Hambatan Pemungutan Pajak (skripsi dan tesis)

Menurut Brotodihardjo dalam Pengantar Ilmu Hukum Pajak (2003:13), bahwa terlepas dari kesadaran sebagai warga negara, solidaritas nasional, dan kewajiban terhadap negara, pada sebagian besar masyarakat tidak akan pernah meresap kewajiban membayar pajak sedemikian rupa sehingga memenuhinya tanpa menggerutu. Bahkan, apabila terdapat sedikit celah, mereka   pada umumnya cenderung meloloskan diri dari setiap pajak. Hal ini terjadi di setiap negara dan sepanjang masa. Upaya meloloskan diri dari kewajiban pajak, sebagaimana juga dikemukan oleh Prof. Supramono dan Damayanti dalam Perpajakan Indonesia (2005:6), dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu : a. Perlawanan pasif, merupakan bentuk hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dimana hambatan ini memiliki hubungan yang erat dengan struktur ekonomi suatu negara, dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan dengan teknik pemungutan pajak itu sendiri. Perlawanan pasif terjadi apabila sistem kontrol tidak dilakukan dengan efektif (Brotodihardjo, 2003:13). b. Perlawanan aktif, merupakan sesuatu yang dapat dilihat secara nyata, yaitu dalam bentuk perbuatan secara langsung yang ditujukan kepada aparat pajak dengan tujuan untuk mengurangi pajak. Perlawanan aktif dapat melalui cara tertentu tanpa melanggar Undang-Undang, yang biasa disebut tax avoidance atau dengan melanggar Undang-Undang yang biasa disebut tax evasion. Hambatan pemungutan pajak juga dapat berasal dari Pemungut Pajak atau dari Wajib Pajak (Radjijo, 2007). Hambatan dari Pemungut Pajak dalam kaitannya dengan pengiriman Surat Pemberitahuan Tahunan, pemeriksaan besaran pajak dan dalam memberikan penyuluhan/sosialisasi kepada wajib pajak. Hambatan dari Wajib Pajak dalam bentuk kurangnya informasi atau pemahaman dari wajib pajak terkait dengan pelaksanaan pemungutan pajak.