Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Pajak Daerah adalah “kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Jenis Pajak yang dapat dipungut oleh daerah, baik di tingkat provinsi atau di tingkat kabupaten/kota, Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak daerah tersebut, tetapi apabila potensinya tidak memadai, daerah dapat tidak memungutnya yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
