Indikator Independensi (skripsi dan tesis)

Pada penelitian Harjanto (2014:27) terdapat empat indikator independensi auditor, yaitu sebagai berikut: 1. Lama Hubungan Dengan Klien (Audit Tenure) Di Indonesia, masalah audit tenureatau masa kerja auditor dengan klien sudah diatur dalam keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002 tentang jasa akuntan publik. Keputusan menteri tersebut membatasi masa kerja auditor paling lama 3 tahun untuk klien yang sama, sementara untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) boleh sampai 5 tahun. Pembatasan ini dimaksudkan agar auditor tidak terlalu dekat dengan klien sehingga dapat mencegah terjadinya skandal akuntansi. Terkait dengan lama waktu kerja, Deis dan Girox (1992) menemukan bahwa semakin lama audit tenure, maka kualitas audit akan semakin menurun. Hubungan yang lama antara auditor dengan klien mempunyai potensi untuk menjadikan auditor puas pada apa yang telah dilakukan, melakukan prosedur audit yang kurang tegas dan selalu tergantung pada pernyataan manajemen. 2. Tekanan dari Klien Dalam menjalankan fungsinya, auditor sering mengalami konflik kepentingan dengan manajemen perusahaan. Manajer mungkin ingin operasi perusahaan atau kinerjanya tampak berhasil yakni tergambar melalui laba tinggi dengan maksud untuk menciptakan penghargaan. Agar tercapai tujuan tersebut tidak jarang manajemen perusahaan melakukan tekanan kepada auditor sehingga laporan keuangan audit yang dihasilkan tersebut sesuai dengan keinginan klien. Dalam situasi ini, auditor mengalami suatu dilema, dimana dilema yang dialami oleh auditor dikarenakan di satu sisi jika auditor mengikuti keinginan klien maka ia melanggar standar profesi, akan tetapi jika auditor tidak mengikuti klien maka klien dapat menghentikan penugasan atau mengganti KAP auditornya. Harhinto (2004) berpendapat bahwa usaha untuk mempengaruhi auditor melakukan tindakan yang melanggar standar profesi kemungkinan berhasil karena pada kondisi konflik ada kekuatan yang tidak seimbang antara auditor dengan kliennya. Klien dapat dengan mudah mennganti auditornya bila dibandingkan bagi auditor untuk mendapatkan sumber fee tambahan atau alternatif sumber lain. Kondisi keuangan klien juga berpengaruh terhadap kemampuan auditor untuk mengatasi tekanan klien (Knapp, 1985 dalam Harhinto, 2004). Klien yang mempunyai kondisi keuangan yang kuat dapat memberikan fee audit yang cukup besar dan juga dapat memberikan fasilitas yang baik bagi auditor. Pada situasi ini auditor menjadi puas diri sehingga kurang teliti dalam melakukan audit. Berdasarkan uraian di atas, maka auditor memiliki posisi yang strategis baik dimata manajemen maupun dimata pemakai laporan keuangan. Selain itu, pemakai laporan keuangan menaruh kepercayaan yang cukup besar terhadap hasil pekerjaan auditor dalam mengaudit laporan keuangan. Kualitas dalam menjalankan profesinya sebagai pemeriksa, auditor harus berpedoman pada kode etik, standar profesi, danakuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. 3. Telaah dari Rekan Auditor (Peer Review) Peer review adalah review oleh akuntan publik namun pada praktiknya di Indonesia peer review dilakukan oleh Departemen Keuangan yang memberikan izin praktek dan Badan Review Mutu dari profesi Institusi Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Tujuan dari peer review adalah untuk menentukan dan melaporkan apakah KAP yang direview itu telah mengembangkan kebijakan dan prosedur yang memadai bagi kelima unsur pengendalian mutu dan mengikuti kebijakan serta prosedur tersebut dalam praktek. Review diadakan setiap 3 tahun dan biasanya dilakukan oleh KAP yang dipilih oleh kantor yang direview. 4. Jasa Non Audit Pemberian jasa selain audit dapat menjadi ancaman potensial bagi independensi auditor karena manajemen dapat meningkatkan tekanan pada auditor agar bersedia mengeluarkan laporan yang dikehendaki oleh manajemen yaitu wajar tanpa pengecualia (Barkes dan Simmet, 1995). Pemberian jasa selain jasa audit bearti auditor telah terlibat dalam aktivitas manajemen klien. Jika pada saat dilakukan pengujian laporan keuangan ditemukan kesalahan yang terkait dengan jasa yang diberikan auditor tersebut. Menurut Arens et al (2014:103), ada sembilan jasa audit yang tidak diperkenankan yaitu: 1. Jasa pembukuan dan akuntansi lain 2. Perancangan dan implementasi sistem informasi keuangan 3. Jasa penaksiran atau penilaian 4. Jasa aktuarial 5. Outsourcing audit internal 6. Fungsi manajemen dan sumber daya 7. Jasa pialang atau dealer atau penasehat investasi atau bankir investasi 8. Jasa hukum dan pakar yang tidak berkaitan dengan audit 9. Semua jasa lain yang ditentukan oleh peraturan PCAOB sebagai tidak diperkenankan