Pengertian Desa

Menurut Landis dalam (Syachbrani, 2012) Desa adalah suatu wilayah yang jumlah penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri: pergaulan hidup yang saling kenal-mengenal antar penduduk; pertalian perasaan yang sama tentang suatu kesukaan dan kebiasaan; kegiatan ekonomi yang pada umumnya agraris dan masih dipengaruhi oleh alam sekitar, seperti iklim dan keadaan serta kekayaan alam. Menurut Soetardjo dalam Thomas (2013) Desa dapat dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal di suatu masyarakat yang berkuasa (memiliki wewenang) mengadakan pemerintahan sendiri. Pengertian ini menekankan adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan penduduk. Dalam pengertian ini terdapat kesan yang kuat, bahwa kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa hanya dapat diketahui dan disediakan oleh masyarakat desa dan bukan pihak luar.

Sedangkan menurut hukum UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud dengan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan dalam demokrasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota BPD ialah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari ketua RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama atau tokoh masyarakat lainnya.

Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Alokasi Dana Desa (ADD)

 

Perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan ADD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 pasal 20, 24, 38, dan 44 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

  1. Perencanaan ADD
    1. Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
    2. Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
    3. Rancangan peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
    4. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
  2. Pelaksanaan ADD
    1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
    2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
    3. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
  3. Pertanggungjawaban ADD
  4. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
  5. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
  6. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  7. Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
  8. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
  9. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
  10. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
  11. Pengawasan ADD
  12. Pemerintah Provinsi wajib membina dan mengawasi pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah dari Kabupaten/Kota kepada Desa.
  13. Pemerintah Kabupaten/Kota wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Alokasi Dana Desa

Alokasi dana desa (ADD) merupakan salah satu pendapatan desa yang berasal dari bantuan langsung pemerintah sebagai wujud pemerataan.  Berbagai peraturan dalam sistem undang-undang memberikan pengertian mengenai alokasi dana desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10 % (sepuluh persen). Sedangkan berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Dengan demikian pengertian dari Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Desa untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat

Penggunaan ADD dalam Peraturan Dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa disebutkan bahwa :

  • ADD dipergunakan untuk membiayai kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pembangunan desa, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang kemasyarakatan.
  • Kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain untuk :
  1. penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa;
  2. biaya operasional pemerintah desa
  3. operasional dan tunjangan anggota BPD; d. biaya penyelenggaraan Musyawarah Desa;
  4. biaya penyusunan Peraturan Desa;
  5. biaya penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD, LKPPD, dan IPPD);
  6. kegiatan pengisian perangkat desa;
  7. kegiatan pemilihan kepala desa;
  8. pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) desa;
  9. pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas);
  10. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
  11. optimalisasi pelaksanaan pelayanan satu pintu;
  12. peningkatan kualitas pengelolaan arsip desa; dan
  13. penghargaan untuk kepala desa dan/atau perangkat desa yang diberhentikan dengan hormat.

Tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kepada desa harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia (Solekhan, 2012). Oleh karena itu terdapat anggaran sebagai modal pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa. Terkait dengan ADD (Alokasi Dana Desa) sebenarnya merupakan lanjutan dari program bantuan desa sejak tahun 1969 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk inpres pembangunan desa. Namun sejak diberlakukan otonomi daerah ADD kemudian dialokasikan melalui APBDes (Solekhan, 2012). Oleh karena itu pemerintah kabupaten wajib memberikan kepercayaan kepada pemerintah desa sebagai desa otonom untuk mengelola anggaran suatu kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Keuangan desa adalah hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelengaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa tersebut, sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan desa (Solekhan, 2012). Dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan suatu standart pengaturan yang dimulai dari aspek perencanaan, dan penganggaran maupun aspek pelaksanaan, penatausahaan, dan keuangan desa. Tahap-tahap pengelolaan ADD (Solekhan, 2012) meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan.

Dana Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan , pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. ADD sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Secara terperinci, pengalokasian ADD dalam APBDes wajib memperhatikan peruntukannya dengan persentase anggaran :

  1. Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa,
  2. Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa yang digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional Pemerintah Desa, tunjangan dan operasioanal Badan Permusyawaratan Desa, dan insentif rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW).

Tujuan Alokasi Dana Desa adalah:

  1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya;
  2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipastif sesuai dengan potensi desa;
  3. Meningkatnya pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
  4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong.

Menurut Syachbrani (2012) Alokasi Dana Desa (ADD) adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi Hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. ADD dalam APBD kabupaten/kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa, dimana mekanisme pencairannya dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi pemerintah daerah. Adapun tujuan dari alokasi dana ini adalah sebagai berikut:

  1. Penanggulangan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan .
  2. Peningkatan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.
  3. Peningkatan infrastruktur pedesaan.
  4. Peningkatan pendalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial.
  5. Meningkatkan pendapatan desa melalui BUMDesa. Alokasi Dana Desa dalam APBD Kabupaten/Kota dianggarkan pada bagian pemerintah desa.

Pemerintah desa membuka rekening pada bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa. Kepala desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada bupati setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping kecamatan. Bagian pemerintahan desa pada setda Kabupaten/Kota akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada bagian keuangan setda kabupaten/Kota atau kepala badan pengelola keuangan daerah (BPKD) atau kepala badan pengelola keuangan dan kekayaan aset daerah (BPKKAD). Kepala bagian keuangan setda atau kepala BPKD atau kepala BPKKAD akan menyalurkan ADD langsung dari kas daerah ke rekening desa. Mekanisme pencairan ADD dalam APBDesa dilakukan secara bertahap atau disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi daerah Kabupaten/Kota (Nurcholis, 2011).

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Menurut Wynandin Imawan (2008:8) Program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga klaster. Program Bantuan Langsung Tunai masuk dalam klaster I, yaitu Program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Termasuk dalam klaster I adalah Program Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Bea Siswa. Menurut Wynandin Imawan (2008:9) selain melaksanakan klaster I, Pemerintah Indonesia juga melaksanakan program pengentasan kemiskinan lainnya yang termasuk dalam klaster II yaitu Program Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Termasuk dalam klaster II ini adalah PNPM Pedesaan (PPK), PNPM Perkotaan (P2KP), PNPM Infrastruktur Pedesaan (PPIP), PNPM Kelautan (PEMP), dan PNPM Agribisnis (PUAP). Pelaksanaan klaster III yaitu Program Pemberdayaan Usaha Menengah Kecil (UMK), termasuk di dalamnya Program Kredit UMKM, dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program bantuan langsung tunai (BLT) merupakan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang memiliki tujuan dan alasan tertentu.

Program tersebut muncul sebagai manifestasi adanya tindakan dari pemerintah yang berisikan nilai-nilai tertentu, yang ditujukan untuk memecahkan persoalan publik dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia . Persoalan publik yang dimaksud adalah persoalan kemiskinan. Secara umum kemiskinan adalah bilamana masyarakat berada pada suatu kondisi yang serba terbatas, baik dalam aksesibilitas pada faktor produksi, peluang/kesempatan berusaha, pendidikan, fasilitas hidup lainnya.

Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dilatar belakangi upaya mempertahankan tingkat konsumsi Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebagai akibat adanya pandemic yang berdampak akan perekonomian masyarakat terutama masyarakat miskin yng terkena dampak. Tujuan BLT adalah :

  1. Membantu masyarakat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
  2. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan ekonomi.
  3. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Tentunya peran pemerintah sangat diperlukan dalam suatu perekonomian . Peran yang diharapkan adalah sebuah peran positif yang berupa kewajiban moral untuk membantu mewujudkan kesejahteraan semua orang dengan menjamin keseimbangan antara kepentingan privat dan sosial; memelihara roda perekonomian pada jalur yang benar.

Dana desa sebesar yang dialihkan menjadi BLT itu sekitar 31 persen dari total Rp72 Triliun, yaitu sebesar Rp22,4 triliun. Program BLT bagi 12,3 juta kepala keluarga (KK) yang terdampak Covid-19 yang diserahkan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Masing-masing akan mendapatkan Rp600 ribu selama tiga bulan, yaitu April, Mei dan Juni hingga total menjadi Rp1,8 juta. alokasi pemberian BLT itu dibagi dalam tiga tingkatan dengan merujuk pada besaran Dana Desa.

  1. Desa yang miliki Dana Desa kurang Rp800 juta, BLT dialokasikan 25 persen;
  2. Desa yang miliki Dana Desa Rp800 juta – Rp1,2 Miliar, BLT dialokasikan 30 persen;
    1. Desa yang miliki Dana Desa diatas Rp1,2 Miliar, BLT dialokasikan 35 persen. (https://setkab.go.id/)

Pengertian Efektivitas

ntuk memperoleh gambaran yang jelas tentang efektivitas, berikut ini akan dikemukakan beberapa konsep dari efektivitas. Dalam hal efektivitas F. Drucker dalam Sugiyono (2010:23) menyatakan efektivitas merupakan landasan untuk mencapai sukses. Selanjutnya Fremont E. Kas (dalam Sugiyono, 2010:23) mengemukakan bahwa efektivitas berkenaan dengan derajat pencapaian tujuan baik secara eksplisit maupun implisit, yaitu seberapa jauh rencana dapat dilaksanakan dan seberapa jauh tujuan tercapai.

Sedangkan menurut William N. Dunn (2005:498) efektivitas (effectiveness) adalah suatu kriteria untuk menseleksi berbagai alternatif untuk dijadikan rekomendasi didasarkan pertimbangan apakah alternatif yang direkomendasikan tersebut memberikan hasil (akibat) yang maksimal, lepas dari pertimbangan efisiensi. Efektivitas adalah sesuatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan perbuatan dengan maksud tertentu atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendaki, maka orang tersebut dikatakan efektif (Gie 2006:149).

Efektif dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil, berhasil guna. Handoko berpendapat (2008:7) efektifitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Harbani Pasolong (2012:51) efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan dalam istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas berarti bahwa tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

James L. Gibson dkk (2006:38) (dalam Harbani Pasolong, 2012:51) mengatakan bahwa efektivitas adalah pencapaian sasaran dari upaya bersama. Derajat pencapaian sasaran menunjukkan derajat efektivitas. Tjokroamidjojo (dalam Harbani Pasolong 2012:51) mengatakan bahwa efektivitas, agar pelaksanaan administrasi lebih mencapai hasil seperti direncanakan, mencapai sasaran tujuan yang ingin dicapai dan lebih berdaya hasil. Sedangkan Keban (dalam Harbani Pasolong 2012:51) mengatakan bahwa suatu organisasi dapat dikatakan efektif bila tujuan organisasi atau nilai-nilai sebagaimana ditetapkan dalam visi tercapai. Nilai-nilai yang telah disepakati bersama antara para stakeholder dari organisasi yang bersangkutan.

Menurut Komaruddin (2005:294) “efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu”. Selanjutnya The Liang Gie (2006 : 24) juga mengemukakan bahwa “efektivitas adalah keadaan atau kemampuan kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan guna yang diharapkan”. Sedangkan Gibson (2011: 28) mengemukakan bahwa “efektivitas dalam konteks perilaku organisasi merupakan hubungan antar produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan”.

Selanjutnya Steers (2008:87) mengemukakan bahwa “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sasarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”. Sedangkan menurut Stephen P. Robbins (2008:85) keefektifan organisasi dapat didefinisikan sebagai tingkatan pencapaian organisasi atas tujuan jangka pendek (tujuan) dan jangka panjang (cara). Pemilihan itu mencerminkan konstituensi strategis, minat pengevaluasi, dan tingkat kehidupan organisasi. Siagian (2010:151) berpendapat bahwa efektivitas terkait penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau dapat dikatakan apakah pelaksanaan sesuatu tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya”.

Dari bermacam-macam pendapat diatas terlihat bahwa efektivitas lebih menekankan pada aspek tujuan dan suatu organisasi, jadi jika suatu organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan telah mencapai efektifitas. Dengan demikian efektifitas pada hakikatnya berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Tingkat efektivitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana atau target yang telah ditentukan dengan hasil yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dilakukan tidak tercapai sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Makmur dalam bukunya efektifitas kebijakan kelembagaan pengawasan (2010:7) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu :

  1. Ketepatan penentuan waktu: waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektivitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
  2. Ketepatan perhitungan biaya: hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.
  3. Ketepatan dalam pengukuran: hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektivitasan.
  4. Ketapatan dalam menentukan pilihan: merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karna dalam menetukan pilihan dibutukan proses yang sangat penting untuk mencapai suatu keefektifitasan.
  5. Ketepatan berfikir dapat menentukan efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
  6. Ketepatan dalam melakukan perintah: merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif.
  7. Ketepatan dalam menetukan tujuan: tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut.
  8. Ketepatan sasaran: dapat menetukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan.

Hari Lubis dan Martani Huseini (2009:55), menyatakan efektifitas sebagai konsep yang sangat penting dalam organisasi karena menjadi ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Karenanya, pengukuran efektifitas bukanlah hal yang sederhana mengingat perbedaan tujuan masing-masing organisasi dan keragaman tujuan organisasi itu sendiri. Lebih lanjut, Hari Lubis dan Martani Huseini (2009:55), menyebutkan 3 (tiga) pendekatan utama dalam pengukuran efektifitas organisasi, yaitu :

  1. Pendekatan sumber (resource approach) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Pendekatan ini didasarkan pada teori mengenai keterbukaan sistem suatu lembaga terhadap lingkungannya, karena lembaga mempunyai hubungan yang merata dengan lingkungannya dimana dari lingkungan diperoleh sumber-sumber yang merupakan input lembaga tersebut dan output yang dihasilkan juga dilemparkannya pada lingkungannya. Sementara itu sumber-sumber yang terdapat pada lingkungan seringkali bersifat langka dan bernilai tinggi.
  2. Pendekatan proses (process approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. Pendekatan proses menganggap efektifitas sebagai efisiensi dan kondisi kesehatan dari suatu lembaga internal. Pada lembaga yang efektif, proses internal berjalan dengan lancar dimana kegiatan bagian-bagian yang ada berjalan secara terkoordinasi. Pendekatan ini tidak memperhatikan lingkungan melainkan memusatkan perhatian terhadap kegiatan yang dilakukan terhadap sumber-sumber yang dimiliki oleh lembaga, yang menggambarkan tingkat efesiensi serta kesehatan lembaga.
  3. Pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana. Pendekatan ini mencoba mengukur sejauh mana suatu lembaga berhasil merealisasikan sasaran yang hendak dicapai. Sasaran yang penting diperhatikan dalam pengukuran efektivitas dengan pendekatan ini adalah sasaran yang realistis untuk memberikan hasil maksimal berdasarkan sasaran resmi Official Goal.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat diketahui bahwa efektivitas merupakan suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivasi-aktivasi yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sistem Penilaian Prestasi Kerja

Dalam melakukan penilaian prestasi kerja karyawan tidaklah mudah, harus
dengan sistem penilaian yang berlaku dalam organisasi atau perusahaan. Penilaian
bisa menjadi objektif ataupun menjadi subjektif tergantung dari seorang penilai
yang memberikan penilaian. Maka, pemimpin harus bisa menilai dengan
seobjektif mungkin dalam memberikan penilaian terhadap karyawan supaya tidak
terjadi kesalahan dalam menilai.
Ada beberapa kesalahan dari sistem penilaian yang sering terjadi dalam
melakukan penilaian prestasi kerja karyawan. Menurut Bambang (2012:120) ada
beberapa masalah potensial yang sering dihadapi dalam penilaian prestasi kerja
diantaranya yaitu :
1. Hallo Effect
Masalah ini terjadi apabila seorang penilai terpengaruh oleh salah satu
aspek dari seseorang (yang dinilai), baik sikap, penampilan, maupun
prestasikerjanya dimasa lalu, sehingga penilai dapat memberikan nilai yang
negatif maupun positif mendahului nilai sebenarnya yang harus diberikan
setelahproses penilaian berlangsung. Untuk menghindari kesalahan ini,
seorang penilai hendaknya menyadari bahwa tidak ada seorangpun yang
sempurna,tanpa kekurangan sama sekali. Dalam banyak hal seseorang
mungkin banyak memiliki kelebihan, tetapi dalam hal yang lain ada
kekurangannya.
2. Leniency
Masalah ini terjadi karena adanya kesalahan penilaian yang diakibatkan
olehsikap seorang penilai yang terlalu baik yang memiliki kecenderungan
memberikan nilai yang terlalu tinggi terhadap orang lain. Sikap ini akan
menimbulkan hasil penilaian yang tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.
3. Strictness
Masalah ini terjadi akibat dari seorang penilai yang bertolak belakang
dengan masalah sebelumnya, yaitu sikap terlalu memandang rendah
oranglain, sehingga penilai memiliki kecenderungan untuk memberikan
nilai yang terlalu rendah terhadap orang lain.
4. Central Tendency
Banyak penilai (terutama yang bukan penilai professional) yang tidak mau
bersusah payah dalam memberikan penilaian, sehingga nilai yang diberikan
cenderung nilai rata-rata (sedang). Kesalahan ini biasanya terjadi karena
penilai hanya memiliki waktu dan informasi tentang sifat dan prestasi
seseorang.
5. Personal Biases
Kesalahan lain yang sering terjadi adalah kesalahan dalam penilaian
yangbersumber dari perasaan seorang penilai. Contohnya, seorang penilai
yangmemberikan nilai yang baik pada orang lain yang lebih senior, lebih
tuausianya, berasal dari suku yang sama dan lain-lain.

Obyek Penilaian Prestasi Kerja

Penilaian prestasi kerja memiliki objek yang harus dinilai. Adapun beberapa
objek penilaian prestasi kerja menurut Heidjrachman dan Suad (2010;129), antara
lain :
a. Hasil kerja individu
Jika mengutamakan hasil akhir, maka pihak manajemen melakukan
penilaian prestasi kerja dengan obyek hasil kerja individu. Biasanya berlaku
pada bagian produksi dengan indikator penilaian output yang dihasilkan,
sisa dan biaya per-unit yang dikeluarkan.
b. Perilaku
Untuk tugas yang bersifat instrinsik, misalnya sekretaris atau manajer, maka
penilaian prestasi kerja ditekankan pada penilaian terhadap perilaku, seperti
ketepatan waktu memberikan laporan, kesesuaian gaya kepemimpinan,
efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan, tingkat absensi.
c. Sifat
Merupakan obyek penilaian yang dianggap paling lemah dari kriteria
penilaian prestasi kerja, karena sulit diukur atau tidak dapat dihubungkan
dengan hasil tugas yang positif, seperti sikap yang baik, rasa percaya diri,
dapat diandalkan, mampu bekerja sama.

Tujuan Penilaian Prestasi Kerja

Secara garis besar terdapat dua Tujuan Utama Penilaian Prestasi Kerja
menurut Sulistiyani dan Rosidah (2011: 223), yaitu :
a. Evaluasi terhadap tujuan (goal) organisasi, mencakup :
1) Feedback/umpan balik pada pekerjaan untuk mengetahui di mana posisi
mereka.
2) Pengembangan data yang valid untuk pembayaran upah/bonus dan
keputusan promosi serta menyediakan media komunikasi untuk
keputusan tersebut.
3) Membantu manajemen membuat keputusan pemberhentian sementara
atau PHK dengan memberikan “peringatan” kepada pekerja tentang
kinerja kerja mereka yang tidak memuaskan.
b. Pengembangan tujuan (goal) organisasi, mencakup :
4) Pelatihan dan bimbingan pekerjaan dalam rangka memperbaiki kinerja
dan pengembangan potensi di masa yang akan datang.
5) Mengembangkan komitmen organisasi melalui diskusi kesempatan
karier dan perencanaan karier.
6) Memotivasi pekerja
7) Memperkuat hubungan atasan dengan bawahan.
8) Mendiagnosis problem individu dan organisasi.

