Tag: Akutansi

Banyak perusahaan menerapkan sistem anggaran dalam kegiatan operasionalnya karena anggaran memiliki beberapa fungsi yang sangat bermanfaat bagi organisasi. Menurut M. Munandar (2010:10) terdapat tiga fungsi anggaran, yaitu: 1. “Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja. 2. Anggaran berfungsi sebagai alat koordinasi kerja. 3. Anggaran berfungsi sebagai alat pengawasan kerja.” Tiga fungsi anggaran menurut M. Munandar (2010:10) tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 23 1. Sebagai Pedoman Kerja Anggaran berfungsi sebagai pedoman kerja dan memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan atau aktivitas perusahaan di waktu yang akan datang. 2. Sebagai Alat Pengkoordinasian Kerja Anggaran berfungsi sebagai alat untuk pengkoordinasian kerja agar semua bagian-bagian yang terdapat di dalam perusahaan dapat saling menunjang, bekerja sama dengan baik untuk menuju ke sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian kelancaran perusahaan akan lebih terjamin. 3. Sebagai Alat Pengawasan Kerja Anggaran berfungsi sebagai tolok ukur, sebagai alat pembanding untuk menilai (evaluasi) realisasi kegiatan perusahaan nanti. Dengan membandingkan antara apa yang tertuang di dalam budget dengan apa yang dicapai oleh realisasi kerja perusahaan, dapatlah dinilai apakah perusahaan telah sukses bekerja ataukah kurang sukses bekerja. Salain itu, dapat diketahui pula sebab-sebab penyimpangan antara budget dengan realisasinya serta kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki perusahaan. Hal ini akan dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan yang sangat berguna untuk menyusun rencana-rencana selanjutnya secara lebih matang dan akurat.

Dalam keadaan parsial atau sendiri-sendiri, informasi asimetri, penekanan anggaran dan partisipasi penganggaran dapat memiliki hubungan baik positif maupun negatif terhadap budgetary slack. Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa secara simultan atau bersamasama, partisipasi penganggaran, informasi asimetri, dan penekanan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap senjangan anggaran (Putra,2015). Alfebriano (2013:16) dalam hasil penelitiannya juga mengatakan bahwa informasi asimetri, penekanan anggaran, dan partisipasi penganggaran secara simultan atau bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap slack anggaran. Hal ini mendukung penelitian  Mahadewi (2014:468) dan penelitian Armaeni (2012:84) yang mengatakan adanya hubungan simultan antara informasi asimetri, penekenan anggaran dan senjangan anggaran dengan budgetary slack. Jika partisipasi anggaran, informasi asimetri, dan penekanan anggaran secara bersama-sama meningkat, maka budgetary slack juga akan meningkat.

Informasi asimetri terjadi apabila antara atasan dan bawahan memiliki informasi yang berbeda. Informasi yang dimiliki atasan mungkin lebih tinggi daripada bawahan atau sebaliknya. Apabila bawahan memiliki informasi yang lebih baik daripada atasan, maka bawahan dapat mengambil kesempatan melalui partisipasi anggaran dengan memberikan informasi yang bias serta membuat anggaran yang rendah sehingga lebih mudah untuk dicapai (Falikhatun,2007). Bagi tujuan perusahaan, informasi yang diberikan oleh atasan maupun bawahan haruslah sama. Adanya perbedaan informasi yang dimiliki antara atasan dan bawahan atau informasi asimetri dapat memicu timbulnya budgetary slack (senjangan anggaran). Seperti yang dikemukakan oleh Suartana (2010:143) bahwa senjangan anggaran akan H1 H2 H3 H4 Informasi Asimetri (X1) Penekanan Anggaran (X2) Budgetary Slack (Y) Partisipasi Penganggaran (X3)   menjadi lebih besar dalam kondisi informasi asimetri, karena informasi asimetri mendorong bawahan/pelaksana anggaran membuat senjangan anggaran. Para peneliti terdahulu sudah menguji hubungan antara informasi asimetri dengan budgetary slack. Namun, hasil penelitian terdahulu memiliki perbedaan. Falikhatun (2007) mengatakan bahwa informasi asimetri memiliki pengaruh negatif terhadap budgetary slack. Hasil tersebut didukung oleh penelitian Irfan (2016:162) bahwa asimetri informasi berpengaruh signifikan negatif terhadap senjangan anggaran. Kedua penelitian tersebut menyatakan bahwa adanya informasi asimetri yang tinggi akan memperendah kemungkinan terjadinya budgerary slack dalam anggaran. Hal tersebut disebabkan adanya peraturan yang jelas mengenai tugas dan kewajiban setiap aparat termasuk aturan yang terkait informasi yang dimiliki oleh bawahan yang harus dilaporkan kepada atasannya maupun kepada instansi terkait anggaran (Irfan, 2016). Hasil kedua penelitian tersebut bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahadewi (2014), Djasuli dan Fadilah (2011) serta penelitian Putra, et al (2015) yang mengatakan bahwa informasi asimetri berpengaruh positif terhadap budgetary slack. Alfebriano (2013:16) juga mengatakan bahwa semakin tinggi informasi asimetri yang dimiliki, maka semakin tinggi pula slack anggarannya. Hal ini kemungkinan dikarenakan objek yang digunakan dalam masing- 40 masing penelitian berbeda-bed

