Pengembangan pariwisata berkelanjutan dianggap sebagai prasyarat utama
dalam pembangunan pariwisata ke depan. Pengembangan tersebut mengacu pada
pembangunan pariwisata yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat
(Oka, 2010). Pariwisata berkelanjutan merupakan aktivitas ekonomi penting yang
jika dikembangkan secara tepat bisa mengatasi sejumlah tantangan pembangunan,
termasuk pengurangan kemiskinan, pengembangan ekonomi lokal, perdamaian
dan keselarasan masyarakat, serta manajemen sumber daya alam dan lingkungan
yang berkesinambungan (Gunawan dalam Darmaputra, 2005). Pendekatan ini
pada dasarnya juga merupakan model pemberdayaan masyarakat yang
memberikan lebih banyak peluang kepada masyarakat lokal untuk berpartisipasi
secara aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan. Hal ini berarti memberi
wewenang atau kekuasaan kepada masyarakat lokal untuk memobilisasi
kemampuan mereka sendiri dalam mengelola sumberdaya setempat. Kedudukan
mereka adalah sebagai pemeran utama dalam membuat keputusan dan melakukan
kontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi kehidupannya (Cernea
dalam Pujaastawa, 2005).
Pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan kegiatan pariwisata
bertumpu pada partisipasi masyarakat lokal dalam berbagai atraksi budaya
sehingga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Konsep pembagunan
pariwisata berbasis kerakyatan dikemukakan oleh Natori (2001) menekankan
yakni: (1) Terpeliharanya mutu dan berkelanjutan sumber daya alam dan budaya;
(2)Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal; (3) Terwujudnya keseimbangan
antara sumber daya alam dan budaya; (4) Kesejahteraan masyarakat lokal serta (5)
Kepuasan wisatawan. Menurut David Korten dalam Pitana (2006), dalam konsep
community management tiga alasan mengapa masyarakat lokal dijadikan dasar
pembangunan, yaitu:
a. Adanya local variety (variasi antar daerah) berorientasi tidak diberikan
perlakukan yang sama akibat adanya variasi. Situasi daerah yang berbeda
menuntut adanya sistem pengelolaan yang berbeda juga, karena masyarakat
lokal dianggap paling dekat hubungannya dengan situasi daerah.
b. Adanya local resources (sumber daya lokal) selama ini secara tradisional
dikuasai dan dikelola oleh masyarakat lokal. Masyarakat lokal sudah lebih
berpengalaman terhadap sumber daya lokal yang sudah berlangsung secara
turun-temurun, serta menjadikan terakumulasinya pengetahuan dalam
pengelolaan. Penyerobotan terhadap pengelolaan akan menyebabkan
ketersinggungan masyarakat lokal terhadap pihak yang berusaha
melakukannya.
c. Adanya, local accountability (tangging jawab lokal) pengelolan yang
dilakukan oleh masyarakat lokal biasanya lebih bertanggung jawab, karena
kegiatan tersebut langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Sebaliknya,
pengelolaan yang dilakukan masyarakat luar sering tidak mempunyai
kedekatan moral dengan masyarakat lokal, dan cenderung kurang mempunyai
rasa tanggung jawab moral.
Menurut Parsons dalam Pitana (2002), masyarakat haruslah dilihat sebagai
suatu sistem dari pada bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain.
Secara fungsional masyarakat adalah sebuah mekanisme, karena masyarakat
menjaga hidupnya dan memenuhi tujuannya dengan menetapkan kembali
keseimbangan alamiah tertentu. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan
Kawasan Daya Tarik Wisata Khusus (KDTWK), bahwa masyarakat merupakan
suatu sistem di mana masyarakat dalam suatu kelompok memiliki fungsi dan
peranan sesuai dengan strukturnya. Dalam sebuah pengelolaan pariwisata
keterlibatan masyarakat sangat penting dimana keterlibatan dari mereka
dimaksimalkan sesuai dengan fungsi dan perananya sejak dari perencanaan,
sehingga dalam pengelolaan pariwisata suatu daerah dapat berjalan dengan baik.
Nasikun (2000) menyatakan bahwa pembangunan pariwisata kerakyatan
memiliki beberapa karakteristik ideal sebagai berikut.
