Seorang pakar CSR dari University of Bath Inggris, yaitu Alyson Warhust (1998), beliau menjelaskan bahwa ada enam belas prinsip yang harus diperhatikan dalam penerapan CSR, yaitu: 1. Prioritas Perusahan Perusahaan harus menjadikan tanggung jawab sosial sebagai prioritas tertinggi dan penentu utama dalam pembangunan berkelanjutan. Sehingga perusahaan dapat membuat kebijakan, program, dan praktik dalam menjalankan aktivitas bisnisnya dengan cara lebih bertanggungjawab secara sosial. 2. Manajemen Terpadu Manajer sebagai pengendali dan pengambil keputusan harus mampu mengintegrasikan setiap kebijakan dan program dalam aktivitas bisnisnya,sebagai salah satu unsur dalam fungsi manajemen. 3. Proses Perbaikan Setiap kebijakan, program, dan kinerja sosial harus dilakukan dengan evaluasi secara berkesinambungan didasarkan atas temuan riset mutakhir dan memahami kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut secara global. 4. Pendidikan Karyawan Karyawan sebagai stakekolders primer harus ditingkatkan kemampuan dan keahliannya. Oleh karena itu, perusahaan harus memotivasi mereka melalui program pendidikan dan pelatihan. 5. Pengkajian Perusahaan sebelum melakukan sekecil apapun suatu kegiatan harus terlebih dahulu melakukan kajian mengenai dampak sosialnya. Kegiatan ini tidak saja dilakukan pada saat memulai suatu kegiatan, tetapi juga pada saat sebelum mengakhiri atau menutup suatu kegiatan. 6. Produk dan Jasa Suatu perusahaan harus senantiasa berusaha mengembangkan suatu produk dan jasa yang tidak mempunyai dampak negatif secara sosial. 7. Informasi Publik Memberikan informasi dan bila perlu mengadakan pendidikan terhadap konsumen, distributor, dan masyarakat umum tentang penggunaan, penyimpanan dan pembuangan atas suatu produk barang dan/ atau jasa. 8. Fasilitas dan Operasi Mengembangkan, merancang, dan mengoperasikan fasilitas serta menjalankan kegiatan dengan mempertimbangkan temuan yang berkaitan dengan dampak sosial dari suatu kegiatan perusahaan. 9. Penelitian Melakukan dan/ atau mendukung suatu riset atas dampak sosial dari penggunaan bahan baku, produk, proses, emisi dan limbah yang dihasilkan sehubungan dengan kegiatan usaha. Penelitian itu sendiri dilakukan dalam upaya mengurangi dan/ atau meniadakan dampak negatif kegiatan yang dimaksud. 10. Prinsip Pencegahan Memodifikasi manufaktur, pemasaran dan/ atau penggunaan atas produk barang atau jasa yang sejalan dengan hasil penelitian mutakhir. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mencegah dampak sosial yang bersifat negatif. 11. Kontraktor dan Pemasok Mendorong kontraktor dan pemasok untuk mengimplementasikan dari prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan, baik yang telah maupun yang akan melakukannya. Bila perlu menjadikan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari suatu persyaratan dalam kegiatan usahanya. 12. Siaga Menghadapi Darurat Perusahaan harus menyusun dan merumuskan rencana dalam menghadapi keadaan darurat. Dan bila terjadi keadaan berbahaya perusahaan harus bekerja sama dengan layanan gawat darurat (emergency), instansi berwenang, dan komunitas lokal. Selain itu perusahaan berusaha mengenali potensi bahaya yang muncul. 13. Transfer Best Practice Berkontribusi pada pengembangan dan transfer bisnis praktis sepanjang bertanggung jawab secara sosial pada semua industri dan sektor publik. 14. Memberikan Sumbangan Sumbangan ini ditujukan untuk pengembangan usaha bersama, kebijakan publik, dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen serta lembaga pendidikan yang akan membantu meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial. 15. Keterbukaan (disclosure) Menumbuhkembangkan budaya keterbukaan dan dialogis dalam lingkungan perusahaan dan dengan unsur publik. Selain itu perusahaan harus mampu mengantisipasi dan memberikan respons terhadap risiko potensial (potencial hazard) yang mungkin muncul dan dampak negatif dari operasi, produk, limbah dan jasa. 16. Pencapaian dan Pelaporan Melakukan evaluasi atas hasil kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan kriteria perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan informasi tersebut kepada dewan direksi, pemegang saham, pekerja dan publik.
