Dimensi Knowledge Sharing

Knowledge Sharing memiliki dua dimensi menurut Hooff dan Weenen (2004)
yaitu :
a. Knowledge Collecting adalah usaha untuk mempersuasi orang lain untuk
membagi apa yang mereka ketahui dengan berkonsultasi kepada orang lain
mengenai modal intelektual yang dimiliki.
b. Knowledge Donating merupakan perilaku mengkomunikasikan modal intelektual
(intellectual capital) yang dimiliki seseorang kepada orang lain.
Kedua dimensi diatas merupakan proses aktif, dengan secara aktif berkomunikasi
dengan orang lain apa yang orang ketahui, atau aktif berkonsultasi dengan orang lain
untuk mengetahui apa yang mereka ketahui. Dimana menyumbangkan pengetahuan
merupakan modal intelektual seseorang dengan orang lain, dan mengumpulkan
pengetahuan berarti memungkinkan seseorang memperoleh keuntungan dari modal
intelektual orang lain

Definisi Knowledge Sharing

Sebelum memahami konsep knowledge sharing, terlebih dahul kita pahami
konsep knowledge itu sendiri. Davenport dan Prusak (1998) mendefinisikan pengetahuan
secara luas dengan campurna dari pengalaman, nilai, informal kontekstual, dan
pandangan yang memberikan kerangka untuk mengevaluasi dan menyatukan pengalaman
baru dan informasi. Konwledge merupakan suatu hal yang tercipta dari proses kognitif
seseorang. Ipe (2003) menyatakan bahwa pengetahuan merupakan pencetus dari inovasi.
Maka dari itu, perusahaan harus dapat mengelola pengetahuan secara efektif dan efisien
sehingga dapat menjadikan sumber kekuatan bagi karyawannya.
Wang dan Noe (2010) menyatakan bahwa kunci sukses dari manajemen
pengetahuan adalah knowledge sharing. Knowledge sharing merupakan sebuah ide,
pengalaman, dan pengetahuan di antara individu dan kelompok (Davenport & Prusak,
1998). Senge (1997) menyatakan knowledge sharing sebagai pertukaran pengetahuan
diantara individu dapat dicapai melalui interaksi sosial. Knowledge sharing merupakan
sebuah mekanisme dimana pengetahuan ditransmisikan dari satu pihak ke pihak yang lain
(Kuo, 2013).
Hoff dan Ridder (2004) mendefinisikan bahwa knowledge sharing adalah proses
dimana para individu saling mempertukarkan pengetahuan mereka (Tacit Knowledge dan
Eksplicit Knowledge). Sedangkan Hooff dan Weenen (2004) mendefinisikan knowledge
sharing sebagai aktivitas para individu berbagi dan bertukar pengetahuan tacit dan
eksplisit mereka. Interaksi harian menciptakan pengetahuan baru melalui proses
pertukaran, sumbangan, dan pengumpulan pengetahuan. Definisi ini mengimplikasikan
bahwa setiap perilaku knowledge sharing terdiri atas knowledge donating dan knowledge
collecting. Knowledge donating yaitu kemampuan karyawan untuk menyampaikan
pengetahuan yang dimiliki, meliputi pengalaman kerja, gagasan, keahlian dan informasi
kontekstual kepada karyawan yang lain. Sedangkan, knowledge collecting adalah
kemampuan karyawan untuk mengumpulkan pengetahuan dari karyawan, meliputi
pengetahuan pengalaman kerja, gagasan, keahlian dan informasi kontekstual.

Faktor-faktor yang Berkaitan dalam Employee Engagement

Karyawan yang engaged akan beperan dalam membantu perusahaan mencapai
visi dan misi perusahaan, melaksanakan strategi, dan meraih hasil bisnisnya. Mereka
memiliki ikatan yang positif, antusiasme, dapat dipercaya dan saling percaya satu sama
lain. Disamping itu, selain interaksi dengan rekan kerja satu sama lain, karyawan yang
engaged juga akan menghormati atasannya. Mereka mengetahui bahwa atasan mereka
menghormati mereka juga, sehingga mereka akan berusaha memberikan yang terbaik
kepada atasannya.
Bakker (2009) menyebutkan terdapat tiga faktor yang berkaitan dengan employee
engagement, yaitu:
a. Job Resources
Job resources merujuk pada aspek fisik, sosial, maupun organisasional
dari pekerjaan yang memungkinkan individu untuk mengurangi tuntutan
pekerjaan dan biaya psikologis maupun fisiologis yang berhubungan
dengan pekerjaan tersebut, mencapai target pekerjaan, dan menstimulasi
pertumbuhan, pembelajaran, dan perkembangan personal.
b. Salience of Job Resources
Faktor ini merujuk pada seberapa penting atau bergunanya sumber daya
pekerjaan yang dimiliki oleh individu.
c. Personal Resources
Personal Resources merujuk kepada karekteristik yang dimiliki oleh
karyawan seperti kepribadian, sifat, usia, dan lain-lain. Karyawan yang
engaged akan memiliki karakteristik personal yang berbeda dengan
karyawan lainnya karena mreka memilki inisiatif yang tinggi.

Dimensi Employee Engagement

Dimensi atau aspek-aspek dari employee engagement terdiri dari tiga (Schaufeli et
al, 2003), yaitu:
a. Aspek Vigor
Vigor merupakan aspek yang ditandai dengan tingginya tingkat kekuatan dan
resiliensi mental dalam bekerja, keinginan untuk berusaha dengan sungguhsungguh di dalam pekerjaan, gigih dalam menghadapi kesulitan (Schaufeli &
Bakker, 2003).
b. Aspek Dedication
Aspek dedikasi ditandai oleh suatu perasaan yang penuh makna, antusias,
inspirasi, kebanggaan dan menantang dalam pekerjaan. Individu yang memiliki
skor dedication yang tinggi secara kuat menidentifikasi pekerjaan mereka karena
menjadikannya pengalaman berharga, menginspirasi dan menantang. Mereka
merasa antusias dan bangga terhadap pekerjaan mereka. Sedangkan individu
dengan skor rendah pada dedication tidak mengidentifikasi diri dengan pekerjaan
karena mereka tidak memiliki pengalaman bermakna, menginspirasi atau
menantang, terlebih lagi mereka merasa tidak antusias dan bangga terhadap
pekerjaan mereka (Schaufeli dan Bakker, 2003).
c. Aspek Absorption
Aspek absorption ditandai dengan adanya konsentrasi dan minat yang mendalam
dalam pekerjaan, waktu terasa berlalu begitu cepat dan individu sulit melepaskan
diri dari pekerjaan sehingga dan melupakan segala sesuatu disekitarnya,
(Schaufeli & Bakker, 2003). Orang-orang yang memiliki skor tinggi pada
absorption biasanya merasa senang perhatiannya tersita oleh pekerjaan, merasa
tenggelam dalam pekerjaan dan memiliki kesulitan untuk memisahkan diri dari
pekerjaan. Akibatnya, apapun disekelilingnya terlupa dan waktu terasa berlalu
cepat. Sebaliknya orang dengan skor absorption yang rendah tidak merasa tertarik
dan tidak tenggelam dalam pekerjaan, tidak memiliki kesulitan untuk berpisah
dari pekerjaan dan mereka tidak lupa segala sesuatu disekeliling mereka,
termasuk waktu (Schaufeli & Bakker, 2003).

Definisi Employee Engagement

Gagasan employee engagement pertama kali di pelopori oleh Kahn (1990) yang
percaya bahwa seseorang dapat menggunakan berbagai tingkat dirinya secara fisik,
kognitif, dan emosional pada peran yang sedang mereka tampilkan. Bahkan mereka bisa
mempertahankan keutuhan batasan antara peran yang sedang ditampilkan dan siapa diri
mereka sebenarnya. Employee engagement merupakan seseorang yang akan
mengekspresikan diri mereka secara fisik, kognitif, dan emosional selama menunjukan
performa mereka. Aspek kognitif dalam employee engagement mencakup keyakinan
yang dimiliki oleh karyawna mengenai perusahaannya, para pemimpinnya, dan kondisi
kerja. Aspek emosional meliputi bagaimana perasaan karyawan terhadap perusahaan dan
pemimpinnya. Sedangkan aspek fisik meliputi energi fisik yang dikeluarkan oleh
karyawan dalam melaksanakan tugas peran yang dimiliki di perusahaan (Kahn, 1990).
Lockwood (2005) berpendapat bahwa employee engagement dilihat sebagai
pernyataan oleh individu secara emosional dan intelektual komit terhadap perusahaan,
yang dilihat melalui tiga perilaku utama: berbicara positif mengenai perusahaannya,
memiliki gairah yang intens untuk menjadi bagian dari perusahaan, dan menunjukan
usaha ekstra dan perilaku yang memiliki kontribusi terhadap kesuksesan perusahaan.
Schaufeli & Bakker (2003) mendefinisikan employee engagement adalah perasaan
positif yang dimiliki individu, diukur terhadap pekerjaannya dengan disertai kesediaan
untuk mencurahkan kemampuan dan energi yang dimunculkan melalui perialku, dimana
mereka akan merasa memiliki kepentingan, dapat fokus dengan pekerjaan, adanya
perasaan intens dalam bekerja, dan memiliki antusiasme yang tinggi dengan
pekerjaannya. Hal tersebut ada karena terdapat karakteristik karyawan yang memiliki
keterlibatan dengan pekerjaannya, seperti memiliki keyakinan terhadap kemampuannya
sendiri serta memiliki tanggapan bahwa “ work is fun”, dimana karyawan merasa positif
dan puas terhadap pekerjannya yang ditandai dengan tiga hal, yaitu dengan adanya vigor
(semangat), dedication (dedikasi), dan absorption (keasyikan) pada karyawan. Ketiga hal
tersebut dapar diartikan sebagai keadaan motivasional yang positif. Vigor adalah level
energi dan resiliensi yang tinggi, adanya kemauan untuk investasi tenaga, presistensi, dan
tidak mudah lelah. Dedication adalah keterlibatan yang kuat ditandai oleh antusiasme,
rasa bangga, dan inspirasi. Absorption adalah keadaan totalitas pada karyawan yang
dikarakteristikan oleh cepatnya waktu berlalu dan sulitnya memisahkan seseorang dari
pekerjaannya.
Selain itu, terdapat juga pandangan lain mengenai employee engagement. Thomas
(2007) menyebutkan bahwa employee engagement merupakan suatu keadaan psikologis
yang stabil dan adalah hasil interaksi antara seorang individu dengan lingkungan tempat
individu bekerja. Employee engagement adalah komitmen emosional karyawan pada
perusahaan dan tujuannya. Mereka tidak hanya bekerja karena untuk gaji atau promosi,
tetapi bekerja atas nama tujuan perusahaan tersebut (Kruse, 2012). Wiley & Blakweel
(2009) menyatakan bahwa Employee engagement adalah penghayatan karyawan terhadap
tujuan dan pemusatan energi yang muncul dalam bentuk inisiatif, adaptibilitas, usaha, dan
kegigihan yang mengarah kepada tujuan perusahaan.

Komponen Komitmen Organisasi

Allen dan Meyer (1990) membedakan komitmen organisasi atas tiga
komponen, yaitu :
1. Affective Commitment yaitu menunjukkan adanya ketertarikan
psikologis antara individu dengan organisasinya. Ini berarti seseorang
bertahan di suatu organisasi karena mereka memang
menginginkannya. Komitmen ini meliputi ikatan emosional,
pengenalan, dan keterlibatan dalam organisasi.
2. Continuance Commitment, yaitu komitmen individu yang didasarkan
pada pertimbangan tentang apa yang harus dikorbankan bila
meninggalkan organisasi. Seseorang yang memiliki komitmen ini
terikat dengan organisasinya dengan alasan ekonomi dan terlalu
banyak hal yang harus dikorbankan seperti waktu, dan usaha
yangtelah di investasikan, bila meninggalkan organisasi. Ini berarti
bahwa mereka bertahan di suatu organisasi karena mereka
membutuhkan organisasi tersebut. Semakin lama karyawan berada
pada organisasi, maka ia akan semakin tidak ingin kehilangan apa
yang sudah mereka invesatasikan pada organisasi selama mereka
bekerja.
3. Normative Commitment, yaitu keyakinan individu tentang tanggung
jawab terhadap organisasi. Sehingga komitmen ini didefinisikan
sebagai suatu bentuk komitmen yang terbentuk karena persepsi
individu bahwa sebagai anggota organisasi mereka merasa ada
kewajiban untuk tetap memiliki komitmen terhadap organisasinya. Ini
berarti bahwa individu tetap bertahan menjadi anggota organisasi
karena ia merasa punya kewajiban.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Komitmen Organisasi

Menurut Dyne dan Graham (dalam Soekidjan, 2009) faktor-faktor yang
mempengaruhi komitmen adalah personal, situasional dan posisi.
i. Karakteristik Personal.
a. Ciri-ciri kepribadian tertentu yaitu, teliti, ekstrovert, berpandangan
positif (optimis), cenderung lebih komit. Demikian juga individu yang
lebih berorientasi kepada tim dan menempatkan tujuan kelompok diatas
tujuan sendiri serta individu yang altruistik (senang membantu) akan
cenderung lebih komit.
b. Usia dan masa kerja, berhubungan positif dengan komitmen organisasi.
c. Tingkat pendidikan, makin tinggi semakin banyak harapan yang
mungkin tidak dapat diakomodir, sehingga komitmennya semakin
rendah.
d. Jenis kelamin, wanita pada umumnya menghadapi tantangan lebih besar
dalam mencapai kariernya, sehingga komitmennya lebih tinggi.
e. Status perkawinan, yang menikah lebih terikat dengan organisasinya.
f. Keterlibatan kerja (job involvement), tingkat keterlibatan kerja individu
berhubungan positif dengan komitmen organisasi.
ii. Situasional.
a. Nilai (Value) Tempat kerja. Nilai-nilai yang dapat dibagikan adalah
suatu komponen kritis dari hubungan saling keterikatan. Nilai-nilai
kualitas, inovasi, kooperasi, partisipasi dan trust akan mempermudah
setiap anggota/karyawan untuk saling berbagi dan membangun
hubungan erat. Jika para anggota percaya bahwa nilai organisasinya
adalah kualitas produk jasa, para anggota akan terlibat dalam
perilakuyang memberikan kontribusi untuk mewujudkan hal itu.
b. Keadilan organisasi, meliputi: keadilan yang berkaitan dengan
kewajaran alokasi sumber daya, keadilan dalam proses pengambilan
keputusan, serta keadilan dalam persepsi kewajaran atas pemeliharaan
hubungan antar pribadi.
c. Karakteristik pekerjaan, meliputi pekerjaan yang penuh makna, otonomi
dan umpan balik dapat merupakan motivasi kerja yang internal.
Karakteristik spesifik dari pekerjaan dapat meningkatkan rasa tanggung
jawab, serta rasa keterikatan terhadap organisasi.
d. Dukungan organisasi, mempunyai hubungan yang positif dengan
komitmen organisasi. Hubungan ini didefinisikan sejauh mana anggota
mempersepsikan bahwa organisasi (lembaga, atasan, rekan) memberi
dorongan, respek, menghargai kontribusi dan memberi apresiasi bagi
individu dalam pekerjaannya. Hal ini berarti jika organisasi peduli
dengan keberadaan dan kesejahteraan personal anggota dan juga
menghargai kontribusinya, maka anggota akan menjadi komit.
iii. Positional
a. Masa kerja. Masa kerja yang lama akan semakin membuat anggota
berkomitmen, hal ini disebabkan oleh karena semakin memberi peluang
anggota untuk menerima tugas menantang, otonomi semakin besar, serta
peluang promosi yang lebih tinggi. Juga peluang investasi pribadi berupa
pikiran, tenaga dan waktu yang semakin besar, hubungan sosial lebih
bermakna, serta akses untuk mendapat informasi pekerjaan baru makin
berkurang.
b. Tingkat pekerjaan. Berbagai penelitian menyebutkan status sosial
ekonomi sebagai prediktor komitmen paling kuat. Status yang tinggi
cenderung meningkatkan motivasi maupun kemampun aktif terlibat

Definisi Komitmen Organisasi

Komitmen terhadap organisasi adalah variabel sikap dalam konteks
kerja. Ada beberapa definisi dari komitmen, namun semuanya terkait dengan
kelekatan individu pada organisasi (Spector, 2000). Komitmen organisasi dapat
didefinisikan sebagai: (1) keinginan yang kuat untuk berada atau tetap tinggal
menjadi anggota dari organisasi, (2) kerelaan untuk mengerahkan usaha yang
besar untuk kepentingan organisasi, (3) keyakinan, dan penerimaan dari nilai dan
tujuan organisasi. Dengan kata lain, komitmen organisasi adalah sikap yang
merefleksikan kesetiaan individu terhadap organisasi (Spector, 2000).
Steers (1988) berpendapat bahwa komitmen organisasi merupakan
kondisi dimana individu sangat tertarik terhadap tujuan, nilai-nilai, dan sasaran
organisasinya. Komitmen terhadap organisasi artinya lebih dari sekedar
keanggotaan formal, karena meliputi sikap menyukai organisasi dan kesediaan
untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi bagi kepentingan organisasi demi
pencapaian tujuan. Selain itu, komitmen organisasi didefinisikan sebagai rasa
identifikasi (kepercayaan terhadap nilai-nilai organisasi), keterlibatan (kesediaan
untuk berusaha sebaik mungkin demi kepentingan organisasi) dan loyalitas
(keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi yang bersangkutan) yang
dinyatakan oleh seseorang terhadap organisasinya. Adanya rasa identifikasi,
keterlibatan dan loyalitas tersebut, maka karyawan yang memiliki komitmen
organisasi akan menunjukkan adanya rasa penerimaan terhadap nilai-nilai dan
tujuan organisasi, memiliki kesiapan dan kesediaan untuk berusaha dengan
sungguh-sungguh atas nama organisasi dan memiliki keinginan untuk
mempertahankan keanggotaan dalam organisasi (menjadi bagian dari organisasi).

Dimensi Work Engagement

Work engagement merupakan hal positif, yang terkait dengan keadaan
pikiran yang ditandai dengan semangat, dedikasi dan absorbsi (Schaufeli, dkk.
2002). Vigor atau semangat mencerminkan kesiapan untuk mengabdikan upaya
dalampekerjaan seseorang, sebuah usaha untuk terus energik saat bekerja dan
kecenderungan untuk tetap berusaha dalam menghadapi tugas, kesulitan atau
kegagalan. Dedikasi mengacu pada identifikasi yang kuat dengan pekerjaan
seseorang dan mencakup perasaan antusiasme, inspirasi, kebanggaan, dan
tantangan. Dimensi ketiga dari work engagement adalah penyerapan atau
absorbsi. Absorbsi ditandai dimana seseorang menjadi benar-benar tenggelam
dalam pekerjaan, dengan waktu tertentu ia akan merasa sulit untuk melepaskan
diri dari pekerjaannya. Beberapa studi telah divalidasi secara empiris melalui
kuisioner yang memang untuk mengukur keterlibatan kerja (work engagement),
Utrecht Work Engagement Scale (UWES) (Schaufeli, dkk, 2003). Seorang
karyawan yang tergolong memiliki work engagement dengan kata lain dapat
didefinisikan dengan melakukan pekerjaan pikiran yang ditandai dengan
semangat, dedikasi, dan penyerapan dalam menyelesaikan semua penugasannya.
Secara ringkas Schaufeli, dkk. (2003) menjelaskan mengenai dimensi
yang terdapat dalam work engagement, yaitu:
a. Vigor
Merupakan curahan energi dan mental yang kuat selama bekerja,
keberanian untuk berusaha sekuat tenaga dalam menyelesaikan suatu pekerjaan,
dan tekun dalam menghadapi kesulitan kerja. Juga kemauan untuk
menginvestasikan segala upaya dalam suatu pekerjaan, dan tetap bertahan
meskipun menghadapi kesulitan.
b. Dedication
Merasa terlibat sangat kuat dalam suatupekerjaan dan mengalami
rasakebermaknaan, antusiasme, kebanggaan, inspirasi dan tantangan. Kewajiban
yang mengharuskan untuk tidak menguntungkan diri sendiri, baik secara langsung
maupun tidak langsung dan berkaitan dengan kepentingan pihak ketiga, hal ini
dapat diukur dengan: arti pekerjaan bagi seseorang, antusias terhadap pekerjaan,
selalu ingin bekerja, dapat bekerja dalam waktu yang lama, bangga dengan
pekerjaan.
c. Absorption
Dalam bekerja karyawan selalu penuh konsentrasi dan serius terhadap
suatu pekerjaan. Dalam bekerja waktu terasa berlalu begitu cepat dan menemukan
kesulitan dalam memisahkan diri dengan pekerjaan. Perasaan seseorang terhadap
pekerjaannya terkait dengan waktu yang dirasakannya ketika bekerja, apakah
pekerjaan menjadi inspirasinya dan apakah pekerjaan menarik baginya.
Karyawan yang memiliki work engagement terhadap organisasi atau
perusahaan memiliki karakteristik tertentu. Berbagai pendapat mengenai
karakteristik karyawan yang memiliki work engagement yang tinggi banyak
dikemukakan dalam berbagai literatur, diantaranya Federman (2009)
mengemukakan bahwa karyawan yang memiliki work engagement yang tinggi
dicirikan sebagai berikut:
1. Fokus dalam menyelesaikan suatu pekerjaan dan juga pada pekerjaan yang
berikutnya.
2. Merasakan diri adalah bagian dari sebuah tim dan sesuatu yang lebih besar
daripada diri mereka sendiri.
3. Merasa mampu dan tidak merasakan sebuah tekanan dalam membuat
sebuah lompatan dalam pekerjaan.
4. Bekerja dengan perubahan dan mendekati tantangan dengan tingkah laku
yang dewasa.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Work Engagement

Menurut Lockwood (2007) work engagement merupakan konsep yang
kompleks dan dipengaruhi banyak faktor, diantaranya adalah budaya di dalam
tempatbekerja, komunikasi organisasi, gaya manajerial yang memicu kepercayaan
dan penghargaan serta kepemimpinan yang dianut dan reputasi perusahaan itu
sendiri. Engagement juga dipengaruhi karakteristik organisasi, seperti reputasi
untuk integritas, komunikasi internal yang baik, dan inovasi budaya.
Menurut Robinson, dkk. (2004) faktor kunci pendorong dari engagement
karyawan adalah dimana apabila karyawan dapat merasa dihargai dan dilibatkan
(feeling valued and involved), yang mempengaruhi hal ini adalah:
1. Karyawan dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
2. Karyawan dapat menyalurkan ide/suara sehingga mereka dapat merasa
berharga.
3. Kesempatan untuk mengembangkan pekerjaan.
4. Organisasi memperhatikan akan keberadaan dan kesehatan karyawan

Definisi Work Engagement

Work engagement adalah suatu kondisi atau derajat yang menunjukkan
seberapa besar seseorang benar-benar menghayati peran kerjanya (Saks, 2006).
Saks (2006) juga menjelaskan definisi work engagement mengacu pada
keterlibatan, kepuasan dan antusiasme karyawan dalam bekerja. Secara lebih
spesifik Schaufeli, dkk. (2002) mendefinisikan work engagement sebagai
positivitas, pemenuhan, kerja dari pusat pikiran yang dikarakteristikkan. Work
engagement merupakan sebuah motivasi dan pusat pikiran positif yang
berhubungan dengan pekerjaan yang dicirikan dengan vigor, dedication dan
absorption (Schaufeli, dkk, 2008).
Work engagement lebih daripada keadaan sesaat dan spesifik, mengacu
pada keadaan yang begerak tetap meliputi aspek kognitif dan afektif yang tidak
fokus pada objek, peristiwa, individu atau perilaku tertentu (Schaufeli &
Martinez, 2002). CIPD (dalam Perdana, 2014) pekerja yang memiliki work
engagement dikarakterisasikan dengan melingkupi beberapa faktor yang
diantaranya: memiliki fokus terhadap motivasi, kepuasan kerja, komitmen,
menemukan arti dalam bekerja, kebanggaan serta memiliki sebuah hubungan
dengan visi dan misi keseluruhan sebuah organisasi. Sedangkan Benthal (2006)
berpendapat bahwa work engagement adalah suatu keadaan ketika manusia
merasa dirinya menemukan arti diri secara utuh, memiliki motivasi dalam bekerja,
maupun menerima dukungan orang lain secara positif serta mampu bekerja secara
efektif dan efisien di lingkungan kerjanya.

