Sanksi pajak adalah suatu proses interpretasi yang dilakukan oleh
wajib pajak, dimana mereka mencoba menginterpretasikan beberapa
informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tentang sanksi perpajakan.
Dalam meningkatkan kepatuhan pajak, sanksi pajak menjadi instrument
tambahan. Oleh karena itu penting bagi pembuat kebijakan untuk
menentukan bentuk dan sifat sanksi yang sesuai dengan karakteristik
wajib pajak suatu negara. Sanksi perpajakan harus mempertimbangkan
perilaku wajib pajak sejauh aturan tersebut dapat mempengaruhi, dan
sebagai konsekuensi bagi pelanggar pajak bagaimana seharusnya bentuk
sanksi ditegakkan. (Dewi Syanti, Widyasari, 2020)
Menurut Widagsono (2017), “sanksi perpajakan berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak”. “Wajib pajak dikenakan sanksi
perpajakan apabila tidak mematuhi peraturan perpajakan” (Subekti,
2016). Untuk menjaga kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan
perpajakan, pemerintah dapat menggunakan sanksi perpajakan ini untuk
menerbitkan administrasi perpajakan. Bagi wajib pajak yang melanggar
peraturan perpajakan, menurut teori perilaku terencana, wajib pajak akan
takut membayar lebih dari yang seharusnya. “Kepatuhan wajib pajak
adalah sikap seorang wajib pajak untuk berusaha mematuhi semua
peraturan perpajakan tanpa paksaan”. (Ernawati Nanik, 2018)
Jika pelaporan atau pembayaran pajak dilakukan tidak tepat pada
waktunya, maka sanksi diterapkan kepada para pelanggar pajak. Menurut
Ariesta & Latifah (2017) “Sanksi perpajakan merupakan jaminan
kepatuhan terhadap peraturan perpajakan (norma perpajakan). Jika sanksi
perpajakan lebih dipandang banyak merugikan maka wajib pajak
seharusnya memenuhi tanggungan perpajakannya”. Dari penjelasan
diatas, maka dapat diartikan bahwa hukuman yang diberikan oleh
Direktorat Jenderal Pajak kepada masyarakat yang secara sengaja, maupun
sanksi perpajakan tunduk pada tidak melanggar norma perpajakan yang
berlaku. Sanksi yang dikenakan wajib pajak didasarkan pada jenis
pelanggarannya. Ada dua jenis sanksi pajak, sanksi administrasi yang
berupa pemberian bunga, penetapan denda serta penentuan kenaikan
pajak, dan sanksi pidana yang berupa krungan penjara. Sanksi diterapkan
dengan harapan meningkatkan kepatuhan dan penyediaan wajib pajak
efek jera kepada pelanggarnya. (Devi Novia, 2018)