Menurut Mardiasmo (2009:66) anggaran sektor publik dibagi menjadi dua, yaitu : a. Anggaran Operasional Anggaran operasional merupakan anggaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari seperti belanja rutin yang dilakukan oleh organisasi. Anggaran ini digunakan untuk pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan tidak menambah asset atau kekayaan pemerintah. b. Anggaran Modal Anggaran modal merupakan rencana jangka panjang untuk pembelanjaan aktiva tetap bagi organisasi. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang memiliki manfaat lebih dari satu tahun anggaran dan menambah asset atau kekayaan pemerintah

Sektor Publik Mardiasmo dalam Halim (2012:50) mengidentifikasikan beberapa fungsi anggaran dalam menejemen sektor publik, yaitu : a. Anggaran Sebagai Alat Perencanaan Anggaran dalam sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh organisasi sektor publik yakni pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh. b. Anggaran Sebagai Alat Pengendalian Anggaran dalam sektor publik memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar belanja pemerintah yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Hal ini digunakan untuk menghindari adanya salah sasaran dalam pengalokasian anggaran yang bukan prioritasnya. Anggaran sebagai alat pengendalian dikatakan sebagai alat untuk memonitor kondisi keuangan pemerintah dan pelaksanaan operasional program pemerintah. c. Anggaran Sebagai Alat Kebijakan Fiskal Anggaran dalam sektor publik digunakan untuk menstabilkan dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan cara memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat. d. Anggaran Sebagai Alat Politik Anggaran dalam sektor publik merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik. Kegagalan dalam pelaksanaan anggaran yang telah disetujui dapat menjatuhkan kepemimpinan dan menurunkan kredibilitas pemerintah. e. Anggaran Sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi Anggaran dalam sektor publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam suatu pemerintahan. Disamping itu, berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. f. Anggaran Sebagai Alat Penilaian Kinerja Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran atas suatu program atau kegiatan. Kinerja managemen publik akan dinilai berdasarkan 16 hasil pencapaian yang dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. g. Anggaran Sebagai Alat Motivasi Anggaran sektor publik berguna sebagai alat motivasi manager dan stafnya agar mampu bekerja secara ekonomis, efektif dan efisien dalam mencapai target anggaran yang ditentukan. Dalam hal ini, anggaran yang ditentukan sebaiknya jangan terlalu tinggi dan jangan terlalu rendah. h. Anggaran Sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik Anggaran dalam sektor publik dapat melibatkan masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat yang kurang terorganisasi

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (satuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang (Dharmanegara, 2010). Dapat dikatakan bahwa anggaran merupakan suatu output atau hasil dari para penyusun anggaran yang berupa taksiran-taksiran mengenai apa yang akan dilakukan oleh suatu organisasi pada masa mendatang, umumnya adalah dalam satu periode anggaran. Karena anggaran merupakan suatu output, maka harus dituangkan dalam suatu naskah berupa tulisan yang disusun secara teratur dan sistematis. Anggaran merupakan suatu rencana kuantitatif yang disusun berdasarkan program kerja organisasi yang telah di sahkan. Anggaran menjadi sebuah alat bagi organisasi dalam mencapai tujuan. Nafarin (2015:11) mengatakan, dalam penyusunan anggaran perlu diperhatikan perilaku para pelaksana anggaran dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut : a. Anggaran harus dibuat seriil dan secermat mungkin sehingga tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi.  b. Diperlukan partisipasi managemen puncak. c. Anggaran harus mencerminkan keadilan, sehingga pelaksana merasa termotivasi. d. Laporan realisasi anggaran dibuat secara akurat dan tepat waktu