Jenis-jenis Status Kepegawaian

Bila merujuk pada UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,
outsourcing (alih daya) dikenal sebagai penyediaan jasa tenaga kerja seperti yang
diatur pada pasal 64, 65 dan 66. Menurut UU no 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan, ada 2 macam status karyawan yaitu :
1. Karyawan tetap yang diikat oleh perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu
2. Karyawan kontrak yang diikat oleh perjanjian kerja untuk waktu tertentu.
Kontrak Kerja/Perjanjian Kerja menurut Undang-Undang No.13/2003
tentang Ketenagakerjaan adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan
pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan
kewajiban para pihak. Menurut pasal 54 UU No.13/2003, Perjanjian kerja yang
dibuat secara tertulis sekurang kurangnya harus memuat:
a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha
b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh
c. Jabatan atau jenis pekerjaan
d. Tempat pekerjaan
e. Besarnya upah dan cara pembayarannya
f. Syarat syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan
pekerja/buruh
g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja
h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dani. tanda tangan para pihak
dalam perjanjian kerja.
Pada dasarnya untuk menyatakan suatu perjanjian kerja dianggap sah atau
tidak maka wajib untuk memperhatikan ketentuan dalam pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang menyatakan bahwa :
Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;
a. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
c. Suatu pokok persoalan tertentu
d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Dimensi Work Engagement

Work engagement merupakan hal positif, yang terkait dengan keadaan
pikiran yang ditandai dengan semangat, dedikasi dan absorbsi(Schaufeli ,dkk, 2002). Vigor atau semangat mencerminkan kesiapan untuk mengabdikan upaya
dalam pekerjaan seseorang, sebuah usaha untuk terus energik saat bekerja dan
kecenderungan untuk tetap berusaha dalam menghadapi tugas kesulitan atau
kegagalan Dedikasi mengacu pada identifikasi yang kuat dengan pekerjaan
seseorang dan mencakup perasaan antusiasme, inspirasi, kebanggaan, dan
tantangan. Dimensi ketiga dari work engagement adalah penyerapan atau
absorbsi. Absorpsi ditandai dimana seseorang menjadi benar-benar tenggelam
dalam pekerjaan, dengan waktu tertentu ia akan merasa sulit untuk melepaskan
diri dari pekerjaannya. Beberapa studi telah divalidasi secara empiris melalui
kuesioner yang memang untuk mengukur keterlibatan kerja (work engagement),
Utrecht Work Engagement Scale (UWES) (Schaufeli, dkk, 2003). Seorang
karyawan yang tergolong memiliki work engagement dengan kata lain dapat
didefinisikan dengan melakukan pekerjaan pikiran yang ditandai dengan
semangat, dedikasi, dan penyerapan dalam menyelesaikan semua penugasannya.
Secara ringkas Schaufeli, Salanova, Gonzales-Roma, & Bakker, (2002)
menjelaskan mengenai dimensi yang terdapat dalam work engagement, yaitu:
a. Vigor
Merupakan curahan energi dan mental yang kuat selama bekerja,
keberanian untuk berusaha sekuat tenaga dalam menyelesaikan suatu pekerjaan,
dan tekun dalam menghadapi kesulitan kerja. Juga kemauan untuk
menginvestasikan segala upaya dalam suatu pekerjaan, dan tetap bertahan
meskipun menghadapi kesulitan.
b. Dedication
Merasa terlibat sangat kuat dalam suatu pekerjaan dan mengalami rasa
kebermaknaan, antusiasme, kebanggaan, inspirasi dan tantangan. Kewajiban yang
mengharuskan untuk tidak menguntungkan diri sendiri, baik secara langsung
maupun tidak langsung dan berkaitan dengan kepentingan pihak ketiga, hal ini
dapat diukur dengan: arti pekerjaan bagi seseorang, antusias terhadap pekerjaan,
selalu ingin bekerja, dapat bekerja dalam waktu yang lama, bangga dengan
pekerjaan.
c. Absorption
Dalam bekerja karyawan selalu penuh konsentrasi dan serius terhadap
suatu pekerjaan. Dalam bekerja waktu terasa berlalu begitu cepat dan menemukan
kesulitan dalam memisahkan diri dengan pekerjaan. Perasaan seseorang terhadap
pekerjaannya terkait dengan waktu yang dirasakannya ketika bekerja, apakah
pekerjaan menjadi inspirasinya dan apakah pekerjaan menarik baginya

Faktor-Faktor yang mempengaruhi Work Engagement

Menurut Lockwood (2007) engagement merupakan konsep yang
kompleks dan dipengaruhi banyak faktor , diantaranya adalah budaya di dalam
tempat bekerja, komunikasi organisasional, gaya manajerial yang memicu
kepercayaan dan penghargaan serta kepemimpinan yang dianut dan reputasi
perusahaan itu sendiri. Engagement juga dipengaruhi karakteristik organisasional,
seperti reputasi untuk integritas, komunikasi internal yang baik, dan inovasi
budaya.Menurut Robinson dkk, (2004), faktor kunci pendorong dari engagement
karyawan adalah dimana apabila karyawan dapat merasa dihargai dan dilibatkan
(feeling valued and involved), yang mempengaruhi hal ini adalah:
1. Karyawan dilibatkan dalam pengambilan keputusan.
2. Karyawan dapat menyalurkan ide/ suara sehingga mereka dapat merasa
berharga.
3. Kesempatan untuk mengembangkan pekerjaan.
4. Organisasi memperhatikan akan keberadaan dan kesehatan karyawan.
Penggerak employee engagement akan berbeda di tiap jenis pekerjaan dan
organisasi. Hewitt (2008) mengemukakan bahwa engagement dipengaruhi oleh
beberapa faktor, diantaranya adalah: penghargaan (total rewards), kondisi
perusahaan (company practices), kualitas kehidupan (quality of life), kesempatan
(opportunities), aktivitas pekerjaan yang dihadapi (work) dan orang lain di sekitar
pekerjaan (people). Apabila keenam faktor tersebut terpenuhi maka akan dicapai
high level of engagement, dan keenam faktor tersebut merupakan faktor yang
saling berhubungan

Pengertian Work Engagement

Work engagement atau worker engagement merupakan sebuah konsep
manajemen bisnis yang menyatakan bahwa karyawan yang memiliki engagement
tinggi adalah karyawan yang memiliki keterlibatan penuh dan memiliki semangat
bekerja tinggi dalam pekerjaannya maupun dalam hal-hal yang berkaitan dengan
kegiatan perusahaan jangka panjang. Dengan kata lain, definisi work engagement
mengacu pada keterlibatan, kepuasan dan antusiasme karyawan dalam bekerja.
Work engagement telah berkembang dari berbagai konsep melingkupi motivasi,
kepuasan kerja dan komitmen organisasi (Saks, 2006).
Menurut Kahn (dalam May dkk, 2004) work engagement dalam pekerjaan
dikonsepsikan sebagai anggota organisasi yang melaksanakan peran kerjanya,
bekerja dan mengekspresikan dirinya secara fisik, kognitif dan emosional selama
bekerja. Keterikatan karyawan yang demikian itu sangat diperlukan untuk
mendorong timbulnya semangat kerja karyawan (Hochschild, dalam May dkk,
2004).
Brown (Robbins, 2003) memberikan definisi work engagement yaitu
dimana seorang karyawan dikatakan memiliki work engagement dalam
pekerjaannya apabila karyawan tersebut dapat mengidentifikasikan diri secara
psikologis dengan pekerjaannya, dan menganggap kinerjanya penting untuk
dirinya, selain untuk organisasi. Karyawan dengan work engagement yang tinggi
dengan kuat memihak pada jenis pekerjaan yang dilakukan dan benar-benar
peduli dengan jenis kerja itu .
Secara lebih spesifik Schaufeli, Salanova, Gonzalez-Roma dan Bakker
(2002) mendefinisikan work engagement sebagai positivitas, pemenuhan, kerja
dari pusat pikiran yang dikarakteristikkan (Schaufeli,dkk, 2008). Work
engagement merupakan sebuah motivasi dan pusat pikiran positif yang
berhubungan dengan pekerjaan yang dicirikan dengan vigor, dedication dan
absorption. Work engagement lebih daripada keadaan sesaat dan spesifik, mengacu ke
keadaan yang begerak tetap meliputi aspek kognitif dan afektif yang tidak fokus
pada objek, peristiwa, individu atau perilaku tertentu (Schaufeli & Martinez,
2002). Schaufeli, Salanova, dan Bakker (dalam Schaufeli, dkk, 2008 )
memberikan batasan mengenai work engagement sebagai persetujuan yang kuat
terhadap pelaksanaan pekerjaan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan
pekerjaan.

Aspek-aspek Psychosocial Safety Climate

Menurut Dollard dan Kang (dalam Hall, Dollard & Coward, 2010)
menemukan bahwa work engagement memiliki aspek sebagai berikut :
a. Management support and commitment
Management support and commitment memupakan bentuk
komitmen serta dukungan perusahaan dalam menjaga kesejahteraan
serta keselamatan psikologis karyawan sehingga karyawan merasa
dirinya nyaman ketika bekerja.
b. Management priority of PSC
Manangement priority of PSC merupakan ukuran seberapa
penting sebuah organisasi atau perusahaan memandang seberapa
penting PSC dalam perusahaan tersebut demi menjaga keselamatan
serta kesehatan psikologis karyawan mereka.
c. Organizational communication
Organizational communication merupakan suatu teknik
komunikasi yang dilakukan oleh pihak manajemen terhadap bawahan
dalam memberikan arahan, motivasi, dan hal lainnya terhadap
karyawan.
d. Organizational participation and involvement.
Organizational participation and involvement merupakan
intensitas partisipasi manajemen dalam suatu organisasi atau perusahaan
dalam menciptakan serta menjaga lingkungan kerja yang kondusif.

Pengertian Psychosocial Safety Climate

Psychosocial safety climate (PSC) menurut Dollard (Dollard &
Bakker, 2010) didefinisikan sebagai suatu presepsi karyawan mengenai
kebijakan yang dibentuk organisasi, praktek dan prosedur untuk menjaga
kesehatan serta keselamatan karyawan secara psikologis. Selain itu, ia juga
menganggap bahwa PSC merupakan komponen spesifik dari organisasi
yang merupakan sebuah rancangan untuk menciptakan kesehatan serta
keselamatan psikologis karyawan yang diharapkan dapat mempengaruhi
kondisi kerja.
Dollard, dkk (2012) PSC merupakan konsep normatif atau penilaian
terhadap “good work/healthy work” dimana seorang manager yang
memikirkan tentang kesejahteraan karyawannya akan merancang tuntutan
pekerjaan agar lebih tertata, dalam organisasi yang memiliki tingkat PSC
tinggi tuntutan pekerjaan yang diberikan akan lebih tertata sehingga
permasalahan mengenai kesehatan psikologis karyawan bukan menjadi
permasalahan yang menonjol, namun pada organisasi yang memiliki tingkat
PSC rendah manajer tidak mengkhawatirkan seberapa besar beban kerja
yang diberikan, atau permasalahan lainnya seperti bullying yang kemudian
memungkinkan untuk dapat mempengaruhi tingkat stress karyawan.
Sehingga dengan kata lain PSC merupakan salah satu bentuk yang
mencerminkan keberhasilan organisasi dalam mengelola kesejahteraan
karyawan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Work engagement

Menurut Schaufeli (Bakker & Demerouti, 2008) menemukan
bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi work engagement adalah sebagai
berikut :
1. Job Resources (Sumber pekerjaan)
Job Resource diasumsikan sebagai sesuatu yang positif terkait
dengan work engagement seperti dukungan sosial dari rekan-rekan
kerja dan atasan, performance feedback, keterampilan serta
kesempatan untuk belajar. Job Resource juga mengacu pada aspek
fisik, aspek sosial, atau organisasi dari pekerjaan yang
memungkinkan karyawan dapat mengurangi tuntutan pekerjaan yang
menguras secara fisik maupun psikologis (psychological cost),
memungkinkan untuk mencapai suatu tujuan kerja serta menstimulasi
karyawan dalam pertumbuhan, pembelajaran serta perkembangan
secara personal. Job resource terdiri dari tiga dimensi (Ayu, Maarif &
Sukmawati, 2015) yaitu :
a. Level Organisasi
Level organisasi megacu pada kesesuaian fasilitasfasilitas fisik yang disediakan oleh organisasi misalnya seperti
gaji, kesempatan belajar, pengembangan organisasi serta
kesediaan informasi yang tersedia dalam organisasi.
b. Level Interpersonal
Level interpersonal mengacu pada komunikasi serta
hubungan yang terjalin baik antara sesama rekan kerja maupun
atasan serta iklim kelompok yang positif.
c. Level Tugas
Level Tugas mengacu pada keikutsertaan dalam
pengambilan keputusan, jenis pekerjaan serta pemahaman peran
dalam lingkungan kerja.
Berdasarkan ketiga dimensi job resource tersebut Psychosocial
safety climate masuk kedalam level organisasi. Hal ini dikarenakan PSC
merupakan bentuk kebijakan, praktek dan prosedur yang dibentuk
organisasi untuk menjaga kesehatan serta keselamatan karyawan secara
psikologis (Dollard dalam Dollard & Bakker, 2010)
2. Salience of Job Resource
Salience of Job Resource mengacu pada seberapa penting
bagaimana karyawan memanfaatkan sumber daya pekerjaan ketika
mereka dihadapkan dengan tuntutan pekerjaan yang tinggi.
3. Personal Resource
Personal Resource merupakan sumber daya pribadi yang
dimiliki oleh karyawan yang mengacu pada evaluasi diri secara positif
yang mengacu pada kemampuan seorang individu atau karyawan
dalam mengontrol dan mempengaruhi keberhasilan lingkungan
mereka. Evaluasi diri yang positif tersebut dapat memprediksi
penetapan tujuan, motivasi, kinerja, kepuasan hidup dan kepuasan
kerja, ambisi karir dan hasil lain yang diharapkan.

Aspek-Aspek Work Engagement

Menurut Schaufeli dan Bakker (2004) menemukan bahwa work
engagement memiliki aspek-aspek sebagai berikut :
a. Semangat (Vigor)
Semangat atau vigor merupakan sesuatu yang ditandai dengan
tingginya semangat dan ketahanan mental yang dimiliki oleh karyawan
ketika bekerja, keinginan untuk berusaha dalam pekerjaan serta
ketekunan karyawan dalam menghadapi kesulitan. Berdasarkan aspek
ini, karyawan yang memiliki work engagement akan menunjukan
perilaku seperti bersemangat dalam bekerja, antusias, tidak
menghiraukan lingkungan sekitar, dan dapat menyelesaikan
pekerjaannya sampai tuntas dengan tepat waktu.
b. Dedikasi (Dedication)
Dedication merupakan kondisi dimana karyawan terlibat dalam
pekerjaan mereka yang ditandai dengan munculnya perasaan penting
serta antusiasme yang tinggi. Selain itu, mereka juga menganggap
bahwa pekerjaan yang mereka lakukan memberikan inspirasi,
tantangan serta kebanggaan dalam diri mereka. Berdasarkan aspek ini,
karyawan yang memiliki work engagement akan menganggap
pekerjaan yang dilakukannya sangatlah penting dan menginspirasi
dirinya sehingga kemudian memunculkan perasaan bangga dalam
dirinya serta akan melakukan yang terbaik dalam melakukan
pekerjaannya.
c. Penghayatan (Absorption)
Absorption atau penghayatan merupakan suatu keadaan dimana
karyawan merasa sepenuhnya terkonsentrasi, bahagia serta merasa
asyik dalam pekerjaan mereka sehingga mereka seringkali merasa sulit
untuk melepaskan diri dari pekerjaan mereka dan merasa seakan-akan
waktu cepat berlalu ketika bekerja. Berdasarkan aspek ini karyawan
yang memiliki work engagement akan menunjukan perilaku bahwa
dirinya sulit dilepaskan dengan pekerjaannya, sehingga dirinya merasa
waktu begitu cepat berlalu. Selain itu, karyawan tersebut juga akan
lebih serius dalam bekerja

Pengertian Work Engagement

Work engagement merupakan sebuah konsep pemikiran dimana
karyawan yang memilki rasa engagement dalam kata lain yakni merasa
terikat terhadap pekerjaan mereka sehingga ketika mereka bekerja mereka
akan lebih bersemangat dalam melakukan pekerjaan mereka. Schaufeli dan
Bakker (2004) mendefinisikan work-engagement sebagai sesuatu yang
bersifat positif yang berkaitan dengan perilaku dalam pekerjaan yang
meliputi pikiran mengenai hubungan antara pekerja atau karyawan dengan
pekerjaannya, yang ditandai dengan semangat (vigor) dan dedikasi
(dedication) serta penghayatan (absorption) dalam pekerjaan. Dengan kata
lain, karyawan yang memiliki work engagement tinggi mereka akan
menyalurkan seluruh pikiran dan tenaga yang dimiliki terhadap pekerjaan
mereka serta lebih bersemangat dalam bekerja.
Kahn (dalam Saks, 2006) mengatakan bahwa keterlibatan berarti
kehadiran secara psikologis ketika menduduki dan melakukan peran dalam
organisasi. Lebih lanjut Rothbard (dalam Saks, 2006) juga menyatakan hal
yang sama bahwa engagement merupakan suatu kehadiran secara psikologis
yang melibatkan dua komponen penting yaitu attention dan absorption.
Dimana attention mengacu pada kemampuan kognitif dan jumlah waktu
yang dihabiskan untuk memikirkan perannya dalam organisasi, sedangkan
absorption merupakan kelekatan karyawan terhadap pekerjaanya yang
mengacu pada intensitas fokus seseorang terhadap perannya dalam
organisasi. Sehingga karyawan yang engage dimungkinkan akan lebih
memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik dan lebih memahami
perannya dalam organisasi.
Keterikatan atau engagagement ini merupakan suatu hal yang
positif sebagai kebalikan dari burnout, dimana karyawan yang merasa
‘engage’ terhadap pekerjaan mereka akan memiliki rasa semangat dan
hubungan yang efektif yang lebih baik dengan pekerjaan mereka (Maslach
& Leiter dalam Bakker & Leiter, 2010). Berbeda dengan workaholic,
seperti diungkapkan oleh Schaufeli, dkk (Bakker & Leitter, 2010)
mengatakan bahwa karyawan yang workaholic memiliki suatu ciri khas
yaitu memandang pekerjaannya merupakan sebuah keharusan. Namun bagi
pekerja yang memiliki engagement, mereka lebih menganggap pekerjaan
yang mereka lakukan merupakan suatu hal yang menyenangkan dan
merupakan hal yang disukai oleh mereka

Standar Audit

Standar auditing merupakan panduan umum bagi auditor dalam
memenuhi tanggung jawab profesinya untuk melakukan audit atas laporan
keuangan historis. Standar ini mencakup pula pertimbangan atas kualitas
profesional seperti kompetensi dan independensi, persyaratan pelaporan,
serta bukti audit.
Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut
Akuntan Publik Indonesia (2011:150.1-150.2) terdiri atas sepuluh standar
yang dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu:
1. Standar umum
a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki
keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan,
independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh
auditor.
c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor
wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat
dan saksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika
digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
b. Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh
untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan
lingkup pengujian yang akan dilakukan.
c. Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui
inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi
sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan
keuangan yang diaudit.
3. Standar pelaporan
a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan
telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku
umum di Indonesia.
b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada,
ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam
penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan
dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode
sebelumnya.
c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus
dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan
auditor.
d. Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat
mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi
bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat
secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus
dinyatakan. Dalam hal nama auditor dikaitkan dengan laporan
keuangan, maka laporan auditor harus memuat petunjuk yang
jelas mengenai sifat pekerjaan audit yang dilaksanakan, jika ada,
dan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh auditor

Tahapan-Tahapan Audit

Dalam Sukrisno Agoes (2017:10) tahapan-tahapan audit (pemeriksaan
umum oleh akuntan publik atas laporan keuangan perusahaan) dapat
dijelaskan sebagai berikut:
1. Kantor Akuntan Publik (KAP) dihubungi oleh calon pelanggan
(klien) yang membutuhkan jasa audit.
2. KAP membuat janji untuk bertemu dengan calon klien untuk
membicarakan:
a. Alasan perusahaan untuk mengaudit laporan keuangannya
(apakah untuk kepentingan pemegang saham dan direksi,
pihak bank/kreditor, Bapepam-LK, Kantor Pelayanan Pajak,
dan lain-lain).
b. Apakah sebelumnya perusahaan pernah diaudit KAP lain.
c. Apakah jenis usaha perusahaan dan gambaran umum
mengenai perusahaan tersebut.
d. Apakah data akuntansi perusahaan diproses secara manual atau
dengan bantuan komputer.
e. Apakah sistem penyimpanan bukti-bukti pembukuan cukup
rapi.
3. KAP mengajukan surat penawaran (audit proposal) yang antara lain
berisi: jenis jasa yang diberikan, besarnya biaya audit (audit fee),
kapan audit dimulai, kapan laporan harus diserahkan, dan lain-lain.
Jika perusahaan menyetujui, audit proposal tersebut akan menjadi
Engagement Letter (Surat Penugasan/Perjanjian Kerja).
4. KAP melakukan audit fiels work (pemeriksaan lapangan) di kantor
klien. Setelah audit field work selesai KAP memberikan draft audit
report kepada klien, sebagai bahan untuk diskusi. Setelah draft report
disetujui klien, KAP akan menyerahkan fiels audit report, namun
sebelumnya KAP harus meminta Surat Pernyataan Langganan (Client
Representation Letter) dari klien yang tanggalnya sama dengan
tanggal audit report dan tanggal selesainya audit field work.
5. Selain audit report, KAP juga diharapkan memberikan Management
Letter yang isinya memberitahukan kepada manajemen mengenai
kelemahan pengendalian intern perusahaan dan saran-saran
perbaikannya.

