Agency theory menguraikan hubungan antara pihak pinsipal dan agen, dimana
prinsipal adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak agen. Prinsipal
mendelegasikan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada agen, dimana
hak dan kewajiban kedua belah pihak diuraikan dalam suatu perjanjian kerja yang
saling menguntungkan. Model “manusia” yang mendasari teori agensi adalah
bahwa aktor rasional, merupakan individu yang memaksimalkan utilitasnya
(Jensen & Meckling, 1976). Keduanya (agen dan prinsipal) dalam teori agensi
bertujuan mendapatkan sebanyak mungkin utilitas dengan pengeluaran terakhir
yang mungkin.
Menurut Eisenhard (1989), teori keagenan memiliki tiga asumsi, yaitu: 1)
asumsi tentang sifat manusia yang mengutamakan kepentingan sendiri (self
interest), keterbatasan rasionalitas atau daya pikir terhadap persepsi masa depan
(bounded rationality), dan cenderung untuk menghindari resiko; 2) asumsi tentang
keorganisasian, adalah konflik antar anggota organisasi, efisiensi, dan asimetri
informasi yang terjadi antara prinsipal dan agen; dan 3) asumsi tentang informasi,
adalah informasi dianggap sebagai komoditi yang diperjualbelikan. Berdasarkan
ketiga asumsi tersebut manusia akan bertindak oportunistik, yaitu mengutamakan
kepentingan pribadi dari pada kepentingan organisasi. Agen akan termotivasi
untuk meningkatkan kompensasi dan jenjang karir di masa mendatang, sedangkan
prinsipal termotivasi untuk meningkatkan utilitas dan profitabilitasnya. Konflik
kepentingan antara agen dan prinsipal akan terus meningkat, karena prinsipal
tidak dapat memonitor kegiatan agen setiap hari. Sebaliknya, agen memiliki lebih
banyak informasi penting mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan
organisasinya secara keseluruhan. Hal inilah yang menimbulkan asimetri
informasi yaitu ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dengan agen. Jensen
dan Meckling (1976) menyatakan permasalahan tersebut, antara lain: 1) moral
hazard adalah permasalahan yang muncul karena agen tidak melaksanakan hal-hal
yang disepakati bersama sesuai kontrak kerja; dan 2) adverse selection adalah
prinsipal tidak mengetahui bahwa keputusan yang diambil oleh agen merupakan
keputusan yang sesuai dengan informasi yang diterima oleh prinsipal atau terjadi
kelalaian dalam bertugas.
Entitas di Indonesia terdiri dari dua sektor, yaitu entitas sektor publik dan non
publik/swasta. Anggaran sektor publik berhubungan dengan proses penentuan
jumlah dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter yang
menggunakan dana milik rakyat, serta bersifat terbuka untuk publik. Sedangkan
anggaran sektor swasta bersifat tertutup untuk publik dengan tujuan untuk
meningkatkan kinerja perusahaan. Meskipun berbeda, tetapi kedua sektor
memiliki kesamaan sifat yakni terbagi dalam dua pihak yaitu prinsipal dan agen.
Pihak-pihak yang terlibat dalam proses anggaran sektor publik tediri dari tiga
kategori utama yaitu: eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Hubungan keagenan
dalam penganggaran daerah, adalah:
1) Hubungan Keagenan antara Masyarakat (Publik atau Voters) dan Legislatif
Legisatif adalah lembaga perwakilan rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR) yang keberadaannya telah dipilih oleh rakyat (voters). Rakyat
berdasarkan asas demokrasi adalah prinsipal utama dan legislatif berperan
sebagai agen yang mewakili rakyat sebagai prinsipal. Rakyat melakukan
pengawasan terhadap DPR dengan cara social pressure, yaitu rakyat berperan
sebagai parliament watch, media dan aksi langsung dengan kekuatan masa
melalui demonstrasi (Kencana, 2010). Legislatif berperan penting dalam
penganggaran daerah, karena DPRD adalah pengesah APBD dalam tahap
ratifikasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, DPRD dan
Gubernur, Bupati dan Walikota menetapkan APBD. Sehingga, DPRD perlu
mendengarkan aspirasi rakyat melalui komponen yang mewakili rakyat,
yaitu: Lembaga Sosial Masyarakat (LSM), Perguruan Tinggi, kuesioner,
kotak pos, media masa, dan lain sebagainya (Kencana, 2010).
