Standar Auditing (skripsi dan tesis)

Standar audit dapat diterapkan pada setiap audit laporan keuangan oleh
seorang auditor independen tanpa memandang skala ukuran kegiatan klien, bentuk
organisasi bisnis, jenis industri atau apakah tujuan entitas adalah mencari laba
atau nirlaba. Konsep materialitas dan risiko akan mempengaruhi aplikasi seluruh
standar, khususnya pada standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan.
Materialitas berkaitan dengan arti penting relatif sesuatu hal. Sedangkan risiko
berkaitan dengan kemungkinan hal itu tidak benar.
Standar Auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan
Publik Indonesia (2011:150,1-150.2) terdiri atas sepuluh standar auditing yang
dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu:
a. Standar Umum
1. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki
keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
2. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan, independensi
dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor wajib
menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan saksama.
b. Standar Pekerjaan Lapangan
1. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan
asisten harus disupervisi dengan semestinya.
2. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk
merencanakan audit dan menentukan sfat, saat dan lingkup pengujian
yang akan dilakukan.
3. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi,
pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar
memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang
diaudit.
c. Standar Lapangan
1. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah
disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia.
2. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada,
ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan
laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan
standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang
memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat mengenai
laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi bahwa
pernyataan demikian tidak dapat dberikan. Jika pendapat secara
keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus dinyatakan.
Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan keuangan, makka
laporan auditor harus memuat petunjuk yang jelas mengenai sifat
pekerjaan, audit yang dilaksanakan, jika ada, dan tingkat tanggung
jawab yang dipikul oleh auditor.
Sedangkan menurut Mulyadi (2002:33) Standar auditing merupakan
pedoman audit atas laporan keuangan historis. Standar auditing terdiri dari 10
standar dan dirinci dalam bentuk Pernyataan Standar Auditing (PSA). PSA berisi
ketentuan-ketentuan dan pedoman-pedoman utama yang harus diikuti oleh
akuntan publik dalam melaksanakan penugasan audit.