Jenis-Jenis Audit

Menurut Rick Hayes, Philip Wallage, dan Hans Gortmaker (2017:14),
audit umumnya diklasifikasikan ke dalam tiga tipe, yakni audit laporan
keuangan, audit operasional, dan audit kepatuhan.
1. Audit Laporan Keuangan
Audit laporan keuangan (audits of financial statements) memeriksa
laporan keuangan untuk menentukan apakah laporan keuangan
tersebut memberikan gambaran yang benar dan wajar atau menyajikan
laporan keuangan secara wajar sesuai kriteria-kriteria tertentu. Kriteria
yang dimaksud dapat berupa Standar Perlaporan Keuangan
Internasioanl (International Financial Reporting Standards—IFRS),
Prinsip-Prinsip Akuntansi yang Berterima Umum (Generally Accepted
Accounting Principles—GAAP).
2. Audit Operasional
Audit operasional (operational audit) adalah kebijakan mengenai
unit tertentu dalam sebuah organisasi dengan tujuan untuk mengukur
kinerjanya. Audit operasional mereviu seluruh atas sebagian prosedur
operasi organisasi untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi
operasi. Efektivitas adalah ukuran apakah sebuah organisasi mencapai
tujuan dan sasarannya. Efisiensi menunjukkan seberapa baik
organisasi menggunakan sumber dayanya untuk mencapai tujuan-
tujuannya tersebut. Reviu operasional tidak terbatas pada akuntansi.
Reviu tersebut mungkin menyertakan evaluasi atas struktur
oeganisasi, pemasaran, metode produksi, operasi komputer, atau atea
apapun dalam organisasi yang dirasakan memerlukan evaluasi.
Rekomendasi biasanya diperuntukkan bagi manajemen dalam upaya
meningkatkan operasi.
Aktivitas operasi dari departemen penerimaan suatu perusahaan
manufaktur, misalnya dapat dievaluasi dalam kaitannya dengan
efektivitas. Kinerja juga dapat dinilai dalam kaitannya dengan
efisiensi, yakni seberapa baik perusahaan menggunakan sumber daya
yang tersedia bagi departemen yang bersangkutan. Oleh karena
kriteria untuk efektivitas dan efisiensi tidak secara jelas ditetapkan
sebagaimana hukum dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku
umum, audit operasional cenderung membutuhkan penilaian lebih
subjektif dari audit laporan keuangan atau audit kepatuhan.
3. Audit Kepatuhan
Audit kepatuhan (compliance audit) adalah reviu prosedur
organisasi untuk menentukan apakah organisasi mengikuti prosedur,
regulasi, atau aturan tertentu yang ditetapkan oleh beberapa otoritas
yang lebih tinggi. Audit kepatuhan mengukur kepatuhan entitas
dengan kriteria yang telah ditetapkan. Kinerja audit kepatuhan
tergantung pada keberadaan data yang dapat diverifikasi dan krtieria
atau standar yang diakui, seperti hukum dan regulasi yang ditetapkan
atau kebijakan dan prosedur organisasi. Personel di bidang akuntansi,
misalnya, dapat dievaluasi untuk menentukan apakah mereka
mengikuti prosedur yang ditentukan sebelumnya oleh bagian
pengawas perusahaan. Personil lainnya dapat dievaluasi untuk
menentukan apakah mereka mengikuti kebijakan dan prosedur yang
ditetapkan oleh manajemen. Hasil audit kepatuhan biasanya
dilaporkan kepada manajemen dalam unit prganisasi yang diaudit

Definisi Audit

Menurut Sukrisno Agoes (2017:4), auditing adalah “suatu pemeriksaan
yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen,
terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta
catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan
untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan
tersebut”.
Rick Hayes, Philip Wallage, dan Hans Gortmaker (2017:10)
mendefinisikan Audit adalah proses sistematis yang secara objektif
bertujuan untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti terkait asersi-asersi
mengenai kebijakan dan peristiwa ekonomi untuk memastikan tingkat
kesesuaian antara asersi-asersi tersebut dengan kriteria yang telah
ditetapkan, dan mengumpulkan hasilnya bagi pihak-pihak yang
berkepentingan

Hubungan Audit Tenure dengan Kualitas Audit

Tenure Audit merupakan lamanya suatu perikatan Kantor Akuntan Publik
(KAP) dengan perusahaan klien (Maharani, 2014). Seperti yang dijelaskan
sebelumnya bahwa independensi merupakan syarat utama seorang auditor untuk
menghasilkan kualitas audit yang baik. Hubungan yang terjalin antara auditor
denganklien yang terlalu dekat dapat menurunkan independensi auditor tersebut.
Menurut Hamid (2013) ketika auditor mendapatkan klien baru terkadang
auditor tersebut membutuhkan waktu tambahan untuk memahami klien dan
lingkungannya. Sehingga, tenure audit yang relatif singkat dapat mengakibatkan
perolehan informasi berupa data dan bukti menjadi terbatas dan jika terdapat data
yang salah atau data yang sengaja dihilangkan oleh pihak manajer, auditor akan
sulit menemukan bukti tersebut

Kualitas Audit

Kualitas audit menurut Tandiontong (2016) adalah segala probabilitas seorang
auditor dalam menentukan dan melaporkan penyelewengan yang terjadi dalam
sistem akuntansi klien atau perusahaan. Berdasarkan pengertian diatas, maka
kualitas audit yaitu hasil pekerjaan yang berkualitas berasal dari kualitas auditor
itu sendiri. Auditor yang berkualitas mampu memberikan jaminan bahwa tidak
ada salah saji yang material atau kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan
sehingga menghasilkan informasi terpercaya yang menggambarkan keadaan yang
sebenarnya. Pengguna laporan keuangan akan mengambil keputusan berdasarkan
pada laporan audit yang telah dibuat oleh auditor. Oleh sebab itu perlu adanya
perbaikan secara terus-menerus atas kualitas audit agar mampu mengurangi faktor
ketidakpastian yang berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan oleh pihak
manajemen.
Muliawan dan Sujana (2017) berpendapat bahwa Kualitas audit digunakan
untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan pengguna informasi akuntansi
sehingga dapat mengurangi risiko informasi yang tidak kredibel dalam laporan
keuangan bagi para pengguna laporan keuangan. Laporan keuangan yang
dimaksud disini merupakan data dari aktivitas perusahaan dalam angka yang
terjadi dan diolah dalam bentuk laporan yang berbentuk ringkasan.
Sangatlah penting laporan keuangan yang disajikan oleh pihak perusahaan
tidak mengandung unsur manipulasi dalam pelaporannya. Laporan keuangan
seharusnya disajikan dengan benar dan sesuai dengan kenyataannya, sebab
laporan keuangan haruslah transparan (Nadi dan Suputra, 2017). Laporan
keuangan yang tidak mengandung unsur manipulasi dapat memberikan informasi
yang sebenarnya mengenai perusahaan yang sedang diaudit. Menurut
Pramudianti dan Setiawan (2016) Adanya kemauan dari auditor untuk
meningkatkan kualitas auditnya dapat membagun kepercayaan para pengguna
laporan keuangan lebih lagi dari sebelumnya. Ada beberapa hal yang dapat
menyebabkan auditor melakukan Perilaku Pengurangan Kualitas Audit
diantaranya adalah faktor eksternal (tekanan, sistem pengendalian dan gaya
pengendalian) dan faktor internal (Karakteristik Personal Auditor dan Sifat
Kepribadian)

Independensi

Independensi diartikan oleh Kode Etik Akuntan Indonesia tahun 2011
sebagai sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak
mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya, yang bertentangan
dengan prinsip integritas dan obyektivitas.
Independensi auditor terlihat dalam sikap bebas dari pengaruh orang lain
atau tidak tergantung pada orang lain serta jujur dalam mempertimbangkan,
merumuskan, serta mengutarakan fakta secara objektif. Independensi adalah
dasar utama kepercayaan publik pada profesi akuntan publik dan juga salah satu
faktor terpenting untuk menilai kualitas jasa audit. Independensi auditor adalah
salah satu faktor penting dalam menghasilkan audit yang berkualitas (Mulyadi,
2006, dalam, Mardijuwono dan Subianto, 2018). Pernyataan ini didukung oleh
Agoes (2017) yang menyatakan independensi akuntan publik sebagai dasar utama
kepercayaan masyarakat pada profesi akuntan publik dan merupakan salah satu
factor yang sangat penting untuk menilai mutu jasa audit

Ukuran KAP

Arens et al (2011) menjelaskan bahwa penggolongan ukuran besar
kecilnya Kantor Akuntan Publik, dikatakan besar Kantor Akuntan Publik tersebut
berfaliasi atau mempunyai cabang dan klien perusahaan – perusahaan besar
mempunyai tenaga professional diatas 25 orang.
Kantor Akuntan Publik dikatakan kecil jika tidak berfaliasi, tidak
mempunyai kantor cabang dan kliennya perusahaan kecil dan jumlah
profesionalnya kurang 25 orang. Kantor Akuntan Publik (KAP), merupakan suatu
bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang bergerak di bidang pemberian jasa professional dalam
praktik akuntan publik (Agoes, 2012).
Ukuran KAP adalah besar kecilnya Kantor Akuntan Publik yang
digunakan perusahaan. Ukuran KAP dibedakan dalam dua kelompok yaitu
KAP yang berafiliasi dengan Big 4 dan KAP yang tidak berafiliasi dengan Big 4.
Ukuran KAP sendiri biasanya dikaitkan dengan kualitas dan reputasi auditor
(Kurniasari, 2014). Begitupun menurut Ginting dan Fransisca (2014), ukuran
KAP merupakan besar kecilnya KAP yang dibedakan dalam dua kelompok,
yaitu KAP yang berafiliasi dengan Big 4 dan KAP yang tidak berafiliasi dengan
Big 4

Audit Tenure

Audit tenure merupakan lamanya waktu dalam hubungan auditor dengan
klien, hubungan tersebut dilihat dari lamanya tahun buku laporan keuangan yang
diaudit oleh auditor tersebut (Johnson et al., 2002). Di Indonesia, peraturan
pembatasan masa pemberian jasa audit yang pertama adalah KMK Nomor
423/KMK.06/2002. Kemudian peraturan tersebut mengalami perubahan pada
tahun 2003, 2008, dan 2015. Terdapat perbedaan peraturan Peraturan Menteri
Keuangan No. 17/PMK.01/2008 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 20 Tahun 2015, yaitu pada peraturan tahun 2008 pembatasan masa
pemberian jasa audit oleh KAP dibatasi selama 6 (enam) tahun buku berturut-
turut dan oleh seorang akuntan publik dan 3 (tiga) tahun buku berturut-turut oleh
akuntan publik partner KAP kepada klien yang sama, serta akuntan publik dan
KAP dapat menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak
memberikan jasa audit kepada klien tersebut.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 sudah
tidak membatasi masa pemberian jasa audit oleh KAP dan untuk partner akuntan
publik diperpanjang menjadi 5 (lima) tahun buku berturut-turut, dan penugasan
kembali dalam dilakukan setelah 2 (dua) tahun buku. Semakin panjang audit
tenure, dapat mempengaruhi dua faktor yang akhirnya juga memberikan
pengaruh pada tingkat kualitas audit, yaitu faktor independensi dan kompetensi
(DeAngelo, 1981).
Ditinjau dari faktor independensi, dengan semakin lama audit tenure dapat
membentuk hubungan secara emosional terhadap klien dan mengakibatkan
independensi menjadi menurun sehingga akan tercermin pada pembuatan asumsi
oleh auditor yang kurang objektif (Dinuka & Zula ikha, 2014). Selain itu, masa
perikatan audit yang panjang akan menimbulkan adanya potensi untuk
membangun ikatan dari segi ekonomi, dan auditor menjadi akan menyetujui
upaya klien dalam melakukan rekayasa pada laporan keuangan melalui teknik
akuntansi (Nasser, Wahid, Nazri & Hudaib, 2006). Dari sisi auditor, jika klien
yang diaudit sudah memiliki kontrol pada laporan keuangan yang baik dan
manajemen klien tersebut memiliki integritas dan kompetensi yang baik, terdapat
kecenderungan auditor memiliki ekspektasi bahwa klien akan terus memiliki
atribut tersebut, dan hal tersebut membuat sikap skeptis dari auditor menjadi
semakin berkurang (Carcello & Nagy, 2004)

Teori Atribusi

Penelitian Ferdiansyah (2016) menjelaskan bahwa menurut Fritz Heider
(1958) pencetus teori atribusi, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan
tentang perilaku seseorang. Teori atribusi menjelaskan mengenai proses
bagaimana kita menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori
ini mengacu tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang
lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat,
karakter, sikap, dll ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan
tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans
2005).
Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi seseorang terhadap
peristiwa di sekitar mereka, dengan mengetahui alasan-alasan mereka atas
kejadian yang dialami. Teori atribusi dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang
berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan
bahwa hanya melihat perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik
orang tersebut serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam
menghadapi situasi tertentu.
Dalam hidupnya, seseorang akan membentuk ide tentang orang lain dan
situasi disekitarnya yang menyebabkan perilaku seseorang dalam persepsi social
yang disebut dengan dan (Luthans 2005). Atau penyebab internal yang mengacu
pada aspek perilaku individual yang ada dalam diri seseorang seperti kepribadian,
persepsi diri, kemampuan, motivasi. Sedangkan atau penyebab eksternal yang
mengacu pada lingkungan sekitar yang dapat mempengaruhi perilaku, seperti
kondisi sosial, nilai-nilai sosial, dan pandangan masyarakat. Dengan kata lain,
setiap tindakan atau ide yang akan dilakukan oleh seseorang akan dipengaruhi
oleh faktor internal dan faktor eksternal individu tersebut

Akuntanbilitas

Akuntabilitas atau dalam bahasa inggris accountability
memiliki arti yaitu keadaan untuk dipertanggung-jawabkan, keadaan
dapat dimintai pertanggung-jawaban. Akuntabilitas sebagai bentuk
dorongan psikologi yang membuat seseorang berusaha
mempertanggung- jawabkan semua tindakan dan keputusan yang
diambil kepada lingkungannya. (Wardhani dan Suryono, 2013)
Tanggung jawab auditor terletak pada menemukan salah saji
baik yang disebabkan karena kekeliruan atau kecurangan dan
memberikan pendapat atas bukti audit yang diberikan klien. Tidak
hanya bertanggung jawab pada klien, tapi auditor juga memiliki
tanggung jawab terhadap profesinya. Auditor harus mematuhi standar
profesi yang ditetapkan agar dapat melaksanakan tugasnya dengan
baik. Menurut SPAP (2011:110.3) auditor independen juga
bertanggung jawab terhadap profesinya, tanggung jawab untuk
mematuhi standar yang diterima oleh para praktisi rekan seprofesinya.
Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban mempertanggung-
jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya
melalui suatu media pertanggung-jawaban yang dilaksanakan secara
periodik (Stanbury,2003). Pengukuran akuntabilitas dapat dilihat dari
motivasi, pengabdian pada profesi, dan kewajiban sosial (Singgih dan
Bawono,2010).

Due professional care

Due professional care memiliki arti kemahiran profesional
yang cermat dan seksama. Sikap kecermatan dan kehati-hatian
profesional mengharuskan setiap praktisi untuk bersikap dan bertindak
secara hati-hati, menyeluruh, dan tepat waktu sesuai dengan
persyaratan penugasan. (SPAP,2011:130.4). Penggunaan kemahiran
profesi dengan cermat dan seksama menyangkut apa yang dikerjakan
auditor dan bagaimana kesempurnaan pekerjaannya tersebut.
(SPAP,2011:230.1).
Due professional care memiliki arti kemahiran profesional
yang cermat dan seksama. Menurut PSA No. 4 SPAP (2001),
kecermatan dan keseksamaan dalam penggunaan kemahiran
profesional menuntut auditor untuk melaksanakan skeptisme
profesional, yaitu suatu sikap auditor yang berpikir kritis terhadap
bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi
terhadap bukti audit tersebut. Penggunaan kemahiran profesional
dengan cermat dan seksama memungkinkan auditor untuk memperoleh
keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji
material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan maupun kecurangan..
Pengukuran Due Profesional Care dapat dilakukan melalui dua aspek
yaitu skeptisme profesional dan keyakinan memadai
(SPAP,2011:230.1).

Independensi

Independensi merupakan sikap mental yang diharapkan dari
seorang akuntan publik untuk tidak mudah dipengaruhi dalam
melaksanakan tugasnya. Independensi dapat diproksikan menjadi
empat subvariabel, yaitu yang pertama lama hubungan dengan klien
(audit tenure), dimana pemerintah Indonesia membatasi masa kerja
auditor paling lama hanya 3 tahun untuk klien yang sama, sedangkan
untuk Kantor Akuntan Publik (KAP) boleh sampai 5 tahun. Hal ini
dilakukan agar auditor tidak terlalu dekat dengan klien sehingga dapat
mencegah terjadinya skandal akuntansi. Karna apabila auditor terlalu
dekat dengan klien akan membuat auditor puas dengan yang telah
dilakukannya sehingga prosedur audit yang yang dilakukannya
menjadi kurang tegas dan tergantung pada pernyataan manajemen.
Jadi apabila semakin rendah lama hubungan dengan klien (audit
tenure) akan semakin tinggi independensi auditor.
Yang kedua tekanan dari klien, hal ini biasanya muncul pada
situasi konflik antara auditor dengan klien dimana auditor dank lien
tidak sependapat dengan beberapa hasil pengujian laporan keuangan.
Sehingga membuat klien berusaha mempengaruhi auditor untuk
melakukan tindakan yang melanggar standar auditing, termasuk dalam
pemberian opini yang tidak sesuai dengan keadaan klien. Jadi apabila
semakin rendah tekanan dari klien akan semakin tinggi independensi
auditor. Yang ketiga telaah dari rekan auditor (peer review), hal ini
dilakukan sebagai cara untuk memonitor auditor agar dapat
meningkatkan kualitas jasa akuntansi dan audit yang menuntut
transparasi pekerjaan. Biasanya peer review dilakukan rekan auditor
dalam satu Kantor Akuntan Publik (KAP). Jadi apabila semakin tinggi
telaah dari rekan auditor (peer review) akan semakin tinggi
independensi auditor. (Agustin R dan Pertiwi NP, 2013)

Kualitas Audit

Kualitas Audit sebagai probabilitas dimana seorang auditor
menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam
sistem akuntansi kliennya. (De Angelo,1981).
Menurut Public sector mendefinisikan audit quality sebagai
pemenuhan terhadap standar profesional dan terhadap syarat-syarat
sesuai perjanjian yang harus dipertimbangkan. Sedangkan menurut
Standart Pemeriksaan Keuangan Negara, kualitas hasil pemeriksaan
adalah laporan hasil pemeriksaan yang memuat adanya kelemahan
dalam pengendalian intern, kecurangan, penyimpangan dari ketentuan
peraturan perundang- undangan, dan ketidakpatutan, harus dilengkapi
tanggapan dari pimpinan atau pejabat yang bertanggung jawab pada
entitas yang diperiksa mengenai temuan dan rekomendasi serta
tindakan koreksi yang direncanakan.
Kualitas hasil kerja berhubungan dengan seberapa baik sebuah
pekerjaan diselesaikan dibandingkan dengan kriteria yang telah
ditetapkan. (Mardisar dan Sari, 2007). Agar auditor dapat mencapai
kualitas audit sesuai dengan yang diharapkan, auditor harus
melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar profesi yang telah
ditentukan. Sedangkan menurut SPAP (2011:150.1). Dengan aturan
atau standar yang telah ditetapkan, auditor dapat melaksanakan
tugasnya dengan baik sehingga menghasilkan kualitas audit yang
tinggi. Hasil audit yang berkualitas akan mempengaruhi pengambilan
keputusan oleh pihak manajemen.
Ada tiga standar auditing yang telah ditetapkan yaitu :
1. Standar Umum.
a. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang
memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai
auditor.
b. Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan,
independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh
auditor.
c. Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya,
auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya
dengan cermat dan seksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan.
a. Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika
digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya.
b. Pemahaman yang memadai atas struktur pengendalian
intern harus dapat diperoleh untuk merencanakan audit dan
menetukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan
dilakukan.
c. Bukti audit kompeten yang cukup harus dapat diperoleh
melalui inspeksi, pengamatan, pengajuan, pertanyaan dan
konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan
pendapat atas laporan keuangan auditan.
3. Standar Pelaporan.
a. Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan
keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi
yang berlaku umum di Indonesia.
b. Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika
ada ketidak konsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam
penyusunan laporan keuangan periode berjalan
dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut
dalam periode sebelumnya.
c. Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus
dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan
auditor.
d. Laporan auditor harus memuat pernyataan pendapat
mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atas suatu
asers

Teori Atribusi

Menurut Fritz Heider pencetus teori atribusi, teori atribusi
merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang. Teori
atribusi menjelaskan mengenai proses bagaimana kita menentukan
penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini mengacu
tentang bagaimana seseorang menjelaskan penyebab perilaku orang lain
atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya
sifat, karakter, sikap, dan lain-lain ataupun eksternal misalnya tekanan
situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap
perilaku individu (Luthans, 2005) dalam (Hanjani dan Rahardja, 2014).
Teori atribusi menjelaskan tentang pemahaman akan reaksi
seseorang terhadap peristiwa disekitar mereka, dengan mengetahui
alasan-alasan mereka atas kejadian yang dialami. Teori atribusi
dijelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan
karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya melihat
perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut
serta dapat juga memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi
situasi tertentu.
Dalam hidupnya, seseorang akan membentuk ide tentang orang lain
dan situasi disekitarnya yang menyebabkan prilaku seseorang dalam
persepsi sosial yang disebut dengan dispositional attributions dan
situational attributions (Luthnas, 2005) dalam (Hanjani dan Rahardja,
2014).

