Tax avoidance merupakan suatu upaya guna meringankan beban pajak
yang ditanggung oleh perusahaan yang bersifat legal. Penghindaran pajak
dilakukan dengan melakukan kegiatan perencanaan pajak (tax planning), sehingga
diperbolehkan jika didasari oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan.
Perencanaan pajak adalah tahap awal dari manajemen pajak. Pada tahap ini
dilakukan upaya untuk menghemat pajak. Tujuan dari perencanaan pajak ini adalah
untuk meminimalkan beban pajak, atau sering disebut dengan (tax avoidance). Pada
perencanaan pajak yang baik akan menghasilkan beban pajak yang ditanggung
sedikit merupakan perbuatan penghematan beban pajak agar terhindar dari pajak.
Penghindaran pajak adalah perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan
cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih
sesuai dengan ketentuan perundang-undagan perpajakan yang berlaku Halim., et,
al. 2019:8. Sedangkan menurut Mardiasmo, 2016:11 tax avoidance merupakan
usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
Penghindaran pajak sering dilakukan oleh perusahaan dengan tetap mematuhi
kententuan pajak dengan memanfaatkan pengecualian dan potongan yang
diperbolehkan. Tax avoidance ialah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan
cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkan pada transaksi yang bukan
objek pajak Pohan, 2013:11. Sedangkan menurut Sutanto, 2014:8 tax avoidance
merupakan usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-
undang (manajemen pajak).
Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak agar
terhindar dari sanksi pajak Suandy, 2016:10-11 :
- Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Apabila suatu perencanaan pajak
dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi wajib pajak
merupakan resiko pajak yang sangat berbahaya dan justru mengancam
keberhasilan perencanaan pajak tersebut. - Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajakmerupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan, baik jangka
panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang
tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan pajak itu sendiri. - Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian, faktur
dan juga perlakuan akuntansinya.
Perlawanan terhadap pajak (resistensi pajak) yang dilakukan oleh wajib
pajak merupakan hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak baik yang
disebabkan oleh kondisi negara dan rakyatnya maupun disebabkan oleh usaha-
usaha wajib pajak yang disadari ataupun tidak yang mempersulit pemasukan pajak
sebagai sumber penerimaan negara Pohan, 2018:369. Resistensi pajak dilakukan
dengan cara memperkecil beban pajak yang terutang meliputi semua usaha yang
secara langsung memiliki tujuan dapat menghindari pajak, baik secara legal (tax
avoidance) maupun ilegal (tax evasion). Menurut Pohan, 2017 dalam Pohan,
2018:370 tax avoidance (penghindaran pajak) merupakan upaya penghindaran
pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan
dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di mana metode dan teknik yang
digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang
terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk
memperkecil jumlah pajak yang terutang. Sedangkan tax evasion (penggelapan
pajak) adalah manipulasi ilegal terhadap sistem perpajakan untuk mengelak dari
pembayaran pajak. Menurut pajak Halim., et.al., 2019:8 tax evasion ialah
pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang disengaja
untuk menghindari pembayaran pajak, misalnya pemalsuan pengembalian pajak.
Tindakan tax evasion yang dilakukan berisiko dan melenceng jauh dari Undang-
Undang dan Peraturan Perpajakan serta berpotensi terkena sanksi pelanggaran
hukum atau tindakan pidana. Pada praktik penggolongan atntara tax avoidance dan
tax evasion tergantung pada ketentuan pajak masing-masing negara. Yang
membedakan adalah legalitasnya, kalau tax avoidance bersifat legal, sedangkan tax
evasion bersifat tidak legal.
Perilaku penghindaran pajak dilakukan guna efisiensi beban perpajakan
yang ditanggung oleh perusahaan menggunakan norma-norma yang berlaku pada
undang-undang. Menurut Suandy, 2016:8 penghindaran pajak merupakan rekayasa
‘tax affairs’ yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (lawful).
Tindakan tax avoidance yang dijalankan oleh perusahaan melibatkan aturan-aturan
yang berlaku untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi perlakuan yang dilakukan
merupakan pelanggaran terhadap administrasi perpajakan kala proses tersebut
dilakukan dengan tidak mematuhi peraturan yang telah disahkan dan melanggar
prinsip yang telah ditentukan. Menurut Rohatgi, 2002 dalam Pohan, 2018:421,
banyak negara penghindaran pajak dibedakan menjadi penghindaran pajak yang
diperbolehkan (acceptable tax avoidance/tax planning/tax mitigation) dan yang
tidak diperbolehkan (unacceptable tax avoidance). Yang berarti tax avoidance
dikategorikan aktivitas legal dan juga dikatagorikan aktivitas non-legal. Pada
penghindaran pajak bisa dibilang tidak legal jika transaksi yang telah dilakukan
guna bertujuan menghindari pajak kemudian transaksi itu tidak bertujuan baik.
Melakukan penghindaran pajak secara legal/lawfull dengan cara
menggunakan peluang-peluang (loopholes) dan alternative-alternatif yang terdapat
dalam ketentuan perpajakan antara lain dapat dilakukan dengan cara : - Pemilihan bentuk usaha yang sesuai
- Mendirikan usaha dalan satu jalur usaha sehingga dapat mengatur besaran
beban dan potensi pajak yang mungkin timbul - Menyebar penghasilan ke beberapa periode tahun untuk menghindari
pengenaan lapisan kena pajak yang tertinggi - Pemanfaatan insentif pajak
- Pemilihan metode balas jasa kepada karyawan dengan menggunakan
metode yang lebih menguntungkan
Pembayaran pajak dengan mudah dapat dihindari dengan tidak melakukan
perbuatan yang memberi alasan dikenakannya pajak, yaitu dengan meniadakan atau
tidak melakukan hal-hal yang dapat dikenakan pajak. Menghindari pajak yang
merupakan gejala biasa pada pajak-pajak astas penggunaan, biasanya dilakukan
dengan mengurangi atau menekan konsumsinya dalam barang-barang yang dapat
dikenakan pajak. Sebenarnya pemanfaatan hal ini terjadi akibat biasnya peraturan
perundangan pajak, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menerapkan ketentuan-
ketentuan secara legal guna bertujuan yang sebenarnya, dan bukan itu maksud dari
pembuat undang-undang.
Menurut Suandy, 2016:8 menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak
sebagai berikut: - Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di
dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak. - Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-undang
atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal
bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang. - Lerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para
konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak
dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.
Oleh karena itu, tax avoidance ialah tindakan mengecilkan pajak tidak
melanggar undang-undangan perpajakan atau secara etik dianggap benar dalam
rangka usaha wajib pajak meringankan beban kemudian perusahaan mendapatkan
keuntungan. Cara yang digunakan dalam pelaksanaannya yaitu dengan perencanaan
pajak sesuai ketentuan perpajakan. Tax avoidance yang dilaksanakan oleh
perusahaan tidak semudah yang diduga, hal ini mengandung risiko apabila kegiatan
penghindaran pajak diketahui oleh pihak pajak, kemudian perusahaan akan
mendapat denda dan dapat menurunkan image perusahaan.