 Manfaat Penilaian Prestasi Kerja

Penilaian prestasi kerja mempunyai dasar yang sangat penting bagi
perusahaan sebagai alat untuk mengambil keputusan bagi karyawannya. Penilaian
prestasi mempunyai banyak kegunaan di dalam suatu organisasi. Menurut Hani
(2011: 135) terdapat sepuluh manfaat yang dapat dipetik dari penilaian prestasi
kerja tersebut sebagai berikut:
1. Perbaikan Prestasi Kerja. Umpan balik pelaksanaan kerja memungkinkan
karyawan, manajer dan departemen personalia dapat memperbaiki kegiatankegiatan mereka demi perbaikan prestasi kerja.
2. Penyesuaian-penyesuaian kompensasi. Evaluasi prestasi kerja membantu
para pengambil keputusan dalam menentukan kenaikan upah, pemberian
bonus dan bentuk kompensasi lainnya.
3. Keputusan-keputusan penempatan. Promosi, transfer dan demosi biasanya
didasarkan pada prestasi kerja masa lalu atau antisipasinya. Promosi sering
merupakan bentuk penghargaan prestasi kerja masa lalu.
4. Kebutuhan-kebutuhan latihan dan pengembangan. Prestasi kerja yang jelek
mungkin menunjukkan kebutuhan latihan. Demikian juga, prestasi yang
baik mungkin mencerminkan potensi yang harus dikembangkan.
5. Perencanaan dan pengembangan karir. Umpan balik prestasi kerja seseorang
karyawan dapat mengarahkan keputusan-keputusan karir, yaitu tentang jalur
karir tertentu yang harus diteliti.
6. Penyimpangan-penyimpangan proses staffing. Prestasi kerja yang baik atau
jelek mencerminkan kekuatan atau kelemahan prosedur staffing departemen
personalia.
7. Ketidakakuratan informasional. Prestasi kerja yang jelek mungkin
menunjukkan kesalahan dalam informasi analisis jabatan, rencana sdm, atau
komponen-komponen sistem informasi manajemen personalia lainya.
Menggantungkan diri pada informasi yang tidak akurat dapat
mengakibatkan keputusan-keputusan personalia yang diambil menjadi tidak
tepat.
8. Kesalahan-kesalahan desain pekerjaan. Prestasi kerja yang jelek mungkin
merupakan suatu tanda kesalahan dalam desain pekerjaan. Penilaian prestasi
membantu diagnose kesalahan-kesalahan tersebut.
9. Kesempatan kerja yang adil. Penilaian prestasi kerja secara akurat akan
menjamin keputusan-keputusan penempatan internal diambil tanpa
diskriminasi.
10. Tantangan-tantangan eksternal. Kadang prestasi kerja dipengaruhi oleh
faktor-faktor di luar lingkungan kerja, seperti; keluarga, kesehatan, kondisi
financial atau masalah-masalah pribadi lainya. departemen personalia
dimungkinkan untuk menawarkan bantuan kepada semua karyawan yang
membutuhkan.

Penilaian Prestasi Kerja

Organisasi atau perusahaan perlu mengetahui berbagai kelemahan dan
kelebihan karyawan sebagai landasan untuk memperbaiki kelemahan dan
menguatkan kelebihan dalam rangka meningkatkan produktivitas dan
pengembangan karyawan. Untuk ini perlu dilakukan kegiatan penilaian prestasi
kerja secara periodik yang berorientasi pada masa lalu dan masa yang akan
datang.
Penilaian prestasi kerja tidak dapat dipisahkan dengan kebijaksanaan
perusahaan di bidang personalia atau kekaryawanan. Dengan pelaksanaan
penilaian yang ada akan menumbuhkan suasana kerja yang sehat, bersemangat,
saling menghargai bidang-bidang lain dan merasa memiliki kantor sebagai suatu
kesatuan. Untuk itu semua tentunya dibutuhkan sistem penilaian pelaksaan
pekerjaan atau prestasi kerja yang jelas dan objektif yang dapat digunakan sebagai
pedoman dalam menilai karyawan secara adil.
Menurut Yuli (2013; 89), penilaian prestasi kerja (Performance Appraisal)
adalah proses penilaian prestasi kerja karyawan yang dilakukan oleh organisasi
terhadap karyawannyasecara sistematis dan formal berdasarkan pekerjaan yang
ditugaskan kepadanya.
Penilaian Prestasi Kerja adalah “suatu cara dalam melakukan evaluasi
terhadap prestasi kerja para karyawan dengan serangkaian tolok ukur tertentu
yang obyektif dan berkaitan langsung dengan tugas seseorang serta dilakukan
secara berkala”.
Penilaian prestasi merupakan suatu proses formal untuk melakukan
peninjauan ulang dan evaluasi prestasi kerja seseorang secara periodik. Proses
penilaian prestasi kerja ditujukan untuk memahami prestasi kerja seseorang.
Proses penilaian prestasi terdiri dari identifikasi, observasi, pengukuran, dan
pengembangan hasil kerja karyawan dalam sebah organisasi.

Prestasi Kerja

Menurut Mangkunegara (2010: 9), pengertian prestasi kerja disebut juga
sebagai kinerja atau dalam bahasa Inggris disebut dengan performance. Pada
prinsipnya, ada istilah lain yang lebih menggambarkan pada “prestasi” dalam
bahasa Inggris yaitu kata “achievement”. Tetapi karena kata tersebut berasal dari
kata “to achieve” yang berarti “mencapai”, maka dalam bahasa Indonesia sering
diartikan menjadi “pencapaian” atau “apa yang dicapai”. Berdasarkan pengertian
di atas, maka istilah prestasi kerja disamakan dengan kinerja.
Menurut Nindyati (2013: 22):
“Pemahaman tentang prestasi kerja tidak bisa dilepaskan dari pemahaman
yang bersifat multidimensional. Kemauan dan kemampuan yang dimiliki
seseorang dalam melakukan pekerjaan dapat terlihat dari prestasi kerjanya,
dalam usaha penerapan konsep, gagasan, ide dengan efektif dan efisien
sehingga tercapai tujuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Tetapi
kemampuan ini bukan hanya pada kemampuan mengelola, tetapi memimpin
dan mengaplikasikan semua kemampuan yang ada dalam dirinya untuk
mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama dalam suatu unit
perusahaan”.
Menurut Mangkunegara, (2010: 91):
“Dengan demikian, prestasi kerja karyawan berarti prestasi atau kontribusi
yang diberikan oleh karyawan dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawab serta fungsinya sebagai karyawan di perusahaan. Selain itu, prestasi
kerja dibatasi sebagai hasil dari perilaku kerja karyawan yang menunjang
tercapainya output atau prestasi dan berkaitan dengan usaha untuk
menyelesaikan tugasnya pada periode waktu tertentu. Hasil yang tercermin
pada perilaku tersebut dipengaruhi antara lain oleh motivasi”.

Indikator Lingkungan Kerja

Menurut Sedarmayanti (2009:5) Lingkungan kerja dapat diukur melalui
indikator – Indikator, Sebagai berikut:
1. Penerangan.
Sub-sub indikatornya meliputi penunjang kondisi kerja penerangan
memberikan arti yang sangat penting, salah satu faktor yang penting dari
lingkungan kerja yang dapat memberikan semangat dalam bekerja adalah
penerangan yang baik, karyawan yang terlibat dalam pekerjaan sepanjang
hari rentan terhadap ketegangan mata yang disertai dengan keletiah
mental, perasaan marah dan gangguan fisik lainnya. Dalam hal
penerangan di sini tidak hanya terbatas pada penerangan listrik tetapi juga
penerangan matahari. Penerangan yang baik dapat memberikan kepuasan
dalam bekerja dan tentunya akan meningkatkan produktivitas, selanjutnya
penerangan yang tidak baik dapat memberikan ketidak puasan dalam
bekerja dan menurunkan produktivitas. Hal ini disebabkan karena
penerangan yang baik tentunya akan memudahkan para karyawan dalam
melakukan aktivitas.
2. Suhu Udara.
Sub-sub indikatornya meliputi salah satu faktor yang memberikan andil
adalah suhu udara, suhu udara dalam ruangan kerja merupakan salah satu
faktor yang harus diperhatikan oleh manajemen perusahaan agar
karyawan dapat bekerja dengan menggunakan seluruh kemampuan
sehingga menciptajkan hasil yang optimal.
Selain suhu udara, sirkulasi udara di tempat kerja perlu diperhatikan
juga.Bila sirkulasi udara baik maka udara kotor yang ada dalam ruangan
bisa diganti dengan udara yang bersih yang berasal dari luar ruangan.
3. Bising.
Sub-sub indikatornya meliputi peningkatkan produktivitas kerja suara
yang mengganggu perlu dikurangi, bunyi bising dapat mengganggu
konsentrasi dalam bekerja, untuk itu suara-suara ribut harus diusahakan
berkurang.Turunya konsentrasi karena ditimbulkan oleh suara bising
dapat berdampak pada meningkatnya stres karyawan.
4. Penggunaan Warna.
Sub-sub indikatornya meliputi penggunaan warna ruangan mempunyai
pengaruh terhadap gairah kerja dan semangat para karyawan.Warna ini
berpengaruh terhadap kemampuan mata melihat objek dan memberi efek
psikologis kepada para karyawan karena warna mempuyai pengaruh besar
terhadap perasaan seseorang.Sifat dan pengaruh warna kadang-kadang
menimbulkan rasa senang, ceria atau sumpek dan lain-lain.
Maka perusahaan harus memperhatikan penggunaan warna agar dapat
mempengaruhi semangat dan gairah kerja para karyawannya, untuk ruang
kerja hendaknya dipilih warna-warna yang dingin atau lembut, misalnya
coklat, krem, putih, hijau muda dan sebagainya.Sebagai contoh adalah
warna putih, warna putih dapat memberikan kesan ruangan yang sempit
menjadi tampak leluasa dan bersih.
Sebenarnya bukan warna saja yang harus diperhatikan tapi komposisinya
juga harus diperhatikan.Hal ini disebabkan komposisi warna yang salah
dapat mengganggu pemadangan sehingga menimbulkan rasa kurang
menyenangkan atau bosan bagi yang melihat.Rasa menyenangkan atau
bosan dapat mempengaruhi semangat kerja karyawan.
5. Ruang Gerak.
Sub-sub indikatornya meliputi tata ruang kerja yang baik adalah tata
ruang kerja yang dapat mencegah timbulnya gangguan keamanan dan
keselamatan kerja bagi semua karyawan yang bekerja di dalamnya.
Barang-barang yang diperlukan dalam ruang kerja harus ditempatkan
sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan gangguan terhadap para
karyawan.
Jalan-jalan yang dipergunakan untuk lalu-lalang para karyawan
hendaknya tidak dipergunakan untuk meletakkan barang-barang yang
tidak pada tempatnya.Dalam ruangan kerja hedaknya ditempatkan tempat
sampah sehingga kebersihan lingkungan kerja tetap terjaga.
Ruang kerja hendaknya di desain sedemikian rupa sehingga memberikan
kesan nyaman bagi para karyawan.Untuk itu ruangan kerja harus ditata
mengacu kepada aliran kerja sehingga meningkatkan efesiensi dan
memudahkan koordinasi antar para karyawan. Perusahaan yang baik akan
selalu menyediakan berbagai sarana yang memadai, hal ini dimaksudkan
agar para karyawan merasa senang dan betah di ruangan kerja.
6. Keamanan Bekerja.
Sub-sub indikatornya meliputi keamanan yang diciptakan suatu
perusahaan akan mewujudkan pemeliharaan karyawan dengan baik,
namun keamanan bekerja ini tidak bisa diciptakan oleh pimpinan
perusahaan. Keamanan bekerja akan tercipta bila semua elemen yang ada
di perusahaan secara bahu-membahu menciptakan kondisi keamanan yang
stabil.
Keamanan kerja untuk sebuah kantor memang harus diperhatikan baik itu
untuk keamanan terhadap peralatan yang digunakan dan keamanan
lingkungan kerja. Lingkungan kerja harus memenuhi syarat-syarat
keamanan dari orang-orang yang berniat jahat dan ruangan kerja yang
aman dari aktivitas tamu dan pergerakan umum.
Tentang keselamatan kerja ini sudah ada peraturannya, yang harus
dipatuhi oleh setiap perusahaan.Artinya setiap perusahaan menyediakan
alat keselamatan kerja, melatih penggunaanya.Hal ini dimaksudkan agar
karyawan dapat bekerja dengan tenang dan nyaman.

Faktor-faktor Lingkungan Kerja

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja, seperti yang
dikemukakan Sedarmayanti (2009:5)
1. Penerangan
2. Suhu Udara
3. Bising
4. Penggunaan Warna
5. Ruang Gerak
6. Keamanan Bekerja

Manfaat Lingkungan Kerja

Menurut Ishak dan Tanjung (2009:105), manfaat lingkungan kerja adalah
menciptakan gairah kerja, sehingga produktivitas dan prestasi kerja meningkat.
Sementara itu, manfaat yang diperoleh karena bekerja dengan orang-orang yang
termotivasi adalah pekerjaan dapat terselesaikan dengan tepat, yang artinya
pekerjaan diselesaikan sesuai standar yang benar dan dalam skala waktu yagn
ditentukan. Prestasi kerjanya akan dipantau oleh individu yang bersangkutan, dan
tidak akan menimbulkan terlalu banyak pengawasan serta semangat juangnya
akan tinggi.

Jenis Lingkungan Kerja

Sedarmayanti (2009: 22) menyatakan bahwa secara garis besar, jenis
lingkungan kerja terbagi menjadi 2 yakni :
Lingkungan kerja Fisik
Menurut Sedarmayanti (2009: 23) yang dimaksud dengan
lingkungan kerja fisik yaitu semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat
di sekitar tempat kerja dimana dapat mempengaruhi karyawan baik secara
langsung maupun tidak langsung. Lingkungan kerja fisik sendiri dapat
dibagi dalam dua kategori, yakni :
Lingkungan yang langsung berhubungan dengan karyawan (Seperti:
pusat kerja, kursi, meja dan sebagainya)
Lingkungan perantara atau lingkungan umum dapat juga disebut
lingkungan kerja yang mempengaruhi kondisi manusia, misalnya :
temperatur, kelembaban, sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, getaran
mekanis, bau tidak sedap, warna, dan lain-lain.
Lingkungan Kerja Non Fisik
Sedarmayanti (2009:95) menyatakan bahwa lingkungan kerja non
fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan
kerja, baik dengan atasan maupun dengan sesama rekan kerja, ataupun
dengan bawahan. Lingkungan non fisik ini juga merupakan kelompok
lingkungan kerja yang tidak bisa diabaikan.
Menurut Alex Nitisemito (2009:85) perusahaan hendaknya dapat
mencerminkan kondisi yang mendukung kerja sama antara tingkat atasan,
bawahan maupun yang memiliki status jabatan yang sama di perusahaan.
Kondisi yang hendaknya diciptakan adalah suasana kekeluargaan,
komunikasi yang baik, dan pengendalian diri.

Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan termasuk salah satu hal yang
penting untuk diperhatikan. Meskipun lingkungan kerja tidak melaksanakan
proses produksi dalam suatu perusahaan, namun lingkungan kerja mempunyai
pengaruh langsung terhadap para karyawan yang melaksanakan proses produksi
tersebut. Lingkungan kerja yang memusatkan bagi karyawannya dapat
meningkatkan kinerja. Sebaliknya lingkungan kerja yang tidak memadai akan
dapat menurunkan kinerja dan akhirnya menurunkan motivasi kerja karyawan.
Menurut Lewa dan Subowo (2009:75):
“Lingkungan kerja didesain sedemikian rupa agar dapat tercipta hubungan
kerja yang mengikat pekerja dengan lingkungannya. Lingkungan kerja
yang baik yaitu apabila karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara
optimal, sehat, aman dan nyaman. Lingkungan kerja yang kurang baik
dapat menuntut tenaga kerja serta waktu yang lebih banyak dan tidak
mendukung diperolehnya rencangan sistem kerja yang efisien”.
Alex (2009:183) mendefinisikan lingkungan kerja sebagai berikut :
“Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja yang
dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang diembankan”.
Menurut Sedarmayati (2009:21) definisi lingkungan kerja adalah sebagai
berikut : “Lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang
dihadapi, lingkungan sekitarnya di mana seseorang bekerja, metode kerjanya,
serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan maupun sebagai kelompok”.
Menurut Schultz & Schultz yang dialihbahasakan oleh Kuntjojo, (2010:
135):
“lingkungan kerja diartikan sebagai suatu kondisi yang berkaitan dengan
ciri-ciri tempat bekerja terhadap perilaku dan sikap pegawai dimana hal
tersebut berhubungan dengan terjadinya perubahan-perubahan psikologis
karena hal-hal yang dialami dalam pekerjaannya atau dal am keadaan
tertentu yang harus terus diperhatikan oleh organisasi yang mencakup
kebosanan kerja, pekerjaan yang monoton dan kelelahan”.

Kinerja

Kinerja karyawan sering diartikan sebagai pencapaian tugas, dimana
karyawan dalam bekerja harus sesuai dengan program kerja organisasi untuk
menunjukkan tingkat kinerja organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan
organisasi. Gibson (1996:471) mendefinisikan kinerja karyawan sebagai hasil
yang diinginkan dari pelaku. Kinerja karyawan adalah tingkat terhadapnya para
karyawan mencapai persyaratan pekerjaan (Simamora, 2004:327). Penilaian
kinerja pada umumnya mencakup baik aspek kualitatif maupun kuntitatif dari
kinerja pelaksanaan pekerjaan. Menurut Mathis dan Jacson (2006:203:) faktor
yang mempengaruhi kinerja karyawan yaitu kemampuan karyawan untuk
pekerjaan tersebut, tingkat usaha yang dicurahkan, dan dukungan organisasi yang
diterimanya. Sehubungan dengan fungsi manajemen manapun, aktivitas
manajemen sumber daya manusia harus dikembangkan, dievaluasi, dan diubah
apabila perlu sehingga mereka dapat memberikan kontribusi pada kinerja
kompetitif organisasi dan individu di tempat kerja. Faktor-faktor yang
mempengaruhi karyawan dalam bekerja, yaitu kemampuan karyawan untuk
melakukan pekerjan tersebut, tingkat usaha yang dicurahkan, dan dukungan
organisasi.
Kinerja karyawan berkurang apabila salah satu faktor ini berkurang atau
tidak ada. Sebagai contoh beberapa karyawan memiliki kemampuan untuk
melakukan pekerjaannya dan bekerja keras, tetapi organisasi memberikan
peralatan yang kuno. Masalah kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai
seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan
kepada karyawan. Kinerja meliputi kualitas output serta kesadaran dalam bekerja.
Ada tiga alasan yang berkaitan mengapa penentuan sasaran mempengaruhi
kinerja, yaitu:
1. Penentuan sasaran mempunyai dampak mengarahkan, yaitu memfokuskan
aktivitas-aktivitas kearah tertentu dari pada kearah lainnya.
2. Disebabkan oleh sasaran-sasaran yang telah diterima, maka orang-orang
cenderung mengarahkan upaya secara proporsional terhadap kesulitan
sasaran.
3. Sasaran-sasaran yang sukar akan membuahkan ketekunan dibandingkan
sasaran-sasaran yang ringan.

Jenis-jenis Motivasi Kerja

Wijono (2001:254) dalam penelitiannya mengelompokkan motivasi
seseorang dalam bekerja ke dalam empat kelompok yaitu:
a. Motif keberadaan
Motif keberadaan adalah motif yang didasarkan akan kebutuhan fisik
atau keamanan.
b. Motif afiliasi
Motif afiliasi adalah keinginan untuk meluangkan waktu dalam
aktivitas dan hubungan sosial dimana menginginkan dapat bekerjasama
dengan orang lain untuk mencapai suatu prestasi kerja.
c. Motif kekuasaan
Motif kekuasaan adalah keinginan seorang individu untuk
memperngaruhi, membimbing, mengajar, atau mendorong orang lain
untuk berprestasi.
d. Motif berprestasi
Motif berprestasi adalah keinginan untuk memenuhi sesuatu yang
ingin dicapai.

Jenis-jenis Kebutuhan

Setiap manusia mempunyai needs (kebutuhan, dorongan) yang
pemunculannya sangat tergantung padari kepentingan individu. Kebutuhan
manusia tersebut dari yang bersifat mendasar sampai ke yang tinggi. Dimana
seorang individu terlebih dahulu akan memenuhi kebutuhan mendasar bagi
kelangsungan hidupnya. Hal tersebut yang mendorong beberapa ahli untuk
mengidentifikansi jenis serta tingkatan kebutuhan manusia, antara lain adalah:
Kebutuhan-kebutuhan manusia menurut Maslow dapat digolongkan dalam
lima tingkatan (need hierarchy theory) yaitu sebagai berikut (As’ad, 2004:49):
a. Phsyiological needs (kebutuhan yang bersifat biologis)
Phsyiological needs atau kebutuhan yang bersifat biologis merupakan
kebutuhan yang bersifat biologis misalnya adalah sandang, pangan dan
tempat berlindung, sex dan kesejahteraan individu. Kebutuhan ini
merupakan kebutuhan yang amat primer, karena kebutuhan ini telah ada
dan terasa sejak manusia dilahirkan ke bumi ini.
b. Safety needs (kebutuhan rasa aman)
Safety needs atau kebutuhan rasa aman akan rasa aman dikaitkan
kebutuhan akan keamanan jiwanya sewaktu bekerja. Selain itu juga
perasaan aman akan harta yang ditinggalkan sewaktu mereka bekerja.
Perasaan aman juga menyangkut masa depan karyawan.
c. Social needs (kebutuhan-kebutuhan sosial)
Manusia pada hakekatnya adalah makhluk sosial, sehingga mereka
mempunyai kebutuhan-kebutuhan sosial antara lain adalah: Kebutuhan
akan perasaan diterima di oleh orang lain dimana ia hidup dan bekerja;
Kebutuhan akan perasaan dihormati, karena setiap manusia merasa dirinya
penting; Kebutuhan untuk bisa berprestasi; Kebutuhan untuk ikut serta
(sense or participation).
d. Esteem needs (kebutuhan akan harga diri)
Situasi yang ideal ialah apabila prestise itu timbul akan prestasi. Akan
tetapi kenyataannya tidaklah selalu demikian halnya. Dalam hal ini
semakin tinggi kedudukan seseorang maka semakin banyak hal yang
digunakan sebagai simbol status sosialnya itu.
e. Self actualization (ingin berbuat yang lebih baik).
Pada dasarnya manusia memiliki sikap positif. Salah satu bentuk sikap
positif tersebut adalah keinginan untuk berbuat lebih daik dari sebelumnya.
Oleh sebab itu pada masa-masa yang akan datang, seorang karyawan
menginginkan untuk dapat memperoleh atau memberikan sesuatu yang
lebih baik dari apa yang telah ia dapatkan atau berikan

Definisi Motivasi Kerja

Motif sering diartikan dengan istilah dorongan. Dorongan atau tenaga
tersebut merupakan gerak jiwa dan jasmani untuk berbuat. Sehingga motif
tersebut merupakan suatu driving force yang menggerakkan manusia untuk
bertingkah laku, dan di dalam perbuatannya itu mempunyai tujuan tertentu
(As’ad, 2004:45). Wexley dan Yukl seperti dikutip As’ad (2004:45)
mendefinisikan motivasi kerja sebagai “The process by which behavior is
energized and directed”. As’ad (2004:45) mendefinisikan motivasi kerja sebagai
“sesuatu yang menimbulkan semangat atau dorongan kerja”. Robbins (2004:55)
mendefinisikan motivasi kerja sebagai “keinginan untuk melakukan sesuatu dan
menentukan kemampuan bertindak untuk memuaskan kebutuhan individu”

Lingkungan Kerja Non Fisik

Sedamayanti (2001) seperti dikutip Analisa (2011:25) menyatakan bahwa
lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan
dengan hubungsn kerja, baik hubungan dengan atasan maupun hubungan dengan
bawahan sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan. Lingkungan
kerja non fisik ini tidak kalah pentingnya dengan lingkungan kerja fisik. Semangat
kerja karyawan sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan kerja non fisik,
misalnya hubungan dengan sesama karyawan dan dengan pemimpinnya. Apabila
hubungan seorang karyawan dengan karyawan lain dan dengan pimpinan berjalan
dengan sangat baik maka akan dapat membuat karyawan merasa lebih nyaman
berada di lingkungan kerjanya. Dengan begitu semangat kerja karyawan akan
meningkat dan kinerja pun juga akan ikut meningkat.
Ada 5 aspek lingkungan kerja non fisik yang bisa mempengaruhi perilaku
karyawan, yaitu (Analisa, 2011:25):
a. Struktur kerja, yaitu sejauh mana bahwa pekerjaan yang diberikan
kepadanya memiliki struktur kerja dan organisasi yang baik.
b. Tanggung jawab kerja, yaitu sejauh mana pekerja merasakan bahwa
pekerjaan mengerti tanggung jawab mereka serta bertanggung jawab atas
tindakan mereka.
c. Perhatian dan dukungan pemimpin, yaitu sejauh mana karyawan
merasakan bahwa pimpinan sering memberikan pengarahan, keyakinan,
perhatian serta menghargai mereka.
d. Kerja sama antar kelompok, yaitu sejauh mana karyawan merasakan ada
kerjasama yang baik diantara kelompok kerja yang ada.
e. Kelancaran komunikasi, yaitu sejauh mana karyawan merasakan adanya
komunikasi yang baik, terbuka, dan lancar, baik antara teman sekerja
ataupun dengan pimpinan.

 Lingkungan Kerja Fisik

Sedarmayanti (2001) seperti dikutip Analisa (2011:21) menyatakan
bahwa lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang
terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan baik
secara langsung maupun secara tidak langsung. Komarudin (2002) seperti
dikutip Analisa (2011:21) mendefinisikan lingkungan kerja fisik sebagai
keseluruhan atau setiap aspek dari gejala fisik dan sosial-kultural yang
mengelilingi atau mempengaruhi individu. Nitisemito (2002) seperti dikutip
Analisa (2011:21) mendefinisikan lingkungan kerja fisik sebagai segala sesuatu
yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam
menjalankan tugas-tugas yang dibebankan, misalnya penerangan, suhu udara,
ruang gerak, keamanan, kebersihan, musik dan lain-lain.

Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan
kinerja karyawan. Karena lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung
terhadap karyawan didalam menyelesaikan pekerjaan yang pada akhirnya akan
meningkatkan kinerja organisasi. Suatu kondisi lingkungan kerja dikatakan baik
apabila karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman, dan
nyaman. Oleh karena itu penentuan dan penciptaan lingkungan kerja yang baik
akan sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Sebaliknya
apabila lingkungan kerja yang tidak baik akan dapat menurunkan motivasi serta
semangat kerja dan akhirnya dapat menurunkan kinerja karyawan.
Kondisi dan suasana lingkungan kerja yang baik akan dapat tercipta dengan
adanya penyusunan organisasi secara baik dan benar sebagaimana yang dikatakan
oleh Sarwoto (1991) seperti dikutip Analisa (2011:21) menyatakan bahwa suasana
kerja yang baik dihasilkan terutama dalam organisasi yang tersusun secara baik,
sedangkan suasana kerja yang kurang baik banyak ditimbulkan oleh organisasi
yang tidak tersusun dengan baik pula. Dari pendapat tersebut dapat diterangkan
bahwa terciptanya suasana kerja sangat dipengaruhi oleh struktur organisasi yang
ada dalam organisasi tersebut

Hubungan Antara Lingkungan Kerja Dengan Kepuasan Kerja

Seperti halnya menurut Robbins (Irawan, 2017) Lingkungan
merupakan kekuatan atau lembaga diluar yang berpotensi mempengaruhi
kinerja dalam suatu organisasi, lingkungan khusus dan lingkungan umum
merupakan dua rumusan dari lingkungan kerja. Dimana lingkungan khusus
itu sendiri merupakan lingkungan yang secara langsung berhubungan
dengan sasaran – sasaran yang hendak dicapai dalam sebuah organisasi.
Sedangkan lingkungan umum merupakan segala sesuatu yang bersifat
ekstern atau yang berada pada luar organisasi yang kecenderungan memiliki
potensi untuk mempengaruhi suatu organisasi.
Secara umum lingkungan kerja dibagi menjadi dua yaitu
lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik. Menurut
Sedarmayanti (Irawan, 2017) mengemukakan bahwa lingkungan kerja fisik
merupakan segala sesuatu yang berwujud atau mempunyai bentuk fisik yang
berada disekitar tempat kerja, serta secara langsung maupun tidak langsung
mempunyai pengaruh pada kinerja karyawan. Sedangkan lingkungan kerja
non fisik merupakan semua keadaan maupun kejadian yang berkaitan
dengan hubungan kerja, baik hubungan kerja secara vertikal dalam hal ini
atasan dan bawahan maupun hubungan kerja secara horizontal dengan
sesama rekan kerja.

Hubungan Antara Insentif Dengan Kepuasan Kerja

Insentif merupakan imbalan yang diberikan perusahaan atas jasa
atau prestasi yang telah dicapai oleh seorang karyawan ataupun tim. Insentif
merupakan bentuk kompensasi diluar gaji pokok.
Menurut (Kaswan, 2012) mengemukakan bahwa terdapat tujuan
ganda dalam pemberian insentif kepada karyawan, antara lain adalah
meningkatkan produktivitas kinerja karyawan dan meningkatkan semangat
dengan memberikan karyawan perasaan berpartisipasi di dalam serta
mengidentifikasi dengan perusahaan

Indikator Lingkungan Kerja

Adapun indikator – indikator dalam lingkungan kerja menurut
Sedarmayanti (2009 : 28) adalah sebagai berikut :
1. Penerangan atau Cahaya di Tempat Kerja
Guna mendapatkan keselamatan dan kelancaran kerja, cahaya
atau penerangan sangat dibutuhkan karyawan. Oleh sebab itu
penerangan perlu diperhatikan agar adanya penerangan cahaya tidak
terlalu gelap tetapi juga tidak menyilaukan. Karena penerangan yang
terlalu gelap menyebabkan penglihatan menjadi kurang jelas,
akibatnya pekerjaan menjadi lambat, karyawan sering mengalami
kesalahan dalam bekerja, hingga pada akhirnya menyebabkan
kurangnya efisien dalam melaksanakan pekerjaan, dan tujuan
perusahaan akan sulit tercapai.
2. Sirkulasi Udara di Tempat Kerja
Untuk menjaga kelangsungan hidup, yaitu untuk menjaga
proses metabolisme tubuh, salah satu faktor yang mempengaruhi
adalah ketersediannya oksigen yang cukup dalam tubuh.
Ketersediannya oksigen dalam lingkungan kerja akan sangat
memberikan kesegaran pada karyawan. Apabila udara disekitar
lingkungan kerja kadar oksigennya berkurang, atau telah bercampur
dengan bau – bauan dan gas tertentu akan berbahaya bagi kesehatan
tubuh karyawan. Oksigen dapat dipenuhi dengan adanya tanaman
disekitar tempat kerja. Karena tanaman merupakan sumber penghasil
oksigen.
3. Kebisingan di Tempat Kerja
Polusi yang cukup menyibukkan para ilmuan atau pegawai
dalam bekerja adalah karena adanya kebisingan, yaitu suara – suara
yang keberadaanya tidak dikehendaki oleh telinga. Karena dalam
wktu yang lama suara kebisingan tersebut dapat mengganggu
ketenangan, merusak pendengaran, serta menyebabkan kesalahan
dalam komunikasi. Bahkan beberapa penelitian menyebutkan bahwa
kebisigan serius dapat menyebabkan kematian.
4. Bau Tidak Sedap di Tempat Kerja
Salah satu bentuk dari pencemaran udara adalah adanya bau –
bauan yang tidak sedap. Karena bau – bauan tidak sedap tersebut
dapat mengganggu konsentrasi dalam bekerja. Bahkan bau – bauan
yang tidak sedap apabila terjadi secara terus menerus dalam jangka
waktu yang cukup lama akan mempengaruhi kepekaan dalam
penciuman. Pemakaian air condition adalah salah satu cara untuk
mengatasi bau – bauan yang tidak nyaman dalam ruang kerja.
5. Keamanan di Tempat Kerja
Keamanan dalam bekerja merupakan faktor yang perlu
diciptakan dalam lingkungan kerja. Karena keamanan dalam bekerja
dapat memerikan pengaruh ketenangan dalam bekerja. Keamanan
dapat tercipta dengan memanfaatkan satuan petugas keamanan
(Satpam).

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja

Menurut Nitisemito (Irawan, 2017 : 27 – 28) hal – hal yang
dapat mempengaruhi terbentuknya kondisi lingkungan kerja yang
dikaitkan dengan kemampuan karyawan, diantaranya adalah sebagai
berikut :
1. Warna
Untuk memperbesar efisiensi kerja para pegawai warna
merupakan salah satu faktor yang penting, khususnya warna yang
dapat mempengaruhi keadaan jiwa mereka. Kegembiraan dan
ketenangan karyawan dalam bekerja akan senantiasa terpelihara ketika
ruangan atau lingkungan kerja memakai warna dinding dan alat – alat
yang tepat.
2. Kebersihan Lingkungan Kerja
Secara tidak langsung Lingkungan Kerja dapat
mempengaruhi seseorang dalam bekerja. Karyawan akan lebih merasa
nyaman dalam melakukan pekerjaannya apabila lingkungan kerja
dapat terjaga kebersihannya.
3. Penerangan
Penerangan yang dimaksud bukan hanya penerangan yang
bersumber dari lampu atau listrik pada malam hari saja. Akan tetapi
juga penerangan dari sinar matahari pada siang hari.
4. Pertukaran Udara
Kesegaran fisik karyawan akan meningkat ketika ruangan
cukup memberikan pertukaran udara. Kesehatan karyawan akan lebih
terjamin apabila ruangan cukup dengan adanya ventilasi.
5. Jaminan Terhadap Keamanan.
Adanya jaminan keamanan terhadap karyawan cukup
memberikan ketenangan pegawai dalam bekerja.
6. Kebisingan
Konsentrasi karyawan akan terganggu apabila lingkungan
kerja sangat bising.
7. Tata Ruang
Penataan ruangan yang baik akan lebih mendorong
terciptanya kenyamanan karyawan dalam bekerja.

Pengertian Lingkungan Kerja

Dalam parktiknya, pengelolaan sebuah perusahaan haruslah
menggunakan pola manajemen dengan baik. Manajemen yang baik
tersebut dalam pelaksanaan kerja salah satunya bisa melalui pengelolaan
lingkungan kerja, tentunya seorang karyawan memerlukan lingkungan
kerja yang memadai. Lingkungan kerja yang kondusif akan mampu me
mberikan pengaruh karyawan secara signifikan dalam bekerja.
Sebagaimana sesuai dengan pendapat Artoyo dalam (Sariyathi, 2007 :
66) manajemen yang baik adalah manajemen yang memikirkan kerja
yang baik dan menyenangkan karena sangat dibutuhkan oleh tenaga
kerjanya. Pembentukan perilaku karyawan diduga dipengaruhi kuat oleh
lingkungan kerja.
Menurut Nitisemito dalam (Sariyathi, 2007 : 66) menyatakan
bahwa lingkungan kerja merupakan semua hal atau segala sesuatu yang
berada dalam lingkungan pekerja yang dapat mempengaruhi diri dalam
menjalankan pekerjaan. Lingkungan kerja yang baik dan kondusif sangat
dibutuhka karyawan demi tercapainya kepuasan kerja karyawan,
sehingga target – target perusahaan yang dibebankan bisa segera
terwujud.
Melalui pendapat – pendapat yang dikemukakan oleh para ahli
diatas tentang lingkungan kerja, maka bisa dijelaskan bahwa lingkungan
kerja merupakan hal – hal yang sangat mempengaruhi karyawan dalam
bekerja. Pengaruh tersebut bisa melaui situasi, kondisi, hubungan kerja
antar karyawan maupun peralatan yang digunakan dalam bekerja

Indikator Kepemimpinan

Menurut Saputro (2017 : 18) menyatakan bahwa indikator –
indikator kepemimpinan antara lain :
1. Energi dan keteguhan hati : Atasan yang pekerja keras.
2. Visi : Kejelasan atasan dalam menyampaikan arah dan tujuan
organisasi (perusahaan) kepada bawahan (Karyawan).
3. Menantang dan mendorong : Atasan mengakui dan menghargai
kinerja secara terbuka.
4. Mengambil resiko : atasan bersedia menanggung kehilangan
kekuasaan demi untuk mewujudkan tujuan atau cita – cita organisasi.
5. Kesetiaan : Atasan memberi inspirasi memberi tugas melebihi
kewajiaban.
6. Harga diri : Atasan memberi semangat.

Teori Lahirnya Kepemimpinan

Kepemimpinan merupakan sebuah cerminan dari tingkah laku
sehari – hari seorang pemimpin. Dimana tingkah laku tersebut merupakan
cerminan dari kemampuan seorang pemimpin. Sedangkan kemampuan
pemimpin tersebut menurut Titisari (2014) pada dasarnya dapat
diterangkan melalui tiga aliran teori berikut ini :
1. Theory Genetic (keturunan)
Inti dari teori ini adalah bahwa ”Leader are born and not
made” (pemimpin itu dilahirkan (bakat) bukannya dibuat). Penganut
aliran teori ini mengetengahkan pendapatnya bahwa seorang
pemimpin akan menjadi pemimpin karena ia telah dilahirkan dengan
bakat kepemimpinan. Dalam keadaan yang bagaimanapun seseorang
ditempatkan karena ia telah ditakdirkan menjadi pemimpin, sesekali
kelak ia akan timbul sebagai pemimpin. Berbicara mengenai takdir,
secara filosofis pandangan ini tergolong pada pandangan fasilitas atau
determinitis.
2. Teori Sosial
Apabila teori pertama diatas merupakan teori yang ekstrim
pada satu sisi bagian, maka teori inipun merupakan ekstrim pada sisi
bagian lainnya. Inti aliran sosial ini adalah bahwa “Leader are made
and not born” (pemimpin itu dibuat atau dididik bukannya kodrat).
Jadi teori ini merupakan kebalikan inti teori genetika. Penganut teori
ini mengetengahkan pendapat yang mengatakan bahwa setiap orang
bisa menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan serta
pengalaman yang cukup.
3. Teori Ekologis
Tidak seluruhnya mengandung sebuah kebenaran dari kedua
teori yang ekstrim diatas. Sebagai reaksi terhadap kedua teori tersebut
terciptanya aliran teori yang ketiga. Teori yang disebut teori ekologis
ini pada intinya berarti bahwa seseorang hanya akan berhasil menjadi
seorang pemimpin yang baik apabila ia telah mempunyai bakat
kepemimpinan. Bakat tersebut kemudian dilatih, diasah, dan
kembangkan melalui pendidikan yang teratur serta pengalaman yang
memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. Teori ini merupakan
gabungan segi – segi positif dari kedua teori terdahulu sehingga dapat
dikatakan sebagai teori yang paling mendekati kebenaran.

Ciri – Ciri Pemimpin

Adapun ciri – ciri pemimpin menurut Siagan ( ardana dkk.
2012) mencirikan kepemimpinan sebagai berikut :
1. Kemampuan Berkembang secara mental
Seperti halnya dengan seseorang, termasuk pemimpin harus tumbuh
secara mental sehingga terhindar dari proses stagnasi dalam
kehidupan kepemimpinan
2. Pendidik umum yang luas
Seorang pemimpin adalah seorang generalis yang baik sehingga
mempunyai kemampuan untuk mengembangkan manajerial skill
yang dituntut oleh tugasnya
3. Kemampuan analitis
Syarat sukses seorang pemimpin adalah kemampuannya dalam
menganalisis situasi yang dihadapi dengan cermat mantap dan
matang.
4. Ingin tahu
Dunia ini yang tetap adalah perubahan. Kesadaran akan perubahan –
perubahan tersebut akan menghantarkan seorang pemimpin menjadi
kreatif dan inovatif.
5. Kapabelitas integratif
Dengan kapabelitas integratif yakni kemampuan yang mencakup
berbagai aspek sangat membantu pemimpin tersebut untuk untuk
menggerakkan roda administrasi organisasi.
6. Ketrampilan berkomunikasi
Efektifitas seorang pemimpin adalah sangat ditentukan oleh
ketrampilannya dalam berkomunikasi.
7. Memiliki daya ingat yang kuat
Kekutatan daya ingat yang mantap akan mampu menghantarkan
pemimpin tersebut menjadi cermat dalam memproses dan menjaring
informasi yang relevan.
8. Rasionalitas dan objektivitas
Pemimpin harus rasional dan objektif tidak boleh emosional
sehingga keputusan yang akan diambil selalu tepat.
9. Sense of urgency
Seorang pemimpin mesti mampu mengatur prioritas – prioritas,
mana yang penting dan mana yang tidak.
10. Ketrampilan mendidik
Pemimpin juga seorang pendidik ketika bawahan menghadapi
kesulitan bertugas, ia cenderung minta petunjuk kepada atasannya
tentang cara memecahkan persoalan tugasnya.
11. Sense of relevance
Pemimpin perlu selalu mengkaitkan keputusan dengan tujuan yang
hendak dicapai/ persoalan yang akan dipecahkan.
12. Sense of cohesiveness
Merasa satu dengan yang dipimpin, kolega dan atasan, sangat
penting untuk pengembangan kerjasama, koordinasi, integrasi, dan
sinkronisasi.
13. Kecerdasan
Syarat mutlak seorang pemimpin agar bisa diteladani adalah adanya
nuansa kewajaran dan kesederhanaan dalam perilaku kesehariannya.
14. Adaptabelitas dan fleksibilitas
Pemimpin harus menghindarkan diri dari sifat kekakuan karena akan
menggangu kinerja kepemimpinannya.
15. Keberanian
Keberanian adalah modal bagi pemimpin dalam menghadapi segala
tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.
16. Ketegasan
Pemimpin mesti tegas dalam menghadapi bawahan serta
ketidaktentuan demi stabilitas organisasi.
17. Kemampuan mendengar
Pemimpin harus siap mendengar saran/pendapat dari orang lain.
18. Pragmatis
Pemimpin selalu menghendaki agar keputusannya bisa dilaksanakan
sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang ada.

Indikator Insentif

Menurut Hasibuan (Rokhim 2016) mengemukakan bahwa
Insentif merupakan tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan
tertentu yang prestasinya diatas prestasi standart. Insentif ini merupakan
alat yang dipergunakan pendukung prinsip adil dalam pemberian
kompensasi.
Inikator – indikator pemberian insentif, menurut Mangkunegara
(dalam Vigi 2015) antara lain adalah :
1. Pembayaran sederhana
2. Penghasilan yang diterima
3. Pembayaran cepat
4. Standart kerja
5. Upah normal.

Sistem Insentif

Menurut (Sofyandi, 2008) untuk semakin meningkatkan
produktivitas kerja yang lebih tinggi, sistem insentif sudah banyak
digunakan oleh organisasi – organisasi sebagai bagian dari sistem
kompensasi yang diberikan untuk karyawan. Dalam pelaksanaannya
Insentif dapat dilakukan dengan cara melakukan penilaian berdasarkan
presentase hasil kinerja dalam jangka waktu yang telah ditentukan
menjadi target (dalam jangka beberap waktu). Menuju perusahaan yang
lebih maju dan lebih baik lagi adalah makna dan tujuan sesungguhnya
dari pemberian insentif. Relevansi dari penerapan insentif ini tentunya
juga harus disesuaikan dengan kemampuan perusahaan dalam hal
pembiayaan. Logikanya biaya perusahaan yang dikeluarkan untuk
pemberian insentif tidak melebihi kapasitas kemampuan perusahaan
dalam memberikan kompensasi kepada karyawannya.

Tujuan Pemberian Insentif

Menurut (Kaswan, 2012) mengemukakan bahwa terdapat tujuan
ganda dalam pemberian insentif kepada karyawan, antara lain adalah
meningkatkan produktivitas kinerja karyawan dan meningkatkan
semangat dengan memberikan karyawan perasaan berpartisipasi di dalam
serta mengidentifikasi dengan perusahaan

Jenis – Jenis Insentif

(Riani, 2013) insentif dibagi menjadi 3 jenis, yaitu insentif
individu, insentif tim/kelompok, dan insentif organisasi. Ktiga jenis
insentif tersebut adalah :
1. Insentif Individu
Dalam bekerja disebuah perusahaan Insentif individu
biasanya diperuntuan bagi mereka yang mempunyai prestasi atas
pekerjaan atau usaha mereka sendiri. Penghargaan serta pengakuan
khusus seperti barang atau perjalanan, komisi penjualan, tarif sistem
satuan merupakan hal ataupun cara umum untuk memeberikan sebuah
pendapatan kepada karyawan secara individual, meskipun insentif
secara individu mendatangkan keuntungan yaitu makin bertambahnya
motivasi karyawan dalam berkerja akan tetapi insentif secara individu
ini juga membawa kerugian, dimana hal ini perlu menjadi perhatian
khusus. Karena karyawan yang mendapatkannya berpotensi untuk
bekerja secara individual dan kurang bisa beradaptasi ketika bekerja
secara tim. Potensi kerugian yang lain adalah ketika sudah mencapai
puncak persaingan tak jarang karyawan akan menghalangi atau
bahkan bisa saling menjegal dengan siapa mereka berkompetisi.
keadaan tersebut akan lebih parah ketika insentif hanya diberikan
kepada karyawan dengan kinerja terbaik.
2. Insentif Tim
Insentif tim adalah insentif yang diberikan pada kelompok
atau tim dalam sebuah organisasi atas pencapaian yang dilakukan oleh
tim tersebut. Insentif tim dilakukan sebagai upaya untuk mendorong
kerjasama antar anggota biasanya organisasi ataupun perusahaan
memeberikan insentif tim. Sebagaimana insentif individu, insentif
yang diberikan kepada tim tidak selamanya memberikan dampak
positif atau membawa pada kebaikan. Namun juga terkadang
membawa dampak kerugian. Pemberian insentif kepada tim bisa jadi
akan menurunkan kinerja secara keseluruhan, karena tim akan
berkompetisi secara masif untuk mendapatkan insentif tersebut.
Perencanaan pembagian perolehan adalah bentuk insentif yang sering
ditemui, untuk memenuhi suatu tujuan tertentu perolehan diukur
dengan target kinerja oleh tim – tim pegawai.
3. Insentif Organisasi
Insentif orgnisasi adalah insentif yang diberikan berdasarkan
hasil kinerja seluruh organisasi, pendekatan ini mengasumsikan bahwa
semua karyawan yang bekerja bersama dapat membuahkan hasil –
hasil dalam organisasional yang lebih besar, sehingga menjadikan
kinerja keuangan menjadi lebih baik.

Pengertian Insentif

Didalam sebuah perusahaan isentif menjadi bagian yang tidak
asing lagi. Globalisasi menjadikan persaingan semakin lebih kompetitif.
Kenyataan tersebut menjadikan perusahaan harus memacu karyawan
untuk dapat bekerja secara maksimal. Salah satu upaya untuk dapat
memacu karyawan agar bekerja secara maksimal adalah pemberian
insentif kepada karyawan yang berprestasi atau memberikan kontribusi
dan loyalitas secara lebih maksimal.
Insentif merupakan sarana untuk memotivasi karyawan dalam
mencapai suatu target tertentu. Insentif dalam perkembangannya bisa
dalam berbagai bentuk ; bonus, komisi baik secara finansial (uang,
saham) ataupun dalam bentuk benefit lain (jalan – jalan ke luar negeri,
rumah, mobil, dan lain – lain). Hal ini bisa diterapkan pada berbagai jenis
industri (bank, asuransi, produk makanan, dan lain – lain), berbagai
departemen (tenaga penjualan, tenaga produksi, dan lain – lain), berbagai
posisi (direktur, manajer, supervisor, staff produksi, dan lain – lain)
(Riani, 2013, h. 132).
Sedangkan menurut Farida (2012) Insentif merupakan tambahan
balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya
diatas prestasi standart.

Indikator Kepuasan Kerja

Menurut Hasibuan (2008 : 202) mengemukakan bahwa :
“Kepuasan kerja merupakan sikap emosional yang menyenangkan dan
mencintai pekerjaannya. Sikap ini dicermikan oleh moral kerja,
kedisiplinan, dan prestasi kerja.” Sesuai dengan pengertian diatas, maka
indikator kepuasan kerja antara lain adalah sebagai berikut :
1. Menyenangi pekerjaannya
2. Mencintai pekerjaannya
3. Moral kerja
4. Kedisiplinan
5. Prestasi kerja

Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Kerja

  • Pada hakikatnya beberapa ahli telah merumuskan serta
    mengklasifikasikan tentang faktor – faktor yang mempengaruhi kepuasan
    kerja karyawan, salah satunya adalah menurut Hariandja (2002;291)
    mengemukakan bahwa faktor – faktor yang mempengaruhi kepuasan
    kerja tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :
    1. Gaji yang Meliputi : Kompensasi, Insentif.
    Bayaran atau imbalan yang telah diberikan kepada seorang karyawan
    sebagai akibat dari pelaksanaan pekerjaan apakah sudah cukup adil
    dan sesuai dengan kebutuhan.
    2. Pekerjaan itu Sendiri
    Isi ataupun inti dari pekerjaan yang dilakukan apakah sudah
    mempunyai elemen yang dapat memuaskan karyawan.
    3. Rekan Sekerja
    Orang – orang yang senantiasa berinteraksi dalam melaksanakan
    pekerjaan apakah sangat menyenangkan atau bahkan sebaliknya.
    4. Atasan (Kepemimpinan)
    Sesorang yang senantiasa memberikan perintah atau petunjuk dalam
    pelaksanaan kerja apakah dilakukan dengan cara yang
    menyenangkan sehingga dapat menimbulkan kepuasan kerja
    karyawan atau sebaliknya.
    5. Promosi
    Kemungkinan seseorang dapat berkembang melalui kenaikan
    jabatan.
    6. Lingkungan Kerja
    Sesuai dengan faktor – faktor yang mempengaruhi kepuasan
    kerja diatas maka kami memutuskan untuk menentukan variabel
    independent dalam penelitian kali ini adalah Insentif, kepemimpinan,
    serta lingkungan kerja

Pengertian Kepuasan Kerja

Kepuasan kerja merupakan ungkapan perasaan seorang
karyawan dalam bekerja. Hal tersebut menjadi penting dan salah satu dari
tujan perusahaan yang hendak dicapai, karena dengan tercapainya
kepuasan kerjalah karyawan dapat senantiasa memaksimalkan segala
potensi yang dimiliki untuk lebih berkontribusi dan berkomitmen untuk
perusahaan. Locke (kaswan, 2012) memberikan definisi komprehensif
atau secara menyeluruh tentang kepuasan kerja yang meliputi reaksi atau
sikap kognitif, afektif, dan evaluatif serta mengungkapkan bahwa
kepuasan kerja ialah keadaan atau suasana emosi yang gembira/senang
atau emosi positif yang bersumber dari penilaian pekerjaan ataupun
pengalaman bekerja seorang karyawan.
Menurut Robbins (titisari, 2014) karyawan yang puas
berkemungkinan lebih besar untuk berbicara secara positif tentang
organisasi, membantu rekan kerja, serta membuat kinerja pekerjaan
mereka melampaui pikiran normal, lebih dari itu karyawan yang puas
mungkin lebih patuh terhadap panggilan tugas, karena mereka ingin
mengulang pengalaman – pengalaman positif mereka

Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Terdapat dua pendapat yang sangat mirip atau bahkan bisa
dikatakan sama dalam mendefinisikan tentang fungsi Manajemen
Sumber Daya Manusia.
Pertama, menurut Flippo (Rosidah, 2009) mengemukakan
fungsi Sumber Daya Manusia diantanya adalah sebagai berikut :
1. Pengadaan
2. Pengembangan
3. Pemberian kompensasi
4. Pengintegrasian
5. Pemeliharaan dan pelepasan Sumber Daya Manusia
Sedangkan yang kedua menurut Tulus (Rosidah, 2009)
mendefinisikan tentang fungsi Sumber Daya Manusia antara lain sebagai
berikut :
1. Pengadaan
2. Pengembangan
3. Pemberian kompensasi
4. Pengintegrasian
5. Pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja

Pengertian Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia merupakan gabungan dua
konsepsi yang sangat berbeda. Meskipun keduanya memiliki arti dan
pengertian yang tidak sama, akan tetapi dapat bersatu padu membentuk
makna baru dalam kemajuan sebuah teori ilmu pengetahuan. Kedua
konsepsi tersebut diantaranya adalah konsep tentang Manajemen dan
konsep tentang Sumber Daya Manusia.
Menurut Tulus (Rosidah, 2009) mengatakan bahwa Manajemen
Sumber Daya Manusia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan
dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, pemberian kompensasi,
pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan tenaga kerja,
dengan maksud untuk membantu mencapai tujuan organisasi, individu,
maupun masyarakat.
Sedangkan menurut Bangun (2012) mendefinisikan Sumber Daya
Manusia sebagai suatu proses perencanaan, pengorganisasian,
penyususnan staff, penggerak, dan pengawasan, terhadap pengadaan,
pengembangan, pemberian kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan,
dan pemisahan tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi.

Upaya Peningkatan Produktivitas Kerja

Peningkatan produktivitas kerja dapat dilihat sebagai masalah keperilakuan, tetapi
juga megandung aspek-aspek teknis. Untuk mengatasi hal itu perlu pemahaman
yang tepat tentang faktor-faktor penentu keberhasilan meningkatkan produktivitas
kerja. Adapun faktor-faktor tersebut adalah:
Perbaikan Terus Menerus
Dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja, salah satu implikasinya ialah
bahwa seluruh komponen organisasi harus melakukan perbaikan secara terus
menerus. Secara internal, perubahan yang terjadi adalah perubahan srategi
organisasi, perubahan pemanfaatan teknologi, perubahan kebijaksanaan, dan
perubahan dalam praktik-praktik SDM. Adapun perubahan eksternal adalah
perubahan yang terjadi dengan cepat karena dampak tindakan suatu organisasi
yang dominan peranannya di masyarakat.
Peningkatan Mutu Hasil Pekerjaan
Peningkatan mutu menyangkut semua jenis kegiatan yang diselenggarakan oleh
semua satuan kerja, baik pelaksanaan tugas pokok maupun pelaksana tugas
penunjang dalam organisasi. Peningkatan mutu tersebut tidak hanya penting secara
internal, akan tetapi juga secara eksternal karena akan tercermin dalam interaksi
organisasi dengan lingkungannya yang pada gilirannya turut membentuk citra
organisasi di mata berbagai pihak di luar organisasi.
Pemberdayaan SDM
Memberdayakan SDM merupakan etos kerja yang sangat mendasar yang harus
dipegang teguh oleh semua eselon manajemen dalam hierarki organisasi.
Memberdayakan SDM bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti mengakui
harkat dan martabat manusia, perkayaan mutu kekaryaan dan penerapan gaya
manajemen yang partisipatif melalui proses demokratisasi dalam kehidupan
berorganisasi.

Faktor- faktor yang mempengaruhi Produktivitas Kerja

Berbagai faktor yang mempengaruhi produktivitas kerja karyawan yang
dikemukakan oleh Sedarmayanti (Dunggio, 2013) diantaranya adalah:
1) Pendidikan
Tingkat kecerdasan karyawan dilihat dari tingkat pendidikannya. Semakin tinggi
pendidikan semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan tujuan kejenjang
yang lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan berhubungan dengan produktivitas
kerja staf dan karyawan.
2) Kesehatan jasmani dan rohani
Salah satu tugas pimpinan perusahaan adalah menjamin kesehatan karyawan yaitu
dengan cara mengatur jam kerja, meniadakan lembur sehingga dapat menciptakan
kegiatan kerja para karyawan. Karyawan yang sehat juga pasti akan dapat
meningkatkan produktivitas kerjanya.
3) Lingkungan kerja
Lingkungan kerja yang baik akan berpengaruh besar dalam meningkatkan
produktivitas. Lingkungan kerja yang bersih dapat mempengaruhi karyawan untuk
bekerja lebih giat.
4) Faktor Manajerial
Gaya kepemimpinan yang efektif, memotivasi, mengarahkan, dan menggerakan
bawahannya agar dapat bekerja dengan lebih semangat dan bergairah dalam
melaksanakan tugas.
5) Motivasi
Pemberian motivasi oleh seseorang pimpinan yang baik akan membimbing dan
melatih karyawannya. Memotivasi setiap karyawan tidaklah mudah, sebab setiap
karyawan mempunyai latar belakang, pengalaman, harapan dan keinginan yang
berbeda.
6) Peralatan yang digunakan
Peralatan yang digunakan mempunyai efek yang sangat penting dalam
meningkatkan produktivitas kerja. Produktivitas kerja seorang karyawan perlu
mendapat perhatian dari perusahan karena produktivitas kerja akan meningkatkan
keuntungan bagi perusahaan. Produktivitas dapat dimaksudkan sebagai
penggunaan sumber-sumber ekonomi yang digerakan secara efektif dan
memerlukan keterangan organisator dan teknik sehingga mempunyai tingkat hasil
guna yang tinggi artinya hasil yang diperoleh seimbang dengan masukan yang
diolah

Pengertian Produktivitas Kerja

Produktivitas kerja berasal dari bahasa Inggris, product: result outcome
berkembang menjadi kata productive, yang berarti menghasilkan, dan productivity:
having the ability make or creative. Perkataan itu dipergunakan dalam bahasa
Indonesia adalah menjadi produktivitas yang berarti kekuatan atau kemampuan
menghasilkan sesuatu, dalam organisasi. Produktivitas adalah ukuran dari kualitas
dan kuantitas dari pekerjaan yang telah dikerjakan, dengan mempertimbangkan
biaya sumber daya yang digunakan untuk mengerjakan pekerjaan. Produktivitas
diartikan sebagai tingkatan efisiensi dalam memproduksi barang-barang atau jasajasa: “Produktivitas mengutarakan cara pemanfaatan secara baik terhadap sumbersumber dalam memproduksi barang atau jasa.” (Saleh & Utomo, 2018)

Indikator-Indikator Motivasi Kerja

Menurut (Yunimas & Putro, 2016) indikator motivasi kerja dapat dibedakan
sebagai berikut:
1) Motivasi internal
a) Tanggung jawab dalam melaksanakan tugas
b) Melaksanakan tugas dengan target yang jelas
c) Memiliki rasa senang dalam bekerja.
d) Diutamakan prestasi dari apa yang dikerjakannya.
2) Motivasi eksternal
a) Selalu berusaha memenuhi kebutuhan hidup dan kebutuhan kerjanya.
b) Senang memperoleh pujian dari apa yang dikerjakannya.
c) Bekerja dengan harapan ingin memperoleh perhatian dari teman dan atasan.

Teori Motivasi Kerja

Teori “Tiga Kebutuhan“ dikemukakan oleh David McCleland, teori ini terletak
pada pendapat yang mengatakan bahwa pemahaman tentang motivasi akan
semakin mendalam apabila disadari bahwa setiap orang mempunyai tiga jenis
kebutuhan, yaitu:
Kebutuhan akan berprestasi (need for achievement)
Seorang yang memiliki motivasi dari pencapaian akan menyukai tantangan dan
penyelesaian masalah. Mereka yang membangun motivasi dengan cara membuat
goal berupa pencapaian ini memiliki rasa yang kuat agar mereka mampu
menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.
Kebutuhan akan kekuasaan (need for power)
Untuk orang-orang yang membangun motivasi untuk mendapatkan kekuasaan,
mereka akan lebih suka mengontrol orang lain dan menjadi seseorang yang
bertanggung jawab.
Kebutuhan afiliasi (need for affiliation)
Sedangkan orang yang biasanya termotivasi karena ingin membangun hubungan,
maka mereka biasanya tidak suka terlihat menonjol atau mengambil risiko. Karena
mereka lebih menghargai hubungan di atas segalanya.

Pengertian Motivasi Kerja

Motivasi berasal dari kata latin “movere” yang berarti “dorongan” atau daya
penggerak. Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan seseorang
anggota organisasi mau dan rela untuk mengerahkan kemampuan dalam bentuk
keahlian atau ketrampilan tenaga dan waktunya untuk menyelenggarakan berbagai
kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan menunaikan kewajibannya, dalam
rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan
sebelumnya. (Kusuma, 2013)
Pengertian motivasi kerja juga dinyatakan oleh (Audrey Josephine & Dhyah
Harjanti S.E., 2017) bahwa motivasi kerja adalah seperangkat faktor internal
maupun eksternal yang sifatnya sebagai pendorong dari berbagai perilaku yang
berhubungan dengan pekerjaan. Van Niekerk (1987) dalam Ayub (2011, p. 334)
juga menyatakan bahwa motivasi kerja dipahami sebagai kondisi atau keadaan
yang menyebabkan pekerja untuk bekerja atau melakukan sebuah kegiatan dari
kemauannya sendiri dalam rangka mencapai tujuan organisasi dan secara
bersamaan bisa memuaskan kebutuhan mereka. Menurut Serdamayanti (2017:154)
Motivasi adalah kekuatan yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu
tindakan atau tidak yang pada hakikatnya ada secara internal dan ekternal, positif
atau negatif untuk mengarahkan sangat bergantung pada ketangguhan pemimpin.
Menurut Chukwuma & Obiefuna (2014) Motivasi adalah proses membangkitkan
perilaku, mempertahankan kemajuan perilaku, dan menyalurkan perilaku tindakan
yang spesifik.

Indikator Lingkungan Kerja

Menurut (Kusuma, 2013) Indikator-indikator lingkungan kerja yaitu sebagai
berikut :
1. Suasana kerja
Suasana kerja adalah kondisi yang ada disekitar karyawan yang sedang melakukan
pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan itu sendiri. Suasana
kerja ini akan meliputi tempat kerja, fasilitas dan alat bantu pekerjaan, kebersihan,
pencahayaan, ketenangan termasuk juga hubungan kerja antara orang-orang yang
ada ditempat tersebut.
2. Hubungan dengan rekan kerja
Hubungan dengan rekan kerja yaitu hubungan dengan rekan kerja harmonis dan
tanpa ada saling intrik diantara sesama rekan sekerja. Salah satu faktor yang dapat
mempengaruhi karyawan tetap tinggal dalam satu organisasi adalah adanya
hubungan yang harmonis diantara rekan kerja. Hubungan yang harmonis dan
kekeluargaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja
karyawan.
3. Tersedianya fasilitas kerja
Hal ini dimaksudkan bahwa peralatan yang digunakan untuk mendukung
kelancaran kerja adalah lengkap dan mutakhir. Tersedianya fasilitas kerja yang
lengkap, walaupun tidak baru merupakan salah satu penunjang proses dalam
bekerja.

Faktor – Faktor yang mempengaruhi Lingkungan Kerja

Menurut (Panjaitan, 2017) faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja
meliputi :
Hubungan karyawan
Terdapat dua hubungan didalam hubungan karyawan yaitu hubungan antara
individu dan hubungan antara kelompok.
2) Tingkat kebisingan lingkungan kerja
Lingkungan kerja yang tidak nyaman akan mengganggu jalannya aktivitas bekerja.
Tingkat kebisingan di lingkungan kerja menjadi faktor ketidaktenangan karyawan
dan menjadi pengaruh kurang baik.
3) Peraturan kerja
Peraturan yang dibuat dengan jelas dan baik akan membuat karyawan merasa patuh
dan mentaati peraturan yang berlaku serta karyawan dapat menjalankan kinerja
dalam mengembangkan karir.
4) Penerangan
Penerangan tidak hanya listrik tetapi termasuk juga pancaran sinar matahari.
Kondisi penerangan lingkungan kerja yang cukup dan memungkinkan membuat
karyawan nyaman bekerja.
5) Sirkulasi udara
Pengadaan ventilasi yang memadai membuat sirkulasi udara di ruangan menjadi
baik.
6) Keamanan
Menimbulkan rasa keamanan dan kenyamanan di lingkungan kerja menjadi
dorongan semangat bekerja.

Jenis – jenis Lingkungan Kerja

Sedangkan menurut Sarwoto dalam Sidanti (2015) secara garis besar jenis
lingkungan kerja terbagi menjadi dua, yakni :
a. Lingkungan Kerja Fisik
Lingkungan kerja fisik adalah semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat
disekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi pegawai baik secara langsung
maupun tidak langsung. Lingkungan kerja fisik dapat dibagi dalam dua kategori,
yakni:
Lingkungan kerja yang langsung berhubungan dengan pegawai seperti pusat kerja,
kursi, meja, dan sebagainya.
Lingkungan tidak langsung atau lingkungan umum dapat juga disebut lingkungan
kerja yang mempengaruhi kondisi manusia misalnya temparatur, kelembaban,
sirkulasi udara, pencahayaan, kebisingan, getaran mekanik, bau tidak sedap, warna
dan lain-lain.
Untuk dapat memperkecil pengaruh lingkungan fisik terhadap karyawan, maka
langkah pertama harus mempelajari manusia, baik mengenal fisik dan tingkah
lakunya, kemudian digunakan sebagai dasar memikirkan lingkungan fisik yang
sesuai.
b. Lingkungan Kerja Non Fisik
Lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi yang berkaitan
dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan, maupun hubungan dengan
sesama rekan kerja ataupun dengan bawahan

Pengaruh Lingkungan Kerja Karyawan Terhadap Kinerja Karyawan

Penciptaan lingkungan kerja yang baik dapat menjaga kesehatan karyawan
dari gangguan penglihatan, penciuman, pendengaran dan kelelahan. Lingkungan kerja
yang sehat dan bersih dapat mempertahankan serta meningkatkan produktivitas kerja
karyawan. Lingkungan kerja yang baik akan menimbulkan suasana yang baik pula,
dimana kelelahan dan kebosanan dalam melakukan pekerjaan akan berkurang atau
hilang. Sebaliknya lingkungan kerja yang buruk akan menimbulkan kebosanan,
kelelahan dan suasana yang kurang menyenangkan sehingga kinerja karyawan
menjadi menurun.
Lingkungan kerja yang memuaskan bagi karyawan perusahaan yang
bersangkutan akan dapat meningkatkan gairah kerja di dalam perusahaan yang
bersangkutan. Demikian pula sebaliknya lingkungan kerja yang tidak memuaskan
akan dapat mengurangi gairah kerja karyawan dan menurunkan tingkat produktivitas
kerja karyawan yang bekerja di dalam perusahaan yang bersangkutan tersebut.
Hubungan antara lingkungan kerja yang baik dengan tingginya tingkat produktivitas
kerja karyawan pada suatu perusahaan tidak dapat diragukan lagi. (Ahyari,
2009:125).
Lingkungan kerja yang cukup memuaskan para karyawan perusahaan akan
mendorong karyawan tersebut untuk bekerja sebaik-baiknya sehingga proses
pelaksanaan kegiatan produksi di perusahaan dapat berjalan baik pula

Pengukuran Kinerja

Secara umum pengukuran kinerja berarti perbandingan yang dapat dibedakan
dalam tiga jenis yang sangat berbeda. Seperti yang dikemukakan oleh Sinungan
(2000:23) yaitu:
1) Perbandingan-perbandingan antara pelaksanaan secara historis yang tidak
menunjukkan apakah pelaksanaan sekarang ini memuaskan, namun hanya
mengetengahkan apakah meningkat atau berkurang serta tingkatannya.
2) Perbandingan pelaksanaan antara satu unit (perorangan, tugas, seksi, proses)
dengan lainnya. Pengukuran seperti ini menunjukkan pencapaian relatif
3) Perbandingan pelaksanaan sekarang dengan targetnya, dan inilah yang terbaik
sebagai memusatkan perhatian pada sasaran atau tujuan.
Penerapan standar diperlukan untuk mengetahui apakah kinerja karyawan
sesuai sasaran yang diharapkan sekaligus melihat besarnya penyimpangan dengan
cara membandingkan antara hasil yang aktual dengan hasil yang diharapkan oleh
karena itu adanya suatu standar yang baku merupakan tolak ukur bagi kinerja yang
akan dievaluasi.
Sedangkan menurut Atmosoeprapto (2001: 6) menyatakan bahwa Kinerja
tidak dapat diukur secara kuantitatif semata-mata, sehingga mempunyai nilai mutlak,
melainkan menggambarkan keragaman dari suatu kegiatan. Ada dua titik kunci untuk
mengukur keragaman pada setiap situasi atau kegiatan, yaitu meliputi:
1. Lebih memusatkan pada hasil akhir daripada kegiatan-kegiatan. Sebagai
contoh, bagi bisnis yang berorientasi pada keuntungan, sasaran nilai dolar
penjualan lebih berarti daripada jumlah penjualan yang tercapai.
2. Berfikir pada perbandingan dari “kenyataan” terhadap “yang seharusnya”.
Meskipun pada output yang “tangible” dan dapat diukur secara kuantitatif,
hasil bagi output terhadap input saja kurang berarti apabila tidak
diperbandingkan dengan hasil bagi atau sasaran yang diharapkan.
Penilaian kinerja pada umumnya dilakukan dengan bantuan metode
predeterminasi dan formal seperti satu atau lebih, sedangkan menurut Dessler
(1998:5) metode penilaian kinerja pada perusahaan dapat dibagi menjadi:
1. Metode Skala Penilaian Grafik
Penilaian kinerja dengan skala grafik adalah teknik yang paling
sederhana dan yang paling populer untuk menilai kinerja. Skala ini
mendaftarkan sejumlah ciri dan kisaran kinerja masing-masing. Karyawan
kemudian dinilai dengan mengidentifikasi skor yang paling baik
menggambarkan tingkat kinerja untuk masing-masing ciri. Nilai yang
ditetapkan untuk ciri-ciri tersebut kemudian dijumlahkan. Sebagai ganti
penilaian ciri dan faktor generik (seperti kualitas dan kuantitas) banyak
perusahaan yang melakukan spesifikasi dalam melakukan penilaian atas
kinerja yang telah dicapai oleh masing-masing karyawannya.
2. Metode Peringkatan Alternasi
Yaitu metode dengan jalan membuat peringkat karyawan dari yang
terbaik ke yang terjelek pada satu atau banyak ciri adalah metode lainnya
untuk menilai karyawan. Karena biasanya lebih mudah untuk membedakan
antara karyawan yang paling jelek dan paling baik dari pada menyusun
mereka dalam peringkat berdasarkan ciri tertentu.
3. Metode Perbandingan Berpasangan
Metode ini merupakan metode yang memeringkatkan karyawan
dengan membuat peta dari semua pasangan karyawan yang mungkin untuk
setiap ciri dan menunjukkan mana karyawan yang lebih baik dari
pasangannya.
Untuk masing-masing ciri (kuantitas kerja, kualitas kerja dan sebagainya).
Andai terdapat lima orang karyawan yang harus dinilai, dalam metode
perbandingan berpasangan masing-masing karyawan yang mungkin untuk
masing-masing ciri tunjukanlah (dengan tanda + atau -) dan siapa yang
merupakan karyawan yang lebih baik dalam pasangan yang telah terbentuk.
4. Metode distribusi paksa (forced distribution method)
Metode ini adalah sama dengan pemeringkatan pada sebuah kurva.
Dengan metode ini, persentase yang sudah ditentukan dari peserta penilaian
ditempatkan dalam kategori kinerja.
5. Metode Insiden Kritis (critical incident method)
Metode ini dengan jalan membuat satu catatan tentang contoh-contoh
yang luar biasa baik atau tidak diinginkan dengan perilaku yang berhubungan
dengan kerja seorang karyawan dan meninjauanya bersama karyawan pada
waktu yang telah ditetapkan sebelumnya.
6. Skala Penilaian berjangkarkan Perilaku
Skala penilaian berjangkar perilaku (BARS: Behaviorally Anchored
Rating Scala), yaitu dengan mengkombinasikan manfaat penilaian
berdasarkan kuantitas dan penilaian insiden kritis, penilaian naratif dengan
menjangkari sebuah skala berdasarkan kuantitas dengan contoh-contoh
perilaku spesifik dari kinerja yang baik dan jelek

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja

Faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja, menurut Mangkunegara
(2000:67) adalah faktor kemampuan (ability) dan faktor motivasi (motivation).
1. Faktor kemampuan
Secara psikologis kemampuan (ability) pegawai terdiri dari
kemampuan potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill ). Artinya
pegawai yang memiliki IQ diatas rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan
yang memadai untuk jabatannya dan terampil dalam mengerjakan pekerjaan
sehari-hari maka ia akan lebih mudah untuk mencapai kinerja yang
diharapkan.
2. Motivasi
Motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam
menghadapi situasi (situation) kerja. Motivasi merupakan kondisi yang
menggerakkan diri pegawai yang terarah untuk mencapai tujuan organisasi
(tujuan kerja)

Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan perwujudan kerja yang dilakukan oleh karyawan atau
organisasi. Kinerja yang baik merupakan langkah untuk tercapainya tujuan organisasi
sehingga perlu diupayakan untuk meningkatkan kinerja. Tetapi hal ini tidak mudah
dilakukan sebab banyak faktor yang mempengaruhi tingkat rendahnya kinerja
seseorang.
Mangkunegara (2000:67) mengatakan pengertian kinerja adalah Hasil kerja
secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan
tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan
menurut Dharma (1993:212) Kinerja adalah sesuatu yang dikerjakan atau produk atau
jasa yang dihasilkan atau diberikan seseorang atau kelompok orang.

Lingkungan Kerja yang dapat memotivasi Karyawan

Menurut Wibowo (2007:65) lingkungan kerja yang bisa memotivasi karyawan
untuk meningkatkan kinerjanya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu:
1) Lingkungan Internal
Ada banyak faktor yang mempengaruhi kinerja atau prestasi kerja
karyawan. Karyawan akan bekerja dengan produktif atau tidak tergantung pada
kondisi pekerjaan yang secara langsung ataupun tidak langsung akan berdampak
pada kelangsungan perusahaan. Menurut Wibowo (2007:65) lingkungan internal
adalah komponen-komponen yang ada dalam lingkup organisasi atau perusahaan.
Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan internal, yaitu:
a. Kompetensi
Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu
pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta
didukung oleh sikap pekerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Terdapat 5
(lima) tipe karakteristik kompetensi, yaitu sebagai berikut:
1. Motif adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau diinginkan
orang yang menyebabkan tindakan.
2. Sifat adalah karakteristik fisik dan respon yang konsisten terhadap situasi
atau informasi.
3. Konsep diri adalah sikap, nilai-nilai, atau citra diri seseorang.
4. Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki orang dalam bidang
spesifik.
5. Keterampilan adalah kemampuan mengerjakan tugas fisik atau mental
tertentu.
b. Kepuasan Kerja
Kepuasan kerja (Job Satisfaction) adalah keadaan emosional yang
menyenangkan atau tidak menyenangkan dimana para karyawan memandang
pekerjaan mereka.Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang
terhadap pekerjaannya. Ini nampak dalam sikap positif ataupun negatif
karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi dilingkungan
kerjanya. Kepuasan kerja mempengaruhi tingkat absensi, perputaran tenaga
kerja, semangat kerja, keluhan-keluhan, dan masalah-masalah lainnya.
Dengan demikian hubungan kepuasan kerja akan mengarahkan pelaksanaan
kerja lebih baik, atau sebaliknya, prestasi kerja menimbulkan kepuasan.
c. Stress Karyawan
Berbagai bentuk kekuatiran dan masalah selalu dihadapi para
karawan. Sterss adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi,
proses berfikir dan kondisi seseorang. Stress yang terlalu besar dapat
mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungan.
Sebagai hasilnya, pada diri karyawan berkembang berbagai macam
gejala stress yang dapat mengganggu pelaksanaan kerja mereka. Gejala-gejala
ini menyangkut baik kesehatan phisik maupun kesehatan mental.
Hampir setiap kondisi pekerjaan bisa menyebabkan stress tergantung
pada reaksi karyawan. Bagaimanapun juga, ada sejumlah kondisi kerja yang
sering menyebabkan stress bagi para karyawan. Diantara kondisi-kondisi kerja
tersebut adalah sebagai berikut:
1) Beban kerja berlebihan
2) Tekanan atau desakan waktu
3) Umpan balik tentang pelaksanaan kerja yang tidak memadai
4) Wewenang yang tidak mencukupi untuk melaksanakan tanggungjawab
5) Kemenduaan peranan
6) Frustasi
7) Konflik antar pribadi dan atau antar kelompok
8) Perbedaan antar nilai-nilai perusahaan dan karyawan
9) Berbagai bentuk perubahan, dan lain-lain.
d. Kompensasi
Faktor yang paling signifikan yang mempengaruhi kinerja karyawan
serta kepuasan kerja karyawan adalah kompensasi atau upah. Upah
merupakan pengganti atau jasa yang diberikan kepada karyawan.
Adapun faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya di dalam
pemberian kompensasi atau upah adalah:
1. Penawaran dan permintaan tenaga kerja,
2. Organisasi tenaga kerja/buruh,
3. Kemampuan perusahaan untuk membayar,
4. Keadilan dan kelayakan,
5. Produktivitas,
6. Biaya hidup, dan
7. Pemerintah.
2) Lingkungan Eksternal
Organisasi atau perusahaan seharusnya tidak hanya memusatkan
perhatiannya pada lingkungan internal organisasi, tetapi perlu juga menyadari
pentingnya pengaruh lingkungan eksternal terhadap kinerja karyawan yang akan
berdampak pada organisasi yang dikelolanya. Menurut Wibowo (2007:70)
lingkungan eksternal adalah komponen-komponen yang ada diluar organisasi atau
perusahaan. Bagaimanapun juga, lingkungan eksternal pada saat sekarang ini
sangat bergejolak, perubahan-perubahan yang terjadi didalamnya sangat dinamis
dan kadang-kadang pengaruhnya tidak dapat diperkirakan terlebih dahulu.
Karenanya manajemen dituntut untuk selalu bersikap tanggap dan adaptif, selalu
mengikuti dan menyesuaikan diri dengan lingkungan yang selalu berubah.

Lingkungan Kerja Non Fisik

Suasana kerja /lingkungan non fisik (non-physical working environment),
menurut Sedarmayanti (2009:26) yaitu Lingkungan kerja non fisik adalah semua
keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan
atasan maupun hubungan sesama rekan kerja, ataupun hubungan dengan bawahan.
Perusahaan hendaknya dapat mencerminkan kondisi yang mendukung kerja
sama antara tingkat atasan, bawahan, maupun yang memiliki status jabatan yang
sama diperusahaan. Kondisi yang hendaknya diciptakan adalah suasana
kekeluargaan, komunikasi yang baik, dan pengendalian diri Sentoso (2001:19-21)
yang mengutip pernyataan Wyon Woo Lee sang pencetus teori W dalam Ilmu
Manajemen SumberDayaManusia, bahwa pihak manajemen perusahaan hendaknya
membangun suatu iklim dan suasana kerja yang biasa membangkitkan rasa
kekeluargaan untuk mencapai tujuan bersama. Pihak manajemen perusahaan juga
hendaknya mampu mendorong inisiatif dan kreativitas.Kondisi seperti inilah yang
selanjutnya menciptakan antusiasme untuk bersatu dalam organisasi perusahaan
untuk mencapai tujuan.
Lingkungan kerja non fisik merupakan keadaan lingkungan tempat kerja
karyawan yang berupa suasana kerja yang harmonis dimana terjadi hubungan atau
komunikasi antara bawahan dengan atasan (hubungan vertikal) serta hubungan antar
sesama karyawan (hubungan horizontal).
Dengan adanya suasana kerja dan komunikasi yang harmonis, maka karyawan
akan merasa betah di tempat kerja sehingga pekerjaan yang dilakukan dapat
terlaksana dengan baik, efisien dan efektif. Terciptanya suasana kerja dan
komunikasi yang baik tergantung pada penyusunan organisasi perusahaan secara
benar seperti yang dikemukakan oleh Sarwoto (1991:131) bahwa Suasana kerja yang
baik dihasilkan terutama dalam organisasi yang tersusun secara baik, organisasi yang
tidak tersusun dengan baik banyak menimbulkan suasana kerja yang kurang baik
juga.
Bila tumbuh masalah mengenai penyelesaian pekerjaan misalnya, kondisi
dalam hubungan kerja yang baik seperti ini, semua problema tentu akan lebih mudah
dipecahkan secara kekeluargaan.Penerapan hubungan pekerjaan yang baik antar
karyawan akan terlihatpada suasana kerja yang :
1. Tidak terdapat konflik antar karyawan
2. Setiap karyawan bersemangat dan bergairah dalam menyelesaikan pekerjaaan
yang menjadi tugasnya.
3. Setiap masalah dapat diselesaikan dengan penuh kekeluargaan.
4. Pelaksanaan pekerjaan diliputi oleh suasana santai dan keakraban,bukan
suasana yang mencekam penuh ancaman.
5. Adanya saling menghargai dan percaya antar karyawan.Hubungan kerja yang
berhasil dibina antara bawahan dengan atasan akan memperlihatkan suasana
antara lain :
a. Para karyawan betul–betul menghormati, menghargai kepemimpinan
atasannya.
b. Atasan dianggap rekan sekerja yang seluruh kebijakannya perlu didukung,
bukan seorang majikan yang menakutkan.
c. Adanya perhatian yang besar dari atasan terhadap masalah bawahan untuk
mencari jalan pemecahnya.
d. Adanya usaha atasan untuk memperlihatkan ketauladanan kerja bagi
bawahan.
e. Para bawahan selalu merasa termotivasi untuk bekerja karena adanya
penghargaan atas prestasi yang mereka dapatkan. Oleh karena itu suatu
hubungan kerja antar bawahan dengan atasan tercermin dalam lingkungan
kerja fisik dan non fisik yang diberikan kepada karyawan secara baik dan
benar.

Pengertian Lingkungan Kerja

Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan perlu diperhatikan, hal ini disebabkan
karena lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap para karyawan.
Lingkungan kerja yang kondusif dapat meningkatkan produktivitas karyawan dan
sebaliknya, lingkungan kerja yang tidak memadai akan dapat menurunkan
produktivitas karyawan. Kondisi lingkungan kerja dikatakan baik apabila manusia
dapat melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman dan nyaman. Kesesuaian
lingkungan kerja dapat dilihat akibatnya dalam jangka waktu yang lama. Lingkungan
kerja yang kurang baik dapat menuntut tenaga kerja dan waktu yang lebih banyak dan
tidak mendukung diperolehnya rancangan sistem kerja yang efisien.
Menurut (Khairani, 2013) lingkungan kerja adalah “segala sesuatu yang berada di
sekitar karyawan yang mempengaruhi dirinya dalam menjalankan dan menyelesaikan
tugas-tugas yang diberikan kepadanya dalam suatu wilayah”. Pengertian dari
lingkungan kerja juga dinyatakan oleh Taiwo (2010, p. 301), lingkungan kerja adalah
segala sesuatu, kejadian, orang-orang dan lainnya yang mempengaruhi cara orangorang bekerja. Lingkungan kerja merupakan kumpulan dari faktor yang bersifat fisik
maupun non fisik, di mana keduanya mempengaruhi terhadap cara karyawan bekerja.
Situasi di tempat kerja adalah lingkungan kerja non fisik, sedangkan orang-orang atau
peralatan merupakan lingkungan kerja fisik.

Pengertian Lingkungan Kerja

Keadaan lingkungan kerja yang baik akan memberikan dampak yang positif
bagi karyawan dalam meningkatkan prestasi kerja karyawan. Hal itu merupakan salah
satu cara yang dapat ditempuh agar karyawan dapat melaksanakan tugasnya tanpa
mengalami gangguan, karena lingkungan kerja sangat mempengaruhi prestasi kerja
karyawan. Menurut Sedarmayanti (2009:11) dalam Jurnal Susilo (2008). Lingkungan
kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan bahan yang dihadapi, lingkungan
sekitarnya dimana seseorang bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya
baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok. Menurut Nitisemito (2000:183)
mendefinisikan lingkungan kerja sebagai berikut : Lingkungan kerja adalah segala
sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam
menjalankan tugas–tugas yang diembankan.

Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai

Robbins (2002:36), mengungkapkan bahwa para karyawan
menaruh perhatian yang besar terhadap lingkungan kerja mereka, baik
dari segi kenyamanan pribadi maupun kemudahan melakukan
pekerjaan dengan baik.
Lingkungan kerja ini dibagi menjadi 2 (dua), yaitu lingkungan
kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik. Terciptanya lingkungan
kerja yang baik dapat berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Kedua
lingkungan fisik dan non fisik ini juga berpengaruh terhadap motivasi
dan semangat kerja pegawai karena apabila lingkungan kerja pada
suatu instansi itu nyaman dan menyenangkan maka pegawai dapat
bersemangat untuk melaksanakan kerjanya sehingga kinerja nya
meningkat dan visi misi instansi dapat tercapai dengan baik.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai

Menurut Kaswan (2016:11), terdapat 3 faktor yang mempengaruhi
kinerja pegawai dalam literature manajemen, yaitu:
Performance (P)= Ability (A) x Effort (E) x Support (S)
a. Kemampuan
Kemampuan mencerminkan talenta dan keterampilan pegawai yang
meliputi, intelengensi, keterampilan interpersonal dan pengetahuan
pekerjaan, minat, dan karakteristik kepribadian.
b. Usaha yang dilakukan
Meliputi motivasi, etika kerja, kehadiran, pergantian pegawai, serta
desain pekerjaan.
c. Dukungan organisasi
Faktor ini meliputi sejumlah karakteristik organisasi yang dapat
mempengaruhi kinerja pegawai baik positif maupun negatif. Yang
mencakup pelatihan dan pengembangan, peralatan dan teknologi,
standar kerja, serta manajemen dan rekan kerja.

Pengukuran Kinerja

Menurut Prawirosentono (2002:355), mengungkapkan bahwa kinerja
setiap unit otganisasi harus diukur dengan metode statistik, khususnya
tentang mutu suatu produksi.
Moeheriono (2012:96), mengatakan pengukuran kinerja (performance
measurement) mempunyai pengertian suatu proses penilaian tentang
kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran dalam pengelolaan sumber
daya manusia untuk menghasilkan barang atau jasa, termasuk informasi
atas efisiensi serta efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan organisasi.
Dari beberapa pengertian yang diungkapkan para ahli diatas, dapat
disimpulkan bahwa suatu pengukuran kinerja ini dapat dijadikan sebagai
landasan untuk menilai kemajuan yang telah dicapai lalu dibandingkan
dengan tujuan yang telah ditetapkan. Serta dapat dijadikan sebagai alat
komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.
Dharma (2003:355) mengungkapkan bahwa, kriteria utama dalam
pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
1. Pengukuran kualitas, yang melibatkan perhitungan keluaran dari
proses atau pelaksanaan kegiatan.
2. Pengukuran kuantitas, yang melibatkan perhitungan keluaran yang
mencerminkan pengukuran tingkat kepuasan yaitu beberapa baik
penyelesaiannya. Hal ini berkaitan dengan mutu pekerjaan yang
dihasilkan.
3. Pengukuran ketepatan waktu, merupakan jenis pengukuran khusus dan
pengukuran kuantitatif yang menentukan ketepatan penyelesaian
waktu pekerjaan yang dilakukan.

Penilaian Kinerja

Penilaian kerja ini dilakukan agar suatu instansi dapat mengukur
sejauh mana kinerja yang dihasilkan oleh pegawai nya.
Menurut Swasto (2011:69), penilaian kinerja (performance appraisal)
adalah suatu proses penilaian secara sistematik terhadap prestasi kerja
yang dimiliki oleh karyawan yang dilakukan oleh pemimpin perusahaan
berdasarkan pekerjaan yang diberikan.
Menurut Yorder yang dikutip oleh Hasibuan (2012:88) menyatakan
bahwa: ”Personnel appeaisals refers to the formal procedures used in
working organazations to evaluate the personalities and contributins and
potentials of group members”. Yang berarti, “penilaian kerja merupakan
prosedur yang formal dilakukan di dalam organisasi untuk mengevaluasi
pegawai dan sumbangan serta kepentingan bagi pegawai”.
Kriteria menilai kinerja pegawai menurut Kaswan (2016:7), ada
enam kriteria utama yang digunakan menilai kinerja pegawai, antara lain:
a. Kualitas
Seberapa jauh atau baik proses atau hasil menjalankan aktivitas
mendekati kesempurnaan, ditinjau dari kesesuaian dengan cara ideal
menjalankan suatu kegiatan atau memenuhi tujuan yang dikehendaki
oleh suatu aktivitas.
b. Kuantitas
Jumlah yang dihasilkan, dinyatakan dalam nilai rupiah, jumlah unit,
atau jumlah siklus kegiatan yang telah diselesaikan.
c. Ketepatan waktu
Seberapa jauh atau baik sebuah aktivitas diselesaikan, atau hasil yang
diproduksi, pada waktu yang paling awal dikehendaki dari sudut
pandang koordinasi dengan output yang lain maupun
memaksimumkan waktu yang ada untuk kegiatan-kegiatan lain.
d. Efektivitas biaya
Seberapa jauh atau baik sumber daya organisasi (misal manusia,
moneter, teknologi, bahan) dimaksimumkan dalam pengertian
memperoleh keuntungan tertinggi atau pengurangan dalam kerugian
dari masing-masing unit, atau contoh penggunaan sumber daya.
e. Kebutuhan untuk supervisi
Seberapa jauh atau baik seorang pegawai dapat melaksanakan fungsi
kerja tanpa harus meminta bantuan pengawasan atau memerlukan
intervensi pengawasan untuk mencegah hasil yang merugikan.
f. Dampak interpersonal/kontekstual kinerja
Seberapa jauh atau baik pegawai meningkatkan harga diri, itikad baik
(good will), dan kerjasama antar sesama pegawai dan bawahan.

 

Pengertian Lingkungan Kerja Non Fisik

Sedarmayanti (2009:31) mengungkapkan bahwa
lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan yang terjadi
yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik dengan atasan
maupun dengan sesama rekan kerja, ataupun dengan bawahan.
Lingkungan kerja non fisik juga mencerminkan kondisi
yang mendukung kerjasama antara tingkat atasan dengan
bawahan maupun sesama rekan kerja yang memiliki status
jabatan sama di suatu perusahaan (Nitisemito, 2000:139).
Menurut Ahyari (2001: 126) faktor lain dalam lingkungan
kerja non fisik yang tidak boleh diabaikan adalah hubungan
karyawan di dalam perusahaan yang bersangkutan tersebut.

Pengertian Lingkungan Kerja Fisik

Lingkungan kerja fisik yaitu semua keadaan berbentuk fisik yang
terdapat di sekitar tempat kerja dimana dapat mempengaruhi kerja
karyawan baik secara langsung maupun tidak langsung,
Sedarmayanti (2009:22).
Menurut Sihombing (2014:175) lingkungan kerja fisik adalah
salah satu unsur yang harus digunakan perusahaan
sehingga dapat menimbulkan rasa aman, tentram dan dapat
meningkatkan hasil kerja yang baik untuk peningkatan hasil
kerja yang baik untuk peningkatan kinerja karyawan.
Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi lingkungan
kerja fisik yaitu warna, kebersihan, sirkulasi udara, penerangan
dan keamanan (Nitisemito, 2000:184).
Sedangkan menurut Setiawan (2008:83), faktor-faktor
yang dapat mempengaruhi terbentuknya suatu lingkungan kerja
fisik diantaranya adalah temperatur, kelembaban, sirkulasi
udara, pencahayaan, kebisingan, getaran mekanis dan
keamanan.

Pengertian Lingkungan Kerja

Menurut Arta dan Sari (2015), lingkungan kerja adalah
lingkungan dimana seorang karyawan melakukan pekerjaan sehariharinya yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugastugasnya.
Menurut Nuryasin et al (2016), suatu kondisi lingkungan kerja
dikatakan baik, apabila karyawan dapat melaksanakan kegiatan atau
pekerjaan secara optimal, sehat, aman, dan nyaman.
Nuryasin et al (2016), juga mengungkapkan bahwa lingkungan
kerja dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: lingkungan kerja fisik dan
lingkungan kerja non fisik.

Hambatan dalam Evaluasi Kerja

Berikut beberapa faktor yang mungkin dapat menjadi hambatan dalam
penilaian evaluasi prestasi yang adil:
1. Perubahan standar
Standar yang tidak konsisten dan berubah-ubah akan mempengaruhi
pengukuran prestasi karyawan.
2. Hallo effect
Terjadi apabila penilaian manajer terhadap prestasi karyawan secara
keseluruhan hanya bergantung pada satu atau beberapa aspek saja. Efek tersebut
merupakan efek berantai. Biasanya hal ini terjadi karena pimpinan melibatkan
emosi dalam sebuah penilaian, menilai terlalu lunak atau keras, melibatkan
prasangka pribadi, serta menilai berdasarkan data atau fakta dari waktu yang
paling akhir saja.
3. Perbedaan sifat manajer
Manajer mempunyai sifat dan karakter yang berbeda. Penilaian karyawan
bias menjadi berbeda karena sifat manajer. Oleh karena itu, disarankan untuk
membuat standar/pedoman penilaian untuk dijadikan patokan penilaian agar
penilaian secara adil dapat diwujudkan dan karyawan terhindar dari bias yang
disebabkan karakter manajer.
4. Perbedaan stereotype tertentu
Manajer dapat menjadi bias karena faktor etnis, jenis kelamin, atau
golongan tertentu. Untuk menghindari hal itu, manajer harus berpegang pada
pedoman/standar tertulis dan hasil penilaian prestasipun harus dilakukan secara
tertulis sehingga dapat dipertanggung jawabkan, (Rachmawati, 2008)

Penilaian Kinerja

Penilaian kinerja (performance appraisal) adalah proses yang dipakai oleh
organisasi untuk mengevaluasi pelaksanaan kerja individu karyawan, (Simamora,
2004).
Penilaian kinerja kadang-kadang merupakan kegiatan manajer yang paling
tidak disukai, dan mungkin ada beberapa alasan untuk perasaan demikian. Tidak
semua peniiaian kinerja bersifat positif, dan mendiskusikan nilai dengan karyawan
yang nilainya buruk bias menjadi tidak menyenangkan. Penilaian kinerja
karyawan memiliki dua penggunaan yang umum didalam organisasi, dan
keduanya bisa merupakan konflik yang potensial.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja

Dalam pencapaian tujuan organisasi tidak terlepas dari kinerja induvidu
karyawan, oleh karena itu factor-faktor yang mempengaruhi kinerja individu
adalah (Mathis dan Jackson, 2006) :
1. Kemampuan individu untuk melakukan pekerjaan tersebut yaitu
bakat, minat dan faktor kepribadian.
2. Tingkat usaha yang dicurahkan yaitu motivasi yang dimiliki, etika
kerja, tingkat kehadiran, rancangan kerja.
3. Dukungan organisasional yaitu pelatihan dan pengembangan,
peralatan dan tekhnologi, standar kerja, manajemen dan rekan
kerja.
Pendapat lain tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, antara
lain dikemukakan (Armstrong dan Baron dalam Wibowo, 2011) yaitu sebagai
berikut :
1. Personal factors, ditujukkan oleh tingkat keterampilan, kompetensi,
yang dimiliki, motivasi, dan komitmen individu.
2. Leadership factors, ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan dan
dukungan yang dilakukan menejer dan team leader.
3. Team factor, ditujukan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh
rekan sekerja.
4. System factors, ditujukan oleh adanya system kerja dan fasilitas yang
diberikan organisasi.
5. Contextual / situational factors, ditujukan oleh tingginya tingkat
tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal.
Indikator kinerja atau performance indicators kadang-kadang
dipergunakan secara bergantian dengan ukuran kinerja. Indikator kinerja dipakai
untuk aktivitas yang hanya dapat ditetapkan secara lebih kualitatif atas dasar
perilaku yang dapat diamati. Terdapat tujuh indicator kinerja menurut Hersey,
Blanchard, dan Johnson dalam (Wibowo, 2010), yakni tujuan, standar,
umpanbalik, alat atau sarana, kompetensi, motif, peluang.

Pengertian Kinerja

Kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam
melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas
kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu, (Hasibuan, 2005)
Kinerja karyawan adalah suatu keadaan yang menunjukkan banyaknya
pekerjaan yang harus dilakukan atau dihasilkan seorang individu atau sekelompok
kerja sesuai dengan job description mereka masing-masing, (Manullang, 2001).
Sedangkan pakar lain, mengatakan bahwa kinerja merupakan perilaku
nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan oleh
karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan, (Rivai, 2004).
Sementara menurut (Siagian, 2002) kinerja merupakan suatu keadaan
yang menunjukkan kemampuan seseorang karyawan dalam menjalankan tugas
sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh organisasi kepada karyawan
sesuai dengan job description nya.
Berdasarkan uraian tersebut diatas mengungkapkan bahwa dengan hasil
kerja yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melakukan suatu pekerjaan dapat
dievaluasi tingkat kinerja pegawainya. Maka kinerja karyawan harus dapat
ditentukan dengan pencapaian target selama periode waktu yang dicapai
organisasi.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Lingkungan Kerja

Menurut Hadari Nawawi (2003) faktor-faktor yang mempengaruhi
lingkungan kerja adalah sebagai berikut :
a. Kondisi fisik (kondisi kerja) merupakan keadaan kerja dalam
perusahaanyang meliputi penerangan tempat kerja, penggunaan warna,
pengaturan suhu udara, kebersihan dan ruang gerak.
b. Kondisi non fisik (iklim kerja) sebagai hasil persepsi karyawan
terhadap lingkungan kerja tidak dapat dilihat atau disentuh tetapi dapat
dirasakan oleh karyawan tersebut. Iklim kerja dapat dibentuk oleh para
pemimipin yang berarti pemimpin tersebut harus mempunyai
kemampuan dalam membentuk iklim kerja tersebut.

Jenis lingkungan Kerja

Secara garis besar lingkungan kerja terbagi atas dua, yaitu lingkungan
kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik (Sedarmayati : 2009). Lingkungan
kerja fisik adalah semua keberadaan yang berbentuk fisik, yang terdapat disekitar
tempat kerja karyawan, yang dapat mempengaruhi karyawan tersebut secara
langsung maupun tidak langsung. Lingkungan kerja fisik ada yang lansung
berhubungan langsung dengan karyawan, namun ada juga yang berhubungan
dengan perantara atau lingkungan umum, yang dapat juga disebut lingkungan
kerja yang mempengaruhi kondisi manusia, seperti temperatur, kelembaban, dan
sirkulasi udara.
Sementara itu, lingkungan kerja non fisik merupakan suatu keadaan yang
terjadi dan memiliki kaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan dengan atasan,
sesama rekan kerja, maupun bawahan. Perusahaan hendaknya dapat menyediakan
kondisi kerja yang kondusif dan mendukung kerja sama antar karyawan yang
bekerja di dalamnya baik di atas maupun tingkat bawah, dengan suasa
kekeluargaan, adanya komunikasi yang baik, dan juga pengendalian diri yang
baik.
Lingkungan kerja fisik mencakup setiap hal dari fasilitas parkir diluar
gedung perusahaan, lokasi dan rencana gedung sampai jumlah cahaya dan suara
yang menimpa meja kerja ruang kerja atau ruang kerja seorang tenaga kerja
(Ashar S. Munandar : 2008).
Schultz (Dalam Ashar S. Munandar :2008) mangajukan hasil suatu
penelitian di Amerika Serikat tentang kantor yang dirancang seperti pemandangan
alam. Kantor yang terdiri dari ruangan yang luas tanpa dinding-dinding bagi yang
membagi ruangan kedalam ruangan-ruangan terpisah. Semua karyawan dari
pegawai rendah sampai menengah dikelompokan kedalam satuan kerja fugional,
masing-masing dipisahkan dari satuan-satuan lainnya dengan pohon-pohon
(pendek) dan tanaman, kaca jendela yang rendah lemari-lemari pendek, rak-rak
buku. Kantor-kator pemandangan alam ini dikatakan melancarkan komunikasi dan
alur kerja. Disamping itu keterbukaan menunjang timbulya ikatan dan kerjasama
kelompok serta mengurangi rintangan-rintangan psikologis antara manajemen dan
karyawan. Keluhan kantor dalam kantor pemandangan ala mini berkaitan dengan
tidak adanya keleluasaan pribadi, adanya banyak kebisingan dan kesulitan
berkonsentrasi.
Jenis-jenis lingkungan kerja menurut Anwar P. Mangkunegara (2005)
yaitu:
1. Kondisi lingkungan kerja fisik yang meliputi :
a. Faktor lingkungan tata ruang kerja
Tata ruang kerja yang baik akan mendukung terciptanya hubungan kerja
yang baik antara sesama karyawan maupun dengan atasan karena akan
mempermudah mobilitas bagi karyawan untuk bertemu. Tata ruang yang
tidak baik akan membuat ketidak nyamanan dalam bekerja sehingga
menurunkan efektivitas kinerja karyawan.
b. Faktor kebersihan dan kerapian ruan kerja.
Ruang kerja yang bersih, rapi, sehat dan aman akan menimbulkan rasa
nyaman dalam bekerja. Hal ini akan meningkatkan gairah dan semangat
kerja karyawan dan secara tidak langsung akan meningkatkan efektivitas
kinerja karyawan.
2. Kondisi lingkungan kerja non fisik yang meliputi :
a. Faktor lingkungan sosial
Lingkungan sosial yang sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan
adalah latar belakang keluarga, yaitu antara lain status keluarga, jumlah
keluarga, tingkat kesejahteraan dan lain-lain.
b. Faktor status sosial
Semakin tinggi jabatan seseorang semakin tinggi pula kewenangan dan
keleluasan dalam mengambil keputusan.
c. Faktor hubungan kerja dalam perusahaan
Hubungan kerja yang ada dalam perusahaan adalah hubungan kerja antara
karyawan dengan karyawan dan antara karyawan dengan atasan.
d. Faktor sistem informasi
Hubungan kerja akan dapat berjalan dengan baik apabila ada komunikasi
yang baik diantara anggota perusahaan. Dengan adanya komunikasi di
lingkungan perusahaan maka anggota perusahaan maka anggota
perusahaan akan beriteraksi, saling memahami, saling mengerti satu sama
lain dapat mehilangkan perselisihan salah paham.
3. Kondisi psikologis dari lingkungan kerja yang meliputi :
a. Rasa Bosan
Kebosanan kerja dapat disebabkan perasaan yang tidak enak, kurang
bahagia, kurang istirahat dan perasaan lelah.
b. Keletihan Dalam Bekerja
Keletihan kerja terdiri atas dua macam yaitu keletihan kerja psikis dan
keletihan psikologis yang dapat menyebabkan meningkatkan absensi,
turn over dan kecelakaan

Pengertian lingkungan Kerja

Dalam melakukan aktivitas perusahaan, lingkungan kerja merupakan
segala kondisi yang berada disekitar para pekerja, sehingga baik secara langsung
maupun tidak langsung dapat mempengaruhi dirinya dalam melaksanakan tugas
yang dibebankan. Lingkungan yang baik dan menyenangkan akan dapat
menimbulkan semangat dan bergairah kerja, dan sebaliknya jika lingkungan kerja
yang tidak menyenangkan akan dapat mengurangi semangat dan bergairah kerja.
Menurut Alex Nitisimito (2006), lingkungan kerja adalah segala yang ada
disekitar para pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas
yang dibebankan. Lussier (Dalam Hadari Nawawi : 2003) mengartikan bahwa
lingkungan kerja adalah kualitas internal operganisasi yang relatif berlangsung
terus menerus yang dirasakan oleh anggotanya.
Lingkungan kerja adalah semua aspek fisik kerja, psikologis kerja dan
peraturan kerja yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja dan tercapai
produktivitas (Anwar P. Mangkunegara : 2005).

Pengertian Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah

 

Sebelum menguraikan sistem pengelolaan keuangan daerah terlebih dahulu dikemukakan pendapat mengenai pengertian sistem itu sendiri. Adapun pengertian sistem menurut W. Gerald  Cole  adalah suatu kerangka dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh, untuk melaksanakan suatu kegiatan atau fungsi utama dari suatu organisasi, sedangkan prosedur adalah suatu urut-urutan pekerjaan kerani (clerical), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih, disusun untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi yang terjadi dalam suatu organisasi (lihat Baridwan, 1991; 3 ).

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka salah satu unsur yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah adalah sistem atau cara pengelolaan keuangan daerah secara berdayaguna dan berhasilguna. Hal tersebut diharapkan agar sesuai dengan aspirasi pembangunan dan tuntutan masyarakat yang semakin berkembang akhir-akhir ini.

Dilihat dari aspek masyarakat (customer) dengan adanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik maka dapat meningkatnya tuntutan masyarakat akan pemerintah yang baik, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk bekerja secara lebih efisien dan efektif terutama dalam menyediakan layanan prima bagi seluruh masyarakat. Dilihat dari sisi pengelolaan keuangan daerah khususnya Penerimaan Daerah Sendiri (PDS) maka kontribusi terhadap APBD meningkat tiap tahun anggaran hal ini didukung pula dengan tingkat efektivitas dari penerimaan daerah secara keseluruhan sehingga adanya kemauan dari masyarakat untuk membayar kewajibannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Alor dalam bentuk pajak dan retribusi.

Aspek sumber daya manusia (SDM) adanya kemampuan aparat pengelola walaupun belum memadai dalam jumlah sesuai dengan kebutuhan tiap unit/satuan kerja daerah tetapi dalam pengelolaan keuangan daerah dapat memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi penerimaan daerah sendiri serta tingkat efektivitas dan efisiensi yang semakin meningkat tiap tahun anggaran namun demikian perlu ada pembenahan dalam arti daerah harus memanfaatkan kewenangan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah pasal 76 yaitu daerah mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, dalam ketentuan umumnya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Selanjutnya dalam pasal 4 dan 5 dikatakan pula bahwa, pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sehingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu.

Metode analisis kontribusi sektor

 

Metode analisis kontribusi sektor, Widodo (1990:20), kontribusi sektor adalah sumbangan atau peranan (share) yang diberikan oleh masing-masing sektor terhadap PDB. Indikator kontribusi sektor ini dipergunakan untuk menganalisis sektor mana yang paling besar memberikan sumbangan atau berperan terhadap PDB. Selanjutnya untuk mengetahui besarnya kontribusi realisasi Belanja Pembangunan menurut sektor dalam APBD (BPA) terhadap anggaran Belanja Pembangunan menurut sektor dalam Repelita VI TA 1994/1995-1998/1999 dan Repelitada VII/MTOD TA 1999/2000-2000 (BPR) dilakukan penyesuaian terhadap rumus Widodo dari Value Added sektor (Vas) menjadi BPA dan PDB menjadi BPR, sehingga rumusnya menjadi :

BPA

KS = ——————— X 100 %

BPR

Keterangan :

KS = Kontribusi realisasi belanja pembangunan menurut sektor dalam APBD  terhadap anggaran belanja pembangunan menurut sektor dalam Repelitada VI dan Repelitada VII (MTOD).

BPA =  Realisasi Belanja Pembangunan menurut sektor dalam APBD

BPR= Anggaran Belanja Pembangunan menurut sektor dalam Repelitada VI   dan  Repelitada VII (MTOD).

 

Metode analisis pertumbuhan

 

Metode analisis pertumbuhan, Widodo (1990:36) untuk menghitung pertumbuhan absolut dan pertumbuhan proporsional belanja pembangunan menurut sektor dalam APBD Kabupaten Muara Enim setiap tahun selama Repelita VI TA 1994/1995-1998/1999 dan MTOD TA 1999/2000-2000 dengan  terlebih dahulu melakukan penyesuaian dari PDB menjadi P (sektor belanja pembangunan), sehingga rumus tersebut menjadi seperti berikut ini.

Pn – Po

R  = ————————-    X  100%

Po

Keterangan :

Pn  = realisasi sektor/proporsi belanja pembangunan pada tahun n

Po =  realisasi sektor/proporsi belanja pembangunan pada tahun n-1

R   =  tingkat pertumbuhan (dalam %)

Metode analisis proporsional

 

Metode analisis proporsional, Bappenas (1989:21), untuk menghitung besarnya proporsi realisasi belanja pembangunan pada masing-masing sektor setiap tahun terhadap total  realisasi  belanja pembangunan, dengan rumus :

Jumlah Rs

P = ——————- X 100%

Jumlah Rt

Keterangan :

P    =  Proporsi Belanja Pembangunan menurut sektor ( dalam % )

Rs  =  Realisasi Sektor Belanja Pembangunan dalam APBD

Rt =   Realisasi Total Belanja Pembangunan dalam  APBD

 

Rumus tersebut juga digunakan untuk menghitung besarnya proporsi belanja rutin menurut komponennya terhadap total belanja rutin dalam APBD.

Definisi Operasional Efisiensi pengelolaan retribusi kebersihan

Efisiensi pengelolaan retribusi kebersihan adalah perbandingan antara realisasi penerimaan retribusi kebersihan pada tahun tertentu dengan jumlah biaya pemungutan tahun tertentu, oleh karena itu diperlukan data realisasi penerimaan retribusi kebersihan dan biaya pemungutan dari tahun 1997-2000. Dengan demikian data yang digunakan adalah alokasi biaya pemungutan retribusi yang terdiri dari alokasi biaya pegawai kolektor, alokasi biaya pegawai administrasi/pembukuan, alokasi biaya operasional (kendaraan)

Uji t

Dengan menggunakan program SPSS V. 17. Uji parsial atau uji t ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial.

Langkah-langkah pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

  • Membuat formulasi hipotesis

Ho : b1 = 0 ( hipotesis nihil )

Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel dependen (X) dengan variabel dependen (Y).

Ha : b1 ≠ 0 ( hipotesis alternatif )

Artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel dependen (X) dengan variabel dependen (Y).

  • Menentukan taraf signifikansi sebesar 5%
  • Menghitung nilai T statistik dengan rumus:

 

 

 

Keterangan:

th    =  nilai uji t

b1     =  koefisien regresi

Sb1  =  standard error of regression

  • Menguji hipotesis

Jika signifikansi < 0,05 , maka Ha diterima dan Ho ditolak

Jika signifikansi > 0,05 , maka Ha ditolak dan Ho diterima

Atau:Jika t-hitung < t-tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak

Jika t-hitung > t-tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Uji t

Dengan menggunakan program SPSS V. 17. Uji parsial atau uji t ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y) secara parsial.

Langkah-langkah pengujian hipotesis adalah sebagai berikut:

  • Membuat formulasi hipotesis

Ho : b1 = 0 ( hipotesis nihil )

Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel dependen (X) dengan variabel dependen (Y).

Ha : b1 ≠ 0 ( hipotesis alternatif )

Artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel dependen (X) dengan variabel dependen (Y).

  • Menentukan taraf signifikansi sebesar 5%
  • Menghitung nilai T statistik dengan rumus:

 

 

 

Keterangan:

th    =  nilai uji t

b1     =  koefisien regresi

Sb1  =  standard error of regression

  • Menguji hipotesis

Jika signifikansi < 0,05 , maka Ha diterima dan Ho ditolak

Jika signifikansi > 0,05 , maka Ha ditolak dan Ho diterima

Atau:Jika t-hitung < t-tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak

Jika t-hitung > t-tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan atau tidak antara variabel independen (X) secara keseluruhan atau bersama-sama terhadap variabel dependen (Y).

Langkah-langkah pengujian ini adalah:

  • Membuat formulasi hipotesis

Ho : b = c = 0

Tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel independen (X) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y).

Ha : b ≠ c ≠ 0

Ada pengaruh yang signifikan antara variabel-variabel independen (X) secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Y).

  • Menentukan taraf signifikan sebesar 5%
  • Menentukan F-hitung dengan rumus:

 

 

 

Keterangan :

Fh     = hasil uji F

KRR = Kuadrat Rerata Regresi

KRS = Kuadrat Rerata Simpangan

  • Menguji hipotesis

Jika signifikasi < 0,05 , maka Ha diterima dan Ho ditolak

Jika signifikasi > 0,05 , maka Ha ditolak dan Ho diterima

Atau:

Jika F-hitung < F-tabel, maka Ha ditolak dan Ho diterima

Jika F-hitung > F-tabel, maka Ha diterima dan Ho ditolak

Multikolinearitas

Multikolinieritas adalah korelasi linier yang perfect (100%) atau eksak diantara variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model (Ghozali, 2010). Jika di  antaravariabel penjelas ada yang memiliki korelasi tinggi maka hal ini mengindikasikan adanya problem multikolinieritas.

Cara menguji adanya Multikolinieritas dilihat dari Variance Inflation Factor (VIF). Batas-batas VIF adalah 5, jika nilai VIF diatas 5, maka terjadi gejala multikolinieritas. Adapun Rumus yang digunakan adalah :

                    Toleransi = 1 – R2

Keterangan :

VIF             = Varians Inflation Faktor

Tsoleransi    =  Batas pengaruh antara variable  bebas

R2               =  Koefisien Determinasi variabel bebas terhadap  variabel bebas yang lain

Jika fungsi terjadi multikolinearitas maka langkah mengatasinya ialah:

  1. Menghilangkan sebuah atau beberapa variabel X, sepanjang tidak mengganggu teori yang digunakan
  2. Penilaian info sebelumnya
  3. Menambah data baru .

Autokorelasi

Autokorelasi adalah keadaan di mana terdapat trend di dalam variabel yang diteliti sehingga mengakibatkan e juga mengandung trend. Nilai observasi yang berurutan dari variabel dependent harus tidak berkorelasi. Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi digunakan pengujian Durbin-Watson.

D  =

D         =  Durbin Watson Test

et         =  Nilai Residual pada observasi tersebut

et-1      =  Nilai residual pada observasi sebelumnya

N         =  Jumlah observasi

Heterokedastisitas

 

Heteroskedastisitas adalah kondisi di mana sebaran atau varian faktor pengganggu (disturbance) tidak konstan sepanjang observasi, heterokesdastisitas adalah bahwa varian disturbance term yang dibatasi oleh nilai tertentu mengenai variabel-variabel independent adalah berbentuk suatu nilai yang sama dengan δ2

E ( μi2) = δ2                      i  =  1, 2, 3, 4, ….. n

Salah satu metode yang digunakan untuk menguji ada tidaknya gejala heterokesdastisitas adalah Spearman Rank Corelation, dengan rumus :

Rs =

rs         =  Koefisien korelasi rangking spearman

n          =  Banyaknya pasangan data

ξ          =  Notasi Jumlah

d          =  Perbedaan Rangking antara pasangan data

Definisi Operasional Kompensasi

Adalah setiap bentuk pembayaran atau imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang diberikannya, kompensasi dapat dibedakan atas :

  • Lingkungan Pengendalian (X1), adalah keseluruhan tindakan, kebijakan, dan prosedur yang merefleksikan seluruh sikap top manajemen, dewan komisaris, dan pemilik entitas tentang pentingnya pengendalian dalam suatu entitas
  • Penilaian Risiko (X2), adalah identifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapian tujuan, baik yang bersumber dari dalam maupun luar suatu entitas
  • Kegiatan Pengendalian (X3), adalah kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen ubtuk mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif
  • Informasi dan komunikasi (X4), merupakan informasi keuangan maupun non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal dan internal
  • Pemantauan (X5) adalah kegiatan pengelolaan rutin supervise, pembandingan rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk memperoleh gambaran keajegan suatu instrumen penelititan yang akan digunakan sebagai alat pengumpul data. Reliabilitas berhubungan dengan masalah kepercayaan. Suatu tes dapat dikatakan mempunyai taraf kepercayaan yang tinggi jika tes tersebut dapat memberikan hasil yang tetap. Seandainya terjadi perubahan hasil, perubahan itu dapat dikatakan tidak berarti (Arikunto, 2010).

Perhitungan reliabilitas instrumen dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus Cronbach’s Alpha.  Hal ini dikarenakan instrumen yang diuji skornya bukan 1 dan 0, akan tetapi skornya skala dengan nilai 1-5. (Arikunto, 2010). Rumus Cronbach’s Alpha yang digunakan adalah sebagai berikut :

Keterangan :

=  reliabilitas instrumen

k        =  banyaknya butir pertanyaan atau banyaknya soal

   =  jumlah varians butir

=  varians total

Perhitungan reliabilitas ini dengan menggunakan program SPSS dengan uji statistik Cronbach’s Alpha ( α ). Menurut Nunnaly nilai Cronbach Alpha lebih besar 0,6 maka kuisioner tersebut dikatakan reliabel dalam (Ghozali, 2010).

Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2010).

Pengujian validitas dilakukan dengan membandingkan rhitung dan rtabel. Nilai rhitung merupakan hasil korelasi jawaban responden pada masing-masing pertanyaan di setiap variabel yang dianalisis dengan program SPSS dan outputnya bernama corrected item correlation. Sedangkan untuk mendapatkan rtabel dilakukan dengan tabel r product moment, yaitu menentukan α = 0,05 kemudian n (sampel). Nilai  α = 0,05 merupakan nilai yang biasa digunakan dalam suatu penelitian sosial. Jika R hitung > R table maka item pertanyaan dikatakan valid.

Pengukuran Efektivitas Audit Internal

Menurut Bota dan Palvi (2009), efektivitas audit internal dapat diukur dengan indikator :

  1. Penentuan memenuhi tingkat rencana audit internal yang terdiri dari proporsi kegiatan realisasi kegiatan audit internal dibandingkan rencana audit internal dalam jangka waktu tertentu. Ini dapat diukur dengan menentukan jumlah reaisasi kegiatan yang dilaporkan pada periode waktu perencanaan tertentu untuk setiap jenis aktivitas.
  2. Identifikasi waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan laporan akhir audit internal yang merupakan penentuan waktu yang dibutuhkan dari berakhirnya pekerjaan audit internal sampai dengan keluarnya laporan akhir audit internal, termasuk rencana tindakan manajemen;
  3. Pemantauan waktu yang diperlukan untuk memecahkan permasalahan temuan audit internal. Hal ini berkaitan dengan data statistik dasar realisasi jumlah kekurangan-kekurangan yang diselesaikan dalam waktu yang ditetapkan, jumlah kekurangan diselesaikan dengan penundaan dan jumlah kekurangan yang belum terpecahkan;
  4. Penilaian sertifikasi pribadi: dari sudut pandang kuantitatif, yang dapat ditentukan melalui jumlah staf karyawan dari Departemen audit internal dengan sertifikasi profesional Diploma atau pengalaman profesional yang diukur dalam tahun kerja audit internal;
  5. Penetapan laporan antara waktu yang didedikasikan untuk beberapa kegiatan audit internal dan waktu yang didedikasikan untuk kegiatan administrasi yang dapat ditentukan melalui pemantauan waktu harian setiap auditor internal dengan jelas menentukan jenis kegiatan selama hari kerja.