Reputasi Auditor

Reputasi auditor menunjukkan prestasi dan kepercayaan
publik yang disandang atas nama besar yang dimiliki auditor.
Auditor bertanggung jawab untuk menyediakan informasi
berkualitas tinggi karena informasi tersebut menjadi basis para
pemakai laporan keuangan untuk pengambilan keputusan
perusahaan dan pemakaian laporan keuangan biasa
mempersepsikan bahwa auditor yang berasal dari KAP besar yang
menyediakan jasa audit dengan kualitas yang tentunya lebih
tinggi (Nuratama, 2011)

Rotasi Auditor

Adanya regulasi yang mengatur mengenai pergantian
auditor menyebabkan terdapat batasan lamanya masa perikatan
audit. Pergantian auditor dapat dibagi menjadi 2 yaitu pergantian
auditor karena regulasi pemerintah yang mengikat (mandatory)
dan pergantian auditor yang terjadi karena alasan lain diluar
regulasi (voluntary), pergantian auditor secara sukarela dilakukan
apabilaklien mengganti auditor ketika tidak ada peraturan yang
mewajibkan melakukan pergantian auditor (Perdana, 2013).
Pergantian Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik
wajib dilakukan karena pada dasarnya sudah diatur dalam
Departemen Keuangan Republik Indonesia menerapkan kebijakan
rotasiKantor Akuntan Publik dan rotasi Akuntan Peraturan ini
direvisi sesuai dengan pasal 3 dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 17/PMK.01/2008 maka pemberian jasa audit paling lama
6 tahun buku berturut-turut dan 3 tahun buku berturut-turut untuk
seorang auditor. Pernyataan tersebut berdasarkan pada asumsi
semakin lama hubungan antar auditor dengan kliennya akan
mengurangi independensi auditor. Namun demikian, dari segi
kompetensi adanya rotasi dapat menyebabkan penurunan kualitas
audit. Ketika auditor harus menghadapi perusahaan baru sebagai
kliennya maka akan diperlukan lebih banyak waktu baginya
mempelajari terlebih dahulu klien barunya daripada ketika auditor
melanjutkan penugasan dari klien terdahulunya.
Penelitian ini fokus pada kajian tentang pergantian auditor
untuk mengetahui seberapa efektif kebijakan yang dikeluarkan
oleh pemerintah tentang rotasi Kantor Akuntan Publik dan auditor
(Perdana, 2013)

Kualitas Audit

Dalam diri seorang auditor dituntut untuk menjaga kualitas
audit. Untuk memperoleh kepercayaan dari klien dalam
mengaudit laporan keuangan perusahaan, seorang auditor dituntut
independen. Laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan
diperiksa auditor untuk mendapatkan bukti sejauh mana
kebenaran, kewajaran, atau kesesuaiannya dengan bukti yang
dimiliki oleh perusahaan. Fungsi audit disini didasarkan pada
kehati-hatian terhadap kemungkinan laporan yang disajikan oleh
perusahaan mengandung informasi yang tidak benar yang dapat
merugikan pihak lain yang tidak memiliki kemampuan akses
terhadap sumber informasi. Kualitas audit umumnya didefinisikan
sebagai suatu kemungkinan yang dilakukan auditor baik saat
mendeteksi salah saji material maupun saat melaporkan salah saji
material. Menurut (Mulyadi, 2002), secara umum audit adalah
suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi
bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kejadian
ekonomi, dengan tujuan menetapkan tingkat kesesuaian antara
pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan .
Kualitas audit didefinisikan sebagai probabilitas gabungan
dari kemampuan seorang audit untuk menentukan suatu
pelanggaran dalam pelaporan keuangan klien dan melaporkan
pelanggaran tersebut (DeAngelo, 1981). Karena kualitas audit
sulit untuk diobservasi , maka studi kualitas audit lebih banyak
menarik kesimpulan penelitian berdasarkan ukuran dari kualitas
laba.
American Accounting Association (AAA) menyatakan
bahwa:
Good quality audits require both competence and
independence. These quality have direct effects on actuali audit
quality, as well as potential interactive effects. In addition,
financial statement users perception of audit quality are a fuction
of their perceptions of both auditor independence and expertise
(AAA Financial Accounting Standart Committee, 2000).

Agency Teory (TeoriKeagenan)

Teori Keagenan (Agency Theory ) merupakan basis teori
yang mendasaripraktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini.
Hubungan agensi ada ketikasalah satu pihak (principle) menyewa
pihak lain (agent) untuk melaksanakansuatu jasa dan dalam
melakukan hal itu, mendelegasikan wewenang untukmembuat
keputusan kepada agen tersebut. Dalam suatu korporasi,
pemegangsaham merupakan principal dan CEO adalah agen
mereka. Pemegang sahammenyewa CEO dan mengharapkan
CEO tersebut untuk bertindak bagikepentingan mereka. Dalam
teori agensi, auditor independen berperan sebagaipenengah kedua
belah pihak (agent dan principle) yang berbeda kepentingan.
Auditor independen juga berfungsi untuk mengurangi biaya
agensi yang timbuldari perilaku mementingkan diri sendiri oleh
agen (manajer). Isenhardt (1989) dalam Nirmala (2013)
berpendapat bahwa teori keagenan (agency theory) dilandasi oleh
beberapa asumsi. Asumsi-asumsi tersebut dibedakan menjadi tiga
jenis, yaitu asumsi tentang sifat manusia, asumsi keorganisasian,
dan asumsi informasi. Asumsi sifat manusia menekankan bahwa
manusia memiliki sifat mementingkan dirinya sendiri (self
interest), memiliki keterbatasan rasionalitas (bounded rationality)
dan tidak menyukai risiko (riska version). Asumsi keorganisasian
menekankan bahwa adanya konflik antar anggota organisasi dan
adanyaa simetri informasi antara principal dan agent, sedangkan
asumsi informasi menekankan bahwa informasi sebagai barang
komoditi yang bisa diperjual belikan. Berdasarkan asumsi
pertama mengenai sifat manusia yang mementingkan dirinya
sendiri dapat terlihat dari perilaku principal dan agent. Prinsipal
diasumsikan hanya tertarik pada pengembalian keuangan yang
diperoleh dari investasi mereka di perusahaan sedangkan agen
diasumsikan akan menerima kepuasan tidak hanya dari
kompensasi keuangan tetapi juga dari keterlibatannya dalam
hubungan agensi, seperti memutuskan untuk melakukan auditor
switching karena adanya ketidaksepakatan atas praktik akuntansi
tertentu dengan auditor (Ikhlasia, 2012 ). Teori agensi dijadikan
dasar adanya persepsi bahwa klien lebih percaya pada data yang
15
di audit oleh auditor bereputasi baik menyebabkan manajemen
tidak akan mengganti jika perusahaan telah diaudit oleh KAP
yang berafiliasi dengan KAP big 4 yang dianggap memiliki
reputasi dan kualitas yang baik ( Lestari 2012). Teori agensi juga
djadikan dasar bahwaklien yang mengalami kesulitan keuangan
cenderung akan mengganti auditornya. Menurut Francis dan
Wilson (1988) dalam Nirmala (2013) klien yang mengalami
financial distress cenderung akan mengganti auditornya dengan
auditor yang lebih independen. Hal tersebut dilakukan untuk
meningkatkan kepercayaan para pemegang saham dan kreditur
terhadap laporan keuangan yang dihasilkan manajemen. Teori
agensi juga dijadikan dasar hipotesis bahwa klien akan mengganti
auditornya apabila hubungan auditor dengan klien terlalu lama
untuk meningkatkan indenpendensi auditor. Auditor yang
mengaudit perusahaan yang samadari tahun ketahun akan kurang
kreatif dalam merancang prosedur audit. Teori agensi kemudian
juga digunakan sebagai dasar hipotesis bahwa klien yang tidak
mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian cenderung
mengganti auditornya. Tandirerung (2006) dalam Damayanti dan
Sudarma (2007) menyatakan bahwa jika auditor tidak
memberikan opini sesuai dengan harapan manajer perusahaan
maka kemungkinan manajer akan mengganti auditornya dengan
auditor lain yang dapat memberikan opini sesuai harapan
16
manajer. Hal tersebut dikarenakan opini dari auditor dapat
mempengaruhi harga saham perusahaan dan juga kompensasi
yang akan diterima oleh manaje

Hubungan antara Audit Fee dengan Kualitas Audit

 

Pada suatu perusahaan yang rasional, seorang manajer tersebut tidak

akan memilih auditor dengan kualitas audit yang tinggi serta audit fee

yang tinggi ketika, kondisi keuangan perusahaan tersebut sedang tidak

baik. Hal tersebut terjadi dengan adanya anggapan auditor yang

memiliki kualitas audit yang tinggi dapat mendeteksi salah saji material

pada kondisi perusahaan yang kurang baik lalu menyampaikannya

kepada pengguna laporan keuangan. Pada penelitian Fitriany, et al

(2013) menunjukkan hasil bahwa ketika auditor mendapatkan fee yang

rendah menyebabkan auditor memberikan peluang bagi manajemen

dalam melakukan manajemen laba sehingga laporan keuangan menjadi

bias, hal tersebut menunjukkan ketika audit fee yang rendah mengurangi

independensi auditor yang menyebabkan kualitas audit juga berkurang.

Sehingga, ketika auditor diberikan audit fee yang tinggi akan

memunculkan keinginan auditor untuk memberikan hasil kualitas audit

yang baik dan meningkatkan kualitas auditnya.

Audit fee yang didapat oleh akuntan publik dari kliennya

merupakan sebagian besar dari total pendapatan kantor akuntan publik

tersebut atau bisa jadi hanya sebagian kecil dari pendapatan kantor

akuntan publik. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh beberapa peneliti

dan mendapatkan hasil audit fee memiliki pengaruh positif terhadap

kualitas audit. Sebut saja penelitian yang dilakukan oleh Yuniarti

(2011), Kurniasih dan Rohman (2014), serta Pratistha dan Widhiyani

(2014) membuktikan audit fee berpengaruh positif terhadap kualitas

audit. Apabila audit fee tinggi akan berpengaruh terhadap auditor dalam

meningkatkan kualitas auditnya. Audit fee yang diberikan selama satu

tahun serta estimasi biaya operasional yang dibutuhkan selama

pelaksanaan proses audit dapat meningkatkan kualitas audit yang

dihasilkan

Hubungan antara Audit Tenure dengan Kualitas Audit

Adanya isu antara auditor dengan klien yang terjadi, berdampak
pada kepercayaan publik mengenai profesi seorang auditor menjadi
berkurang. Pihak pengguna laporan keuangan menganggap bahwa
akuntan publik memiliki independensi yang cukup rendah ketika
memiliki perikatan audit dengan klien yang terlampau lama sehingga,
berkurangnya objektivitas seorang auditor pada saat mereka melakukan
penugasan audit kliennya.
Lamanya tenure yang terjadi dapat menimbulkan semakin eratnya
hubungan antara auditor dengan klien yang dapat memicu auditor untuk
harus mengikuti keinginan kliennya agar laporan keuangan tersebut
dinilai dengan pendapat auditor yang baik, hal tersebutlah yang akan
menurunkan sikap objektifitas seorang auditor dan karenanya auditor
harus tetap menjaga sikap skeptis pada dirinya.
Penelitian yang dilakukan oleh Al-Thuneibat (2011) mengenai
hubungan audit tenure dengan kualitas audit, kesimpulan yang dapat
diambil dari penelitiannya adalah audit tenure memiliki pengaruh
negatif terhadap kualitas audit. Apabila jumlah tahun tenure semakin
meningkat maka independensi auditor menurun dan kualitas audit juga
akan berkurang.
Didukung oleh penelitian Panjaitan (2014), Giri (2010), Mgbame
(2012), serta Paramita dan Latrini (2015) audit tenure berpengaruh
negatif terhadap kualitas audit. Dari beberapa hasil penelitian tersebut
maka peneliti menyimpulkan bahwa audit tenure yang berlangsung
dalam jangka waktu yang lama juga dapat menyebabkan auditor akan
semakin percaya diri dengan pendekatan audit yang digunakan
sehingga, tidak adanya pengembangan strategi serta inovasi yang
dilakukan auditor untuk mencapai kualitas audit yang berkualitas.

Rotasi Auditor

Agar independensi akuntan publik dapat terlindungi, maka dari itu
di beberapa negara telah ditetapkan peraturan mengenai adanya rotasi
akuntan publik. Amerika Serikat memiliki kewajiban untuk melakukan
rotasi akuntan publik yang diatur pada Sarbanes-Oxley Act. Peraturan
tersebut mewajibkan akuntan publik yang mengaudit kliennya di rotasi
setiap 7 (tujuh) tahun sekali.
Terdapatnya isu tentang Enron yang melibatkan Kantor Akuntan
Publik (KAP) International Arthur Anderson (AA), maka dari itu di
Indonesia dan Malaysia melakukan peraturan wajib rotasi auditor.
Dilakukannya peraturan tersebut dengan tujuan agar dapat lebih
meningkatkan dan menjaga independensi auditor baik secara tampilan
maupun dari segi fakta. Rotation Mandatory ini diharapkan dapat
berpengaruh secara signifikan pada pelaksanaan audit yang dilakukan
seorang auditor sehingga independensinya tetap terjaga. Pemberian jasa
audit kepada klien atas laporan keuangan dilakukan oleh KAP paling
lama 6 (enam) tahun buku secara berurut dan untuk seorang akuntan
publik selama – lamanya adalah 3 (tiga) tahun buku berturut – turut.
Seorang akuntan publik dan KAP dapat menerima kembali penugasan
yang diberikan oleh klien setelah 1 (satu) tahun buku berurut tanpa
memberikan jasa audit atas laporan keuangan kepada kliennya.
Pemberian jasa oleh akuntan publik dan KAP terdapat pada
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002 mengenai jasa
akuntan publik. Setelah itu peraturan tersebut diubah menjadi
359/KMK/06/2003 mengenai jasa akuntan publik. Pada praktiknya,
peraturan tentang rotasi akuntan publik dan KAP ini menjadi tidak
efekif karena menimbulkan pro dan kontra dari para akuntan praktisi.
Hal tersebut disebabkan karena adanya peraturan yang dikeluarkan yaitu
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 yang
menyempurnakan peraturan sebelumnya dan mengakhiri pemberlakuan
kedua KMK yang sebelumnya. Sehingga, ketentuan mengenai
pembatasan masa perikatan audit KAP dan akuntan publik dan
komposisi KAP diatur pada PMK No.17/PMK.01/2008 Pasal 3.
Berdasarkan peraturan tersebut dapat disimpulkan diberlakukannya
rotasi audit jika :
a. KAP yang melakukan perubahan komposisi akuntan publik yang
berakibat 50% jumlah akuntan publiknya atau lebih berasal dari
KAP yang menyelenggarakan audit atas laporan keuangan pada
suatu perusahaan.
b. Perubahan nama KAP yang memiliki komposisi 50% atau lebih
yang berasal dari KAP yang menyelenggarakan audit atas laporan
keuangan di suatu perusahaan, maka diberlakukan sebagai
kelanjutan KAP asli akuntan publik yang bersangkutan.
c. Peraturan tersebut dimanfaatkan oleh KAP untuk merubah
komposisi, sehingga jumlah partner 50% atau lebih dibandingkan
dengan partner lamanya.
Di Malaysia, regulator seperti Malaysia Securities Commision
(SC) dan Bursa Malaysia menjadi peduli dengan adanya rotasi audit.
MIA (Malaysian Institute of Accountants) dan MICPA (Malaysian
Institute Certified Publik of Accountant) sepakat untuk mendirikan
MIA/MICPA taskforce pada Bulan Mei 2002 bersama dengan auditor
kemerdekaan. Kesepakatan tersebut ialah secara keseluruhan kerugian
dari rotasi wajib perusahaan audit baik harga yang tinggi, gangguan dan
kehilangan pengetahuan akumulatif, serta pembatasan kebebasan
perusahaan dalam memilih auditornya sendiri akan lebih besar dari
manfaat berasal dari rotasi perusahan audit tersebut (Malaysian Institute
of Accountants, 2002). MIA merekomendasikan bahwa wajib ada rotasi
audit dari mitra audit bertanggungjawab terhadap audit yang dilakukan
pada perusahaan yang terdaftar setelah periode tidak lebih dari 5 (lima)
tahun. Selanjutnya, partner audit melakukan rotasi setelah jangka waktu
tersebut sampai dengan 2 (dua) tahun berlaku.

Audit Fee

Audit fee merupakan imbalan atas jasa audit yang dilakukannya.
Hingga sekarang ini belum adanya peraturan yang jelas mengenai aturan
audit fee yang harus ditagih KAP kepada kliennya. Pada saat penugasan
untuk penetapan audit fee tidak kalah penting di dalam penugasan,
tentunya seorang auditor bekerja untuk memperoleh penghasilan yang
mencukupi untuknya. Oleh karenanya, penentuan tentang audit fee perlu
segera disepakati antara auditor dan klien agar tidak timbul perang tarif
yang nantinya dapat merusak kredibilitas akuntan publik
(Kurniasih,2014).
Chintya (2015) mendefiniskan audit fee merupakan pembayaran
yang illegal atas jasa audit yang dilakukan atau jumlah dari pembayaran
kepada auditor dalam rangka memberikan jasanya selain dari jasa audit.
Besar kecilnya audit fee dipengaruhi oleh beberapa faktor. Aturan Etika
Kompartemen Akuntan Publik (2000) menyebutkan bahwa besarnya
audit yang diterima oleh auditor dapat beragam dan dipengaruhi oleh
beberapa faktor diantaranya resiko pada penugasan auditnya,
kompleksitas jasa audit, tingkat keahlian yang digunakan, struktur biaya
pada KAP yang bersangkutan, dan pertimbangan profesional yang lain.
Gammal (2012) mendefinisikan bahwa audit fee adalah total upah
yang telah dibebankan kepada auditor untuk pelaksanaan audit.
Biasanya penentuan tarif audit fee dilakukan berdasarkan perjanjian
klien dengan auditor sesuai dengan berlangsungnya proses audit,
pelayanan, serta jumlah staff yang dibutuhkan selama pengerjaan audit.
Sebelum dilakukannya proses audit, audit fee telah ditentukan terlebih
dahulu.
Pada dasarnya auditor mengharapkan dapat menerima audit fee
berdasarkan pelayanan yang sudah diberikannya. Namun disisi lain,
perusahaan juga memikirkan agar audit fee tidak menjadi beban untuk
keuangannya. Pengungkapan audit fee bersifat voluntary disclosure di
kedua negara yaitu Indonesia dan Malaysia. Konsekuensinya tidak
semua perusahaan yang terlist di BEI & BEM untuk mencantumkan
audit fee di laporan keuangannya. Pada laporan keuangan Indonesia,
jumlah audit fee disajikan pada professional fees sedangkan untuk
Malaysia audit fee disajikan pada laporan keuangan dalam auditor
remuneration. Didukung dengan penelitian sebelumnya yang
menggunakan proksi pengukur professional fees dan remuneration
yaitu Chintya (2014), Hartadi (2009), Hazmi dan Sudarno (2013). Jadi,
secara sekilas hasil dari penelitian sebelumnya dapat dibuktikan bahwa
pengungkapan audit fee untuk Malaysia jauh lebih baik jika
dibandingkan dengan di Indonesia dikarenakan menampilkan fee yang
sesungguhnya.
Berdasarkan IAPI (Ikatan Akuntan Publik Indonesia) mengenai
penetuan audit fee menerbitkan Surat Keputusan No.
KEP.024/IAPI/VII/2008. Penentuan audit fee terkait dengan perikatan
audit adalah :
a. Kebutuhan klien
b. Tugas dan tanggung jawab berdasarkan hukum (statutory duties)
c. Tingkat keahlian (levels of expertise)
d. Tanggung jawab yang terdapat pada pekerjaan yang dilakukan
e. Tingkat kompleksitas pekerjaan
f. Lamanya waktu yang diperlukan dan secara efektif digunakan
untuk menyelesaikan pekerjaan
g. Basis penetapan fee yang disepakati
Di Malaysia terdapat pada MIA (Malaysian Institute of
Accountants) yang menerbitkan RPG 7 (Recommended Practice Guide
7) tentang penentuan tagihan jasa assurance professional kepada klien
yang telah diberlakukan efektif mulai 1 Maret 2010. RPG 7 menjelaskan
bahwa jasa professional untuk audit adalah sebesar dibawah RM 800
nilai yang tidak realistis (Chintya, 2015). Dengan begitu, Malaysia
artinya memiliki nilai minimum pada penentuan audit fee sedangkan
Indonesia, regulator belum menentukan nilai minimum pada audit fee

Audit Tenure ( Masa Perikatan Audit dengan Klien)

Tenure merupakan lamanya masa perikatan antara auditor dengan
klien terkait pada jasa audit yang telah disetujui kedua belah pihak.
Tenure menjadi sebuah perdebatan masalah ketika tenure yang terjadi
dilakukan secara singkat maupun dilakukan dalam jangka waktu yang
lama. Tenure yang singkat mengakibatkan pemahaman auditor terhadap
operasi perusahaan maupun organisasi perusahaan kurang, sedangkan
tenure yang terlampau lama berakibat pada berkurangnya independensi
auditor dalam menjalankan tugasnya.
Kurniasih dan Rohman (2014) mengemukakan bahwa dengan
adanya audit tenure yang singkat ketika auditor memperoleh klien yang
baru akan membutuhkan waktu bagi auditor untuk menyesuaikan dan
memahami kliennya di lingkungan bisnis. Tenure yang singkat akan
berimbas pada terbatasnya pemerolehan informasi dan bukti – bukti,
sehingga ketika auditor mendapatkan data yang hilang ataupun sengaja
dihilangkan oleh pihak manajemen akan susah untuk ditemukan.
Begitupun dengan sebaliknya, audit tenure dengan jangka waktu yang
lama akan menimbulkan adanya hubungan emosional atau kedekatan
diantara auditor dengan kliennya. Hal tersebut dapat mengakibatkan
menurunnya sikap independensi seorang auditor. Adanya harapan pada
pemulihan kepercayaan pihak pengguna laporan keuangan, maka
dengan audit tenure yang singkat dapat lebih meningkatkan kompetensi
dari seorang auditor agar dapat menghasilkan kualitas audit yang bisa
diandalkan oleh penggunanya.
Isu terkait audit tenure yang diungkapkan oleh Giri (2010), tentang
kecurangan yang dilakukan oleh Enron di US dengan melibatkan KAP
ternama di masa itu International Arthur Anderson (AA). Auditor disini
seharusnya sebagai pihak yang independen dan profesional justru
menjadi faktor pemicu adanya masalah ini. AA yang sudah hampir 20
tahun melakukan tugas pengauditan perusahaan Enron akan tetapi, AA
tidak dapat mengungkapkan adanya permasalahan yang dihadapi Enron.
Kondisi tersebut memincu adanya indikasi penugasan audit yang
dilakukan terlampau lama oleh auditor dapat menurunkan tingkat
independensi seorang auditor.
Sinaga (2012) pada penelitiannya menyimpulkan adanya dua
faktor utama yang dapat memunculkan hubungan negatif di antara
auditor dengan klien dan kualitas audit yaitu berkurangnya independensi
yang akan seiring timbul akibat adanya kedekatan emosional antar
auditor dengan klien serta menurunnya kapasitas auditor dalam
memberikan penilaian kritikal. Tenure yang lama akan mengarah pada
kedekatan emosional KAP dan pihak manajemen perusahaan.
Terdapat peraturan yang mengatur mengenai audit tenure di
Indonesia yaitu Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 mengenai “Jasa Akuntan Publik”.
Peraturan tersebut adalah perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 423/KMK.06/2002, yang mengatur bahwa pemberian jasa audit
umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh
KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh
seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-
turut.
Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
17/PMK.01/2008 mengenai “Jasa Akuntan Publik” pasal 3. Peraturan
tersebut mengatur tentang pemberian jasa audit umum atas laporan
keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6
(enam) tahun buku berturut-turut, dan oleh seorang akuntan publik
paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Akuntan publik
dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan audit umum
untuk klien setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum
atas laporan keuangan klien tersebut. Sedangkan untuk Malaysia tidak
memiliki kebijakan tetap mengenai batas lamanya audit tenure. Hal
tersebut juga dibuktikan pada penelitian Shafie, et al (2009) tidak
terdapat kebijakan yang mengatur perihal audit tenure di Malaysia

Kualitas Laba

Pada PSAK Kerangaka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan
Keuangan (2007) kualitas laba ialah karakteristik kualitatif yang
membuat informasi pada laporan keuangan dapat berguna untuk
penggunanya yang berkepentingan serta dijadikan sebagai dasar
pembuat keputusan yang tepat. Laba yang memiliki kualitas baik
apabila laba dapat dijadikan sebagai indikator yang baik untuk laba di
masa yang mendatang.
FASB menyatakan bahwa laba akan berkualitas ketika laba
tersebut memiliki karakteristik yang kualitatif sesuai dengan kerangka
konseptual dalam FASB, dimana laporan keuangan harus relevan dan
reliabel. Sedangkan PSAK Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian
Laporan Keuangan mengatakan bahwa ada empat karakteristik yaitu
dapat dipahami, andal, relevan, dan dapat dibandingkan (Kartikasari,
2012).
Proksi kualitas audit yaitu kualitas laba akan diukur dengan
menggunakan nilai total akrual. Dari tinggi rendahnya nilai akrual
biasanya digunakan untuk mengukur apakah manajer melakukan
manajemen laba di perusahaannya atau tidak. Hartadi (2009)
mengemukakan bahwa tingginya rendahnya total akrual pada
perusahaan menunjukkan tinggi atau rendahnya tingkat manajemen laba
yang dilakukan.
Total akrual menggambarkan bahwa tingginya tingkat akrual
akibat dari diskresi manajemen yang merupakan adanya hak kebebasan
yang dimiliki oleh manajemen dalam memilih kebijakan akuntansi di
perusahaannya dalam mencapai tujuan. Semakin tingginya manajemen
laba yang dilakukan oleh manajemen ditunjukkan dengan semakin
besarnya tingkat total akrual begitupun dengan sebaliknya. Penggunaan
total accrual sebagai proksi kualitas audit ini juga dilakukan oleh
Hartadi (2009), Chih-Ying et al. (2008), Hoitash et al. (2007), dan
Jackson et al. (2008). Oleh karena itu, praktik manajemen laba yang
dilakukan dapat berakibat pada kualitas laba yang dilaporkan menjadi
rendah.

