Tag: Judul Psikologi

Dalam beberapa penelitian sebelumnya (Suki, 2016; TA Chin, 2019;
Himawan, 2019; Yusiana & Oktaviani, 2019) menemukan bahwa green brand
positioning memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap green purchase
intention.

Dalam penelitian (Suki, 2016) menemukan bahwa green brand knowledge
memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap green purchase intention.
Hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian (Pebrianti, 2021) yang
meyatakan green brand knowledge memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap green purchase intention

Menurut (Y.Chen & Chang, 2012) terdapat tiga indikator pada green
purchase intention yaitu :

• Tend to purchase because of its green product
• Intent to purchase because of its Enviromental concern
• Glad to purchase because of its enviromental Friendly
  

Green Purchase Intention merupakan niat konsumen untuk membeli sebuah
produk setelah mengetahui bahwa produk tersebut merupakan hijau produk ataupun
merek hijau (Y.Chen & Chang, 2012).
Menurut (Akbar et al., 2014) dalam (Oktaviani & Yustiana, 2019) Menjelaskan
green purchase intention adalah minat konsumen untuk mengonsumsi suatu produk
yang memiliki pengaruh yang kecil terhadap lingkungan sekitar.
Menurut (Huang et al, 2014), green purchase intention merupakan suatu
keinginan konsumen untuk membeli produk tertentu setelah mereka mengetahui
tentang produk hijau atau merek hijau.
Menurut (Rizwan, M., Ahmad, S. U., & Mehboob, N, 2013) Green Purchase
Intention (GPI) secara sederhana didefinisikan sebagai niat untuk membeli layanan
atau produk yang kurang atau tidak berbahaya bagi masyarakat dan lingkungan,
keinginan, dan kemauan masyarakat untuk membeli produk yang kurang berbahaya
dan ramah lingkungan.
Di sisi lain (Oliver & Lee, 2010) dalam (Baiquni & Ishak,2019) mendefinisikan
niat pembelian produk hijau sebagai keinginan konsumen untuk membeli produk
hijau setelah konsumen memiliki pengetahuan tentang produk hijau. Pendapat lain,
Suki (2016) menyatakan bahwa konsumen memiliki niat untuk membeli produk
ramah lingkungan yang kurang berbahaya bagi lingkungan dan kepada masyarakat.
Menurut (Ali & Ahmad, 2012) menjelaskan green purchase Intention dapat
diartikan sebagai kemungkinan dan kemauan dari konsumen untuk lebih memilih
suatu produk yang go green dibandingkan produk tradisional dalam keputusan
pembelian konsumen

Menurut (Huang, Yang & Wang, 2014) menjelaskan bahwa terdapat tiga
indikator di green brand positioning yaitu :

1. Functional positioning kegunaan yang diberikan oleh suatu produk
   berdasarkan fungsi yang diberikan oleh produk tersebut melalui fitur-fitur
   yang diberikan. Produk akan memberikan manfaat dengan sesuai dengan
   functional attribut/benefit pada produk tersebut, brand positioning dapat
   didasarkan pada jumlah atribut/simbol-simbol yang merupakan kesatuan
   fungsi. Menurut (Wood, 2004) dalam (Anwar, 2019) menambahkan bahwa
   beberapa merek dapat dibedakan berdasarkan simbol fungsional (functional
   attribute) yang dapat dilihat pada manfaat atau kebutuhan dari produk
   tersebut. Kualitas suatu produk dapat digambarkan melalui kebutuhan dan
   keinginan konsumen pada suatu produk tersebut. Kualitas juga dapat
   digambarkan melalui pengukuran melalui keinginan untuk menggunakan
   produk tersebut
2. Green positioning sebagai strategi merek yang dapat mempengaruhi
   persepsi konsumen terhadap suatu inisiatif merek hijau yang dapat
   memberikan dasar utama sebagai pembeda pada merek hijau dari
   kompetitor. Strategi diferensiasi yang terkait dengan produk memanfaatkan
   atribut intrinsik dari produk seperti karakteristik fungsional, kinerja
   struktural, gaya, desain, konsistensi, daya tahan, keandalan atau
   reparabilitas, dan inovasi . Green positioning adalah strategi untuk
   positioning merek di mana perusahaan menyajikan nilainya untuk
   keberlanjutan dan berusaha untuk memantapkan dirinya sebagai organisasi
   yang ramah lingkungan dan peduli akan lingkungan. Tujuan dari
   perusahaan semacam itu adalah untuk mendapatkan sertifikasi dan
   membuka pintunya ke pasar bagi konsumen hijau yang bekerja sama dengan
   kelompok hijau.
3. Emotional positioning merupakan suatu kondisi di mana konsumen saat
   membeli produk atau jasa menggunakan rasionil atau pertimbangan
   emosional. Hal ini dirancang untuk mengubah kepercayaan penerima pesan
   mengenai komponen merek itu sendiri, dengan menampilkan keuntungan-
   keuntungan dari produk yang diiklankan. Perbedaan emosional lebih
   ditekankan pada mencampuradukan perasaan negatif dan positif yang dapat
   mendorong pada keinginan untuk membeli. Hal ini termasuk didalamnya
   adalah rasa takut, penyesalan, rasa malu untuk dapat bertukar pikiran
   dengan orang lain dalam berbagai hal dan mereka menyerukan perbedaan
   emosional positif melalui sikap seperti mencintai, humor, rasa bangga dan
   senang.

Bagian dari identitas merek dan proporsi nilai tentang atribut ramah
lingkungan perusahaan yang harus dikomunikasikan secara aktif kepada para target
konsumen.(Huang et al., 2014).
Menurut (Wang, 2017) Green Brand Positioning adalah strategi merek penting
yang mempengaruhi persepsi menargetkan konsumen menuju inisiatif merek hijau,
memberikan dasar utama untuk diferensiasi merek hijau dari pesaingnya.
Menurut (Hartmann, et al.2005) Green Brand Positioning merupakan
pengomunikasian yang berkelanjutan tentang kepedulian perusahaan mengenai
lingkungan dan secara aktif memberitahu kepada masyarakat bahwa produk atau
layanan mereka lebih ramah lingkungan.
Menurut (Rios et al., 2006) dalam (Ahmad, M.B., & Asmai I,2019) Green
Brand Positioning merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk membedakan
merek dari pesaing seperti produk hijau yang ramah lingkungan dan mengandung
bahan-bahan alami dan tentunya sangat aman.
Menurut Kotler dan Keller (2009) dalam (Vanessa,2017) brand adalah istilah,
nama , desain, simbol, atau kombinasi dari semua itu digunakan suatu perusahaan
dan hal tersebut digunakan konsumen untuk mengidentifikasi barang dan jasa dan
dapat menjadi faktor deferensiasi dengan pesaing. Menciptakkan brand yang baik
melibatkan brand positioning, sponsor brand, pengembangan brand, dan pemilihan
namma brand. Brand positioning memiliki tujuan agar suatu produk dan jasa
memiliki deferensiasi dengan perusahaan lain di industri yang sama dan konsumen
dapat mengenali perusahaan tersebut. Brand yang kuat menggunakan brand
positioning dengan memberi keyakinan dan value yang baik kepada konsumen dan
mengikutsertakan konsumen ke dalam tahap yang emosional dalam pemasaran
(Kotler & Armstrong, 2016).
Menjadi green brand menawarkan perusahaan kesempatan untuk mencapai
beberapa keunggulan yang kompetitif di tengah prevalensi lingkungan konsumen
saat ini. Green product dapat menawarkan keuntungan yang signifikan untuk
lingkungan pada pemain lama dan karenanya menarik bagi mereka yang bersedia
go green sebagai prioritas tinggi (Grant, 2008) dalam (Pacheco & Dean, 2019).
Menurut (Hartmann et al, 2005) dalam (Wang, 2017) menjelaskan di dalam
masalah ini, green brand positioning telah disarankan sebagai faktor penting dalam
keberhasilan strategi green brand dan telah menarik perhatian dari peneliti green
brand.
Menurut (Kotler dan Keller, 2016) dalam (Heriyadi, 2018) menjelaskan,
Positioning adalah kegiatan merancang sebuah produk dan citra perusahaan agar
mendapatkan tempat khusus dalam ingatan pasar sasaran.
Brand positioning adalah metode agar suatu merek dapat dirasakan oleh
konsumen pada manfaat, atribut dan nilai merek yang penting. Dalam prakteknya,
brand positioning melibatkan penciptaan tempat yang lebih detail dan memiliki
deferensiasi untuk merek di dalam ingatan konsumen (Keller,2008).
Menurut (Wang, 2016) dalam (Wang, 2017) menjelaskan dari perspektif
jaringan asosiatif, green brand positioning direpresentasikan sebagai ingatan yang
berisi merek dan atribut yang berada di benak konsumen . Selanjutnya (Wang,
2016) dalam (Wang, 2017) telah menjelajahi hubungan struktural dari posisi merek
hijau di situs web perusahaan melalui analisis isi dan pendekatan analisis jaringan.
Dia menemukan 22 atribut merek hijau memposisikan dan membaginya menjadi
empat kelompok, termasuk “manufaktur dan kinerja lingkungan,” “penggunaan dan
kemajuan produk”, “lingkungan fisik, filantropi, dan transportasi”, dan
“komunikasi internal dan eksternal.”
Menurut (Hartmann et al., 2005) dalam (Wang, 2017) menerangkan
memposisikan merek sebagai merek hijau “memerlukan komunikasi aktif dan
diferensiasi” merek dari pesaingnya melalui atribut ramah lingkungan”
Menurut (Hartmann et al., 2005) dalam (Aulina dan Yulianti, 2017)
menjelaskan green brand positioning berfokus pada bagaimana komunikasi dan
atribut sebuah merek yang berbeda dari pesaingnya karena penggunaan atribut yang
berhubungan dengan lingkungan. Terdapat tiga bagian dari green brand positioning
: fungsional positioning, green positioning, dan emosional positioning. Fungsional
positioning mengacu pada fungsi atribut merek sebagai mediator untuk
menyampaikan pesan terkait lingkungan kepada konsumen. Green Positioning
dimasukkan dalami bagian dari green brand positioning karena merupakan hal
yang penting faktor untuk mendukung strategi green brand (Patrick et al., 2005)
dalam (Aulina dan Yulianti, 2017).
Tiga jenis manfaat merek emosional yang berbeda secara konseptual sebagai
alternatif atau strategi pelengkap untuk penentuan Green Brand Positioning
(Wang,2017):
1 A feeling of well-being (warm glow) yang terkait dengan bertindak
dengan cara altruistic
2 Auto-expression benefits melalui konsumsi hijau yang terlihat secara
sosial
3 Nature-related benefits yang berasal dari sensasi dan perasaan yang
biasanya dialami melalui kontak dengan alam.

