Dalam menjalankan tugasnya, auditor harus selalu mempertahankan sikap
mental independen di dalam memberikan jasa profesionalnya sebagaimana diatur
dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI.
Mautz dan Sharaf (1985:204) menyatakan independensi sebagai berikut:
“Independence is an essential auditing standard because the opinion of the
independent accountant is furnished for the purpose of adding justified
credibility to financial statements which are primarily the representations
of management”.
Pernyataan di atas mendefinisikan independensi adalah standar auditing
yang penting karena opini dari akuntan independen dibuat dengan tujuan untuk
memberikan kredibilitas yang dapat dibenarkan atas laporan keuangan yang utama
sebagai gambaran bagi manajemen.
Selanjutnya Mautz dan Sharaf dalam Sri Trisnaningsih (2007:10)
mengemukakan bahwa independensi akuntan publik juga meliputi independensi
praktisi (practitioner independence) dan independensi profesi (profession
independence). Independensi praktisi berhubungan dengan kemampuan praktisi
secara individual untuk mempertahankan sikap yang wajar atau tidak memihak
dalam perencanaan program, pelaksanaan pekerjaan verifikasi, dan penyusunan
laporan hasil pemeriksaan. Independensi ini mencakup tiga dimensi, yaitu:
1. Independensi program audit
2. Independensi investigatif
3. Independensi pelaporan
Adapun penjelasan dari dimensi independensi di atas adalah sebagai
berikut:
1. Independensi Program Audit
Bebas dari kontrol atau pengaruh yang tidak semestinya dalam pemilihan
teknik dan prosedur audit dan sejauh mana penerapannya. Ini mensyaratkan
bahwa auditor memiliki kebebasan untuk mengembangkan program sendiri, baik
dalam menetapkan langkah-langkah untuk dimasukkan dan jumlah pekerjaan
yang harus dilakukan, dalam batas-batas perikatan.
Berikut indikator untuk mengukur independensi program audit:
Bebas dari intervensi manajerial dalam menentukan, mengeliminasi
atau memodifikasi bagian-bagian tertentu dalam audit.
Bebas dari intervensi pihak lain untuk menyusun prosedur yang
dipilih.
Bebas dari usaha-usaha pihak lain untuk menentukan subjek
pemeriksaan.
2. Independensi Investigatif
Bebas dari kontrol atau pengaruh yang tidak semestinya dalam pemilihan
daerah, aktivitas, hubungan pribadi, dan kebijakan manajerial dalam pemeriksaan.
Berikut indikator untuk mengukur independensi investigatif:
Dapat langsung dan bebas mengakses informasi yang berhubungan
dengan kegiatan, kewajiban, dan sumber-sumber bisnis auditee.
Manajerial dapat bekerja sama secara aktif dalam proses pemeriksaan
Bebas dari upaya manajerial perusahaan untuk menetapkan kegiatan
apa saja yang akan diperiksa.
Bebas dari kepentingan pribadi maupun pihak lain yang dapat
membatasi kegiatan pemeriksaan
3. Independensi Pelaporan
Bebas dari kontrol atau pengaruh yang tidak semestinya dalam
menyatakan fakta-fakta yang diungkapkan dalam pemeriksaan atau dalam
memberikan rekomendasi dan pendapat sebagai hasil dari pemeriksaan.
Berikut indikator untuk mengukur independensi pelaporan:
Bebas dari kepentingan pihak lain untuk memodifikasi pengaruh faktafakta yang dilaporkan.
Menghindari praktik yang dapat menghilangkan kejadian yang penting
dalam laporan formal.
Pelaporan hasil audit bebas dari bahasa yang dapat menimbulkan multi
tafsir.
Tidak ada usaha pihak lain yang dapat mempengaruhi pertimbangan
pemeriksaan terhadap isi laporan.
Berdasarkan dimensi independensi di atas dapat disimpulkan bahwa
auditor harus mempunyai sikap tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang
mengganggu dalam mempertimbangkan fakta yang dijumpainya dalam
pemeriksaan. Auditor harus mempunyai sikap jujur tidak hanya kepada
manajemen dan pemilik perusahaan, agar masyarakat tidak meragukan integritas,
objektivitas, dan skeptisisme profesionalnya.
