Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak atas kendaraan bermotor berupa Pajak Kendaraan Bermotor (selanjutnya disingkat PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (selanjutnya disingkat BBNKB). Wajib Pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki kendaraan bermotor untuk PKB atau yang menerima penyerahan kendaraan bermotor untuk BBNKB. PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan kedalam badan usaha. Subyek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor, sedangkan Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor. Subyek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang dapat menerima penyerahan kendaraan bermotor, sedangkan Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor. Dasar pengenaan PKB adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor dan Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor sesuai dengan jenis kendaraan bermotornya. Sedangkan dasar pengenaan BBNKB hanya berdasarkan pada Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB). Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB untuk tahun terbaru selama ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri 29 Dalam Negeri Republik Indonesia setiap tahunnya, dimana untuk tahun 2018 ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2018. Selanjutnya, untuk NJKB tahun pembuatan sebelumnya ditetapkan melalui Peraturan Gubernur berdasarkan Harga Pasaran Umum (HPU), dimana untuk tahun 2018 ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 11 Tahun 2018. HPU adalah harga pasaran umum rata-rata kendaraan bermotor yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada bulan Desember tahun sebelumnya. Hasil penerimaan PKB paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. Tarif pajak kendaraan bermotor ditetapkan beragam sesuai dengan fungsi kendaraan. Tarif pajak kendaraan bermotor pribadi, ditetapkan minimal 1 % dan maksimal 2%, sedangkan untuk tarif pajak progresif ditetapkan minimal 2% dan maksimal 10%. Sedangkan tarif bea balik nama kendaraan bermotor ditetapkan paling tinggi 20% untuk penyerahan pertama dan 1% untuk penyerahan kedua dan seterusnya. Dengan demikian, pemerintah daerah di tingkat provinsi diberikan kebebasan untuk menetapkan tarif pajak sesuai dengan kebijakan perpajakan daerah masing-masing. Kebijakan perubahan penetapan tarif pajak dan pajak progresif di Provinsi Bali telah dilakukan beberapa kali. Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Bali, Nomor :119/1718/Dispenda, tanggal 6 April 2011, tarif pajak kendaraan bermotor pribadi ditetapkan sebesar 1,5% untuk kepemilikan pertama, kemudian secara 30 berturut-turut 2%, 2,5%, 3% dan 3,5% untuk kepemilikan kedua, ketiga, keempat dan kelima (dan seterusnya). Tarif bea balik nama kendaraan bermotor untuk penyerahan pertama ditetapkan meningkat secara signifikan, dari 10% menjadi 15%; sedangkan untuk penyerahan kedua dan seterusnya ditetapkan sebesar 0,5%. Perubahan tarif tersebut mulai berlaku efektif tanggal 25 April 2011. Meskipun pengenaan pajak progresif secara peraturan telah diberlakukan, tetapi pemungutan pajak progresif baru dilaksanakan secara efektif mulai tanggal 2 Juni 2014, sesuai Surat Edaran Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Bali Nomor : 973/4628/Dispenda, tanggal 26 Mei 2014. Urutan kepemilikan kendaraan bermotor yang dikenakan pajak progresif ditetapkan berdasarkan kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor dalam 1 (satu) Kartu Keluarga. Kendaraan bermotor yang dikenakan pajak progresif hanya kendaraan bermotor pribadi roda 4 (empat)/lebih, sedangkan kendaraan roda 2(dua) atau roda 3(tiga) tidak dikenakan pajak progresif. Pada tahun 2016, dilakukan perubahan kembali tarif pajak dan pajak progresif, termasuk perubahan acuan urutan kepemilikan dan ruang lingkup yang dikenakan pajak progresif. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, tarif pajak kendaraan bermotor pribadi 250cc keatas (roda 2, roda 3, roda 4 atau lebih) ditetapkan sebesar 1,75% untuk kepemilikan pertama, kemudian secara berturut-turut 3%, 4,5%, 5% dan 7,5% untuk kepemilikan kedua, ketiga, keempat dan kelima (dan seterusnya). Sedangkan untuk tarif pajak kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga) pribadi dibawah 250cc tidak mengalami perubahan. Tarif bea balik nama kendaraan bermotor untuk penyerahan pertama tidak mengalami perubahan; sedangkan untuk penyerahan kedua dan seterusnya mengalami kenaikan dari sebelumnya ditetapkan sebesar 0,5% menjadi sebesar 1%, kecuali karena warisan dalam 1(satu) keluarga ditetapkan 0% (dibebaskan pajak). Urutan kepemilikan kendaraan bermotor yang dikenakan pajak progresif mengalami perubahan dimana sebelumnya berdasarkan 1(satu) Kartu Keluarga, menjadi berdasarkan dalam 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk. Selengkapnya diatur dalam Standar Operasional Prosedur Nomor :973/9004/Pajak/Dispenda, tanggal 4 Oktober 2016. Perubahan tarif dan ketentuan lainnya tersebut mulai berlaku tanggal 3 Oktober 2016. Proses penetapan pajak dilakukan setelah proses pendaftaran. Bagi kendaraan bermotor pribadi, diwajibkan melakukan pendataan progresif terlebih dahulu. Pendataan progresif dilakukan secara interaktif untuk mendata kendaraan yang dikuasai dan/atau dimiliki, sehingga dapat ditetapkan status kendaraan dan urutan kepemilikan kendaraan. Penetapan pajak dilakukan berdasarkan tarif progresif sesuai dengan urutan kepemilikannya. Dengan demikian, penetapan pajak terutang mengadopsi sistem semi self assesment, dimana penetapan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak, yaitu wajib pajak dan fiscus. Sanksi pajak diberlakukan apabila wajib pajak terlambat mendaftarkan kendaraannya atau terlambat membayar pajak terutang. Besarnya pajak terutang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang diterbitkan pada saat penetapan pajak. Berdasarkan pasal 5 (2) dan pasal 8 (1) Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali 32 Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, mengatur bahwa pendaftaran ulang kendaraan bermotor paling lambat sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak untuk pajak kendaraan bermotor dan paling lambat 30 (tiga puluh hari kerja) sejak saat penyerahan untuk bea balik nama kendaraan bermotor. Berdasarkan pasal 12 (3), pasal 15 (3), pasal 26 (2), pasal 29 (3) dan pasal 31 (2) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah, setiap wajib PKB dan wajib BBNKB yang terlambat mendaftarkan kendaraannya dikenakan sanksi administratif sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak. Apabila tanggal berakhirnya masa pajak bertepatan dengan hari libur layanan samsat, maka pengenaan denda baru dikenakan pada H+1 hari kerja berikutnya. Dengan demikian, penetapan hari kerja atau hari libur layanan samsat termasuk sosialisasi terhadap masyarakat juga berpengaruh terhadap kemungkinan pengenaan denda. Sedangkan bagi wajib PKB dan wajib BBNKB yang menunda atau belum melakukan pembayaran pajak atas penetapan pajak yang telah dilakukan, dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak atau sejak dilakukan penetapan pajak. Pada dasarnya terdapat 2 ( dua) acuan dasar perhitungan penetapan pajak terutang atau piutang pajak atas kendaraan bermotor di Provinsi Bali, yaitu penetapan formal dan penetapan informal. Penetapan formal adalah penetapan pajak yang disertai dengan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Berdasarkan surat dari Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, Nomor : S122/K.1/KSAP/X/2016, tanggal 19 Oktober 2016, mengatur bahwa pengakuan piutang PKB dan BBNKB didahului oleh pengakuan pendapatan PKB dan 33 BBNKB. Pendapatan PKB dan BBNKB baru dapat diakui pada