Menurut (Keller, 1993) dalam (Huang, 2014) menunjukan bahwa green brand
knowledge dibagi menjadi dua indikator, green brand awareness dan green brand
image

1. Green Brand Awareness, yaitu kesadaran akan mudahnya konsumen
   mengingat green product yang ditawarkan sebuah perusahaan sebagai
   kekuatan suatu brand yang
   tersimpan di dalam memory konsumen, dimana konsumen dapat mengenali
   brand
   tersebut dalam tiap kondisi. Menurut Keller (1993) dalam (Huang, 2014)
   Brand Awareness adalah kemampuan dari konsumen yang dapat
   mengidentifikasi brand tertentu dalam berbagai kondisi dan terdiri dari
   Brand Recognition dan Brand Recall. Brand Recognition adalah
   kemampuan konsumen untuk mengenali brand tertentu melalui sebuah
   pemaparan terhadap branddalam suatu bentuk (objek, kata , gambar, dan
   sebagainya). Dalam definisi lain, brand recognition menandakan bahwa
   konsumen sudah melihat atau mendengar brand tersebut sebelumnya. Brand
   recall adalah kemampuan konsumen untuk mengingat kembali brand
   tertentu dari ingatan konsumen saat diberikan kategori produk, kebutuhan
   yang terpenuhi dari kategori tersebut, atau pembelian dan situasi
   penggunaan yang diingat saat diberikan sebuah tanda atau petunjuk. Brand
   recall membutuhkan konsumen mampu untuk memunculkan sebuah brand
   dari memori konsumen.
2. Green Brand Image sebagai persepsi merek di benak konsumen yang
   terkait dengan ramah lingkungan dan kepedulian lingkungan, sebagai
   persepsi konsumen serta preferensi terhadap brand tertentu, yang terdiri dari
   berbagai jenis Brand Associations di dalam ingatan konsumen. Brand
   Associations ini merujuk pada semua aspek yang berkaitan dengan ingatan
   konsumen

Menurut (Keller, 1993) dalam (Huang et al., 2014) Green brand knowledge
adalah Suatu ikatan merek hijau dalam ingatan konsumen dengan berbagai asosiasi
yang terkait dengan komitmen lingkungan dan masalah lingkungan.
Menurut (Davari & Strutton,2014) menjelaskan Green Brand Knowledege
adalah sebagai memori di dalam benak pelanggan dengan asosiasi yang terkait
dengan perlindungan lingkungan serta dukungan terhadap kepedulian lingkungan.
Menurut (Bhaskaran, et al. 2006) mendefinisikan Green Brand Knowledge
sebagai proses menyampaikan informasi mengenai suatu merek yang mengubah
perilaku konsumen untuk lebih ramah terhadap lingkungan.
Menurut (Suki, 2016) menejaskan Green brand knowledge adalah
memberikan informasi mengenai atribut merek yang memiliki deferensiasi dan
manfaatnya dari produk tersebut yang ramah lingkungan.
Menurut (Ganapathy et al, 2014) menunjukan konsumen menginginkann
mendapat informasi produk yang ramah lingkungan dan reliabel sehingga dapat
meningkatkan green brand knowledge dan membantu dalam proses pembelian
green product.
Menurut (Hanjani & Widodo, 2019) menjelaskan green brand knowledge
dibutuhkan konsumen terkait dengan produk yang dapat menimbulkan pengaruh
pada lingkungan dengan mengedukasi konsume terkait isu-isu dan fenomena yang
sedang terjadi saat ini, bagaimana pengaruh penggunaan produk ramah lingkungan,
serta manfaatnya jika menggunakan produk dengan label green brand.
Perusahaan mampu meyakinkan konsumen mengenai bahayanya memakai
produk berbahan kimia yang merusak lingkungan dan baiknya jika memakai
produk yang sehat dan ramah lingkungan sehingga konsumen dapat memahami
produk yang ditawarkan oleh perusahaan (Himawan, 2019). Sementara itu menurut
(Keller, 1993) dalam (TA Chin, 2019) menjelaskan pelanggan mengharapkan
menerima informasi yang dapat diandalkan untuk meningkatkan pengetahuan
mereka tentang produk hijau dan untuk membeli produk merek hijau untuk tujuan
yang ramah lingkungan. Selanjutnya (Huang et al., 2014) dalam (TA Chin, 2019)
menemukan bahwa konsumen yang memiliki kesadaran tinggi akan lingkungan
memiliki konsumsi yang tinggi akan suatu produk untuk dirinya sendiri atau
keluarganya

Green brand merupakan identifier dan differentiator dalam produk yang
memiliki komitmen pada lingkungan.

1. Green brand merupakan identifier yakni sebuah kerangka yang dipilih oleh
   perusahaan berupa logo, simbol,nama , karakter dan lainnya yang dapat
   merepresentasikan komitmennya pada lingkungan sekitar (Hartman,
   2005:10; Lamb, Hair dan McDaniel, 2001:421; Tjiptono, 2005:19) dalam
   (Almaulidita, Suharyono, Yulianto , 2015)
2. Green brand sebagai differentiator merupakan suatu merek yang dapat
   membedakan produk dan jasa lain yang sejenis atas perbedaan dalam
   berkomitmen terhadap pelestarian lingkungan (Hartman, 2005:10; Lamb,
   Hair dan McDaniel, 2001:421; Kotler dan Keller, 2009:265) dalam
   (Almaulidita, Suharyono , Yulianto. 2015)

Merek ramah lingkungan (Green Brand) adalah merek yang memberi
pengaruh ramah lingkungan diantara pesaingnya dan dapat mempengaruhi niat
membeli konsumen yang memiliki komitmen tinggi terhadap produk ramah
lingkungan (Grant, 2008) dalam (EM Siniapar, 2021).
Menurut Trot dan Sople (2015:148) berpendapat bahwa green brand adalah
aset dan hutang yang berhubungan dengan komitmen perusahaan dalam program
hijau yang dikaitkan dengan penggunaan merek, nama dan simbol sehingga
meningkatkan atau menurunkan value pada produk tertentu.
Menurut (Hartmann, P., Ibanez, V. A., & Sainz, F.J.F. 2005) merek hijau
(Green Brand) didefinisikan sebagai kelompok atribut dan manfaat merek tertentu
yang terkait dengan meminimalkandampak lingkungan merek dan persepsinya
sebagai lingkungan yang sehat
Sementara itu menurut Simao (2016: 188) merek hijau (Green Brand) dapat
didefinisikan sebaga sebuah kelompok atau organisasi khusus atribut merek dan
memiliki manfaat yang terkait dengan dampak lingkungan dan persepsinya sebagai
merek yang ramah lingkungan. Dengan demikian, merek hijau memberikan
manfaat bagi konsumen yang lebih peduli pada lingkungan.Merek hijau perlu
menawarkan keuntungan lingkungan yang signifikan dibandingkan dengan
kompetitor dan ditujukan untuk konsumen yang sadar terhadap masalah lingkungan
. Merek hijau berkomunikasi dengan konsumen sasarannya, karena keyakinan
mengenai kinerja ekologis yang baik dari merek mengarah ke sikap positif terhadap
merek tersebut. Khusus untuk perusahaan besar dari alasan utama untuk “menjadi
hijau”, persepsi konsumen tentang produk hijau, meningkatkan hubungan
masyarakat dan menghemat biaya manajemen (Ulun, 2018)
Jadi intinya Green Brand memfokuskan pada atribut merek yang memiliki
manfaat secara ekologis yang ramah terhadap lingkungan sekitar dan dalam
pemakaian produk tersebut tidak merusak alam dalam persepsinya terhadap
konsumen yang lebih peduli akan lingkungan. Isu lingkungan hidup btidak hanya
untuk menciptakan citra (image) yang baik, bahkan bisa dijadikan dasar positioning
yang kuat bagi perusahaan. Apalagi jika isu lingkungan menjadi perhatian khusus
bagi konsumen.
Menurut Kumar (2016) dalam (Oktaviani dan Yustiani, 2019) terdapat dua
kategori green product, yaitu green product design innovations yang memiliki ciri-
ciri mengurangi penggunaan sumber daya saat menggunakan atau disaat proses
produksi, mengubah bahan berbahaya dalam produk, recyle dan reuse . Lalu, green
product-offering innovations memiliki ciri-ciri, yaitu manfaat non-produk, manfaat
emosional (sosial dan teknologi), dan manfaat logis (informasi, kesehatan,
keuangan).
Menurut Ottman (2017:58) dalam (Oktaviani dan Yustiani, 2019) karakteristik
green product, yaitu:

1. Produk tidak beracun
2. Produk tahan lama
3. Produk menggunakan bahan baku bahan yang dapat didaur ulang
4. Produk menggunakan bahan baku dari bahan daur ulang
5. Produk tidak menggunakan bahan yang dapat merusak lingkungan
6. Tidak melibatkan binatang saat uji produk apabila tidak terlalu dibutuhkan
7. Selama penggunaan tidak merusak lingkungan
8. Menggunakan kemasan yang sederhana dan menyediakan produk isi ulang
9. Tidak membahayakan kesehatan manusia dan hewan
10. Tidak menghabiskan banyak energi dan sumber daya lainnya selama
    pemrosesan, penggunaan, dan penjualan
11. Tidak menghasilkan sampah yang tidak berguna akibat kemasan dalam
    jangka waktu yang singkat

Hasil penelitian Christine Nya Ling Tan, Adedapo Oluwaseyi Ojo dan
Ramayah Thurasamy (Tan et al, 2019) menunjukkan variabel Harga (Price)
berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan pembelian produk ramah
lingkungan.Hasil penelitian ini menunjukkan selama harga yang dibayarkan sesuai
dengan kualitas dan kegunaan maka konsumen tetap akan membeli produk ramah
lingkungan. Hasil yang berbeda didapat dalam penelitian.
Hasil penelitian (Tan et al, 2019) mengenai variabel harga juga sejalan
dengan penelitian yang dilakukan oleh Thoria Omer Mahmoud yang berjudul
Impact of green marketing mix on purchase intention. Dalam penelitian ini
Mahmoud menemukan bahwa harga ramah lingkungan memiliki hubungan positif
yang signifikan terhadap niat beli
Penelitian mengenai harga yang berpengaruh terhadap keputusan pembelian
juga pernah di teliti oleh Indah Safitri dengan penelitian berjudul The Influence of
Product Price on Consumers’ Purchasing Decisions. Dalam penelitian ini Indah
menemukan bahwa harga berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian
konsumen. Untuk mendorong keputusan pembelian konsumen, produsen harus
menetapkan kebijakan harga yang sesuai dan dapat diterapkan dengan menetapkan
harga yang wajar dan tetap

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang berjudul “Green Products
Buying Decision among Young Male and Female Malaysian Consumers”
ditemukan bahwa iklan ramah lingkungan menjadi prediktor signifikan dari
keputusan pembelian produk ramah lingkungan yang dilakukan oleh responden laki
– laki maupun perempuan. Iklan ramah lingkungan memiliki korelasi langsung
dengan keputusan pembelian produk ramah lingkungan di kalangan konsumen
muda di Malaysia.
Penelitian lain dengan judul “Does Green Advertising Matter to Purchase
Intention? A Study of Indonesia Green Family Business” menemukan bahwa niat
beli dipengaruhi oleh iklan ramah lingkungan yang relevan dengan solusi dari
masalah lingkungan yang ada pada produk ramah lingkungan tersebut. Presepsi
negatif ataupun positif dari orang yang melihat iklan tersebut dapat merangsang niat
belinya. Jika konsumen menganggapnya informatif dan mewakili produk sebagai
ramah lingkungan, maka akan meningkatkan niat beli mereka untuk membeli
produk ramah lingkungan
Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Tan et al pada tahun 2019
menemukan bahwa iklan ramah lingkungan mempengaruhi keputusan pembelian
konsumen produk ramah lingkungan. Penelitian yang ia lakukan sejalan dengan
penelitian lainnya yang ia sebutkan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Phau dan
Ong (2007) tentang pentingnya iklan dalam merangsang minat konsumen untuk
membeli produk ramah lingkungan.