Anggaran pemerintah/sektor publik menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang tertuang dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan Paragraf 13 merupakan : “…dokumen formal hasil kesepakatan antara eksekutif dan legislatif tentang belanja yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan pemerintah dan pendapatan yang diharapkan untuk menutup keperluan belanja tersebut atau pembiayaan yang diperlukan bila diperkirakan akan terjadi defisit atau surplus.” Anggaran sektor publik merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan organisasi sektor publik, yang dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu (periode) tertentu, umumnya adalah satu tahun anggaran. Anggaran sektor publik berisikan rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas, dan berisi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi dimasa yang akan datang (Mardiasmo, 2009). Anggaran sektor publik merupakan suatu hal yang penting. Mengingat anggaran bagi sektor publik adalah alat untuk mencapai tujuan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat atau rakyat yang tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat (Halim, 2012). Anggaran mengkoordinasikan aktivitas belanja pemerintah dan memberi landasan bagi upaya perolehan pendapatan dan pembiayaan oleh pemerintah untuk suatu periode tertentu yang biasanya mencakup periode tahunan, maupun untuk jangka waktu lebih atau kurang dari satu tahun (SAP-KK Paragraf 13,2010). Pembahasan mengenai anggaran sektor publik diatas menjelaskan bahwa fungsi anggaran di lingkungan pemerintah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan (SAP-KK Paragraf 13,2010) karena : a. Anggaran merupakan pernyataan mengenai kebijakan publik. b. Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan organisasi. c. Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memberikan konsekuensi hukum. d. Anggaran menjadi landasan penilaian kinerja pemerintah. e. Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah sebagai pernyataan pertanggungjawaban kinerja pemerintah kepada publik. Sedangkan menurut pendapat Mardiasmo (2009:63) anggaran pada sektor publik penting karena beberapa alasan, yaitu :   a. Anggaran digunakan sebagai alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan sosial ekonomi, menjalin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. b. Anggaran diperlukan atas dasar kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tidak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada terbatas. c. Anggaran diperlukan untuk meyakinkan bahwa pemerintah telah bertanggungjawab terhadap rakyatnya.

Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara
sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang
dinyatakan dalam unit (satuan) moneter dan berlaku untuk jangka
waktu (periode) tertentu yang akan datang (Dharmanegara, 2010).
Dapat dikatakan bahwa anggaran merupakan suatu output atau hasil
dari para penyusun anggaran yang berupa taksiran-taksiran mengenai
apa yang akan dilakukan oleh suatu organisasi pada masa mendatang,
umumnya adalah dalam satu periode anggaran. Karena anggaran
merupakan suatu output, maka harus dituangkan dalam suatu naskah
berupa tulisan yang disusun secara teratur dan sistematis.
Anggaran merupakan suatu rencana kuantitatif yang disusun
berdasarkan program kerja organisasi yang telah di sahkan. Anggaran
menjadi sebuah alat bagi organisasi dalam mencapai tujuan. Nafarin
(2015:11) mengatakan, dalam penyusunan anggaran perlu diperhatikan
perilaku para pelaksana anggaran dengan mempertimbangkan
beberapa hal sebagai berikut :
a. Anggaran harus dibuat seriil dan secermat mungkin sehingga tidak
terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi.
b. Diperlukan partisipasi managemen puncak.
c. Anggaran harus mencerminkan keadilan, sehingga pelaksana
merasa termotivasi.
d. Laporan realisasi anggaran dibuat secara akurat dan tepat waktu

