Menurut Setia Negara dalam Pengantar Hukum Pajak (2005) dan Radjijo (2007), terdapat beberapa sistem pemungutan pajak yaitu : a. Sistem official assesment. Sistem ini memberikan wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak, sehingga wajib pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh fiscus. b. Sistem semi self assesment. Sistem ini memberikan wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak, yaitu wajib pajak dan fiscus. c. Sistem self assesment. Sistem ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang, sehingga wajib pajak bersifat aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. Dalam hal ini, fiscus tidak ikut campur dan hanya sebagai pengawas. Mengingat sistem ini memberikan kepercayaan yang besar bagi wajib pajak, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilannya, yaitu adanya kesadaran pajak wajib pajak (tax consciousness), kejujuran wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak (tax mindedness) dan disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan-peraturan pajak (tax dicipline), seperti membayar pajak pada waktunya. d. Witholding system. Sistem ini memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiscus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.
Bagi wajib pajak yang telah melakukan pembayaran pajak dan nilainya telah sesuai akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN). Apabila terdapat selisih kelebihan pembayaran, akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB). Sebaliknya, apabila terdapat selisih kekurangan pembayaran, akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT). Jika SKPDKB dan SKPDKBT tidak dilunasi, maka dilakukan penagihan secara aktif. Apabila sebulan sejak diterbitkannya Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) pembayaran belum dilakukan, akan diterbitkan Surat Teguran. Surat Paksa akan diterbitkan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari jika pembayaran belum dilakukan sejak surat teguran diterbitkan. Jika dalam waktu 2×24 jam pembayaran belum dilakukan sejak surat sita diterbitkan, maka akan diterbitkan surat sita. Berdasarkan surat sita tersebut, jika dalam waktu 14 hari pembayaran belum juga dilakukan, maka akan diterbitkan surat lelang