Pada penelitian berjudul Determinants of generation Z green purchase
decision: A SEM-PLS approach yang diteliti oleh Mohd Nazri Mohd Noor, Rudaini
Sham Abdullah Jumain, Afandi Yusof, Mohd Amirul Hafidz Ahmat,Izzat
Fakhruddin Kamaruzaman menyimpulkan bahwa penelitian ini menemukan jika
sikap pada generasi Z berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk ramah
lingkungan yang mereka lakukan.
Penelitian yang dilakukan oleh Wan Kalthom Yahya, Norhusniyati Husin,
Nik Rozila Nik Mohd Masdek, Siti Rohana Daud, Najihah Abdul Rahim
menunjukan hasil yang berbeda. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di negara
Malaysia ini mendapatkan hasil bahwa sikap merupakan prediktor signigifikan
dalam mempengaruhi keputusan pembelian produk ramah lingkungan diantara
responden perempuan. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Tan et al pada tahun
2019 juga menyebutkan bahwa sikap adalah prediktor yang signifikan dalam
mempengaruhi keputusan pembelian produk ramah lingkungan, dan juga
menemukan bahwa keompok remaja memainkan peran yang besar dalam perilaku
pembelian produk ramah lingkungan.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Christine Nya Ling
Tan Adedapo Oluwaseyi Ojo dan Ramayah Thurasamy pada tahun 2019
menunjukan bahwa variabel label ramah lingkungan berpengaruh positif terhadap
keputusan pembelian produk ramah lingkungan. Penelitian yang mereka lakukan
juga menemukan bahwa eco-labelling memiliki dampak positif paling signifikan
terhadap keputusan pembelian konsumen muda produk ramah lingkungan. Hal ini
menunjukkan adanya motivasi yang kuat di kalangan konsumen malaysia, dimana
label ramah lingkungan mengingatkan mereka tentang pembelian ramah
lingkungan, label ramah lingkungan dapat menciptakan perasaan bersalah jika
konsumen muda di malaysia tidak melakukan pembelian produk ramah lingkungan.
Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Wan Kalthom Yahya, Norhusniyati
Husin, Nik Rozila Nik Mohd Masdek, Siti Rohana Daud, dan Najihah Abdul
Rahim. Dalam penelitian ini peneliti menyebutkan bahwa keputusan pembelian
produk ramah lingkungan berkaitan langsung dengan label produk ramah
lingkungan. Label ramah lingkungan merupakan prediktor signifikan dari keputusan
pembelian produk ramah lingkungan diantara responden perempuan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Christine Nya Ling Tan,
Adedapo Oluwaseyi Ojo dan Ramayah Thurasamy pada tahun 2019 menunjukkan
Kesadaran Lingkungan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan
pembelian produk ramah lingkungan. Dampak signifikan dari kesadaran lingkungan
menunjukkan pentingnya komitmen pribadi untuk memastikan lingkungan yang
lebih baik dalam membentuk keputusan pembelian di kalangan konsumen muda di
Malaysia.
Penelitian lainnya juga dilakukan oleh Wan Kalthom Yahya, Norhusniyati
Husin, Nik Rozila Nik Mohd Masdek, Siti Rohana Daud, dan Najihah Abdul
Rahim. Berdasarkan peneletian yang dilakukan, mereka menarik kesimpulan bahwa
kesadaran lingkungan merupakan prediktor signifikan keputusan pembelian produk
ramah lingkungan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, responden
perempuan lebih terlibat dan peduli akan kesadaran lingkungan dibandingkan
dengan dan menemukan bahwa konsumen muda memegang peran yang lebih besar
dalam perilaku pembelian produk ramah lingkungan dibandingkan dengan
kelompok usia lainnya. Keadaan ini menyebutkan bahwa konsumen yang memiliki
sikap positif terhadap lingkungan dan tingkat kepedulian yang tinggi terhadap
lingkungan lebih mungkin untuk membeli produk ramah lingkungan.

Harga adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan suatu produk
atau jasa. Sebagian besar pelanggan hanya bersedia membayar jika ada persepsi
nilai tambah dari produk tersebut. Nilai tambah suatu produk dapat berupa kinerja,
fungsi, desain, daya tarik visual dan rasa. Manfaat lingkungan adalah nilai tambah
produk ramah lingkungan dibandingkan dengan produk lain dengan kualitas yang
sama (Mahmoud, 2018). Konsumen produk ramah lingkungan bersedia membayar
harga yang lebih tinggi untuk suatu produk jika mereka merasa bahwa atribut,
desain, dan fungsinya bermanfaat bagi mereka, keluarga, dan keturunan mereka.
(Ansu-Mensah, 2021)
Persepsi harga yang dirasakan merupakan faktor psikologis yang berperan
penting dalam keputusan konsumen untuk membeli suatu produk tertentu. Harga
produk ramah lingkungan yang dirasakan atau dipersepsikan konsumen memiliki
konteks tertentu sehingga konsumen mempertimbangkan harga produk ramah
lingkungan berdasarkan nilai lingkungan yang diperoleh (Mukaromah et al., 2019).
Konsumen yang mempersepsikan isu – isu lingkungan atau atribut produk ramah
lingkungan sebagai hal yang penting maka cenderung kurang sensitif terhadap harga
dan bersedia membayar lebih mahal untuk produk ramah lingkungan (Tan et al.,
2019)

Sikap terhadap produk merupakan faktor utama yang mempengaruhi
perilaku pembelian konsumen (Carmeli A, And Freund A, 2004). Sikap umumnya
dinilai sebagai disposisi individu/objek menuju arah tertentu. Oleh karena itu, sikap
lingkungan mencakup disposisi individu terhadap perlindungan lingkungan. Sikap
konsumen dalam pemasaran khususnya pemasaran ramah lingkungan dibentuk
berdasarkan penilaian rasional mereka (Noor et al, 2017)
Terlepas dari kepedulian konsumen terhadap lingkungan, keyakinan dan
sikap khusus mereka terhadap lingkungan telah diakui secara luas sebagai prediktor
signifikan dari keputusan pembelian produk ramah lingkungan (Tan et al., 2019

Label ramah lingkungan suatu produk adalah indikator kinerja suatu produk.
Label ini dikembangkan dengan tujuan agar konsumen tidak bingung dengan klaim
ramah lingkungan. Pelabelan lingkungan dapat memiliki dampak yang signifikan
terhadap keputusan pembelian konsumen untuk produk ramah lingkungan dengan
meningkatkan pemahaman mereka tentang produk ramah lingkungan. Konsumen
cenderung menganggap produk ramah lingkungan dapat dipercaya, karena
masuknya bahan yang tidak menimbulkan pencemaran, peluang penghematan
biaya, dan kemasan yang dapat didaur ulang (Tan et al., 2019).
Label ramah lingkungan juga meupakan bentuk pelabelan yang
menginformasikan kepada konsumen bahwa produk tersebut meminimalisir dampak
lingkungan yang ditimbulkan dibandingkan dengan produk serupa tanpa pelabelan
label ramah lingkungan (Wojnarowska et al, 2020).
Label ramah lingkungan memberikan informasi yang relevan tentang kinerja
lingkungan dari produk, yang mungkin berguna bagi konsumen dalam membuat
keputusan terkait efisiensi (Niraj Kumar, 2017).Label ramah lingkungan memberi
informasi kepada konsumen mengenai dampak lingkungan suatu produk dan
memberi mereka kesempatan untuk membandingkan produk menurut kinerja
lingkungan prdouk tersebut. Label ramah lingkungan dapat merangsang pembelian
yang lebih berkelanjutan dan mengubah pola konsumsi Konsumen (Baumeister,
2020).

Kesadaran lingkungan merupakan faktor psikologis yang menentukan
kecenderungan perilaku pro-lingkungan. Kesadaran lingkungan adalah konstruksi
multidimensi yang akan berdampak pada pengetahuan, kepedulian, niat, sikap,
tindakan, dan perilaku seseorang. Kesadaran lingkungan penting untuk
meningkatkan kepedulian konsumen terhadap lingkungan (Yahya, W.K., dkk,
2022).
Kesadaran lingkungan mencerminkan pengetahuan individu tentang isu-isu
lingkungan dan cara mengatasi masalah lingkungan dengan cara berperilaku ramah
lingkungan. Konsumen yang sadar lingkungan cenderung menjaga lingkungan dan
bersedia mengubah perilaku konsumsinya untuk meminimalkan dampak buruk
terhadap lingkungan (Tan et al., 2019). Orang-orang yang sadar dan telah
menggunakan produk ramah lingkungan setuju dengan fakta bahwa produk ramah
lingkungan membantu memperbaiki lingkungan (Ansu-Mensah, 2021)

Generasi Z adalah generasi yang terlahir di pertengahan tahun 1990-an
hingga akhir 2010. Generasi Z suka untuk membagikan segala sesuatu untuk
mendapatkan persetujuan dan pengakuan. Mereka senang untuk membagikan
gambar barang yang akan mereka beli dan kemudian menunggu teman mereka
untuk menyukai gambar mereka sebagai penerimaan sebelum melakukan
pembelian. Gen Z sangat sadar sosial, sering memberi nasihat atau masukan atas
masalah yang mereka pedulikan. 55% Gen Z lebih menyukai merek yang ramah
lingkungan dan bertanggung jawab secara sosial (Baykal, 2020)
Pada penelitia ini definisi generasi Z yang digunakan adalah generasi yang
lahir dari tahun 1997. Gen-Z terlahir di mana mereka tumbuh beriringan dengan
internet dan teknologi digital sepanjang hidup mereka (Ng et al., 2019). Oleh karena
itu generasi Z saat ini menjadi segmen pasar yang potensial karena keterpaparan
mereka yang luas terhadap pendidikan, media massa, dan interaksi sosial yang
bijaksana. Sebuah penelitian ekstensif tentang persepsi konsumen terhadap produk
ramah lingkungan sangat penting pada saat ini (Noor et al, 2017).

Keputusan pembelian meliputi suatu rangkaian yang dibuat
konsumen sebelum melakukan pembelian, rangkaian ini dimulai setelah
kebutuhan sanggup dipenuhi (Hanaysha, 2018). Seseorang yang melakukan
pembelian Ramah Lingkungan adalah seseorang yang berpartisipasi dalam
perilaku ekologis sebagai akibat dari keinginan mereka untuk menyelesaikan
masalah ekologi. Hal ini akan mengarahkan mereka menjadi panutan dalam
melakukan hal tersebut (Yahya et al., 2022).
Keputusan pembelian saat melakukan pembelian produk ramah lingkungan
atau produk ramah lingkungan mengacu bagi konsumen sadar terhadap
lingkungan yang mempertimbangkan dampak lingkungan dari konsumsi
pribadi mereka dan ingin membuat perbedaan dalam keputusan pembelian
mereka. Proses pengambilan keputusan konsumen meliputi lima tahap, yaitu:

1. pengenalan kebutuhan
2. pencarian informasi
3. evaluasi alternatif
4. keputusan pembelian
5. Perilaku pasca pembelian (Tan et al., 2019)

Produk ramah lingkungan adalah produk atau layanan yang disusun dan
diciptakan untuk meminimalisir bahaya bagi lingkungan, aman, melindungi dan
menjaga kelestarian alam, mengurangi konsumsi sumber daya alam, dan sudah
disertifikasi oleh organisasi yang diakui. Produk ramah lingkungan melibatkan
semua elemen produk, mulai dari bahan baku yang digunakan, proses produksi,
kemasan produk, penanganan limbah polusi, dan lainnya (Mahmoud, 2018).
Produk ramah lingkungan adalah komoditas yang memiliki karakteristik
hemat energi, dapat didaur ulang, rendah emisi, dan sehat. Produk ini diproduksi
melalui proses yang ramah lingkungan sehingga lebih tahan lama, bebas racun,
dan meminimalisir pengaruh terhadap lingkungan. Produk ramah lingkungan
menggunakan lebih sedikit sumber daya alam, meminimalisir kerusakan
lingkungan, dan memiliki kemampuan untuk menjamin perlindungan
lingkungan (Ansu-Mensah, 2021). Produk ramah lingkungan membantu
memelihara dan meningkatkan lingkungan, memelihara sumber daya energi, dan
mengurangi bahan beracun, polusi, dan limbah (Agarwal, 2020)
Produk ramah lingkungan terbuat dari bahan yang aman bagi lingkungan,
dapat didaur ulang, dan menggunakan lebih sedikit kemasan, sehingga dapat
melestarikan lingkungan. Konsumen biasanya telah memahami bahwa produk
yang dibeli akan berdampak terhadap lingkungan dalam mengambil keputusan
membeli produk ramah (Tan et al., 2019)

Masyarakat yang sadar dan peduli terhadap lingkungan, akan berusaha
untuk memenuhi kebutuhannya dengan membeli dan mengonsumsi green product
atau produk yang ramah lingkungan. Green product adalah produk-produk
industri yang diproduksi melalui teknologi ramah lingkungan dan tidak
menyebabkan bahaya terhadap lingkungan (Rath, 2013). Perusahaan yang
menangkap fenomena tersebut sebagai sebuah peluang bisnis akan berusaha
membuat sebuah inovasi produk baru, yang paling tidak akan mengurangi
dampak-dampak negatif terhadap lingkungan atau green product. Pratama (2013),
menemukan green product secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap
keputusan pembelian konsumen. Adanya green product atau produk ramah

lingkungan menjadi jawaban atas kebutuhan konsumen yang sadar dan peduli
terhadap lingkungan. Oleh karena itu, konsumen akan memutuskan untuk
membeli green product tersebut.
Menurut Praharjo dkk (2013), green brand atau merek hijau dapat
disimpulkan sebagai sebuah merek hijau yang mendapat persepsi di benak
konsumen tentang produk atau jasa yang mengacu pada konsumen. Perusahaan
yang telah berhasil menanamkan sebuah green brand merek hijau dibenak
konsumen, akan mengubah presepsi konsumen, meningkatkan kepuasan
konsumen terhadap produk tersebut, meningkatkan kepercayaan konsumen
terhadap produk tersebut, dan meningkatkan kesadaran konsumen mengenai
kepedulian terhadap lingkungan. Almaulidta et al., (2015) dalam penelitiannya
menemukan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara green brand
terhadap keputusan pembelian. Oleh karena itu, suatu green brand atau merek
hijau akan memengaruhi keputusan pembelian konsumen.
Iklan merupakan salah satu faktor penentu suatu keputusan pembelian
yang dilakukan oleh konsumen. Adanya masalah-masalah mengenai lingkungan
saat ini mendorong perusahaan-perusahaan untuk membuat sebuah iklan yang
berisi informasi dan pesan untuk peduli terhadap lingkungan atau green
advertising. Tujuan dari green advertising adalah untuk mempromosikan citra
perusahaan yang ramah lingkungan dan merangsang konsumen untuk
menggunakan green product atau produk ramah lingkungan. Purnama dan
Nurhadi (2014) melakukan penelitian mengenai pengaruh produk ramah
lingkungan, atribut merek hijau, iklan peduli lingkungan dan presepsi harga
premium terhadap keputusan pembelian. Hasil dari penelitian tersebut
menyebutkan bahwa green advertising atau iklan peduli lingkungan berpengaruh
terhadap keputusan pembelian. Oleh karena itu, green advertising atau iklan
peduli lingkungan yang dilakukan dengan baik akan memengaruhi keputusan
pembelian konsumen

