Prinsip – prinsip Good Government Governance


Good Government Governance menurut Tim Pengembangan Tata Kelola
Pemerintahan yang baik (BPKP) dalam Sari (2012 : 723), mengemukakan bahwa
karakteristik atau prinsip-prinsip yang dikembangkan dalam pemerintahan yang baik
(good government governance) adalah:

  1. Partisipasi (participation)
  2. Transparansi (transparency)
  3. Akuntabilitas (acountibility)
  4. Kemandirian (independency)
  5. Pertanggungjawaban (responsibility)
    Penjelasan mengenai prinsip-prinsip good government governance akan
    dijelaskan, sebagai berikut :
  6. Partisipasi (participation)
    Setiap orang baik laki-laki maupun perempuan harus memiliki hak suara
    yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung
    maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan
    aspirasinya.
  7. Transparansi (transparency)
    Harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai
    proses, kelembagaan dan informasi harus dapat di akses secara bebas oleh
    mereka yang membutuhkan, dan informasi harus dapat disediakan secara
    memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat
    monitoring dan evaluasi.
  8. Akuntabilitas (acountibility)
    Para pengambil keputusan dalam organisasi sektor pelayanan dan warga
    Negara madani memiliki pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana
    halnya kepada stakeholder pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda,
    tergantung pada jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau
    eksternal.
  9. Kemandirian (independency)
    Dalam melaksanakan peran dan tanggung jawabnya pemerintah harus
    bebas dari segala bentuk kemungkinan yang berpotensi menimbulkan
    benturan kepentingan. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa
    pengambilan keputusan dilakukan secara independen, bebas dari segala
    bentuk tekanan pihak lain.
  10. Pertanggungjawaban (responsibility)
    Organisasi harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta
    melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan
    sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang,
    serta setiap individu bertanggung jawab atas segala tindakanya sesuai
    dengan tugas yang telah ditetapkan