Kualitas Audit (skripsi dan tesis)

Auditor dengan kemampuan profesionalisme tinggi akan lebih melaksanakan audit secara benar dan cenderung menyelesaikan setiap tahapan-tahapan proses audit secara lengkap dan mempertahankan sikap skeptisme dalam mempertimbangkan bukti-bukti audit yang kurang memadai yang ditemukan selama proses audit untuk memastikan agar menghasilkan kualitas audit yang baik (Ardini, 2010). Berkualitas atau tidaknya pekerjaan auditor akan mempengaruhi tepat atau tidaknya keputusan yang akan diambil oleh pihak luar perusahaan. Seorang auditor dituntut harus memiliki rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) dalam setiap melaksanakan pekerjaannya dan memiliki sikap profesional, agar dapat mengurangi pelanggaran atau penyimpangan yang dapat terjadi pada proses pengauditan sehingga akuntabilitas dan profesionalisme merupakan elemen penting yang harus dimiliki oleh seorang auditor. Kualitas auditor dapat dipengaruhi oleh rasa kebertanggungjawaban (akuntabilitas) dan profesionalisme yang dimiliki oleh seorang auditor dalam menyelesaikan proses audit tersebut (Mulyadi, 2012). Menurut Kharismatuti (2012) kualitas audit merupakan probabilitas bahwa auditor akan menemukan dan melaporkan pelanggaran pada sistem akuntansi klien yang berpedoman pada standar audit yang telah ditetapkan. Kualitas audit menurut Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) menyatakan bahwa audit yang dilakukan auditor dikatakan berkualitas jika memenuhi standar auditing dan standar pengendalian mutu (Agusti dkk, 2013). Instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas audit terdiri dari 5 item pernyataan yang diadopsi dari penelitian terdahulu (Tri Iswanti, 2016). Indikatornya adalah : a. Deteksi salah saji b. Kesesuaian dengan SPAP c. Kepatuhan prosedur audit d. Risiko audit e. Prinsip kehati-hatian Indikator kualitas audit menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (2016) sebagai berikut : a. Kompetensi Auditor Kompetensi auditor merupakan kemampuan profesional individu auditor dalam menerapkan pengetahuan untuk menyelesaikan suatu perikatan baik secara bersamasama dalam suatu tim atau secara mandiri berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik, kode etik dan ketentuan hokum yang berlaku. Kompetensi auditor dapat diperoleh melalui pendidikan pada perguruan tinggi pada bidang akuntansi,kegiatan pengembangan dan pelatihan profesional di tempat bekerja, yang kemudian dibuktikan melalui penerapan pada praktik pengalaman kerja. Sertifikasi profesi merupakan suatu bentuk pengakuan IAPI terhadap kompetensi auditor. Auditor harus senantiasa menjaga dan meningkatkan kompetensi melalui kegiatan pelatihan berkelanjutan. Pengukuran kompetensi seorang auditor tidak mudah. Pada umumnya auditor merupakan lulusan program pendidikan akuntansi dari perguruan tinggi di Indonesia atau luar negeri. Auditor yang memiliki sertifikasi profesi merupakan suatu indikator bahwa kompetensinya terukur dan diakui asosiasi, sehingga idealnya setiap auditor memiliki sertifikasi profesi dari IAPI. b. Etika dan Independensi Auditor Etika dan independensi auditor merupakan salah satu faktor yang sangat penting dan mendasar bagi auditor dalam melaksanakan suatu perikatan audit. Ketentuan independen berlaku bagi setiap auditor, KAP, dan Jaringan KAP. Dalam setiap perikatan, auditor harus menjaga independensinya dalam setiap pemikiran (independent of mind) dan penampilan (independent in appearance). Kepatuhan terhadap ketentuan etika dan independensi dalam suatu perikatan audit memerlukan pemahaman yang memadai setiap auditor terhadap ketentuan etika dan independensi, serta komitmen dan dukungan dari pimpinan. c. Penggunaan Waktu Personil Kunci Perikatan Dalam setiap perikatan, waktu yang dialokasikan dan digunakan oleh Personil Kunci Perikatan sangat menentukan kualitas audit. Kurangnya waktu yang digunakan Personil Kunci Perikatan dapat mengakibatkan pekerjaan audit diselesaikan secara kurang memadai. Semakin memadai jumlah waktu yang dialokasikan dan digunakan oleh Personil Kunci Perikatan akan memungkinkan auditor memiliki waktu yang cukup untuk menyusun, melakukan, menelaah, dan/atau menyetujui prosedur signifikan suatu perikatan audit. Penggunaan waktu Personil Kunci Perikatan merupakan salah satu bentuk komitmen pimpinan KAP terhadap kualitas. d. Pengendalian Mutu Perikatan Setiap KAP bertanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan sistem pengendalian mutu dalam setiap perikatan. Sistem pengendalian mutu pada suatu KAP bertujuan untuk memberikan keyakinan bahwa KAP telah menetapkan kebijakan dan prosedur yang memungkinkan: a. Setiap personil dan KAP mematuhi ketentuan persyaratan standar profesi Akuntan Publik, kode etik, dan ketentuan peraturan yang berlaku dalam melaksanakan setiap perikatan b. Laporan perikatan yang diterbitkan tepat sesuai kondisinya e. Hasil Reviu Mutu atau Inspeksi Pihak Eksternal dan Internal UU Akuntan Publik memberikan kewenangan kepada Kementerian Keuangan c.q. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan kepada AP/KAP secara berkala atau menurut pertimbangan Menteri perlu dilakukan. Demikian pula dalam UU tersebut dinyatakan bahwa IAPI berwenang untuk melakukan reviu mutu terhadap anggota. Secara periodik baik P2PK maupun IAPI telah melakukan pemeriksaan atau reviu mutu kepada AP/KAP. Selain itu, terdapat beberapa instansi regulator lain yang juga kadangkala melakukan pemeriksaan terhadap AP/KAP seperti: OJK dan BPK. f. Rentang Kendali Perikatan Untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut, Rekan Perikatan dapat dibantu oleh Personil Kunci Perikatan dan anggota tim perikatan lainnya. Rekan perikatan juga dapat melaksanakan beberapa perikatan audit dalam suatu waktu yang bersamaan. Namun demikian, karena tekanan dan keterbatasan waktu, Rekan Perikatan harus memperhatikan beban kerja dari jumlah perikatan yang menjadi tanggung jawabnya. Dalam hal ini, KAP dan Rekan Perikatan harus memperhatikan rentang kendali perikatan sehingga memungkinkan seluruh perikatan dapat dilaksanakan berdasarkan standar profesi dan ketentuan yang berlaku. g. Organisasi dan Tata Kelola KAP Untuk dapat melaksanakan perikatan audit, KAP sebagai organisasi tempat bernaungnya Akuntan Publik dan para auditor harus memiliki struktur dan tata kelola yang memadai. Organisasi dan tata kelola KAP yang memadai memungkinkan pelaksanaan audit dan kegiatan-kegiatan internal KAP yang bersifat fundamental dalam rangka untuk meningkatkan kualitas audit dapat dikelola dan diorganisasikan secara jelas. KAP dengan jumlah perikatan dan personil yang sangat tinggi dan kompleks memerlukan suatu struktur organisasi, pembagian tugas dan penanggung jawab, serta sistem prosedur yang jelas. Namun untuk KAP yang jumlah perikatan dan personil yang relatif lebih sedikit mungkin memerlukan dukungan organisasi yang sederhana yang dapat dikelola oleh satu atau beberapa rekan Akuntan Publik. Suatu KAP juga memerlukan dukungan berupa sarana dan prasarana yang memadai, termasuk diantaranya sarana kantor dengan ukuran yang memungkinkan para auditor dapat bekerja dengan baik. h. Kebijakan Imbalan Jasa Untuk memberikan keyakinan organisasi KAP dapat berjalan dengan baik serta rekan perikatan dan auditor dapat melaksanakan perikatan audit sesuai dengan standar profesi, kode etik dan ketentuan hukum yang berlaku, KAP harus memperoleh imbalan jasa yang memadai. UU Akuntan Publik memberikan hak kepada Akuntan Publik untuk mendapatkan imbalan jasa. Akuntan Publik dapat menentukan besaran imbalan jasa secara bebas dan mandiri berdasarkan kebutuhan dan profesional judgment-nya. Selain itu, IAPI juga telah menerbitkan suatu ketentuan yang mengatur tentang panduan penentuan imbalan jasa pada suatu KAP. Namun demikian Akuntan Publik harus memperhatikan bahwa ketika imbalan jasa tidak memadai maka dapat menimbulkan ancaman kepentingan pribadi, yaitu akuntan publik berkepentingan untuk mendapatkan perikatan tersebut, namun menghadapi 16 situasi imbalan jasa yang kemungkinan tidak mencukupi untuk melaksanakan perikatan sesuai dengan standar profesi dan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, KAP harus menetapkan bahwa pertimbangan keuangan tidak boleh menjadi alasan atau keputusan yang menyebabkan kualitas audit menurun. Setiap KAP diharuskan untuk menetapkan kebijakan tariff imbalan jasa bagi auditor (billing rate) yang memadai yang berlaku bagi internal KAP untuk melaksanakan perikatan. Mengenai mutu (kualitas) Rasulullah SAW menyatakan bahwa Beliau menjunjung tinggi mutu dengan menekankan ihsan (kebaikan) dan itqan (kesempurnaan). Rasulullah SAW berkata : “Allah telah mewajibkan kamu untuk berbuat baik (ihsan) dalam segala hal” dan bahwa “Allah menyukai orang-orang yang melakukan sesuatu pekerjaan, ia melakukan indah dan sebaik mungkin (sempurna)”. Dari hadits tersebut diatas jelaslah konsep mutu (kualitas) menurut Islam dinyatakan dengan kata ihsan (kebaikan) dan itqan (kesempurnaan). Sama halnya dengan kualitas audit, seorang auditor harus dapat memberikan hasil audit yang berkualitas tinggi dengan berpegang teguh pada kebaikan dan kesempurnaan. Secara ringkas dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan pemeriksaan yang sistematis dan idnependen untuk menentukan aktivitas, mutu, dan hasilnya sesuai dengan pengaturan yang telah direncanakan dan apakah pengaturan tersebut diimplementasikan secara efektif dan cocok dengan tujuan (Tarigan dan Susanti, 2013).