1. Usaha yang dikembangkan berskala kecil (small scale), sehingga lebih mudah
diorganisasikan;
2. Pemilihan dan pengelolaan dilakukan oleh masyarakat lokal (locally owned
and managed) dimana lebih berpeluang untuk dikembangkan dan diterima
oleh masyarakat lokal;
3. Input yang digunakan baik pada saat konstruksi maupun operasi berasal dari
daerah setempat sehingga komponen impornya kecil;
4. Aktifitas berantai (spin-off activity) yang ditimbulkan banyak, oleh karena itu
adanya keterlibatan masyarakat lokal baik secara individual maupun secara
melembaga, menjadi semakin besar. Adanya aktivitas berantai tersebut
memberikan manfaat langsung yang lebih besarbagi masyarakat lokal;
5. Berbasiskan kebudayaan lokal, karena pelakunya adalah masyarakat lokal
dimana lebih memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi,
mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun
penerimaan manfaat dan keuntungan;
6. Pengembangan ramah lingkungan, yang terkait dengan adanya konversi lahan
secara besar-besaran serta tidak adanya perubahan bentuk bentang alam yang
berarti;
7. Melekatnya kearifan lokal (local wisdom) karena masyarakat telah
beradaptasi dengan alam sekitarnya;
8. Penyebarannya tidak terkonsentrasi pada suatu kawasan, tetapi dapat
menyebar ke berbagai daerah yang mana dalam penyebaran penduduk
menciptakan suatu kawasan wisata alternatif.
Natori (2001) mengemukakan bahwa pariwisata berbasis kerakyatan
menintikberatkan pada keseimbangan dan keharmonisan di antara lingkungan
hidup, sumber daya alam dan sumber daya manusia serta pengunjung atau
wisatawan yang dijiwai dengan pemanfaatan kearifan-kearifan lokal sebagai daya
tarik wisatanya, dengan tujuan memelihara agar lingkungan tetap lestari,
mengkomsumsi hasil pertanian setempat serta mencintai budaya, adat istiadat
masyarakat setempat.
Dalam pengembangan suatu daerah tujuan wisata sangat diperlukan
adanya partisipasi masyarakat. Prinsip-prinsip pokok struktur fungsionalisme
menurut Sanderson dalam Darma Putra (2010) adalah sebagai berikut:
1. Masyarakat merupakan suatu sistem yang kompleks yang terdiri dari bagianbagian yang saling berhubungan dan saling bergantung, dan setiap bagian
tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap bagian-bagian lainnya;
2. Setiap bagian dari sebuah masyarakat eksis karena bagian tersebut memiliki
fungsi penting dalam memelihara eksistensi dan stabilitas masyarakat secara
keseluruhan, sehingga eksistensi satu bagian tertentu dari masyarakat dapat
diperankan apabila fungsinya bagi masyarakat sebagai keseluruhan dapat
diidentifikasikan;
3. Semua masyarakat mempunyai mekanisme untuk mengintegrasikan dirinya,
yaitu mekanisme yang dapat merekatkannya menjadi satu, dimana salah satu
bagian penting dari mekanisme ini adalah komitmen para anggota masyarakat
kepada serangkaian kepercayaan dan nilai yang sama;
4. Masyarakat cenderung mengarah kepada suatu keadaan ekuilibrium atau
komeostatis, dan gangguan pada salah satu bagiannya cenderung menimbulkan
penyesuaian pada bagian lain agar tercapai stabilitas;
5. Perubahan sosial merupakan kejadian yang tidak biasa dalam masyarakat,
tetapi bila itu terjadi, maka perubahan itu pada umumnya akan membawa pada
konsekuensi-konsekuensi yang menguntungkan masyarakat secara
keseluruhan.
David Korten dalam Pujaastawa, dkk (2005) menyatakan bahwa
pengelolaan sumberdaya berbasis kerakyatan didasarkan pada kriteria-kriteria
sebagai berikut:
a. Prakarsa dan proses pengambilan keputusan dalam rangka memenuhi
kebutuhan masyarakat secara bertahap harus diletakkan pada masyarakat
sendiri.
b. Meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memobilisasi
sumber-sumber yang terdapat dalam masyarakat dalam rangka memenuhi
kebutuhan mereka, menjadi fokus utama.
c. Mentoleransi variasi lokal dan oleh karenanya sifatnya sangat fleksibel
menyesuaikan dengan kondisi lokal.
d. Dalam rangka pembangunan, menekankan social learning yang di dalamnya
terdapat interaksi dan komunitas mulai dari proses perencanaan sampai
proses evaluasi proyek dengan mendasarkan diri pada saling belajar.
e. Proses pembentukan jaringan antara birokrat dengan LSM organisasi
tradisional yang mandiri, merupakan bagian integral dari pendekatan ini,
baik untuk meningkatkan kemampuan mereka mengidentifikasi dan
mengelola berbagai sumber maupun dalam menjaga keseimbangan antar
struktur vertikal dan horisontal.
Pengembangan pariwisata kerakyatan diharapkan mampu memberikan
keuntungan bagi masyarakat, seperti keuntungan ekonomi sehingga
pemeliharaan lingkungan bisa dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat
setempat. Disamping itu dalam konsep pembangunan pariwisata yang berbasis
kerakyatan perlu diperhatikan suatu konsep keseimbangan antara resources dan
resident, yakni suatu pembangunan yang terintegrasi yang mana masyarakat
sebagai pemain kunci dari kegiatan kepariwisataan tersebut. Keberhasilan
pengelolaan suatu kawasan wisata dengan konsep pengelolaan berbasis
masyarakat dapat diukur dengan terciptanya hubungan yang harmonis antara
masyarakat lokal, sumber daya alam, sumberdaya budaya, dan wisatawan
(Natori, 2001).