Kepuasan konsumen adalah sejauh mana manfaat sebuah produk dirasakan
(perceived) sesuai dengan apa yang diharapkan pelanggan (Amir, 2005). Kotler
(2000) mengatakan bahwa kepuasan konsumen merupakan tingkat perasaan
seseorang setelah membandingkan antara kinerja produk yang ia rasakan dengan
harapannya. Kepuasan atau ketidakpuasan konsumen adalah respon terhadap
evaluasi ketidak sesuaian atau diskonfirmasi yang dirasakan antara harapan
sebelumnya dan kinerja aktual produk yang dirasakan setelah pemakaian
(Nasution, 2004).
Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan definisi kepuasan
konsumen yaitu tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja
produk yang dia rasakan dengan harapannya. Magenta (2015) mengemukakan
terdapat indikator kepuasan konsumen seperti: yang awet, produk yang aman,
kualitas yang baik dan sesuai dengan harapan.

Keputusan pembelian merupakan bagian dari komponen perilaku dalam
sikap mengkonsumsi (Pramono, 2012). Menurut Schiffman dan Kanuk dalam
Sumarwan (2002) mendefinisikan suatu keputusan pembelian sebagai pemilihan
suatu tindakan dari dua atau lebih pilihan alternatif. Sedangkan menurut Kotler
dan Keller (2007) menyatakan bahwa keputusan pembelian sebagai preferensi
yang dibentuk oleh pelanggan atas merek-merek yang ada di dalam kumpulan
pilihan.
Berdasarkan definisi keputusan pembelian tersebut, maka dapat
disimpulkan bahwa keputusan pembelian merupakan suatu proses pengambilan
keputusan akan pembelian yang mencakup penentuan apa yang akan dibeli atau
tidak melakukan pembelian dan keputusan itu diperoleh dari kegiatan-kegiatan
sebelumnya.

Green advertising atau iklan peduli lingkungan menurut Zinkhan &
Carlson (1995), didefinisikan sebagai merek yang mencoba untuk memenuhi
kebutuhan dan aspirasi konsumen mengenai kepedulian lingkungan dan masalah
kesehatan dari prespektif yang berbeda termasuk ekologi, keberlanjutan, dan
pesan bebas polusi. Menurut Banerjee (1995), green advertising didefinisikan
sebagai setiap iklan baik secara eksplisit atau implisit membahas mengenai
hubungan antara produk atau jasa dan lingkungan biofisik, mempromosikan green
lifestyle atau gaya hidup ramah lingkungan dengan atau tanpa menyoroti produk
atau jasa dan menyajikan citra suatu perusahaan mengenai tanggung jawabnya
terhadap lingkungan.
Secara umum definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa green advertising
merupakan periklanan yang tampilannya berwawasan lingkungan. Purnama dan
Nurhadi (2014) mengemukakan indikator dalam green advertising seperti:
memiliki ciri iklan ramah lingkungan, gaya hidup ramah lingkungan, pesan ramah
lingkungan, pesan iklan menjaga keseimbangan lingkungan dan logo ramah
lingkungan

Menurut Keller (1993) green brand atau merek hijau merupakan citra
merek hijau yang mendapat persepsi dan terasosiasi di benak konsumen yang
terkait dengan penawaran produk atau jasa. Dahlstrom (2011) mendefinisikan
green brand sebagai sekumpulan atribut dan manfaat dari suatu merek yang
dihubungkan dengan pengurangan pengaruh merek terhadap lingkungan yang
dipersepsikan menjadi ramah lingkungan.
Berdasarkan definisi tersebut, green brand dapat disimpulkan sebagai
sebuah merek hijau yang mendapat persepsi di benak konsumen tentang produk
atau jasa yang mengacu pada konsumen.
Almaulidta dkk (2015), mengemukakan terdapat indikator green brand
seperti; Merek yang peduli dengan lingkungan, memiliki label perlindungan
lingkungan, mengingat merek ramah lingkungan, merek dengan reputasi yang
baik, dan percaya terhadap merek

Green product atau produk ramah lingkungan menurut Handayani (2012),
merupakan suatu produk yang dirancang dan diproses dengan suatu cara untuk
mengurangi efek-efek yang dapat mencemari lingkungan, baik dalam produksi,
pendistribusian, dan pengonsumsinya. Menurut Rath (2013), green product
didefinisikan sebagai produk-produk industri yang diproduksi melalui teknologi
ramah lingkungan dan tidak menyebabkan bahaya terhadap lingkungan.
Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa green product
adalah produk yang memiliki manfaat bagi konsumen dan juga memiliki manfaat
sosial yang dirasakan oleh konsumen, seperti ramah terhadap lingkungan.
Indikator green product berdasarkan penelitian Pratama (2013), meliputi:
Produk ramah lingkungan, dapat digunakan berulang kali, terbuat dari bahan yang
awet, tidak terkontaminasi bahan yang membahayakan dan mempunyai bahan
material yang berkualitas

Menurut penelitian Henning dan Karlsson (2011) pengetahuan konsumen
terhadap lingkungan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap minat beli.
Hal tersebut terjadi karena pengetahuan konsumen terhadap lingkungan pada
stempat yang diteliti masih sangat minim. Di sisi lain dalam penelitian Rini et al.,
(2017), Wahid et al., (2011) Aman et al., (2012) mengemukakan bahwa
pengetahuan konsumen terhadap lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap minat beli konsumen, dikarenakan semakin tinggi pengetahuan konsumen
terhadap produk yang ramah lingkungan maka akan semakin tinggi minat beli
konsumen terhadap green product

Schiffman dan Kanuk (2007) mengemukakan bahwa minat membeli
merupakan salah satu pikiran yang timbul karena adanya perasaan tertarik dan ingin
memiliki terhadap suatu barang atau jasa yang diharapkan.
Terdapat 2 faktor yang mempengaruhi minat beli (Kotler dan Keller 2012) yaitu:

1. Faktor eksternal, konsumen membeli suatu produk tanpa direncanakan.
2. Faktor internal, konsumen membeli produk karena tertarik dan berminat.
   Berikut merupakan indikator minat beli menurut Ferdinand (2002):
3. Minat transaksional: keinginan konsumen untuk membeli produk.
4. Minat refrensial: konsumen merekomendasikan produk kepada orang lain.
5. Minat preferensial: konsumen memiliki minat yang tinggi pada produk
   tertentu.
6. Minat eksploratif: konsumen mencari informasi tentang harga produk, dan
   mencari informasi mengenai kelebihan dan kekurangan dari produk

Kepedulian lingkungan merupakan salah satu dugaan yang memungkinkan
konsumen dalam melakukan pembelian produk yang ramah lingkungan.
Kepedulian terhadap lingkungan juga dapat dianggap sebagai salah satu komitmen
dan emosional dari konsumen terhadap berbagai isu lingkungan hidup (Angelovska
et al., 2012) dan (Aman et al., 2012). Berikut merupakan indikator kepedulian
lingkungan;

1. Memiliki kepedulian terhadap lingkungan.
2. Membuang sampah pada tempatnya.
3. Mengonsumsi green product.
4. Menggunakan sepeda agar mengurangi polusi.
5. Menanam pohon.
   Menurut Neolaka (2008) kepedulian lingkungan dipengaruhi empat faktor
   yaitu;
6. Faktor ketidaktahuan, dimana konsumen tidak memiliki pengetahuan yang
   luas mengenai kepedulian terhadap lingkungan.
7. Faktor kemiskinan, konsumen lebih berfokus pada kebutuhan pribadi
   sehingga tidak dapat memperhatikan isu terhadap lingkungan.
8. Faktor kemanusiaan, konsumen yang tidak perduli akan lingkungan hidup.
9. Faktor gaya hidup, konsumen yang memiliki gaya hidup sehat memiliki
   potensi tinggi untuk mengonsumsi produk hijau.
10. Mengurangi pemakaian plastik.

Pengetahuan lingkungan merupakan pengetahuan dasar yang dimiliki oleh
konsumen mengenai hal-hal yang dapat dilakukan untuk melindungi lingkungan
(Lee 2011). Semakin baik pengetahuan lingkungan yang dimiliki oleh konsumen,
maka konsumen tersebut akan semakin tahu tentang kualitas dari produk ramah
lingkungan Konsumen yang sadar akan lingkungan cenderung untuk membeli serta
menggunakan produk yang ramah lingkungan (Ginting dan Ekawati, 2016).
Semakin tinggi pengetahuan lingkungan, maka minat beli konsumen terhadap
green product akan meningkat (Banyte et al., 2010). Berikut merupakan Indikator
Pengetahuan Lingkungan (Lee, 2011):

1. Adanya pengetahuan pada green product.
2. Memahami isu terhadap lingkungan.
3. Mengetahui dampak dari mengonsumsi green product.
4. Pengetahuan mengenai manfaat dan kelebihan dari green product.

Secara umum green product dikenal sebagai produk ramah lingkungan yang
tidak berbahaya bagi manusia dan lingkungannya, tidak boros sumber daya, tidak
menghasilkan sampah berlebihan dan tidak melibatkan kekejaman pada binatang
(Pankaj et al., 2014) (Chen et al., 2010). Green product merupakan produk yang
berwawasan lingkungan yang dirancang dan diproses dengan suatu cara untuk
mengurangi dampak bagi kesehatan manusia serta tidak berpotensi merusak
lingkungan baik dalam produksi, pendistribusian dan pengkonsumsiannya (Kasali
2005) dan (Junaedi 2005). Pada green product terdapat kolabel yang dapat
dimanfaatkan untuk mendorong konsumen agar memilih produk-produk yang
memberikan dampak lingkungan yang lebih kecil dibandingkan produk lain yang
sejenis (Sumarsono et al., 2012).
Berdasarkan penelitian D’Souza et al., (2006) menjelaskan aspek-aspek
green product:
a. Persepsi produk: Konsumen melihat green product sebagai produk yang
tidak berbahaya terhadap hewan dan lingkungan.
b. Kemasan: Produk menyajikan elemen tertentu dan terlihat terkait
kepedulian lingkungan oleh pelanggan.
c. Komposisiisi: Bahan daur ulang dapat membenarkan pemakaian pada batas
tertentu dan klaim pemakaian secara keseluruhan pada tingkat yang lebih
rendah, serta kerusakan minimum terhadap lingkungan

Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan dalam
menghasilkan laba. Apabila suatu perusahaan menghasilkan laba yang tinggi,
maka agent memberikan sinyal keberhasilan dalam pengelolaan perusahaannya.
Laba yang tinggi akan menarik investor untuk berinvestasi, sehingga akan
menjauhkan suatu perusahaan dari ancaman financial distress (Fatara, 2016)
Penelitian Fatara (2016) menunjukkan profitabilitas berpengaruh terhadap
prediksi financial distress yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun
2012-2014. Semakin tinggi laba yang dihasilkan, maka semakin efektif dalam
penggunaan aktiva untuk menghasilkan keuntungan sehingga menjauhkan
perusahaan dari ancaman financial distress. Namun sebaliknya menurut Mafiroh
dan Triyono (2016), rasio profitabilitas (ROA) tidak mempengaruhi prediksi
financial distress. Walaupun terjadi inkonsistensi penelitian, adanya efektivitas
dari penggunaan aset perusahaan seharusnya dapat mejadikan perusahaan
memiliki dana yang cukup untuk menjalankan keberlangsungan usahanya dan
mencegah kemungkinan kondisi financial distress. Dengan demikian, pengukuran
profitabilitas dapat menjadi salah satu alat ukur untuk memberikan sinyal kondisi
financial distress perusahaan

