan.
3) Biru, diberikan kepada penanggung jawab usaha yang telah melakukan
upaya pengelolaan lingkungan sesuai dengan persyaratan sebagaimana
diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4) Hijau, diberikan kepada penanggung jawab usaha yang telah melakukan
pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan
(beyond compliance) melalui pelaksanaan sistem manajemen lingkungan,
pemanfaatan sumber daya secara efisien dan melakukan upaya
pemberdayaan masyarakat dengan baik.
5) Emas, diberikan kepada penanggung jawab usaha yang telah secara
konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (environmental excellency)
dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan
bertanggung jawab terhadap masyarakat.
Penilaian PROPER mengacu pada kriteria ketaatan lingkungan yang
ditetapkan dalam peraturan pemerintah meliputi: dokumen lingkungan atau izin
lingkungan, pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, serta
pengelolaan limbah B3. Ketentuan ini bersifat wajib dipenuhi. Sedangkan untuk
kriteria penilaian aspek yang lebih dari yang dipersyaratkan terdiri dari:
sistem manajemen lingkungan
pemanfaatan sumber daya yang terdiri atas: efisiensi energy; pengurangan
dan pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun; reduce, reuse, dan
recycle (3R) limbah padat non bahan berbahaya dan beracun; pengurangan
pencemar udara; konservasi dan penurunan beban pencemaran air; dan
perlindungan keanekaragaman hayati.
pemberdayaan masyarakat
penyusunan dokumen ringkasan kinerja pengelolaan lingkungan