Komitmen organisasi bisa tumbuh disebabkan karena individu memiliki ikatan emosional terhadap organisasi yang meliputi dukungan moral dan menerima nilai yang ada serta tekat dalam diri untuk mengabdi kepada organisasi (Porter et al., 1974). Wiener (1982) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai dorongan dari dalam diri individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan sendiri. Dalam pandangan ini, individu yang memiliki komitmen yang tinggi akan lebih mengutamakan kepentingan organisasinya daripada kepentingan pribadi atau kelompoknya. Komitmen akan membuat organisasi lebih produktif dan profitable (Luthans, 1998: 151). Bagi individu dengan komitmen organisasi yang tinggi, pencapaian tujuan organisasi merupakan hal penting. Sebaliknya, bagi individu atau karyawan dengan komitmen organisasi yang rendah akan mempunyai perhatian yang rendah pada pencapaian tujuan organisasi dan cenderung berusaha memenuhi kepentingan pribadi. Komitmen organisasi yang kuat di dalam diri individu akan menyebabkan individu berusaha keras mencapai tujuan organisasi sesuai dengan tujuan dan kepentingan organisasi (Angle dan Perry, 1981; Porter et al., 1974) serta akan memiliki pandangan positif dan lebih berusaha berbuat yang terbaik demi kepentingan organisasi (Porter et al., 1974). Komitmen yang tinggi menjadikan individu peduli dengan nasib organisasi dan berusaha menjadikan organisasi ke arah yang lebih baik. Sehingga dengan adanya komitmen yang tinggi kemungkinan terjadinya senjangan dapat dihindari (Venusita, 2006). Berkaitan dengan penelitian mengenai komitmen organisasi, Nouri dan Parker (1996) dalam Venusita (2006) berpendapat bahwa naik atau turunnya senjangan anggaran tergantung pada apakah individu memilih untuk mengejar kepentingan diri sendiri atau justru bekerja untuk kepentingan organisasi. Menurut mereka, komitmen yang tinggi menjadikan individu peduli dengan nasib organisasi dan berusaha menjadikan organisasi ke arah yang lebih baik dan partisipasi dalam penyusunan anggaran membuka peluang bagi bawahan untuk  menciptakan senjangan anggaran untuk kepentingan mereka jika komitmen karyawan terhadap organisasi berada pada level yang rendah. Dari hasil penelitian Nouri dan Parker (1996) dalam Venusita (2006) dapat disimpulkan bahwa tingkat komitmen organisasi seseorang dapat mempengaruhi keinginan mereka untuk menciptakan senjangan anggaran. Komitmen organisasi yang tinggi akan mengurangi individu untuk melakukan senjangan anggaran. Sebaliknya bila komitmen bawahan rendah maka kepentingan pribadinya lebih diutamakan dan dia dapat melakukan senjangan anggaran agar anggaran mudah dicapai dan pada akhirnya nanti keberhasilan mencapai sasaran anggaran tersebut diharapkan dapat mempertinggi penilaian kinerjanya karena berhasil dalam pencapaian tujuan