Kepemilikan saham pemerintah menunjukkan jumlah saham perusahaan
yang dimiliki oleh pemerintah. Dengan kepemilikan saham, pemerintah dapat
mengendalikan kebijakan yang diambil oleh manajemen agar sesuai dengan
kepentingannya. Kartikawati (2007) dalam Wiranata dan Nugrahanti (2013)
menyatakan bahwa konsentrasi government ownership berpengaruh negatif
terhadap kinerja perusahaan. Pemerintah dapat memperlambat kinerja dari
perusaahan tersebut dikarenakan pemerintah belum mampu untuk mengelola
perusahaan dengan baik. Bahkan pemerintah dapat mengintervensi kinerja
perusahaan demi kepentingan pemerintah semata.
Shen and Lin (2009) menemukan pemerintah atau birokrat mempunyai
kepentingan sosial dan politis daripada memikirkan untuk meningkatkan kinerja
perusahaan. Oleh karena itu, kontrol dari pihak pemerintah terhadap pihak
manajer sebagai pengelola perusahaan akan berkurang dan perusahaan tidak dapat
meningkatkan kinerjanya secara maksimal

Menurut Stanny (2009) dalam Thaharah (2016), kepemilikan manajemen
terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan
kepentingan antara pemegang saham luar dengan manajemen. Permasalahan
keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer sekaligus juga
seorang pemilik. Semakin besar insider ownership di dalam perusahaan, maka
semakin produktif tindakan manajer dalam memaksimalkan kinerja perusahaan,
dengan kata lain biaya kontrak dan pengawasan menjadi rendah (Anggraini, 2006
dalam Lestari, 2015).
Dalam penelitian Waryanto (2010), dengan adanya insider ownership,
maka tindakan oportunis manajer untuk memaksimalkan keuntungan pribadi akan
berkurang. Hal ini dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan dalam
menunjukkan kinerjanya.

Jensen and Meckling (1976) menyatakan bahwa institutional ownership
memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan
yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor
institusional dianggap mampu menjadi mekanisme monitoring yang efektif dalam
setiap keputusan yang diambil oleh manajer. Hal ini disebabkan investor
institusional terlibat dalam pengambilan yang strategis sehingga tidak mudah
percaya terhadap tindakan manipulasi laba (Thaharah, 2016).
Institutional ownership merupakan mekanisme corporate governance
yang dapat mengurangi masalah dalam agency theory antara principal (pemilik)
dan agent (manajemen) sehingga terjadi keselarasan kepentingan antara pemilik
dan manajemen. Institutional ownership yang lebih dari 5% mengidentifikasi
kemampuan memonitor perusahaan (Emrinaldi, 2007 dalam Fatara, 2016).
Lestari (2015) menemukan bahwa kepemilikan saham institusi
berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil
penelitian yang serupa juga didapatkan oleh Santoso (2017) yang secara tidak
langsung menjelaskan Good Corporate Governance yang diwakili proksi
institutional ownership memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai
perusahaan dengan menggunakan kinerja keuangan sebagai variabel intervening.
Penelitian lain dari Putra dan Nuzula (2017) memberikan bukti lain yang
menyatakan institutional ownership memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
ROA.
Dengan demikian besarnya peran institutional ownership dapat menjadi
salah satu alat ukur bagi kinerja keuangan perusahaan dalam hal in menyangkut
profitablitasnya mengelola aset.

Kepemilikan saham pemerintah adalah jumlah saham perusahaan yang
dimiliki oleh pemerintah dari total jumlah saham yang beredar. Dengan
kepemilikan saham ini, pemerintah berhak untuk mengontrol dan mengendalikan
kebijakan yang diambil oleh manajemen agar sesuai dengan kepentingan
pemerintah. Menurut Udin (2017) kepemilikan saham perusahaan ditujukan untuk
fungsi publik sedangkan prioritas pemerintah untuk manfaat sosial daripada
maksimalisasi keuntungan.
Para manajer dari perusahaan pemegang saham pemerintah diangkat
secara birokratis dan dengan alasan politis, yang diposisikan untuk menghadapi
tekanan dan melindungi posisi serta prospek politik mereka. Apabila perusahaan
mengalami kesulitan, maka pemerintah akan memberikan dukungan dengan
menyuntikkan modal dan melonggarkan pajak (Udin, 2017)

Foreign ownership adalah persentase jumlah saham yang dimiliki oleh
pihak asing (luar negeri) baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham
perusahaan di Indonesia. Peraturan terkait penanaman modal di Indonesia
mengacu pada Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 6 yang
menyebutkan bahwa yang disebut sebagai penanam modal asing adalah
perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah asing yang
melakukan penanaman modal di wilayah hukum Republik Indonesia.
Perusahaan dengan kepemilikan saham asing biasanya lebih sering
menghadapi masalah asimetri informasi dikarenakan hambatan geografis, bahasa,
dan standar yang digunakan di setiap negara berbeda. Seat ini ketika semakin
banyaknya pihak asing yang menanamkan sahamnya diperusahaan, maka akan
meningkatkan kinerja dari perusahaan yang di investasikan sahamnya. Hal ini
terjadi karena pihak asing yang menanamkan modal sahamnya memiliki sistem
manajemen, teknologi dan inovasi, keahlian dan pemasaran yang cukup baik yang
bisa membawa pengaruh positif bagi perusahaan (Wiranata dan Nugrahanti, 2013)

Kepemilikan saham manajerial dapat menjadi salah satu faktor yang
menentukan luas pengungkapan laporan pertanggungjawaban sosial perusahaan.
Alasannya, pihak manajemen yang memiliki saham perusahaan akan
menumbuhkan perasaaan memiliki dan selalu berusaha untuk meningkatkan nilai
perusahaan, salah satunya dengan melaporkan laporan pertanggungjawaban sosial
perusahaan yang diharapkan dapat meningkatkan image perusahaan dimata para
stakeholders.
Jensen and Meckling (1976) menyatakan bahwa untuk meminimalkan
konflik keagenan adalah dengan memperbesar kepemilikan saham manajerial
dalam perusahaan. Menurut Anggraini (2006) dalam Lestari (2015), semakin
besar insider ownership di dalam perusahaan, maka semakin produktif tindakan
manajer dalam memaksimalkan kinerja perusahaan. Dengan kata lain, biaya
kontrak dan pengawasan menjadi rendah. Insider ownership diukur dengan
perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajer terhadap jumlah
saham beredar

Institutional ownership merupakan kepemilikan saham yang dipegang
oleh institusi lain. Institusi merupakan lembaga yang memiliki kepentingan besar
terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham. Perusahaan dengan
institutional ownership yang besar (lebih dari 5%) mengindikasikan
kemampuannyan untuk memonitor manajemen. Struktur kepemilikan perusahaan
publik di Indonesia sangat terkonsentrasi pada institusi. Institusi yang
dimaksudkan adalah pemilik perusahaan publik berbentuk lembaga, bukan
pemilik atas nama peseorangan pribadi (Sutedi, 2011:21 dalam Lestari, 2015).
Keberadaan investor institusional juga dianggap mampu menjadi
mekanisme monitoring yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh
manajemen sehingga dengan adanya institutional ownership akan mendorong
peningkatan pelaporan kinerja keuangan yang lebih optimal. Semakin tinggi
tingkat kepemilikan saham perusahaan oleh pihak institusional, maka diharapkan
performa kinerja keuangan yang diungkap semakin tinggi dan pengungkapan
laporan pertanggungjawaban sosial perusahaan semakin luas

Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dalam
Pedoman Umum Good Corporate Governance (2006:12), setiap perusahaan harus
memastikan bahwa asas GCG diterapkan pada setiap aspek bisnis dan di semua
jajaran perusahaan. Asas GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,
independensi serta kewajaran dan kesetaraan diperlukan untuk mencapai
kesinambungan usaha (sustainability) perusahaan dengan memperhatikan
pemangku kepentingan (stakeholders).
Transparansi (Transparency)
Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus
menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah
diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil
inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh
peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang penting untuk pengambilan
keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.
Akuntabilitas (Accountability)
Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara
transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur
dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan
kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas
merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang
berkesinambungan.
Responsibilitas (Responsibility)
Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta
melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga
dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat
pengakuan sebagai good corporate citizen.
Independensi (Independency)
Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola
secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling
mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.
Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)
Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa
memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya
berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan

Pihak eksternal yang berkepentingan bagi suatu perusahaan, akan
membutuhkan suatu alat untuk mengukur bagaimana perusahaan mencapai
kesesuaian tujuan dan sasaran perusahaan. Salah satu alat yang sering digunakan
adalah laporan keuangan yang dapat menunjukkan kinerja keuangan perusahaan
dalm suatu periode tertentu. Pengukuran kinerja menurut Lestari (2015)
merupakan penentuan secara periodik gambaran perusahaan yang berupa kegiatan
operasional, struktur organisasi, dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan
kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga sesuai dengan tujuan dan
sasaran perusahaan. Pengukuran kinerja perusahaan dievaluasi untuk melakukan
perbaikan dan pengendalian atas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing
dengan perusahaan lain.
Menurut Munawir (2002:89) dalam Lestari (2015), profitabilitas
merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola
kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Profitabilitas
adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan
penjualan, total aktiva maupun modal sendiri atau untuk mengevaluasi apakah
manajemen telah mendapat hasil yang memadai (reasonable return) dari aset
yang dikuasainya atau didefinisikan sebagai laba bersih (operating income)

Financial distress merupakan suatu kondisi di mana perusahaan sedang
menghadapi masalah kesulitan keuangan. Menurut Platt (2002) financial distress
didefinisikan sebagai tahap penurunan kondisi keuangan yang terjadi sebelum
terjadinya kebangkrutan ataupun likuidasi. Kondisi financial distress tergambar
dari ketidakmampuan perusahaan atau tidak tersedianya suatu dana untuk
membayar kewajibannya yang telah jatuh tempo.
Menurut Knechel and Venstraelen (2007), perusahaan dianggap
mengalami financial distress jika memenuhi beberapa kriteria, yaitu: (1) kerugian
operasional, (2) kerugian intinya, (3) laba ditahan negatif selama dua tahun
sebelumnya, dan (4) modal kerja negatif selama dua tahun sebelumnya. Pada
dasarnya, perusahaan seharusnya melaporkan kondisi perusahaan sesuai dengan
kenyataan terutama jika perusahaan mengalami financial distress.
15
Kesulitan keuangan (financial distress) yang dialami perusahaan dapat
didefinisikan menurut tipenya. Brigham and Gapenski (2011:870) menyatakan
beberapa definisi, antara lain sebagai berikut :