Kualitas Audit

Dalam sebuah perusahaan, audit merupakan hal yang penting
untuk perusahaan karena dapat memberikan pengaruh yang signifikan
kepada perusahaan. Masa depan perusahaan berada pada laporan
keuangan yang di audit. Apabila dalam pelaksanaan audit terdapat salah
saji material yang disengaja maka dapat berimbas pada kewajaran
laporan keuangan perusahaan. Audit merupakan proses pemeriksaan
dan memberikan informasi yang akurat mengenai kegiatan ekonomi
perusahaan. Dalam melakukan audit harus dilakukan oleh pihak yang
berkompeten yaitu auditor. Pada saat pengambilan keputusan audit,
auditor memiliki peranan yang sangat penting.
Terdapat beberapa pandangan mengenai definisi kualitas audit.
Salah satunya Sinaga (2012) menyatakan bahwa dari sisi auditor,
kualitas audit dilihat ketika auditor bekerja berdasar pada standar
profesional yang ada serta melakukan penilaian resiko bisnis audit yang
baik sedangkan, dari sisi entitas dan pengguna kualitas audit dilihat
ketika auditor bisa memberikan jaminan mengenai tidak adanya fraud
yang ada pada laporan keuangan auditan. Sedangkan dari sisi auditor
memiliki pandangan bahwa kualitas audit terjadi ketika auditor bekerja
sesuai dengan standar profesional yang ada serta dapat menilai resiko
bisnis audit dengan baik dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya
resiko litigasi dan menghindari terjadinya kejatuhan reputasi auditor.
De Angelo (1981) mendefiniskan kualitas audit adalah
kemampuan seorang auditor dalam mendeteksi adanya kesalahan pada
laporan keuangan serta menginformasikannya kepada pengguna laporan
keuangan. Sehingga, kulitas audit sebagai suatu kemungkinan bahwa
auditor akan menemukan baik dan jujur pada kekeliruan yang terdapat
pada laporan keuangan, kelalaian terdeteksi dari sistem yang dimiliki
oleh klien.
Menurut Hartadi (2012) menyatakan kualitas adalah sifat
profesional akuntan publik yang harus dipertahankan dan diperhatikan
oleh akuntan publik. Sikap independen sangatlah penting bagi auditor
untuk menghasilkan kualitas audit yang baik dimana akuntan publik
menomor satukan kepentingan publiknya sebelum mementingkan
entitas atau auditornya. Apabila hasil auditan baik maka dapat
meningkatkan citra kantor akuntan publik.
Kualitas audit dapat meminimalisir kesenjangan harapan diantara
kantor akuntan publik dengan pihak pengguna jasa audit yang diakui
secara global, dengan itu dampak penguasaan auditor terhadap kualitas
audit akan lebih besar pada bukti ex-post di konteks yang berbeda
(Kurniasih, 2014).
Tujuan dari kualitas audit adalah untuk bisa mendapatkan hasil
audit yang optimal sehingga dapat dipergunakan oleh pihak pengguna
laporan keuangan dengan diikuti oleh sikap independensi auditor pada
saat melaksanakan tugas audit untuk mendeteksi kesalahan dan
melaporkan hasil yang transparan beserta bukti – bukti yang
diperolehnya. Untuk membuat pihak investor dan pengguna laporan
keuangan dapat yakin atas keandalan laporan keuangan maka pihak
manajemen perusahaan mengharapkan kualitas audit yang baik. Apabila
auditor berhasil untuk menemukan dan mengevaluasi salah saji material
laporan keuangan klien dapat dikatakan auditor memiliki kualitas audit
yang tinggi. Sedangkan, ketika auditor gagal untuk mengevaluasi dan
belum mampu untuk menerbitkan laporan audit yang bersih dari salah
saji material akan menghalangi kualitas audit yang baik.
Pada penelitian ini kualitas audit menggunakan proksi kualitas
laba. Kualitas laba dengan kualitas audit seringkali dikaitkan dalam
laporan keuangan. Menentukan apakah angka – angka yang terdapat di
laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan kondisi
sebenarnya, yakni hasil dari operasi perusahaan serta kondisi keuangan
klien yang bersangkutan adalah tujuan auditor eksternal. Panjaitan
(2014) mengungkapkan bahwa kualitas yang dihasilkan kurang baik,
maka angka laba yang dihasilkan pada laporan keuangan cenderung
mengandung akun – akun yang kurang tepat dalam menggambarkan
hasil operasi dan kondisi keuangan perusahaan.
Kartikasari (2012) bahwa ketika kualitas audit yang dihasilkan
buruk menggambarkan bahwa laba yang dihasilkan oleh perusahaan
cenderung tidak tepat dalam menggambarkan hasil operasi perusahaan
serta kondisi perusahaan. Pada penelitian Chen, et al (2004) juga telah
memberikan bukti bahwa nilai total akrual yang tinggi menunjukkan
bahwa kualitas laba perusahaan yang rendah begitupun sebaliknya.

Teori Keagenan

Teori Keagenan dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976),
yaitu sebuah organisasi ialah suatu hubungan maupun perjanjian di
antara principal dan agent. Teori agen ini muncul ketika satu orang atau
lebih (principal) mendelegasikan sebagian dari wewenangnya kepada
agen. Teori ini berhubungan dengan utility maximizers dimana adanya
peluang besar pada setiap pihak untuk mengoptimalkan kepentingannya
(Kurniasih, 2014).
Panjaitan (2014), pada dasarnya teori keagenan (agency theory)
membahas mengenai adanya kesepakatan diantara pemegang saham
dengan manajer dalam urusan pengelolaan perusahaan. Pada dasarnya
dalam keberhasilan bidang operasional di perusahaan manajer memiliki
tanggung jawab yang besar. Apabila terjadi kegagalan dalam
operasional perusahaan, maka jabatan dan fasilitas sebagai taruhannya.
Dengan adanya alasan tersebut mendasari mengapa seorang manajer
ingin melakukan manjemen laba untuk memenuhi kepentingannya
sendiri tanpa memikirkan orang lain.
Di dalam prakteknya manajer lebih mengetahui informasi dan
kondisi perusahaan dibanding pemilik modal akan tetapi, terkadang
manajer tidak memberikan informasi berdasarkan kondisi perusahaan
sebenarnya. Kondisi tersebut dinamakan asimetri informasi. Kondisi
asimetri informasi dapat mengakibatkan manajer memiliki kesempatan
yang besar dalam melakukan manajemen laba.
Pada dasarnya teori keagenan digunakan dalam mengatasi dua
masalah yang ada dalam keagenan. Pertama, terjadinya keinginan atau
tujuan yang saling berlawanan antara principal dan agent. Kedua,
masalah pembagian yang terjadi saat pembagian menanggung resiko
dimana principal dan agent memiliki perbedaan sikap. Adanya
kesamaan sikap dan tujuan diantara principal dengan agent dapat
memengaruhi agent dalam membuat laporan keuangan yang sesuai
dengan kondisi sebenarnya. Kualitas yang baik pada laporan keuangan
dapat memperoleh kualitas audit yang baik juga.
Prinsipal membutuhkan pihak ketiga (auditor) untuk
melaksanakan tugas audit pada laporan keuangan dalam meningkatkan
hasil kualitas laporan keuangan agar kepercayaan publik meningkat.
Auditor disini berfungsi untuk memonitor bagaimana tindakan manajer
sebagai agen dan memastikan agar agen tidak bertindak sesuai dengan
keinginan pribadi demi keuntungannya sendiri. Auditor merupakan
pihak yang dapat menjembatani antara principal dengan agent.
Tugasnya ialah untuk memberikan opini terhadap kewajaran laporan
keuangan perusahaan berdasarkan standar akuntansi yang berlaku
umum.
Masalah keagenan auditor yang terjadi bersumber dari mekanisme
kelembagaan, yaitu ketika auditor sebagai pihak yang dipilih oleh
pemilik saham bertugas untuk melaksanakan audit pada kepentingan
saham, akan tetapi jasa auditor dibayarkan oleh pihak manajemen. Dari
hal tersebut dapat memunculkan benturan kepentingan yang tidak dapat
dihindari oleh seorang auditor dan memunculkan adanya
ketergantungan auditor terhadap kliennya agar masa perikatannya tidak
terputus di masa depan, dengan harus mematuhi berbagai keinginan
kliennya sehingga auditor merasa kehilangan independensinya
(Kartikasari, 2012).
Teori agensi dapat terjadi pada kontrak kerja dimana
memaksimalkan kegunaan yang diharapkan oleh principal namun tetap
mempertahankan agen yang bekerja dengan optimal. Jadi, teori
keagenan juga berfungsi dalam membantu auditor memahami adanya
konflik antara principal dengan agent. Dengan adanya auditor
diharapkan tidak adanya kecurangan yang terjadi pada laporan
keuangan sekaligus dapat mengevaluasi kinerja agen agar dapat
memberikan informasi yang bermanfaat untuk pihak investor, maupun
kreditor pada saat pengambilan keputusan.
Kartikasari (2012) menyatakan bahwa tanggung jawab dan peran
seorang auditor mencakup beberapa hal sebagai berikut :
a. Mendeteksi dan melaporkan kesalahan serta kewajaran
(irregularities) laporan keuangan, terutama jika terjadi fraud.
b. Memberikan informasi tentang adanya resiko – resiko bisnis klien.
c. Menentukan dan menilai tindakan melanggar hukum.
d. Meningkatkan kualitas audit dan efektivitas audit.
Dalam pemilihan auditor, indikator pertamanya ialah kualitas
audit. Maksudnya adalah pada saat memilih auditor, jasa pelayanan
yang diberikan auditor kepada klien adalah dasar pertimbangan yang
pertama. Konsistensinya dengan teori keagenan, manajemen perusahan
selalu berusaha memuaskan apa yang diinginkan investor yang dapat
membuat reputasi manajemen baik dimata investor. Hal tersebut juga
berhubungan terhadap independensi seorang auditor dimana, auditor
yang memiliki jangka waktu perikatan yang lama dengan perusahaan
dapat menimbulkan rasa nyaman yang dapat mengganggu objektifitas
dan independensi auditor. Adanya masalah keagenan dari sisi auditor
yaitu auditor mempunyai keinginan mempertahankan serta
meningkatkan pendapatan jasa auditornya dengan memenuhi segala
keinginan klien yang di audit olehnya, terutama klien yang sudah
memiliki perikatan yang lama dengannya.
Dari permasalahan tersebut, auditor harus tetap
mempertimbangkan resiko litigasi yang timbul dalam memaksimalkan
profitabilitas. Kegagalan yang dilakukan auditor dalam mengaudit dapat
mengakibatkan pada pengenaan sanksi oleh pemerintah yang akan
merusak reputasi seorang auditor. Pemerintah sangat berperan untuk
melindungi kepentingan publik dengan mengeluarkan kebijakan –
kebijakan mengenai penyimpangan agar kualitas audit tetap terjaga.

Pengaruh fee audit terhadap kualitas audit

Pembayaran imbalan jasa kepada auditor dilakukan setelah selesai
melakukan tugasnya. Imbalan (fee) yang diberikan berdasarkan atas
perjanjian yang telah dibuat sebelumnya. Semakin besar fee yang
diberikan, maka auditor semakin terdorong untuk meningkatkan kinerja
dan kemampuannya sehingga menghasilkan kualitas audit yang baik
(Prasmawardana dan Astika, 2017). Kuniasih dan Rohman (2014)
menyatakan bahwa auditor Kantor Akuntan Publik yang memiliki biaya
audit yang tinggi kemungkinan akan memberikan hasil audit berkualitas
yang dapat memuaskan klien

Pengaruh audit tenure terhadap kualitas audit

Audit Tenure merupakan salah satu faktor yang dapat
mempengaruhi kualitas audit. Semakin lama auditor bekerja sama dengan
klien tertentu, maka auditor akan memiliki pengetahuan dan pengalaman
untuk merancang prosedur audit yang baik dan benar, sehingga hasil audit
laporan keuangan klien akan lebih berkualitas. Semakin lama perikatan
antara auditor dengan klien, maka semakin meningkat tingkat familiaritas
auditor terhadap kondisi perusahaan klien, hal ini dapat mengurangi
asimetri informasi antara agen dan principal sehingga kualitas audit dapat
meningkat.
Dalam penelitian yang dilakukan Prasmawardana dan Astika
(2017) menyatakan bahwa audit tenure berpengaruh terhadap kualitas
audit. Hal ini karena jika melakukan perikatan yang lama dengan auditor
akan membuat ancaman bagi keobjektivitasnya dalam bekerja, sehingga
tidak muncul keberanian untuk mengungkap keadaan yang terjadi
sebenarnya pada perusahaan klien tersebut. Penelitian Prasetia dan Rozali
(2016) juga menyatakan bahwa audit tenure berpengaruh terhadap
kualitas audit

Pengaruh auditor switching terhadap kualitas audit

Auditor switching merupakan pergantian jasa auditor dalam
mengaudit suatu perusahaan untuk mengurangi kedekatakan yang akan
terjalin antara pihak auditor dan perusahaan (Pramaswaradana dan Astika,
2017). Pergantian ini berkaitan dengan adanya batasan waktu untuk
akuntan publik dalam bekerja memberikan jasa audit pada suatu
perusahaan. Seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 pasal 22 tentang “Praktik Akuntan
Publik” yang menyatakan tidak adanya pembatasan bagi KAP untuk
melakukan jasa auditnya, terkecuali untuk akuntan publik dibataskan
waktu lima tahun buku terturut-turut.

Dalam penelitian yang dilakukan Putri dan Rasmini (2016)
menyatakan bahwa auditor switching berpengaruh terhadap kualitas audit.
Hal ini menunjukkan bahwa jika perusahaan melakukan auditor switching
maka independensi dari KAP tetap tinggi sehingga akan meningkatkan
hasil kualitas audit. Penelitian Kurniasih dan Rohman (2014) juga
menyatakan bahwa auditor switching berpengaruh terhadap kualitas audit.

Fee Audit

Fee audit adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau
bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien / pihak lain
untuk memperoleh perikatan dari klien / pihak lain (Mulyadi, 2002:65).
Selain itu fee audit juga dapat dikatakan sebagai fee yang diterima
akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit kepada klien. Besarnya
fee audit dapat bervariasi tergantung antara lain: risiko penugasan,
kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk
melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan
pertimbangan professional lainnya (Putri dan Rasmini, 2016). Hubungan
kelembagaan antara manajemen dengan auditor juga dilandasi oleh
sebuah kontrak yang harus dipatuhi. Fee audit merupakan fenomena yang
juga mempengaruhi kualitas audit yaitu kontrak kerja sama dalam hal
penentuan besaran fee audit antara auditor dengan klien (Lee dan
Sukartha, 2017).v

Audit Tenure

Audit Tenure adalah lamanya masa perikatan Kantor Akuntan
Publik (KAP) dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya. Di
Indonesia, kebijakan mengenai tenur audit telah diatur dalam Keputusan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2
yaitu masa jabatan untuk KAP paling lama lima tahun berturut-turut.
Keputusan Menteri tersebut juga membatasi masa kerja auditor paling
lama lima tahun berturut-turut untuk klien yang sama. Pada tahun 2008,
dikeluarkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 pasal 3 yaitu tentang pemberian jasa
audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dilakukan oleh KAP
paling lama enam tahun berturut-turut untuk auditor paling lama tiga
tahun berturut-turut. Pemerintah pada tahun 2015 kembali mengeluarkan
peraturan yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2015 pasal 22 tentang “Praktik Akuntan Publik” yang menyatakan
tidak adanya pembatasan bagi KAP untuk melakukan jasa auditnya,
terkecuali untuk akuntan publik dibataskan waktu lima tahun buku
terturut-turut. Akuntan publik dan KAP dapat menerima kembali
penugasan audit umum untuk klien, setelah satu tahun buku tidak
memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien tersebut.
Kebijakan ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kecurangan
karena kedekatan antara auditor dengan klien.
Audit Tenure sendiri dikaitkan dengan dua unsur, yakni keahlian
auditor dan insentif ekonomi. Dalam hal tenur audit dikaitkan dengan
keahlian yang dimiliki auditor, auditor dapat memperoleh pemahaman
yang lebih baik dari proses bisnis klien dan risiko. Hal ini juga terkait
dengan kewaspadaan terhadap keakraban auditor dengan klien. Semakin
tinggi kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor maka masa perikatan
akan diperpanjang sesuai dengan batas yang ditetapkan oleh pemerintah.
Sementara dalam kaitannya dengan insentif ekonomi, tenur audit dapat
menciptakan auditor menjadi kurang mandiri. Adanya hubungan antara
auditor dan klien dalam jangka waktu yang lama dikhawatirkan akan
menimbulkan hilangnya independensi auditor. Hilangnya independensi
dapat dilihat dari semakin sulitnya auditor untuk memberikan opini audit
going concern (Hasanah dan Putri, 2018)

Auditor Switching

Auditor Switching merupakan pergantian akuntan publik dalam
melakukan sebuah kegiatan audit perusahaan. Auditor switching ini
diperlukan karena masa perikatan audit yang lama dengan klien dapat
mengakibatkan turunnya sikap independensi auditor dan akan terikat
secara emosional serta menimbulkan masalah mengenai eskalasi
komitmen terhadap keputusan yang buruk dari seorang auditor (Lee dan
Sukartha, 2017).
Masalah pergantian auditor ini tentunya berkaitan dengan auditor
dalam mendeteksi laporan keuangan karena hal tersebut bergantung pada
kompentensi dan independensi auditor. Auditor switching akan
mempengaruhi kualitas audit karena pergantian auditor akan tetap
menjaga sikap independensi dari auditor. Rotasi auditor sendiri dapat
terjadi karena dua hal, yaitu sukarela (voluntary) dan wajib (mandatory).
Rotasi auditor mandatory terjadi karena auditor mengundurkan diri atau
auditor dipecat oleh klien (Prasetia dan Rozali, 2016).

Kualitas Audit

Watkins dkk (2004) mengidentifikasi beberapa definisi kualitas
audit. Ada empat kelompok definisi kualitas audit yang didefinisikan.
Pertama adalah definisi yang diberikan oleh DeAngelo (1981) yang
mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitas nilaian-pasar bahwa
laporan keuangan mengandung kekeliruan material dan auditor akan
menemukan dan melaporkan kekeliruan material tersebut. Kedua adalah
definisi yang disampaikan oleh Lee, Liu, dan Wang (1999), yaitu kualitas
audit adalah probabilitas bahwa auditor tidak akan melaporkan laporan
audit dengan opini wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan
yang mengandung kekeliruan material. Ketiga yaitu definisi yang
diberikan oleh Titman dan Trueman (1986), Beaty (1986), Krinsky dan
Rotenberg (1989). Menurut mereka, kualitas audit merupakan akurasi
informasi yang diukur dari hasil yang dilaporkan laporkan oleh auditor.
Keempat, kualitas audit ditentukan dari kemampuan audit untuk
mengurangi noise dan bias serta meningkatkan kemurnian (fineness) pada
data akuntansi (Wallace, 1980).
Kualitas audit terdiri atas kualitas sebenarnya (actual quality) dan
dirasakan (perceived quality). Actual quality adalah tingkat dimana risiko
pelaporan salah saji material dalam rekening keuangan berkurang,
sedangkan perceived quality adalah seberapa efektif pengguna laporan
keuangan percaya bahwa auditor telah mengurangi salah saji material.
Perceived audit quality yang lebih tinggi dapat membantu
mempromosikan investasi klien yang diaudit. Audit yang berkualitas akan
mampu mengurangi faktor ketidakpastian. Perbaikan terus menerus atas
kualitas audit harus dilakukan, karena kualitas audit menjadi topik yang
selalu memperoleh perhatian yang mendalam dari profesi akuntan,
pemerintah, masyarakat, dan investor (Tandiontong, 2016:83).
Kualitas audit juga dapat memiliki makna yang berbeda
tergantung dari sudut pandang penerima atau pemberi jasa audit. Bagi
pihak pemberi jasa audit (auditor) berpendapat bahwa kualitas audit
terjadi jika mereka bekerja sesuai dengan standar profesional yang
berlaku, dapat menilai risiko bisnis audit dengan tujuan untuk mengurangi
risiko litigasi dan menghindari kejatuhan reputasi auditor. Sedangkan bagi
pihak penerima jasa audit (auditee) atau pengguna laporan keuangan
berpendapat bahwa kualitas audit terjadi jika auditor dapat memberikan
jaminan bahwa tidak ada salah saji atau kecurangan dalam laporan
keuangan auditan. Dalam hal ini peningkatan kualitas audit akan tercapai
ketika auditor dapat mendeteksi kecurangan manajemen.

Pengaruh Efektivitas Komite Audit terhadap Kualitas Audit

Pembentukan Komite Audit dianggap sebagai suatu sistem
yang memiliki manfaat bagi Dewan Komisaris untuk dapat
mengerjakan tugas lebih rinci dengan memusatkan pekerjaan
Dewan Komisaris terhadap tata kelola perusahaan (FCGI, 2001).
Dengan adanya Komite Audit diharapkan Dewan Komisaris
memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menjalankan masalah
pelaporan akuntasi keuangan dan memperbaiki sistem pengawasan
internal agar struktur perusahaan dapat terbentuk dengan baik.
Peran komite audit yang penting dalam perusahaan menuntut
para komite audit agar dapat mencapai tingkat efektif. Efektivitas
komite audit dinilai dari pelaksanaan peran dan tanggung jawab
yang berjalan sesuai dengan pengawasan auditor. Pada umumnya,
komite audit memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi secara
periodik kepada pihak yang sering ditemui yaitu dewan komisaris
dan auditor eksternal. Komite audit juga dapat dikatakan efektif
diukur dari kemampuan setiap anggota yang mampu melakukan
segala hal berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan.

