Pengertian Pajak


Menurut Undang – Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan
Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 menunjukkan bahwa pajak merupakan
kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan peranan yang
sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelakasanaan
pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang
digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk semua pengeluaran
pembiayaan (Putri & Putra, 2017).
Menurut (Resmi, 2014) terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi budgetair
(sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur).
a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara), artinya pajak
merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk
membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
b. Fungsi Regulared (Pengatur), artinya pajak sebagai alat untuk
mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang
sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan – tujuan diluar bidang
keuangan.
Seperti : tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha
terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat
memperbesar devisa negara.
Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok (Resmi, 2014), yaitu :

  1. Menurut Golongan
    a. Pajak Langsung adalah pajak yang harus di pikul atau ditanggung
    sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau
    dibebankan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
    b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat
    dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak
    Pertambahan Nilai.
  2. Menurut Sifat
    a. Pajak Subyektif yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan
    keadaan pribadi Wajib Pajak atau memerhatikan keadaan
    subjekya. Contoh : Pajak Penghasilan.
    b. Pajak Objektif yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan
    objeknya tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subyek Pajak.
    Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
    Barang Mewah.
  3. Menurut Lembaga Pemungut
    a. Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat
    dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada
    umumnya. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai.
    b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah
    daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah
    masing – masing. Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak
    Hiburan.
    Terdapat sistem pemungutan pajak menurut (Resmi, 2014) yaitu :
    a. Official Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak yang
    memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri
    jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan
    perundang – undangan perpajakan yang berlaku.
    b. Self Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi
    Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang
    setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan
    perpajakan yang berlaku.
    c. With Holding System yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi
    wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan
    besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan
    peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku