Audit Forensik

Audit forensik merupakan disiplin ilmu audit yang relatif baru yang menonjol akibat meningkatnya kejahatan keuangan. Gray (2008) menghubungkan kata forensik dengan mengacu pada masalah hukum, terutama masalah pidana.

Menurut Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) 2006, forensic accounting / auditing merujuk kepada fraud examination. Dengan kata lain, audit forensik menerapkan keahlian akuntansi, audit, dan investigasi untuk memberikan informasi keuangan serta penyalahgunaan aset dari berbagai masalah di pengadilan.

Auditor forensik bertugas menyelidiki dugaan kecurangan dan mendokumentasikan kecurangan finansial seperti menghitung kerugian aset (Adebisi dan Gbegi, 2015). Strategi dalam audit forensik juga mengadaptasi prosedur-prosedur investigasi untuk mencari tahu niat pelaku dan bukti kecurangan yang berdasar pada 5w + 1H. Bukti yang dimaksud adalah suatu pernyataan atau pengungkapan informasi keuangan yang terkait dengan kecurangan untuk kebutuhan di pengadilan (Biksa dan Wiratmaja, 2016).

Menurut Syafnita (2013) dalam pelaksanaannya proses audit forensik ada empat tahapan, diantaranya:

  1. Menerima permintaan penyelidikan dari suatu kasus;
  2. Melakukan penyusunan perencanaan, dimana dalam poses ini dilakukan pembuatan hipotesis dan cara mengumpulkan bukti;
  3. Mengumpulkan bukti untuk membuktikan hipotesis dan fakta terjadinya kecurangan;
  4. Menyusun laporan hasil penyelidikan

Akenbor and Ironkwe (2014) menyatakan bahwa teknik audit forensik harus memiliki sifat proaktif dan reaktif. Seorang auditor forensik internal adalah melengkapi tugas auditor internal. Auditor forensik harus secara teratur menjalani program pelatihan dan pengembangan untuk mempertahan kompetensi dan keterampilan audit forensik yang efektif, serta Audit forensik dibuat untuk lembaga publik oleh otoritas pengawas daripada bersifat sukarela.

Peranan auditor forensik dalam memerangi kegiatan kecurangan sangat berpengaruh positif dalam tata kelola perusahaan, diantaranya peningkatan akuntabilitas manajemen, memperkuat auditor eksternal, independensi dalam membantu anggota komite audit dalam menjalankan fungsi pengawasan dengan memberikan mereka jaminan atas laporan audit internal. Hal ini berdampak mengurangi kegagalan perusahaan dan peningkatan investor (Eyisi dan Agbaeze, 2014). Ini juga memperkuat temuan Enofe (2015) bahwa audit forensik secara signifikan membantu dalam mendeteksi dan mencegah kasus penipuan dalam bisnis. Dengan demikian, dengan praktik kecurangan akan berkurang secara drastis.

Prosocial Organizational Behavior Theory

Perilaku sosial digambarkan dalam bentuk tindakan berbuat baik yang berdampak positif terhadap integritas orang lain, contoh membantu orang lain atau menjadi sukarelawan. Namun, seiring perkembangan para ilmuwan mulai memasukkan ide-ide yang berkaitan dengan perilaku prososial dalam studi perilaku dalam organisasi kerja. Perilaku sosial sangan penting bagi organisasi. Ada tiga jenis perilaku dasar dalam organisasi: (1) karyawan dituntut berada dalam sistem yang ditetapkan organisasi; (2) mereka harus melaksanakan tugas sesuai dengan tanggungjawab mereka; dan (3) harus kreatif dan inovatif dalam mencapai tujuan organisasi (Katz, 1964).

Brief dan Motowidlo (1986) mendefinisikan prosocial organizational behavior sebagai perilaku/tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi terhadap individu, kelompok, atau organisasi yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan individu, kelompok, atau organisasi tersebut.

Ada dua jenis perilaku organisasi prososial. Pertama, perilaku prososial fungsional organisasi berkontribusi dalam mencapaian tujuan organisasi, contoh: anggota organisasi bekerja sama untuk melindungi organisasi dari bahaya yang tidak terduga dan menyebarkan hal positif tentang organisasi kepada orang lain (Katz, 1964). Kedua, perilaku prososial yang ditentukan peran yang ekstra, contoh: profesi konseling dan psikoterapi (Katz, 1964). Dan ketiga, berhubungan dengan dimana tindakan prososial diarahkan, layanan sukarela bagi organisasi yang berarti anggota organisasi akan meengorbankan waktu, energi, dan kepentingan mereka organisasi (Brief dan Motowidlo, 1986).

Theory Planned of Behavior

Tindakan yang dilakukan seseorang memiliki latar belakang, tujuan, dan dampak bagi individu itu sendiri. Beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai tindakan whistleblowing menggunakan teori perilaku terencana (theory of planned behaviour). Teori Perilaku Terencana (TPB) digunakan untuk memprediksi niat individu dalam berperilaku pada waktu dan tempat tertentu. Teori ini bertujuan untuk memprediksi dan mengetahui dampak dari niat berperilaku, mengidentifikasi strategi untuk merubah perilaku serta menjelaskan perilaku manusia (Ajzen, 1991).

Dalam Theory of Planned Behavior, perilaku yang ditunjukkan oleh individu timbul karena adanya niat untuk berperilaku. Niat individu untuk menunjukkan suatu perilaku adalah gabungan dari sikap untuk menampilkan perilaku tersebut dan norma subjektif, sehingga, seorang individu akan melakukan tindakan whistleblowing jika memang terdapat kecurangan yang harus dilaporkan (Ajzen, 1991).

Niat individu untuk berperilaku dipengaruhi oleh faktor-faktor di bawah ini, antara lain (Ajzen, 1991):

  1. Sikap terhadap perilaku (Attitude Toward The Behavior). Sikap dimana individu menilai sejauh mana suatu perilaku tersebut menguntungkan atau tidak menguntungkan dirinya. Ia dapat sepenuhnya mengontrol perilakunya, begitu pun sebaliknya.
  2. Norma Subyektif (Subjective Norm) didefinisikan sebagai tekanan sosial yang dirasakan untuk melakukan atau tidak melakukan perilaku. Teori ini dipresentasikan dalam variabel komitmen organisasi, komitmen profesional, dan sosialisasi antisipatif.
  3. Kontrol Perilaku Persepsian (Perceived Behavioral Control) didefiniskan sebagai kemudahan atau kesulitan untuk melakukan perilaku yang karena pengalaman masa lalu dan hambatan yang diantisipasi. Teori ini dipresentasikan variabel intensitas moral.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.  Organisasi pelaksana pembinaan konstruksi memiliki sejarah yang cukup panjang. Bermula ketika dibentuknya Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi (BAPEKIN) serta Badan Pembinaan Sumber Daya Manusia (BPSDM) pada tahun 2001. Kemudian pada tahun 2005, BAPEKIN dan BPSDM melebur menjadi BPKSDM (Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia), sesuai dengan Perpres No. 10 Tahun 2005 Tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, dimana Badan Pembinaan Konstruksi dan Sumber Daya Manusia merupakan 1 dari 9 komponen setingkat Eselon I di lingkungan Departemen Pekerjaan Umum dan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan di bidang konstruksi dan sumber daya manusia. TUPOKSI terdapat pada Permen PU no 286/PRT/M/2005.

Selanjutnya pada tahun 2010, sesuai Perpres 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara telah dibentuk badan baru di lingkungan Kementerian PU menggantikan BPKSDM dengan nama Badan Pembinaan Konstruksi (BP Konstruksi) yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan setingkat Eselon I dan dilengkapi dengan struktur organisasi yang terdiri atas Sekretariat Badan, Pusat-pusat Pembinaan Konstruksi, serta dilengkapi dengan Balai-Balai sebagai unit pelaksana teknis.

Berdasarkan Permen PU No. 08 Tahun 2010 Pasal 723 Bagian Kedua, susunan organisasi BP Konstruksi terdiri atas Sekretariat Badan; Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan; Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi; Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi; Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi; dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kemudian dengan perubahan organisasi Kementerian Pekerjaan Umum menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR), sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden No. 15 Tahun 2015 mengenai Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dibentuk beberapa Direktorat Jenderal baru di lingkungan Kementerian PUPR dan salah satu diantaranya adalah Direktorat Jenderal Bina Konstruksi.Tujuan dari pembentukan.

Berdasarkan Peraturan Menteri No 13 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan bidang jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 472, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan jasa konstruksi;
  6. Pelaksanaan dan pelayanan pengadaan barang/jasa Kementerian;
  7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi; dan
  8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

           

Visi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi adalah Keunggulan dan kemandirian konstruksi Indonesia.  Adapun misi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi antara lain:

  1. Mengintegrasikan pengelolaan sektor konstruksi Indonesia,
  2. Mewujudkan tata kelola proses penyelenggaraan konstruksi Indonesia,
  3. Menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang.

 

Berikut adalah struktur organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

 

 

 

Gambar 3.1.  Struktur organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi

 

 

Sekretariat Direktorat Jenderal 

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unsur organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Konstruksi memiliki Fungsi :

  1. Penyusunan kebijakan dan strategi, penyusunan program jangka menengah dan rencana kerja dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program pembinaan jasa konstruksi;
  2. Penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pengelolaan jasa konstruksi;
  3. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
  4. Pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan direktorat jenderal;
  5. Pengelolaan barang milik negara;
  6. Pengelolaan urusan mutasi dan pengembangan pegawai;
  7. Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan direktorat jenderal;
  8. Penataan organisasi, dan tata laksana serta fasilitasi reformasi birokrasi dan penyusunan ketatalaksanaan di lingkungan direktorat jenderal;
  9. Koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum dan pemberian pertimbangan hukum;
  10. Pelaksanaan administrasi dan legalisasi kerja sama bidang jasa konstruksi; dan
  11. Pembinaan, pengelolaan, pengembangan, dan penyelenggaraan layanan sistem informasi jasa konstruksi terintegrasi, serta penyelenggaraan komunikasi publik di direktorat jenderal.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas:

  • Bagian Perencanaan, Program dan Keuangan;
  • Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
  • Bagian Hukum, Informasi Jasa Konstruksi, dan Komunikasi Publik.

Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi 

Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang penyelenggaraan jasa konstruksi serta pengembangan strategi pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi.

Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria penyelenggaraan jasa konstruksi;
  2. Pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria penyelenggaraan jasa konstruksi;
  3. Pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria penyelenggaraan jasa konstruksi dan efektivitas penerapan strategi pemberdayaan mitra jasa konstruksi;
  4. Penyusunan rumusan strategi pemberdayaan mitra jasa konstruksi;
  5. Pelaksanaan koordinasi dan pelaksanaan kerja sama strategis dalam dan luar negeri; dan
  6. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Direktorat Pengembangan Jasa Konstruksi terdiri atas:

  1. Subbagian Tata Usaha
  2. Subdirektorat Sistem Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
  3. Subdirektorat Kontrak Konstruksi; dan
  4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi

Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang kelembagaan dan sumber daya konstruksi, dan melaksanakan pengelolaan jabatan fungsional bidang pembinaan jasa konstruksi.

Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kelembagaan masyarakat jasa konstruksi, kelembagaan pemerintah sub urusan jasa konstruksi, pengelolaan material, peralatan, dan teknologi, serta Tingkat Kandungan Dalam Negeri konstruksi;
  2. Pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kelembagaan masyarakat jasa konstruksi dan kelembagaan pemerintah sub urusan jasa konstruksi, pengelolaan material, peralatan, teknologi dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri konstruksi;
  3. Pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kelembagaan masyarakat jasa konstruksi dan kelembagaan pemerintah sub urusan jasa konstruksi;
  4. Pengawasan atas pemenuhan komitmen dan/atau kegiatan usaha Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing;
  5. Pengolahan data material, peralatan, teknologi dan Tingkat Kandungan Dalam Negeri konstruksi;
  6. Pengelolaan jabatan fungsional bidang pembinaan jasa konstruksi; dan
  7. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi  terdiri atas :

  1. Subbagian Tata Usaha;
  2. Subdirektorat Kelembagaan, Material, Peralatan, dan Usaha Jasa Konstruksi;
  3. Subdirekotrat Pengelola Jabatan Fungsional Bidang Jasa Konstruksi; dan
  4. Kelompok Jabatan Fungsional.

Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi

Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang kompetensi dan produktivitas tenaga kerja konstruksi.

Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria kompetensi tenaga kerja konstruksi, instruktur, asesor, penyelenggaraan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi, dan pengembangan profesi jasa konstruksi berkelanjutan (Continuous Professional Development);
  2. Pemenuhan, penyusunan dan pembaruan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan modul/materi kompetensi tenaga kerja konstruksi berdasarkan peta okupasi;
  3. Pengolahan data tenaga kerja konstruksi, instruktur, dan asesor;
  4. Pembinaan untuk penyetaraan kompetensi (Mutual Recognition Arrangement);
  5. Pembinaan pelaksanaan program link and match dunia pendidikan dengan industri konstruksi;
  6. Pemantauan dan evaluasi penerapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, modul/materi peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi;
  7. Pemantauan dan evaluasi mutu penyelenggaraan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi dan pengembangan profesi jasa konstruksi berkelanjutan (continuous professional development);
  8. Pemantauan dan evaluasi penggunaan tenaga kerja asing di sektor konstruksi; dan
  9. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Direktorat Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi terdiri atas:

  1. Subbagian Tata Usaha;
  2. Subdirektorat Kompetensi Tenaga Kerja Konstruksi;
  3. Subdirektorat Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi;dan
  4. Kelompok Jasa Konstruksi.

Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi

Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang pengadaan jasa konstruksi di Kementerian.

Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi;
  2. Pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi;
  3. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi
  4. Pengembangan sistem dan pengolahan data pengadaan barang/jasa;
  5. Pembinaan dan pengawasan kelembagaan unit kerja pengadaan barang/jasa dan unit pelaksana teknis pengadaan barang/jasa;
  6. Pengembangan dan pengelolaan katalog elektronik sektoral;
  7. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah;
  8. Pengelolaan pelaksanaan unit kepatuhan intern direktorat jenderal;
  9. Pengolahan data kinerja penyedia jasa konstruksi; dan
  10. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

Direktorat Pengadaan Jasa Konstruksi terdiri atas :

  1. Subbagian Tata Usaha;
  2. Subdirektorat Sistem Pengadaan Jasa Konstruksi;
  3. Subdirektorat Advokasi dan Fasilitasi Pengadaan Jasa Konstruksi;
  4. Subdirektorat Kepatuhan Intern; dan
  5. Kelompok Jabatan Fungsional.

Direktorat Keberlanjutan Konstruksi

Direktorat Keberlanjutan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, penyusunan produk pengaturan, pembinaan penerapan dan pengawasan di bidang keberlanjutan konstruksi

Direktorat Keberlanjutan Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, penilai ahli dan keberlanjutan konstruksi;
  2. Pembinaan penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pada tahap pengkajian, perencanaan, perancangan konstruksi, pelaksanaan pembangunan, pembongkaran serta operasi dan pemeliharaan bangunan konstruksi;
  3. Fasilitasi penyusunan rekomendasi teknis keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan konstruksi serta kegagalan bangunan;
  4. Pelaksanaan tugas kesekretariatan Komite Keselamatan Konstruksi meliputi subkomite keamanan, subkomite keselamatan dan kesehatan serta subkomite pemanfaatan dan pemeliharaan konstruksi;
  5. Fasilitasi investigasi dan rekomendasi teknis kecelakaan konstruksi dan kegagalan bangunan;
  6. Pemantauan dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, dan/atau kriteria pada Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi dan keberlanjutan konstruksi pada tahap pengkajian, perencanaan, perancangan konstruksi, pelaksanaan pembangunan, pembongkaran, operasi dan pemeliharaan bangunan konstruksi; dan
  7. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat

Direktorat Keberlanjutan Konstruksi dan Pemberdayaan terdiri atas:

  1. Subbagian Tata Usaha;
  2. Subdirektorat Keamanan, Keselamatan Konstruksi
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Balai Jasa Konstruksi Wilayah

Balai Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi. Balai Jasa Konstruksi terdapat di 7 Provinsi di Indonesia yaitu Aceh, Palembang, Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, dan Jayapura.

Balai Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyusunan program dan anggaran;
  2. Penyusunan rencana kerja pengendalian mutu pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah di wilayahnya;
  3. Koordinasi dan sinkronisasi rencana kerja pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi dengan lembaga pemerintah dan masyarakat di wilayahnya;
  4. Pengendalian mutu pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah di wilayahnya;
  5. Penyelenggaraan peningkatan kompetensi tenaga kerja konstruksi percontohan di wilayahnya;
  6. Penyelenggaraan peningkatan kompetensi instruktur dan asesor konstruksi di wilayahnya;
  7. Pengumpulan data sumber daya jasa konstruksi di wilayahnya;
  8. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan dan pengawasan bidang pembinaan jasa konstruksi di wilayahnya; dan
  9. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi

Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pengadaan barang/jasa konstruksi dan tugas lainnya di bidang pengadaan barang/jasa konstruksi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bina Konstruksi. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi berada di 34 Provinsi di Indonesia dan terdiri atas:

  1. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kelas I; dan
  2. Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Kelas II.

Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

  1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
  2. Pengelolaan pengadaan barang/jasa;
  3. Pelaksanaan pendampingan pengadaan barang/jasa;
  4. Pelayanan konsultasi proses pengadaan barang/jasa;
  5. Pengelolaan risiko pengadaan barang/jasa; dan

 

Analisis Data Wawancara

Alur analisis data dilakukan melalui tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama, yaitu (Miles et al. 2014):

  1. Reduksi Data

Hal ini dilakukan ketika peneliti menentukan kerangka kerja konseptual (conceptual framework), pertanyaan penelitian, kasus, instrumen penelitian yang digunakan. Jika hasil catatan lapangan, wawancara, rekaman, dan data lain telah tersedia, tahap seleksi data berikutnya adalah perangkuman data (data summary), pengodean (coding), pengelompokkan (clustering), dan penyajian cerita secara tertulis. Dalam hal ini peneliti melakukan pengkodean atau coding setelah data-data terkumpul. Peneliti mengumpulkan tema-tema yang muncul dengan memberikan kode-kode berdasarkan istilah-istilah kunci yang ada pada tema fantasi untuk melihat proses dan pengembangan tema-tema yang ada.

  1. Penyajian data

Penyajian data (data display) sebagai konstruk informasi padat terstruktur yang memungkinkan pengambilan kesimpulan dan penerapan aksi. Penyajian data merupakan bagian kedua dari tahap analisis. Seorang peneliti perlu mengkaji proses reduksi sebagai dasar pemaknaan. Penyajian data yang lebih terfokus meliputi ringkasan terstruktur (structured summaries) dan sinopsis dan juga dalam bentuk tabel kategorisasi tema.

  1. Penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Tahap pengambilan kesimpulan dan verifikasi ini melibatkan peneliti dalam proses interpretasi; penetapan makna dari data yang tersaji, merumuskan pola dan tema, pengelompokkan (clustering), dan penggunaan metafora tentang metode konfirmasi seperti triangulasi, yaitu dengan melihat dan mewancarai informan di luar komunitas, menindaklanjuti temuan-temuan, dan cek silang hasilnya dengan informan

Triangulasi Data Wawancara

Menurut Patton (2006) Triangulasi adalah jalan keluar yang berdaya guna terhadap masalah yang amat banyak bergantung pada sumber data atau metode tunggal, dan oleh sebab itu meruntuhkan validitas dan kepercayaan atas temuan karena kelemahan pada metode tunggal. Triangulasi adalah pengakuan bahwa evaluator perlu menjadi terbuka terhadap lebih daripada satu cara pandang mengenai program. Triangulasi yang terdiri dari Triangulasi Sumber, Triangulasi Teknik dan Triangulasi Waktu.

  1. Triangulasi sumber (Cross-Check)

Triangulasi Sumber untuk menguji Kredibilitas Data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang sudah diperoleh oleh peneliti dari berbagai sumber selanjutnya di analisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan sumber data tersebut.

  1. Triangulasi teknik

Triangulasi Teknik untuk menguji Kredibilitas Data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh   dengan   wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuesioner. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut, menghasilkan data yang berbeda-beda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan atau yang lain, untuk memastikan data mana yang dianggap benar, atau mungkin semuanya benar karena sudut pandangnya berbeda-beda.

  1. Triangulasi waktu (Re-Chek)

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data.  Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka pengujian kredibilitas data, dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu dan atau situasi yang berbeda.

Konsep Kompetensi

Kompetensi secara umum didefinisikan sebagai sekelompok perilaku atau aktivitas yang relevan, pengetahuan praktis atau teoritis, keterampilan, dan motivasi yang membangun prasyarat perilaku, teknis, dan motivasi yang orang butuhkan pada kesuksesan pekerjaan mereka (Taleghani et al. 2015). Kompetensi menurut Rivai dan Sagala (2009) adalah kemampuan seseorang yang dapat terobservasi, yang mencakup pengetahuan keterampilan dan sikap dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas sesuai dengan standar kinerja yang ditetapkan.

Kompetensi merupakan faktor kunci penentu bagi seseorang dalam menghasilkan kinerja yang sangat baik. Untuk memperluas kompetensi, individu mencoba untuk mengatur dan meningkatkan kompetensi mereka sesuai dengan pengalaman dan memperkuat kemauan mereka untuk menjadi manusi pembelajar seumur hidup (Huang et al. 2016). Kompetensi memiliki tiga komponen penting (Rivai dan Sagala 2009) yaitu:

  1. Pengetahuan (Knowledge)

Pengetahuan (knowledge) adalah informasi yang dimiliki seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai bidang yang digelutinya. Ilmu atau informasi yang dimiliki seoseorang pegawai dapat digunakan dalam kondisi nyata dalam suatu pekerjaan. Pengetahuan pegawai turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yangdibebankan kepadanya. Pegawai yang mempunyai pengetahuan yang cukup meningkatkan efisiensi perusahaan.

  1. Keterampilan (Skill)

Keterampilan (skill) merupakan suatu upaya untuk melaksanakan tugasdan tanggungjawab yang diberikan perusahaan kepada seseorang pegawai dengan baik dan maksimal. Misalnya keterampilan bekerja sama dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik secara individu atau kelompok. Keterampilan ini sangat diperlukan bagi pegawai yang sudah menduduki jabatan tertentu, karena keterampilan ini dalam berkomunikasi, memotivasi dan mendelegasi. Selain pengetahuan dan keterampilan pegawai, hal yang perlu diperhatikan adalah sikap perilaku pegawai.

  1. Sikap (Attitude)

Sikap (attitude) merupakan pola tingkah seseorang pegawai di dalam peran melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan peraturan perusahaan. apabila pegawai mempunyai sifat mendukung pencapaian organisasi, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilakukan sebaik-baiknya

 

Kompetensi dalam arti luas adalah karakteristik yang mendasari hasil kinerja seseorang yang efektif atau superior (Khanna and Gupta, 2014). Kompetensi dapat dikaitkan dengan individu, kelompok sosial, atau institusi yang membutuhkan kondisi untu pencapaian tujuan pengembangan yang spesifik dan ketika mereka mempertemukan permintaan penting yang ada pada lingkungan eksternal (Muindi and K’Obonyo, 2015). Kompetensi menyediakan desain untuk sebuah organisasi dalam rangka membuat sumber daya manusia belajar dan menambah nilai perusahaan (Srividya and Basu, 2015).

Kompetensi adalah karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya. Menurut Byars dan Rue (1997) kompetensi didefinisikan sebagai suatu sifat atau karakteristik yang dibutuhkan oleh seorang pemegang jabatan agar dapat melaksanakan jabatan dengan baik, atau juga dapat berarti karakteristik/ciri-ciri seseorang yang mudah dilihat termasuk pengetahuan, kecakapan, dan perilaku yang memungkinkan untuk berkinerja. Pertimbangan kebutuhan kompetensi mencakup:

  1. Permintaan masa mendatang berkaitan dengan rencana dan tujuan strategis danoperasional organisasi.
  2. Mengantisipasi kebutuhan pergantian manajemen dan pegawai.
  3. Perubahan pada proses, teknologi dan peralatan organisasi.
  4. Evaluasi kompetensi pegawai dalam melaksanakan kegiatan dan proses yang

 

Berdasarkan semua paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan karakteristik yang dimiliki seseorang untuk melaksanakan tugas yang menjadi tanggungjawabnya, yang akan sangat menentukan kinerja yang dihasilkan. Kompetensi ini menjadi dasar dari hasil kinerja seseorang, yang sangat menentukan keberhasilan suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Kompetensi mengandung bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dengan perilaku yang dapat diprediksikan pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Prediksi siapa yang berkinerja baik dan kurang baik dapat diukur dari kriteria atau standar yang digunakan. Analisa kompetensi disusun sebagian besar untuk pengembangan karier, tetapi penentuan tingkat kompetensi dibutuhkan untuk mengetahui efektivas tingkatkinerja yang diharapkan.

Antonacopoulou dan Gerald (1996) menyebutkan kompetensi terdiri dari sifat-sifat unik setiap individu yang diekspersikan dalam proses interaksi dengan pihak lain dalam konteks sosial, jadi tidak hanya terbatas pada pengetahuan dan skill yang spesifik atau standar kinerja yang diharapkan dan perilaku yang diperlihatkan. Mengacu pada berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah kemampuan yang mencakup tugas, keahlian, sikap dan apresiasi yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi sumber daya tersebut. Kompetensi seseorang dapat berkembang atau meningkat melalui beberapa cara, seperti melalui pengalaman, belajar sendiri, pendidikan formal maupun melalui pelatihan tertentu. Masing-masing pola perkembangan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan, namun akan lebih baik jika diperoleh melalui perpaduan dari semua cara tersebut. Merujuk pada aspek teoritis dan praktis perkembangan kompetensi yang diperoleh melalui pelatihan dapat dikatakan lebih lengkap dan mendalam dari pada melewati pengalaman. Hal ini karena pelatihan dirancang berdasarkan sistem belajar yang terstruktrur yang dibimbing oleh banyak fasilitator.

Pengembangan Sumber Daya Manusia

Menurut Hasibuan (2019) Pengembangan adalah suatu usaha untuk
meningkatkan kemampuan tekis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai
dengan kebutuhan kekerjaan atau jabatan melalui pendidikan dan latihan.  Pengembangan sumber daya manusia merupakan kegiatan yang harus dilaksanakan organisasi, agar pengetahuan (knowledge), kemampuan (ability), dan ketrampilan (skill) mereka sesuai dengan tuntunan pekerjaan yang mereka lakukan. Dengan kegiatan pengembangan ini, maka dapat diharapkan memperbaiki dan mengatasi kekurangan dalam melaksanakan pekerjaan dengan lebih baik, sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang digunakan oleh organisasi (Kadarisman, 2013).

Prinsip pengembangan pada dasarnya adalah peningkatan kualitas, kuantitas, maupun kemampuan kerja pegawai dalam mengemban tugasnya di masa depan. Upaya tersebut akan berhasil jika sudah diprogram terlebih dahulu. Agar kegiatan pengembangan sumber daya manusia yang sudah diprogram dapat dilaksanakan secara efektif, maka pemimpin organisasi perlu memberikan harapan sekaligus rangsangan kepada pegawai agar mampu teribat dengan baik dalam pengembangan sumber daya manusia yang dilaksanakan oleh organisasi. Berikut beberapa prinsip lainya yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia (Sumardjo dan Priansa, 2018):

  1. Motivasi.

Tingginya motivasi yang dimiliki oleh pegawai mendorong pegawai untuk semakin cepat dan sungguh-sungguh dalam mempelajari prilaku, pengetahuan, keterampilan, maupun beradaptasi dengan organisasi. Motivasi timbul dari dorongan diri sendiri (internal) maupu dorongan dari luar (eksternal). Pengembangan sumber daya manusia harus berhubungan dengan motivasi pegawai, sehigga pegawai akan terlibat dengan baik dalam proses pengembangan sumber daya manusia.

  1. Laporan kemajuan

Hasil pengembangan sumber daya manusia dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk mengetahui bahagaimana perbandingan antara pegawai pada saat sebelum mendapat pengembangan, dan pegawai pada saat setelah memperoleh program pengembangan.

  1. Latihan

Pegawai pada dasarnya dapat menguasai pengetahuan dan keterampilan yang baru. Untuk itu, diperlukan program pengembangan sumber daya manusia yang diatur secara cermat dan tepat sehingga program pengembangan sumber daya manusia yang diberikan mampu dipraktikkan dalam pekerjaan.

  1. Perbedaan individu

Perbedaan individu perlu diajdikan pijakan dalam melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia. Perbedaan tersebut bukan perbedaan jenis kelamin, status sosial, ekonomi tetapi perbedaan tingkat kecerdasan dan bakat pegawai, maka dari itu pengembangan sumber daya manusia yang paling efektif ialah dengan menyesuaikan kemampuan individu dengan program pengembangan sumber daya manusia yang diberikan.

 

Dewi (2016) mengungkapkan aspek sumber daya manusia dalam bidang konstruksi yang meliputi:

  1. Kompetensi, yaitu aspek – aspek pribadi yang dapat diukur dan esensial untuk pencapaian kinerja yang berhasil. Adapun indikator – indikator yang mempengaruhi kompetensi seperti: Pengetahuan (Knowledge), keterampilan (skill)
    dan perilaku (attitude)
  2. Motivasi, yaitu energi untuk membangkitkan dorongan dari dalam diri pegawai yang berpengaruh, membangkitkan, mengarahkan dan dan memelihara perilaku, tenaga dan waktunya berdasarkan lingkungan kerja. Adapun indikator yang mempengaruhi inovasi meliputi pemberian penghargaan, situasi pekerjaan, Pekerjaan yang dikerjakan, dan kebijakan organisasi.
  3. Loyalitas, yaitu sikap dan perbuatan mencurahkan kemampuan dan keahlian yang dimiliki melaksanakan tugas dengan tanggung jawab, disiplin serta jujur dalam bekerja, menciptakan hubungan yang baik dengan atasan, rekan kerja serta bawahan dalam menyelesaikan tugas, menjaga citra perusahaan dan bersedia bekerja dengan jangka waktu yang panjang. Adapun indikator dalam loyalitas meliputi: ketaatan dan kepatuhan, tanggung jawab, pengabdian, dan kejujuran
  4. Disiplin kerja, yaitu suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Adapun indikator disiplin kerja meliputi ketaatan terhadap peraturan, ketaatan terhadap jam kerja, bekerja sesuai prosedur, dan Kepatuhan dalam penggunakan dan pemeliharaan sarana dan prasarana

 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengatur bahwa tenaga kerja konstruksi harus memiliki standar kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.  Untuk itu, dibutuhkan sistem sertifikasi yang handal agar menghasilkan tenaga kerja konstruksi yang sesuai standar.  Tenaga kerja konstruksi juga memiliki standar renumerasi dan sistem pengawasan terhadap lembaga yang berkepentingan dalam proses kompetensi tenaga kerja.  Oleh karena itu, akreditasi lembaga bagi lembaga sertifikasi sangat diperlukan untuk menjamin kualitas sumber daya konstruksi di Indonesia sesuai standar yang dibutuhkan.  Secara umum, pengembangan SDM konstruksi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi meliputi beberapa aspek, antara lain:

  1. Sistem sertifikasi yang meliputi proses dan standar sertifikasi yang diterapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku
  2. Standar Remunerasi, yang meliputi ukuran dan kelayakan remunerasi yang diberikan kepada tenaga kerja konstruksi
  3. Sistem pengawasan, yang meliputi proses pengawasan serta penerapan reward and punishment bagi penyelegaraan pengembangan SDM konstruksi
  4. Akreditasi lembaga sertifikasi, yang meliputi proses akreditasi dan pemenuhan terhadap standar akreditasi lembaga.
  5. Regulasi, yang meliputi kejelasan regulasi dan kepatuhan terhadap regulasi dari seluruh stakeholder yang terlibat dalam pengembangan SDM konstruksi
  6. Kompetitor, yang meliputi kompetensi, remunersi, dan etos kerja yang dimiliki pekerja konstruksi pada perusahaan atau negara lain.

 

Hasibuan (2019) menjelaskan tujuan pengembangan sumber daya manusia pada hakikatnya memiliki tujuan yang menyangkut hal-hal berikut:

  1. Produktivitas kerja. Dengan pengembangan, produktivitas kerja karyawan akan meningkat, kualitas dan kuantitas produksi semakin baik, karen technical skill, Human skill, dan managerial skill karyawan yang semakin baik.
  2. Pengembangan karyawan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi tenaga, waktu, bahan baku, dan mengurangi khususnya mesin-mesin. Pemborosan berkurang, biaya produksi relatif kecil sehingga daya saing perusahaan semakin basar.
  3. Pengembangan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik dari karyawan kepada nasabah perusahaan, karena pemberian pelayanan yang baik merupakan daya penarik yang sangat penting bagi rekanan-rekanan perusahaan yang bersangkutan.
  4. Dengan pengembangan, moral karyawan akan lebih baik karena keahlian dan keterampilanya sesuai dengan pekerjaanya sehingga mereka antusias untuk menyelesaikan pekerjaanya dengan baik.
  5. Dengan pengembangan, kesempatan untuk meningkatkan karier karyawan semakin besar, karena keahlian, keterampilan, dan prestasi kerjanya lebih baik. Promosi inilah biasanya didasarkan kepada keahlian dan prestasi kerja seseorang.
  6. Dengan pengembangan, kepemimpinan seorang manajer akan lebih baik, human relations-nya lebih luwes, motivasinya lebih terarah sehingga pembinaan kerja sama vertikal dan horizontal semakin harmonis.
  7. Balas jasa. Dengan pengembangan, balas jasa (gaji, upah, insentif, dan benefit) karyawan akan meningkat karena prestasi kerja mereka semakin besar.
  8. Pengembangan karyawan akan memberikan manfaat yang baik bagi konsumen karena akan memeperoleh barang atau pelayanan yang lebih bermutu.

Jenis pengembangan sumber daya manusia yang dapat diberikan bagi pegawai antara lain adalah (Sumardjo dan Priansa, 2018):

  1. Pengembangan secara formal.

Pengembangan ini dilakukan karena tuntutan perubahan dan persaingan yang semakin tinggi. Pengembangan semacam ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan organisasi, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Bagi pegawai, pengembangan semacam ini sangatlah bermanfaat karena mereka akan mempunyai dan memiliki kemampuan, keahlian, serta keterampilan yang lebih tanpa mengeluarkan biaya tinggi.

  1. Pengembangan secara informal.

Pengembangan secara informal bagi pegawai dapat dilakukan atas inisiatif pribadinya. Pegawai dapat melatih dan mengembangkan kompetensinya dengan mempelajari berbagai macam konsep berikut aplikasinya yang berhubungan langsung dengan pekerjaan dan jabatan yang diembanya. Jenis pengembangan seperti ini sangatlah bermanfaat bagi organisasi dikarenakan organisasi tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk melaksanakan pengembangan bagi sumber daya manusia.

Metode pengembangan sumber daya manusia yang paling umum diadopsi dalam organisasi bisnis adalah metode pendidikan dan pelatihan. Pendidikan diberikan kepada pegawai manajerial, sedangkan pelatihan diberikan untuk pegawai dalam level operasional (sumardjo dan Priansa, 2018):

 

 

 

  1. Metode pendidikan (Education).

Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dari pengembangan sumber daya manusia. Lembaga pendidikan, terutama pendidikan formal, pada dasarnya memeberikan output berupa perubahan sikap dan perilaku yang disertai dengan tingkat pengetahuan, pemahaman, dan analisis yang lebih mendalam. Pada dasarnya tujuan pendidikan ialah penambahan pengetahuan, sikap, tindakan, penampilan, dan sebagainya, yang diharapkan memiliki sasaran pendidikan pada metode tertentu. Itulah sebabnya, perubahan sikap dan perilaku sebagai output pendidikan perlu dirumuskan terlebih dahulu dalam tujuan pendidikan, dengan kata lain bahwa tujuan pendidikan merupakan rumusan-rumusan penting sikap dan perilaku.

  1. Metode pelatihan (Training).

Pelatihan dipilih bedasarakan analisa kebutuhan yang berasal dari kepentingan organisasi dan kebutuhan pegawai. Hal-hal yang berkaitan dengan pelatihan adalah menyangkut waktu pelaksanaan, biaya, jumlah peserta, tingkat pendidikan, latar belakang pegawai, dan berbagai hal lainya terkait dengan pegawai. Ruang lingkup pelatihan lebih sempit dibandingkan dengan pendidikan. Pelatihan pada dasarnya dipandang sebagai penerapan kecakapan dan keterampilan pekerjaan, oleh karenanya pelatihan terfokus pada mempelajari bagaimana melaksanakan tugas-tugas khusus dalam waktu tertentu.

 

Pristianto (2012) mengungkapkan konsep Kebijakan pengembangan SDM Konstruksi di Provinsi Papua Barat melalui optimalisasi pelatihan dan pembinaan tenaga kerja lokal di bidang jasa kontruksi.  Selain itu, perlu dilakukan kerjasama antara kontraktor putra daerah dengan kontraktor lain baik dari sisi permodalan, SDM dan peralatan Instansi penanggungjawab/pengelola kebijakan. Perwitasari (2017) mengungkapkan strategi pengembangan SDM sektor industri jasa konstruksi yang meliputi:

  1. Peningkatan mutu pendidikan, yang terdiri dari pendidikan umum dan kejuruan mulai dari tingkat sekolah dasar, sekolah menengah tingkat pertama dan atas, dan perguruan tinggi. Peningkatan mutu dapat dilakukan dengan perbaikan kurikulum, prasarana dan fasilitas pendidikan, peningkatan mutu tenaga pengajar, buku-buku referensi, dan program kerjasama atuapun studi banding ke beberapa lembaga/institusi pendidikan terkemuka di tanah air ataupun diluar negeri
  2. Pendidikan dan latihan kerja, bimbingan teknis, seminar, dan sejenisnya. Jalur ini merupakan proses pengembangan keahlian dan ketrampilan kerja yang bertujuan meningkatkan kemampuan professional.
  3. Penyempurnaan Sistem Informasi Ketenagakerjaan dan Pembinaan Organisasi Konstruksi. Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SIK) dapat menyajikan peta ketenagakerjaan. Peta tersebut dapat memberikan informasi berapa jumlah pencari kerja, klasifikasi ketrampilan/spesialisasi, lapangan kerja apa saja yang tersedia atau potensial, di mana, berapa persentase yang dapat terserap tiap periode tertentu, bagaimana tingkat kesejahteraan, dan lain-lain.
  4. Sosialisasi Informasi. Sosialisasi kepada tenaga kerja konstruksi di tanah air perlu dilakukan sehingga mengetahui perkembangan terbaru tersebut sehingga mampu menjadi SDM konstruksi yang berkualitas dan berdaya saing.
  5. Penguasaan Teknologi Informasi (TI). TI merupakan kunci pokok bagi tenaga kerja untuk berkiprah di era global ini disamping harus menguasai teknologi informasi dan wawasan global pada abad 21. TI merupakan piranti terpenting abad ini. Berbagai software-software bidang konstruksi telah diciptakan untuk mempermudah tenaga kerja konstruksi dalam pekerjaannya. Oleh karena itu penguasaan komputer sebagai basis TI mutlak harus dikuasai para tenaga kerja konstruksi Indonesia.
  6. Sertifikasi merupakan persyaratan lisensi dan pembuktian kemampuan professional kerja yang harus dimiliki oleh SDM kontruksi untuk dapat terlibat dalam berbagai proyek-proyek pemerintah ataupun swasta melalui SKA/SKT yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi Indonesia.
  7. Penguasaan Bahasa Asing. Dengan diberlakukannya MEA maka mensyaratkan adanya penghapusan aturan-aturan yang sebelumnya menghalangi perekrutan tenaga kerja asing sehingga membuka peluang tenaga kerja asing untuk mengisi berbagai jabatan serta profesi di Indonesia yang selama ini tertutup atau minim tenaga asing. Hal ini berarti penguasaan bahasa asing mutlak diperlukan untuk dapat berdaya saing dengan tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia ataupun saat tenaga kerja konstruksi Indonesia berkeinginan untuk bekerja ke luar negeri khususnya ASEAN.

Industri Konstruksi

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan konstruksi sebagai suatu kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat kedudukannya, baik digunakan sebagai tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Hasil kegiatan tersebut antara lain bangunan gedung, jalan, jembatan, rel dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan air dan drainase, bangunan sanitasi, landasan pesawat terbang, dermaga, bangunan pembangkit listrik, transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi. Kegiatan konstruksi meliputi perencanaan, persiapan, pembuatan, pembongkaran, dan perbaikan/perombakan bangunan. Adapun usaha konstruksi adalah kegiatan yang melaksanakan pembongkaran, pembangunan, pemasangan, pemeliharaan/perbaikan bangunan konstruksi atas dasar kontrak, subkontrak untuk keperluan sendiri atau untuk dijual/ditukar serta menunjang kehidupan dan menanggung resiko.

Menurut Hillebrandt dalam Sudarto (2011) industri jasa konstruksi merupakan industri yang mencakup semua pihak yang terkait dengan proses konstruksi, yang terdiri dari tenaga profesi, pelaksana konstruksi dan para pemasok yang bersama-sama memenuhi kebutuhan pelaku dalam industri. Jasa konstruksi menurut Suraji (2003) adalah jasa yang menghasilkan prasarana dan sarana fisik, yang meliputi kegiatan studi, penyusunan rencana teknis, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaannya. Jasa konstruksi sangat penting dalam pembangunan nasional karena jasa konstruksi ini merupakan landasan pertumbuhan sektor-sektor dalam pembangunan nasional seperti di sektor pertambangan dan jasa konstruksi berperan dalam penyedia lapangan kerja.

Industri konstruksi memiliki karakteristik yang berbeda dengan industri lainnya. Karakteristik dari industri konstruksi menurut Hillebrandt dalam Sudarto (2011) adalah:

  1. Sifat dari produknya: produk industri konstruksi relatif berukuran besar dan mahal, sebagian besar persyaratan dari produknya tergantung dari pembeli, dan komponen dari produknya merupakan hasil rakitan (manufaktur) dari industri lainnya.
  2. Struktur dari industri dan pengorganisasian dari proses konstruksi ditentukan oleh sifat fisik dari produknya sehingga pada saat pelaksanaan melibatkan banyak perusahaan kontraktor, professional design dalam merakit berbagai jenis material dan komponennya dalam jumlah besar namun tetap memperhatikan keterbatasan dari sumber daya tersebut
  3. Faktor penentu dari permintaan atas produk konstruksi, dimana produk konstruksi merupakan produk investasi, sehingga faktor penentu dari masing-masing permintaan tergantung dari penggunaan selanjutnya dari bangunan tersebut.

 

Menurut Bower (2003), industri konstruksi memiliki keunikan dari aktivitas usahanya yaitu:

  1. Industri konstruksi melibatkan banyak pekerjaan spesialis dan aktivitas perdagangan.
  2. Banyak dari proyek konstruksi merupakan one-off design dan kurang tersedianya model prototipe.
  3. Tingkat yang rendah dari aktivitas pengulangan/ repetisi dan standarisasi dari desain dan komponen industri konstruksi.
  4. Pada umumnya perjanjian/ kesepakatan industri konstruksi memisahkan desain dengan proses konstruksi.
  5. Industri konstruksi berbasiskan buruh/ pekerja kasar.
  6. Produk dari industri konstruksi dikerjakan sebagian besar atas dasar pemikiran dari klien dan proses pekerjaannya dipengaruhi oleh kondisi fisik dari lingkungan.

 

Menurut Pranoto (2005), daya saing industri jasa konstruksi di Indonesia masih tergolong rendah, dikarenakan adanya korupsi, kolusi dan nepotisme, monopoli dan praktek persaingan usaha yang tidak sehat. Menurut Trisnowardono (2006), kesadaran masyarakat akan manfaat dan pentingnya peran jasa konstruksi bagi kepentingannya masih perlu ditumbuhkembangkan. Menurut Kadin (2002), kondisi-kondisi yang diperlukan untuk mencapai industri konstruksi yang kuat dan tangguh, yaitu:

  • tersedianya tenaga manajemen dan tenaga ahli yang profesional dalam jumlah yang cukup;
  • peralatan konstruksi harus diperoleh dengan mudah dan kompetitif;
  • sistem informasi industri jasa konstruksi yang tepat dan terbuka mulai dari konsepsi proyek sampai saat-saat pelelangan;
  • pengenalan terhadap metode-metode konstruksi yang mutakhir dan efisien sehingga dapat unggul dalam pelelangan internasional.

Menurut Surat Keputusan LPJK Nomer 11a Tahun 2008, karakteristik jasa pelaksana pekerjaan konstruksi berkaitan dengan kualifikasi bentuk badan usaha. Menurut Christiawan (2014), kualifikasi merupakan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat/ kedalaman/ kompetensi dan kemampuan usaha yang dijalankan dan dapat dihitung dari beberapa aspek yaitu:

  1. Sumber Daya Manusia Sumber daya manusia merupakan kualifikasi usaha berdasarkan potensi dan kemampuan tenaga kerja sebagai keunggulan kompetitif dalam melakukan pengelolaan usaha. Sumber daya manusia yang digunakan harus memiliki kualifikasi dan klasifikasi yang sesuai seperti pendidikan, keterampilan kerja, keahlian kerja serta pengalaman kerja.
  2. Kekayaan bersih Kekayaan bersih merupakan kemampuan modal keuangan yang digunakan untuk membiayai pengelolaan perusahaan dan pelaksanaan pekerjaan, serta dapat juga digunakan sebagai penilaian atas kemampuan badan usaha dalam menetapkan kualifikasi perusahaan.
  3. Kemampuan Menangani Paket Pekerjaan Kemampuan menangani paket pekerjaan merupakan batasan kompetensi perusahaan berdasarkan pengalaman yang dimiliki dalam menangani paket pekerjaan dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir (Peraturan Lembaga LPJK No.10, 2014). Pengalaman tersebut dapat juga dilihat dari nilai minimum kumulatif pekerjaan yang diselesaikan dan jumlah paket pekerjaan yang dapat ditangani pada kualifikasi sebelumnya selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir.
  4. Peralatan Peralatan pada dasarnya merupakan teknologi yang digunakan sebagai sarana pendukung dalam pelaksanaan operasional pekerjaan.

Kriteria dalam penggunaan teknologi pada pelaksanaan pekerjaan ditentukan berdasarkan besaran biaya dan volume pekerjaan. Badan usaha perseorangan/ kontraktor kecil dapat melaksanakan pekerjaan dengan kriteria teknologi sederhana mencakup pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan alat kerja sederhana dan tidak menggunakan tenaga ahli. Badan usaha kontraktor menengah dapat melaksanakan pekerjaan dengan kriteria teknologi madya mencakup pelaksanaan pekerjaan yang menggunakan sedikit peralatan berat dan memerlukan sedikit tenaga ahli. Dalam Peraturan Lembaga LPJK No.11a Tahun 2008 Pasal 14, disebutkan bahwa Badan Usaha dengan kualifikasi Gred 2, Gred 3, dan Gred 4 (kontraktor kualifikasi kecil dan menengah) dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi dengan kriteria resiko kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil. Kriteria resiko kecil adalah mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dan pemanfaatan bangunan konstruksinya tidak membahayakan keselamatan umum dan harta benda. Berteknologi sederhana dimaksudkan adalah pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya menggunakan alat kerja sederhana dan tidak memerlukan tenaga ahli.

         Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat (Hasibuan, 2019). Manajemen sumber daya manusia adalah proses untuk memperoleh, melatih, menilai, dan mengompensasi karyawan dan untuk mengurus relasi tenaga kerja, kesehatan dan keselamatan, serta hal-hal yang berhubungan dengan keadilan (Desseler, 2015). Berdasarkan beberapa pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia diatas maka dapat dilihat bahwa Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu penerapan fungsi-fungsi perencanaan, pengelolaan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya manusia yang ada di dalam perusahaan dan fungsi tersebut digunakan untuk melaksanakan tindak pengadaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia.

Sutrisno (2015) mengungkapkan beberapa tujuan Manajemen Sumber Daya Manusia antara lain:

  1. Memberi pertimbangan manajemen dalam membuat kebijakan SDM untuk memastikan bahwa organisasi memiliki pekerja yang bermotivasi dan berkinerja yang tinggi, memiliki pekerja yang selalu siap mengatasi perubahan dan memenuhi kewajiban pekerjaan secara legal.
  2. Mengimplementasikan dan menjaga semua kebijakan dan prosedur SDM yang memungkinkan organisasi mampu mencapai tujuannya.
  3. Membantu dalam pengembangan arah keseluruhan organisasi dan strategi, khususnya yang berkaitan dengan implikasi SDM.
  4. Memberi dukungan dan kondisi yang akan membantu manajer lini mencapai tujuannya.
  5. Menangani berbagai krisis dan situasi sulit dalam hubungan antar pekerja untuk meyakinkan bahwa mereka tidak menghambat organisasi dalam mencapai tujuannya.
  6. Menyediakan media komunikasi antara pekerja dan manajemen organisasi.
  7. Bertindak sebagai pemelihara standar organisasional dan nilai dalam manajemen SDM.

 

Hasibuan (2019) mengungkapkan beberapa fungsi dari Manajemen Sumber Daya Manusia yang meliputi:

  1. Perencanaan (human resources planning), yaitu merencanakan tenaga kerja secara efektif serta efisien agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam membantu terwujudnya tujuan.
  2. Pengorganisasian, yaitu kegiatan untuk mengorganisasi semua karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bagan organisasi (organization chart).
  3. Pengarahan (directing), yaitu kegiatan mengarahkan semua karyawan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif serta efisien dalam membantu tercapainya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat.
  4. Pengendalian (controlling), yaitu kegiatan mengendalikan semua karyawan, agar mentaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan
  5. Pengadaan (procurement), yaitu proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan.
  6. Pengembangan (development), yaitu proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan.
  7. Kompensasi (compensation), yaitu pemberian balas jasa langsung (direct) dan tidak langsung (indirect), uang atau barang kepada karyawan sebagai imbalan jasa yang diberikan kepada perusahaan.
  8. Pengintegrasian (integration), yaitu kegiatan untuk mempersatukan kepentingan perusahaan dan kebutuhan karyawan, agar tercipta kerja sama yang serasi dan saling menguntungkan
  9. Pemeliharaan (maintenance), yaitu kegiatan untuk memlihara atau meningkatkan kondisi fisik, mental, dan loyalitas karyawan, agar mereka tetap mau bekerja sama sampai pensiun.
  10. Kedisiplinan, yaitu fungsi MSDM yang terpenting dan kunci terwujudnya tujuan karena tanpa disiplin yang baik sulit terwujud tujuan yang maksimal.
  11. Pemberhentian (separation), yaitu putusnya hubungan kerja seseorang dari Pemberhentian ini disebabkan oleh keinginan karyawan, keinginan perusahaan, kontrak kerja berakhir, pensiun, dan sebab-sebab lainnya.

 

Dessler (2015) mengungkapkan beberapa aktivitas pokok fungsi manajemen SDM dalam meningkatkan kinerja organisasi yaitu:

  1. Rekrutmen dan seleksi.

Rekrutmen sebagai proses identifikasi dan perekrutan kandidat terbaik yang memiliki kualitas terbaik dari dalam maupun luar organisasi pada waktu yang tepat dan biaya yang efektif. Sedangkan seleksi adalah proses mengurangi jumlah dan memilih di antara individu yang memiliki kualifikasi yang relevan. Rekrutmen merupakan salah satu fungsi dari manajemen SDM yang dapat membantu manajer dalam menjaring dan menyeleksi kandidat terbaik yang mengarah pada peningkatan kinerja organisasi. Selain itu, perencanaan rekrutmen dan seleksi yang baik akan berdampak pada fungsi manajemen SDM lainnya.

  1. Penilaian kinerja

Penilaian kinerja adalah penilaian terhadap seberapa jauh karyawan telah mengerjakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan organisasi kepadanya berupa penilaian relatif terhadap kinerja saat ini dan masa lalu terhadap standar kinerja karyawan. Penilaian kinerja terhadap karyawan dilakukan untuk menentukan target individual, pemantauan terhadap perkembangan berdasarkan target yang telah ditentukan serta menjadi dasar dalam melakukan identifikasi tentang kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan.

  1. Kompensasi

Kompensasi merupakan imbal balik yang diterima karyawan sebagai penukar dari kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Kompensasi perlu diberikan sebagai bentuk penghargaan agar karyawan merasa lebih dihargai dan disesuaikan dengan keterampilan, kemampuan serta kontribusinya terhadap perusahaan. Kompensasi bagi karyawan tidak hanya berbentuk finansial tetapi juga dalam bentuk nonfinansial. Kompensasi dapat memotivasi karyawan agar bekerja kera untuk mencapai produktivitas yang tinggi sehingga membantu perusahaan untuk mencapai tujuannya (Sunyoto 2015).

  1. Pelatihan dan pengembangan

Pelatihan merupakan proses internalisasi dari sumber kepada penerima berupa pengetahuan, keterampilan, serta sikap dan perilaku yang berguna bagi pengembangan individu baik pribadi maupun lingkungan kerja agar sesuai standar yang diharapkap (Maarif & Kartika, 2014). Pengembangan adalah peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan pada masa yang akan datang melalui kegiatan lain secara terintegrasi yang bertujuan untuk mengubah perilaku kerja (Sunyoto 2015). Berdasarkan definisi tersebut, perbedaan antara pelatihan dan pengembangan adalah pelatihan lebih berorientasi pada kondisi sekarang sedangkan pengembangan lebih berorientasi pada perspektif masa depan. Melalui pelatihan dan pengembangan diharapkan produktivitas pegawai akan meningkat sehingga berimbas terhadap peningkatan kinerja organisasi.

 

Adapun prosedur tata cara perencanaan SDM seperti yang diungkapkan oleh Hasibuan (2019) adalah sebagai berikut:

  1. Menetapkan secara jelas kualitas dan kuantitas SDM yang dibutuhkan
  2. Mengumpulkan data dan informasi tentang SDM
  3. Mengelompokan data dan informasi serta menganalisisnya
  4. Menetapkan beberapa alternatif
  5. Memilih yang terbaik dan alternatif yang ada menjadi rencana
  6. Menginformasikan rencana kepada para karyawan untuk direalisasikan

 

Lebih lanjut, Hasibuan (2019) mengungkapkan beberapa kendala yang dihadapi dalam Perencanaan SDM.  Kendala tersebut meliputi:

  1. Standar Kemampuan SDM.

Standar kemampuan SDM yang pasti dan akurat belum ada, akibatnya informasi kemampuan SDM hanya berdasarkan ramalan-ramalan (prediction) saja yang sifatnya objektif. Hal ini menjadi kendala yang serius dalam Perencanaan Sumber Daya Manusia (PSDM) untuk menghitung potensi SDM secara pasti, seperti informasi energi mesin. Jadi, PSDM di bidang kemampuannya sulit sekali, sehingga PSDM yang baik dan benar menghadapi kendala.

  1. Manusia (SDM) Makhluk Hidup.

Manusia sebagai makhluk hidup tidak dapat dikuasai sepenuhnya seperti mesin. Hal ini menjadi kendala PSDM, karena itu sulit untuk memperhitungkan segala sesuatunya dalam rencana. Misalnya, ia mampu tetapi kurang mau melepaskan kemampuannya.

  1. Situasi SDM

Persediaan, mutu, dan penyebaran penduduk yang kurang mendukung kebutuhan SDM perusahaan. Hal ini menjadi kendala proses perencanaan sumber daya manusia yang baik dan benar.

  1. Kebijaksanaan Perburuhaan Pemerintah.

Kebijaksanaan perburuhan pemerintah, seperti kompensasi, jenis kelamin, WNA, dan kendala lain dalam PSDM untuk membuat rencana yang baik dan tepat.

Manajemen Strategi

Manajemen strategik meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi (perencanaan strategic atau perencanaan jangka panjang), evaluasi dan pengendalian (Umar,2010). Manajemen strategi di definisikan sebagai serangkaian keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan implementasi rencana yang dirancang untuk meraih tujuan suatu perusahaan. (Pearce and Robinson, 2011). Menurut Rangkuti (2015) strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tidak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya. Strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, perencanaan strategi hampir selalu dimulai dari apa yang terjadi terjadinya kecepatan inovasi pasar baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies). Perusahaan perlu mencari kompetensi inti di dalam bisnis yang dilakukan.

Rangkuti (2015) mengungkapkan strategi yang dapat dikelompokkan berdasarkan tiga tipe strategi, yaitu strategi manajemen, strategi investasi dan strategi bisnis.

  1. Strategi Manajemen. Strategi manajemen meliputi strategi yang dapat dilakukan oleh manajemen dengan orientasi pengembangan strategi secara makro. Misalnya, strategi pengembangan produk, strategi penetapan harga, strategi akuisisi, strategi pengembangan pasar, strategi mengenai keuangan dan sebagainya.
  2. Strategi Investasi. Strategi ini merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi. Misalnya, apakah perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif atau berusaha mengadakan penetrasi pasar, strategi bertahan, strategi pembangunan kembali suatu divisi baru atau strategi divestasi dan sebagainya
  3. Strategi Bisnis Strategi bisnis ini sering juga disebut strategi bisnis secara fungsional karena strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen, misalnya strategi pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi, strategi organisasi dan strategi-strategi yang berhubungan dengan keuangan.

Pearce dan Robinson (2011) mengungkapkan proses manajemen strategi mengandung sembilan tugas penting yaitu:

  1. Merumuskan misi perusahaan, meliputi rumusan umum tentang maksud keberadaan (purpose), fllosofi (phylosophy), dan tujuan (goal)
  2. Mengembangkan profil perusahaan yang mencerminkan kondisi intern dan kapabilitasnya,
  3. Menilai lingkungan ekstem perusahaan, meliputi baik pesaing maupun faktor-faktor kontekstual umum,
  4. Menganalisis opsi pemsahaan dengan mencocokkan sumber dayanya dengan lingkungan ekstem,
  5. Mengjdentifikasi opsi yang paling dikehendaki dengan mengevaluasi setiap opsi yang ada berdasarkan misi perusahaan,
  6. Memilih seperangkat sasaran jangka panjang dan strategi umum (grand strategy) yang akan mencapai pilihan yang paling dikehendaki,
  7. Mengembangkan sasaran tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai dengan sasaran jangka panjang dan strategi umum yang dipilih,
  8. Mengimplementasikan pilihan strategik dengan mengalokasikan sumber daya anggaran yang menekankan pada kesesuaian antara tugas, SDM, Stnjktur, teknologi, dan sistem imbalan,
  9. Mengevaluasi keberhasilan proses strategik sebagai masukan bagi pengambilan keputusan yang akan datang.

 

Bryson (2007) menjelaskan bahwa pada perencanaan strategis terdapat delapan langkah yang dapat membantu organisasi dalam berpikir dan bertindak secara strategis. Langkah-langkah tersebut adalah:

  1. Memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis. Tujuan dari proses awal perencanaan strategis adalah untuk menegosiasikan kesepakatan dengan pembuat keputusan kunci, baik di tingkat internal maupun eksternal. Dorongan dan komitmen awal ini sangat penting bagi suatu perencana strategi yang sukses.
  2. Mengidentifikasikan mandat organisasi. Mandat merupakan sesuatu yang perlu dilakukan, yang lebih terfokus pada fungsi/ tugas dan kewajiban organisasi, sehingga tujuan langkah kedua kedua ini adalah mengenali dan memperjelas makna dan sifat mandat yang diemban organisasi, baik formal maupun informal.
  3. Memperjelas misi dan nilai-nilai organisasi. Misi memberikan pemahaman mengenai tujuan organisasi atau mengapa organisasi harus melakukan dan apa yang dilakukan.
  4. Menilai lingkungan eksternal. Hal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasikan peluang dan ancaman yang dihadapi organisasi. Peluang dan ancaman dapat diidentifikasi dengan memantau berbagai kekuatan dan kecenderungan politik, ekonomi, sosial, dan teknologi.
  5. Menilai lingkungan internal. Hal ini dimaksudkan untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan yang dihadapi organisasi. Langkah ini dapat dilakukan dengan memonitor kondisi sumber daya yang dimiliki (input), strategi mana yang digunakan sekarang (proses), dan bagaimana kinerja pegawai (output).
  6. Mengidentifikasikan isu strategis yang dihadapi organisasi. Hal ini berarti suatu pernyataan mengenai permasalahan strategis harus memuat tiga elemen yaitu metode pengungkapan yang sesingkat mungkin, pentabulasian faktor-faktor penyebab permasalahan strategis, dan penentuan konsekuensi kegagalan dalam mengatasi permasalahan strategis tersebut.
  7. Merumuskan strategi untuk mengelola isu. Hal ini berarti perancangan strategi dapat digunakan dalam mengatasi permasalahan strategis yang dihadapi. Sebuah strategi yang efektif harus memenuhi beberapa kriteria berikut: secara teknis dapat dilaksanakan, secara politis dapat diterima, dan strategi tersebut harus terkait dengan permasalahan yang akan diatasi
  8. Menciptakan visi organisasi yang efektif bagi masa depan. Organisasi mengemban deskripsi mengenai bagaimana seharusnya organisasi itu sehingga berhasil mengimplementasikan strateginya dan mencapai seluruh potensinya.

 

Thompson & Stricland (1998) menjelaskan hirarki manajemen strategi yang teridiri atas:

  1. Corporate Strategy, atau strategi korporat merupakan strategi perusahaan yang dikhususkan pada beragam bisnis atau sekumpulan bisnis.
  2. Business Strategy, atau strategi bisnis dan biasanya disebut sebagai strategi kompetitif karena selain sebagai wujud strategi perusahaan dengan lini bisnis tunggal, juga berhubungan dengan produk atau jasa di pasar.
  3. Functional Strategy, atau strategi fungsional yang merupakan strategi yang berkaitan dengan intrepretasi peran dari fungsi atau departemen dalam menerapkan strategi bisnis atau strategi korporat.
  4. Operating Strategy, atau strategi operasi yang merupakan strategi yang bersifat lebih terbatas, yaitu pada tingkatan unit operasional dan untuk menangani tugas operasional harian dari strategi, sehingga lebih bersifat berkelanjutan.

Gambar 2.1. Piramida Strategi

Sumber: Thompson & Stricland (1998)

 

Adapun Rangkuti (2015) mengungkapkan pada umumnya perusahaan mempunyai tiga level atau tiga tingkatan strategi yaitu:

  1. Strategi Korporasi. Strategi ini menggambarkan arah perusahaan secara keseluruhan mengenai sikap perusahaan secara umum terhadap arah pertumbuhan dan manajemen berbagai bisnis dan lini produk untuk mencapai keseimbangan portofolio produk dan jasa.
  2. Strategi Unit Bisnis. Strategi ini biasa dikembangkan pada level divisi dan menekankan pada perbaikan posisi persaingan produk barang atau jasa perusahaan dalam industrinya atau segmen pasar yang dilayani oleh divisi tersebut. Strategi bisnis yang diimplementasikan biasanya merupakan salah satu strategi overall cost leadership, atau diferensiasi.
  3. Strategi fungsional. Strategi ini menekankan terutama pada pemaksimal sumber daya produktivitas. Dalam batasan oleh perusahaan dan strategi bisnis yang berada disekitar mereka, departemen fungsional seperti fungsi-fungsi pemasaran, SDM, keuangan, Produk-Operasi, strategi untuk mengumpulkan bersama-sama berbagai aktivitas dan kompetensi mereka guna meningkatkan kinerja perusahaan.

AMOS Structural Equation Modelling (SEM)

Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan analisis Structural Equation Modelling (SEM) dengan bantuan program AMOS. SEM merupakan sebuah teknik multivariate yang mengkombinasikan aspek analisis faktor dan regresi berganda yang memungkinkan peneliti dapat menguji secara simultan rangkaian dari hubungan ketergantungan yang saling terkait di antara variabel dan konstruk laten yang diukur dan juga beberapa konstruk laten (Hair dkk., 2018). Pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan strategi konfirmasi model, dikarenakan pada penelitian ini peneliti hanya memiliki satu model yang terdiri dari beberapa hubungan antar variabel.

Pada penggunaan SEM perlu untuk mengukur goodness of fit. Goodness of fit memungkinkan peneliti mendapatkan suatu penerimaan mengenai model yang diusulkan (Hair dkk., 2018 :667). Ukuran yang digunakan dalam mengukur goodness of fit dan indeks statistik yang digunakan dalam penelitian ini.

  1. Absolute fit measure, yaitu mengukur tingkat model secara keseluruhan dengan memprediksi matriks kovarian. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan dengan indeks statistik chi-square, p-value, Normed Chi-square (CMIN/DF), Goodness of Fit Index (GFI), Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA).
  2. Incremental fit measure, yaitu membandingkan antara model yang diajukan dan model dasar, pengujiannya menggunakan indeks statistik Tucker Lewis Index (TLI) dan Comparative Fit Index (CFI).
  3. Pursimony fit measures, yaitu menghubungkan tingkat goodness of fit model dengan jumlah koefisien yang diestimasi, pengujiannya menggunakan AGFI.

Uji Realibilitas

 

Reliabilitas berkaitan dengan akurasi dan presisi dari sebuah prosedur pengukuran (Cooper dan Schidler, 2014). Keandalan (reliability) suatu pengukuran menunjukkan sejauh mana pengukuran tersebut tanpa bias (bebas kesalahan) dan karena itu menjamin pengukuran yang konsisten dari waktu ke waktu dan lintas beragam item dalam instrumen. Dengan kata lain, keandalan suatu pengukuran merupakan indikasi mengenai stabilitas dan konsistensi yang mana instrumen mengukur konsep dan membantu menilai “ketepatan” sebuah pengukuran (Sekaran dan Bougie, 2013). Indikator pengukuran reliabilitas menurut Sekaran dan Bougie (2013: 312) yang membagi tingkatan reliabilitas dengan kriteria sebagai berikut : Jika alpha atau r hitung:

  1. 0,8-1,0= Reliabilitas baik
  2. 0,6-0,799 = Reliabilitas diterima
  3. kurang dari 0,6= Reliabilitas kurang baik

Uji Validitas

 

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) uji validitas, yaitu validitas isi yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana instrumen penelitian dapat mencakup pertanyaan penyelidikan yang memadai sebagai panduan ketika melakukan penelitian dan validitas konstruk yang digunakan untuk menguji instrumen penelitian berdasarkan teori dan instrumen pengukuran yang digunakan (Cooper dan Schindler, 2014:257-259)

Untuk melihat keterkaitan pada validitas konverjen, digunakan analisis faktor. Analisis faktor digunakan untuk penelitian awal di mana faktor-faktor yang mempengaruhi suatu variabel belum diidentifikasikan secara baik (penelitian eksplanatori).  Analisis faktor ada dua jenis, yaitu EFA (exploratory factor analysis) dan CFA (confirmatory factor analysis).

Penelitian ini menggunakan CFA untuk menunjukkan keterkaitan antara variabel. Item yang digunakan dalam penelitian adalah yang mempunyai nilai factor loading ≥ 0,5. Factor loading adalah korelasi item-item pertanyaan dengan konstruk yang diukur. Menurut Hair dkk (2018) factor loading ≥ 0,3 telah memenuhi level minimal, namun sangat disarankan besarnya nilai loading ± 0,4. Jika loading suatu item pertanyaan mencapai ≥ 0,5 maka item tersebut sangat penting dalam menginterprestasikan konstruk yang diukurnya

Dimensi Dalam Intensi Pembelian

Teori perilaku terencana merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen (2005) yang merupakan penyempurnaan dari reason action theory.  Fokus utama dari teori perilaku terencana   adalah intensi individu untuk melakukan perilaku tertentu. Teori perilaku terencana didasarkan pada asumsi bahwa manusia biasanya berperilaku dengan cara yang bijaksana, seseorang akan mempertimbangkan informasi yang tersedia, baik secara implisit maupun eksplisit untuk mempertimbangkan dampak dari perilaku yang dilakukan. Menurut teori perilaku terencana, intensi merupakan fungsi dari 3 determinan dasar yang tergambar dalam bagan dibawah ini:

 

Sikap terhadap perilaku
Norma Subjektif
Kontrol Perilaku
Intensi
Perilaku

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari bagan diatas dapat dilihat bahwa terdapat 3 determinan intensi berperilaku dari Ajzen (2005) yang dapat dijadikan sebagai aspek intensi membeli, yaitu sebagai berikut:

  1. Sikap konsumen terhadap perilaku membeli

Evaluasi seseorang tentang suatu benda berasal dari keyakinan orang tersebut tentang benda itu. Menurut teori perilaku berencana, sikap seseorang terhadap perilaku ditentukan oleh keyakinan tentang konsekuensi dari perilaku tersebut dan evaluasi dari hasil terkait dengan perilaku. Seseorang yang yakin bahwa sebuah tingkah laku dapat menghasilkan outcome yang positif, maka individu tersebut akan memiliki sikap yang positif, begitu juga sebaliknya. Sehingga apabila individu yakin perilaku membeli yang dilakukan akan menghasilkan outcome yang positif, maka individu tersebut memiliki sikap yang positif terhadap perilaku membeli, begitupun sebaliknya saat individu yakin perilaku membeli yang dilakukan akan menghasilkan outcome yang negatif, maka individu tersebut memiliki sikap yang negatif terhadap perilaku membeli.

  1. Norma subjektif terhadap perilaku membeli

Norma subjektif diasumsikan sebagai fungsi dari keyakinan bahwa individu tertentu dari kelompok menyetujui atau menolak untuk melakukan suatu perilaku, atau bahwa referent sosial sendiri terlibat atau tidak terlibat di dalamnya. Aspek ini berkenaan dengan harapanharapan yang berasal dari referent atau orang dan kelompok yang berpengaruh bagi individu (significant others) seperti orang tua, pasangan, teman dekat, rekan kerja atau lainnya, tergantung pada perilaku yang terlibat. Individu yang yakin bahwa kebanyakan referent akan menyetujui dirinya menampilkan perilaku membeli, dan adanya motivasi untuk melakukan perilaku membeli pada suatu norma subjektif produk, maka hal ini akan menyebabkan individu tersebut memiliki yang menempatkan tekanan pada dirinya untuk melakukan pembelian terhadap suatu produk.

  1. Kontrol perilaku terhadap perilaku membeli

Kontrol perilaku merupakan keyakinan tentang ada atau tidaknya faktor-faktor yang memfasilitasi dan menghalangi individu untuk melakukan suatu perilaku. Dalam hal ini, contoh dari faktor-faktor yang memfasilitasi adalah misalnya adanya uang yang dapat digunakan individu untuk membeli suatu produk. Contoh lainnya adalah adanya transportasi dan waktu yang memungkinkan individu untuk membeli suatu produk. Contoh faktor-faktor yang menghalangi individu untuk membeli suatu produk adalah tidak adanya dana, waktu dan habisnya suatu produk yang ingin dibeli seseorang

  1. Tinjauan Pustaka

Kim et al. (2017) dalam penelitian Practitioners’ celebrity endorser selection criteria in South Korea: an empirical analysis using the Analytic Hierarchy Process. Penelitian ini menganalisis bagaimana klien dan biro iklan di Korea memprioritaskan kriteria pemilihan selebriti secara berbeda. Tanggapan dari 50 eksekutif sisi klien dan 50 eksekutif sisi agensi di Korea dianalisis menggunakan Proses Hirarki Analitik. Hasil menunjukkan bahwa faktor ‘Pencocokan’ yang berpusat pada merek dianggap paling penting oleh klien dan agensi tetapi faktor ‘Popularitas’ yang berpusat pada selebritas diberi peringkat yang cukup berbeda (yaitu kedua oleh agensi dan keempat oleh klien, dari lima faktor). Faktor-faktor lain (yaitu Ketersediaan dan Potensi Risiko) diberi peringkat yang sama. Temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa agensi iklan dan klien Korea menempatkan bobot yang berbeda pada kriteria pemilihan selebriti endorser. Temuan ini sangat berharga bagi pengiklan nasional dan internasional yang sedang mempertimbangkan tentang dukungan selebriti untuk pasar Korea.

Osei-Frimpong, Donkor & Owusu-Frimpong (2019) dalam penelitian The Impact of Celebrity Endorsement on Consumer Purchase Intention: An Emerging Market Perspective. Penelitian ini menganalisis dampak dukungan selebriti dan efek moderasi dari publisitas negatif terhadap niat atau sikap membeli konsumen di pasar yang sedang berkembang. Menggunakan desain penelitian kuantitatif, 500 responden disurvei menggunakan kuesioner terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa celebrity endorser yang memiliki atribut seperti daya tarik, kepercayaan, dan keakraban berpengaruh positif terhadap persepsi konsumen terhadap kualitas, niat beli, dan loyalitas merek. Namun, publisitas negatif selebriti endorser tidak memiliki efek moderasi pada niat beli konsumen. Artikel ini memberikan implikasi teoretis dan praktis utama bagi para peneliti dan praktisi tentang penggunaan endorser selebriti

Mookda et al. (2020) dalam penelitian The Effect of Celebrity Endorsement on Consumer Purchase Intention: The Mediating Role of Brand Loyalty. Penelitian ini meneliti tiga dimensi dukungan selebriti, termasuk kepercayaan, keahlian dan daya tarik, dengan peran mediasi loyalitas merek sebagai prediktor niat beli konsumen. Untuk ini, kami mengeksplorasi hubungan di antara variabel-variabel ini untuk menguji model konseptual yang dikembangkan menggunakan pengetahuan yang ada yang tersedia dalam penelitian akademis tentang topik ini. Temuan dari survei terhadap 351 responden mengadvokasi bahwa kredibilitas selebriti adalah kunci yang sangat kuat untuk meningkatkan niat beli merek seluler.

Ha & Lam (2017) dalam penelitian The Effects of Celebrity Endorsement on Customer’s Attitude toward Brand and Purchase Intention. Penelitian ini menganalisis pengaruh dukungan selebriti terhadap sikap pelanggan terhadap merek serta pengaruh sikap pelanggan terhadap merek terhadap niat beli pelanggan di Vietnam. Sebuah survei dilakukan dengan 306 individu di Vietnam. Setelah dilakukan explanatory factor analysis (EFA), dan analisis regresi multivariabel, hasilnya menunjukkan bahwa sikap pelanggan terhadap merek dipengaruhi secara positif oleh 03 faktor: kesesuaian kecocokan selebriti dengan merek/produk, kepercayaan selebriti, dan keahlian selebriti. Sikap terhadap merek juga memiliki dampak positif terhadap niat beli pelanggan.

Hassan & Jamil (2014) dalam penelitian Influence of celebrity endorsement on consumer purchase intention for existing products: A comparative study. Dukungan selebriti adalah fokus utama penelitian di mana selebriti Pakistan dan India dengan atribut mereka digunakan untuk efek dukungan mereka pada niat beli. Sampel sebanyak 300 diambil untuk menilai kontras antara efek dukungan selebriti India dan Pakistan pada niat beli di Pakistan. Merek serupa dan kompetitif dipilih yang didukung oleh Selebriti Pakistan dan India secara terpisah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa endorsement melalui selebriti lokal dan India memiliki pengaruh yang serupa dan tidak terlalu signifikan terhadap niat beli di Pakistan, tanpa perbedaan yang besar berdasarkan negara asal selebriti. Dalam studi hubungan selebriti konsumen dinilai dan menegaskan bahwa atribut selebriti (Lokal atau India) tidak terlalu penting untuk niat membeli untuk produk yang ada tetapi kualitas, citra merek dan loyalitas merek adalah faktor kunci untuk niat membeli.

 

Intensi Pembelian

Menurut Ajzen (2005), intensi dapat dijelaskan melalui teori perilaku terencana yang merupakan pengembangan dari teori tindakan beralasan. Intensi merefleksikan kesediaan individu untuk mencoba melakukan suatu perilaku tertentu. Intensi memiliki korelasi yang tinggi dengan perilaku, oleh karena itu dapat digunakan untuk meramalkan perilaku. Berdasarkan uraian di atas, maka intensi adalah suatu kecenderungan individu untuk melakukan suatu perilaku tertentu

Menurut Kotler dan Keller (2012), minat beli adalah suatu keinginan yang muncul dari dalam diri seorang atau yang diberikan dari seorang pencetus dalam keputusan pembelian, dimana orang tersebut yang pertama kali mengusulkan gagasan kepada orang lain untuk membeli suatu produk atau jasa. Minat beli merupakan keinginan yang muncul dalam diri konsumen terhadap suatu produk sebagai dampak dari suatu proses pengamatan dan pembelajaran konsumen atau individu tersebut terhadap suatu produk.

Assael (2012) mendefinisikan intensi membeli sebagai kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan konsumen melakukan pembelian. Howard dan Sheth (2009) mendefinisikan intensi membeli sebagai kemungkinan seorang konsumen berencana membeli produk tertentu pada jangka waktu tertentu dan hal itu terjadi setelah konsumen menyimpan informasi yang relevan untuk menentukan keputusan membeli.

Loyalitas Merek

Banyak literatur yang menyampaikan bahwa loyalitas pelanggan sama halnya dengan loyalitas  merek (Rowley dan Dawes 1999). Dharmmesta (1999) menunjukkan bahwa merek sering dipandang sebagai objek yang loyal, mengingat itu mewakili produk atau identitas perusahaan mudah dikenali oleh pelanggan. Secara umum, ada tiga pendekatan khusus untuk mengukur loyalitas yaitu melalui pengukuran perilaku, pengukuran sikap, dan pengukuran komposit. Dimana pengukuran perilaku mempertimbangkan pembelian yang konsisten dan berulang dapat dianggap sebagai bagian dari loyalitas merek.  Namun demikian pengukuran melalui pembelian berulang ternyata bertentangan dengan pemikiran bahwa   pembelian berulang tidak tentu hasil dari komitmen psikologis terhadap merek (TePeci 1999 sebagaimana dikutip oleh Bowen dan Chen 2001). Sementara itu, pengukuran sikap menggunakan data sikap untuk mencerminkan emosi dan keterikatan psikologis yang melekat pada kesetiaan. Pengukuran sikap berkaitan dengan rasa loyalitas, keterlibatan, dan kesetiaan (Bowen dan Chen 2001).

Afiliasi yang tinggi dengan suatu merek dikenal sebagai loyalitas merek (Naghibi & Sadeghi, 2011). Keinginan pelanggan untuk membeli Kembali produk lagi dan lagi adalah loyalitas merek, meskipun merek pesaing mungkin juga tersedia (Rajagopal, 2010). Tapi aspek ini perilaku konsumen sangat berbeda dalam budaya yang berbeda, beberapa masyarakat lebih sadar merek daripada yang lain (Mooij & Hofstede, 2011). Menurut Tong & Hawley (2009) inti dari ekuitas merek adalah loyalitas merek. Padahal, dalam sebuah penelitian Kim dkk., (2008) mengklaim bahwa loyalitas merek seperti dedikasi yang dipegang teguh untuk mendapatkan atau menggunakan produk atau layanan yang disukai lagi dan lagi di waktu-waktu yang akan datang. Keputusan pembelian konsumen terhadap produk yang sama sebagian besar dipengaruhi oleh loyalitas konsumen tersebut merek tertentu (Wahid dkk., 2011). Ling dkk.,., (2014) menyatakan bahwa Loyalitas mensyaratkan bahwa pelanggan setia mungkin ingin menerima harga apapun yang diberikan oleh merek tersebut dan mengandung biaya peralihan menara ke merek lain. Jadi untuk meningkatkan ekuitas merek, maka harus meningkatkan Loyalitas (Mishra & Datta, 2011)

Pengukuran Persepsi Konsumen Mengenai Kualitas

Berdasarkan uraian dalam pengertian konsumen mengenai kualitas menunjukkan posisi penting dalam penelitian perilaku konsumen. Namun demikian pengukuran persepsi konsumen mengenai kualitas sendiri masih sangat perlu dikembangkan. Hal ini mengingat perkembangan perilaku konsumen serta perkembangan produksi barang dan jasa yang terus mengalami perubahan.  Hal inilah yang kemudian menjadikan mengapa konstruksi persepsi konsumen mengenai kualitas sangat  sulit dipahami serta sering disalahartikan sebagai kata sifat yang tidak tepat seperti “kebaikan, atau kemewahan, atau kilau, atau bobot” (Crosby 1979). Dalam hal lain, indikator kualitas jaringan termasuk akses jaringan, akses layanan, integritas layanan, jangkauan, dan tidak ada penurunan panggilan merupakan aspek penting yang mempengaruhi  persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan telepon seluler (Sutherland, 2007). Karena konstruk persepsi konsumen mengenai kualitas yang  sulit, maka peneliti sering bergantung pada ukuran laporan diri unidimensional untuk menangkap konsep (McConnell 1968) dan dengan demikian harus mengasumsikan makna bersama di antara konsumen.

Pengertian Persepsi Konsumen Mengenai Kualitas

Persepsi konsumen mengenai kualitas menjadi dasar penting bagi perilaku konsumen untuk memilih suatu produk barang dan jasa (Bishop, 1984). Tsiotsou (2006) menunjukkan bahwa kualitas yang dirasakan memiliki menarik minat banyak praktisi pemasaran dan peneliti karena diyakini memiliki manfaat berpengaruh pada kinerja pemasaran. Aaker (1996) mengidentifikasi kualitas yang dirasakan sebagai salah satu dimensi ekuitas merek. Kualitas menjadi salah satu atribut merek yang dapat memengaruhi niat beli konsumen dan loyalitas merek (Olsen, 2002). Menurut Olsen (2002), persepsi kualitas mengarah pada kepuasan yang pada gilirannya mempengaruhi perilaku pembelian. Persepsi kualitas adalah dasar pendorong niat pembeli di berbagai kategori baik di pasar barang maupun jasa (Brady & Cronin, 2001). Antara lain, konsumen mungkin lebih memilih untuk membeli merek tertentu karena kualitas yang dirasakan dan bahwa mereka biasanya berkomitmen untuk membeli; mereka juga dapat merujuknya ke orang lain.

Secara khusus, kualitas yang dirasakan dapat didefinisikan sebagai penilaian pelanggan tentang produk keunggulan atau keunggulan keseluruhan (Zeithaml 1988). Zeithaml (1988) berpendapat bahwa ada dua bentuk kualitas: (1) kualitas objektif dan (2) kualitas yang dirasakan. Kualitas objektif mengacu pada keunggulan teknis yang sebenarnya atau keunggulan produk. Di dalam cara, kualitas objektif dapat diverifikasi menggunakan beberapa terukur yang telah ditentukan standar atau standar ideal. Maynes (1976) sebagai dikutip oleh Zeithaml (1988) mengklaim bahwa kualitas objektif tidak ada, dan bahwa semua evaluasi kualitas bersifat subjektif. Argumen ini mendukung bentuk kualitas kedua, kualitas yang dirasakan. Zeithaml (1988) mendefinisikan persepsi kualitas sebagai penilaian konsumen tentang keunggulan atau keunggulan produk secara keseluruhan

Pengertian Endorser Selebriti

Dalam pernyataan lain disebutkan bahwa selebriti telah didefinisikan sebagai seseorang yang “dikenal publik karena prestasinya” di area yang tidak terkait dengan kelas produk yang didukung” (Friedman et al., 1976).) Biasanya selebriti memiliki berbagai profesi, seperti atlet, aktor atau aktris, atau artis. Selebriti dianggap mampu menarik perhatian dalam sebuah iklan karena hobi atau daya tarik fisiknya (Erdogan, 2001). Diyakini bahwa keterikatan yang kuat pada seorang selebriti akan menarik dan memotivasi orang untuk mengikuti apa yang dilakukan selebriti tersebut (McCuthceon, Lange, and Houran, 2002). Sedangkan pengertian endorser  merupakan setiap individu yang menikmati pengakuan publik dan siapa yang menggunakan pengakuan ini atas nama konsumen baik dengan tampil dengannya dalam sebuah iklan” (McCracken, 1989).

Menurut Shimp (2014) endorser selebriti  adalah seorang aktor atau artis, entertainer atau atlet yang mana dikenal atau diketahui umum atas keberhasilannya dibidang masing-masing untuk mendukung sebuah produk yang di iklan di media-media, mulai dari media cetak, media sosial, maupun media televisi.  Menurut Roy (2016) bahwa endorser merupakan    bintang iklan untuk mempromosikan sebuah produk. Dalam membuat sebuah iklan yang dapat menarik khalayak banyak orang dibutuhkan sosok seorang figur sebagai penyokong dalam iklan agar dalam penyamapaian informasi produk yang diiklankannya dapat dengan mudah dipahami oleh khalayak yang biasanya dikenal dengan istilah endorser. Dalam pernyataan lain juga disebutkan bahwa endorser sering disebut sebagai “pesan langsung” yaitu seorang pengantar pesan atau pembicara yang mengantarkan pesan dan memperagakan sebuah produk ataupun jasa (Belch , 2009)

McCracken (1989) memiliki pendapat bahwa endorser selebriti membawa makna simbolis yang dapat langsung ditransfer kepada konsumen melalui proses endorsement. Dibuat berdasarkan ‘individu’ interpretasi citra publik selebriti. Makna ini pertama-tama dapat diteruskan ke produk yang didukung dan kemudian ditransfer ke konsumen. Pengertian endorser selebriti adalah kepribadian online dengan banyak pengikut, di satu atau lebih platform media sosial (misalnya, YouTube, Instagram, Snapchat, atau blog pribadi), yang memiliki pengaruh pada pengikut mereka (Agrawal 2016; Varsamis 2018).

Teori Kongruensi

Masing-masing individu memiliki gambaran tentang dirinya. Tindakan individu termasuk keputusan pembelian tergantung pada selfconcep individu tersebut. Persepsi mengenai diri sangat erat hubungannya dengan kepribadian, dimana orang cenderung membeli produk dan jasa serta menjadi pelanggan perusahaan ritel yang mempunyai citra atau “kepribadian” yang cocok dengan citra-diri mereka sendiri dan pada dasarnya, para konsumen berusaha menggambarkan diri mereka ke dalam berbagai pilihan merek (Schiffman dan Kanuk, 2007 ). Dengan kata lain, persepsi diri seorang konsumen menjadi salah satu dasar yang digunakan konsumen untuk menentukan seberapa cocok keribadian mereka dengan produk atau merek tertentu  (Sirgy dkk, 2009).

Dengan demikian, ada dua komponen yang membentuk kongruensi citra diri, yaitu citra merek dan citra diri. Menurut Kotler dan Keller (2012) citra merek merupakan“extrinsic properties of the products or service, including the ways in which the brand attempts to meet customer’s psychological or social needs.” Sedangkan citra diri atau konsep diri merupakan kepercayaan yang dipegang seseorang mengenai atributnya sendiri dan bagaimana ia mengevaluasi dirinya pada kualitas-kualitas tertentu (Solomon, 2009). Dengan demikian dalam teori kongruensi diri terdapat empat komponen yaitu kongruensi citra, kongruensi diri, kongruensi diri, dan kongruensi citra diri adalah konsep yang dapat dipertukarkan (Hosany dan Martin, 2012),. Sebagai contoh, Lee et al. (2009b) berpendapat bahwa “teori dis-identifikasi menunjukkan bahwa orang dapat mengembangkan konsep diri mereka dengan mengidentifikasi diri dengan merek yang dianggap tidak konsisten dengan citra mereka sendiri” (p. 174).

Sirgy (1982) mengidentifikasi empat motif konsep diri yaitu konsistensi diri, harga diri, konsistensi social dan persetujuan sosial. Empat motif ini berkorelasi dengan empat tipe kongruensi diri yaitu aktual, ideal, sosial dan ideal sosial. Kongrunesi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi nilai  perilaku pra konsumsi dan pasca konsumsi karena kongruensi diri akan mengarah pada kepuasan kebutuhan konsep diri yaitu kebutuhan akan konsistensi diri, harga diri dan kebutuhan akan konsistensi sosial serta persetujuan sosial. Kongruensi diri aktual adalah mekanisme bagi konsumen untuk merasakan kepuasan atas pemenuhan kebutuhan konsistensi diri misalkan kebutuhan untuk mengeksresikan diri melalui konsumsi brand tertentu. Serupa dengan itu, kongruensi diri juga adalah mekanisme bagi konsumen untuk merasakan kepuasan atas pemenuhan kebutuhan harga diri misalkan kebutuhan mengekspresikan diri melalui pengkonsumsian merek tertentu. Kongruensi diri sosial dimotivasi oleh kebutuhan konsistensi sosial, sebaliknya kongruensi diri ideal dimotivasi oleh kebutuhan akan persetujuan sosial.

Menurut Sirgy (2018) bahwa teori kongruitas diri menjadi lebih banyak diperlukan untk dikaji karena perilaku konsumen yang menjadi sangat terlibat dengan pembelian dan konsumsi barang atau layanan. Namun demikian, menurut Gorbaniuk & Kolańska (2016) merekomendasikan untuk melakukan kajian kongruensi dalam pendekatan penelitian yang berbeda.

 

Kinerja UMKM

Hasibuan (2002) menyatakan bahwa kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang atau organisasi dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Sedangkan menurut Veithzal Rivai (2005) dalam kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan kemungkinan, seperti hasil kerja, target, sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Pengertian lain disampaikan oleh Helfert (dalam Srimindarti, 2004) bahwa kinerja perusahaan adalah suatu tampilan keadaan secara utuh atas perusahaan selama periode waktu tertentu, merupakan hasil atau prestasi yang dipengaruhi oleh kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya-sumber daya yang dimiliki.

Dari beberapa pengertian mengenai kinerja dan UMKM di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja UMKM merupakan hasil kerja yang dicapai secara keseluruhan dan dibandingkan dengan hasil kerja, target, sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama pada sebuah entitas usaha dengan kriteria aset dan omzet yang telah ditentukan dalam undang-undang.

Kinerja adalah merujuk pada pencapaian atau prestasi dari perusahaan dalam waktu tertentu. Variabel dalam penelitian ini dikembangkan dari kinerja yang telah diteliti oleh Minuzu (2010). Adapun indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja adalah:

  • Pertumbuhan penjualan
  • Pertumbuhan modal
  • Penambahan tenaga kerja setiap tahun
  • Pertumbuhan pasar dan pemasaran
  • Pertumbuhan keuntungan / laba usaha

 

Kriteria UMKM

UMKM memiliki beberapa kriteria untuk masing-masing usaha yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah pada bab IV pasal 6, yaitu:

  • Kriteria Usaha Mikro
  1. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  2. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
  • Kriteria Usaha Kecil
  1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
  • Kriteria Usaha Menengah
    1. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
    2. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Definisi UMKM

Menurut UU RI No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pada bab I pasal 1, definisi UMKM adalah sebagai berikut:

  • Usaha Mikro

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

  • Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

 

 

  • Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Knowledge Creation

Menurut Ikujiro  Nonaka dan Takeuchi (1995), terdapat 4 model knowledge creation  yang sudah diidentifikasi yaitu Socialization, Externalization, Internalization  dan Combination (SECI).

  • Socialization adalah  proses  konversi  tacit  knowledge ke  tacit  know dilakukan dengan interaksi social atau berbagi pengalaman antara knowledge worker organisasi.
  • Eksternalization adalah proses konversi tacit knowledge menjadi explicit knowledge. Setelah menjadi  explicit,  knowledge mengkristal  dan  menjadi dasar  terbentuknya  knowledge baru.  Contoh  proses  ini  adalah  pembuatan produk  baru,  siklus  kontrol  kuali  Kunci  sukses  externalization  adalah urutan penggunaan metafora, analogi, dan model.
  • Combination merupakan proses konversi explicit knowledge menjadi explicit knowledge yang lebih komplek dan sistemat explicit knowledge dari dalam dan luar organisasi dikumpulkan dan dikombinasikan untuk membentuk knowledge baru yang  kemudian  didistribusikan  kepada  knowledge worker organisasi.  Hal  ini  bisa  difasilitasi  dengan  jaringan  komunikasi terkomputerisasi dan basis data yang besar. Combination bisa juga dilakukan dengan konsep rincian, merinci visi organisasi ke dalam konsep bisnis atau konsep produk.
  • Internalization adalah proses konversi explicit knowledge menjadi tacit knowledge. Melalui internalization explicit knowledge yang terbentuk didistribusikan ke seluruh organisasi dan diubah menjadi tacit knowledge oleh tiap-tiap individ Hal ini mirip dengan ‘belajar dari pengalaman’ (learning by   doing).   Explicit   knowledge   seperti   konsep   produk   atau   prosedur manufaktur harus diwujudkan melalui tindakan dan latihan.

Knowledge yang sudah ter-internalization dan menjadi tacit knowledge tiap- tiap  individu  merupakan  aset  yang berharga.  Tacit  knowledge yang  terkumpul dalam tiap-tiap  individu  kemudian  dapat membentuk lingkaran baru knowledge creation  ketika didistribusikan  melalui socialization.

Explicit dan Tacit Knowledge

Michael  Polanyi  (1966)  membagi  knowledge  kedalam  2  kategori  yaitu explicit dan tacit knowledge. Perbedaan dari kedua knowledge tersebut adalah :

  • Explicit knowledge adalah knowledge yang diungkapkan melalui bahasa formal  dan  sistematis  yang  didistribusikan  dalam  bentuk  data,  rumus- rumus  ilmiah,  spesifikasi,  manual,  dan  sebagainya.  Knowledge tipe  ini dapat   diproses,   disimpan   dan   didistribusikan   dengan   relatif   mudah. Pendapat   lain   muncul   dari   Nonaka   dan   Takaeuchi   (1995)   yang menyatakan bahwa explicit knowledge adalah knowledge yang siap diakses, telah  didokumentasikan   dalam   sumber  knowledge  formal  yang  telah diorganir dengan baik.
  • Tacit Knowledge adalah knowledge yang bersifat personal dan sulit untuk diformulasikan karena knowledge ini tersimpan dalam kepala pemiliknya.

Knowledge yang tidak terlihat karena keberadaanya yang tersebar dan embedded dalam berbagai bentuk seperti pengalaman  seseorang,  diskusi formal maupun informal, percakapan antar individu, dialog, intelejensi individu, mekanisme pengambilan keputusan dan pemikiran-pemikiran. Adapun karakteristik dari tacit knowledge menurut Polanyi (1966) adalah:

  1. Tidak dapat dibagi.
  2. Merupakan hal yang lebih banyak diketahui daripada disampaikan.
  3. Seringkali terdiri  dari  kebiasaan-kebiasaan  dan  budaya  yang  tidak dapat ditentukan sendiri.
  4. Tidak dapat  dikodefikasikan,   tapi  hanya  dapat  dipindahkan  atau diperoleh dari pengalama
  5. Menggambarkan know what (fakta) dan know why (sains).
  6. Melibatkan pembelajaran dan skill.

Tabel  2.1  menunjukan  perbedaan  antara  tacit  knowledge  dan  explicit knowledge menurut Nonaka dan Takaeuchi (1995). Perbedaan dari kedua tipe tersebut menjadi konsep lahirnya knowledge management (De Brun, 2005).

Tabel 2.2 Perbedaan Tacit Knowledge dan Explicit Knowledge

Tacit Knowledge Explicit Knowledge
Knowledge experience (body skill) Knowledge of rationality (mind)
Simultaneous knowledge (here and now) Sequential Knowledge (there and then)
Analog knowledge (practice) Digital knowledge (theory)

(Nonaka & Takeuchi, 1995)

Konsep pengetahuan

Dalam  buku  yang  ditulis  oleh  Von  Krogh,  Ichiyo,  dan  Nonaka  (2000), disampaikan ringkasan gagasan yang mendasari pengertian mengenai knowledge:

  • Knowledge merupakan justified true believe.

Seorang individu membenarkan (justifies) kebenaran atas kepercayaannya berdasarkan  observasinya  mengenai  dunia.  Jadi  bila  seseorang menciptakan  knowledge,  ia  menciptakan  pemahaman  atas  suatu  suatu situasi   baru   dengan   cara   berpegang   pada   kepercayaan   yang   telah dibenarkan.  Dalam  definisi  ini,  knowledge  merupakan  konstruksi  dari kenyataan,  dibandingkan  sesuatu  yang benar  secara  abstrak.  Knowledge creation  tidak hanya merupakan kompilasi dari fakta-fakta, namun suatu proses yang unik pada manusia yang sulit disederhanakan atau ditiru. Knowledge creation  melibatkan perasaan dan sistem kepercayaan (belief systems) dimana perasaan atau sistem kepercayaan itu bisa tidak disadari.

  • Knowledge merupakan sesuatu yang eksplisit sekaligus implisit (tacit).

Beberapa  knowledge  dapat  dituliskan  di  kertas,  diformulasikan  dalam bentuk kalimat-kalimat, atau diekspresikan dalam bentuk gambar. Namun ada pula knowledge yang terkait erat dengan perasaan, keterampilan dan bentuk bahasa utuh, persepsi pribadi, pengalaman  fisik, petunjuk praktis (rule of thumb) dan institusi. Tacit knowledge seperti itu sulit sekali digambarkan kepada orang lain. Mengenali nilai dari tacit knowledge dan memahami bagaimana menggunakannya merupakan tantangan utama organisasi yang ingin terus menciptakan knowledge.

  • Knowledge  creation    secara   efektif   bergantung   pada   konteks   yang memungkinkan terjadinya penciptaan terseb

Apa yang dimaksud dengan konteks yang memungkinkan terjadinya knowledge creation  adalah ruang bersama yang dapat memicu hubungan- hubungan  yang muncul.  Dalam  konteks  organisional,  bisa berupa  fisik, maya, mental atau ketiganya.  Knowledge bersifat dinamis, relasional dan berdasarkan  tindakan manusia, jadi knowledge berbeda dengan data dan informasi, bergantung pada konteksnya.

  • Knowledge creation melibatkan lima langkah utam

Krogh,  Ichiyo  dan  Nonaka  (2000)  menyatakan  bahwa  knowledge creation terdiri dari lima langkah utama yaitu:

  1. Sharing tacit knowled
  2. Creating concepts

Knowledge shared  diubah kedalam bentuk explicit knowledge dengan membangun konsep-konsep baru.

  1. Proof of concept

Pembenaran   atas   konsep-konsep   baru   memungkinkan   organisasi memutuskan apakah akan dilanjutkan atau tidak.

  1. Building a model

Merubah konsep kedalam bentuk model, prototipe ataupun mekanisme operasional

  1. Dissemination of knowledge

Pada tahap ini, knowledge didistribusikan kedalam organisasi.

Beberapa   pendapat   lain   mengenai   definisi   knowledge  adalah   sebagai berikut :

  1. Knowledge adalah  keseluruhan  keahlian  dan  konsep   yang  digunakan seseorang untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Knowledge menggambarkan hubungan sebab akibat (Probst, 2000).
  2. Knowledge adalah  perpaduan  berbagai  macam  pengalaman,  pemikiran, nilai-nilai,    informasi    kontekstual,    dan    wawasan    para    ahli    yang memberikan kerangka untuk mengevaluasi dan menggabungkan berbagai pengalaman baru dengan informasi (Davenport & Prusak, 1998).
  3. Knowledge adalah kemampuan untuk membentuk model mental yang menggambarkan obyek dengan tepat dan merepresentasikannya dalam aksi yang dilakukan terhadap suatu obyek (Martin & Oxman, 1998).
  4. Knowledge adalah hasil dari tahu dan ini setelah orang melakukan penginderaan terhadap obyek tertent Penginderaan terjadi melalui panca indera manusia, yakni indera penglihatan,  pendengaran,  penciuman,  rasa dan raba. Sebagian besar knowledge diperoleh  melalui mata dan telinga (Notoatmodjo, 2007).

Dimensi Kapabilitas Inovasi

Inovasi adalah proses teknologi, sosial, dan ekonomi yang kompleks. Oleh karena itu, kesuksesan tidak diukur hanya melalui satu atau dua faktor dan tidak ada faktor yang bisa berdiri sendiri. Dengan demikian, tidak ada manajemen atau alat atau instrumen teknis yang dapat membentuk lingkungan yang efisien untuk inovasi. Bahkan, apa yang kita peroleh dalam penelitian adalah kumpulan faktor-faktor yang berbeda yang harus secara teratur dapat membangun dan meningkatkan lingkungan inovasi untuk menjamin keberhasilan inovasi dalam suatu organisasi (Barnano, 2005). Kapasitas inovasi merupakan hasil dari beberapa hubungan dan komunikasi di antara organisasi, sumber daya, kualifikasi, dan koneksi dengan organisasi lain (Hii & Neely, 2000).

Oleh karena itu, kapabilitas inovasi perusahaan bukanlah hasil dari salah satu kemampuannya tetapi mengalir dari kumpulan kemampuan dan kemampuan lainnya, yang berarti potensi internal untuk menghasilkan ide-ide baru, identifikasi peluang pasar baru, layanan dan produk baru. melalui sumber daya dan kemampuan suatu perusahaan. Mempertimbangkan tinjauan literatur, penelitian ini percaya kemampuan inovasi telah tergantung pada kemampuan lain dalam suatu organisasi dan mengklasifikasikan mereka ke dalam tiga kelompok termasuk: kemampuan struktural, kemampuan personil dan kemampuan operasional.

  1. Kapabilitas Struktural

Kapabilitas struktural efektif dalam penyediaan kapabilitas inovasi organisasi karena organisasi harus mengambil keuntungan terbesar dari situasi dan struktur organisasi internal mereka untuk pengembangan kapabilitas baru dan rekonstruksi kapabilitas yang ada (Colarelli O’Connor & DeMartino, 2006). Kapabilitas struktural menyatakan bahwa selain dimensi operasional, perubahan struktural organisasi menuju pembentukan kapabilitas yang menyebabkan aliran kapabilitas inovasi dalam organisasi memainkan peran penting untuk mencapai kesuksesan. Beberapa ahli mendefinisikan ini sebagai kapabilitas untuk pembentukan mekanisme struktural yang stabil untuk modifikasi semua kegiatan menuju tujuan bersama untuk tujuan efek pada kecepatan proses inovasi melalui infrastruktur untuk proyek-proyek pembangunan (Guan & Ma, 2003) dan beberapa yang lain merujuk untuk itu sebagai mekanisme struktural organisasi untuk realisasi inovasi (Lichtenthaler & Lichtenthaler, 2009).

  1. Kapabilitas Personel

Menurut Mostafa et.al. (2018), kemampuan personel bergantung pada tiga kapasitas dalam suatu organisasi: kapasitas untuk menemukan peluang, kapasitas untuk menghasilkan ide dan kapasitas untuk pengetahuan individu yang didasarkan pada kreativitas dan kemampuan sumber daya manusia lainnya. Menemukan dan mengeksploitasi peluang lingkungan selalu menjadi tantangan besar bagi organisasi dalam konfrontasi dengan lingkungan yang dinamis (Lichtenthaler, 2007).

Oleh karena itu organisasi dan perusahaan perlu mengembangkan kemampuan dan kapasitas baru dan khusus untuk eksploitasi peluang lingkungan baru (Phillipset et al., 2005). Hal ini karena perusahaan-perusahaan yang menunjukkan lebih potensial untuk eksploitasi ide-ide baru dikatakan memiliki kemampuan inovasi lebih dibandingkan dengan pesaing (Francis & Bessant, 2005). Jadi, langkah pertama dalam proses inovasi adalah menemukan, mempertimbangkan, dan membangun peluang inovasi untuk organisasi (Lichtenthaler & Ernst, 2012). Juga pendekatan kemampuan dinamis telah memberi perhatian khusus pada eksplorasi peluang baru sebagai prinsip dinamis dalam kemampuan dan telah menggambarkannya di bawah judul kapasitas penginderaan (Lichtenthaler & Muethel, 2012). Sebagai akibatnya dan dengan preseden, kemampuan inovasi, yang merupakan kemampuan inti mengenai dinamika, membutuhkan penemuan ide-ide baru di tengah-tengah peluang. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa penyediaan jalur inovatif yang berlaku adalah pusat dari kemampuan inovasi dari setiap organisasi (Zawislak et al., 2012).

  1. Kapabilitas Operasional

Kapabilitas operasional suatu organisasi, yang berfokus pada teknologi dan kegiatan operasional dan kapabilitas suatu organisasi, memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan organisasi dan berada di bawah pengaruh langsung dari tekno-loop. Ini dirumuskan dalam penelitian ini dalam rangka kapabilitas operasional sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain sebagai konsep inovasi teknologi (Zawislak et al., 2012).

Di antara sekumpulan kapabilitas yang digunakan semua perusahaan untuk menghasilkan berbagai produk dan layanan yang inovatif, kapasitas teknologi telah mencapai posisi yang menonjol dalam berbagai penelitian. Konsep kapasitas teknologi perusahaan didefinisikan sebagai kapabilitas perusahaan dalam penggunaan teknologi dan kombinasi dan rekombinasi bagian dan konstituen, dan hubungan antara konstituen, prosedur, proses dan teknik (Afuah, 2002). Oleh karena itu, pengembangan kapasitas teknologi memerlukan investasi waktu dan sumber daya untuk membangun struktur untuk pengembangan dan pemeliharaan kapasitas ini (Ho et al., 2011).

Secara keseluruhan menurut Mostafa et.al. (2018) indikator kapabilitas inovasi dapat ditabelkan sebagai berikut:

Tabel 2.1. Indikator Kapabilitas Inovasi

 

       
Concept Dimension Component Index
Innovation Personnel Capability Opportunity Business Environmental Survey
Capability   Detection Capacity Accuracy, Attention, Intelligence
    Idea Generation Creativity
    Capacity Practicality
    Individual Knowledge
    Knowledge Capacity Experience
  Structural Capability Managerial Capacity Strategy And Goals
      Management Style
      Stability of Management
      Resource
      Availability
    Cultural Capacity Flexibility
      Diversity
      Risk Acceptance
  Communicative Networking
  Capacity Cooperation
    Organizational Organizational
    Knowledge Capacity Learning
      Knowledge Storage
      Knowledge
      Absorption
      Information system
  Operational Technological Research & Development
  Capability Capacity New Technology
    Support Capacity Logistics
      Work Place

Sumber : Mostafa et.al. (2018)

 

Definisi Kapabilitas Inovasi

Kapabilitas inovasi atau Technological Innovation Capabilty (TIC) adalah kumpulan karakteristik komprehensif dari suatu perusahaan atau organisasi yang dapat digunakan untuk memfasilitasi dan mendukung strategi inovasi teknologinya (Burgelman et al. 2004).  Kapabilitas inovasi terdiri dari prosedur dan proses penguatan internal. Proses ini adalah mekanisme utama untuk stimulasi, pengukuran, dan penguatan inovasi (Lawson & Samson, 2001). Konsep kapabilitas bukanlah parameter kinerja tetapi merupakan indeks kesiapan perusahaan dan pengembangan melalui kekuatan inovasi (Borjesson & Elmquist, 2011). Mostafa et.al. (2018) menyatakan bahwa kapabilitas inovasi adalah kemampuan yang baik untuk menyediakan layanan dan produk inovatif secara terus menerus melalui kapabilitas organisasi, kapasitas dan kompetensi.

Lebih lanjut menurut Mostafa et.al. (2018), bahwa secara sistematis dapat dipahami bahwa kapabilitas inovasi tergantung pada kemampuan lain dalam organisasi yang dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok yaitu Kemampuan Struktural, Kemampuan Personil dan Kemampuan Operasional (model SPO) sebagai dimensi utama. Kemampuan operasional sangat tergantung pada kapasitas teknologi dan kapasitas pendukung, dan kemampuan personel bergantung pada kapasitas pengetahuan individu, penemuan peluang lingkungan bisnis dan kemampuan menghasilkan ide yang didasarkan pada kreativitas sumber daya manusia, dan kemampuan struktural bergantung pada proses internal organisasi sebagai kapasitas manajerial, kapasitas budaya, kapasitas komunikatif dan kapasitas pengetahuan organisasi.

Gambar 2.1. Model S.P.O. Kapabilitas Inovasi (Structural Capability, Personnel Capability dan Operational Capability).

Sumber : Mostafa et.al. (2018)

Dimensi Orientasi Kewirausahaan

Lumpkin dan Dess (1996) menyebutkan bahwa orientasi kewirausahaan berkaitan dengan proses, praktik dan kegiatan pengambilan keputusan yang digunakan oleh wirausahawan yang berujung pada pendirian perusahaan. Mereka telah mengidentifikasi lima dimensi orientasi kewirausahaan, yakni autonomy, innovativeness, risk-taking, proactiveness, dan competitive aggressiveness. Namun, dalam penelitian ini, dimensi proactiveness tidak digunakan, karena dimensi ini mempunyai kemiripan dengan dimensi competitive aggressiveness (Lumpkin dan Dess, 2001).

  1. kemandirian untuk memulai sebuah usaha (autonomy),
  2. keinginan untuk menjadi wirausaha yang berorientasi kepada pencapaian dan berani menghadapi pesaing atau berani meningkatkan posisi usaha agar lebih baik dibandingkan dengan perusahaan lain (competitive aggressiveness),
  3. keberanian untuk mengambil risiko dari ketidakpastian iklim usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan (risk taking),
  4. keinginan untuk memperbaharui kualitas layanan maupun produk yang ditawarkan (innovativeness)

Sedangkan menurut Lee dan Tsang (2001), untuk mengukur orientasi kewirausahaan (entrepreneurial orientation) dapat digunakan dimensi sebagai berikut:

  1. Need for Achievment, indikator nya adalah :
  • Tidak puas bila yang diinginkan belum diperoleh
  • Terus berusaha meskipun orang lain mengatakan tidak mungkin
  • Terus bekerja sampai mencapai tujuan yang diinginkan
  1. Locus of Control, indikatornya adalah :
  • Apa yang dicapai adalah hasil kerja keras (Internal Locus of Control)
  • Untung atau ruginya usaha ditentukan oleh diri sendiri (Internal Locus of Control)
  • Mampu menguasai diri (Internal Locus of Control)
  1. Self Reliance, indikatornya adalah :
  • Orang lain banyak yang dapat bekerja sebaik saya
  • Suka mengambil keputusan sendiri
  • Saya lebih suka melibatkan teman
  1. Extroversion, indikatornya adalah :
  • Suka berjumpa dengan orang baru
  • Berinisiatif untuk memluai pembicaraan
  • Menyukai banyak kesibukan

Definisi Orientasi Kewirausahaan

Menurut Guts dan Ginsberg (1990), pengertian orientasi kewirausahaan sebagai kecenderungan individu untuk melakukan inovasi, proaktif dan mau mengambil risiko untuk memulai atau mengelola usaha. Orientasi kewirausahaan (entrepreneurial orientation) adalah orientasi perusahaan yang memiliki prinsip pada upaya untuk mengidentifikasi dan mengeksploitasi kesempatan (Lumpkin & Dess, 1996). Miller (1983) mendefinisikan orientasi kewirausahaan sebagai orientasi untuk menjadi yang pertama dalam hal inovasi di pasar, memiliki sikap untuk 2 mengambil risiko, dan proaktif terhadap perubahan yang terjadi pasar. Miller dan Friesen (1983) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki orientasi kewirausahaan yang kuat akan memiliki kemampuan untuk melakukan inovasi lebih kuat dibandingkan perusahaan lain. Sementara itu Lumpkin dan Dess (1996), menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki orientasi kewirausahaan yang kuat, akan lebih berani untuk mengambil risiko, dan tidak cuma bertahan pada strategi masa lalu. Pada lingkungan yang dinamis, orientasi kewirausahaan jelas merupakan hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan

Sedangkan menurut Morris dan Paul dalam Fayolle (2007, p.129), orientasi kewirausahaan adalah kecenderungan manajemen puncak untuk mengambil risiko yang telah diperhitungkan, inovatif dan untuk menunjukkan proaktif. Perusahaan dengan orientasi kewirausahaan akan memiliki kemampuan untuk menemukan dan menggunakan peluang pasar yang belum dimanfaatkan; memiliki kemampuan untuk menanggapi tantangan; dan memiliki kesediaan untuk mengambil risiko dalam situasi yang tidak pasti (Wiklund & Shepherd 2005).

Orientasi kewirausahaan sebagai metode praktik dan pengambilan keputusan dalam berwirausaha dan sebagai pemacu perusahaan memiliki keunggulan untuk bersaing dengan kompetitornya. Menurut Porter (2008) menyatakan bahwa Orientasi kewirausahaan sebagai strategi benefit perusahaan untuk dapat berkompetisi secara lebih efektif di dalam market place yang sama. Sedangkan menurut Knight (2000:14) Orientasi Kewirausahaan merupakan sistem nilai perusahaan yang nantinya menentukan arah gerak atau strategi perusahaan. Drucker dan Maciariello (2015) menyatakan orientasi kewirausahaan sebagai sifat, watak atau ciri-ciri yang melekat pada seseorang yang mempunyai kemauan keras untuk  mewujudkan gagasan inovatif kedalam dunia usaha yang nyata dan dapat mengembangkannya dengan tangguh.

Dari beberapa pendapat para ahli di atas mengenai orientasi kewirausahaan, maka penulis menyimpulkan bahwa orientasi kewirausahaan adalah kemampuan perusahaan dalam mengelola sumber daya agar mampu melakukan strategi dalam berwirausaha sehingga memperoleh keunggulan kompetitif.

Inovasi dan Kewirausahaan

Kemampuan entrepreneurship , dan inovasi berguna bagi perusahaan untuk bertahan hidup, berkelanjutan di tengah persaingan dan dinamika dunia bisnis yang bergerak semakin dinamis dewasa ini.  Perusahaan untuk menang dalam persaingan saat ini, harus jeli dalam melihat peluang yang ada di pasar, harus pandai dalam mengeksploitasi peluang yang ada, harus selalu berinovasi.

Menurut Drucker dan Maciariello (2015), inovasi adalah alat spesifik seorang wirausahawan untuk dapat mengeksploitasi perubahan sebagai peluang untuk bisnis atau jasa yang berbeda. Tidd dan Bessant (2014), perusahaan yang berinovasi biasanya memiliki pertumbuhan lebih kuat dan sukses daripada yang tidak berinovasi, dan perusahaan yang memimpin dalam market share dan profibatibility adalah perusahaan yang berinovasi.

Menurut Drucker dan Maciariello (2015) enterpreneurship atau kewirausahaan merupakan kemampuan dalam menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Sedangkan entrepreneurship menurut Barringer dan Ireland (2013), adalah sebuah proses yang dilakukan individu untuk mengejar peluang yang ada tanpa memperhatikan sumber daya yang saat ini mereka kendalikan. Entrepreneurship tidak hanya berlaku pada individu entrepreneur saja, perusahaan besar pun dapat bertindak entrepreneurally. Lebih lanjut Barringer dan Ireland (2013) menegaskan bahwa perusahaan yang menekankan pada entrepreneurally merupakan perusahaan yang proaktif, inovatif, dan berani mengambil resiko, dan perusahaan perusahaan yang bertindak entrepreneurally disebut dengan “ corporate entrepreneurship ”.

Hisrich dan Kearney (2012), menekankan bahwa aktivitas corporate entrepreneurship membutuhkan adanya faktor kreativitas, inovasi dan berani mengambil resiko dalam perusahaan, sehingga perusahaan tersebut mampu meningkatkan performa, memperbaharui diri. Hisrich dan Kearney (2012),  menegaskan bahwa inovasi dan kreativitas merupakan elemen utama dalam corporate entrepreneurship, kreativitas merupakan dasar, basis dari pengembangan konsep inovasi dalam bisnis, dan inovasi merupakan faktor utama dalam proses entrepreneurial sebuah perusahaan.

Hubungan antara corporate entrepreneurship, inovasi dan kreatifitas dalam perusahaan terjadi melalui 3 tahapan, yaitu :

Tahap 1 : kreatifitas melalui ide,aktivitas, kemampuan, dan kepandaian.

Tahap 2 : invention melalui prototype dan model kerja

Tahap 3 : inovasi melalui komersialisasi yang sukses dari invention

Inovasi dan kreatifitas merupakan fondasi utama dalam Corporate entrepreneurship (Hisrich and Kearney, 2012). Terlihat bahwa inovasi dan entrepreneurship bukan merupakan 2 ilmu yang terpisah, namun merupakan 2 ilmu yang saling komplemen  satu dengan yang lain. Corporate entrepreneurship merupakan bentuk komplemen dari entrepreneurship dan inovasi dalam sebuah perusahaan.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan merupakan suatu kemampuan dalam hal menciptakan kegiatan usaha. Kemampuan menciptakan memerlukan adanya kreativitas dan inovasi yang terus menerus untuk menemukan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada sebelumnya. Kreativitas dan inovasi tersebut pada akhirnya mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat banyak.

 

 

Teknik Pengujian Hipotesis

 

 

 

Metode yang digunakan dalam menganalisis data yang telah diperoleh adalah analisis kuantitatif. Teknik pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

 

  1. Granger Causality Test

 

 

Uji kausalitas granger adalah pengujian untuk melihat bentuk hubungan antar  variabel  (searah  atau  simultan).  Pengujian  ini  dilakukan  antara masing-masing variabel independen dengan variabel dependen.

  1. Perumusan Model a. Model VAR

Merupakan model yang digunakan jika hubungan antara variabel independen dan   variabel   dependen   adalah   simultan   atau   saling mempengaruhi.

  1. Model regresi

 

 

Untuk  menguji  hipotesis  digunakan  alat  uji  analisa  regresi  linier berganda dengan model interaksi metode Least Squares. Selanjutnya dari output software Eviews 5, perlu diperhatikan nilai dari probabilitas dari  setiap  variabel  independen  untuk  mengetahui  apabila  semua

 

 

 

 

 

variabel independen yang dimasukkan ke dalam model mempunyai pengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusannya adalah jika probabilitas > 0,05 maka Ho ditolak, jika probabilitas < 0,05 maka Ho diterima.

 

Selain melihat nilai probabilitas di atas, untuk menentukan apakah suatu model sudah baik maka perlu diperhatikan nilai koefisien determinasi (adjusted R2). Koefisien korelasi (R) sendiri digunakan untuk melihat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Nilai dari R berkisar dari

0 sampai dengan 1. Jika R semakin mendekati 1 maka hubungan yang terjadi semakin kuat. Tetapi jika R semakin mendekati 0 maka hubungan yang terjadi semakin lemah. Hal tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

 

1) 0,00 – 0,199 = sangat lemah

 

2)  0,20 – 0,399 = lemah

 

3)  0,40 – 0,599 = sedang

 

4) 0,60 – 0,799 = kuat

 

5)  0,80 – 1,000 = sangat kuat.

 

Analisis  koefisien  determinasi  (adjusted  R2)  dilakukan  untuk  mengetahui berapa besar  presentase  dari variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Nilai adjusted R2 yang mendekati seratus persen berarti variabel- variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Hipotesis

 

 

 

Menurut Dr. Hj. Dewi L. Badriah, M.Kes. dalam jurnalnya yang berjudul “Studi Kepustakaan/Menyusun Kerangka Teoritis, Hipotesis Penelitian, Dan Jenis Penelitian” (2005, p4), menyusun landasan teori juga merupakan langkah penting untuk membangun suatu hipotesis. Landasan teori yang dipilih haruslah sesuai dengan ruang lingkup permasalahan yang akan menjadi suatu asumsi dasar peneliti dan sangat berguna pada saat menentukan suatu hipotesis penelitian.

Peneliti  harus  selalu  bersikap  terbuka  terhadap  fakta  dan kesimpulan terdahulu baik yang memperkuat maupun yang bertentangan dengan prediksinya. Jadi, dalam hal ini telaah teoritik dan temuan penelitian

 

 

 

 

 

yang relevan berfungsi menjelaskan permasalahan dan menegakkan prediksi akan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian.

Kesimpulan  yang  diambil  adalah  hipotesis  penelitian  dapat dirumuskan melalui jalur:

  1. Membaca dan menelaah ulang (review) teori dan konsep-konsep yang membahas variabel-variabel penelitian dan hubungannya dengan proses berfikir deduktif.
  2. Membaca  dan   menelaah   ulang   (review)   temuan-temuan   penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan penelitian lewat berfikir induktif.

Menurut Ghozali (2007, p84) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Hipotesis menyatakan hubungan apa yang kita cari atau ingin kita pelajari. Hipotesis adalah keterangan sementara dari hubungan fenomena-fenomena yang kompleks. Oleh karena itu, perumusan hipotesis menjadi sangat penting dalam sebuah penelitian.

 

Menurut Ghozali (2007, p84) ada dua jenis hipotesis yang digunakan dalam penelitian antara lain :

 

  1. Hipotesis kerja atau alternatif (Ha)

 

Hipotesis kerja menyatakan adanya hubungan antara variabel X dan Y, atau adanya perbedaan antara dua kelompok.

 

 

 

 

 

  1. Hipotesis nol atau null hypotheses (Ho)

 

Hipotesis ini menyatakan tidak ada perbedaan antara dua variabel, atau tidak adanya pengaruh variabel X terhadap variabel Y

Uji Autokorelasi

 

 

Pengujian Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada masalah autokorelasi.  Autokorelasi  muncul  karena  observasi  yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya.

 

 

 

 

 

Hal ini sering ditemukan pada data time series atau urutan waktu karena gangguan pada satu individu atau kelompok cenderung mempengaruhi gangguan pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Panduan yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi akan dipakai besaran Durbin-Watson (D-W). Secara umum dapat diambil patokan :

 

1) angka D – W; 0 – 1,10 berarti ada autokorelasi yang positif

 

 

2) angka D-W; 1,54 – 2,46 berarti tidak ada autokorelasi

 

 

3) angka D-W; 2,90 – 4 berarti ada autokorelasi yang negatif.

 

Uji Heterokedastisitas

 

 

 

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi terjadi ketidaksamaan variance dan residual dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika variance dan residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Suatu model regresi yang baik adalah regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas.

 

 

 

 

 

Untuk mendeteksi terdapat heteroskedastisitas pada model regresi dapat dilakukan uji white. Dasar pengambilan keputusan dapat dilihat dari nilai probabilitas untuk Obs*R-squared, jika nilai probabilitas lebih kecil dari 0.05 maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut bersifat heteroskedastis.

 

Untuk pengolahan dengan software EViews 5 masalah heteroskedastisitas dapat diatasi dengan mudah, yaitu dengan menggunakan pemodelan ARCH (Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity) atau GARCH (Generalized Auto Regressive Conditional Heteroscedasticity). Pemodelan dengan ARCH/GARCH secara langsung dapat mengatasi heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

 

 

 

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen, model regresi yang baik seharusnya tidak mengandung multikolinearitas. Jika korelasi kuat terjadi antara variabel independen maka terjadi masalah multikolinearitas. Dalam penelitian ini uji multikolinearitas dilakukan dengan correlation matrix test. Suatu data dikatakan tidak mengalami atau bebas dari multikolinearitas jika memiliki koefisien korelasi antarvariabel lebih kecil dari 0,5. Jika terjadi multikolinearitas maka akan dibuat pemodelan khusus untuk setiap variabel independen.

Ukuran Perusahaan

 

Ukuran perusahaan dapat diketahui dari total aktiva perusahaan, semakin besar jumlah aktiva perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan  tersebut  (Jin  dan  Machfoedz,  1998:  180).  Menurut  Jin  dan

 

 

 

 

 

Machfoedz (1998: 180),  besaran perusahaan dapat diketahui dari rata-rata nilai pasar saham. hasil penelitian Jin dan Machfoedz menunjukkan ukuran perusahaan merupakan faktor yang mendorong adanya praktik manajemen laba.

Menurut  Mardiyah  dan  Indriantoro  (2001:289)  menyatakan  bahwa

 

‘asset size perusahaan yang besar dianggap mempunyai resiko yang lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang kecil, karena perusahaan yang besar dianggap lebih mempunyai akses ke pasar modal sehingga dianggap mempunyai beta yang lebih kecil.” Watt dan Zimmerman (1978) sebagimana dikutip Mardiyah dan Indriantoro (2001:280) mencoba dengan teori akuntansi positif (positive accounting theory) yang menghipotesakan bahwa perusahaan besar cenderung menginvetasikan dananya ke proyek yang mempunyai varian lebih rendah dengan beta yang rendah pula guna menghindari laba yang berlebihan. Disamping itu, Hartono (2000: 254) menyebutkan bahwa perusahaan besar merupakan subyek dari tekanan politik sehingga jika melaporkan laba yang berlebihan nantinya akan menarik perhatian politikus dan dapat dicurigai melaksanakan monopoli.

Semakin besar total asset suatu perusahaan, berarti resiko yang akan ditanggung oleh para investor juga semakin kecil. Oleh karena itu diharapkan ukuran  perusahaan  ini  mempunyai  pengaruh  negatif  terhadap  manajemen laba.

Kualitas Auditor

 

 

Untuk mengatasi terjadinya konflik kepentingan antara agen dan principal yang terjadi dalam perusahaan termasuk mengurangi perilaku manipulasi laba oleh manajemen, maka diperlukan beberapa mekanisme pengawasan dan kontrak. Salah satunya adalah dengan audit atas laporan keuangan. Manajemen perusahaan sebagai agen memerlukan jasa pihak ketiga agar tingkat kepercayaan pihak eksternal perusahaan terhadap pertanggungjawaban semakin tinggi, begitu pula sebaliknya pihak eksternal perusahaan memerlukan jasa pihak ketiga untuk meyakinkan dirinya bahwa laporan keuangan yang disajikan manajemen perusahaan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Auditor merupakan salah satu mekanisme untuk mengendalikan perilaku manajemen, dengan demikian proses pengauditan memiliki peranan penting dalam mengurangi biaya keagenan dengan membatasi perilaku opportunistik manajemen. Penelitian

 

 

 

 

 

terdahulu yang dilakukan oleh Becker (1998) menemukan bahwa manajemen laba besar dalam perusahaan dengan kualitas auditor yang lebih rendah daripada perusahaan dengan kualitas auditor lebih tinggi. Penelitian yang dilakukan oleh Teoh dan Wong (1993) menunjukkan bahwa auditor yang berskala  besar  lebih  dapat  dipercaya, hal  ini  dibuktikan dengan  earnings respon coefficient untuk perusahaan yang diaudit oleh auditor Big Six lebih besar dibandingkan dengan klien auditor non big six.

Praptitorini (2006) telah melakukan penelitian mengenai analisis pengaruh kualitas audit, debt default, dan opinion shopping terhadap penerimaan opini going concern. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa variable kualitas audit yang diproksikan dengan auditor industry specialization tidak berpengaruh  signifikan  terhadap  penerimaan  opini  audit  going  concern. Tetapi, arah koefisiennya menunjukkan arah positif sesuai dengan hipotesis, berarti bahwa auditor spesialis berusaha mempertahankan reputasinya dengan bersikap obyektif terhadap opini yang dikeluarkannya, serta pengklasifikasian auditor spesialis di Indonesia belum ada, sehingga pengaruh terhadap kualitas audit belum dapat dibuktikan.

Leverage dengan Manajemen Laba

 

 

Kata leverage menurut ensiklopedia manejemen berarti kemampuan untuk mengadakan operasi dengan suatu rasio yang berarti dari hutang-hutang terhadap  kekayaan  kotor  (Komaruddin,  1994:  492).   Mengukur   tingkat leverage berarti mengukur efisiensi penggunaan dana suatu perusahaan. Semakin efisien penggunaan dana suatu perusahaan, maka tingkat leverage akan semakin menguntungkan. Sebaliknya, semakin tidak efisien penggunaan dana, maka menunjukkan besarnya kewajiban/hutang yang diemban perusahaan. Dengan demikian, leverage dapat diartikan sebagai hutang/kewajiban.

Rasio leverage merupakan rasio untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Selain itu rasio leverage digunakan dalam menentukan keputusan, untuk memenuhi kebutuhan modal dengan berbagi alternative pembiayaan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi financial yang ada pada perusahaan, apakah memungkinkan bila ditambah lagi hutang-hutangnya. Karena penggunaan financial leverage selain dapat meningkatkan pendapatan bagi pemilik juga dapat menambah ketidakpastian dan resiko. Semakin tinggi nilai rasionya menunjukkan alokasi yang terlalu besar (berlebihan) pada pos ini (hutang) akan berakibat buruk bagi perusahaan

 

 

 

 

 

karena kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Sebaliknya, semakin rendah nilai rasionya, menunjukkan alokasi yang terlalu sedikit pada pos hutang juga akan menyebabkan perusahaan kehilangan kesempatan untuk mengalokasikan dana tersebut pada pos lain yang dapat memberikan keuntungan melebihi bunga yang harus dibayar oleh perusahaan (Helfert, 1996: 97)

Lai (2005) menyatakan perusahaan yang dekat dengan pelanggaran perjanjian hutang lebih memungkinkan melakukan manajemen laba. Hal ini sesuai dengan hipotesis hutang atau ekuitas (debt/equity hypothesis). Makin tinggi  rasio  hutang/ekuitas  perusahaan,  makin  besar  kemungkinan  bagi manajer untuk memilih metode akuntasi yang dapat menaikkan laba. Makin tinggi rasio utang/ekuitas, makin dekat perusahaan dengan batas perjanjian atau peraturan kredit. Makin tinggi batasan kredit, makin besar kemungkinan penyimpangan  perjanjian  kredit  dan  pengeluaran  biaya.  Manajer  akan memilih metode akuntansi yang dapat menaikkan laba sehingga dapat mengendurkan batasan kredit dan mengurangi biaya kesalahan teknis (Masodah, 2007: 19).

Leverage didefinisikan sebagai total utang terhadap total aktiva. Menurut Widyaningdyah (2001: 9) perusahaan yang memiliki rasio leverage yang lebih tinggi diduga melakukan manajemen laba, karena perusahaan terancam gagal dalam memenuhi kewajiban utang pada waktunya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Widyaningdyah (2001) memberikan hasil emperis   bahwa   hanya   leverage   yang   terbukti   positif   mempengaruhi

 

 

 

 

 

manajemen laba. Andriyani (2004) memberikan bukti emperis tentang adanya manajemen laba yang lebih besar pada perusahaan yang terikat perjanjian utang dengan perusahaan yang tidak terikat perjanjian utang. Watt dan Zimmerman (1978), dan Magnan dan Cormer (1997) membuktikan bahwa variable   debt   to   quity   ratio   berpengaruh   terhadap   pemilihan   metode menaikkan atau menurunkan pelaporan laba. Variable total debt to equity ratio, total debt to total equity, long term debt to total equity,dan komposisi modal kerja berpengaruh positif terhadap earning management.

Struktur kepemilikan dengan Manajemen Laba

 

 

Organisasi memiliki kemampuan untuk bertahan apabila terdapat pemisahan antara pemilik dan pengendalinya. Hal ini sesuai dengan penelitian Fama  dan  Jensen  (1983:  192)  yang  menganalisa  bahwa  organisasi  yang mampu bertahan tidak mendasarkan pengambilan keputusan pada pemegang saham yang terbesar, tetapi terdapat pemisahan antara pemilik dengan pengendali. Struktur kepemilikan saham dalam suatu perusahaan terdiri atas kepemilikan saham yang dimiliki oleh institusi dan kepemilikan saham oleh manajerial.  Institusi  sebagai  pemilik  saham  dianggap  lebih  mampu mendeteksi kesalahan yang terjadi. Hal ini dikarenakan investor institusi lebih berpengalaman dibandingkan dengan investor individual. Institusi sebagai investor yang sophisticated karena mempunyai kemampuan dalam memproses informasi dibandingkan dengan investor individual. Dengan demikian, akan semakin  membatasi  manajemen  dalam  memainkan  angka-angka  dalam laporan keuangan.

Wedari (2004: 12)  menyatakan bahwa investor institusional mempunyai waktu yang lebih banyak untuk melakukan analisis investasi dan memiliki akses informasi yang mahal dibandingkan dengan investor individual. Oleh karenanya, memiliki kemampuan mengawasi tindakan manajemen yang lebih baik dibandingkan dengan investor individual. Dari beberapa teori tersebut dapat diketahui bahwa semakin tinggi kepemilikan oleh institusi maka akan

 

 

 

 

 

semakin kecil peluang manajemen melakukan manipulasi angka-angka dalam bentuk manajemen laba.

Demikian halnya dengan kepemilikan saham oleh manajerial, yaitu dengan semakin banyaknya saham yang dimiliki oleh manajer maka akan cenderung   tidak   mengatur   labanya   dalam   bentuk   akrual   diskresioner. Penelitian Jensen dan Meckeling (1976) menyatakan bahwa terdapat kesejajaran antara kepentingan manajer dan pemegang saham pada saat manajer memiliki saham perusahaan dalam jumlah yang besar. Dengan demikian,  keinginan  untuk  membodohi  pasar  modal  berkurang  karena manajer ikut menanggung baik dan buruknya akibat dari setiap keputusan yang diambil.

Penelitian Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa dewan direksi adalah mekanisme pengendali internal yang paling tinggi yang bertanggung jawab untuk memonitor tindakan top manajemen dalam melakukan tindakan manipulasi laba atau kecurangan dalam laporan keuangan. Pendapat tersebut sejalan  dengan  dengan  penelitian  Beasley  (1996)  yang  juga  menyatakan bahwa dewan direksi sebagai mekanisme pengendalian intern untuk mencegah kecurangan dalam penyajian laporan keuangan.

Jensen (1986) menemukan bukti bahwa tekanan pasar modal menyebabkan perusahaan dengan kepemilikan manajerial yang rendah akan memilih metode akuntansi yang dapat membuat peningkatan laba sehingga tidak mencerminkan kondisi ekonomi perusahaan yang sebenarnya.

 

 

 

 

 

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut tampak semakin besar proporsi saham yang dimilki oleh manajer sehingga cenderung mengurangi tindakan manajemen laba.

Keberadaan Komite Audit

 

 

Dalam rangka penerapan good corporate governance yang baik Bapepam melalui surat edaran Bapepam No.SE-03/PM/2000 merekomendasikan imbauan perusahaan publik untuk membentuk komite audit. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan bahwa komite audit bertugas untuk membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat professional yang independen untuk meningkatkan kualitas kerja serta mengurangi penyimpangan  pengelolaan  perusahaan.  Komite  audit  lebih  lanjut  diatur

 

 

 

 

 

dalam KEP-339/BEJ/07-2001, yang mengharuskan semua perusahaan yang listed di Bursa Efek Jakarta memiliki komite audit.

Di Indonesia komite audit merupakan salah satu komite yang berperan penting dalam pelaksanaan corporate governance, selain komite kompensasi dan komite nominasi. Dewan Komite Audit bertugas memberikan suatu pandangan  tentang  masalah  akuntansi,  pelaporan  keuangan  dan penjelasannya, sistem pengawasan internal, serta auditor independen (FCGI,2000).

Tujuan dan manfaat dibentuknya komite audit adalah sebagai berikut :

 

1)    Komite   audit    melaksanakan    pengawasan    independen   atas    proses penyusunan pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit ekstern.

2)    Komite    audit    memberikan     pengawasan    independen    atas    proses pengelolaan risiko dan kontrol.

3)    Komite   audit    melaksanakan    pengawasan    independen   atas    proses pelaksanaan corporate governance.

Mekanisme corporate governance yang baik penting dalam mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kualitas laba.

Menurut  Baridwan  (2004  :9)  komite  audit  dapat  menjembatani masalah keagenan. Beberapa penelitian emperis menjelaskan bahwa keberadaan komite audit dapat menurunkan tindakan manajemen laba (Fleming,2002; Klien,2002; Sanjaya,2004; Wendari,2004).

Prinsip-Prinsip Corporate Governance

 

 

Prinsip-prinsip corporate governance yang dikemukakan oleh OECD (Organization  for  Economic  Co-operation  and  Development)  ada  lima. Prinsip-prinsip tersebut adalah :

  1. Hak-hak pemegang saham. Rerangka kerja corporate governance harus melindungi hak-hak pemegang saham.
  2. Perlakuan yang adil kepada pemegang saham. Rerangka kerja corporate governance harus meyakinkan adanya kesetaraan perlakuan kepada seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Seluruh pemegang saham harus  memiliki  kesempatan  untuk  mendapatkan perbaikan yang efektif atas penyimpangan dari hak-hak mereka.
  3. Peranan stakeholder   dalam   corporate   governance.   Rerangka   kerja corporate governance harus mengakui adanya hak-hak stakeholder seperti yang ditentukan oleh hukum dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dan stakeholder dalam  penciptaan kesejahteraan, pekerjaan- pekerjaan, dan kemampuan untuk mempertahankan perusahaan yang sehat secara financial.

 

 

 

 

 

  1. Pengungkapan dan transparansi.  Rerangka  kerja  corporate  governance harus meyakinkan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat telah dilakukan atas seluruh hal-ha yang material berkenaan dengan perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan ketaatan perusahaan.
  2. Tanggung jawab dewan (direksi). Rerangka kerja corporate governance harus meyakinkan pedoman strategik perusahaan, pemonitor yang efektif pada manajemen oleh dewan, dan akuntabilitas dewan terhadap perusahaan dan pemegang saham.

Kelima  prinsip  tersebut  dilandasi  oleh  empat  unsur   penting  dalam corporate governance yaitu keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban.

  1. Fairness (keadilan)

 

Menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang  saham  minoritas  dan  para  pemegang  saham  asing,  serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.

  1. Transparency (transparansi)

 

Mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu, serta jelas, dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan, dan kepemilikan perusahaan.

 

 

 

 

 

  1. Accountability (Akuntabilitas)

 

Menjelaskan peran dan tanggung jawab, serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham, sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris.

  1. Responsibility (Pertanggungjawaban)

 

Memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.

Pengertian Corporate Governance

 

 

Perhatian terhadap corporate governance kian meningkat seiring dengan banyaknya masalah skandal keuangan yang muncul di lingkungan bisnis. Krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin diyakini muncul karena kegagalan penerapan good corporate governance (Daniri, 2005: 6).

Konsep corporate governance telah banyak dikemukakan oleh banyak pakar dan badan sebagai alat untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen. Banyak pakar yang telah mendefinisikan istilah corporate governance secara berbeda-beda. Darmawati (2003: 7) mendifinisikan corporate governance sebagai keseluruhan set aransement legal, kebudayaan, dan institusional yang menentukan apa yang dapat dilakukan oleh perusahaan publik, siapa yang mengendalikan, bagaimana pengendalian dilakukan dan bagaimana resiko dan return dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dialokasikan.

Lang (1999: 153) mendifinisikan corporate governance berkenaan dengan cara untuk meyakinkan para penyedia dana perusahaan untuk mendapatkan return pada investasi mereka. Sedangkan menurut Boediono (2005: 6) mengemukakan bahwa corporate governance merupakan suatu mekanisme   yang   dapat   digunakan   untuk   memastikan   bahwa   supplier keuangan atau pemilik modal perusahaan memperoleh pengembalian atau return dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer atau dengan kata lain bagaimana supplier keuangan perusahaan melakukan pengendalian terhadap manajer. Kalihatu (2006: 6) mengemukakan corporate governance sebagai sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang menciptakan nilai tambah untuk semua stakeholder.

Sedangkan definisi corporate governance menurut beberapa badan diantaranya FCGI (Forum for Corporate Governance in Indonesia) (2001) dalam  publikasi  yang  pertamnya  mempergunakan  definisi  Cadbury Committee,  yaitu  seperangkat  peraturan  yang  mengatur  hubungan  antara pemegang  saham,  pengurus  (pengelola)  perusahaan,  pihak  kreditur, pemerintah karyawan serta para pemegang kepentingan intern, dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain system yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Darmawati (2003: 7) dalam makalahnya menyertakan berbagai definisi corporate governance yang dikemukakan oleh beberapa badan corporate governance yaitu :

  1. OECD Principles of Corporate Governance mendefinisikan corporate governance sebagai sistem mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.
  2. PWC-ADB SOE Reform Project mengemukakan corporate governance berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif bersumber pada budaya perusahaan, etika, nilai, system, proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi untuk mendorong dan mendukung pengembangan perusahaan, pengelolaan sumberdaya, dan risiko secara lebih efisien dan efektif dan    pertanggungjawaban   kepada    pemegang    saham    dan stakeholder lainnya.
  3. CalPERS mengemukakan corporate governance merujuk pada hubungan diantara berbagai pihak yang berperan serta dalam menentukan arah dan kinerja perusahaan.  Pemeran  serta  utama  adalah  pemegang  saham, pengurus (yang dipimpin oleh Direktur Utama/CEO) dan pengawas. Berdasarkan  definisi-definisi  yang  telah  dikemukakan  oleh  beberapa

pakar dan badan corporate governance di atas, meskipun berbeda-beda namun memiliki  maksud  yang  sama.  Dapat  disimpulkan  bahwa  corporate governance merupakan mekanisme pengendalian perusahaan yang mengatur tidak hanya shareholder tetapi juga stakeholder. Corporate governance tidak hanya sebagai alat pengendalian dan pertanggungjawaban saja namun juga meningkatkan nilai perusahaan.

Discretionary Accrual

 

 

Menurut  Surifah  (2001:  95)  discretionary accrual  (kebijakan akuntansi akrual) adalah suatu cara untuk mengurangi pelaporan laba yang sulit dideteksi melalui manipulasi kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan akrual, misalnya dengan cara menaikkan biaya amortisasi dan depresiasi, mencatat kewajiban yang besar atas jaminan produk (garansi), kontinjensi dan potongan harga, dan mencatat persediaan yang sudah usang. Lebih lanjut, akrual adalah semua kejadian yang bersifat operasional pada suatu tahun yang berpengaruh terhadap arus kas. Perubahan piutang dan hutang merupakan akrual, juga perubahan persediaan. Biaya depresiasi merupakan akrual negatif. Akuntan memperhitungkan akrual untuk menandingkan biaya dengan pendapatan, melalui perlakuan transaksi yang berkaitan dengan laba bersih sesuai dengan yang diharapkan.

Teori Keagenan

 

 

Penjelasan konsep manajemen laba menurut Salno dan Baridwan (2000: 19) menggunakan pendekatan teori keagenan (agency theory) yang menyatakan bahwa “praktek manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara manajemen (agent) dan pemilik (principal) yang timbul karena setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertimbangkan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya.” Dalam hubungan keagenan, manajer memiliki informasi asimetri terhadap pihak eksternal perusahaan, seperti kreditor dan investor. Informasi asimetri terjadi ketika manajer memiliki informasi internal perusahaan yang relative lebih banyak dan mengetahui informasi tersebut relatif lebih cepat dibandingkan pihak eksternal. Dalam kondisi demikian pihak manajer dapat menggunakan informasi yang diketahuinya untuk membuat laporan keuangan dalam usaha memaksimalan kemakmurannya. Intervensi manajemen mengandung kejahatan moral (moral hazard) apabila memanfaatkan informasi asimetri tersebut debgan manajemen

 

 

 

 

 

laba. Kesenjangan informasi antara kedua belah pihak menimbulkan/memicu munculnya manajemen laba. Masing-masing pihak dalam hubungan keagenan terdorong oleh motivasi yang berbeda sesuai dengan kepentingannya. Teori keagenan menggambarkan perusahaan sebagai fokus (titik temu) hubungan keagenan antara pemilik perusahaan (principal) dan manajemen perusahaan (agent) dan berusaha memberi suatu pemahaman prilaku organisasi dengan mengungkapkan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan keagenan dalam perusahaan untuk memaksimalkan utilitas usahanya. Usaha memaksimalkan utilitas ini mendorong timbulnya konflik kepentingan antara pemilik (principal) dan manajemen (agency), karena setiap perusahaan memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologinya melalui kontrak kompensasi.

Pemilik menempatkan fungsi pemantauan (monitoring) untuk mengatasi konflik. Menurut Salno dan Baridwan (2000: 19), bentuk pemantauan yang umum digunakan diantaranya adalah :

  1. Penyusunan   laporan  keuangan  periodic  untuk  kepentingan  pemilik

 

(stewardships, accountability).

 

  1. Adanya  fungsi   auditing   yang   bersifat   auditor   independen   dalam menyatakan pendapatan mereka atas kewajiban laporan keuangan perusahaan.

Model-Model Pendeteksian Manajemen Laba

 

 

Terdapat  beberapa  metode  pendeteksian  manajemen  laba.  Jones (1991) memberikan sebuah model untuk membantu mengidentifikasi perusahaan yang melakukan manajemen laba. Tujuan model jones adalah untuk memisahkan akrual kelolaan dan non kelolaan. Model modifikasi Jones mengestimasi tingkat akrual yang diharapkan (akrual non kelolaan) sebagai fungsi perbedaan antara perubahan pendapatan dan perubahan dalam piutang dagang serta aktiva tetap (Thomas dan Zhang, 2000:347).

Perhitungan total akrual dengan pendekatan arus kas dan laporan rugi laba dihitung dengan rumus sebagai berikut (Sloan.1996) :

Tat = Earnt – CFOt

 

Dimana :

 

Tat    = total akrual

 

 

 

 

 

Earn = earnings

 

CFO = Arus kas operasi

 

Seluruh persamaan di  atas  dibagi dengan menggunakan total aktiva awal tahun pada perusahaan yang diobservasi.

Menurut Sulistyanto (2008: 211) model-model pemisahan akrual menjadi kelolaan dan non kelolaan yang dibandingkan oleh Dechow, dkk adalah sebagai berikut :

  1. The Healy Model

 

Pengujian  Healy  untuk  manajemen laba  dengan  cara  membandingkan rata-rata  total  akrual  (dibagi  total  aktiva  periode  sebelumnya).  Healy (1985) menganggap non discretionary accrual (NDA) tidak dapat diobservasi.  Model  untuk  non  discretionary  accrual  adalah  sebagai berikut :

NDA = 0       sehingga      TA = NDA

 

  1. The De Angelo Model

 

Model De Angelo (1986) menguji manajemen laba dengan menghitung perbedaan awal dalam total akrual dan dengan asumsi bahwa perbedaan pertama tersebut diharapkan nol, yang berarti tidak ada manajemen laba. Model ini menggunakan total akrual periode terakhir (dibagi total aktiva periode sebelumnya) untuk mengukur non discretionary accrual.

NDAt  =  TAt-1

 

 

 

 

 

Keterangan :

 

NDAt  =  estimasi non discretionary accrual

 

TAt-1 =  total accrual dibagi total aktiva 1 tahun sebelum tahun t

 

  1. The Jones Model

 

Jones (1991) mengajukan model yang menolak asumsi bahwa non discretionary accrual adalah konstan. Model ini mencoba mengontrol pengaruh perubahan keadaan ekonomi perusahaan pada non discretionary accrual sebagai berikut :

NDAt  =  α1 1/ TAt-1 + α2 ∆ REVt / TAt-1 + α3 PPEt / TAt-1

 

Keterangan :

 

∆ REVt       =  revenue  pada  tahun  t  dikurangi  revenue  pada  tahun  t-1

 

dibagi total aktiva  tahun t-1.

 

PPEt           =  gross property plan and equipment pada tahun t dibagi total aktiva tahun t-1

At-1                = total aktiva tahun t-1

 

α1, α2, α3     = Firm-spesific parameters

 

  1. The Modified Jones Model

 

Model ini dibuat untuk mengeliminasi tendensi konjungtor yang terdapat dalam the jones model.

 

 

 

NDAt  =  α1         1        + α2    (∆ REVt –  ∆ RECt )  + α3  (PPEt) At-1

 

 

 

 

 

Keterangan :

 

∆ RECt    = net receivable (piutang bersih) pada tahun t dikurangi piutang bersih pada tahun t-1 dibagi total aktiva tahun t-1.

  1. Industry Adjusted Model

 

Industry  Adjusted  Model  (Dechow  dan  Sloan,1991)  mengasumsikan bahwa variasi determinan dari non discretionary accrual adalah sama dalam jenis industry yang sama. Non discretionary accrual dari model ini diperoleh dengan :

NDAt  = γ1 + γ1 median1 (TAτ)

 

 

  1. Akrual Khusus (Beaver dan Engel, 1996)

 

NDAit = α0 + α1 COit + α3 NPAit + α4 ∆NPAit+1 + e

 

 

Keterangan :

 

COit          : loan charge-off (pinjaman yang dihapus bukukan) LOAN    : loans outstanding (pinjaman yang beredar)

NPAit       :  nonperforming  assets  (aktiva  produktif  yang  bermasalah) terdiri           dari    aktiva    produktif    berdasarkan    tingkatan kolektibilitasnya yaitu

  1. a) Dalam perhatian khusus (DPK)

 

  1. b) Kurang lancer (KL)

 

  1. c) Diragukan (D)

 

  1. d) Macet (M)

 

 

 

 

 

∆NPAit+1       :    selisih nonperforming assets t+1 dengan nonperforming assets t

Semua variable dideflasi dengan nilai buku ekuitas ditambah cadangan kerugian pinjaman.

Jadi perhitungan akrual kelolaan yaitu : DAit  = TAit –  NDAit

Keterangan :

 

TAit              :   total akrual (untuk yang model akrual khusus, total akrual dihitung berdasarkan  total saldo  penyisihan  penghapusan aktiva produktif

(PPAP))

 

DAit              : akrual kelolaan

 

NDAit          : akrual non kelolaan

 

  1. The Cross-Sectional Models

 

Baik model Jones cross-sectional dan model Jones modifikasi cross- sectional adalah sama dengan model Jones dan model Jones modifikasi, kecuali bahwa parameter model diestimasi dengan menggunakan data cross-sectional bukan data time series. Model cross-sectional dan time series berbeda asumsi. Model cross-sectional mengasumsikan bahwa korelasi  antara  akrual  non   kelolaan  dan  penentuan  akrual,  seperti perubahan dalam pendapatan dan PPE (bruto), ditentukan oleh kelompok industri  dan  situasi  ekonomi  sekarang  sedangkan  model  time-series

 

 

 

 

 

mengasumsikan bahwa korelasi ditentukan oleh karakteristik spesifik perusahaan.

Pada penelitian ini digunakan model modifikasi Jones dalam mendeteksi manajemen laba. Penggunaan model modifikasi Jones dikarenakan model ini runtun waktu dan secara statistik paling baik dibandingkan model- model lainnya.

Teknik Manajemen Laba

 

 

 

Teknik dan pola manajemen laba menurut Asyik (2000: 23) dapat dilakukan dengan tiga teknik yaitu :

  1. Perubahan metode akuntansi

Manajemen mengubah metode akuntansi yang berbeda dengan metode sebelumnya sehingga dapat menaikkan atau menurunkan angka laba. Metode akuntansi memberikan peluang bagi manajemen untuk mencatat suatu fakta tertentu dengan cara yang berbeda, misalnya :

  1. a) Mengubah metode depresiasi aktiva tetap dari metode jumlah angka tahun (sum of the year digit) ke metode depresiasi garis lurus (straight line).
  2. b) Mengubah periode
  3. Memainkan kebijakan perkiraan akuntansi.

Manajemen mempengaruhi laporan keuangan dengan cara memainkan judgment (kebijakan) perkiraan akuntansi. Hal tersebut memberikan peluang  bagi  manajemen  untuk  melibatkan  subyektivitas  dalam menyusun estimasi, misalnya :

  1. a) Kebijakan mengenai perkiraan jumlah piutang tidak tertagih b) Kebijakan mengenai perkiraan biaya garansi
  2. c) Kebijakan mengenai perkiraan terhadap proses pengadilan yang belum terputuskan.
  3. Menggeser periode biaya atau pendapatan

Manejemen menggeser periode biaya atau pendapatan (sering disebut manipulasi keputusan operasional), misalnya :

  1. a) Mempercepat/menunda pengeluaran untuk       penelitian       dan pengembangan sampai periode akuntansi
  2. b) Mempercepat/menunda pengeluaran promosi     sampai      periode berikutnya.
  3. c) Kerjasama dengan vendor untuk mempercepat/menunda pengiriman tagihan sampai periode akuntansi
  4. d) Menjual investasi sekuritas untuk memanipulasi tingkat
  5. e) Mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tidak

Motivasi Manajemen Laba

 

Menurut Scott (2003: 377), motivasi manajemen melakukan tindakan pengaturan laba adalah sebagai berikut :

  1. Rencana Bonus (bonus scheme)

Manajer perusahaan yang mendapatkan rencana bonus akan memilih kebijakan   akuntansi   yang   sedikit   konservatif   dibandingkan  dengan manajer perusahaan tanpa rencana bonus. Manajer dengan rencana bonus akan  menghindari  metode  akuntansi  yang  mungkin  melaporkan  net income  lebih   rendah.  Manajer  menggunakan  laba   akuntansi  untuk menentukan  besarnya  bonus,  cenderung  memilih  kebijakan  akuntansi yang dapat memaksimumkan laba.

Dalam rencana bonus ada istilah bogey dan capbogey merupakan tingkat laba minimum untuk memperoleh bonus. Sedangkan cap adalah tingkat laba maksimum untuk memperoleh bonus. Jika laba ada di atas cap, ada tidaknya bonus tergantung pada kontrak yang dilakukan antara pemegang saham dan manajer. Manajemen laba dapat dilakukan dengan menggeser laba ke periode berikutnya. Jika laba berada dibawah bogey maka manajer akan semakin mengurangi laba bersih. Dengan demikian kemungkinan untuk mendapatkan bonus di periode berikutnya akan meningkat.

  1. Kontrak utang jangka panjang (Debt Covenant)

Kontrak hutang jangka panjang (debt covenant) merupakan perjanjian untuk melindungi pemberi pinjaman (lender atau kreditur) dari tindakan- tindakan manajer terhadap kepentingan kreditur, seperti deviden yang berlebihan, pinjaman tambahan, atau membiarkan modal kerja dan kekayaan pemilik berada dibawah tingkat yang telah ditentukan yang mana semuanya menurunkan keamanan atau menaikkan risiko bagi kreditur yang telah ada.

Motivasi ini sejalan dengan hipotesis debt covenant dalam teori akuntansi positif yaitu semakin dekat suatu perusahaan dengan pelanggaran perjanjian hutang maka manajer akan cenderung memilih metode akuntansi yang dapat memindahkan laba periode mendatang ke periode berjalan sehingga dapat mengurangi kemungkinan perusahaan mengalami pelanggaran kontrak.

  1. Motivasi Politis (political motivation)

Aspek politis tidak dapat dilepaskan dari perusahaan, khususnya perusahaan besar dan strategis, karena aktivitasnya melibatkan hajat hidup orang banyak. Perusahaan yang berkecimpung dibidang penyediaan fasilitas bagi kepentingan orang banyak seperti listrik, air, telekomunikasi, dan sarana infrastruktur, secara politis akan mendapat perhatian dari pemerintah dan masyarakat. Perusahaan seperti ini cenderung menurunkan laba untuk mengurangi visibilitasnya, khususnya selama periode kemakmuran  tinggi.  Tindakan  ini  dilakukan  untuk  memperoleh kemudahan dan fasilitas dari pemerintah misalnya subsidi.

  1. Motivasi Perpajakan (taxation motivation)

Perpajakan merupakan salah satu alasan utama mengapa perusahaan mengurangi laba bersih yang dilaporkan. Dengan mengurangi laba yang dilaporkan maka perusahaan dapat meminimalkan besarnya pajak yang harus dibayarkan ke pemerintah. Sebagai contoh, cara yang dilakuan misalnya merubah metode pencatatan persediaan menjadi LIFO agar laba bersih yang dihasilkan rendah.

  1. Pergantian Direksi

Beragam motivasi timbul disekitar waktu pergantian direksi sebagai contoh, direksi yang mendekati masa akhir penugasan atau pensiun akan melakukan strategi memaksimalkan laba untuk meningkatkan bonusnya. Demikian juga dengan direksi yang kurang berhasil memperbaiki kinerja perusahaan akan cenderung memaksimalkan laba untuk mencegah atau membatalkan pemecatannya.

  1. Penawaran Perdana (initial public offering)

Ketika perusahaan dinyatakan telah go public, informasi keuangan yang ada didalam prospektus merupakan sumber informasi penting. Informasi ini dapat digunakan sebagai sinyal kepada calon investor tentang nilai perusahaan.   Untuk   mempengaruhi   keputusan   calon   investor,   maka manajer berusaha menaikkan laba yang dilaporkan. Selain itu, motivasi pasar modal juga mempengaruhi dalam tindakan manajemen laba. Penggunaan informasi  secara  luas  oleh  investor  dan  analisi  keuangan untuk melindungi nilai sekuritasnya, dapat menciptakan dorongan manajer untuk memanipulasi laba dalam usahanya untuk mempengaruhi kinerja sekuritas jangka pendek.

Bentuk-bentuk Manajemen Laba

 

Bentuk-bentuk pengaturan laba yang dikemukakan oleh Scott (2003:383) yaitu :

  1. Taking a bath

Disebut juga big baths, bisa terjadi selama periode dimana terjadi tekanan dalam organisasi atau terjadi reorganisasi, misalnya penggantian direksi. Jika teknik ini digunakan maka biaya-biaya yang ada pada periode yang akan datang diakui pada periode berjalan. Ini dilakukan jika kondisi yang tidak menguntungkan tidak bisa dihindari. Akibatnya, laba pada periode yang akan datang menjadi tinggi meskipun kondisi tidak menguntungkan.

  1. Income minimization

Pola meminimumkan laba mungkin dilakukan karena motif politik atau motif meminimunkan pajak. Cara ini dilakukan pada saat perusahaan memperoleh profitabilitas yang tinggi dengan tujuan agar tidak mendapat perhatian  secara  politis.  Kebijakan  yang  diambil  dapat  berupa penghapusan (write off) atas barang-barang modal dan aktiva tak berwujud, pembebanan pengeluaran iklan, riset, dan pengembangan yang cepat.

  1. Income maximization

Maksimalkan laba bertujuan untuk memperoleh bonus yang lebih besar, selain itu tindakan ini juga bisa dilakukan untuk menghindari pelanggaran atas kontrak hutang jangka panjang (debt covenant).

  1. Income smoothing

Perusahaan  umumnya  lebih  memilih  untuk  melaporkan  trend pertumbuhan laba yang stabil daripada menunjukkan perubahan laba yang meningkat atau menurun secara drastis.

  1. Timing Revenue dan Expenses Recognation.

Teknik ini dilakukan dengan membuat kebijakan tertentu yang berkaitan dengan timing suatu transaksi, misalnya pengakuan premature atas pendapatan.

Pengertian Manajemen Laba

 

Salah satu ukuran kinerja perusahaan yang sering digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan bisnis adalah laba yang dihasilkan perusahaan. Informasi laba sebagaimana dinyatakan dalam Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) Nomor 2 merupakan unsur utama dalam laporan keuangan dan sangat penting bagi pihak-pihak yang menggunakannya karena memiliki nilai prediktif. Hal tersebut membuat pihak manajemen berusaha untuk melakukan manajemen laba agar kinerja perusahaan tampak baik oleh pihak eksternal.

Manajemen laba (earning management) didefinisikan oleh beberapa peneliti akuntansi secara berbeda-beda sbb :

  1. Widyaningdyah (2001 :92) membagi definisi manajemen laba menjadi dua

yaitu:

  1. Definisi sempit

Earning management dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi. Earning management dalam artian sempit ini didefinisikan sebagai perilaku manager untuk “bermain” dengan komponen discretionary accruals dalam penentuan besarnya laba.

  1. Definisi luas

Earning     management     merupakan     tindakan     manajer     untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas unit dimana  manager  bertanggung  jawab,  tanpa  mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomis jangka panjang unit tersebut.

  1. Healy dan Wahlen (1999: 368) memberikan definisi manajemen laba yang ditinjau dari sudut pandang penetap standar, yaitu manajemen laba terjadi ketika para manajer menggunakan keputusan tertentu dalam pelaporan keuangan dan mengubah transaksi untuk mengubah laporan keuangan sehingga menyesatkan stakeholder yang ingin mengetahui kinerja ekonomi yang diperoleh perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang menggunakan angka-angka akuntansi yang dilaporkan itu.
  2. Schipper (1989: 92) mengartikan manajemen laba dari sudut pandang fungsi pelaporan pada pihak eksternal, sebagai disclosure management, dalam pengertian bahwa  manajemen   melakukan   intervensi   terhadap   proses

pelaporan keuangan kepada pihak eksternal dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi.

  1. Menurut Assih dan Gundono (2000: 37) mengartikan manajemen laba sebagai suatu proses yang dilakukan dengan sengaja dalam batasan General Accepted Accounting Pincipples (GAAP) untuk mengarah pada suatu tingkat yang diinginkan atas laba yang dilaporkan.

Meskipun sudut pandang definisi manajemen laba yang telah dikemukakan oleh beberapa peneliti akuntansi berbeda, namun pada dasarnya definisi manajemen laba yang dikemukakan mengarah pada perspektif opportunist.

Scott (2000: 351) membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi  dua.  Pertama,  melihatnya  sebagai  perilaku  oportunistik  manajer untuk memaksimumkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak  uang,  dan  political  cost  (opportunistic  Earnings  Management). Kedua, memandang manajemen laba dari perspektif efficient contracting (efficient Earning Management), dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak- pihak yang terlibat dalam kontrak. Dengan demikian manajer dapat mempengaruhi nilai pasar saham perusahaannya melakukan manajemen laba, misalnya dengan membuat perataan laba dan pertumbuhan laba sepanjang waktu. Selain itu, dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen laba yang dilakukan oleh manajer tidak hanya dengan cara memaksimalkan laba tetapi juga dengan meminimalkan laba.

Danareksa Syariah Berimbang

Reksadana Danareksa Syariah Berimbang  adalah Reksa Dana terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif  (“KIK”) berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kontrak Investasi Kolektif

Danareksa Syariah Berimbang dituangkan dalam Akta Nomor 31 tanggal 15 November 2000 dan Addendum Kontrak Investasi Kolektif DANAREKSA SYARIAH BERIMBANG No. 26 Tanggal 23 Juli 2002 yang dibuat dihadapan Notaris Benny Kristianto, S.H. di Jakarta, antara PT. Danareksa Investment Management sebagai Manajer Investasi dan ABN AMRO BANK sebagai Bank Kustodian yang kemudian digantikan oleh CITIBANK, N.A., Cabang Indonesia

sebagai Bank Kustodian.

Danareksa Syariah Berimbang bertujuan untuk mendapatkan pertumbuhan nilai investasi dalam jangka panjang dan memperoleh pendapatan yang berkelanjutan kepada pemodal yang hendak mengikuti Syariah Islam. Kekayaan Danareksa Syariah Berimbang akan diinvestasikan minimum 25% hingga maksimum 75% dalam Efek Ekuitas dan minimum 25% hingga maksimum 75% dalam Efek Hutang dan Instrumen Pasar Uang dengan mengikuti syariah Islam.

BNI Dana Plus Syariah

Tujuan Investasi BNI DanaPlus Syariah adalah memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang lebih baik dan optimal dalam jangka panjang kepada para pemodal yang berpegang kepada Syariah Islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba’ dan gharar.

  1. Total unit penyertaan sebesar Rp.500 juta
  1. Dana awal penerbitan sebesar Rp.12,5 milyar
  2. Komposisi portofolio min.48% sd. 98% di efek pendapatan tetap a.l; Obligasi Syariah, SWBI,CD Mudharabah Muqayaddah, CD Mudharabah Mutlaqah, Sertifikat Investasi Mudharabah antar bank serta efek-efek lain yang bersifat syariah dan max.50% pada efek yang bersifat ekuitas a.l. saham prinsip syariah (jii)
  3. Minimum pembelian setiap kali Rp. 1 juta atau maksimum 2% dari total unit yang dijual.
  4. Pembelian reksadana dapat dilakukan dioutlet bni securities dan bni syariah
  5. Biaya pembelian sebesar 0,75% dan biaya penjualan kembali 0%.
  6. Pengalihan ke reksadana non syariah tidakdikenakan biaya
  7. Fasilitas bebas pajak atas return yang diterima dari investor
  8. Imbalan jasa MI pertahun max.1% berdasarkan NAB dihitung secara harian dan dibayar setiap bulan.
  9. Imbalan jasa kustodian pertahun max.0,25% dari NAB harian dan dibayar setiap bulan.
  10. Pembayaran penjualan kembali selambat-lambatnya 7 hari kerja (t+7).

BNI Dana Syariah

Tujuan Investasi BNI Dana Syariah adalah memberikan tingkat pertumbuhan yang stabil dalam jangka panjang kepada para pemodal yang berpegang kepada Syariah Islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba’ dan gharar.

  1. Total unit penyertaan sebesar Rp.500 juta
  2. Dana awal penerbitan sebesar Rp.12,5 milyar
  3. Komposisi portofolio min.80% sd.max.98% di efek pendapatan tetap a.l; Obligasi Syariah SWBI, CD Mudharabah Muqayaddah, CD Mudharabah Mutlaqah, Sertifikat Investasi Mudharabah antar bank serta efek-efek lain yang bersifat syariah.
  4. Minimum pembelian setiap kali Rp. 1 juta atau maksimum 2% dari total unit yang dijual.
  5. Pembelian reksadana dapat dilakukan di outlet BNI Securities dan BNI Syariah
  6. Biaya pembelian sebesar 0,75% dan biaya penjualan kembali 0%.
  7. Pengalihan ke reksadana non syariah tidak dikenakan biaya
  8. Fasilitas bebas pajak atas return yang diterima dari investor
  9. Imbalan jasa MI pertahun max.1% berdasarkan NAB dihitung secara harian dan dibayar setiap bulan
  10. Imbalan jasa kustodian pertahun max.0,25% dari NAB harian dan dibayar setiap bulan.
  11. Pembayaran penjualan kembali selambat-lambatnya 7 hari kerja (t+7)

AAA Amanah Syariah Fund

Reksa Dana AAA Amanah Syariah Fund (selanjutnya disebut “AAA Amanah Syariah Fund”) bertujuan untuk memperoleh hasil investasi yang menarik dan optimal untuk jangka menengah dan panjang namun tetap memberikan pendapatan yang memadai melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas, obligasi dan  Efek bersifat utang lainnya dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan Syariah Islam. Syariah Islam yang dijadikan pedoman AAA Amanah Syariah Fund mengacu pada Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Keputusan Dewan Pengawas Syariah AAA Amanah Syariah Fund. AAA Amanah Syariah Fund  melakukan investasi dengan komposisi minimum 30% dan maksimum 98% pada Obligasi  dan/atau Efek bersifat utang lainnya yang sesuai dengan Syariah Islam, yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau dicatatkan di Bursa Efek dan

instrumen pasar  uang yang sesuai dengan Syariah Islam dengan ketentuan investasi pada instrumen pasar  uang tidak akan melebihi 95%, serta minimum 5% dan maksimum 80% pada Efek bersifat ekuitas yang sesuai dengan Syariah Islam, yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.[1]

[1] http://www.reksadanasyariah.com/AAA_Amanah_Syariah.pdf.  Diakses tgl 14 Oktober 2012

Reksadana syariah

Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin komplek dan kompetitif, maka pemerintah telah mengeluarkan aturan-aturan dasar tentang financial yang salah satunya adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 yang didalamnya mengatur tentang reksa dana. Ketetapan ini menjadi landasan kuat bagi aplikasi reksa dana di Indonesia. [1]

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.20/DSN-MUI/IV/2001, pengertian Resa dana syraiah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip-prinsip islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal/rabb al-mal) dengan manajer investasi sebagai wakil sahib al-mal dengan pengguna investasi. Reksa dana syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang dapat dijadikan alternatif berinvestasi bagi masyarakat yang menginginkannya (+) return dari sumber usaha yang bersih dan dapat dipertanggungjawaban secara syariah. Tujuan utama reksa dana syariah bukan semata-mata hanya mencari keuntungan, tetapi juga memiliki tanggungjawab social terhadap lingkungan, komitmen pada nilai-nilai religiusitas, meskipun tanpa harus mengabaikan kepentingan para investor.[2]

Pemikiran tentang investasi financial berbasis syariah menjadi titik awal bagi munculnya lmbaga-lembaga keuangan yang melandaskan aktifitas finansialnya pada prinsip syariah. Di Indonesia sendiri, pemikiran awal tentang investasi lembaga keuangan berbasis syaariah diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI). Pendirian Bank Muamalat ini, perlahan menjadikan investasi keuangan syariah sebagai kekuatan ekonomi baru dalam ekonomi moneter. Reksa dana syariah pertama kali diperkenalkan pada tahun 1997, dimana perusahaan sekuritas miik Negara yaitu PT. Danareksa menjadi pionir dalam menerbitkan reksa dana syariah.

Reksa dana yang saat ini telah berhasil dirintis telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini ditandai dengan ekspansi bidang reksa dana syraih khususnya di bursa efek

KLBF

 

Kalbe Farma Tbk (“Perseroan” atau “Kalbe”) didirikan pada10 September1966, oleh 6 bersaudara, yaitu Khouw Lip Tjoen,Khouw Lip Hiang, Khouw Lip Swan, Boenjamin Setiawan, Maria Karmila, F. Bing Aryanto. Kalbe Farma telah jauh berkembang dari awal mulanya sebagai usaha farmasi yang dikelola di garasi rumah pendirinya di wilayah Jakarta Utara. Selama lebih dari 40 tahun sejarah Perusahaan, pengembangan usaha telah gencar dilakukan melalui akuisisi strategis terhadap perusahaan-perusahaan farmasi lainnya, membangun merek-merek produk yang unggul dan menjangkau pasar internasional dalam rangka transformasi Kalbe menjadi perusahaan produk kesehatan serta nutrisi yang terintegrasi dengan daya inovasi, strategi pemasaran, pengembangan merek, distribusi, kekuatan keuangan, keahlian riset dan pengembangan serta produksi yang sulit ditandingi dalam mewujudkan misinya untuk meningkatkan kesehatan untuk kehidupan yang lebih baik. Dari hasil penelitian retun ekspetasinya sebesar 0,02996 dengan standar deviasi sebesar 0,14255.

 

 

UNTR

PT United Tractors Tbk (UNTR) didirikan di Indonesia pada tanggal 13 Oktober 1972 dengan nama PT Inter Astra Motor Works dan memulai kegiatan operasinya pada tahun 1973. Perusahaan berkedudukan di Jakarta dan mempunyai 18 cabang, 17 kantor lokasi dan 12 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kantor pusat berlokasi di Jalan Raya Bekasi Km. 22, Cakung, Jakarta. Perusahaan melalui pemegang saham utama, PT Astra International Tbk (Astra), adalah bagian dari Jardine Matheson Holdings Ltd.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan usaha Perusahaan dan entitas anak (bersama-sama disebut “Grup”) meliputi penjualan dan penyewaan alat berat beserta pelayanan purna jual, pertambangan dan kontraktor pertambangan. Termasuk didalam kontraktor pertambangan adalah jasa kontraktor pertambangan terpadu. Dari hasil penelitian retun ekspetasinya sebesar 0,04447 dengan standar deviasi sebesar 0,13899.

ANTM

PT Aneka Tambang Tbk / ANTM (Persero) didirikan dengan nama “Perusahaan Negara (PN) Aneka Tambang” tanggal 05 Juli1968. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 5 Juli 1968.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah di bidang pertambangan berbagai jenis bahan galian, serta menjalankan usaha di bidang industri, perdagangan, pengangkutan dan jasa lainnya yang berkaitan dengan galian tersebut.

usaha Perusahaan dimulai pada tahun 1989 bergerak dalam bidang perdagangan terutama rokok. Sejak tahun 2002, Perusahaan bergerak dalam kegiatan usaha perdagangan eceran untuk produk konsumen dengan mengoperasikan jaringan minimarket dengan nama “Alfamart” yang berlokasi di beberapa tempat di Jakarta, Cileungsi, Tangerang, Cikarang, Bandung, Sidoarjo, Cirebon, Cilacap, Semarang, Lampung, Malang, Bali, Klaten, Makassar, Balaraja dan Palembang. Dari hasil penelitian retun ekspetasinya sebesar 0,03313  dengan standar deviasi sebesar 0,12178.

INTP

PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (IDX: INTP) adalah salah satu produsen semen di Indonesia. Indocement merupakan produsen terbesar kedua di Indonesia. Perusahaan ini didirikan tahun 1985 yang merupakan hasil penggabungan enam perusahaan yang menghasilkan sebuah perusahaan semen dengan delapan pabrik sejak 1975. Produksi semen Indocement dapat mencapai total sekitar 16,5 juta ton per tahun. Indocement memiliki 12 buah pabrik, sembilan diantaranya berada di Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dua berada di Cirebon, Jawa Barat dan satu di Tarjun, Kotabaru, Kalimantan Selatan.

Produk utama Indocement adalah semen tipe Ordinary Portland Cement disingkat OPC dan Pozzolan Portland Cement disingkat PPC yang kemudian digantikan oleh Portland Composite Cementdisingkat PCC sejak 2005. Indocement juga memproduksi semen jenis lain misalnya Portland Cement Type II dan Type V serta Oil Well Cement. Indocement juga merupakan satu-satunya produsen semen jenis Semen Putih (White Cement) di Indonesia.

Tahun 2001, HeidelbergCement Group, yang berbasis di Jerman dan merupakan produsen utama di dunia dengan pabrik di lebih dari 50 negara mengambilalih kepemilikan mayoritas saham di Indocement. Sejak itu perusahaan difokuskan untuk mengembalikan ketahanan finansial yang hilang sejak krisis Asia. Saham Indocement didaftarkan di bursa efek Jakarta dan bursa efek Surabaya. Indocement memiliki lebih dari 6.000 karyawan.

Semen yang dipasarkan adalah semen dengan merek “Tiga Roda”. Dari hasil penelitian retun ekspetasinya sebesar 0,03313  dengan standar deviasi sebesar 0,12178.

TLKM (Telekomunikasi Indonesia)

PT.Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TELKOM) merupakan perusahaan penyelenggara informasi dan telekomunikasi (infoComm) serta menyediakan jasa dan jaringan telekomunikasi secara lengkap (full service and network provider) yang terbesar di Indonesia. Dalam perjalanannya menjadi perusahaan publik PT.TELKOM Tbk. Telah melalui perjalanan yang cukup panjang. Pada tahun 1882, didirikan sebuah badan usaha swasta penyedia layanan pos dan telegraf. Dari hasil penelitian retun ekspetasinya sebesar 0,00850  dengan standar deviasi sebesar 0,08386.

PTBA

Perseroan adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang saat ini merupakan produsen batubara terbesar ke-5 di Indonesia. Perseroan menjadi perusahaan publik pada tanggal 23 Desember 2002 dengan kode saham “PTBA” yang dicatatkan di Bursa Efek jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Segmen usaha yang digeluti perseroan adalah industri tambang barubara dan pengusahaan briket. Industri tambang batubara merupakan bisnis inti perseroan yangi menghasilkan pendapatan lebih dari 98% dari total pendapatan usaha perseroan. Perseroan mempunyai dua unit pertambangan, yaitu unit pertambangan Tanjung Enim berlokasi di Tanjung Enim, Sumatera Selatan yang dioperasikan dengan sistem penambangan terbuka (open pit mining), dan unit pertambangan Ombilin berlokasi di sawahlunto, Sumatera Barat yang dioperasikan dengan sistem tambang bawah tanah (underground mining). Dari hasil penelitian retun ekspetasinya sebesar 0,06106 dengan standar deviasi sebesar 0,19260.

UNVR (PT. Unilever Indonesia)

PT.Unilever Indonesia,Tbk. Perusahaan yang bergerak dibidang produksi sabun,detergen, margarin, minyak sayur, dan makanan yang terbuat dari susu, es krim, makanan dan minuman dari teh dan produk-produk kosmetik. Didirikan pada tanggal 5 Desember  1933 sebagai Zeepfabrieken N.V Lever dengan akta No. 33 yang dibuat oleh Tn.A.H. Van Ophuijsen, notaris di Batavia.

Berdasarkan data historis harga saham harian, dengan perhitungan Model Markowitz, selama periode pengamatan return ekspetasi saham UNVR  secara berturut-turut adalah 0,02828 dan standar deviasi sebesar 0,10628.

Jakarta Islamic Index

Jakarta Islamic Index (JII) muncul sebagai tolok ukur (benchmark) bagi investasi saham secara syariah di pasar modal. Menurut Pontjowinoto, ide untuk membangun dan mengembangkan wacana investasi keuangan di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah berawal dari besarnya peningkatan akumulasi kapital di kalangan umat Islam.[1]

Hingga tahun 1970, sejumlah besar masyarakat muslim tidak dapat terlibat dalam investasi di pasar modal. Hal ini disebabkan larangan Islam pada aktivitas-aktivitas bisnis tertentu. Untuk memenuhi kepentingan pemodal yang ingin mendasarkan kegiatan investasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah, di sejumlah bursa efek dunia telah disusun indeks yang khusus terdiri dari komponen saham-saham yang tergolong kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah.[2]

Yang dimaksud pasar modal syariah adalah pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip-prinsip syariah tersebut antara lain:[3]

  1. larangan terhadap setiap transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan;
  2. instrumen atau efek yang diperjualbelikan harus memenuhi kriteria halal.

Pasar modal syariah didirikan di Indonesia ditandai dengan didirikannya JII. Pemerintah yang diwakili oleh Menteri Keuangan, yaitu Boediono, Bapepam, dan MUI secara resmi meluncurkan pasar modal syariah pada 14 Maret 2003. Sedangkan peluncuran JII dilakukan sebelumnya, yaitu pada tahun 2000 oleh PT Danareksa Investment Management (DIM).[4]

Tujuan pendirian JII adalah untuk meningkatkan investasi di pasar modal secara syariah dan meningkatkan kepercayaan para investor untuk mengembangkan investasi dalam ekuiti secara syariah. JII merupakan subset dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang diluncurkan pada tanggal 3 Juli 2000 dan menggunakan tahun 1 Januari 1995 sebagai base date (dengan nilai 100).[5]

JII merupakan indeks berdasarkan syariah Islam. Saham-saham yang masuk dalam indeks syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah. Kriteria emiten tersebut dijelaskan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20.

Kriteria yang ditetapkan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 20 antara lain:[6]

  1. usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang;
  2. usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional;
  3. usaha yang memproduksi, mendistribusikan, serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram;
  4. usaha yang memproduksi, mendistribusi, dan menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudharat.

Setiap enam bulan sekali akan dilakukan pengkajian ulang terhadap saham-saham yang masuk dalam JII. Sedangkan perubahan jenis usaha emiten akan terus menerus dimonitor berdasarkan data publik dan media.

Tahapan seleksi saham antara lain:[7]

  1. memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari tiga bulan (kecuali termasuk 10 besar dalam hal kapitalisasi);
  2. memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tenaga tahun terakhir yang memiliki rasio kewajiban terhadap aktiva maksimal 90%;
  3. memilih 60 saham dari susunan saham di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar terbesar selama satu tahun terakhir;
  4. memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata nilai perdagangan reguler selama satu tahun terakhir.

Perkembangan JII tidak lepas dari kinerja Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Oleh karena itu, naik turunnya indeks syariah tetap mengikuti kecenderungan yang terjadi di IHSG. Perhitungan JII sangat tergantung pada perkembangan harga saham dan besar saham yang diperdagangkan.

JII dimaksudkan digunakan sebagai tolok ukur untuk mengukur kinerja suatu investasi pada saham dengan basis syariah. Indeks ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk mengembangkan investasi secara syariah.

.

Nilai Aktiva Bersih

Nilai aktiva bersih (NAB) atau Net Asset Value (NAV) tidak dapat dipisahkan dari reksa dana karena istlah ini merupakan suatu tolok uur dalam memantau hasil portofolio suatu reksadana. NAB adalah total nilai investasi kas yang dipegang (uninvested) dikurangi biaya-biaya hutang dari kegiatan operasional yang harus dibayarkan.

NAB per unit penyertaan adalah harga wajar dari portofolio reksa dana setelah dikurangi  biaya operasional kemudian dibagi jumlah unit penyertaan yang beredar (dimiliki investor) pada saat tertentu. NAB per saham per unit setiap hari oleh bank kustodian setelah mendapat data dari manajer investasi dan nilainya dapat dilihat dari surat kabar yang dibuat reksa dana bersangkutan setiap harinya.

Besarnya NAB bisa berfluktuasi setiap harinya, tergantung dari perubahan nilai efek portofolio. Meningkatnya NAB mengindikasikan naiknya nilai investasi pemegang saham per unit penyertaan dan sebaliknya, menurun berarti berkurangnya nilai investasi pemegang saham unit penyertaan.

 

Portofolio Efisien dan Efficient Frontier

Portofolio yang efisien (efficient portofolio) adalah portofolio yang memberikan return ekspektasi terbesar dengan tingkat risiko yang sudah pasti atau portofolio yang memberikan risiko terkecil dengan return ekspektasi yang sudah pasti.

Portofolio yang efisien dapat ditentukan dengan memilih tingkat return ekspektasi tertentu dan kemudian meminimumkan risikonya atau menentukan tingkat risiko yang tertentu dan kemudian memaksimumkan return ekspektasinya.

Seluruh set yang memberikan kemungkinan portofolio yang dapat dibentuk dari kombinasi n-aktiva yang tersedia disebut dengan opportunity set atau attainable set. Semua titik di attainable set menyediakan semua kemungkinan portofolio baik yang efisien maupun yang tidak efisien yang dapat dipilih oleh investor. Kumpulan (set) dari portofolio yang efisien ini disebut efficient set atau efficient frontier.[1] Dua aktiva yang membentuk portofolio dapat berkorelasi sempurna, negatif sempurna, atau tidak mempunyai korelasi sama sekali.

Pada tahun 1952 Harry Markowitz meluncurkan model formal seleksi portofolio yang memasukkan prinsip divesifikasi. Modelnya adalah langkah pertama manajemen portofolio: identifikasi perangkat portofolio yang efisien atau yang sering disebut frontier dari asset berisiko. Frontier adalah perngkat portofolio yang meminimumkan varian utnuk setiap target imbal hasil yang diharapkan. [2] Efficient frontier merupakan pilihan terbaik bagi investor karena mampu menawrkan tingkat pengemalian yag lebih tinggi dengan tingakt risiko tertentu. Investor yang rasional akan memilih untuk berinvestasi pada portofolio-portofolio yang berada pada efficient frontier. Portofolio efisien merupakan portofolio yang mempunyai varians yang minimum disetiap tahap keuntungan yang telah ditetapkan dan pada waktu yang sama mempunyai keuntungan diharapkan yang maksimum.[3]

 

Portofolio Optimal Berdasarkan Model Markowitz

 

Model Markowitz menggunakan asumsi-asumsi sebagai berikut:

  • Waktu yang digunakan hanya satu periode.
  • Tidak ada biaya transaksi.
  • Preferensi investor hanya didasarkan pada return ekspektasi dan risiko dari portofolio.
  • Tidak ada pinjaman dan simpanan bebas risiko.

Model Markowitz tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut.  Jika tersedia pinjaman dan simpanan bebas risiko, maka optimal portofolio akan dapat berbeda seandainya pinjaman dan simpanan bebas risiko ini tidak tersedia.

Jika investor hanya mempertimbangkan risiko portofolio yang terkecil tanpa mempertimbangkan simpanan dan pinjaman bebas risiko (riskless lending and borrowing) dan investor diasumsikan sebagai risk-averse individu, maka yang dipilih merupakan portofolio yang optimal.

Diversifikasi

. 

Diversifikasi risiko ini sangat penting untuk investor, karena dapat meminimumkan risiko tanpa harus mengurangi return yang diterima. Investor dapat melakukan diversifikasi dengan beberapa cara, seperti diversifikasi random, model indeks tunggal dan model Markowitz.[1]

Model Markowitz dan model indeks tunggal keduanya adalah model portofolio untuk meminimumkan varian. Perbedaan kedua model pada rumus yang digunakan untuk menentukan varian portofolio. Markowitz model rumus yang diasumsikan untuk kondisi sangat sempurna, sedangkan model indeks tunggal diasumsikan terdapat sisa saham yang tidak berkorelasi sempurna.[2]

[1] Jogiyanto Hartono, Teori Portofolio dan Analisis Investasi , (Yogyakarta: BPFE, 2008)

hlm 264

[2] Prawistri Puspita Sari. “Analisis Optimalisasi Portofolio Saham Syariah: Perbandingan Portofolio Optimal dengan Reksa Dana Syariah di Indonesia Periode Penelitian Tahun 2004-2007”,  Journal Of Islamic Business and Economics  Vol.3, No.2 (Desember 2009). Hlm. 23

Pengertian  portofolio

 

Portofolio adalah sekumpulan aset, baik aset riil maupun aset finansial.[1] Harry Markowitz mengemukakan bahwa ketika seseorang menambahkan suatu aset ke dalam portofolio investasinya, maka total risikonya akan berkurang dan ekspektasi returnnya tetap sebesar rata-rata tertimbang dari ekspektasi return masing-masing aset dalam portofolio tersebut. Dengan kata lain, diversifikasi akan menurunkan risiko total tanpa mengorbankan return.

Ketika portofolio sudah terdiversifikasi dengan baik, artinya penambahan kembali suatu aset ke portofolio sudah tidak lagi menurunkan risiko total secara berarti, maka variabilitas unik pada tiap-tiap aset (risiko tidak sistematis) akan hilang. Risiko yang masih ada adalah risiko sistematis yang berpengaruh kepada seluruh aset. Dengan demikian, penilaian portofolio tidak perlu lagi dihitung dari besarnya risiko total tetapi dari besarnya risiko sistematis yang tidak dapat dihilangkan dari diversifikasi tersebut.[2]

Implikasi dari teori ini adalah investor hendaknya mengkombinasikan aset yang berisiko dalam satu portofolio untuk meminimumkan risiko. Bagi portofolio yang terdiversifikasi dengan baik, semua risikonya adalah sistematis karena yang tidak sistematis hilang terdiversifikasi.

Meskipun demikian, tidaklah berarti bahwa saham atau portofolio tidak mempunyai risiko tidak sistematis, tidak juga bahwa risiko tidak sistematis tidak mempunyai hubungan dengan keuntungan saham tersebut. Namun, karena risiko ini hilang karena terdiversifikasi, maka pemodal dapat mengabaikan risiko tersebut apabila mereka ingin menambah satu saham dalam portofolio investasi mereka. Oleh karena itu, risiko sistematislah yang dihubungkan dengan tingkat keuntungan yang diharapkan.[3] Kombinasi ini dapat mencapai jumlah yang tidak terbatas. Jika terdapat kemungkinan portofolio yang jumlahnya tidak terbatas, maka akan timbul pertanyaan potofolio mana yang akan dipilih oleh investor. Jika investor adalah rasional, maka mereka akan memilih portofolio yang optimal. Portofolio optimal dapat ditentukan dengan menggunakan model Markowitz atau dengan metode indeks tunggal. Dan yang pertama kali dibutuhkan adalah menentukan portofolio yang efisien. Portofolio optimal akan berbeda-beda untuk masing-masing investor. Investor yang lebih menyukai risiko akan memilih portofolio dengan return yang tinggi dengan membayar risiko yang juga lebih tinggi dibandingkan dengan investor yang kurang menyukai risiko. Jika aktiva tidak berisiko dipertimbangkan, aktiva ini dapat mengubah portofolio optimal yang mungkin sudah dipilih oleh investor. [4]

 

Saham

Saham merupakan suatu bukti bahwa kepemilikan atas aset-aset perusahaan yang menerbitkan atas saham. Dengan memiliki saham suatu perusahaan, maka investor akan mempunyai hak terhadap pendapatan dan kekayaan perusahaan, setelah dikurangi dengan pembayaran semua kewajiban perusahaan. Saham merupakan salah sau jenis sekuritas yang cukup popular di perjualbelikan di pasar modal. [1]

Menurut Dewan syariah Nasional (DSN), saham adalah suatu bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang memenuhi kriteria syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa.[2] Secara sederhana saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau kepemilikan sseorang atau badan dalam suatu perusahaan.

  1. Jenis saham

Dilihat dari kemampuan dalam hak tagih atau klaim, saham terdiri dari:[3]

  1. Saham preferen (preferred stock),

merupakan saham yang mempunyai sifat gabungan antara obligasi dan saham biasa, seperti bond yang membayarkan bunga atas pinjaman, saham preferen juga memberikan hasil yang tetap berupa dividen preferen. Seperti saham biasa, dalam hal likuiditas klaim pemegang obligasi (bond). Hak yang dimiliki pemegang saham preferen, yaitu:

  • Hak preferen terhadap dividen yaitu hak untuk menerima dividen terlebih dahulu dibandikan dengan pemegang saham biasa.
  • Hak dividen kumulatif yaitu hak kepada pemegang saham preferen yang menerima dividen tahun-tahun sebelumnya yang belum dibayarkan sebelum pemegang saham biasa menerima dividennya.
  • Hak preferen pada waktu likuidasi yaitu hak saham preferen untuk mendapatkan terlebih dahulu aktiva perusahaan dibandingkan dengan saham biasa pada saat terjadinya likuidasi.

Macam-macam saham preferen ada 3, yaitu:

  1. Convertible preferred stock.

              Dalam saham preferen yang dapat dikonversikan ke sham biasa dengan rasio penukaran yang sudah ditentukan. Penukaran dari saham preferen ke saham biasa tidak menimbulkan keuntungan (gain) atau kerugian (lost) diperusahaan emiten. Nilai yang dicatat untuk saham-saham ini adalah sebesar nilai nominalnya dan selisih yang diterima yang berbeda dengan nilai nominalnya dicatat sebagai rekening agio saham.

  1. Callable preferred stock.

Merupakan saham preferen yang dapat ditebus. Artinya, dapat memberikan hak kepada perusahaan yang mengeluarkan untuk membeli kembali Callable preferred stock dari pemegang saham pada tanggal tertentu di masa mendatang dengan nilai yang tertentu. Harga tebusan ini biasanya lebih tinggi ari nilai nominal sahamnya.

  1. Floating atau adjustable rate preferred stock (ARP).

              Merupakan saham preferen dengan tingkat dividen yang mengambang. Saham ini merupakan saham inovasi baru di Amerika Serikat yang dikenal pada tahun 1982. Saham preferen ini tidak membayar dividen secara tetap, tetapi tingkat dividen yang dibayar tergantung dari tingkat return dari sekuritas    t-bill.[4]

  • Saham biasa (Common stock). Merupakan saham yang hanya dikeluarkan oleh perusahaan satu kelas saham saja. Saham ini biasanya dalam bentuk saham biasa. Pemegang sahamnya adalah pemilik dari perusahaan yang mewakilkan kepada manajemen untuk menjalankan operasi perusahaan. Sebagai pemilik saham biasa mempunyai beberapa hak, yaitu:
  1. Hak kontrol.

Merupakan hak pemegang saham biasa untuk memilih pimpinan  perusahaan. Ini berarti bahwa pemegang saham mempunyai hak untuk mengontrol siapa yang akan memimpin perusahaannya. Pemegang saham dapat melakukan hak kontrolnya dalam memveto dalam memilih direksi di rapat tahunan pemegang saham atau pada tindakan-tindakan yang membutuhkan peretujuan pemegang saham.

  1. Hak menerima pembagian keuntungan

Sebagai pemilik perusahaan, pemegang saham biasa berhak mendapatkan keuntungan perusahaan. Tidak semua laba dibagikan, sebagian laba akan ditanamkan kembali kedalam perusahaan. Laba yang ditahan ini (retained earnings) merupakan sumber dana intern perusahaan. Laba yang tidak ditahan dibagikan dalam bentuk dividen.

Keputusan perusahaan membayar dividen atau tidak dicerminkan dalam kebijaksanaan dividennya (dividen policy). Jika perusahaan untuk memutuskan untuk membagi keuntungan dalam bentuk dividen, semua pemegang saham bisa mendapatkan hak yang sama. pembagian dividen untuk saham biasa dapat dilakukan jika perusahaan sudah membayarkan dividen untuk saham preferen.

  1. Hak preemptif

Merupakan hak untuk mendapatkan persentasi pemilikan yang sama jika perusahaan mengeluarkan tambahan saham untuk tujuan melindungi hak control dari pemegang saham lama dan melindungi harga saham lama dari kemerosotan nilai.

  • Saham Treasuri, merupakan saham milik perusahaan yang sudah pernah dikeluarkan dan beredar yang kemudian dibeli kembali oleh perusahaan untuk tidak dipensiunkan tetapi disimpan sebagai treasuri. Perusahaan emiten membeli kembali sahamberedar sebagai saham treasuri dengan alas an sebagai berikut:
  1. Akan digunakan dan diberikan kepada manajer-manajer atau karyawan-karyawan di dalam perusahaan sebagai bonus dan kompensasi dalam bentuk saham.
  2. Meningkatkan volume perdagangan di pasar modal dengan harapan meningkatkan niali pasarnya.
  3. Menambah jumlah lembar saham yang tersedia untuk digunakan menguasai perusahaan lain.
  4. Mengurangi jumlah lembar saham yang beredar untuk menaikkan laba per lembarnya, dan
  5. Mengurangi jumlah saham yang beredar sehingga dapat mengurangi kemungkinan perusahaan lain untuk menguasai jumlah saham secara mayoritas.

 

Kategori Investor

 

Pemilihan jenis investasi atau tempat berinvestasi tergantung pada preferensi tingkat risiko yang yang bersedia diambil oleh investor. Kenyataanya menunjukkan bahwa seorang investor menghindari risiko seminimal mungkin. Oleh karena itu dalam hal ini kita asumsikan bahwa semua investor akan mengambil sikap menghidari risiko. Dengan kata lain investor akan lebih suka untuk mendapatkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi untuk setiap penambahan risiko. Menurut Halim, tipe-tipe investor adalah sebagai berikut: [1]

  1. Investor yang enggan mengambil risiko (risk averter)

Merupakan tipikal yang apabila dihadapkan pada dua pilihan investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang sama dengan risiko yang berbeda, maka cenderung mengambil investasi dengan yang lebih kecil.

  1. Investor yang netral terhadap risiko (risk neutral)

Merupakan tipikal inverstor yang meminta kenaikan tingkat pengembalian yang sama untuk setiap kenaikan risiko. Investor dengan karakter tersebut cenderung bersikap hati-hati dan fleksibel dalam pengembalian keputusan.

  1. Investor yang senang mengambil risiko (risk seeker)

Merupakan investor yang apabila dihadapkan pada dua pilihan investasi yang memberikan tingkat pengembalian yang sama dengan risiko yang berbeda, maka ia lebih suka mengambil investasi dengan risiko yang lebih besar. Investor denngan karakter tersebut cenderung bersifat agresif dan spekulatif dalam mengambil keputusan.

Meskipun telah terdapat penggolongan sikap investor, namun pada umumnya dalam ekonomi atau  investasi,  investor cenderung bersikap menghidar risiko.

[1] Abdul Halim, Analisis Investasi, edisi ke-2, (Jakarta: Salemba Empat 2005) hlm. 42

Proses investasi

Proses investasi menunjukkan bagaimana seharusnya seorang investor membuat keputusan pada efek-efek yang dapat dipasarkan dan kapan waktu pelaksanaannya. Secara umum, produk investasi dikelompokkan berdasarkan hasilnya menjadi dua golongan. Pertama, produk Investasi Pendapatan Tetap (fixed income investment), yaitu produk investasi yang sudah pasti memberikan pendapatan (biasanya disebut bunga). Kedua, produk Investasi Pertumbuhan (growth income investment), yaitu produk investasi yang tidak memberikan hasil pasti berupa bunga, tetapi hanya memberikan hasil apabila dijual kembali dengan nilai yang lebih tinggi. Contoh : saham, emas, rumah, barang-barang koleksi, mata uang asing.

Dengan banyaknya ragam produk investasi yang bisa mengisi portofolio itu, menyebabkan investor perlu melakukan berbagai pertimbangan sebelum melakukan investasi. Pertimbangan sebelum investasi itu bisa kita katakan sebagai proses menentukan keputusan investasi.

Bicara proses keputusan investasi, maka sebuah investasi, proses pengambilan keputusan harus berkesinambungan atau disebut dengan on going process. Karena itu dalam proses keputusan investasi ini ada beberapa tahap yang harus dilalui, menetukan tujuan investasi, menentukan kebijakan investasi dan pemilihan strategi atau skenario investasi.

Tahap menentukan tujuan investasi menyangkut jangka waktu investasi (pendek/panjang), berapa target return yang akan dicapai. Sedangkan tahap menentukan kebijakan investasi ini yang harus dilakukan investor adalah mengetahui dan mengerti karakter risiko (risk profile) masing- masing apakah seorang yang mau mengambil risiko atau menghindari risiko, berapa banyak dana yang akan diinvestasikan, fleksibilitas investor dalam waktu untuk memantau investasi, pengetahuan akan pasar modal. Setelah itu baru melakukan pemilihan isi dan aset portofolio. Kalau seluruh isi portofolio adalah saham, maka yang mesti diketahui adalah karakteristik dan jenis saham.

Pengertian Investasi

Istilah investasi berasal dari bahasa inggris investment yang memiliki arti menanam. Menurut Tandelilin, Investasi adalah komitmen sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang[1]. Jogiyanto mendefinisikan bahwa investasi adalah penundaan konsumsi sekarang untuk digunakan di dalam produksi efisien selama periode yang tertentu.dengan adanya kesempatan produksi yang efisien, penundaan efisien sekarang untuk diinvestasikan ke produksi tersebut akan meningkatkan utiliti total[2].

Berdasarkan beberapa pengertian investasi diatas dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan kegiatan dalam bidang financial dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang maksimal dari kekayaan atau asset yang ditanam. Untuk melakukan investasi dipasar modal diperlukan pengetahuan dan pengalaman yang cukup serta naluri bisnis untuk menganalisis efek-efek yang mana yang akan dibeli, dijual dan dimiliki. Selain itu, investor hatus mempunyai ketajaman perkiraan masa depan perusahaan terhadap saham-saham yang akan dijual atau dibeli. Gambar 2.1 menunjukkan alur investasi berdasarkan tipe-tipe investasi keuangan, yaitu investasi langsung dan tidak langsung.

Gambar 2.1

Investasi langsung dan tidak langsung

Investasi

Tidak                                  investasi

Perusahaan investasi
Perusahaan investasi
investor

langsung                                langsung

 

investasi langsung

 

Berdasarkan gambar 2.1 menunjukkan bahwa investasi dalam aktiva keuangan dapat berupa investasi langsung dan tidak langsung. Investasi langsung dilakukan dengan membeli langsung aktiva keuangan dari suatu perusahaan investasi yang menpunyai portofolio aktiva-aktiva keuangan dari perusahaan lain.[3] Adapun beberapa tujuan investasi antara lain:[4]

  1. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang, seorang bijaksana akan berpikir bagaimana meningkatkan taraf hidupnya dari waktu ke waktu atau setidaknya berusaha bagaimana mempertahankan tingkat pendapatan yang ada sekarang agar tidak berkurang di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dalam investasi harus dikelola dengan sebaik mungkin agar terus meningkatkan keuntungan dari investasi.
  2. Untuk mengurangi tekanan inflasi, ini disebabkan adanya perkembangan global dari penetapan suku bunga pada value of money atau juga disebabkan oleh hal-hal yang tidak pasti dari gejolak ekonomi, social, politik yang berkembang.
  3. Dorongan untuk menghemat pajak, beberapa didunia banyak melakukan kebajikan yang sifatnya mendorong tumbuh investasi di masyarakat melalui pemberian fasilitas perpajakan kepada masyarakat yang melakukan investasi pada bidang-bidang tertentu.

 

Formulasi DEA

 

Dalam PAUSE (1999)  suatu Unit Kegiatan Ekonomi dapat diformulasikan ke dalam sebuah program linier  fraksional dengan menjadikan input dan output   dari UKE bersangkutan sebagai variabel keputusan. Fungsi tujuan dari setiap program linear  fraksional adalah rasio  antara output tertimbang total dari  UKEk dibagi dengan input tertimbang totalnya.

Formulasi fungsi tujuan adalah sebagai berikut

 

 

 

Formulasi selanjutnya adalah :

 

 

 

 

Bobot yang dipilih tidak boleh negatif :

Pengukuran kinerja  

 

Dua metode yang lazim digunakan untuk mengukur kinerja adalah analisis rasio parsial dan analisis regresi berganda. Kedua metode tersebut memiliki keterbatasan untuk dapat digunakan secara efektif dalam kondisi terdapat multi input dan multi output yang digunakan dan dihasilkan oleh suatu unit Kegiatan Ekonomi. Pada analisis rasio untuk mengukur kinerja suatu unit kegiatan ekonomi (UKE) yang memiliki beberapa input dan beberapa output (multi-input  multi output) akan kesulitan dalam menentukan UKE yang paling efisien karena peringkat efisiensi ada pada setiap variabel. Analisis regresi berganda memberikan hasil yang cukup memadai karena menghasilkan ukuran efisiensi untuk setiap UKE. Namun angka efisiensi tersebut relatif terhadap kinerja rata-rata, bukan terhadap kemungkinan kinerja yang terbaik. Selain hal tersebut, analisis regresi mensyaratkan penggabungan 2 atau lebih output menjadi satu meskipun tidak setiap output dapat digabungkan menjadi satu karena perbedaan sifat.

         Data Envelopment Analisis (DEA) dapat mengatasi keterbatasan yang ada pada analisis rasio parsial dan regresi berganda dalam pengukuran efisiensi suatu unit kegiatan ekonomi (UKE) yang menggunakan beberapa input dan menghasilkan beberapa output (multi-input multi-output). Efisiensi relatif suatu UKE adalah efisiensi  UKE dibandingkan dengan UKE lain dalam sampel (sekelompok UKE yang saling diperbandingkan) yang menggunakan jenis input dan output yang sejenis. DEA untuk suatu UKE dapat diformulasikan sebagai programasi linier fraksional, yang solusinya dapat diperoleh jika model tersebut ditransformaikan ke dalam program linier dengan bobot dari input dan output UKE tersebut sebagai variabel keputusan (decision variables). Metode simpleks dapat digunakan untuk menyelesaikan model yang sudah ditransformasikan ke dalam program linier. Beberapa paket software komputer dapat digunakan untuk keperluan tersebut, antara lain QSB, CMOM,LINDO dan Warwick. DEA yang lengkap memerlukan penyelesaian program linier bagi setiap UKE. Hasilnya adalah seperangkat bobot untuk suatu UKE dan  angka efisiensi relatifnya (Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi,1999 hal. 2 – 7 ).

Pengertian Dinas Pendapatan Kota

 

Menurut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 1990, tentang Sistem dan Prusedur Perpajakan, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya serta Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten/Kota seluruh wilayah Indonesia yang lebih terkenal dengan MAPATDA (Manual Pendapatan Daerah), Dinas Pendapatan adalah instansi yang berfungsi sebagai berikut :

  1. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
  2. Melakukan Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pendapatan lain-lain daerah.
  3. Membantu melakukan pekerjaan pendataan Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat PBB dalam hal menyampaikan dan menerima kembali Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) Wajib Pajak.
  4. Melakukan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  5. Membantu melakukan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Tagihan Pajak (STP) dan sarana administrasi PBB lainnya, yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kepada wajib Pajak serta membantu menyampaikan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) PBB yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada petugas pemungut PBB yang ada di bawah pengawasan.
  6. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pemungutan dan penyetoran pajak daerah, retribusi daerah serta pendapatan lain-lain daerah.
  7. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah lainnya, serta penagihan Pajak Bumi dan bangunan yang dilimpahkan oleh Menteri Keuangan kepada Daerah.
  8. Melakukan tugas Perencanaan Pengendalian Operasional di bidang pendataan, penetapan dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.
  9. Melakukan penyuluhan melalui pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya serta Pajak Bumi dan Bangunan.
  10. Melakukan Urusan Tata

Pengertian Efisiensi

 

Salah satu aspek yang digunakan untuk menentukan kinerja suatu unit kegiatan ekonomi adalah  efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi dibedakan menjadi  dua jenis, yaitu efisiensi produktif dan efisiensi alokatif (Mahi,2000). Efisiensi produktif adalah efisiensi yang tercapai krena organisasi suatu proses produksi berjalan dengan baik dan optimal. Artinya, untuk menghasilkan output  harus didukung oleh pengelolaan kegiatan seoptimal mungkin. Sementara itu efisiensi alokatif terjadi karena alokasi sumber daya dapat dilakukan secara optimal. Artinya,efisiensi alokasi merupakan kemampuan suatu unit ekonomi dalam memperhitungkan tingkat nilai produk marjinal (marginal value product) dan biaya marjinal (marginal cost). Jika besaran efisiensi ini dapat dikuantifikasikan maka dapat diperoleh beberapa manfaat untuk (1) membandingkan tingkat efisiensi antar unit ekonomi yang sama, (2) mengukur berbagai variasi efisiensi antar unit ekonomi untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya, serta (3) menentukan implikasi kebijakan sehingga dapat meningkatkan efisiensinya (Priyadi, 1999 : 254-259).

Pengertian Kinerja

 

Pengukuran kinerja (performance) merupakan salah satu upaya supaya dapat dilakukan sumberdaya secara efektif dan dapat memberikan arah pada pengambilan keputusan strategis yang menyangkut perkembangan suatu organisasi pada masa yang akan datang. Kinerja merupakan status organisasi secara keseluruhan dibanding organisasi lain yang sejenis, atau terhadap suatu standar yang disepakati bersama, baik standar internal maupun standar eksternal. Kinerja organisasi bersifat multi dimensial, oleh sebab itu harus ditentukan atas dasar berbagai profil ukuran yaitu efektifitas dan efisiensi. Salah satu aspek yang digunakan untuk menentukan kinerja suatu unit kegiatan ekonomi adalah efisiensi ekonomi (Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi, 1999 hal.1)

Tingkat kesehatan bank

 

Bank dapat dikatakan sehat apabila dapat menjaga keamanan dana masyarakat yang dititipkan kepada mereka, dapat berkembang dengan baik, serta mampu memberikan sumbangan yang berarti terhadap perkembangan ekonomi nasional. Hal ini merupakan indikator untuk mengevaluasi keberhasilan kegiatan bisnis bank umum. Menurut Sutojo (1997; 54) tugas tersebut hanya mungkin dijalankan dengan baik, apabila bank dapat memperoleh keuntungan yang memadai. Selanjutnya kemampuan bank menghasilkan keuntungan, secara kuantitatif dapat dinilai dengan mempergunakan enam macam tolok ukur, yaitu (a). Interest margin, (b). Net margin, (c). Assets utilization, (d) Return on Assets, (e). Return on Equity, dan (f). Earning per share. Faktor-faktor yang mempengaruhi laba bank menurut Reed dan K.Gill (1995; 172), antara lain (1). manajemen (2). kondisi perekonomian (3). besar bank (4). suku bunga (5). iklim usaha (6). persentase sumber daya yang dipergunakan (7). laba rugi dari surat berharga (8). kerugian pinjaman dan pembayaran pinjaman yang dihapuskan.

Bank Indonesia menetapkan ketentuan tentang kesehatan Bank dengan  faktor CAMEL. Sesuai Surat Keputusan Direksi  Bank Indonesia  No.30/12/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia  No. 30/3/UPPB tanggal 30 April 1997, faktor dan komponen  penilaian tersebut terdiri dari:

  1. faktor modal (Capital), komponennya adalah rasio modal terhadap aktiva tertimbang menurut resiko;
  2. faktor kualitas aktiva produktif (Assets Quality), komponennya adalah rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap total aktiva produktif dan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif yang dibentuk terhadap penghapusan aktiva produktif yang wajib dibentuk;
  3. faktor manajemen, komponennya adalah manajemen umum dan manajemen risiko;
  4. faktor rentabilitas (Earnings), komponennya adalah rasio laba terhadap volume usaha (ROA) dan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO);
  5. faktor likuiditas (Liquidity), komponennya adalah rasio alat likuiditas terhadap hutang lancar dan rasio kredit terhadap dana yang diterima.

Pelaksanaan penilaian tingkat kesehatan bank, pada tahap pertama dilakukan dengan cara mengkuantifikasikan semua komponen yang termasuk dalam masing-masing faktor. Berdasarkan hal itu dilakukan penilaian lebih lanjut dengan memperhatikan informasi dari aspek-aspek lain yang mempengaruhi kondisi dan perkembangan masing-masing faktor. Sementara itu kuantitatif penilaian  dilakukan dengan menggunakan sistem kredit (reward system) yaitu dengan memberikan nilai kredit dari 0 sampai 100 bagi masing-masing faktor dan komponen. Adapun predikat tingkat kesehatan perkomponen rasio atau secara keseluruhan  dibagi dalam 4 golongan, yaitu :

  1. nilai kredit 81 sampai dengan 100 diberi predikat sehat;
  2. nilai kredit 66 sampai dengan kurang dari 81 diberi predikat cukup sehat;
  3. nilai kredit 51 sampai dengan kurang dari 66 diberi predikat kurang sehat;
  4. nilai 0 sampai dengan kurang dari 51 diberi predikat tidak sehat.

Jenis dan usaha bank

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, jenisnya bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat.Usaha Bank Umum meliputi :

  1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan / atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
  2. memberikan kredit;
  3. menerbitkan surat pengakuan uang;
  4. membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya;
  5. memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
  6. menempatkan dana pada, meminjam dana dari atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;
  7. menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;
  8. menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
  9. melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak;
  10. melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;
  11. membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya;
  12. melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;
  13. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil;
  14. melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Usaha Bank Perkreditan Rakyat adalah :

  1. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
  2. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
  3. memberi kredit;
  4. menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil;
  5. menempatkan dananya dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau tabungan pada bank lain.

Bank umum memiliki kegiatan usaha yang lebih luas dibandingkan dengan Bank Perkreditan Rakyat, sehingga untuk membatasi kegiatan usahanya. Bank Perkreditan Rakyat dilarang untuk melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

  1. menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
  2. melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
  3. melakukan penyertaan modal;

melakukan usaha perasuransian

Pengertian bank

 

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Lebih lanjut Stuart  mengatakan bahwa bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri,  dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat penukar baru berupa uang giral (lihat Simorangkir; 2000; 10).

Dilihat dari tugas atau fungsinya,  bank melakukan tiga bentuk tugas (operasi),  yaitu : (ibid; 11) :

  1. operasi perkreditan secara aktif, yaitu tugas dalam rangka menciptakan atau memberikan kredit yang dilakukan oleh bank;
  2. operasi perkreditan secara pasif, yaitu tugas menerima simpanan atau dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga;
  3. usaha bank sebagai perantara pemberi kredit.

Posisi fiskal daerah

 

Untuk mengetahui posisi fiskal suatu daerah agar diketahui posisinya berada di atas atau di bawah TPS kabupaten pembanding sebagai standar (benchmark), digunakan analisis upaya fiskal (taf effort). Analisis upaya fiskal ini dimulai dengan menghitung Upaya Pengumpulan PAD, dilanjutkan dengan menghitung Tingkat PAD Standar, setelah itu dilakukan perhitungan Indeks Kinerja PAD untuk mengetahui posisi fiskal suatu daerah.

Upaya Pengumpulan PAD (UPPAD) merupakan perbandingan antara besarnya PAD terhadap kapasitas PAD. Kapasitas PAD sama dengan Potensi PAD adalah pandapatan yang diterima apabila seluruh potensi telah digunakan secara optimal serta sebaik-baiknya (Reksohadiprodjo,2001:156)

Tingkat PAD Standar (TPADs) adalah perbandingan antara total PAD kabupaten/kota dan total PDRB kabupaten/kota dengan total kabupaten dan kota. Setelah itu barulah dilakukan perhitungan Indeks Kinerja PAD (Tax Performance Index) yaitu dengan membagi Upaya Pengumpulan PAD (UPPAD) dengan Tingkat PAD Standar (TPADs), (Reksohadiprodjo,2001:156)

Selanjutnya Reksohadiprodjo (2001:156) mengatakan bahwa makin tinggi hasilnya, makin besar upaya pajaknya. Hasil perhitungan upaya pengumpulan PAD, tingkat PAD standar serta Indeks Kinerja PAD akan menunjukkan posisi fiskal suatu daerah.

Efisiensi dan efektivitas

 

Devas, dkk (1989: 146) mengemukakan bahwa efisiensi adalah hasil terbaik dari perbandingan antara usaha yang dikeluarkan dengan hasil yang dicapai oleh suatu kerja untuk mencapai hasil tersebut. Pendapat ini menyatakan bahwa semakin rendah hasil perbandingan antara input dan output-nya berarti tingkat efisiensi semakin tinggi. Efisiensi adalah mengukur bagian  dari hasil pajak yang digunakan untuk menutup biaya memungut pajak bersangkutan, selain mencakup biaya langsung, daya guna juga memperhitungkan biaya tidak langsung bagi kantor/instansi lain untuk memungut pajak. Dengan demikian efisiensi dalam penelitian ini diartikan sebagai perbandingan antara masukan (input) dengan keluaran (output) atau nisbah antara total belanja Dinas Pendapatan Daerah dan realisasi PAD. Dalam hal belanja Dinas Pendapatan Daerah diakui penentuannya cukup rumit, untuk menyederhanakan diasumsikan belanja adalah sebesar yang tercantum dalam pos 2.4 APBD yaitu Pos Dinas Pendapatan Daerah yang terdiri dari belanja pegawai, belanja rutin dan belanja operasional (Insukindro,dkk,1994: 7).

Menurut Osborne dan Gaebler (1997:389), efisiensi adalah ukuran berapa banyak biaya untuk masing-masing unit output, sedangkan efektivitas adalah ukuran kualitas output itu. Ketika mengukur efisiensi, akan diketahui berapa banyak biaya yang ditanggung untuk mencapai suatu output tertentu. Ketika mengukur efektivitas akan diketahui apakah investasi itu berguna. Efisiensi dan efektivitas keduanya adalah penting, tetapi ketika organisasi publik mulai mengukur kinerja, mereka sering hanya mengukur efisiensi saja. Dikaitkan dengan upaya mengumpulkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efektivitas merupakan hubungan antara realisasi PAD yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah terhadap potensinya dengan anggapan semua wajib pajak/retribusi daerah dapat membayar seluruh pajak/retribusi yang menjadi kewajibannya pada tahun berjalan dan membayar semua pajak yang terhutang. Hasil guna menyangkut semua tahap administrasi penerimaan pajak, menentukan wajib pajak, menetapkan nilai kena pajak, memungut pajak, menegakkan sistem pajak, dan membukukan penerimaan (Devas, dkk, 1989:144). Untuk menghitung efektivitas asumsi yang digunakan adalah bahwa target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah telah melalui perhitungan potensi PAD atau potensi sama dengan target, maka dalam penelitian ini besarnya potensi digunakan pendekatan, yaitu angka rencana atau target yang merupakan perkiraan hasil pungutan  yang secara minimal dapat dicapai dalam satu tahun anggaran

Keuangan negara dan daerah

 

Suparmoko (1979: 1) menyatakan pengertian keuangan negara adalah bagian dari ilmu ekonomi yang mempelajari mengenai kegiatan-kegiatan pemerintah  dalam bidang ekonomi, terutama mengenai penerimaan dan pengeluarannya dalam bidang perekonomian tersebut. Keuangan negara merupakan studi mengenai pengaruh dari anggaran penerimaan dan belanja negara terhadap perekonomian, terutama pengaruh-pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan kegiatan ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga-harga, distribusi penghasilan yang lebih merata dan juga peningkatan efisiensi serta penciptaan kesempatan kerja.

Syamsi (1986:90) menyatakan pengertian anggaran adalah hasil perencanaan yang berkaitan dengan bermacam-macam kegiatan secara terpadu yang  dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu. Anggaran pun dapat diartikan sebagai suatu daftar atau pernyataan yang terinci mengenai penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan untuk jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun.

Di dalam buku Manual Administrasi Keuangan Daerah yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri, dikatakan hak dan kewajiban negara, hak-hak yang dimaksud  ialah :

  1. hak monopoli mencetak dan pengeluaran uang;
  2. hak untuk memungut sumber-sumber keuangan seperti pajak, bea dan cukai;
  3. hak untuk memproduksi barang dan jasanya yang dapat dinikmati oleh khalayak ramai, yang dalam hal ini pemerintah dapat memperoleh jasa (kontra prestasi) sebagai sumber penerimaan negara.

Kewajiban-kewajiban negara adalah berupa pelaksanaan tugas-tugas pemerintah yaitu yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945  yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Atas pelaksanaan kewajiban dan tugas-tugas pemerintah tersebut, pemerintah dapat melaksanakan pemungutan sumber-sumber keuangan negara untuk menunjang pengeluaran-pengeluaran sebagai belanja negara, maka setiap tahun ditetapkan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di mana keduanya saling terkait.

Mamesah (1995:16) mengemukakan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)   

 

Pendapatan Asli Daerah (PAD)adalah pendapatan daerah yang berasal dari sumber–sumber keuangan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, penerimaan dinas-dinas dan penerimaan lain-lain (Kaho,1998:129). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam wilayah daerah yang bersangkutan terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999).

Dalam menganalisis kemampuan keuangan daerah, perlu diperhatikan ketentuan dasar mengenai sumber penghasilan dan pembiayaan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999. Pasal 79 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyebutkan sumber  pendapatan daerah terdiri atas ;

  1. Pendapatan Asli Daerah, yaitu:
    1. hasil pajak daerah;
    2. hasil retribusi daerah;
    3. hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
    4. lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.
  2. dana perimbangan;
  3. pinjaman daerah, dan;
  4. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam Pasal 3  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 menyebutkan sumber-sumber penerimaan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi adalah:

  1. Pendapatan Asli Daerah;
  2. Dana perimbangan;
  3. Pinjaman daerah;
  4. Lain-lain penerimaan yang sah.

Berdasarkan  Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pasal 1 (6) menyebutkan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang  yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung  yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Dana alokasi khusus bertujuan untuk membantu membiayai kebutuhan-kebutuhan khusus daerah. Di samping itu untuk menanggulangi keadaan mendesak seperti bencana alam, kepada daerah dapat dialokasikan dana darurat. Undang-undang ini selain memberikan landasan pengaturan pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, juga memberikan landasan bagi perimbangan keuangan antar daerah.

 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

 

Menurut Tallo (1997 : 28) menyebutkan pemahaman tentang Anggaran Pendadapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut anggaran pendapatan dan belanja daerah otonom meliputi anggaran rutin dan anggaran pembangunan, dengan masing-masing ada sisi pendapatan dan sisi belanja. Mamesah (1995: 20) mendefinisikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana operasional  keuangan Pemerintah Daerah, di mana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud.

Pemahaman sistem dan mekanisme yang dianut oleh APBN adalah sama  bagi APBD, dalam konteks perencanaan pembangunan dipahami hakekatnya merupakan bentuk operasional rencana kegiatan tahunan. APBN sebagai penjabaran Repelita di tingkat nasional dan APBD sebagai penjabaran Repelitada di tingkat daerah, yang menggambarkan secara terperinci dengan jumlah biaya kebutuhan yang seimbang antara penerimaan dan pengeluaran yang disebut sistem anggaran berimbang (balance budget)  yang dinamis.

Pengertian anggaran berimbang yang dinamis memberi makna bahwa jumlah biaya yang dianggarkan pada sisi penerimaan diupayakan harus seimbang dengan jumlah pada sisi pengeluaran, yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan adanya perubahan anggaran apabila terjadi ketidaksesuaian  dengan anggaran yang telah ditetapkan. Dalam struktur APBD komponen penerimaan daerah terdiri dari:

  1. bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
  2. bagian Pendapatan Asli Daerah;
  3. bagian pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah dan atau instansi yang lebih tinggi;
  4. bagian pinjaman Pemerintah Daerah.

Indeks Kemampuan Rutin

 

Untuk melihat kondisi kemampuan keuangan daerah, dapat menggunakan tolok ukur Indeks Kemampuan Rutin (IKR), yaitu suatu ukuran yang menggambarkan sejauh mana kemampuan PAD suatu daerah dapat membiayai belanja rutinnya (Radianto, 1997:42). Hasil dari perbandingan tersebut menunjukkan seberapa besar peranan PAD Kota Kupang terhadap belanja retin dalam APBD-nya.

Indikator derajat otonomi keuangan daerah dapat dilihat dari sisi pengeluaran, artinya seberapa besar kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran rutin suatu daerah. Tumilar (1997:38), mengatakan bahwa kemampuan PAD dalam membiayai pengeluaran rutin dapat dilihat dari indeks kemampuan rutin (IKR) yang diperoleh dari rasio besarnya PAD terhadap pengeluaran rutin daerah dalam persentase pada tahun yang sama  (lihat Suhardi, 2000 :18).

Subsidi daerah otonom

 

Proses penyediaan dana untuk subsidi daerah otonom (SDO) dan program Inpres sebelum terbit Undang-undang  Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, anggaran untuk keperluan SDO disusun bersama dengan jadwal penyusunan APBN dalam setiap tahun anggaran dengan penahapan sebagai berikut (Elmi, 2002 :19):

  1. pengumpulan data/pengolahan data;
  2. penyususunan plafon SDO;
  3. penetapan plafon SDO.

Lebih jauh menurut Elmi (2002 : 21) bahwa peranan SDO menjadi sangat signifikan bagi pemerintah daerah, karena 95% digunakan untuk membayar gaji pegawai daerah, yang lebih dari separuhnya untuk membayar gaji guru dan perawat kesehatan, selebihnya digunakan untuk menutup biaya administrasi, tenaga teknis dan pembantuan baik di propinsi maupun daerah tingkat dua. Jumlah yang lima persen disediakan untuk belanja non pegawai yaitu subsidi pembinaan pendidikan SD, biaya operasional RSUD, pendidikan dan latihan pegawai dan bantuan pengembangan potensi ekonomi daerah.

Menurut Devas,dkk. (1989:24), bahwa pentingnya peranan dana SDO untuk menjalankan fungsi pemerintahan daerah, karena itu adalah mustahil untuk menghapuskannya ataupun mencampurbaurkan dana SDO ke dalam sistem alokasi umum (block grant). Selanjutnya lebih ditekankan bahwa kemungkinan yang bisa dilakukan adalah mengadakan strukturisasi agar dicapai pembagian yang lebih baik atau penghematan biaya.

Sejalan dengan tujuan otonomi daerah, maka bantuan dari pemerintah pusat sesungguhnya berfungsi sebagai instrumen yang diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah sehingga berdampak pada semakin meningkatnya pendapatan asli daerah dan bukan sebaliknya. Menurut Arsyad (1990:23) bahwa hakekat bantuan/subsidi adalah untuk memperkuat tingkat otonomi suatu daerah. Karena itu daerah perlu memiliki keleluasaan dalam menggunakan dana-dana bantuan yang ada sehingga mempunyai dampak positif terhadap peningkatan PAD dengan memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang bisa mendorong peningkatan PAD.