saat timbulnya hak, yaitu saat pendaftaran yang diikuti dengan penetapan pajak berupa penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Dengan demikian, piutang PKB dan BBNKB baru dapat diakui setelah adanya penerbitan SKPD. Penetapan formal ini menjadi dasar pelaporan resmi pajak terutang. Permasalahannya adalah kebijakan penetapan pajak atas kendaraan bermotor di Provinsi Bali tidak selalu disertai dengan penerbitan SKPD. Penetapan pajak yang disertai dengan penerbitan SKPD hanya untuk pendaftaran kendaraan atas inisiatif wajib pajak, bukan penetapan yang dilakukan otomatis oleh sistem pada saat masa pajak telah jatuh tempo. Pemerintah Provinsi Bali tidak menerapkan kebijakan penetapan pajak secara jabatan atau berdasarkan jatuh tempo, untuk menghindari meningkatnya tunggakan pajak secara drastis (secara pelaporan) yang dapat mencerminkan pencapaian kinerja yang kurang baik. Di sisi lain, kondisi ini dapat menimbulkan perhitungan besaran piutang PKB dan BBNKB yang kurang valid karena hanya atas dasar penerbitan SKPD, bukan mencerminkan kondisi riil piutang pajak/tunggakan pajak sesuai dengan masa pajak yang telah jatuh tempo. Oleh karena itu dilakukan juga penetapan secara informal yang menghitung tunggakan pajak sesuai dengan masa pajak yang telah jatuh tempo. Pemerintah Provinsi Bali telah melakukan sejumlah kebijakan untuk penyelesaian masalah tunggakan pajak. Upaya yang telah dilakukan, diantaranya meningkatkan pelaksanaan razia door-to-door, razia gabungan dan upaya hukum dalam bentuk penghapusan piutang pajak dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda PKB dan BBNKB. Berdasarkan 34 Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak, pada prinsipnya mengatur tata cara penghapusan pajak terutang yang tidak dapat dan/atau tidak mungkin ditagih lagi yang disebabkan karena : • Wajib pajak meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan; • Wajib pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi; • Hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa atau setelah melampaui jangka waktu 5(lima) tahun sejak saat terutangnya pajak. • Wajib pajak tidak berada pada alamat semula dan sulit dicari alamat terakhirnya; • Obyek pajak dalam keadaan rusak berat, hilang atau musnah; • Subyek pajak telah tutup atau tidak beroperasi lagi; • Perubahan nilai piutang pajak karena adanya penyesuaian regulasi tentang NJKB setiap tahun. Kebijakan penghapusan sanksi administrasi pajak hampir setiap tahun dilakukan. Terakhir, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 54 Tahun 2017 dilaksanakan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda PKB dan BBNKB, termasuk pembebasan pokok BBNKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya yang berlaku mulai tanggal 9 Oktober 2017 s.d. 16 Desember 2017. Tujuannya adalah untuk mengurangi beban wajib pajak terhadap pembebanan sanksi akibat keterlambatan pembayaran, sehingga harapannya wajib pajak bersedia untuk membayar tunggakan pajak. Termasuk diantaranya memberikan insentif bagi wajib pajak untuk bersedia melakukan balik nama kendaraan yang dikuasainya, sehingga data kendaraan lebih valid dan keamanan kepemilikan kendaraan wajib pajak lebih terjamin. Bentuk lain dari sanksi administrasi yang diatur perundang-undangan adalah penghapusan data kendaraan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, mengatur bahwa kendaraan yang tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, dapat dihapus dari data registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor. Hal ini berarti bahwa nomor polisi kendaraan dicabut, sehingga kendaraan tidak dapat dioperasionalkan. Ketentuan tersebut juga mengatur bahwa kendaraan yang telah dihapus tidak dapat diregistrasi kembali. Kebijakan penghapusan data kendaraan ini belum dilaksanakan di Provinsi Bali.
Olah Data dan Pendampingan Penyusunan Artikel Ilmiah