Pengertian Tax Avoidance


Mortenson dalam Zain (1988) menyatakan bahwa tax avoidance
merupakan pengaturan untuk meminimumkan atau menghilangkan beban
pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya. Tax
avoidance bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha
wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau
meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan
oleh Undang-Undang Pajak. Menurut Lim (2011) mendefinisikan tax
avoidance sebagai penghematan pajak yang timbul dengan
memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk
meminimalkan kewajiban pajak.
Dari penjelasan diatas, Tax avoidance adalah upaya wajib pajak untuk
memperkecil jumlah pajak dengan cara meminimalkan laba perusahaan,
selain itu tax avoidance merupakan tindakan yang paling aman karena
kegiatan tax avoidance merupakan hal yang legal dan tidak melanggar
peraturan perpajakan. Tindakan penghindaran pajak akan mengurangi kas
negara atau mempengaruhi penerimaan negara dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak di Indonesia
sudah direncanakan sedemikian rupa agar mencapai target yang
diinginkan sesuai dengan anggaran pendapatan di Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN). Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) 2017, Pemerintah menargetkan pendapatan negara
sebesar Rp. 1.750,3 trilliun. Dari angka tersebut pendapatan pemerintah
masih mengandalkan pajak untuk membiayai pembangunan nasional dan
gaji pegawai, yaitu sebesar 1.498,9 trlliun atau 85,6 % anggaran negara
berasal dari pajak. Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementrian Keuangan
(Kemenkeu) mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan pajak hingga
30 September 2017 baru mencapai Rp770,7 Triliun atau 60 % . Realisasi
penerimaan pajak yang tidak sesuai target terjadi karena perusahaan
meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara.
Perusahaan berusaha menekan beban pajak dengan mengecilkan atau
meminimalkan kewajiban membayar pajak karena biaya pajak akan
menurunkan laba setelah pajak (after tax profit), tingkat pengembalian
(rate of return), dan arus kas (cash flow) (Suandy, 2011:5)