Pengaruh Efektivitas Komite Audit terhadap Kualitas Audit

Pembentukan Komite Audit dianggap sebagai suatu sistem
yang memiliki manfaat bagi Dewan Komisaris untuk dapat
mengerjakan tugas lebih rinci dengan memusatkan pekerjaan
Dewan Komisaris terhadap tata kelola perusahaan (FCGI, 2001).
Dengan adanya Komite Audit diharapkan Dewan Komisaris
memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menjalankan masalah
pelaporan akuntasi keuangan dan memperbaiki sistem pengawasan
internal agar struktur perusahaan dapat terbentuk dengan baik.
Peran komite audit yang penting dalam perusahaan menuntut
para komite audit agar dapat mencapai tingkat efektif. Efektivitas
komite audit dinilai dari pelaksanaan peran dan tanggung jawab
yang berjalan sesuai dengan pengawasan auditor. Pada umumnya,
komite audit memiliki kewajiban untuk melakukan evaluasi secara
periodik kepada pihak yang sering ditemui yaitu dewan komisaris
dan auditor eksternal. Komite audit juga dapat dikatakan efektif
diukur dari kemampuan setiap anggota yang mampu melakukan
segala hal berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan.
Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel audit fee
sebagai variabel independen dan kualitas audit sebagai variabel
dependen pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian
terdahulu oleh Hermawan (2011) menunjukkan bahwa Efektivitas
Komite Audit berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

Pengaruh Audit Fee terhadap Kualitas Audit

Menurut De Angelo (1981), audit fee adalah besarnya
bayaran yang diberikan oleh klien kepada auditor yang memberikan
jasa audit. Penetapan jumlah audit fee yang dibayarkan pada
umumnya dilihat dari seberapa kompleks dan luas cakupan yang
diperlukan seorang auditor dalam menjalankan tugas dan tanggung
jawab. Lebih lanjut penetapan audit fee juga bergantung pada
reputasi KAP terutama yang memiliki pengaruh bagi pihak terkait.
Teori agensi memiliki hubungan dengan teori biaya transaksi, yang
didalamnya memperlihatkan perbedaan yang mengartikan sebuah
penekanan pada proses kontrak lebih diutamakan sedangkan
pengarahan kepada biaya kontrak antara KAP dan klien yang
bersangkutan diterapkan sesuai dengan teori biaya transaksi
(Hartadi, 2012).
Penetapan fee audit yang cenderung lebih tinggi dapat
meningkatkan hasil kualitas audit dari seorang auditor. Berdasarkan
penetapan fee audit tersebut, tugas seorang auditor untuk bisa
menurunkan potensi adanya manajemen laba dalam suatu
perusahaan yang tentunya bisa mempengaruhi hasil audit dari
auditor. Dalam melaksanakan tugasnya auditor juga perlu
memperhatikan dengan adanya risiko bisnis dan risiko
pengendalian. Risiko audit menjadi salah satu faktor yang penting
yang dapat juga mempengaruhi kualitas audit. Dengan
memperhatikan pada keberadaan tingkat risiko audit yang baik,
auditor juga dapat menetapkan kualitas audit yang maksimal.
Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel audit fee
sebagai variabel independen dan kualitas audit sebagai variabel
dependen pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. Penelitian
terdahulu oleh Ardani (2017), Andriani dan Nursiam (2017), dan
Rinanda dan Nurbaiti (2018) menunjukkan bahwa Audit Fee
berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Sedangkan penelitian
terdahulu oleh Rahmi et al (2019) dan Andriani dan Nursiam (2017)
menunjukkan bahwa audit tenure berpengaruh negatif terhadap
kualitas audi

Pengaruh Audit Tenure terhadap Kualitas Audit

Hubungan antara auditor dengan klien yang berlangsung
dalam waktu yang cenderung lebih lama dapat mempengaruhi
objektivitas dan profesionalisme dari auditor itu sendiri. Masa
perikatan yang terlalu lama dapat memberi dampak negatif yang
dapat mempengaruhi pelaksanaan audit dan terhadap kualitas audit
yang dihasilkan dengan alasan hubungan auditor dengan klien yang
terlalu dekat sehingga muncul perasaan tidak enak. Dengan
diberlakukan peraturan resmi pemerintah diharapkan dapat
mendukung masalah mengenai audit tenure dengan memaksimalkan
hasil kualitas audit.
Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel audit
tenure sebagai variabel independen dan kualitas audit sebagai
variabel dependen pernah dilakukan oleh beberapa peneliti.
Penelitian terdahulu oleh Andriani dan Nursiam (2017)
menunjukkan bahwa Audit Tenure berpengaruh negatif terhadap
kualitas audit

Efektivitas Komite Audit

Berdasarkan Peraturan Nomor IX.I.5 lampiran Keputusan Ketua Bapepam
dan Lembaga Keuangan Keputusan 643-BL pada tahun 2012 mengatur tentang
Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, mendefinisikan
komite audit adalah proses pembentukan sebuah komite yang bertujuan untuk dapat
memiliki tanggung jawab kepada dewan komisaris dalam melaksanakan
kewajibannya. Menurut FCGI (2001), komite audit memiliki tugas yang tepisah
dalam membantu Dewan Komisaris. Komite audit juga membantu Dewan
Komisaris dengan memberikan pandangan mengenai masalah yang berhubungan
dengan kebijakan keuangan, akuntansi, dan pengendalian intern (Andi, 2010).
Berdasarkan FCGI (2001), tanggung jawab komite audit terdiri dari tiga bidang,
antara lain laporan keuangan (financial reporting), corporate governance, dan
pengawasan perusahaan.
Seorang komite audit berperan penting dalam proses pelaksanaan tata kelola
perusahaan (Istiqomah dan Adhariani, 2017). Lebih lanjut dinyatakan bahwa
komite audit diharuskan menggelar rapat paling sedikit sebanyak empat kali dalam
kurun waktu satu tahun. Dengan digelarnya kegiatan rapat secara berkala
diharapkan dapat meningkatkan keefektivitasan komite audit dalam melakukan
pengawasan terhadap perusahaan bersangkutan

Audit Tenure

Audit tenure (masa perikatan) merupakan periode penugasan yang telah
disetujui oleh klien dan auditor. Audit tenure sempat menjadi perdebatan, masa
perikatan yang lama akan berakibat kedekatan yang berlebihan antara auditor dan
klien yang menyebabkan objektivitas dan profesionalitas auditor menurun.
Berdasarkan peraturan di Indonesia yang diatur dalam Keputusan Menteri
Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2008 pasal 3 tentang tenure
audit yaitu pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan untuk Kantor
Akuntan Publik paling lama 6 tahun berturut-turut dan masa kerja auditor paling
lama 3 tahun berturut-turut untuk klien yang sama. Dengan dilakukannya tenure
audit dapat mencegah terjadinya tindak kecurangan auditor dengan klien pada
kualitas audit.
Menurut Hamid (2013), tenure audit yang memiliki periode waktu yang cukup
singkat membatasi auditor dalam perolehan informasi terkait data dan bukti yang
relevan, dan auditor dalam jangka periode waktu yang panjang meningkatkan
potensi memiliki hubungan kedekatan dengan klien yang dapat mempengaruhi
keandalan hasil kualitas audit.
2.5 Audit Fee
Audit Fee adalah sebuah imbal jasa yang harus dibayarkan oleh entitas klien
atas jasa audit laporan keuangan yang diterima (Ardianingsih, 2013). Menurut
Halim (2005), fee audit merupakan imbalan yang diberikan atau diterima klien atau
pihak lain untuk memperoleh perikatan baik dalam bentuk barang, uang, atau
bentuk lainnya.
Ketentuan mengenai audit fee diatur oleh Institut Akuntan Publik Indonesia
(IAPI) dalam Peraturan Pengurus No 2 tahun 2016 yang berisi panduan dalam
penetapan imbalan yang wajar atas jasa professional yang diberikan seluruh
anggota Institut Akuntan Publik kepada klien. Penetapan imbalan jasa yang wajar
adalah tidak terlalu rendah dan disesuaikan dengan martabat dan standar profesi
akuntan publik untuk menghindari ancaman pada ketidakpatuhan terhadap
penerapan kode etik profesi akuntan publik.
Berdasarkan Peraturan Pengurus No. 2 tahun 2016 disampaikan bahwa fee
audit ditetapkan dan diperhitungkan dengan melihat waktu yang dibutuhkan auditor
dalam melaksanakan proses audit, ruang lingkup pekerjaan, tingkat keahlian dan
tanggung jawab seorang auditor, tingkat kompleksitas pekerjaan, jumlah personel
dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, dan memiliki dasar
dalam menetapkan audit fee yang diawal telah disepakati. Dalam menetapkan audit
fee, diperlukan untuk memperhatikan gaji dalam kategori wajar sebagai alasan bagi
individu yang kompeten untuk bertahan, terdapat imbalan di luar gaji,
pengembangan akuntan publik dan staf lainnya di dalam beban overhead,
banyaknya ketersediaan jam bagi akuntan publik pada periode tertentu, staf
pendukung, staf profesional, serta mempunyai tingkat marjin laba yang baik.
Menurut Nuridin dan Widiasari (2016), penetapan besarnya audit fee juga
perlu memperhatikan faktor-faktor yang bervariasi, seperti risiko penugasan,
kompleksitas jasa yang diberikan, struktur biaya KAP, dan tingkat keahlian yang
diperlukan untuk melakukan jasa tersebut. Kebijakan audit fee harus
menggambarkan remunerasi yang pantas bagi para anggota dengan
mempertimbangkan kualifikasi dan pengalaman masing-masing

Kualitas Audit

Arisinta (2013) mengemukakan bahwa kualitas audit didefinisikan sebagai
kemungkinan dari seorang auditor melakukan kegiatan audit sesuai pedoman
standar dan kode etik yang berlaku dalam mampu melakukan pendeteksian
pelanggaran dalam sistem akuntansi klien dan melaporkan dalam laporan
keuangan. Definisi lain dari kualitas audit merupakan situasi kegiatan audit
berlangsung yang dilaksanakan mengacu pada standar auditing bertujuan untuk
menyakinkan bahwa hasil penyajian audit dan hasil audit dari laporan keuangan
dan juga berdasarkan prinsip akuntansi dan tidak adanya kesalahan ataupun fraud
yang terkandung dalam laporan keuangan (Suciana dan Setiawan, 2018).
Menurut Christiani dan Nugrahanti (2014), kualitas audit dipandang sebagai
kemampuan untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pada perusahaan
yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan stakeholder.
Kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor independen dapat berpengaruh
signifikan terhadap laju perkembangan perusahaan dalam jangka panjang. Kualitas
laba perusahaan menjadi faktor utama untuk dapat mempertahankan kepercayaan
stakeholder perusahaan terkait. Dengan menyesuaikan pendapat para stakeholder,
laporan keuangan perusahaan lebih diminati dan dipercaya bagi para pengguna
dengan memperhatikan kualitas audit yang dihasilkan auditor yang berkualitas.
Pendekatan dengan proksi discretionary accrual dideskripsikan sebagai
kondisi laporan keuangan dikatakan berkualitas jika sedikit ditemukan campur
tangan dari pihak manajemen perusahaan untuk mengatur laba. Nilai discretionary
accrual yang lebih rendah akan menunjukkan kualitas audit yang tinggi.
Penggunaan proksi tersebut dianggap lebih efektif karena laba yang diukur atas
dasar akrual dianggap sebagai ukuran yang lebih baik atas kinerja perusahaan dan
akan mengurangi masalah waktu dan mismatching yang terdapat dalam arus kas
operasi (Fitriany, 2009).

Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) mengungkapkan bahwa teori keagenan merupakan
sebuah perjanjian hubungan antara satu orang atau lebih dalam pemeberian jasa
layanan dan pendelegasian kekuasaan dalam pengambilan keputusan dengan cara
mempekerjakan pihak lain (agen). Terjadinya gesekan antara pihak yang berkaitan
disebabkan karena kepentingan kedua belah pihak tersebut tidak selalu sejalan.
Disini kepentingan hubungan agen dan principal memerlukan peran pihak ketiga
atau auditor eksternal (Suciana dan Setiawan, 2018).
Teori keagenan bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang timbul dalam
hubungan keagenan. Agency problems merupakan sebuah masalah mengenai
perbedaan kepentingan antara agen dan principal (Lestari dan Supadmi, 2017).
Asimetri informasi adalah salah satu penyebab masalah keagenan. Sebuah keadaan
dimana pihak luar perusahaan tidak memiliki akses informasi dan hanya manajer
perusahaan yang mendapatkan informasi tersebut disebut asimetri informasi
(Dwijayanti dan Suryanawa, 2017). Kondisi keadaan tersebut dapat menimbulkan
masalah, hal ini dikarenakan principal kesulitan dalam mengawasi dan mengontrol
perilaku agen. Berdasarkan Jensen dan Meckling (1976), terdapat dua masalah
yaitu :
1. Moral hazard, yaitu permasalahan yang berpotensi timbul apabila agen
tidak melakukan kewajiban yang sudah disepakati selama kontrak kerja.
2. Adverse selection, dalam hal ini prinsipal tidak mengetahui apakah
keputusan agen memang berdasarkan informasi yang diperolehnya atau
karena kelalaian dalam menjalankan tugasnya

Audit

Menurut Arens, et al. (2012) proses audit didefinisikan sebagai
pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi yang berguna sebagai
penetapan dan pelaporan derajat kesesuaian yang berkaitan dengan informasi
yang diterima dan kriteria yang telah ditetapkan. Proses audit juga bertujuan
untuk memberikan opini atas kewajaran dalam laporan keuangan yang berguna
bagi para pihak berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Sikap
profesional dan independen juga menjadi tuntutan bagi seorang auditor dalam
menjalankan tugas dan kewajiban.
Menurut Agoes (2013), terdapat empat jenis audit yang umum digunakan yaitu:
1. Audit Operasional (Operasional Audit)
Audit operasional merupakan proses penilaian terhadap
manajemen dalam suatu organisasi atau kelompok melalui
aturan dan prosedur untuk menilai tingkat efisiensi dan
efektifitas. Audit operasional bertujuan sebagai penopang di
bagian manajemen supaya lebih efektif dalam meningkatkan
kinerja dalam perusahaan. Kemudian hasil dari audit operasional
terdiri dari banyak rekomendasi pembetulan mengenai di dalam
manajemen sehingga audit ini lebih merupakan konsultasi
manajemen.
2. Audit Ketaatan (Compliance Audit)
Audit ketaatan merupakan bentuk pemeriksaan dalam rangka
mengetahui apakah prosedur dan aturan yang sudah ditetapkan
oleh otoritas berwenang sudah ditaati oleh personel di organisasi
tersebut. Hasil dari audit ketaatan diminta oleh otoritas yang
berwenang dalam menetapkan prosedur perusahaan dan
digunakan secara privat oleh pihak internal manajemen.
3. Audit Laporan Keuangan (Financial Audit)
Audit laporan keuangan merupakan evaluasi kewajaran laporan
keuangan yang membandingkan antara standar akuntansi
keuangan yang berlaku secara umum dengan laporan keuangan
yang disajikan oleh manajemen. Laporan keuangan diuji apakah
telah disajikan sesuai dengan kriteria tertentu dan diverifikasi
apakah laporan keuangan dapat menjadi informasi yang dapat
ditukar. Hasil audit atas laporan keuangan adalah opini auditor
yaitu, Unqualified Opinion, Qualified Opinion, Disclamer
Opinion dan Adverse Opinion.
4. Audit Sistem Informasi (Computer Audit)
Audit sistem informasi merupakan proses audit yang dilakukan
auditor ketika melakukan audit laporan keuangan dalam rangka
memahami dan menguji sistem dan pengendalian internalnya
(list of control), dan memerika data akuntansi (substantive test).
Audit Sistem informasi merupakan jenis audit atas laporan
keuangan yang menggunakan sistem akuntansi berbasis
teknologi (hardware, software, netware, infrastructure, dan
dataware)

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan (agency theory) merupakan implementasi dalam organisasi
modern. Teori agensi menekankan pentingnya pemilik perusahaan (pemegang
saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada tenaga profesional yang
disebut agen yang lebih mengerti dalam menjalankan bisnis sehari-hari. Tujuan
dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan yaitu agar pemilik
perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin dengan biaya
yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-tenaga
profesional. Tenaga-tenaga profesional bertugas untuk kepentingan perusahaan
dan memiliki keleluasaan dalam menjalankan manajemen perusahaan. Sehingga
dalam hal ini para profesional tersebut berperan sebagai agen-nya pemegang
saham. Semakin besar perusahaan yang dikelola memperoleh laba, maka
semakin besar pula manfaat yang didapatkan agen. Sementara pemilik
perusahaan (pemegang saham) hanya bertugas mengawasi dan memonitor
jalannya perusahaan yang dikelola oleh manajemen serta mengembangkan sistem
insentif bagi pengelola manajemen untuk memastikan bahwa mereka bekerja
demi kepentingan perusahaan (Tandiontong, 2016:5).
Namun pada sisi lain, pemisahan seperti ini memiliki sisi negatifnya.
Adanya keleluasaan pengelola manajemen perusahaan untuk memaksimalkan
laba perusahaan biasa mengarah pada proses memaksimalkan kepentingan
pengelolanya sendiri dengan beban dan biaya yang harus ditanggung oleh
pemilik. Lebih lanjut pemisahan ini dapat pula menimbulkan kurangnya
transparansi dalam penggunaan dana pada perusahaan serta keseimbangan yang
tepat antara kepentingan-kepentingan yang ada, misalnya antara pemegang
saham dengan pengelola manajemen perusahaan dan antara pemegang saham
pengendali dengan pemegang saham minoritas. Hubungan agensi ini
menimbulkan persepsi adanya pemisahan kepemilikan antara pemegang sahan
dan manajemen pada suatu perusahaan, yang mana manajemen sebagai bagian
pelimpahan wewenang pihak pemilik saham (Novianti et al., 2010 dalam
Wahono dan Setyadi, 2014)

Audit Fee

Audit fee merupakan biaya, upah, honorarium atas jasa audit seorang
auditor, fee yang didapat bisa berupa uang, barang atau lainnya. Besarnya juga
bervariasi tergantung seberapa besar risiko yang akan ditanggung oleh seorang
auditor. Fee yang diberikan oleh klien bertujuan untuk memberikan semangat atau
motivasi kepada auditor agar melaksanakan tugas audit dengan sungguh-sungguh
dengan melaksanakan tugas audit secara efisien sesuai time budget (Rimawati,
2011). Masyarakat pada umumnya cenderung mengasosiasikan harga yang mahal
sebanding dengan kualitas yang didapatkan, dan sebaliknya (Fajrin, 2015).
Disamping itu fee audit yang besar dapat mengurangi independensi,
dikarenakan Kantor akuntan publik yang menerima audit fee besar merasa
tergantung pada klien tersebut sehingga segan menentang pendapat klien, dan
Kantor akuntan yang menerima audit fee besar dari seorang klien takut kehilangan
klien tersebut karena akan kehilangan sebagian besar pendapatannya sehingga
kantor akuntan tersebut cenderung tidak independen (Sukamdani, 2016)

Audit Tenure

Audit tenure merupakan jangka lama perikatan seorang auditor dengan
kliennya. Semakin lama jangka perikatan antara auditor dan kliennya, maka dapat
mengurangi independensi auditor tersebut karena lamanya jangka perikatan
mempengaruhi seorang auditor dalam melaksanakan audit dan mengambil opini
yang sesuai fakta. Audit tenure dikaitkan dengan keahlian yang dimiliki para
auditor. Auditor dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dari proses bisnis
klien, dan risiko (Hasanah & Putri, 2018). Selain itu audit tenure terkait dengan
kewaspadaan terhadap keakraban auditor dengan klien.
Masa perikatan antara auditor dari KAP dengan auditee yang sama
menjadi fokus dari banyak perdebatan, salah satunya yaitu perusahaan mengalami
dilema mengambil keputusan apakah akan mengganti auditor KAP setelah
beberapa periode waktu atau untuk membangun dan mempertahankan hubungan
(Aisyah et al., 2014).

Independensi Auditor

Independen berarti seseorang tidak mudah untuk dipengaruhi.
Independensi diartikan sebagai sikap mental yang bebas dari pengaruh, tidak
dikendalikan pihak lain, tidak tergantung pada orang lain (Mulyadi, 2002:26-27).
Independensi juga berarti kejujuran dalam mempertimbangkan fakta dan adanya
pertimbangan yang objektif dalam merumuskan dan menyatakan pendapatnya.
Pada Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) PSA No. 04 (SA Seksi 220)
menyatakan bahwa auditor harus bersikap independen, artinya tidak mudah
dipengaruhi, karena auditor tidak boleh memihak pada kepentingan siapapun,
bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis yang ia miliki, ia akan kehilangan
sikap tidak memihak yang sangat penting untuk mempertahankan kebebasan
pendapatnya.
Independensi dan kompetensi auditor dapat mempengaruhi hasil opini
yang akan diberikan auditor (Zu’amah, 2009). Dengan mempunyai tingkat
independensi yang tinggi, auditor dapat mengungkap kesalahan-kesalahan yang
dilakukan klien, sehingga mampu memberikan opini yang tepat. Begitu juga
dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki auditor dapat menjadikan
auditor lebih mudah dalam melakukan pekerjaan audit.
Menurut Arens et al. (2008) ada dua aspek independensi yaitu:
1. Independensi dalam fakta (independence in fact), berarti adanya kejujuran
dalam diri akuntan dalam mempertimbangkan fakta-fakta dan adanya
pertimbangan yang objektif, tidak memihak dalam merumuskan dan
menyatakan pendapatnya.
2. Independensi dalam penampilan (independence in appearance), berarti
adanya kesan masyarakat bahwa akuntan publik bertindak independen
sehingga akuntan publik harus menghindari keadaan-keadaan atau faktor-
faktor yang dapat mengakibatkan masyarakat meragukan kebebasannya

Teori Sikap dan Perilaku (Theory of Attitude and Behavior)

Teori sikap dan perilaku etis (Theory of Attitude and Behaviour) yang
dikembangkan oleh Triandis (1971) merupakan teori yang dapat menjelaskan
independensi. Teori ini berisi tentang perilaku seseorang yang terdiri dari
keyakinan tentang konsekuensi melakukan perilaku, kebiasaan yang dilakukan,
dan aturan sosial dalam pikiran.
Seseorang membentuk sikap dari pengalaman pribadi, orang tua, panutan
masyarakat, dan kelompok sosial (Rimawati, 2011). Ketika pertama kali
seseorang mempelajari sikap menjadi suatu bentuk bagian dari pribadi individu
yang membantu konsistensi perilaku. Fenomena sikap timbulnya tidak saja
ditentukan oleh keadaan objek yang sedang dihadapi, tetapi juga oleh kaitanya
dengan pengalaman-pengalaman, oleh situasi pada saat ini, dan oleh harapan
untuk masa yang akan datang (Prakoso, 2012).
Teori ini berisi mengenai sikap perilaku manusia dalam sebuah organisasi,
khususnya untuk seorang auditor yakni bagaimana mereka berlaku dengan
semestinya. Auditor wajib bersikap independensi, tidak memihak siapapun. Jika
teori ini dikaitkan dengan penelitian, teori sikap dan perilaku dapat mempengaruhi
auditor secara personal agar dapat bertindak jujur, tidak memihak untuk
kepentingan tertentu, dan berperilaku etis sesuai kode etik profesi yang nantinya
akan mempengaruhi hasil keputusan yang dibuat oleh seorang auditor.