Fungsi Audit Internal

Menurut Sawyer (2006) fungsi audit internal meliputi :

  1. Pernyataan tanggung jawab.

Adalah Pembahasan mengenai wewenang dari aktivitas audit internal, aktivitas-aktivitas yang akan terpengaruh, lingkup audit, hubungan dengan akuntan publik independen dan standar profesional yang menjadi dasar dari fungsi aktivitas audit internal.

  1. Tanggung jawab khusus

Adalah aktivitas yang memiliki tanggung jawab untuk melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektivitas sistem kontrol internal keuangan maupun operasional, termasuk seluruh aktiva.

 

  1. Organisasi

Adalah aktivitas yang bersifat global. Hubungan pelaporan dinyatakan dalam garis penuh dengan manajemen eksekutif dan dalam garis putus-putus dengan komite audit dari dewan direksi.

  1. Komite Audit

Adalah Direktur audit dari sebuah aktivitas audit internal yang memiliki akses bebas kepada komite audit. Aktivitas komite audit meliputi penelaahan atas rencana-rencana audit internal dan sasaran serta hasil audit yang telah dilaksanakan.

  1. Objektivitas

Objektivitas dipastikan melalui struktur organisasi, pelatihan, dan penugasan personel dengan pertimbangan yang seksama.

  1. Penjadwalan atau ruang lingkup.

Adalah penentuan resiko, cakupan audit sebelumnya, signifikansi dari pengecualian, dan kebutuhan akan komunikasi rutin adalah pertimbangan utama dalam penjadwalan audit. Ruang lingkup audit disesuaikan untuk memberikan penelaahan yang mendalam untuk beberapa aktivitas tertentu dan pandangan umum untuk yang lainnya.

  1. Perencanaan atau pelaksanaan.

Adalah bagian dari brosur ini memuat unsur-unsur umum yang terdapat di dalam audit, dari mulai pengumuman pra-audit hingga rapat akhir.

  1. Penelaahan Audit.

Adalah komunikasi yang memadai antara auditor dengan karyawan bagian operasional adalah penting. Untuk mencapai tujuan ini, hasil audit akan ditelaah pada saat audit ini diselesaikan untuk memastikan bahwa rekomendasi-rekomendasi yang diberikan telah didasarkan pada informasi-informasi yang faktual dan dapat dipahami.

  1. Laporan audit.

Adalah laporan audit, termasuk ringkasan eksekutif, dirancang untuk mengomunikasikan perbaikan-perbaikan yang disarankan dan rencana-rencana manajemen operasional untuk melaksanakan perbaikan tersebut; oleh sebab itu, laporan audit diterbitkan secara bersama-sama oleh auditor dan manajemen dari fungsi yang diaudit.

Tujuan Audit Internal

            Sebagaimana didefinisikan dalam Statements of Responsibilities of internal Auditor  yang diterbitkan oleh IIA (Institute of Internal Auditor), “tujuan audit internal adalah untuk membantu anggota organisasi melaksanakan tanggung jawabnya secara efektif”. Untuk mencapai tujuan ini staf audit internal diharapkan dapat melengkapi organisasi dengan “analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi, dan informasi tentang kejadian yang ditelaah:. IIA (Institute of Internal Auditor) mengakui bahwa tujuan audit internal juga meliputi peningkatan pengendalian yang efektif pada biaya yang wajar.

Pengertian efktifitas audit inernal

Auditing internal adalah aktivitas pemberian keyakinan serta konsultasi yang independen dan obyektif, yang dirancang untuk menambah nilai dan memperbaiki operasi organisasi. Auditing internal membantu organisasi mencapai tujuannya dengan memperkenalkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi serta meningkatkan efektivitas proses manajemen resiko, pengendalian, dan pengelolaan (Boynton dan Kell, 2007).

Audit Internal adalah sebuah aktivitas konsultasi dan keyakinan objektif yang dikelola secara independen di dalam organisasi dan diarahkan oleh filosofi penambahan nilai untuk meningkatkan operasional perusahaan. Audit tersebut membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan resiko, kecukupan kontrol, dan pengelolaan organisasi (Sawyer, 2006).

Pengertian Pengendalian Internal

Pengertian pengendalian internal menurut Reeve (2009) adalah kebijakan dan prosedur yang melindungi aktiva perusahaan dari kesalahan penggunaan, memastikan bahwa informasi usaha yang disajikan akurat dan menyakinkan bahwa hukum serta peraturan telah diikuti. Menurut Mulyadi (2008), pengendalian meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Menurut Agung Rai (2008) sistem pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen bahwa organisasi mencapai tujuan dan sasarannya.

Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 pengertian Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien,keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengertian Sistem Pengendalian Intern menurut Permendagri  No. 4 Tahun 2008 Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Daerah Pasal 1(10), sistem pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajeman yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam penciptaan efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian keuangan daerah.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian intern merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yang terdiri dari keandalan laporan keuangan, efektif dan efisien. Dengan adanya pengendalian ini semua kegiatan yang dilakukan dapat terkendali dan tidak akan adanya kecurangan dan kesalahan yang akan dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab

  1. Unsur-unsur Pengendalian Internal

Unsur sistem pengendalian intern yang berfungsi sebagai pedoman penyelenggaraan dan tolak ukur pengujian efektivitas penyelenggaraan system pengendalian intern. Pengembangan unsur system pengendalian intern perlu mempertimbangkan aspek biaya manfaat (cost and benefit), sumber daya manusia, kejelasan criteria pengukuran efektivitas dan perkembangan teknologi informasi serta dilakukan secara komperhensif.

Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008, bahwa unsur system pengendalian intern dalam Peraturan Pemerintah ini mengacu pada unsur Sistem Pengendalian Intern yang telah dipraktikan di lingkungan pemerintah di berbagai Negara, yang meliputi:

 

 

  1. Lingkungan Pengendalian

Tindakan, kebijakan, dan prosedur yang merefleksikan seluruh sikap top manajemen, dewan komisaris, dan pemilik entitas tentang pentingnya pengendalian dalam suatu entitas, yang mencakup:

  • Nilai intregritas dan etika

Memelihara suasana etika organisasi, menjadi teladan untuk tindakan tindakan yang benar. Menghilangkan godaan-godaan untuk melakukan tindakan yang tidak etis dan menegakkan disiplin sebagaimana mestinya.

  • Komitmen terhadap kompetensi

Mengidentifikasi dan menetapkan kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelasaikan tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi pemerintah.

  • Kepemimpinan yang Kondusif

Pimpinan instansi pemerintah memiliki sikap yang selalu mempertimbangkan risiko dalam mengabil keputusan.

  • Memiliki stuktur organisasi

Kerangka kerja bagi manajement dalam perencanaan,pengarahan,dan pengendalian organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi.

  • Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab

Satuan usaha membatasi garis tanggung jawab dan wewang yang ada.

  • Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM

Penetapan praktik-praktik yang layak dalam hal perolehan, orientasi,pelatihan,evaluasi, pembinan, promosi, kompensasi dan tindakan disiplin bagi sumber daya manusia.

  • Perwujudan peran aparat pengawasan intern yang efektif
  • Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait
    1. Penilaian Risiko

Diawali dengan penetapan maksud dan tujuan instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Penaksiran risiko mencakup:

  • Identifikasi Resiko

Mengindentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi.

  • Analisis Resiko

Menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi.

  1. Kegiatan Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibangun oleh manajemen ubtuk mencapai tujuan laporan keuangan yang obyektif, yang mencakup:

  • Reviu atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan Memantau pencapaian kinerja instansi pemerintah tersebut dibandingkan dengan rencana sebagi tolak ukur kinerja.
  • Pembinan SDM
  • Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
  • Pengendalian fisik atas aset

Pimpinan instansi pemerintah menetapkan, mengimplementasikan, dan mengkomunikasikan rencana identifikasi, kebijakan, dan prosedur pengamanan fisik kepada seluruh pegawai.

  • Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja

Ukuran dan indikator kinerja ditetapkan untuk tingkat instansi pemerintah, kegiatan dan pegawai instansi pemerintah mereviu dan melakukan validasi secara periodik atas ketetapan dan keandalan ukuran dan indikator kinerja.

  • Pemisahan fungsi

pimpinan instansi pemerintah harus menjamin bahwa seluruh aspek utama transaksi atau kejadian tidak dikendalikan oleh 1(satu) orang.

  • Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting

Pimpinan instansi pemerintah menetapkan dan menkomunikasikan syarat dan ketentuan otorisasi kepada pegawai.

  • Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian

Pimpinan instansi pemerintah menetapkan dan mengkomunikasikan syarat

dan ketentuan otoisasi kepada pegawai.

  • Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya

Menetapkan akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatanya, pemerintah wajib memberikan aksen hanya kepada yang berwenang dan mealakukan reviu atas pemabtasan tersebut secara berkala.

  • Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya

Pimpinan instansi pemerintah wajib menugaskan pegawai yang

bertanggung jawab terhadap penyimpanan sumber daya dan pencatatanya

serta melakukan reviu atas penugasan tersebut secara berkala.

  • Dokumentasi yang baik atas sistem pengendalian intern serta transaksi dan kejadian penting

Instansi pemerintah wajib memiliki, mengelola, memelihara, dan secara berkala memutakhiran dokumentasi yang mencangkup seluruh system mengendalian intern serta tranksaksi dan kejadian penting

  1. Informasi dan komunikasi

Instansi pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun non keuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal dan internal, yang menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan dan memperbarui sistem informasi secara terusmenerus.

 

 

 

  1. Pemantauan

Kegiatan pengelolaan rutin supervise, pembandingan rekonsiliasi dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas, dimana evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah serta menggunakan daftar uji intern.

 

Pengertian efektivitas

Menurut Malayu (2007) efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Maksud dari pengertian di atas adalah bahwa keefektifan ditentukan oleh tercapainya sasaran atau tujuan.  Pengertian efektivitas menurut Arens et al.(2010), efektivitas merujuk ke pencapaian tujuan, sedangkan efesiensi mengacu pada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu.Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas merujuk pada pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi merujuk pada sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Sedangkan menurut Mahmudi (2007), Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.

Dari definisi di atas dapat dijelaskan bahwa efektivitas merupakan kemampuan suatu organisasi untuk memperoleh dan memanfaatkan sumber daya yang ada sebaik mungkin dalam usahanya mencapai tujuan organisasi. Suatu unit dapat dikatakan efektif bila kontribusi keluaran yang dihasilkan semakin besar terhadap  nilai pencapaian sasaran tersebut. Efektivitas juga dapat dikatakan sebagai tolok ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan organisasi tersebut yang berhubungan dengan hasil operasi perusahaan.

Dokumentasi

Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya, baik berupa dokumen tertulis maupun elektronik. Dalam melakukan wawancara tidak jarang dibuat rekaman video dan audio yang dapat digunakan untuk menangkap isi pembicaraan dan menggali isi lebih dalam pada saat pengolahan data dilakukan (Ahmadi dan Narbuko, 1997).

Whistleblowing

Istilah “tiup peluit” dalam organisasi yang berhubungan dengan adanya tindakan fraud biasa kita kenal dengan Whistleblowing. Whistleblowing merupakan masalah yang komplek berhunbungan dengan psikologis, sosial dan hukum (Priyastiwi, 2016).

Whistleblowing atau pelaporan tentang dugaan terjadinya kecurangan dapat dilakukan oleh semua individu yang menjadi bagian dari organisasi bukan hanya auditor internal (Diani dan Narsa, 2017). Sederhananya, whistleblowing artinya pengaduan penipuan atau penyalahgunaan oleh karyawan perusahaan (Bunget et al., 2009). Bentuk pengaduan yang dilakukan tidak hanya masalah korupsi, tetapi juga yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi organisasi dan anggotanya (Panjaitan, 2018).

Pelaporan atau pengaduan pelanggaran dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Pengaduan internal adalah ketika seorang karyawan melaporkan kecurigaan yang diamati karyawan kepada rekan kerjanya dengan niat untuk memperbaiki situasi tersebut secara internal; sebaliknya yang dikategorikan eksternal adalah ketika whistleblowing internal tidak berhasil memperbaiki atau mengatasi kekurangan (Bunget et al., 2009).

Menjadi whistleblower bukan pertimbangan mudah. Meskipun hal yang dilakukan merupakan suatu bentuk kewajiban etis, namun akan timbul dampak negatif seperti, mendapat ancaman, intimidasi oleh rekan kerja bahkan kehilangan pekerjaan (Cahyaningrum et al., 2017). Dengan pemahaman karyawan tentang mekanisme whistleblowing dan perlindungan whistleblower dapat mempengaruhi antusias karyawan dalam melaporkan kecurangan apapun kepada pihak yang berwenang (Priyastiwi, 2016).

Keseriusan Kecurangan

Tingkat keseriusan pelanggaran adalah ukuran besar keseriusan pelanggaran yang dapat merugikan organisasi. Anggota organisasi yang mengetahui adanya dugaan kecurangan kemungkinan lebih untuk melakukan whistleblowing, jika pelanggaran tersebut serius (Miceli dan Near, 1985). Persepsi tiap anggota organisasi terhadap tingkat keseriusan kecurangan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Persepsi tingkat keseriusan kecurangan berkaitan dengan besaran nilai kecurangan dan jenis kecurangan yang terjadi (Bagustianto dan Nurkholis, 2015).

Sedangkan menurut Jones (1991) keseriusan kecurangan adalah serupa dari salah satu dari enam komponen dalam model intensitas moral sebagai konsekuensi yang besar. Besarnya konsekuensi terkait dengan sejauh mana masalah moral terjadi.

Dalam hubungannya dengan whistleblowing, keseriusan kecurangan tergantung pada siapa yang melakukan tindakan kecurangan tersebut. Miceli et al. (1991) menambahkan bahwa jika tindakan kecurangan untuk menguntungkan individu, dapat diatasi oleh anggota organisasinya. Hal ini disebabkan tindak kecurangan yang hanya memperkaya diri sendiri berpotensi merusak kinerja organisasi. Namun, jika tindak kecurangan dilakukan untuk menguntungkan organisasi, kemungkinan untuk tingkat melaporkan semakin rendah.

Intensitas Moral

Intensitas moral berfokus pada masalah moral, bukan pada organisasi. Intensitas moral sering digunakan untuk memeriksa pengambilan keputusan etis dalam berbagai keadaan. Setiap masalah etika dapat diwakili dalam hal intensitas moral, yang mencakup enam komponen, yaitu (Jones, 1991):

  1. Magnitude of consequences, yaitu besarnya konsekuensi dari sebuah tindakan moral yang mengakibatkan kerugian (atau keuntungan);
  2. Probabilityof effect, yaitu sebuah tindakan jahat atau baik yang dilakukan melalui kesepakatan;
  3. Temporal immediacy, yaitu sebuah tindakan yang terjadi dengan maksud menyebabkan kerugian atau memberikan manfaat;
  4. Concentration of effect, yaitu lamanya antara waktu sekarang dan konsekuensi dari tindakan;
  5. Prox imity, yaitu kedekatan (sosial, budaya, psikologis, atau fisik) dari perbuatan jahat (menguntungkan);
  6. Social consensus, yaitu tindakan moral yang mengakibatkan besarnya jumlah orang yang terkena

Sosialisasi Antisipatif

Sosialisasi antisipatif merupakan suatu proses pembentukan penggambaran dan pendapat terhadap suatu pekerjaan. Dalam proses sosialisasi, individu mengantisipasi sikap-sikap, norma-norma, dan nilai-nilai dari suatu profesi yang akan digelutinya (Sang, 2009). Sosialisasi antisipatif terjadi pada saat proses pembelajaran sebelum hari pertama seseorang di tempat kerja, yang dapat diidentifikasi melalui enam tahapan, diantaranya informasi tentang organisasi; proses rekrutmen oleh organisasi; proses pendidikan; pengaruh sosial; pengalaman kerja; dan pengaruh keluarga (Garavan dan Morley, 1997).

Komitmen Profesional

Secara umum, profesionalisme adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap profesi sesuai dengan standar profesinya (Fitriyah dan Nagara, 2017). Seseorang yang memiliki rasa profesionalisme akan berkomitmen untuk percaya, yakin dan menerima semua target profesi, serta menyelesaikannya dengan baik. Dalam organisasi, kaomitmen seseorang terhadap profesinya didasarkan pada perilaku pribadi, sikap, dan orientasi terhadap profesinya yang akan menumbuhkan loyalitas seseorang terhadap profesinya. Oleh karena itu, sikap antusiasme dan kepuasan kerja dapat ditumbuh karena adanya komitmen profesional (Siallagan et al., 2017).

Menurut Smith dan Hall (2008) mendefinisikan komitmen profesional sebagai suatu kecintaan yang dibentuk oleh seorang individu pada profesinya. Ada  tiga model komponen dari komitmmen profesional, sebagai berikut (Hall et al., 2005):

  1. Affective professional commitment (APC) yaitu keinginan individu untuk tetap pada profesinya karena tujuan dari suatu profesi dan ingin mewujudkan profesi tersebut meraih tujuan itu.
  2. Continuance professional commitment (CPC) yaitu sejauh mana individu “harus tetap berada” dalam suatu profesi karena akumulasi dari investasi dan keterbatasan perbandingan alternatif.
  3. Normative professional commitment (NPC) yaitu sejauh mana individu wajib tetap berada dalam suatu profesi karena memang itu suatu keharusan.

Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi dijelaskan oleh Jafri (2010) sebagai bentuk rasa ingin dan harus tetap menjadi bagian dari organisasi karena  keyakinan dan kesetiaan pada organisasi dan telah bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi, apabila meninggalkan akan sangat merugikan. Karyawan dengan tingkat komitmen organisasi yang tinggi diperkirakan akan mencapai kinerja pekerjaan yang lebih tinggi (Tsai et al., 2010). Komitmen organisasi juga berdampak terhadap perilaku karyawan dan keberhasilan organisasi (Jafri, 2010).

Dengan adanya sikap komitmen organisasi dapat membantu manajemen dalam meningkatkan kinerja dan pengembangan perilaku-perilaku yang terkait dengan pekerjaan (Hung dan Hsu, 2011).

Dalam kaitannya dengan komitmen organisasional Meyer dan Allen (1990) mengidentifikasikan tiga tema berbeda, sebagai berikut:

  1. Affective commitment

Adalah tingkat keterikatan secara psikologis dengan organisasi berdasarkan seberapa baik perasaan mengenai organisasi. Komitmen ini muncul karena adanya kenyamanan, keamanan, dan manfaat lain yang dirasakan dalam suatu organisasi yang tidak diperolehnya dari organisasi lain.

  1. Continuance commitment

Adalah keterikatan anggota secara psikologis pada organisasi karena biaya yang dia tanggung sebagai konsekuensi keluar organisasi. Dalam hal ini anggota akan menghitung manfaat dan pengorbanannya atas keterlibatan dalam organisasi, sehingga ia akan cenderung memiliki komitmen yang tinggi.

  1. Normative commitment

Adalah keterikatan anggota secara psikologis dengan organisasi karena kewajiban moral untuk memelihara hubungan dengan organisasi. Ini berkaitan dengan mendorong anggota untuk tetap berada dan memberikan sumbangan pada suatu organisasi, baik materi, maupun non materi.