Masalah keagenan antara legislatif dengan rakyat adalah legislatif akan
membela kepentingan rakyat atau pemilihnya, tetapi seringkali tidak terjadi
karena pendelegasian kewenangan rakyat atau pemilih dengan legislatornya
tidak ada kejelasan aturan konsekuensi kontrol keputusan yang disebut
abdikasi (abdication). Lupia dan Mc.Cubbins dalam Asak (2014),
menyatakan bahwa abdikasi terjadi karena pemilih (voters) tidak ingin
memengaruhi legislatif yang mereka pilih, sedangkan legislatif tidak memiliki
banyak waktu dan pengetahuan untuk mengetahui semua kebutuhan rakyat.
Sehingga legislator cenderung melakukan political corruption dalam proses
penyusunan anggaran dan menimbulkan administration corruption. Legislatif
akan memaksimalkan utilitasnya (self interest) dalam pembuatan keputusan
yang berkaitan dengan rakyat.
2) Hubungan Keagenan antara Legislatif dan Eksekutif (Pemerintah Daerah)
Hubungan keagenan antara legislatif dan eksekutif berdasarkan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, terjadi perubahan
posisi luasnya kekuasaan antara legislatif sebagai prinsipal terhadap
aksekutif sebagai agen. DPRD tidak menjadi satu kesatuan dengan Kepala
Daerah beserta perangkatnya. Hubungan keagenan terjadi dalam konteks
pembuatan kebijakan, yang mana legislatif memberikan kewenangan kepada
agen untuk membuat usulan kebijakan baru dan berakhir setelah usulan
tersebut diterima atau ditolak. Fungsi DPRD adalah mengawasi pelaksanaan
peraturan daerah, pelaksanaan keputusan Gubernur/Bupati/Walikota,
pelaksanaan APBD, pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan
kerjasama internasional di daerah. Sedangkan kepala daerah memiliki
kewajiban dan tanggung jawab atas terselenggaranya pemerintahan, serta
meningkatkan kepuasan rakyat. Kinerja kepala daerah dinilai dari
keberhasilan berbagai program pemerintah dan kebijakan pada realisasi
APBD dalam laporan pertanggungjawaban kepada DPRD (Kencana, 2010).
Masalah keagenan dalam hubungan legislatif dan eksekutif adalah legislatif
cenderung melakukan “kontrak semu” dengan eksekutif, karena memiliki
keunggulan kekuasaan (discretionary power). Legislatif mengutamakan
kepentingan pribadi secara jangka panjang demi menjaga kesinambungan dan
nama baik politisi dan anggota dewan, sedangkan eksekutif cenderung
melakukan perilaku disfungsional dalam bentuk budgetary slack karena
memiliki keunggulan informasi (asimetri informasi) dan untuk mengamankan
posisinya di pemerintahan.
3) Hubungan Keagenan antara Kepala Daerah (Bupati) dan Kepala
Dinas/Kantor/Badan
Hubungan keagenan antara Kepala Daerah (Bupati) dan Kepala
Dinas/Kantor/Badan adalah Kepala Daerah (Bupati) sebagai prinsipal dan
Kepala Dinas/Kantor/Badan sebagai agen. Eksekutif akan menyampaikan
dokumen rancangan APBD kepada legislatif untuk diteliti dan disahkan.
Kepala Daerah berorientasi pada penetapan sistem pengendalian manajemen
yang mengatur Dinas/Kantor/Badan, serta mendukung keberhasilan reformasi
anggaran, keuangan dan sistem akuntansi daerah. Dinas/Kantor/Badan akan
mengajukan usulan kegiatan daerah dan daftar usulan proyek daerah yang
akan dibahas oleh panitia anggaran daerah. Perangkat daerah
(Dinas/Kantor/Badan) bertanggungjawab dalam pelayanan masyarakat
(Kencana, 2010)
Olah Data dan Pendampingan Penyusunan Artikel Ilmiah