Indonesia adalah suatu negara hukum. Menurut Sri Soemantri (1992 : 29-30), negara hukum mempunyai 4 (empat) unsur penting, yaitu : a. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan. b. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. c. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara. d. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan. Berdasarkan atas ciri-ciri negara hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka Indonesia dalam mengatur kehidupan warga negaranya membutuhkan peraturan perundang-undangan sebagai suatu 42 norma hukum yang digunakan untuk membatasi tindakan negara agar tidak menjadi sewenang-wenang. Norma hukum perundang-undangan secara hierarki diterapkan di Indonesia tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, meliputi : a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Sistem hukum nasional dalam perspektif hukum positif di Indonesia sebelumnya ditentukan berdasarkan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000, berjenjang atau tersusun dalam suatu susunan yang bertingkat seperti piramida, terutama yang diatur di dalam Pasal 2, yang berbunyi tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia berdasarkan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 adalah: 1. Undang-Undang Dasar 1945; 43 2. Ketetapan MPR-RI; 3. Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu); 5. Peraturan Pemerintah; 6. Keputusan Presiden; dan 7. Peraturan Daerah. Perkembangan hierarki atau tata urutan peraturan perundangundangan dapat dilukiskan sebagai berikut: Pertama, TAP MPRS No. XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan RI. Kedua, TAP MPR No.III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan dan Ketiga Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 mempunyai banyak kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat mengenai aturan pembentukan peraturan perundangundangan yang baik. Pembentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 merupakan salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik. 44 Peraturan perundang-undangan di tingkat pusat yang meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden dalam penerapannya memerlukan suatu aturan pelaksana yang berupa peraturan daerah yang memuat aturan-aturan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Peraturan daerah mempunyai kekuatan hukum sebagai peraturan perundang-undangan apabila dibentuk berdasarkan pada Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar kewenangannya serta berdasarkan perintah langsung dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang sejajar kedudukannya dengan peraturan daerah tersebut. Pembentukan berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan yang dalam hal ini memberikan batasan definisi mengenai Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mempunyai pengertian pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Berdasarkan pada batasan definisi tersebut, maka pengertian dari pembentukan adalah pembuatan suatu obyek tertentu dalam hal ini adalah Peraturan Perundang-undangan dengan mencakup 5 (lima) tahapan yang harus dipenuhi, meliputi : a. tahap perencanaan; 45 b. tahap penyusunan; c. tahap pembahasan; d. tahap pengesahan atau penetapan; dan e. tahap pengundangan. Pasal 1 angka 7 dan 8 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Gubernur atau Bupati/Walikota. Sejalan dengan ketentuan di atas, Pasal 136 ayat (3) UndangUndang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah memberikan ruang lingkup materi muatan Peraturan daerah sebagai penjabaran peraturan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah. Peraturan Daerah dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (ayat 4). Dalam konteks ini, yang dimaksudkan dengan bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang mengakibatkan terganggunya kerukunan warga, terganggunya pelayanan umum, dan terganggunya ketertiban/ ketentraman masyarakat serta kebijakan/Peraturan Daerah yang bersifat diskriminatif serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat. 46 Terkait pembentukan Peraturan Daerah, selain berdasarkan pada kedua Undang-Undang tersebut juga perlu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 16 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Hukum di Daerah.
Olah Data dan Pendampingan Penyusunan Artikel Ilmiah