Upaya perbaikan sistem birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan
masyarakat. Hal tersebut terkait dengan tingginya kompleksitas dalam mencari
solusi perbaikan. Demikian pula masih tingginya tingkat penyalahgunaan
wewenang, banyaknya praktik KKN, dan masih lemahnya pengawasan terhadap
kinerja aparatur negara merupakan cerminan kondisi kinerja birokrasi yang masih
jauh dari harapan. Banyaknya permasalah birokrasi tersebut belum sepenuhnya
teratasi, baik dari sisi internal maupun eksternal (Sedarmayanti, 2009: 310-311).
Dari sisi internal, faktor demokrasi dan desentralisasi telah membawa dampak
pada proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Dampak tersebut terkait
dengan makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam
kebijakan publik, meningkatnya tuntutan penerapan prinsip tata kepemerintahan
yang baik antara lain transparansi, akuntabilitas, dan kualitas kinerja publik serta
taat hukum. Secara khusus dari sisi internal birokrasi, berbagai permasalahan
masih banyak yang dihadapi, antara lain pelanggaran disiplin, penyalahgunaan
kewenangan, dan banyaknya praktik KKN. Dari sisi eksternal, faktor globalisasi
dan revolusi teknologi informasi (e-government) merupakan tantangan tersendiri
dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa. Hal
tersebut terkait dengan makin meningkatnya ketidakpastian akibat perubahan
faktor lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi dengan cepat
(Sedarmayanti, 2009: 310-311).
Selain itu, problem demokrasi dari segi lembaga dan perilaku individu masih
muncul. Rakyat masih belum merasa terwakili oleh keberadaan wakilnya di
DPR(D) karena partisipasinya hanya pada saat pemilu, setelah itu rakyat ditinggal
dalam proses pengambilan kebijakan. Rendahnya partisipasi dalam masyarakat
mengurangi tingkat legitimasi pemerintah sehingga munculnya pemerintahan
yang kuat ditingkat lokal maupun pusat masih dalam cita-cita (Nugroho, 2001
dalam Sedarmayanti, 2009: 311)
Olah Data dan Pendampingan Penyusunan Artikel Ilmiah