Peraturan Perundang-Undangan yang Mengatur CSR (skripsi dan tesis)

1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Indonesia adalah negara pertama di dunia yang meregulasi aktivitas CSR dalam bentuk Undang-Undang Perseroan Terbatas atau singkatnya disebut UU PT. UU PT telah disahkan oleh pemerintah pada tanggal 20 Juli 2007 silam. Pasal 74 dari UU PT pada dasarnya mengatur tentang hal-hal berikut ini:  a. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. b. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (a) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. c. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (a) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. d. Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. 2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Peraturan Pemerintah ini melaksanakan ketentuan Pasal 74 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Peraturan Pemerintah ini diatur mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan yang bertujuan mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat pada umumnya maupun Perseroan itu sendiri dalam rangka terjalinnya hubungan Perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. 3) Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Forum Tanggung Jawab Dunia Usaha dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Forum Tanggung Jawab Sosial Dunia Usaha Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah suatu lembaga yang diinisiasi oleh unsur masyarakat, dunia usaha, dan perguruan tinggi dan difasilitasi Pemerintah yang bertujuan mengoptimalkan peran dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Forum tanggung jawab sosial dunia usaha bertujuan mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan mensinergi potensi pelaku dunia usaha, organisasi sosial, perguruan tinggi dan masyarakat dalam mengoptimalkan implementasi tanggung jawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.