Komitmen organisasi menurut Riggio (2000) dalam Angelia dan Selvia (2006) adalah semua perasaan dan sikap karyawan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan organisasi dimana mereka bekerja termasuk pada pekerjaan mereka. Menurut Robins (2001) dalam Angelia dan Selvia (2006) komitmen pada organisasi merupakan suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak pada suatu organisasi dan tujuan-tujuannya, serta berniat memelihara keanggotaan dalam organisasi itu. Dalam Latuheru (2005), Wiener (1982) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai dorongan dari dalam diri individu untuk berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingannya sendiri. Dalam pandangan ini, individu yang memiliki komitmen tinggi akan lebih mengutamakan kepentingan organisasinya daripada kepentingan pribadi atau kelompoknya (Pinder 1984). Komitmen akan membuat organisasi lebih produktif dan profitable (Luthans 1998). Bagi individu dengan komitmen organisasi tinggi, pencapaian tujuan organisasi merupakan hal penting. Sebaliknya, bagi individu atau karyawan dengan komitmen organisasi rendah akan mempunyai perhatian yang rendah pada pencapaian tujuan organisasi, dan cenderung berusaha memenuhi kepentingan pribadi. Komitmen organisasi yang kuat dalam diri individu akan menyebabkan individu berusaha keras mencapai tujuan organisasi sesuai dengan tujuan dan kepentingan organisasi (Angle dan Perry 1981, Porter et al. 1974) serta akan memiliki pandangan positif dan lebih berusaha berbuat yang 16 terbaik demi kepentingan organisasi (Porter et al. 1974). Komitmen yang tinggi menjadikan individu peduli dengan nasib organisasi dan berusaha menjadikan organisasi ke arah yang lebih baik, dan kemungkinan terjadinya senjangan anggaran dapat dihindari. Luthans (1995) dalam Angelia dan Selvia (2006) mengemukakan tiga dimensi didalam komitmen organissi, antara lain: 1. Affective commitment involves the employee’s emotional attchment to, identification with, and involvement in the organization. Affective commitment mengacu pada keterikatan emosional, identifikasi serta keterlibatan seorang karyawan pada suatu organisasi. Komitmen afektif seseorang akan menjadi lebih kuat bila pengalamannya dalam suatu organisasi konsisten dengan harapan-harapan dan memuaskan kebutuhan dasarnya dan sebaliknya. Goal congruence orientation seseorang terhadap organisasi menekankan pada sejauh mana seseorang mengidentifikasikan dirinya dengan organisasi memiliki tujuan-tujuan pribadi yang sejalan dengan tujuan-tujuan organisasi. Pendekatan ini mencerminkan keinginan seseorang untuk menerima dan berusaha mewujudkan tujuan-tujuan organisasi. Ada suatu jenis komitmen yang berhubungan dengan pendekatan kongruensi tujuan (goal congruence approach), yaitu komitmen afektif (affective commitment) yang menunjukkan kuatnya keinginan seseorang untuk terus bekerja bagi suatu organisasi karena ia memang setuju dengan organisasi itu dan memang berkeinginan melakukannya. Pegawai yang 17 mempunyai komitmen afektif yang kuat tetap bekerja dengan perusahaan karena mereka menginginkan untuk bekerja di perusahaan itu. 2. Continue commitment involves commitment based on the cost that the employee associates with leaving the organization Konsep side-bets orientation yang menekankan pada sumbangan seseorang yang sewaktu-waktu dapat hilang jika orang itu meninggalkan organisasi. Tindakan meninggalkan organisasi menjadi sesuatu yang beresiko tinggi karena orang merasa takut akan kehilangan sumbangan yang mereka tanamkan pada organisasi itu dan menyadari bahwa mereka tak mungkin mencari gantinya. 3. Normative commitment involves the employee’s feelings of obligation to stay with the organization Komitmen normatif bisa dipengaruhi oleh beberapa aspek antara lain sosialisasi awal dan bentuk peran seseorang dari pengalaman organisasinya