Workload

Beban kerja merupakan seberapa besar kapasitas individu yang dibutuhkan dalam
menyelesaikan sejumlah pekerjaan yang harus dikerjakan dengan batasan waktu
tertentu. Profesi akuntan publik juga tidak luput dari beban kerja yang harus
dihadapi. Kondisi jumlah akuntan publik yang relatif sedikit dengan pertumbuhan
yang lamban tidak sebanding dengan jumlah permintaan kebutuhan pengguna jasa
audit yang relatif pesat perkembangannya. Dengan demikian terdapat
kemungkinan bahwa sebuah kantor akuntan publik akan menangani klien yang
sangat banyak.
Workload seorang auditor merupakan beban kerja yang muncul akibat
jumlah klien yang harus ditangani oleh auditor tidak seimbang dengan terbatasnya
waktu yang tersedia dalam melaksanakan proses audit. Apabila partner dan staf
memiliki beban kerja yang berlebihan, mereka tidak mungkin memiliki waktu
yang cukup untuk melaksanakan, mengawasi, dan meninjau prosedur audit yang
tepat, sehingga merusak kualitas audit (PCAOB 2013:17 dalam Buchheit dan
Buslepp, 2014:3).

Rotasi Audit

Adanya kasus Enron yang melibatkan kantor akuntan publik internasional Arthur
Anderson (AA) maka di Indonesia menerapkan peraturan tindakan pergantian
auditor secara wajib. Penerapan ketentuan tentang adanya rotasi mandatory ini
dengan tujuan supaya dapat meningkatkan independensi auditor baik secara
tampilan maupun secara fakta. Rotasi mandatory ini diharapkan dapat
berpengaruh signifikan pada praktik pengauditan yang dilakukan oleh seorang
auditor dengan menjaga sikap independensi (Giri, 2010).
Peraturan Pemerintah tentang adanya rotasi mandatory di Indonesia sesuai dengan
Keputusan Menteri Keuangan No.423/KMK.06/2002
“Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat
dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan
oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-
turut.”
Kemudian peraturan tersebut di revisi dengan KMK No.359/KMK.06/2003 dan
direvisi kembali KMK No.17/KMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik yaitu :
“Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat
dilakukan oleh KAP paling lama untuk 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan
oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-
turut.”
Peraturan Keputusan Menteri Keuangan yang dapat menimbulkan berbagai
prokontra di kalangan praktisi akuntan publik karena Keputusan Menteri
Keuangan tersebut baru pertama kali diperkenalkan peraturan rotasi mandatory
auditor di Indonesia (Giri, 2012

Audit Tenure

Auditor tenure adalah lamanya waktu auditor tersebut secara berturut-turut telah
melakukan pekerjaan audit terhadap suatu perusahaan. Dalam terminologi
Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 auditor tenure identik dengan
masa pemberian jasa bagi akuntan publik.
Johnson et.al (2002:640) mendefinisikan jumlah masa perikatan audit
berturut-turut (audit tenure) adalah Audit firm tenure is the number of consective
years that the audit firm has conducte audits for a particular client.
Menurut Suhaib Aamir et all (2011:6) definisi jumlah masa perikatan
audit berturut-turut (audit tenure) adalah Audit tenure is defined as the audit
firm’s (auditor’s) total duration to hold their certain or the number of consecutive
years that the audit firm (auditor) has audited it’s certain client.

Fee Audit

Menurut Sukrisno Agoes (2012:56), fee audit adalah imbalan dalam bentuk
uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari
klien atau pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain.
Standar profesional akuntan publik seksi 240 point 1 tentang fee menyatakan,
Dalam melakukan negoisasi mengenai jasa professional yang diberikan, praktisi
dapat mengusulkan jumlah imbalan jasa profesional yang dipandang sesuai.
Dari kedua pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan fee audit
adalah biaya atau imbalan yang diberikan klien kepada akuntan publik sebagai
imbalan jasa yang diberikan akuntan publik berupa jasa audit.
Berdasarkan aturan etika kompartemen akuntan publik, bahwa fee audit
besarannya dapat bervariasi, tergantung pada resiko penugasan, kompleksitas jasa
yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa
tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional
lainnya. Dalam aturan itu disebutkan pula bahwa anggota KAP tidak
diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan fee yang dapat
merusak citra profesi.

Kualitas Audit

Pengertian kualitas audit menurut Public Company Accounting Oversigh Board
(2013:3) adalah sebagai berikut:
“audit quality as meeting investor’s needs for independent and reliable audits
and robust audit committee communications.”
Menurut Mulyadi (2002:37):
“kualitas audit adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan
melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi
auditeenya”.

Teori Agensi

Penyebab timbulnya masalah agensi yaitu adalah konflik kepentingan antara
principal dan agent akibat keduanya tidak memiliki tujuan yang sejalan. Manajer
sebagai agent mengemban tanggung jawab moral untuk mengoptimalkan
kepentingan principal, namun disisi yang berbeda manajer juga memiliki tujuan
untuk memaksimalkan kesejahteraan dan kepentingannya. Sehingga terdapat
kemungkinan agent tidak selalu bertindak untuk kepentingan principal. Teori
agensi berkaitan dengan utility maximizers dimana ada kesempatan yang lebih
besar untuk setiap pihak baik dari pihak manajemen ataupun pihak pemilik
perusahaan dalam memaksimalkan kepentingan sendiri (Jensen dan Meckling
1976:5).
Menurut Arifin (2005) adanya posisi, fungsi kepentingan, dan latar
belakang prinsipal dan agen yang berbeda dan saling bertolak belakang namun
saling membutuhkan ini, mau tidak mau dalam praktiknya akan menimbulkan
pertentangan dengan saling tarik menarik kepentingan dan pengaruh antara satu
sama lain. Teori keagenan berusaha menjawab masalah keagenan yang terjadi
disebabkan karena pihak-pihak yang saling bekerja sama memiliki tujuan yang
berbeda. Solusi atas terjadinya moral hazard, yaitu dengan menugaskan auditor
untuk memeriksa apa yang dilakukan manajemen (Hendriksen 2001, 208).
Adanya asimetri informasi dapat menciptakan kebutuhan akan adanya
pihak ketiga yang independen untuk memeriksa dan memberikan assurance pada
laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen, yaitu auditor. Tujuan dari
assurance yang merupakan bagian dari audit yaitu untuk mengurangi asimetri
informasi yang terjadi antara manajemen dan prinsipal. Oleh karena itu, prinsipal
perlu menempatkan mekanisme dengan cara menyewa auditor sebagai pihak
independen untuk memeriksa laporan keuangan guna meningkatkan kualitas
laporan keuangan yang dapat membuat kepercayaan publik terhadap laporan
keuangan tersebut (Ittonen, 2010:12)

Ukuran Perusahaan Klien

Menurut Brigham dan Houston (2011:117), ukuran perusahaan adalah
rata-rata total penjualan bersih untuk tahun yang bersangkutan sampai beberapa
tahun kemudian. Hal ini penjualan lebih besar daripada biaya variabel dan biaya
tetap, maka akan diperoleh jumlah pendapatan sebelum pajak. Sebaliknya, jika
penjualan lebih kecil daripada biaya variabel dan tetap maka perusahaan akan
menderita kerugian. Ukuran perusahaan klien menurut Badan Standarisasi Nasional
(BSN) dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:
1. Perusahaan Besar (large firms)
Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih
lebih besar dari Rp. 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan.
Memiliki penjualan lebih dari Rp. 50 Milyar/tahun.
2. Perusahaan Menengah (medium firms)
Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki kekayaan
bersih Rp. 1-10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki
hasil penjualan lebih besar dari Rp.1 Milyar dan kurang dari Rp. 50
Milyar/tahun.
3. Perusahaan Kecil (small firms)
Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih
paling banyak Rp. 200 Juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan
memiliki hasil penjualan minimal Rp. 1 Milyar/tahun.
Sedangkan ukuran perusahaan menurut Pasal 1 Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pasar Modal Nomor KEP-11/PM/1997 tentang klasifikasi ukuran perusahaan di
Indonesia mendifinisikan:
a. Perusahaan Menengah atau Kecil adalah badan hukum yang didirikan di
Indonesia yang:
1) Memiliki jumlah kekayaan (total assets) tidak lebih dari
Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP)

Ukuran Kantor Akuntan Publik dibagi menjadi 2 kelompok yaitu
kelompok besar atau dikenal dengan sebutan Big4 dan kelompok kecil atau dikenal
dengan sebutan non Big4. Menurut Irsyad F. dan Rozmita (2016) kualitas audit
sering dikaitkan dengan skala auditor yang mempunyai empat kelebihan yaitu:
1. Jumlah klien yang ditangani oleh Kantor Akuntan Publik
2. Banyaknya jenis jasa yang disediakan oleh Kantor Akuntan Publik
3. Luasnya cakupan geografis pelayanan jasa yang disediakan, termasuk
afiliasi internasional.
4. Banyaknya staf audit dalam suatu Kantor Akuntan Publik
KAP skala kecil lebih memprioritaskan kepentingan biaya audit klien
dibanding dengan risiko atas kegagalan audit, mereka memiliki kecenderungan
untuk berkompromi terhadap kualitas audit karena ketergantungan biaya audit yang
dimiliki klien. Sedangkan KAP skala besar kurang merespon permintaan dan
tekanan yang diberikan klien untuk memperlancar audit pada laporan keuangan
mereka. KAP skala besar tidak memiliki kompromi pada kualitas audit sehingga
kualitas audit yang dilakukan oleh auditor KAP skala besar lebih berkualitas.

Rotasi Audit

Rotasi audit ialah pergantian auditor maupun Kantor Akuntan Publik
karena regulasi pemerintah berkaitan dengan pembatasan jasa audit. Menurut
Febrian (2014) rotasi audit atau pergantian auditor maupun Kantor Akuntan Publik
dapat dibedakan menjadi 2 yaitu pergantian yang terjadi karena regulasi pemerintah
yang mengikat (bersifat wajib) dan pergantian yang disebabkan alasan lain diluar
kebijakan pemerintah (bersifat sukarela). Adanya regulasi yang mewajibkan rotasi

Audit Tenure

Audit tenure adalah lamanya hubungan atau masa perikatan kerja antara
auditor dengan klien dalam hal pemeriksaan laporan keuangan. Audit tenure dapat
memberikan dampak pada perusahaan klien, misal independensi dan kompetensi
auditor, hubungan emosional antara auditor dan klien, fee, dan lain sebagainya.
Sejak kasus Enron-KAP Arthur Andersen terkuak serta diikuti oleh kasus lainnya
hingga kasus pada 2017 yang melibatkan British Telecom-KAP PWC, audit tenure
menjadi sorotan oleh masyarakat dikarenakan masa perikatan yang lama akan
menjadi ancaman bagi independensi dan objektifitas auditor.
Peraturan mengenai perikatan kerja audit ini diatur di Indonesia melalui
Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik
yang merupakan penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan No.
423/KMK.06/2002 dan No. 359/KMK.06/2003 yang dianggap sudah tidak
memadai. Untuk pembatasan masa pemberian jasa bagi akuntan publik,
sebelumnya KAP dapat memberikan jasa audit umum paling lama untuk 5 (lima)
tahun buku berturut-turut kemudian dirubah menjadi 6 (enam) tahun buku berturut-
turut dan untuk seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku
berturut-turut. Akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali
penugasan audit umum untuk klien setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa
audit umum atas laporan keuangan klien tersebut

Akrual Diskresioner

Kualitas audit dapat diukur menggunakan beberapa pendekatan, salah
satunya dengan menggunakan kualitas laba sebagai proksi pengukurannya.
Kualitas laba sering dikaitkan dengan kualitas pada laporan keuangan. Laba yang
merupakan bagian dari laporan keuangan, tidak selalu menyajikan fakta yang
sebenarnya tentang kondisi ekonomi yang dihadapi perusahaan, sehingga laba yang
awalnya dapat diharapkan sebagai alat pertimbangan untuk pengambilan
keputusan, menjadi diragukan hasilnya. Auditor diharapkan dapat membatasi dan
mengurangi praktik manajemen laba tersebut (Kartikasari. 2012). Salah satu
pengukuran kualitas laba dengan menggunakan akrual diskresioner.
Sarifah (2017), Nurul (2015), serta Tri dan Edi (2014) mengukur
kualitas audit menggunakan pendekatan kualitas laba. Akrual diskresioner yang
tinggi mengindikasikan adanya kecurangan akuntansi atau manajemen laba.
Kualitas audit diukur dengan besaran akrual diskresioner. Akrual diskresioner juga
memiliki dua elemen, yakni permasalahan disebabkan oleh pelaporan menajer yang
agresif dan oportunis serta komponen informasi yang membuat manajer
mengkomunikasikan informasi pribadinya. Auditor yang berkualitas tinggi lebih
suka menghalangi dan menemukan praktek akuntansi yang diragukan, dan
melaporkan kesalahan material dan yang tidak memenuhi aturan dibandingkan
dengan auditor yang berkualitas rendah. Karena auditor yang berkualitas tinggi
memiliki pengalaman, sumberdaya dan insentif memisahkan komponen informasi
dari kesalahan, mereka dapat mempertinggi informasi mengenai discretionary
accrual dengan mengurangi pelaporan akrual yang agresif dan oportunis oleh
manajemen

Kualitas Audit

Pandangan Knechel et al (2012) mendefinisikan kualitas audit adalah
gabungan dari proses pemeriksaan sistematis yang baik, yang sesuai dengan standar
yang berlaku umum, dengan auditor’s judgement (skeptisme dan pertimbangan
professional) yang bermutu tinggi, yang dipakai oleh auditor yang kompeten dan
independen, dalam menerapkan proses pemeriksaan tersebut untuk menghasilkan
audit yang bermutu tinggi. Seorang auditor dituntut untuk menghasilkan kualitas
audit dan pekerjaan yang tinggi. Sedangkan, Mathius (2015:225) menjelaskan
kualitas audit sebagai probabilitas kemampuan untuk mendeteksi dan keinginan
(willingness) seorang auditor untuk melaporkan dan mengungkapkan kesalahan
ataupun salah saji material di dalam sistem akuntansi yang digunakan oleh
kliennya. Seorang auditor independen dituntut untuk menghasilkan kualitas audit
dan pekerjaan yang tinggi, dikarenakan auditor mempunyai tanggung jawab yang
besar terhadap pihak yang berkepentingan dalam menggunakan laporan keuangan
baik perusahaan, kreditur, serta masyarakat.
Deis dan Groux (1992) dalam Nurul (2015) mengemukakan 4 hal yang
memiliki hubungan dengan kualitas audit yaitu: (1) lama waktu auditor melakukan
pemeriksaan terhadap suatu perusahaan, semakin lama waktu yang dibutuhkan
auditor untuk melakukan audit pada suatu perusahaan yang sama akan
menghasilkan kualitas audit yang semakin rendah; (2) jumlah klien yang diterima
oleh auditor, semakin banyak jumlah klien yang diterima maka akan semakin baik
kualitas audit yang dilakukan oleh auditor karena auditor akan menjaga reputasi
yang dimiliki sebaik mungkin; (3) kesehatan keuangan klien, semakin sehat kondisi
keuangan klien maka kecenderungan klien untuk menekan auditor untuk tidak
mengikuti standar semakin tinggi sehingga berdampak pada kualitas audit yang
dilakukan auditor; (4) review oleh pihak ketiga, jika laporan hasil auditan seorang
auditor direview oleh pihak ketiga maka akan semakin baik kualitas audit yang
dilakukan oleh auditor

Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan merupakan konsep yang menjelaskan hubungan
kontraktual antara principal dan agents. Teori keagenan memfokuskan pentingnya
pemilik perusahaan (pemegang saham) menyerahkan pengelolaan perusahaan
kepada manajemen yang disebut agen yang lebih mengerti dalam menjalankan
perusahaan. Tujuan dari dipisahkannya pengelolaan dari kepemilikan perusahaan
yaitu agar pemilik perusahaan memperoleh keuntungan yang semaksimal mungkin
dengan biaya yang seefisien mungkin dengan dikelolanya perusahaan oleh tenaga-
tenaga professional (Mathius 2015:3). Menurut Jansen dan Meckling (1976) teori
keagenan sebagai suatu versi dari game theory yang membuat suatu model
kontraktual antara dua atau lebih orang (pihak), dimana salah satu pihak disebut
agent dan pihak yang lain disebut principal. Principal mendelegasikan
pertanggungjawaban atas decision making kepada agent, hal ini dapat pula
dikatakan bahwa principal memberikan suatu wewenang kepada agent untuk
melaksanakan tugas tertentu sesuai dengan kontrak kerja yang telah disepakati
kedua belah pihak (Mathius 2015:4).
Teori keagenan ini dilandasi oleh tiga asumsi yaitu asumsi tentang sifat
manusia, asumsi tentang keorganisasian, dan asumsi tentang informasi. Asumsi
tentang sifat dasar manusia terdiri dari (1) mementingkan diri sendiri (self interest);
(2) memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa depan (bounded
rationality); dan (3) memilih untuk menghindari risiko (risk averse). Asumsi
tentang keorganisasian adalah adanya konflik antara anggota organisasi, efisiensi
sebagai kriteria produktivitas. Asumsi tentang informasi adalah adanya Assymetric
Information antara principal dan agent.
Teori ini menjelaskan bahwa principal berhak untuk mengetahui segala
informasi yang ada di dalam perusahaan termasuk aktivitas manajemen yang
dilakukan dengan meminta laporan pertanggungjawaban pada agen selaku pihak
yang diberikan tanggung jawab. Laporan pertanggungjawaban itu yang
dipergunakan oleh principal sebagai dasar untuk menilai kinerja manajemen.
Manajemen yang menginginkan kinerja mereka terlihat baik dimata pihak eksternal
khususnya dimata pemilik perusahaan (principals) akan memiliki kewajiban
melaporakan laporan pertanggungjawaban sebaik mungkin. Sedangkan dipihak
principal juga menginginkan laporan yang dibuat sesuai dengan keadaan
sebenarnya dari perusahaan yang telah mereka tanamkan modal, sehingga
principals cenderung meminta pihak ketiga untuk memeriksa laporan
pertanggungjawaban itu untuk menguji dan meminimalisir kecurangan yang
dilakukan oleh manajemen. Pihak ketiga ini adalah auditor independen yang
membantu principal dalam menilai laporan tersebut

Kualitas Audit

Di dalam perusahaan, audit memang dibutuhkan karena opini auditor
sebagai pihak ketiga berperan penting dalam menentukan kredibilitas laporan
keuangan yang dihasilkan pihak manajemen. Secara umum audit adalah suatu
proses sistematik untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif
mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan
tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan
tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya
kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
Laporan keuangan yang berguna untuk pengambilan keputusan adalah
laporan keuangan yang berkualitas (Halim, 2008). Untuk menghasilkan kualitas
audit yang baik, maka dalam prosesnya audit tidak boleh dilaksanakan oleh
sembarang orang melainkan harus dilaksanakan oleh orang-orang yang
berkompeten, independen serta professional. Audit adalah akumulasi dan evaluasi
bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan tingkat kesesuaian
antara informasi dan kriteria yang telah di tetapkan. Menurut (Andriani dan
Nursiam, 2017) kualitas audit adalah pelaksanaan audit yang dilakukan sesuai
dengan standart yang berlaku sehingga mampu mengungkapkan dan melaporkan
apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh klien. Audit memiliki fungsi
sebagai proses untuk mengurangi ketidakselarasan informasi yang terdapat antara
manager dan para pemegang saham dengan menggunakan pihak luar untuk
memberikan pengesahan terhadap laporan keuangan

Teori Sinyal

Teori signalling (Ross, 1977) menyatakan bahwa pihak eksekutif
perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaan untuk
menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor. Dakam teori sinyal
dimana perusahaan yang memberikan informasi yang bagus akan membedakan
mereka dengan perusahaan yang tidak memiliki informasi yang baik. Dengan
menginformasikan pada calon investor tentang keadaan mereka, akan memberikan
sinyal bagi investor dalam proses pengambilan keputusan investasi.
Dalam teori signaling, kualitas audit memberikan sinyal kualitas dari
perusahaan baik berupa sinyal positif (Good News) dan sinyal negatif (Bad News).
Kualitas audit akan membantu meyakinkan investor untuk berinvestasi dalam
perusahaan. Jika sinyal manajemen mengindikasikan good news, maka dapat
meningkatkan kualitas audit. Namun sebaliknya, jika sinyal manajemen
mengindikasikan bad news dapat mengakibatkan penurunan kualitas audit. Oleh
karena itu, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi
perusahaan kepada pihak eksternal. Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui
pengungkapan informasi akuntansi seperti publikasi laporan keuangan. Manajer
melakukan publikasi laporan keuangan untuk memberikan informasi kepada
pasar. Investor dapat melakukan pengambilan keputusan, jika informasi yang
disampaikan oleh manajemen perusahaan tidak sesuai dengan kondisi perusahaan
yang sebenarnya. Sehingga terjadi asimetris informasi dimana manajer
perusahaan lebih menguasai informasi dibanding pihak lain, maka pihak
manajemen wajib membuat struktur pengendalian internal yang mampu menjaga
dan menjamin penyusunan laporan keuangan yang dapat dipercaya (Febrianty,
2011

Kualitas Audit

Kualitas audit memiliki makna yang berbeda jika dilihat dari sudut pandang
penerima atau pemakai dan pemberi jasa audit. Kualitas audit jikadilihat
dari sudut pandang penerima atau pemakai laporan keuangan yaitu jika
auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada salah saji atau
kecurangan laporan keuangan auditee.
Namun jika dilihat dari sudut pandang pemberi jasa audit (auditor)
yaitu auditor harus bekerja sesuai dengan Standar Profesional Akuntan
Publik (SPAP), sehingga auditor dapat menilai resiko bisnis auditing
dengan tujuan untuk mengurangi resikolitigasi dan menghindari jatuhnya
reputasi auditor (wahyuni dan Suseno, 2014).
Kualitas audit diartikan sebagai sikap auditor dalam melaksanakan
tugas audit. Kualitas audit tercermin dari hasil pemeriksaan laporan
keuangan yang dapat diandalkan sesuai dengan standar yang berlaku
(Ardianingsih, 2014). Sementara itu De Angelo (1981) dalamArdianingsih
(2014) mendefinisikan kualitas audit sebagai probabilitasdimana seorang
auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran
dalam sistem akuntansi kliennya. Christiawan (2005) dalam Kurnia,
Khomsyiah, dan sofie (2014) mengungkapkan bahwa kualitas audit
ditentukan oleh dua hal yaitu independensi dan kompetensi. Berdasarkan
definisi di atas, maka kesimpulannya adalah seorang auditor dalam
menemukan pelanggaran atau salah saji harus memiliki kompetensi serta
sikap kecermatan dan kehati-hatian profesional. Seorang auditor harus
mempunyai kemampuan pemahaman dan keahlian teknis. Sementaraitu,
melaporkan pelanggaran klien merupakan sikap independensi yang harus
dimiliki oleh auditor.
Pengukuran kualitas audit dapat ditentukan oleh kopentensi dan
independensi. Keberanian auditor untuk melaporkan kesalahan yang pada
laporan keuangan tergantung pada independensi auditor sedangkan
kopetensi auditor menentukan peluang mendeteksi kesalahan (DeAngelo.
1981). Kopentensi diukur dari kemampuan seorang auditor. Misalnya
tingkat pengalaman, spesialisasi, dan lain-lain. Sedangkan independensi
diukur sejauh mana dalam melakukan proses audit dan memeberikan opini
audit auditor dapat bersikap independen