Pengembangan pariwisata kerakyatan diharapkan dari adanya keinginan
bersama dari semua pihak terkait (antusiasme). Pihak-pihak terkait menjadikan
pembangunan pariwisata kerakyatan menjadi gagasan kolektif yang harus
dilaksanakan secara bersama-sama. Rasa antusiasme diciptakan dan dibangun
dengan cara mengorganisir semua pihak yang terlibat sebagai landasan
pengembangan aktivitas masyarakat. Dengan sendirinya, rasa antusias akan
membentuk suatu sistem kolaborasi (kerja sama), sehingga sumber daya yang ada
dapat dijadikan suatu komoditi industri pariwisata. Sebaliknya, masyarakat lokal
pada akhirnya akan memberikan pelayanan yang baik sehingga tercipta suasana
aman dan nyaman bagi wisatawan. Dyana dalam Ardika (2004) juga
menyebutkan kesederhanaan dan keunikan, kehidupan keseharian adat budaya
merupakan modal rakyat sebagai subjek utama dalam mendapat nilai tambah
(value added).
Sistem kolaborasi yang telah terbentuk dalam pariwisata kerakyatan
diusahakan berlangsung dengan harmonis. Pihak Pemda, industri pariwisata,
objek wisata (masyarakat lokal dan lingkungan alam), serta wisatawan dapat
melaksanakan aktivitasnya dengan baik dan masing-masing mendapat kontribusi
dari kegiatan tersebut. Valene dalam Mowforth (2000) menyebutkan bahwa
bentuk dari pariwisata berbasis kerakyatan, konsisten dengan alam, sosial, dan
masyarakat, serta mengizinkan interaksi dengan berbagi pengalaman antara
wisatawan dan masyarakat lokal. Dalam pengembangan pariwisata seharusnya
semua pihak dapat melaksanakan fungsinya sesuai dengan status (porsi) yang
didapatkan dan pada akhirnya tidak ada pihak merasa dieksploitasi. Konservasi
dan peningkatan kualitas lingkungan hidup; meningkatkan nilai-nilai dari sumber
daya yang menjadi objek, berusaha menggali dan menemukan sumber daya
lainnya, dan yang paling penting adalah menyeimbangkan pemanfaatan sumber
daya yang dipakai dengan sumber daya yang ada merupakan hal yang diperlukan
dalam pengembangannya.
Pengambilan keputusan mengenai bentuk pengembangan pariwisata di
setiap tempat harus dilakukan dengan berkonsultasi dengan masyarakat lokal
dan dapat diterima oleh masyarakat lokal tersebut. Hal ini dilakukan agar
pengembangan pariwisata tersebut dapat berjalan dengan lancar, tidak mendapat
halangan dari masyarakat lokal. Tanpa dukungan dari masyarakat lokal maka
mustahil pengembangan pariwisata akan berjalan sesuai dengan yang
direncanakan. Sebagian keuntungan yang diperoleh dari pengembangan
pariwisata akan diberikan kepada masyarakat lokal. Artinya, pengembangan
pariwisata dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal yang
nantinya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga
untuk menjaga kelestarian sumber daya yang ada (Hikmat, 2004). Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembangunan berwawasan
kerakyatan akan lebih memberdayakan dan menguntungkan rakyat banyak,
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, selanjutnya keseimbangan, dan
keberlanjutan potensi atau modal dasar kepariwisataan di daerah tersebut akan
tetap terjaga dan terpelihara.
Dalam reorientasi atau redesign terhadap model pembangunan pariwisata
Bali menuju pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, dan berbasis kerakyatan,
sangat diperlukan adanya usaha pemberdayaan melalui usaha meningkatkan
partisipasi masyarakat lokal dalam pembangunan. Penerapan pembangunan
tersebut berdasarkan konsep Erawan dalam Oka (2010), yakni:
a. Memberikan keuntungan secara relatif, terjangkau secara ekonomi, dan
secara ekonomis dianggap biaya yang dikeluarkan lebih kecil dari hasil yang
diperoleh (relative advantage);
b. Unsur-unsur dari inovasi dianggap tidak bertentangan dengan nilai-nilai
kepercayaan setempat (compatibility);
c. Gagasan dan praktek baru yang dikomunikasikan dapat dengan mudah
dipahami dan dipraktekkan (complexity and practibility); dan
d. Unsur inovasi tersebut mudah diobservasi hanya lewat demontrasi atau
praktek lapangan (observability).
Olah Data dan Pendampingan Penyusunan Artikel Ilmiah