1. Economic Failure
   Economic failure atau kegagalan ekonomi, kondisi saat pendapatan
   perusahaan tidak cukup untuk menutupi total biaya, termasuk cost of capital.
   Bisnis ini masih dapat melanjutkan operasinya sepanjang kreditur bersedia
   menerima tingkat pengembalian (rate of return) yang di bawah pasar.
2. Business Failure
   Kegagalan bisnis didefinisikan sebagai bisnis yang menghentikan operasi
   dengan alasan mengalami kerugian.
3. Technical Insolvency
   Sebuah perusahaan bisa dikatakan dalam keadaan technical insolvency
   apabila suatu perusahaan tidak dapat memenuhi kewajiban lancarnya ketika
   jatuh tempo. Ketidakmampuan membayar hutang secara teknis menunjukkan
   bahwa perusahaan sedang mengalami kekurangan likuiditas yang bersifat
   sementara, dimana jika diberikan beberapa waktu, maka kemungkinan
   perusahaan bisa membayar hutang dan bunganya tersebut. Di sisi lain, apabila
   technical insolvency merupakan gejala awal kegagalan ekonomi, ini mungkin
   bisa menjadi sebuah tanda perhentian pertama menuju bankruptcy.
4. Insolvency in Bankruptcy
   Insolvency in bankruptcy bisa terjadi di suatu perusahaan apabila nilai buku
   hutang perusahaan tersebut melebihi nilai pasar asset saat ini. Kondisi
   tersebut bisa dianggap lebih serius jika dibandingkan dengan technical
   insolvency, karena pada umumnya hal tersebut merupakan tanda kegagalan
   ekonomi, bahkan mengarah pada likuidasi bisnis. Perusahaan yang sedang
   mengalami keadaan seperti ini tidak perlu terlibat dalam tuntutan
   kebangkrutan secara hukum.
5. Legal Banckruptcy
   Perusahaan dapat dikatakan mengalami kebangkrutan secara hukum apabila
   perusahaan tersebut mengajukan tuntutan secara resmi sesuai dengan undang-
   undang yang berlaku.
   Lizal (2002) dalam Fachrudin (2008) juga menjelaskan penyebab-
   penyebab kesulitan keuangan perusahaan yang kemudian dikelompokkan dan
   menjadi Model Dasar Kebangkrutan atau Trinitas Penyebab Kesulitan Keuangan.
   Menurut peneliti, ada tiga alasan yang mungkin mengapa perusahaan menjadi
   bangkrut, yaitu:
6. Neoclassical model. Pada kasus ini kebangkrutan terjadi jika alokasi
   sumber daya tidak tepat. Kasus restrukturisasi ini terjadi ketika
   kebangkrutan mempunyai campuran aset yang salah. Mengestimasi
   kesulitan dilakukan dengan data neraca dan laporan laba rugi. Misalnya
   profit/assets (untuk mengukur profitabilitas), dan liabilities/assets.
7. Financial model. Campuran aset benar tapi struktur keuangan salah
   dengan liquidity constraints (batasan likuiditas). Hal ini berarti bahwa
   walaupun perusahaan dapat bertahan hidup dalam jangka panjang tapi ia
   harus bangkrut juga dalam jangka pendek. Hubungan dengan pasar modal
   yang tidak sempurna dan struktur modal yang inherited menjadi pemicu
   utama kasus ini. Tidak dapat secara terang ditentukan apakah dalam kasus
   ini kebangkrutan baik atau buruk untuk direstrukturisasi. Model ini
   mengestimasi kesulitan dengan indikator keuangan atau indikator kinerja
   seperti turnover/total assets, revenues/turnover, ROA, ROE, profit margin,
   stock turnover, receivables turnover, cash flow/ total equity, debt ratio,
   cash flow/(liabilities-reserves), current ratio, acid test, current liquidity,
   short term assets/daily operating expenses, gearing ratio, turnover per
   employee, coverage of fixed assets, working capital, total equity per share,
   EPS ratio, dan sebagainya.
8. Corporate governance model. Disini, kebangkrutan merupakan campuran
   aset dan struktur keuangan yang benar tapi dikelola dengan buruk.
   Ketidakefisienan ini mendorong perusahaan menjadi out of the market
   sebagai konsekuensi dari masalah dalam tata kelola perusahaan yang tak
   terpecahkan. Model ini mengestimasi kesulitan dengan informasi
   kepemilikan. Kepemilikan berhubungan dengan struktur tata kelola
   perusahaan dan goodwill perusahaan.
   Sampai saat ini, Z-score model masih lebih banyak digunakan oleh para
   peneliti, praktisi, serta akademis dibidang akuntansi daripada model prediksi
   kebangkrutan lainnya. Ramadhani dan Lukviarman (2009) menjelaskan prediksi
   kebangkrutan Altman Model multivariat untuk menganalisis kesulitan keuangan,
   telah banyak dipergunakan di berbagai negara. Altman mengadakan survei model
   tersebut di berbagai negara, yaitu Amerika, Jepang, Jerman, Swiss, Brazil dan
   Australia, untuk mengetahui adakah kesamaan diantara rasio rasio yang
   digunakan untuk mengklasifikasikan perusahaan yang mengalami kegagalan atau
   tidak mengalami kegagalan diantara negara-negara tersebut. Dari penelitiannya
   terhadap 33 perusahaan yang dinyatakan bangkrut dan 33 perusahaan yang tidak
   bangkrut, dengan menggunakan 22 variabel (rasio) ditemukan lima rasio yang
   paling berkontribusi terhadap model prediksi

Signalling theory adalah bagaimana akuntansi dapat digunakan untuk
menyatakan sinyal informasi tentang perusahaan. Signalling theory menyatakan
bahwa perusahaan dengan kinerja yang tinggi (perusahaan bagus) menggunakan
informasi keuangan untuk mengirim sinyal kepada pasar (Spence, 1973). Teori
signalling menekankan kepada pentingnya informasi yang dikeluarkan oleh
perusahaan terhadap keputusan investasi pihak eksternal dan adanya dorongan
perusahaan untuk memberikan informasi tersebut kepada pihak eksternal. Salah
satu cara untuk mengurangi asimetri informasi adalah dengan memberikan sinyal
pada pihak luar, salah satunya berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya
dan memiliki integritas dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek
perusahaan yang akan datang.
Teori sinyal juga dapat menunjukkan perbedaan-perbedaan industri di
dalam pengungkapan. Pengungkapan informasi yang lebih luas dapat memberikan
sinyal yang lebih banyak kepada publik mengenai kondisi perusahaan. Manfaat
utama teori ini adalah akurasi dan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan ke
publik adalah sinyal dari perusahaan akan adanya informasi yang bermanfaat
dalam kebutuhan untuk pembuatan keputusan dari investor

Keberhasilan sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya
sangat ditentukan oleh keberadaan dewan direksi. Dewan direksi adalah
dewan yang bertugas menjalankan operasional harian perusahaan.
Berdasarkan code of corporate governance yang dikeluarkan oleh KNKG
(2006), fungsi pengelolaan yang dilakukan dewan direksi mencakup lima
fungsi yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal,
komunikasi dan tanggung jawab sosial. Semakin besar ukuran dewan
direksi maka semakin besar pula kemungkinan fungsi pengelolaan
perusahaan dapat dilaksanakan dengan lebih baik, karena setiap anggota
dewan direksi tersebut memiliki tanggung jawab terhadap fungsi
pengelolaan yang lebih terbatas, sehingga anggota dewan direksi tersebut
bisa bekerja dengan lebih fokus. Dewan direksi yang lebih besar juga akan
lebih bijak dalam mengambil keputusan, karena keputusan yang diambil
tersebut telah melalui tahap diskusi dan pembahasan yang lebih
komprehensif jika dibandingkan dengan dewan yang jumlah anggotanya
lebih sedikit. Keputusan yang dimaksud adalah kebijakan yang berkaitan
dengan pengelolaan perusahaan, termasuk menentukan tingkat likuiditas
perusahaan.
Dalam model hubungan keagenan, dewan direksi disebut juga
sebagai agen. Menurut teori keagenan, ukuran dewan direksi berperan
penting dalam pencapaian tujuan perusahaan karena dapat mengurangi
masalah keagenan yang terjadi dalam perusahaan, yaitu berupa kelebihan
likuiditas yang tidak perlu. Dewan direksi yang lebih besar dapat
mengurangi kemungkinan salah satu atau beberapa orang dari anggota
dewan tersebut untuk melakukan tindakan moral hazard, karena tindakan
tersebut mungkin akan diketahui oleh anggota dewan direksi lain, yang
lebih memilik integritas dan tidak mau kompromi dengan tindakan tidak
profesional tersebut.

Komite audit dibentuk dengan tujuan untuk membantu dewan
komisaris dalam melakukan pengawasan atas hal-hal yang berkaitan
dengan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, pelaksanaan
fungsi audit internal dan eksternal, penerapan prinsip tata kelola
perusahaan yang baik, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Menurut teori keagenan, jika fungsi pengawasan ini dapat
dilakukan dengan baik, maka akan mengurangi masalah keagenan. Dengan
kata lain, semakin besar jumlah anggota komite audit, diharapkan dapat
menjalankan pengawasan yang lebih efektif. Dengan menambah jumlah
anggota komite audit, maka akan menambah keyakinan dalam
pengawasan oleh komite audit tersebut, karena terdapat pengalaman dan
keahlian yang lebih beragam, sehingga diharapkan dapat mengurangi
masalah keagenan dalam perusahaan yaitu berupa pengelolaan likuiditas
yang kurang optimal (Karamanou dan Vafeas, 2005)
Penelitian sebelumnya menemukan bahwa ukuran komite audit
dapat menekan masalah keagenan pada perusahaan, seperti penelitian oleh
Kusnadi (2003), Beasley dan Salteiro (2001), dan Ghosh, et al. (2010)
(dikutip dari Hadiprajitno, 2013).

Tujuan investor melakukan investasi adalah untuk memperoleh
keuntungan. Investor asing merupakan salah satu pelaku pasar yang aktif
di pasar saham Indonesia. Keuntungan utama yang diharapkan oleh
investor adalah kenaikan nilai saham perusahaan. Agar tujuan ini bisa
tercapai, perusahaan seharusnya menginvestasikan kekayaan yang
dimilikinya pada bentuk aset yang memberikan tingkat pengembalian yang
lebih besar. Sedangkan aset likuid berupa cash holding merupakan bentuk
aset yang memberikan imbal hasil yang paling kecil bagi perusahaan.
Pertimbangan lainnya bagi investor asing dalam melakukan
investasi adalah bagaimana penerapan tata kelola perusahaan yang baik di
negara tersebut. Dengan demikian, tingginya aktivitas investor asing di
sebuah negara, mencerminkan adanya penerapan tata kelola yang baik
oleh perusahaan di negara tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini
memprediksikan adanya hubungan negatif antara kepemilikan asing
dengan likuiditas perusahaan. Akan tetapi pemikiran ini bertentangan
dengan hasil penelitian Bokpin, et al. (2011) dan Luo dan Hachiya (2005),
yang menemukan hubungan positif antara kepemilikan asing dengan cash
holding perusahaan.

Pemegang saham institusional biasanya berbentuk perusahaan
perbankan, dana pensiun, asuransi, reksadana atau institusi keuangan lain.
Kepemilikan oleh institusi keuangan akan menciptakan pengendalian dan
pengawasan yang lebih kuat terhadap manajer, sehingga bisa mengurangi
peluang manajer untuk bertindak mementingkan dirinya sendiri. Investor
institusional biasanya akan mengawasi portofolio investasinya secara
profesional agar bisa menghasilkan keuntungan sesuai dengan target yang
ingin mereka capai. Untuk mencapai tujuan ini, maka pemilik institusional
akan mendorong perusahaan untuk mengelola aset yang dimilikinya
dengan lebih efisien, termasuk dalam menjaga likuiditas pada tingkat yang
minimal.
Keberadaan institusi sebagai pemilik saham juga menuntut
perusahaan untuk memberikan informasi yang lebih terbuka, karena
investor institusi biasanya lebih proaktif dalam pengawasan investasinya.
Pemikiran ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh
hristina dan Ekawati (2014) yang menemukan bahwa kepemilikan
institusional berpengaruh negatif terhadap excess cash holding perusahaan,
serta penelitian Luo dan Hachiya (2005) yang menemukan arah hubungan
negatif antara kepemilikan institusi keuangan dengan cash holding
perusahaan.