Derajat Otonomi Fiskal

 

Otonomi fiskal daerah (local fiscal autonomy) merupakan salah satu aspek yang sangat penting dari otonomi daerah secara keseluruhan. Otonomi fiskal daerah dalam penelitian ini merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (own source revenue) seperti pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain (lihat Nanga, 1991:29). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dalam pasal 1 butir h Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 menyebutkan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Propinsi diberikan otonomi terbatas yang mencakup kewenangan lintas  Kabupaten dan Kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya. Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. (Pasal 9 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999). Hal ini menunjukkan otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah  untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di daerah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan. Untuk mencapai hal tersebut, maka titik berat otonomi diletakkan di daerah Kabupaten dan daerah Kota dengan pertimbangan bahwa daerah Kabupaten dan Kota  langsung berhubungan dengan masyarakat.

Menurut Nanga (1991:29), diakui bahwa otonomi daerah dan juga pemerintah dan pembangunan daerah dapat diwujudkan hanya apabila disertai dengan otonomi keuangan yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial haruslah independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan lain-lain.

Menurut Utomo (2000: 1), pertama-tama haruslah disadari terlebih dahulu bahwa khasanah perpolitikan dan pemerintahan di Indonesia, termasuk manajemen pemerintahan daerah, membicarakan mengenai otonomi, desentralisasi atau demokrasi lokal haruslah lebih bertitiktekan kepada adanya atau diperolehnya kewenangan. Dengan dimilikinya kewenangan maka akan memotivasi daerah untuk menumbuhkan inisiatif dan kreativitas tidak saja untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi juga untuk tercapainya kemandirian daerah.

Meskipun tidak dapat ditolak bahwa dalam penyelenggaraan manajemen pemerintahan daerah diperlukan adanya keuangan yang cukup memadai. Hal ini dapat terjadi suatu polemik “apa artinya kewenangan apabila tidak ada uang atau sebaliknya apa artinya memiliki uang kalau tidak memiliki kewenangan” (No mandate without funding).  Kewenangan menjadi central issues di dalam otonomi dikarenakan hendak mengembalikan kekuasaan dari tangan penguasa kepada citra kedaulatan rakyat, di samping untuk menumbuhkan kemandirian dan pemberdayaan daerah dan masyarakat daerah. Selama berpuluh tahun  kewenangan belum pernah dirasakan dan dipegang oleh daerah, untuk itu tidaklah mengherankan bila di era reformasi sering terjadi adanya euphoria yang berlebihan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa pada prinsipnya hakekat otonomi daerah adalah mempunyai sumber keuangan sendiri, dapat mengelola dan menggunakannya untuk melaksanakan tugas-tugas otonomi serta mempunyai anggaran belanja yang ditetapkan sendiri. Untuk mengetahui apakah suatu daerah otonom itu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, Syamsi (1986: 199) menegaskan beberapa ukuran.

  1. Kemampuan struktural organisasinya

Struktur organisasi Pemerintah Daerah harus mampu menampung segala aktivitas dan tugas-tugas yang menjadi beban dan tanggung jawabnya, jumlah unit-unit beserta macamnya cukup mencerminkan kebutuhan, pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang cukup jelas.

  1. Kemampuan aparatur pemerintah daerah

Aparat  Pemerintah Daerah harus mampu menjalankan tugasnya dalam mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya. Keahlian, moral, disiplin dan kejujuran saling menunjang tercapainya tujuan yang diidam-idamkan oleh  daerah.

 

  1. Kemampuan mendorong partisipasi masyarakat

Pemerintah Daerah harus mampu mendorong agar masyarakat mau berperan serta dalam kegiatan pembangunan.

  1. Kemampuan keuangan daerah

Pemerintah Daerah harus mampu membiayai semua kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sebagai pelaksanaan pengaturan dan pengurusan rumah tangganya sendiri. Sumber-sumber dananya apa saja, apakah PAD atau sebagian dari subsidi  Pemerintah Pusat.

Kaho (1998:60) menegaskan bahwa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan otonomi daerah adalah :

  1. manusia pelaksanaannya harus baik;
  2. keuangan harus cukup dan baik;
  3. peralatannya harus cukup dan baik;
  4. organisasi dan manajemennya harus baik.

Konsep Manajemen Strategis

 

Managemen strategis menurut Suwarsono (1994:6) dapat diartikan sebagai usaha manajerial menumbuhkembangkan kekuatan perusahaan untuk mengeksploitasi peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang telah ditentukan. Komponen pokok dari manajemen strategis adalah:

  1. Analisis lingkungan yang diperlukan untuk mendeteksi peluang dan ancaman.
  2. Analisis profil perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan.
  3. Strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan dengan memperhatikan misi.

Menurut Salusu (1996:493), manajemen strategis adalah suatu cara untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien, sampai kepada implementasi garis terdepan, sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasarannya tercapai.

Sedangkan menurut Wahyudi (1996:15) manajemen strategis adalah suatu seni dan ilmu dari pembuatan (formulating), penerapan (implementing) dan evaluasi (evaluating) terhadap keputusan strategis antara fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai masa depan. Sedangkan Siagian (1995:15-42) mengatakan bahwa merumuskan manajemen strategis sebagai rangkaian keputusan dan tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen puncak dan di implementasikan oleh seluruh jajaran suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan.

Dengan berkembangnya organisasi menjadi sangat kompleks, dimana pengelolaan sumber daya organisasi menjadi semakin rumit. Keadaan ini menyebabkan semakin pentingnya suatu manajemen strategi agar organisasi berkembang secara sehat dan mampu mempertahankan eksistensinya. Membahas konsep manajemen strategis berarti membicarakan hubungan antara organisasi dengan lingkungannya, lingkungan internal dan lingkungan eksternal.

Dalam lingkungan organisasi, manajemen strategis mampu menciptakan sinergi dan  l’esprit de corps yaitu semangat korps yang penuh integritas sehingga dapat melicinkan jalan menuju sasaran organisasi. Semangat itu diharapkan akan meningkatkan produktivitas mereka. Dengan begitu organisasi akan mampu bertahan lama bebas dari perasaan curiga antar karyawan. Hasilnya akan lebih mampu memberikan pelayanan terbaik kepada konsumennya.

Manajemen strategis di lingkungan pemerintahan akan banyak berkaitan dengan pengalokasian kekuasaan dan sumber daya, pendelegasian wewenang mengambil keputusan, penggalian sumber-sumber keuangan pemanfaatan dana yang diperoleh dari rakyat berupa pajak dengan cara yang paling efisien dan paling efektif.

Manajemen strategis tidak terlepas dari strategi itu sendiri. Strategi secara luas dapat dipandang sebagai pola tujuan, kebijakan, program, tindakan, keputusan atau alokasi sumber daya yang mendefinisikan bagaimana organisasi itu, apa yang dikerjakan organisasi, dan mengapa organisasi itu melakukannya (Bryson, 1999:188).

Hax dan Majluf dalam Salusu(1996: 100-101) menawarkan rumusan yang komprehensif tentang strategi sebagai berikut:

  1. Strategi adalah suatu pola keputusan yang konsisten, menyatu dan integral.
  2. Menentukan dan menampilkan tujuan organisasi dalam artian sasaran jangka panjang, program bertindak, dan prioritas alokasi sumber daya.
  3. Menyeleksi bidang yang akan digeluti atau akan digeluti orginasi.
  4. Mencoba mendapatkan keuntungan yang mampu bertahan lama, dengan memberikan respon yang tepat terhadap peluang dan ancaman dari lingkungan eksternal organisasi, dan kekuatan serta kelemahannya .
  5. Melibatkan semua tingkat hierarki dari organisasi.

Dengan definisi ini, strategi menjadi suatu kerangka yang fundamental tempat suatu organisasi akan mampu menyatakan kontinuitasnya yang vital, sementara pada saat yang bersamaan ia akan memiliki kekuatan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang selalu berubah. Sehingga menurut Salusu (1996:101) strategi ialah suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya suatu organisasi untuk mencapai sasarannya melalui hubungannya yang efektif dengan lingkungan dalam kondisi yang paling menguntungkan. Oleh karena itu strategi dapat dikatakan sebagai perluasan misi guna menjembatani organisasi dan lingkungannya dalam pencapaian tujuan. Strategi dikembangkan untuk mengatasi isu strategis, strategi menjelaskan tentang respon organisasi terhadap pilihan kebijakan pokok.

Tugas dari manajemen strategis adalah selalu mencari dan merumuskan isu-isu strategis. Isu-isu strategis ialah konflik  di antara berbagai kekuatan atau konflik antara nilai-nilai yang dapat mempengaruhi kemampuan organisasi mencapai sasaran masa depan yang diinginkan. Dwiyanto (2001:1) menyatakan bahwa secara umum isu strategis diberikan batasan sebagai pertanyaan kebijakan mendasar atau tantangan kritis yang dapat mempengaruhi mandat, misi dan tata nilai organisasi atau manajemen, tingkat hasil dan pelayanan dan kombinasi keduanya, klien, pengguna atau anggaran pembiayaan, organisasi atau manajemen. Bagi organisasi publik identifikasi isu strategis seringkali memiliki peranan penting terutama dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan di organisasi publik pada umumnya bermula dari munculnya isu-isu tertentu yang perlu memperoleh respon dari organisasi itu.

Mengidentifikasi isu-isu strategis adalah jantung dalam proses perencanaan strategis. Tiga pendekatan dalam mengindentifikasi isu-isu strategis yang perlu segera direspons. Ada  3 (tiga) pendekatan menurut Barry dalam Bryson (1999:171) yaitu : (1) Direct Approach atau pendekatan langsung; (2) Indirect approach atau pendekatan tidak langsung (3) The Goals Approach atau pendekatan tujuan; (4) The Vission of Success Approach atau pendekatan visi keberhasilan. Pendekatan mana yang terbaik tergantung pada sifat organisasi atau komunitas.

Dalam strategi pengelolaan BUMD sebagai sumber PAD di Era Otonomi, dengan studi kasus terhadap PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu ini digunakan pendekatan visi keberhasilan (The Vission of Success Approach). Dikarenakan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu sudah memiliki visi yang jelas yang memberikan gambaran terbaik tentang masa depannya, yakni “Menjaga Kehidupan, Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pelayanan Air Bersih Yang Profesional”. Dalam proses mengidentifikasi isu-isu strategisnya, meliputi diskusi bagaimana PDAM beroperasi saat ini dan bagaimana nantinya dikelola dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas, dengan memperhatikan mandat, misi dan kesepakatan stakeholders. Kemudian dikembangkan daftar keunggulan dan kelemahan masing-masing isu, guna mengembangkan strategi yang tepat untuk mencapai visi tersebut.

Perencanaan strategis memberikan gambaran ke depan tentang bagaimana suatu organisasi/badan dapat berjalan menuju tujuan, sesuai dengan misi dan visinya, dengan memanfaatkan potensi internal dan membenahi kelemahan-kelemahan internal dalam rangka mengisi peluang dan ancaman yang ada atau datang dari lingkungannya. Menurut Keban (2000:3) ada sembilan langkah pokok proses perencanaan strategis, yang terdiri atas :

  1. Kesepakatan awal, rencana strategis merupakan dokumen yang harus disepakati bersama antara semua aktor yang berkepentingan (stakeholders)
  2. Pernyataan mandat, merupakan apa yang diharuskan atau diwajibkan oleh pihak yang lebih tinggi otoritasnya, termasuk apa yang diharapkan oleh masyarakat lokal sendiri.
  3. Perumusan visi, setiap lemabaga atau organisasi diharapkan memiliki visi tertentu, yaitu gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan stakeholders pada masa mendatang atau dalam kurunwaktu tertentu setelah lembaga tersebut berjalan.
  4. Perumusan misi; misi adalah pernyataan tentang untuk apa suatu organisasi atau lembaga didirikan. Atau misi merupakan justifikasi tentang kehadiran suatu lembaga, mengapa lembaga tersebut mengerjakan pa yang dikerjakan.
  5. Analisis kondisi internal, untuk dapat mencapai misi di atas diperlukan dukungan internal, disini diperlukan suatu penilaian tentang kondisi internal yang dapat menggambarkan tentang kekuatan dan kelemahan yang dimiliki.
  6. Analisis kondisi eksternal, untuk dapat mencapai misi di atas diperlukan suatu dukungan yang kondusif dari faktor-faktor eksternal. Faktor-faktor tersebut harus dinilai karena dapat menjadi peluang tetapi sebaliknya dapat berupa ancaman. Penilaian terhadap faktor-faktor tersebut dapat dilakukan dengan menganalisis (1) Kecenderungan politik, ekonomi, sosial, teknologi, fisik dan pendidikan, (2) peranan yang dimainkan dari pihak-pihak yang dapat diajak kerjasama (collaborators) dan pihak-pihak yang dapat menjadi kompetitor, seperti swasta, dan lembaga-lembaga lain, dan (3) dukungan pihak-pihak yang menjadi sumber resources seperti para pembayar pajak, asuransi dsb.
  7. Penentuan isu-isu strategis, dari hasil analisis faktor-faktor internal dan eksternal di atas ditemukan banyak isu dengan tingkat kestrategisan yang berbeda-beda. Di sini dibutuhkan suatu ketajaman berfikir untuk menilai apakah suatu isu dapat dianggap strategis atau tidak. Biasanya kriteria yang digunakan adalah (a) pentingnya suatu isu, yaitu kemungkinan pencapaian visi dan misi kalau suatu isu yang sedang dinilai tersebut dibiarkan atau sebaliknya diintervensi, (b) dampak atau efek yang ditimbulkan bila isu tersebut dibiarkan atau sebaliknya diintervensi.
  8. Perumusan strategi, Kebijakan dan Program-program Strategis, kesalahan yang paling fatal adalah mengemban misi dan merealisasikan visi tetapi tidak melalui suatu strategi yang jelas. Semua strategi harus dijalankan agar misi yang ada dapat diemban secara sukses dan sekaligus dapat mewujudkan visi yang telah dirumuskan.
  9. Prinsip-prinsip implementasi strategi, pada bagian ini ditetapkan bagaimana prinsip-prinsip yang harus dijalankan dalam rangka mengimplementasikan program-program strategis. Prinsip-prinsip ini berkenaan dengan aturan main yang harus diikuti dalam (1) penyusunan program/proyek tahunan, (2) rancangan implementasi program, (3) mekanisme monitoring terhadap program, (4) mekanisme evaluasi program dan (5) mekanisme tindakan koreksi melalui proses feedback.

Dengan kesembilan langkah perencanaan tersebut maka isu-isu strategis dalam pengelolaan PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu dapat diidentifikasi untuk kemudian diformulasikan menjadi strategi-strategi dalam menangani isu-isu eksternal dan internal PDAM Tirta Dharma Kota Bengkulu.

Manajemen strategis adalah suatu cara untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien, sampai kepada implementasi garis terdepan, sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasarannya tercapai. Dengan manajemen strategis, organisasi dimungkinkan untuk mengidentifikasi peluang-peluang dalam lingkungan eksternal dan sekaligus memanfaatkannya. Ancaman dari lingkungan dapat dihindari seminimal mungkin dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki organisasi. Dengan peluang dan kekuatan, organisasipun dapat memperbaiki kelemahan-kelemahannya. Bahkan Manajemen strategis dapat memberi petunjuk awal bagaimana mengantisipasi perubahan-perubahan awal dari lingkungan eksternal (Salusu, 1996:495).

Manfaat dari penggunaan manajemen strategik menurut Yoo dan Digman (dalam Salusu 1996:498) adalah:

  1. Manajemen strategik mampu memberikan petunjuk bagaimana mengantisipasi masalah-masalah dan peluang di masa yang akan datang.
  2. Memungkinkan para karyawan memahami tujuan dan sasaran organisasi.
  3. Meningkatkan kepuasan dan motivasi karyawan.
  4. Menyediakan informasi kepada para pengambil keputusan tepat pada waktunya.
  5. Mempercepat pengambilan keputusan yang bermutu dan bisa menghemat biaya.

Otonomi Daerah

 

Otonomi berasal dari kata Yunani outos dan nomos, outos berarti “sendiri” dan nomos berarti “perintah”. Sehingga otonomi bermakna “memerintah sendiri”, yang dalam wacana administrasi publik otonomi sering disebut sebagai local self government

Otonomi daerah adalah suatu peluang (opportunity) dan tantangan (threat) bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan. Otonomi daerah dipandang sebagai cara untuk mewujudkan secara nyata penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien dan berwibawa guna mewujudkan pemberian pelayanan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Sedangkan menurut Soemitro (1995) bahwa sebenarnya otonomi daerah mempunyai empat tujuan, pertama: peningkatan ekonomi masyarakat setempat, kedua: meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, ketiga: meningkatkan sosial budaya masyarakat, keempat: untuk demokratisasi. Otonomi daerah adalah bagian dari demokratisasi, demokrasi ditandai dengan sharing of power, secara horizontal dengan memberdayakan parlemen dan memandirikan peradilan dan secara vertikal dengan pelimpahan kewenangan pada lapisan-lapisan pemerintahan di daerah. Dengan itu diharapkan tidak ada lagi cabang kekuasaan, lapisan kekuasaan, sekelompok orang ataupun seseorang yang mengontrol kekuasaan secara monolitik dan hegemonik. Sebagai gantinya otonomi daerah dalam konteks demokrasi bertujuan mewujudkan checks and balances dalam sistem politik.

Dengan mulai diberlakukannya otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001, yang dititikberatkan pada pemerintahan kabupaten/kota, berdasarkan ketetapan MPR No. XV/MPR/2000, maka pemerintah daerah wajib mengadakan pembenahan-pembenahan di dalam pemerintahannya serta pemenuhan syarat-syarat utama sebagai daerah otonom.

Otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yang merupakan penerapan konsep teori areal division of power yang membagi kekuasaan secara vertikal (Koswara,2000). Menurut Sarundjang, dalam Nugroho(2000:46), otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan hakekat yang demikian otonomi daerah memberikan keleluasaan bagi terbukanya potensi-potensi yang ada di daerah tersebut.

Otonomi daerah dimaksudkan untuk meningkatkan  kualitas pelayanan pemerintahan. Dengan otonomi daerah pengambilan keputusan lebih dekat kepada rakyat yang dilayani. Rentang kendali pemerintahan menjadi lebih dekat, sehingga pemerintahan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan, potensi dan kapasitas daerah yang spesifik, dengan begitu diharapkan pelayanan masyarakat akan lebih baik karena dengan otonomi daerah, daerah dapat lebih mengetahui kebutuhan dan prioritas keinginan rakyat di daerahnya.

Di Indonesia otonomi daerah diatur dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999, dengan pengertian bahwa otonomi daerah merupakan desentralisasi kewenangan dari pemerintah ke pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga pemerintah daerah memiliki urusan-urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat kecuali bidang luar negeri, moneter, peradilan, keamanan dan agama. Dan urusan-urusan yang telah diserahkan tersebut menjadi tanggung jawab daerah sepenuhnya.

Melalui kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Otonomi merupakan manifestasi dari proses pemberdayaan rakyat dalam kerangka demokrasi dimana daerah kabupaten/kota yang merupakan unit pemerintahan terdekat dengan rakyat diberikan keleluasaan untuk berekspresi. Pemberian otonomi yang luas kepada daerah juga untuk memperlancar, mengembangkan dan memacu pembangunan di daerah, memperluas peran serta masyarakat serta lebih meningkatkan pemerataan pembangunan dengan mengembangkan dan memanfaatkan potensi daerah.  Sehingga kesenjangan antar daerah dapat dikurangi karena masing-masing daerah akan membuka wawasan untuk membangun dan bekerja sama dengan pihak lain, baik swasta maupun luar negeri.

Akan tetapi, dalam pelaksanaan otonomi di Indonesia, menurut Nugroho (2000:39-40), harus memenuhi dua persyaratan utama, yaitu : (1) persyaratan yang bersifat politis, dimana persyaratan ini menuntut tiga kondisi, yaitu political will dari pemerintah, yang bentuknya bermula dari sebuah pengakuan akan perlunya otonomi daerah, yang kemudian dibuktikan dengan adanya peraturan-peraturan dasar dan peraturan pelaksana, dan pada akhirnya dukungan dari pemerintah pusat; adanya kekuatan ekonomi daerah, dimana dalam hal ini yang akan dipermasalahkan adalah sejauh mana daerah memberi sumbangan yang memadai bagi anggaran pendapatan dan belanja; penataan organisasi birokrasi dan sumber daya manusia. (2) Persyaratan yang bersifat tantangan manajemen, dimana persyaratan ini menuntut tiga langkah yaitu :reorientasi paradigma pemerintah, restrukturisasi pemerintah, dan aliansi dengan organisasi-organisasi yang ada di dalam masyarakat.

Disamping persyaratan tersebut di atas, menurut Davey (1988:258) bahwa otonomi daerah juga menuntut adanya kemampuan pemerintah daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan yang tidak tergantung kepada pemerintah pusat dan mempunyai kekuasaan di dalam menggunakan dana-dana tersebut untuk kepentingan masyarakat daerah, dalam batas-batas yang ditentukan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Konsekuensinya daerah harus mampu dan mandiri dalam menyelenggarakan pemerintahan daerahnya. Tingkat kemandirian diturunkan dari tingkat desentralisasi yang diselenggarakan. Semakin tinggi derajat desentralisasi, semakin tinggi tingkat otonomi daerah,  jika tidak besar kemungkinan akan digabung dengan daerah lain. Sebab tidaklah efektif bila daerah yang otonom selalu menggantungkan kehidupannya pada subsidi pemerintah pusat

Pengadaan yang dilaksanakan unit/satuan kerja.

 Pengadaan barang daerah diselenggarakan oleh kepala unit/satuan kerja dikoordinasikan oleh Biro Umum dan Perlengkapan. Pengadaan barang dapat dilaksanakan dengan cara: a) pengadaan pemborongan pekerjaan,   b) membuat sendiri (swakelola), c) penerimaan (hibah atau bantuan/ lembaga, atau kewajiban pihak ke tiga), d) penyewaan, e) pinjaman, f) guna susun (kanibal). Pengadaan pemborongan pekerjaan dilaksanakan oleh unit/satuan kerja, pemimpin proyek melalui Panitia Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) yang dibentuk oleh kepala unit/satuan kerja (lihat lampiran 1 no. 2). Daftar hasil pengadaan barang memuat catatan seluruh barang yang diadakan oleh unit/satuan kerja baik dari anggaran rutin maupun anggaran pembangunan selama satu tahun anggaran dan dicatat dalam daftar hasil pengadaan barang model pengadaan I dan disampaikan kepada kepala daerah melalui biro umum dan perlengkapan paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran.

Perencanaan yang dilaksanakan oleh unit/satuan kerja.

Kepala unit/satuan kerja karena jabatannya adalah penyelenggara pembantu kuasa barang, berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan administrasi penggunaan dan perawatan barang dalam lingkungan unit/satuan kerja masing-masing. Unit/satuan kerja di daerah meliputi.

1) Sekretariat Wilayah Daerah sebagai satu unit.

2) Badan/Lembaga Daerah masing-masing sebagai satu unit.

3) Dinas-Dinas Daerah masing-masing sebagai satu unit.

Masing-masing pengurus barang unit membuat Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) disusun berdasarkan standarisasi barang, standarisasi kebutuhan barang, standarisasi harga yang dibuat oleh Biro Umum dan Perlengkapan dan selanjutnya RKBU tersebut disampaikan kepada Biro Umum dan Perlengkapan. Berdasarkan RKBU itu juga dituangkan dalam Daftar Usulan Kegiatan (DUK) untuk belanja rutin, dan Daftar Usulan Proyek (DUP) untuk belanja pembangunan.

Setelah APBD ditetapkan masing-masing pengurus barang unit membuat Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai dengan plafon anggaran yang tersedia. RTBU tersebut dikirimkan kepada Biro Umum dan Perlengkapan dan tembusannya disampaikan kepada badan pengawas propinsi, paling lambat satu bulan setelah APBD ditetapkan.

Bendaharawan barang daerah dan pengurus barang daerah

  • . Bendaharawan barang adalah mereka yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang-barang milik daerah yang diangkat dengan Keputusan Kepala Daerah, untuk masa satu tahun anggaran dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui atasan langsungnya (Lampiran Kepmendagri dan Otda, 2001:30). Bendaharawan barang terdiri dari:
  1. Bendaharawan Umum Barang berada pada Biro Umum dan Perlengkapan dengan atasan langsungnya kepala Biro Umum dan Perlengkapan;
  2. Bendaharawan Khusus Barang Sekretariat Daerah berada pada Biro Umum dan Perlengkapan dengan atasan langsungnya Kepala Biro Umum dan Perlengkapan.
  3. Bendaharawan Khusus Barang Unit dengan Atasan langsungnya kepala unit yang bersangkutan (Lampiran Kepmendagri dan Otda, 2001:31).

Pengurus barang daerah adalah pejabat/pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus barang daerah yang berada di luar kewenangan bendaharawan barang.  Pengelolaan barang daerah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan status hukum, penatausahaannya (Kepmendagri dan Otda, 2001:4).

Persediaan.

  •  Sediaan adalah semua barang milik entitas pemerintah daerah yang disimpan di gudang atau tempat penyimpanan lain oleh entitas pemerintah daerah, yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional entitas pemerintah daerah. Masuk dalam kelompok sediaan ini ialah: (a) sediaan barang, (b) sedian barang habis pakai, (c) sediaan suku cadang, (d) dan sebagainya (Bastian 2001:117).

Persediaan adalah barang pakai habis yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi yang dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan (Dep. Keu. Upsak 03:16). Barang Persediaan adalah Barang milik daerah yang termasuk barang persediaan adalah barang yang disimpan dalam gudang tertutup maupun terbuka, atau ditempat penyimpanan lainnya (Lampiran Kepmendagri dan Otda, 2001:73).

Aktiva tetap.

  • Aktiva tetap adalah aktiva berujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi entitas pemerintah, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal entitas pemerintah dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun (Bastian, 2001:123). Menurut Lampiran Kepmendagri dan Otda (2001:2) barang daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Penggolongan barang daerah, menurut Lampiran Kepmendagri dan Otda (2001:71-72) barang milik daerah dapat digolongkan dalam barang tidak bergerak dan barang bergerak. Jenis barang tidak bergerak yaitu:      (a) tanah; (b) jalan dan jembatan; (c) bangunan air; (d) instalasi; (e) jaringan; (f) bangunan gedung; (g) monumen. Jenis barang bergerak terdiri dari: (a) alat-alat besar; (b) alat-alat angkutan; (c) alat-alat bengkel; (d) alat-alat pertanian; (e) alat kantor dan rumah tangga; (f) alat-alat studio; (g) alat-alat kedokteran; (h) alat-alat laboratorium; (i) buku/perpustakaan; (j) barang bercorak kesenian, kebudayaan; (k) hewan/ternak dan tumbuh-tumbuhan;   (l) alat persenjataan/keamanan.

Pengertian operasional

 

Pengertian kata sistem dan prosedur menurut kamus besar Bahasa Indonesia sistem artinya perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Prosedur artinya tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas.

Pengertian sistem menurut Leon Youssef di dalam buku Sistem Informasi Akuntansi I, suatu sistem dapat diberi pengertian sebagai suatu seri dari komponen-komponen yang saling berkaitan, bekerja sama di dalam suatu kerangka kerja tahapan yang terpadu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (Midjan dan Susanto, 2000:3). Pengauditan adalah suatu proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti yang berhubungan dengan asersi tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi secara obyektif untuk menentukan tingkat kesesuaian antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan dan mengkomunikasikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Jusup, 2001:11).

Salah satu dari Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah adalah Neraca, menurut Halim (1997:152) neraca adalah laporan keuangan yang disusun secara sistematis untuk menunjukkan posisi aktiva, utang dan modal perusahaan pada suatu saat tertentu. Menurut PP No.11 2001 neraca adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah.  Elemen neraca terdiri dari (a) aktiva lancar, (b) aktiva tetap, (c) kewajiban lancar,                (d) kewajiban jangka panjang, (e) ekuitas (Bastian, 2001:331-332). Jadi aktiva tetap dan persediaan merupakan elemen penting dalam penyusunan neraca.

Efektivitas

. 

Pengukuran efektivitas merupakan salah satu indikator kinerja bagi pelaksanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan untuk menyajikan informasi tentang seberapa besar pencapaian sasaran atas target. Sebagaimana telah dikemukakan pada bab sebelumnya bahwa efektivitas penerimaan retribusi pasar yaitu perbandingan atau rasio antara realisasi penerimaan retribusi pasar dengan target dan atau potensi penerimaan retribusi pasar.

Metode yang digunakan adalah Charge Performance Index (CPI), bila diformulasikan dengan rumus adalah sebagai berikut (Siddik, 1994:76).

Realisasi Penerimaan Retribusi

C P I      =   ——————————————   x   100  %  .………..(2.6)

Target Retribusi Pasar

Dalam perhitungan efektivitas, apabila hasilnya menunjukkan persentase yang semakin besar dapat dikatakan bahwa pengelolaan retribusi  semakin efektif, demikian pula sebaliknya semakin kecil persentase hasilnya menunjukkan pengelolaan retribusi  semakin tidak efektif.  Secara umum efektivitas dapat dirumuskan pula dengan formulasi sebagai berikut  (Mardiasmo dan Makhfatih, 2000).

Realisasi Penerimaan

Efektivitas      =          —————————             —-   X   100% ……….(2.7)

Potensi Retribusi Pasar

Efisiensi metode Cost Of Collection Efficiency Ratio (CCER) 

 

Penghitungan efisiensi dapat dilakukan dengan metode Cost Of Collection Efficiency Ratio (CCER)  yaitu dengan membandingkan antara biaya yang dikeluarkan dengan realisasi penerimaannya. Bila diformulasikan dengan rumus adalah sebagai berikut  (Siddik, 1994: 64).

Biaya Pemungutan Retribusi

CCER   =  —————————————————   x  100% ….. (2.5)

Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar

(biaya pemungutan retribusi termasuk di dalamnya biaya operasional, upah pungut serta gaji dan tunjangan lainnya)

Apabila hasil perhitungannya menunjukkan persentase yang besar, maka dapat diartikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan penerimaan adalah cukup tinggi sehingga dapat dikatakan bahwa tingkat efisiensinya masih rendah atau tidak efisien. Demikian pula sebaliknya jika hasilnya menunjukkan persentase yang kecil  berarti biaya yang dikeluarkan untuk merealisasikan penerimaan relatif rendah sehingga dapat dikatakan tingkat efisiensinya cukup tinggi atau sudah efisien.

 

Potensi Penerimaan Retribusi Pasar

 

Dengan  mengadopsi   formulasi perhitungan  potensi penerimaan pasar (Mardiasmo dan Makhfatih, 2000:24) maka alat analisis yang digunakan untuk menghitung potensi retribusi dalam penelitian ini adalah dengan perhitungan matematik sederhana yang diformulasikan dalam rumus sebagai berikut.

X

360  ….. (2.4)

Keterangan:        PRP  adalah     Potensi Retribusi Pasar

LK      adalah jumlah pedagang di kios

LL      adalah jumlah pedagang di los

Lp      adalah  jumlah pedagang di pelataran

Lr       adalah jumlah pedagang di radius 300 M

Lf        adalah     pemakaian Fasilitas MCK

r          adalah     tarif retribusi

k          adalah banyak pasar di  Kota Depok

n         adalah kios, los, pelataran di dalam pasar

Penghitungan potensi penerimaan retribusi pasar yang dikelola Dinas Pengelola Pasar Kota Depok dari tahun 1999/2000–2001 sesuai dengan Perda Kota Depok No. 34 Tahun 2001 tentang Retribusi Pasar, yaitu dihitung dengan cara sederhana yaitu melakukan penjumlahan jumlah  tempat yang ditempati pedagang kios, dalam los, pelataran dan radius 300 M dikalikan banyaknya hari dalam satu tahun yaitu berkisar antara 360 hari  dan menghitung jumlah pemakaian fasilitas kamar mandi atau wc dikalikan dengan tarif  retribusi pasar.