Spesialisasi Industri

Auditor dikatakan spesialisasi industri jika auditor memilikibanyak
klien dalam industri yang sama. Auditor spesialis indutri diukur dengan cara
yang digunakan oleh Craswell et al. (1995). Pertama, sampel industri yang
digunakan adalah indutri yang minimal memiliki 30 perusahaan. Kedua,
auditor dikatakan spesialis jika auditor tersebut mengaudit 15% dari total
perusahaan yang ada dalam industri tersebut.
Sedangkan penelitian dari Zhou dan Elder (2001) dalam Andreas,
(2012) mendefinisikan KAP sebagai spesialisasi industri jika mengaudit
lebih dari10% perusahaan dari total perusahaan yang ada dalam suatu
industri. Pendidikan dan pengalaman auditor memungkinkan ia meguasai
atau memahami hal hal bisnis secara umum, tetapi ia tidak diharapkan
memiliki keahlian sebagai seorang yang terlatih atau memenuhi syarat
untuk melaksanakan praktik profesi atau pekerjaan lain. Namun, dalam
audit, auditor mungkin menjumpai masalah-masalah yang kompleks dan
subjektif, yang secara potensial material terhadap laporan keuangan.
Masalah-masalah seperti ini mungkin memerlukan keterampilan atau
pengetahuan khusus dan menurut pertimbangan auditor memerlukan
penggunaan pekerjaan spesialis untuk mendapatkan bukti audit yang
kompeten dalam SPAP 2011 (336.2: 06).
Menurut Krishnan (2003) dalam Setiawan dan Fitriany, (2011)
menyatakan bahwa perusahaan yang diaudit oleh auditor spesialis akan
menghasilkan nilai akrual diskresioner yang lebih rendah dibandingkan jika
diaudit oleh auditor yang tidak spesialis. Dunn dan mayhew (2004) dalam
Setiawan dan Fitriany, (2011) menyatakan bahwa auditor yangmemiliki
spesialisasi di suatu industri bertujuan untuk mencapai diferensiasi produk
dan memberikan kualitas audit yang lebih tinggi. Kemampuan mereka untuk
memberikan kualitas audit yang lebih tinggi berasal dari pengalaman
mereka dalam melayani banyak klien dalam industri yang sama dan
mempelajari praktik-praktik terbaik di suatu indutri

Masa Perikatan Audit (Audit Tenure)

Audit Tenure yaitu, jangka waktu hubungan antara auditor dengan
klien yang telah mendapat persetujuan dan sudah ada kesepakatan di
dalamnya. Independen auditor biasanya dikaitkan dengan audit tenure.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kedekatan auditor dengan klien salah
satunya disebabkan karena lamanya hubungan antara auditor dengan klien
tersebut. Maka hal ini dapat mengurangi kualitas audit dan juga
mempengaruhi independensi seorang auditor (Al-Thuneibat et al., 2011).
Tenure (masa penugasan) suatu Akuntan Publik (Auditor
Independen) yang biasanya tergabung dari beberapa Akuntan Publik
(Auditor Independen) menginisiasi suatu koalisi atau gabungan membentuk
kesatuan Kantor Akuntan Publik (KAP). Pada tahun 2015 Otoritas Jasa
Keuangan mengeluarkan peraturan Nomor 38/PJOK.05/2015tentang masa
pemberian jasa Akuntan Publik tidak lebih dari 5 (lima)tahun buku berturut-
turut. Akuntan publik baru dapat memberikan kembalijasa yang sama
setelah 2 (dua) tahun buku.
Menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2015 Tentang Praktik Akuntan Publik Pasal 11 ayat 3 menjelaskan
bahwa pembatasan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis
sebagaimana dimaksdu pada ayat (1) dan ayat (2) bahwa hal ini juga berlaku
bagi Akuntan Publik yang merupakan Pihak Terasosiasi. Pengukutan
Variabel audit tenure bedasarkan peratuan Pemerintahan Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Praktik Akuntan Publik Pasal 11
ayat 1 adalah: (1) Pembatasan jasa audit tahun bukumaksimal selama 5
tahun berturut-turut; (2) Kepatuhan atas penentuan audit tenure terhadap
batas maksimal yang sudah ditentukan

Standar Auditing

Pada januari 2013 Indonesia resmi mengadopsi Internasional
Standar on Auditing (ISA). Dalam Tuannakota (2015: 56-60) berikut
beberapa contoh dari perbedaan ISA dan Standar Profesi Akuntan Publik
(SPAP) yang lama yaitu:
1. Penekanan pada risiko
Audit berbasis ISA tidak lain dari audit risiko (risk-based audit).
SPAP tidak mengabaikan aspek resiko, Bahkan istilah-istilah risiko
seperti inharent risk, control risk, detection risk dan audit risk sudah
dikenal dalam SPAP. Hal yang berbeda adalah tekanan yang sangat
besar pada risiko, dalam setiap tahap audit. Tahap audit yang pertama
dan kedua bahkan menggunakan istilah risiko; tahap pertama, risk
assesment dan tahap kedua, risk respon. Meskipun tahap ketiga tidak
menggunakan istilah risiko, nuansa ini dalam tahap ketiga sangat kental
terlihat dalam ISA tentang tahap ketiga (pelaporan).
2. Standar berbasis prinsip
Standar-standar terbitan IFAC adalah standar berbasis prinsip
(principles-based standars), yang merupakan perubahan dari SPAP
sebelumnya yang berbasis aturan (rules-based standars). Dalam standar
berbasis aturan (rules-based standards), lembaga yang
menetapkan standar (standard-setting body) menetapkan langkah demi
langkah dengan banyak petunjuk teknis yang diharapkan membantu
auditor mencapai tujuan. Ada dua sifat yang membedakan standar
berbasis aturan dari standar berbasis prinsip. Pertama, standar berbasis
aturan sangat rumit dan memberi kesan eksak atau tepat. Kedua, standar
berbasis aturan mengekang kearifan profesional.
3. Pengukuran berkesan eksak
ISA tidak mengabaikan model matematis. Namun, ISA
memberikan keleluasan menerapkan kearifan profesional, terutama jika
model matematis menimbulkan keraguan yang besar. Pendekatan
matematis semata-mata membuat auditor menjadi robot. Mentalitas
robot ini juga terllihat dalam mengisi daftar penguji (check list) yang
seharusnya merupakan alat bantu bagi auditor untuk berpikir. Dalam
praktiknya, alat bantu ini justru membuat auditor berhenti berpikir.
Salah satu sifat dari model-model matematis, ialah kerumitannya.
Kerumitan atau kompleksitas model matematis sering memberikan
kesan keliru, seolah-olah model itu seperti black box yang memberikan
jawaban yang precise atau exact. Gagasan mengenai profesional
judgement sebenarnya bukan barang baru. Mahasiswa auditing tahun
1960-an mengenalnya lewat penelitian dasar dan tulisan Mautz dan
Sharaf, Philosophy of Auditing. Namun, dalam praktiknya, kotak hitam
dan model matematis diterapkan secara otomatis. Penekanan pada
penerapan profesional judgement merupakan contoh perubahan yang
mendasar ISA.
4. Gunakan kearifan profesional
Dalam praktik akuntan publik, ini berarti keterlibatan partner
mempunyai keterlibatan partner yang mempunyai pengalaman (jam
terbang dan kepakaran dalam industri tertentu atau jenis audit tertentu),
pendidikan dan pelatihan yang tepat dengan penugasannya, dan ciri- ciri
kepribadian tertentu seperti sikap skeptis (professional skepticism atau
kewaspadaan profesional). Jika keputusan audit yang penting dibuat
oleh asisten yang belum berpengalaman, ISAs menegaskan bahwa
auditnya tidak sesuai dengan ISAs.
5. Senantiasa terapkan kewaspadaan profesional
Kewaspadaan profesional adalah konsep lama dengan makna
baru. Kewaspadaan profesional dalam makna lama, terbatas pada sikap
waspada jika ada bukti-bukti awal (seperti pengujian beberapa sample)
yang mencurigakan. Makna baru dalam konsep kewaspadaan
profesional ialah, auditor sejak awal (bahkan sebelum menerima
penugasan audit) harus waspada, calon kliennya pun bisa
membohonginya dengan melakukan manipulasi laporan keuangan

Teori Agensi

Dalam Teori Agensi menyatakan bahwa prinsipal merupakan pihak
yang memberikan mandat kepada agen untuk bertindak atas nama prinsipal,
sedangkan agen merupakan pihak yang diberi amanat oleh prinsipal untuk
menjalankan perusahaan dan melaporkan informasikeuangan perusahaan
berupa laporan keuangan (Arifin, 2005; dalam Kurniasih, dan Rohman,
2014).
Pemberian wewenang dari pemilik kepada pihak manajemen
memiliki hak untuk mengambil keputusan bisnis. Tetapi kepentingan antara
kedua pihak ini tidak akan selalu sejalan sehingga menimbulkan konflik.
Konflik kepentingan memunculkan kebutuhan atas keyakinan bahwa
laporan keuangan yang dibuat manajemen bebas dari unsur kecurangan dan
telah disajikan sesuai dengan standar yang berlaku. Akuntan publik
(Auditor inpenden) dikenal sebagai pihak yang membatasiagen dalam hal
pelaporan keuangan perusahaan (Jati, 2014)

Teori Sinyal

Teori Sinyal memusatkan terhadap pentingnya informasi yang
dikeluarkan oleh perusahaan terhadap keputusan investasi pihak luar
perusahaan. Informasi yang lengkap, relevan, akurat, dan tepat waktu yang
sangat diperlukan oleh investor di pasar modal sebagai alat analisis untuk
mengambil keputusan investasi (Nurohman, 2013). Sinyal merupakan suatu
tindakan yang diambil manajemen perusahaan dimana manajemen
mengetahui informasi yang lebih lengkap dan akurat mengenai internal
perusahaan dimasa depan daripada investor.
Kewajiban seorang manajer untuk memberikan sinyal mengenai
kondisi perusahaan yang sebenarnya kepada stakeholder. Sinyal yang dapat
diberikan melalui informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Maka
hakekatnya informasi yang didapatkan oleh manajemen merupakan suatu
gambaran atau catatan baik atau buruk keadaan perusahaan dansebagai
keberlangsungan hidup suatu perusahaan (Widosari, 2012; dalam Fiatmoko
dan Anisyukurlillah, 2015)

Akuntansi dan auditing

Auditing mempunyai sifat analitis, karena itu akuntan publik memulai
pemeriksaannya dari angka-angka dalam laporan keuangan, kemudian
dicocokan dengan neraca saldo (trial balance), buku besar (general ledger),
buku harian (special journal), bukti-bukti pembukuan (documents) dan sub
buku besar (sub-ledger). Sedangkan accounting mempunyai sifat
konstruktif, karena disusun secara berurutan dimulai dari bukti-bukti
pembukuan, buku harian, buku besar, dan sub buku besar, neraca saldo,
sampai menjadi laporan keuangan. Akuntansi dilakukan oleh pegawai
perusahaan (bagian akuntansi) dengan berpedoman kepada Standar
Akuntansi Keuangan atau IFRS sedangkan, auditing dilakukan oleh akuntan
publik khususnya financial audit dengan berpedoman pada Standar
Profesional Akuntan Publik, kode etik profesi publik dan standar
pengendalian mutu (Agoes, 2012

Opini Going Concern

Opini Going Concern adalah opini audit yang dikeluarkan oleh
auditor karena terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan entitas
dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya (Ikatan Akuntansi
Indonesia, 2011). Opini going concern adalah opini auditor yang
didalamnya terdapat paragraf penjelas tentang perusahaan dalam
mempertahankan kelangsungan hidupnya. SA Seksi 341, PSA No. 30
memberikan paragraf penjelasan mengenai kemampuan satuan usaha
dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya yang dicantumkan pada
laporan auditor jika auditor memberikan opini going concern kepada
auditee. seperti berikut ini:
“Laporan keuangan terlampir telah disusun dengan anggapan
Perusahaan akan melanjutkan usahanya secara
berkelanjutan.Seperti yang diuraikan dalam Catatan X atas
laporan keuangan, Perusahaan telah mengalami kerugian
yang berulangkali dari usahanya dan mengakibatkan saldo
ekuitas negatif serta pada tanggal 31 Desember 20XX.”

Kualitas Audit

Seorang auditor harus mematuhi aturan yang telah ada dalam SPAP
guna mempertahankan kualitas audit (Wisanggeni & Ghozali, 2017).
Kualitas audit (Angelo, 1981) adalah kemungkinan auditor dapat
mendeteksi dan melaporkan kesalahan atau kecurangan dalam sistem
informasi akuntansi klien. Dalam mendeteksi kesalahan maupun
kecurangan hal tersebut didasarkan kemampuan serta kompetensi dari
seorang auditor, sedangkan untuk melaporkan kesalahan yang ada dalam
sistem informasi klien adalah berdasarkan independensi dari auditor.
Sikap independensi auditor telah ditulis dalam PSA Nomor 04 (SA
220). Dalam memberikan pendapat opini laporan keuangan auditor harus
independen, dengan independensi auditor diharapkan meningkatkan
kualitas informasi dari laporan keuangan. Independensi auditor dapat
hilang jika auditor terlibat dalam hubungan pribadi dengan klien
dikarenakan hal tersebut dapat mempengaruhi opini serta sikap mental
auditor (Flint, 1988)

Opini Audit

Opini audit merupakan bagian dari laporan audit yang terdapat
pendapat auditor mengenai kewajaran laporan keuangan dari pemeriksaan
audit. Laporan audit terdiri dari tiga paragraf, yaitu paragraf pengantar,
paragraf lingkup, dan paragraf pendapat (Aprinia, 2016). Dalam Standar
Profesional Akuntan Publik (SPAP) Tujuan audit atas laporan keuangan
oleh auditor independen pada umumnya adalah untuk menyatakan
pendapat tentang kewajaran dalam semua hal yang material, posisi
keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan
prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan auditor
merupakan wadah bagi auditor untuk menyatakan suatu pendapat atau
apabila keadaan mengharuskan, untuk menyatakan tidak memberikan
pendapat (Susanto & Aquariza, 2012)

Debt Default

Dalam PSAK 30, indikator going concern yang banyak digunakan
auditor dalam memberikan keputusan opini audit adalah kegagalan dalam
memenuhi kewajiban hutangnya (default). Debt default didefinisikan
sebagai kegagalan debitor (perusahaan) untuk membayar hutang pokok
dan/ atau bunganya pada waktu jatuh tempo (Chen K, 1992). Manfaat
status default hutang sebelumnya telah diteliti oleh Chen dan Church
(1992) yang menemukan hubungan yang kuat status default terhadap opini
going concern. Semenjak auditor lebih cenderung disalahkan karena tidak
berhasil mengelurkan opini going concern setelah peristiwa-peristiwa
yang menyarankan bahwa opini seperti itu mungkin telah sesuai, biaya
kegagalan untuk mengeluarkan opini going concern ketika perusahaan
dalam keadaan default, tinggi sekali, karenanya diharapkan status default
dapat meningkatkan kemungkinan auditor mengeluarkan laporan going
concern.
Apabila perusahaan gagal dalam memenuhi kewajiban hutang dan
atau bunga, seperti kesulitan dalam mentaati persetujuan hutang, fakta-
fakta pembayaran yang lalai atau melanggar perjanjian maka kreditor akan
memberikan status default (Chen K, 1992). Informasi apakah perusahaan
gagal membayar hutangnya pada saat jatuh tempo atau tidak dapat
ditemukan pada catatan atas laporan keuangan perusahaan.
Sebuah perusahaan dapat dikategorikan dalam keadaan default
hutangnya bila salah satu kondisi dibawah ini terpenuhi (Chen K, 1992),
yaitu :
1. Perusahaan tidak dapat atau lalai dalam membayar hutang pokok
atau bunga.
2. Persetujuan perjanjian hutang dilanggar, jika pelanggaran perjanjian
tersebut tidak dituntut atau telah dituntut kreditor untuk masa kurang
dari satu tahun
3. Perusahaan sedang dalam proses negoisasi restrukturisasi hutang
yang jatuh tempo

Teori Agensi

Jensen dan Meckling (1976) dalam Rahman dan Siregar (2012)
mendefinisikan bahwa hubungan keagenan sebagai suatu kontrak, dimana
satu orang atau lebih (prinsipal) meminta pihak lainnya (agen) untuk
melaksanakan sejumlah pekerjaan atas nama prinsipal, yang melibatkan
pendelegasian beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen.
Jika kedua pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut berusaha untuk
memaksimalkan utilitas mereka, maka ada kemungkinan bahwa agen tidak
akan selalu bertindak untuk kepentingan terbaik prinsipal. Dengan tujuan
memotivasi agen, maka prinsipal merancang kontrak sedemikan rupa
sehingga mampu mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat
dalam kontrak keagenan. Kontrak yang efisien merupakan kontrak yang
memenuhi dua asumsi yaitu sebagai berikut:
1. Agen dan prinsipal memiliki informasi yang simetris artinya, baik
agen maupun prinsipal memiliki kualitas dan jumlah informasi yang
sama sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat
digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri.
2. Risiko yang diterima agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah
kecil, yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai
imbalan yang diterimanya.
Eisenhardt (1989) dalam Rahman dan Siregar (2012) menyatakan
ada tiga asumsi sifat manusia terkait teori keagenan yaitu:
1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self-interest).
2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa
mendatang (bounded rationality).
3. Manusia selalu menghindari risiko (risk-averse)

Indikator Kualitas Audit

Wooten (2003) telah mengembangkan model kualitas audit dari
membangun teori dan penelitian empiris yang ada. Model yang disajikan oleh
wooten dalam penelitian ini dijadikan sebagai indikator untuk kualitas audit,
yaitu:
1. Deteksi salah saji
2. Kesesuaian dengan SPAP
3. Kepatuhan terhadap SOP
4. Resiko audit
Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli menyatakan
bahwa kualitas audit sulit diukur secara obyektif, sehingga para peneliti
menggunakan berbagai dimensi kualitas audit yang dikembangkan De Angelo
(1981) dan Duff (2004) adapun dimensi untuk mengukur kualitas tersebut terdiri
dari, kualitas teknis, kualitas jasa, hubungan auditor dengan klien dan
independensi. Untuk dimensi kualitas teknis terdiri dari indikator reputasi,
kemampuan, jaminan dan hubungan auditor dengan klien. Dimensi kualitas jasa
terdiri dari indikator empati, daya tanggap, jasa non audit. Dimensi hubungan
auditor dengan klien terdiri dari indikator keahlian, pengalaman, status.
Sedangkan independensi hanya satu yaitu obyektivitas
Dari beberapa sumber diatas peneliti mengambil beberapa indikator untuk
kualitas auditor yaitu :
1. Kesesuain dengan SPAP
2. Kepatuhan terhadap SOP
3. Kemampuan auditor
4. Hubungan auditor dengan klien
5. Reputasi auditor
6. Jasa non audit
7. Keahlian auditor
8. Pengalaman auditor
9. Obyektivitas

Pengertian Kualitas Audit

Menurut Boyton et al (2006:7) mengemukakan :
“setiap profesi selalu dikaitkan dengan kualitas layanan yang dihasilkan,
tidak terkecuali akuntan publik kualitas jasa sangat penting untuk
meyakinkan bahwa profesi bertanggung jawab kepada klien, masyarakat
umum dan aturan-aturan kualitas mengacu pada standar yang berkenaan
dengan kriteria atau ukuran mutu pelaksanaan serta dikaitkan dengan
tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan prosedur yang
berkaitan”.
Basuki (2008) menyatakan :
“secara teoritis pekerjaan akuntan publik biasanya di hubungkan dengan
kualifikasi keahlian, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan ,kecukupan
bukti pemeriksaan yang kompeten pada biaya yang paling rendah serta
sikap independensinya dengan klien.
Boon dan Mc Kinmon (2008) menyatakan :
“ audit Quality is an increasingly important area of examination”
De Angelo(1981) mendefinisikan kualitas audit sebagai :
“kemampuan auditor mendeteksi kesalahan pada laporan keuangan dan
melaporkannya kepada pengguna laporan keuangan tersebut, peluang
mendeteksi kesalahan tergantung pada kompetensi auditor sedangkan
keberanian auditor melaporkan adanya kesalahan pada laporan keuangan
tergantung pada independensi auditor”
Arens et al (2012:130) menyatakan :
“bahwa bagi akuntan publik kepercayaan klien dan pemakai laporan
keuangan external atas kualitas audit sangatlah penting, jika pemakai jasa
audit tidak memiliki kepercayaan kepada kualitas audit yang diberikan
oleh akuntan publik / Kantor Akuntan Publik maka kemampuan mereka
untuk melayani klien serta masyarakat secara efektif akan hilang, namun
sebagian besar pemakai jasa audit tidak memiliki kompetensi untuk
menilai kualitas audit, karena kompleksitas jasa audit tersebut”.
Selanjutnya Grant et al (1996:143-145) menyatakan :
“proses auditing yang berkualitas akan mampu mengurangi fakta
ketidakpastian yang berkaitan dengan laporan keuangan yang disajikan
oleh pihak manajemen, perbaikan yang terus-menerus atas kualitas audit
(the quality of auditing) harus dilakukan, oleh karena itu wajar jika
kemudian kualitas audit merupakan topik yang selalu memperoleh
perhatian mendalam dari proses akuntan publik, pemerintah dan
masyarakat investor atau theinvesment community”

Indikator Masa Perikatan Auditor (Audit Tenure)

Menurut Johnson et.al (2002) indikator dari masa perikatan auditor yaitu :
1. Berdasarkan hubungan auditor dengan klien :
a. Lamanya KAP melakukan Perikatan Audit dengan klien.
b. Lamanya KAP melakukan Pergantian dengan klien.
2. Berdasarkan hubungan KAP dengan Partner
a. Lamanya partner tetap melakukan penugasan audit.
b. Lamanya partner melakukan pergantian daloam pekerjaan audi

Pengertian Masa Perikatan Auditor

Johnson et.al (2002:640) mendefinisikan jumlah masa perikatan audit
berturut-turut (audit tenure) adalah
“Audit firm tenure is the number of consective years that the audit firm
has conducte audits for a particular client.”
Menurut Suhaib Aamir et.,al (2011:6) definisi jumlah masa perikata audit
berturut-turut (audit tenure) adalah:
“Audit tenure is defined as the audit firm’s (auditor’s) total duration to
hold their certain or the number of consecutive years that the audit firm
(auditor) has audited it’s certain client”
Auditor tenure adalah lamanya waktu auditor tersebut secara berturut-turut
telah melakukan pekerjaan audit terhadap suatu perusahaan (Bambang:2009).
Bamber & iyer (2005) juga mendefinisikan Audit tenure atau masa perikatan
auditor adalah lamanya waktu seorang auditor bekerja dalam kontrak

Fee Lainnya

Menurut Sukrisno Agoes (2012:54) ada beberapa fee di luar fee utama
diterima seorang auditor asalkan fee tersebut tidak mengurangi independensi
auditor tersebut, yaitu :
1. Fee Kontinjen
Menurut Sukrisno Agoes (2012:55) pengertian dari fee kontinjen
adalah:
“fee yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa
adanya fee yang akan dibebankan. Kecuali ada temuan atau hasil tertentu
dimana jumlah fee tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut.
Fee dianggap tidak kontijen jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan
pengatur atau dalam hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil
penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur”
2. Fee Referal
Fee referal adalah imbalan yang dibayarkan/diterima kepada/dari
sesama penyedia jasa profesional akuntan publik (Sukrisno
Agoes:2012:56