Menurut teori keagenan, kepemilikan manajerial dapat mengurangi
masalah keagenan. Dengan adanya kepemilikan manajerial, akan terjadi
keselarasan antara kepentingan prinsipal dan agen, sehingga manajer
bertindak sesuai keinginan pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976).
Jika kepemilikan manajerial rendah, maka dorongan bagi manajer tersebut
untuk menyelewengkan aset perusahaan melalui akumulasi cash holding
akan lebih tinggi, sehingga bisa menurunkan nilai pemegang saham.
Tetapi jika manajer juga memiliki saham di perusahaan yang dikelolanya,
dia akan termotivasi untuk meningkatkan nilai perusahaan dan lebih
bijaksana dalam penggunaan kas perusahaan.
Pemikiran ini didukung oleh hasil penelitian Bokpin, et al. (2011)
dan Papaioannou et al. (1992) yang menemukan arah hubungan negatif
antara kepemilikan manajerial dengan cash holding perusahaan. Akan
tetapi argumen ini bertentangan dengan hasil penelitian Ozkan dan Ozkan
(2003) bahwa hubungan antara kepemilikan manajerial dan cash holding,
dan hasil penelitian Luo dan Hachiya (2005) yang menemukan bahwa
kepemilikan insider berpengaruh positif terhadap tingkat cash holding
perusahaan

Menurut Jinkar (2013), pecking order theory mengemukakan adanya
urutan sumber dana dalam pembuatan keputusan pendanaan perusahaan.
Berdasarkan teori ini, ketika perusahaan membutuhkan dana untuk keperluan
pembiayaan investasi, seharusnya perusahaan membiayai kesempatan
investasi dengan dana internal terlebih dahulu. Jika keperluan untuk investasi
tidak bisa didapat dari pendanaan internal, maka perusahaan akan
menggunakan pendekatan eksternal dari utang sebagai sumber pendanaan
kedua, dan ekuitas sebagai sumber pendanaan terakhir. Teori ini membuat
perusahaan tidak mempunyai target kas optimal, sehingga perusahaan akan
cenderung menyimpan sisa kas dari hasil kegiatan operasionalnya.
Myers dalam Keown, Martin, Petty,dan Scott (2000) dengan ringkas
mengikhtisarkan teori pecking order sebagai berikut:
1) Perusahaan menerapkan kebijakan dividen untuk kesempatan investasi.
2) Perusahaan lebih suka mendanai kesempatan investasi dengan dana yang
sepenuhnya dari dalam dulu, lalu modal keuangan eksternal akan dicari.
3) Saat pendanaan eksternal dibutuhkan, perusahaan akan pertama memilih
menerbitkan sekuritas utang, menerbitkan sekuritas jenis modal akan
dilakukan terakhir.
Untuk mengantisipasi kekurangan persediaan kas karena adanya
kebijakan dividen yang konstan dan fluktuasi dari tingkat keuntungan, serta
kesempatan investasi, maka perusahaan akan mengambil portofolio investasi
yang lancar tersedia.
Menurut Gill dan Shah (2012) Cash Holding didefinisikan sebagai kas
yang ada di perusahaan atau tersedia untuk investasi pada aset fisik dan untuk
dibagikan kepada para investor. Semakin tinggi tingkat Cash Holding semakin
besar jumlah kas yang tersedia di perusahaan

Manajer sering menganggap keputusan utang-ekuitas perusahaan
sebagai trade-off antara perlindungan pajak bunga dan biaya masalah
keuangan. Teori trade-off ini memperkirakan bahwa rasio utang sasaran akan
bervariasi dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Perusahaan dengan aset
berwujud dan aman serta laba kena pajak melimpah yang harus dilindungi
sebaiknya memiliki rasio sasaran yang tinggi. Perusahaan tidak
menguntungkan dengan aset tak berwujud yang berisiko sebaiknya hanya
bergantung pada pendanaan ekuitas (Brealey, Marcus, dan Myers, 2007).
Menurut Marfuah dan Zulhilmi (2014), Trade-Off Theory menyatakan
bahwa Cash Holding perusahaan dikelola dengan mempertimbangkan
batasan antara biaya dan manfaat (cost and benefit) yang didapatkan dari
menahan kas. Keputusan yang tepat dalam mengelola Cash Holding akan
konsisten dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan.
Jika keputusan manajer sejalan dengan kepentingan pemegang saham, maka
biaya yang ditimbulkan hanya return dari Cash Holding yang relatif kecil
dibandingkan investasi lain dengan tingkat risiko yang setara. Jika manajer
tidak memaksimalkan kekayaan pemegang saham dan menggunakan Cash
Holding untuk meningkatkan aset di bawah kendali mereka, maka biaya Cash
Holding bertambah oleh adanya agency cost atas managerial discretion.
Berdasarkan Trade-Off Theory ini, titik optimal yang dapat memaksimalkan
nilai perusahaan berada saat marginal value of benefit melebihi marginal
value of cost dari tingkat Cash Holding tertentu (Jinkar, 2013)

Keynes dalam Husnan & Pudjiastuti (2006) menyatakan bahwa ada tiga
motif perusahaan untuk menahan kas, yaitu :
a. Motif Transaksi
Motif transaksi yaitu motif yang bertujuan untuk memenuhi
kebutuhan transaksi perusahaan, seperti pembelian bahan baku, gaji
karyawan, pajak, dan lain-lain (Horne dan Machowicz, 2005). Menurut
Baumol, Miller, dan Orr dalam Syafrizalliadhi (2014) perusahaan
memegang kas untuk menghindari biaya transaksi yang timbul ketika
melikuidasi aset menjadi kas. Perusahaan akan memegang kas lebih
banyak ketika biaya transaksi yang diperlukan untuk mengkonversi aset
non-tunai menjadi kas lebih tinggi.
b. Motif Spekulasi
Motif spekulasi adalah motif yang dimaksudkan untuk
memanfaatkan peluang yang ada secara murah apabila kesempatan itu ada,
seperti penurunan tiba-tiba harga bahan baku (Horne dan Machowicz,
2005). Jika harga bahan bangunan turun, perusahaan yang menahan saldo
kas dalam jumlah yang besar mendapat keuntungan dalam pembelian
bahan baku dengan jumlah besar. Dalam hal ini perusahaan akan memiliki
kesempatan untuk membeli dengan uang kas yang dimilikinya, dan
menjualnya pada saat harganya naik (Kasmir, 2010).
c. Motif Berjaga-jaga
Husnan & Pudjiastuti (2006) menyatakan bahwa motif berjaga-jaga
dimaksudkan untuk mempertahankan saldo kas guna memenuhi
permintaan kas yang sifatnya tidak terduga. Seandainya semua
pengeluaran dan pemasukkan kas bisa diprediksi dengan sangat akurat,
maka saldo kas untuk maksud berjaga-jaga akan sangat rendah. Selain
akurasi prediksi kas, apabila perusahaan mempunyai akses kuat ke sumber
dana eksternal, saldo kas juga akan rendah. Motif berjaga-jaga ini nampak
dalam kebijakan penentuan saldo kas minimal dalam penyusunan anggaran
kas.

Dewan direksi adalah orang yang bertanggungjawab memimpin
kegiatan dalam suatu perusahaan. Masing-masing anggota Direksi dapat
melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian
tugas dan wewenangnya. Menurut Effendi (2016) dalam penelitian
Syafitri, Nuzula dan Nurlaily (2018) Dewan direksi dalam suatu
perusahaan berperan sebagai agent atau pengelola perusahaan yang
kedudukannya bertanggung jawab secara penuh atas kegiatan operasional
perusahaan. Dewan direksi merupakan sekelompok direktur-direktur yang
diketahui oleh presiden direktur. Dewan direksi juga harus memberikan
informasi kepada dewan komisaris dan menjawab hal-hal yang diajukna
oleh dewan komisaris.
Agar pelaksanaan tugas direksi dapat berjalan secara efektif, perlu
dipenuhi prinsip- prinsip berikut sesuai dengan Pedoman Umum Good
CorporateGovernance Indoneisa :
1) Komposisi direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan
pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat
bertindak independen.
2) Direksi harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman
serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
3) Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar
dapat menghasilkan keuntungan (profitability) dan memastikan
kesinambungan usaha perusahaan.
4) Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Mutiara Sakti (2018) direktur memiliki dua fungsi utama,
yaitu (1) berfungsi sebagai pembuat keputusan manajemen (strategi
perusahaan dalam jangka pendek, kebijakan investasi dan keuangan), (2)
berfungsi dalam mengendalikan keputusan (kompensasi manajerial,
pengawasan alokasi modal).
Dewan direksi merupakan anggota dewan yang mempunyai tanggung
jawab terhadap kinerja perusahaan serta bertugas menjalankan
manajemen perusahaan. Jumlah anggota direksi suatu perusahan dapat
disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, namun tetap
mempertimbangkan efesiensi dan efektifitas dalam pengambilan
keputusan menurut Effendi (2016).

Komite audit merupakan salah satu bagian dari mekenisme tata
kelola perusahaan dalam melakukan pengendalian internal dan merupakan
salah satu elemen kunci dalam struktur corporate governance yang
membantu mengendalikan dan mengawasi manajemen (Kristanti dan
Syafruddin, 2012). Pada umumnya dewan komisaris membentuk komite-
komite dibawahnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan peraturan
perundangan yang berlaku untuk membantu dewan komisaris dalam
melaksanakan tanggungjawab dan wewenangnya secara efektif. Komite
yang dibentuk oleh dewan komisaris tersebut adalah komite audit, komite
kebijakan risiko, komite remunerasi dan nominasi, komite kebijakan
corporate governance (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).
Namun, menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam No:KEP-
339/BEJ/2001, yang sifatnya wajib dimiliki oleh perusahaan yang terdaftar
di Bursa Efek hanya komite audit.
Tugas komite audit adalah membantu dewan komisaris untuk
mengawasi kinerja perusahaan dengan penelaahan risiko yang dihadapi
perusahaan. Keberadaan komite audit menjadi sangat penting sebagai
salah satu perangkat utama dalam penerapan good corporate governance.

1. Struktur Komite Audit
   Struktur komite audit di Indonesia diatur dalam Keputusan
   KetuaBapepam No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003
   tentang Peraturan Nomor IX.1.5 : Pembentukan dan Pedoman
   Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut:
   1) Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan
   komisaris dan dilaporkan kepada rapat umum pemegang saham
   (RUPS).
   2) Anggota komite audit yang merupakan komisaris independen
   bertindak sebagai ketua komite audit. Dalamhal ini komisaris
   independen yang menjadi anggota komite audit lebih dari satu
   orang maka salah satunya bertindak sebagai ketua komite audit.
   Dalam rekomendasi yang dibentuk oleh Forum for Corporate
   Governance in Indonesia (FCGI, 2002) adalah penting bahwa
   perusahaan harus memperhatikankarakteristik yang dimiliki oleh setiap
   anggota komite auditnya. Hal inidisebabkan karakteristik komite audit
   akan berpengaruh pada peran komite auditdalam pemberian bantuan
   kepada dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnyatentang
   pengendalian internal dan pelaporan keuangan dan manajemen.
2. Independensi Komite Audit
   Anggota komite audit dipersyaratkan berasal dari pihak ekstern
   perusahaan yang independen, harus terdiri dari individu-indidvidu yang
   independen dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen
   yang mengelola perusahaan, serta memiliki pengalaman untuk
   melasanakan fungsi pengawasan secara efektif. Salah satu dari alasan
   utama independensi ini adalah untuk memelihara integritas serta
   pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi
   yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang independen
   cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam
   menangani suatu permasalahan (FCGI, 2002).
3. Pertemuan Komite Audit
   Pertemuan komite audit berfungsi sebagai media komunikasi
   formal anggota komite audit dalam mengawasi proses corporate
   governance, memastikan bahwa manajemen senior membudayakan
   corporate governance, memonitor bahwa perusahaan patuh pada code
   of conduct, mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat
   mempengaruhi kinerja keuangan atau nonkeuangan perusahaan,
   memonitor bahwa perusahaan patuh pada tiap undang-undang dan
   peraturan yang berlaku, dan mengharuskan auditor internal
   melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan corporate governance
   dan temuan lainnya.
   Variabel ini diukur dengan menggunakan jumlah komite audit.
   Bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi
   audit eksternal dan mengamati system pengendalian internal
   (termasuk auditinternal). Hal ini dapat mengurangi sifat
   penyalahgunaan manajemen dengan cara mengawasi laporan
   keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi
   keuangan yang berterima umum dan melakukan pengawasan pada
   audit eksternal

Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris
yang memiliki tanggung jawab untuk mendorong diterapkannnya prinsip
tata kelola perusahaan yang baik didalam perusahaan melalui
pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan
dan pemberian nasihat kepada direksi secara efektif. Menurut Ernawati
dan Puspitasari (2010) Komisaris independen adalah anggota dewan
komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,
kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan anggota dewan
komisaris lainnya, direksi atau pemegang saham pengendali atau
hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak
independen.
Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia
memberikan aturan bahwa jumlah komisaris independen harus dapat
menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai
dengan peraturan perundangundangan dan salah satu dari komisaris
independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan.
Keberadaan komisaris independen diperlukan dalam perusahaan untuk
menengahi atau mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat benturan
berbagai kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham
publik (pemegang saham minoritas) serta stakeholder lainnya, terutama
pada perusahaan di Indonesia yang menggunakan dana masyarakat di
dalam pembiayaan usahanya (KNKG, 2006).
Sesuai dengan ketentuan di Pasar Modal dalam Surat Direksi PT.
Bursa Efek Jakarta Nomor : KEP-399/BEJ/07-2010 tentang Ketentuan
Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa poin C yang mengatur
hal-hal mengenai komisaris independen, komite audit, dan sekretaris
perusahaan, menjelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan
pengelolaan perisahaan yang baik (goodcorporate governance),
perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya
secara proposional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh
bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris
independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota
komisaris. Kriteria komisaris independen yang telah diatur dalam
peraturan BEJ, Kep 316/BEJ/062000 tanggal 30 Juni 2000 adalah :

1. Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan
   pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali
   (controllingshareholders) perusahaan tercatat yang bersangkutan.
2. Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direktur
   dan/atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan.
3. Komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada
   perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang
   bersangkutan.
4. Komisaris independen harus mengerti peraturan perundang-undangan
   di bidang pasar modal.
5. Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham
   minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali (bukan
   controlling shareholders) dalam Rapat Umum Pemegang Saham
   (RUPS).
   Komisaris independen merupakan anggota dari dewan komisaris
   yang tidak terafiliasi dengan anggota dewan komisaris lain, direksi dan
   pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau
   hubungan lain yang dapat mempengaruhi independensinya (Ernawati dan
   Puspitasari, 2010).
   Komisaris independen yakni pihak yang tidak memiliki akses untuk
   bertindak melakukan suatu penyimpangan atau kecurangan,namun
   memiliki hak untuk mendapatkan informasi atas keuangan perusahaan.
   Proporsikomisaris independen yang besar dapat meningkatkan kinerja
   keuangan perusahaan

Berdasarkan teori keagenan, perbedaan kepentingan antara manajer
dan pemegang saham mengakibatkan timbulnya konflik yang biasa disebut
agency conflict. Konflik kepentingan yang sangat potensial ini
menyebabkan pentingnya suatu mekanisme yang diterapkan yang berguna
untuk melindungi kepentingan pemegang saham (Jesen and Meckling
dalam jurnal Wiranata dan Nugrahanti, 2013). Kepemilikan asing
merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh
perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang
berstatus luar negeri. Atau perorangan, badan hukum, pemerintah yang
bukan berasal Indonesia.
Dengan semakin banyaknya pihak asing yang menanamkan
sahamnya diperusahaan maka akan meningkatkan kinerja dari perusahaan
yang diinvestasikan sahamnya, hal ini terjadi karena pihak asing yang
menanamnkan modalnya memiliki system manajemen, teknologi dan
inovasi, keahlian dan pemasaran yang cukup baikyang bias membawa
pengaruh positif bagi perusahaan.
Sesuai dengan teori keagenan bahwa masalah yang terjadi yang
menyebabkan kinerja perusahaan menjadi turun adalah hubungan yang
tidak baik antara pemegang saham dengan manajer tetapi ketika hubungan
antara pemegang saham dengan manajer bias dikendalikan maka kinerja
perusahaan dapat menjadi lebih baik. Semakin tinggi kepemilikan asing,
maka pihak asing sebagai pemegang saham mayoritas akan menunjuk
orang asing untuk menjabat sebagai dewan komisaris atau dewan direksi,
dengan demikian keselarasan antara tujuan ingin memaksimalkan kinerja
perusahaan akan tercapai karena persamaan prinsip antara pemegang
saham asing dengan manajemen yang juga ditempati pihak asing sebagai
bagian dari manajemen perusahaan.
Kepemilikan asing merupakan presentase kepemilikan saham
perusahaan oleh investor asing (Sissandhy, 2014). Menurut Undang-
undang No. 25 Tahun 2007 pada pasal 1 angka 6 kepemilikan asing adalah
perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan pemerintah
asing yang melakukan penanaman modal di wilayah Republik Indonesia.
Perusahaan yang dimiliki oleh asing cenderung lebih ketat dalam
pengawasan operasional perusahaannya. Hal ini dikarenakan investor
asing menuntut kerja keras agar investasi yang mereka lakukan dapat
memberikan mengembalian yang besar pula. Pemilik asing mungkin
memiliki informasi yang lebih efisien untuk memenuhi kebutuhan internal
perusahaannya. Hal ini dapat mendorong para manajer untuk dapat lebih
meningkatkan kepentingan para pemegang sahamnya.

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham yang dimiliki
oleh pemerintah, perusahaan asuransi, investor luar negeri atau bank
kecuali kepemilikan individual investor (Dewi dan Jati, 2014).
Kepemilikan institusional merupakan jumlah saham perusahaan yang
dimiliki oleh institusi atau organisasi. Kepemilikan institusional termasuk
faktor yang mempengaruhi kinerja sebuah perusahaan karna berfungsi
dalam monitoring, fungsi monitoring yang dilakukan institusional
membuat perusahaan lebih efisien dalam melakukan pengawasan oleh
pemilik perusahaan dilakukan dari luar perusahaan sehingga dapat
menghindarkan perusahaan dari kesalahaan pemilihan strategi yang dapat
menyebabkan kerugian perusahaan.
Meningkatnya aktivitas institusional ownership dalam melakukan
monitoring disebabkan oleh kenyataan bahwa adanya kepemilikan saham
yang signifikan oleh institusional ownership telah meningkatkan
kemampuan mereka untuk bertindak secara kolektif. Dalam waktu yang
sama, biaya untuk keluar dari investasi yang mereka lakukan menjadi
semakin mahal karena adanya resiko saham akan terjual pada harga
diskon. Kondisi ini akan memotivasi institusionalownership lebih serius
dalam mengawasi maupun mengoreksi semua perilaku manajer dan
memperpanjang jangka waktu investasi (Deviacita, 2012). Jika
kepemilikan institusional dalam perusahaan itu besar, maka keadaan
tersebut akan mendorong pengawasan yang lebih efektif dan akan semakin
besar kepemilikan oleh institusi untuk mengawasi manajemen sehingga
kinerja perusahaan semakin baik dan meningkat.
Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan
sahamoleh institusi seperti LSM, perusahaan swasta,perusahaan efek,
danapensiun, perusahaan asuransi, bankdan perusahaan-perusahaan
investasi.
Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan rasio antara
jumlah lembar saham yang dimiliki oleh institusi terhadap jumlah lembar
saham perusahaan yang beredar secara keseluruhan

Kepemilikan manajerial adalah saham perusahaan yang dimiliki oleh
manajemen yang mengelola perusahaan. Kepemilikan saham yang dimiliki
manajer dalam perusahaan membuat manajer menjalankan perusahaan
sebagai pemilik perusahaan dan merangkap sebagai pengelola perusahaan.
Sehingga perusahaan yang biasanya hanya diawasi oleh pemilik
perusahaan ikut turun dalam mengelola perusahaan hingga membuat
laporan keuangan sendiri (Mutiara Sakti, 2018) Kepemilikan manajerial
adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan diukur dengan
persentase jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen.
Para pemegang saham yang mempunyai kedudukan didalam
manajemen perusahaan baik sebagai kreditor maupun sebagai dewan
komisaris disebut sebagai kepemilikan manajerial. Adanya kepemilikan
saham oleh manajemen akan menimbulkan suatu pengawasan terhadap
kebijakankebijakan yang diambil oleh manjaemen perusahaan.
Kepemilikan manajerial juga diartikan sebagai presentase saham yang
dimiliki oleh manajer dan direktur perusahaan pada akhir tahun untuk
masing-masing periode pengamatan (Deviacita, 2012). Pemilik sebagai
pengelola menjalankan perusahaan tersebut dengan sebaik mungkin agar
dapat meningkatkan keefektifan perusahaan sekaligus mengurangi
kecurangan kerja dari manajemen perusahaan yang dapat menimbulkan
kerugian bagi perusahaan.
Kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki oleh pihak
manajemen perusahaan secara pribadi atau saham yang dimiliki oleh anak
cabang perusahaan serta afiliasinya (Susiana dan Herawati, 2007 dalam
Harnanik Prastiti 2018). Pihak manajemen perusahaan dimungkinkan
mempunyai saham atau kepemilikan atas perusahaan yang dikelolanya

Struktur kepemilikan merupakan bentuk komitmen dari para pemegang
saham untuk mendelegasikan pengendalian dengan tingkat tertentu kepada
para manajer. Struktur kepemilikan digunakan untuk menunjukkan bahwa
variable-variabel yang penting didalam struktur modal tidak hanya ditentukan
oleh jumlah utang dan equity tetapi juga boleh presentase kepemilikan oleh
manajer, institusional maupun asing. Struktur kepemilikan akan memiliki
motivasi yang berbeda dalam memonitor perusahaan serta manajemen dan
dewan direksinya. Struktur kepemilikan dipercaya memiliki kemampuan
untuk mempengaruhi jalannya perusahaan yang nantinya dapat
mempengaruhi kinerja perusahaan. Agency problem dapat dikurangi dengan
adanya struktur kepemilikan. Strukur kepemilikan merupakan suatu
mekanisme untuk mengurangi konflik antara manajemen dan pemegang
saham (Pujiningsih, 2011).
Tujuan perusahaan sangat ditentukan oleh struktur kepemilikan,
struktur pemilik dan kreditur corporate governance dalam proses insentif
yang membentuk motivasi manajer. Pemilik akan berusaha membuat
berbagai strategi untuk mencapai tujuan perusahaan. Kesemua tahapan
tersebut tidak terlepas dari peran pemilik dapat dikatakan bahwa peran
pemilik sangat penting dalam menentukan keberlangsungan perusahaan.

Teori agensi merupakan hubungan kontrak antara principal dan agent,

dimana principal adalah pihak yang memperkerjakan agent agar melakukan

tugas untuk kepentingan principal, sedangkan agent adalah pihak yang

menjalankan kepentingan principal (Mutiara Sakti, 2018) . Principal dan

agent bekerja sama dalam pengelolaan perusahaan. Principal atau pemegang

saham perusahaan memberikan instruksi kepada agent untuk mengelola

perusahaan sesuai dengan yang diinginkan untuk keberhasilan perusahaan.

Sedangkan manajemen sebagai agent kadang melakukan tindakan sesuai

keinginannya sendiri tidak sesuai dengan yang diperintahkan oleh principal,

yang lebih dipentingkan agent adalah untuk pencapaian hasil yang lebih baik

dari pada mentaati perintah yang diberikan principal.

Teori keagenan, hubungan agent muncul ketika satu orang atau lebih

memperkerjakan orang lain untuk memberikan suatu jasa dan kemudian

mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut.

Baik principal maupun agent merupakan pemaksimuman kesejahteraan diri

sendiri, sehingga ada kemungkinan besar agent tidak selalu bertindak demi

kepentingan terbaik principal (Mutiara Sakti, 2018). Inti dari hubungan

keagenan adalah terdapat pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan

perusahaan. Pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk

memperkecil asimetris informasi dan untuk memastikan bahwa pengelolaan

dilakukan dengan penuh kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan

yang berlaku. Upaya ini menimbulkan apa yang disebut sebagai agency cost

yaitu biaya yang mencakup pengeluaran untuk pengawasaan oleh pemegang

saham dan biaya yang dikeluarkan oleh manajemen untuk menghasilkan

laporan yang transparan Mutiara Sakti (2018).

Dalam sebuah perusahaan, adanya kelebihan arus kas cenderung

diinvestasikan dalam hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan utama

perusahaan. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan kepentingan

karena pemegang saham ingin investasi dengan return yang tinggi tentunya

dengan risiko yang harus dipikul juga tinggi sementara pihak manajerial

memilih investasi dengan return yang rendah. Daher (2010) menyatakan

bahwa manajer lebih memilih untuk mengumpulkan kas tanpa adanya

peluang investasi daripada membayarkannya kepada para pemegang saham.

Dapat disimpulkan bahwa teori keagenan muncul karena adanya

konflik kepentingan didalam perusahaan antara principal dan agent untuk

menguntungkan diri sendiri, konflik dapat terjadi karna asimetri informasi

yaitu hanya satu pihak saja yang lebih banyak mengetahui tentang informasi

yang ada dalam perusahaan. Untuk mengurangi terjadinya masalah keagenan

dapat diatasi dengan menerapkan good corporate governance sehingga tidak

terjadi masalah yang berkelanjutan