Menurut Brownell (1982) dalam Sardjito dan Muthaher (2007) partisipasi dalam penyusunan anggaran sebagai suatu proses dalam organisasi yang melibatkan para manajer dalam penentuan tujuan anggaran yang menjadi 13 tanggung jawabnya. Partisipasi manajer dalam penyusunan anggaran adalah suatu proses pembuatan keputusan secara bersama-sama antara dua orang atau lebih, dimana keputusan tersebut nantinya akan berpengaruh di masa depan bagi pembuat keputusan tersebut (Becker dan Green, 1970 dalam Margareth dan Halim, 2005). Sedangkan menurut Milani (1975) partisipasi manajer dalam penyusunan anggaran adalah mengukur pengaruh dari manajer bawahan dalam menyusun anggaran (Margareth dan Halim, 2005). Partisipasi manajer dalam proses penganggaran mengarah pada seberapa besar tingkat keterlibatan manajer dalam menyusun anggaran serta pelaksanaannya untuk mencapai target anggaran. Oleh Kenis (1979), juga Siegel dan Marconi (1989) didefinisikan partisipasi dalam penyusunan anggaran adalah keterlibatan manajer dalam menyusun anggaran tersebut pada pusat pertanggung jawaban manajer yang bersangkutan. Manajer yang terlibat dalam proses penyusunan diberi kesempatan untuk ambil bagian dalam pengambilan keputusan melalui negosiasi terhadap target anggaran. Hal ini sangat penting karena manajer akan merasa lebih produktif dan puas terhadap pekerjaannya sehingga memungkinkan perasaan berprestasi yang akan meningkatkan komitmen yang dimiliki. Argyris (1952) menyatakan bahwa kunci dari kinerja yang efektif adalah apabila tujuan dari anggaran tercapai dan partisipasi dari bawahan memegang peranan yang sangat penting dalam pencapaian tunuan tersebut (Fahrianta dan Gozali, 2002). Partisipasi dalam penyusunan anggaran terutama dilakukan oleh manajer tingkat menengah yang memegang pusat-pusat pertanggungjawaban dengan menekankan pada keikutsertaan mereka dalam proses penyusunan dan penentuan sasaran anggaran yang menjadi tanggung jawabnya. Dengan dilibatkannya manajer dalam penyusunan anggaran, akan menambah informasi bagi atasan mengenai lingkungan yang sedang dan yang akan dihadapi serta membantu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan anggaran (Siegel dan Marconi, 1989 dalam Asriningati, 2006). Menurut Welch (2000) dalam Margareth dan Halim (2005), partisipasi manajer tingkat menengah dan tingkat bawah dalam proses pembuatan anggaran mempunyai dampak yang bermanfaat paling tidak dalam dua cara yaitu: 1. Partisipasi dalam pembuatan anggaran merupakan suatu alat yang dapat dipergunakan oleh pihak manajemen puncak untuk mendengarkan informasi yang disimpan secara pribadi oleh para manajer yang lebih rendah. Ketimpangan informasi antara berbagai tindakan manajemen dapat menjadi rintangan untuk pembentukan program insentif dan efektif. 2. Partisipasi dalam pembuatan anggaran sering menimbulkan tingkat komitmen yang lebih besar dari manajer yang lebih rendah terhadap pencapaian sasaran yang terdapat dalam anggaran. Walaupun partisipasi pada umumnya baik dalam sebagain besar situasi, tetapi ada faktor budaya, organisasi dan kepribadian yang penting dalam menentukan efektifitas keseluruhan partisipasi dalam pembuatan anggaran.

Anggaran disamping mempunyai banyak manfaat, namun juga mempunyai beberapa kelemahan, antara lain (Nafarin, 2006): 1. Anggaran dibuat berdasarkan taksiran dan anggapan sehingga mengandung unsur ketidakpastian. 2. Menyusun anggaran yang cermat memerlukan waktu, uang dan tenaga yang tidak sedikit sehingga tidak semua perusahaan mampu menyusun anggaran secara lengkap (komprehensif) dan akurat. 3. Bagi pihak yang merasa dipaksa untuk melaksanakan anggaran dapat mengakibatkan mereka menggerutu dan menentang sehingga anggaran tidak akan efektif.

Menurut Mulyadi (2001), fungsi dari suatu anggaran adalah sebagai berikut: 1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan rencana kerja. 2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan perusahaan di masa yang akan datang. 3. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit organisasi dalam perusahaan dan yang menghubungkan manajer bawah dengan manajer atas. 4. Anggaran berfungsi sebagai tolok ukur yang dipakai sebagai pembanding hasil operasi sesungguhnya. 5. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen menunjuk bidang yang kuat dan lemah bagi perusahaan. 6. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi manajer dan karyawan agar senantiasa bertindak secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi.

Anggaran merupakan rencana kerja jangka pendek yang dinyatakan secara kuantitatif dan diukur dalam satuan moneter yang penyusunannya sesuai dengan rencana kerja jangka panjang yang telah ditetapkan sebelumnya (Mulyadi, 1997 dalam Asriningati, 2006). Anggaran merupakan elemen sistem pengendalian manajemen yang berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian agar manajer dapat melaksanakan kegiatan organisasi secara lebih efektif dan efisien (Schiff dan Lewin, 1970 dalam Amrul dan Nasir, 2002). Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran (budget) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa. Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan. Jadi, anggaran bukan tujuan dan tidak dapat menggantikan manajemen (Nafarin, 2000)

Menurut Suartana (2010:139) bahwa konsep asimetri informasi yaitu atasan anggaran mungkin mempunyai pegetahuan dan wawasan yang lebih daripada bawahan, ataupun sebaliknya. Bila kemungkinan yang pertama terjadi, akan muncul tuntutan atau motivasi yang lebih besar dari atasan kepada bawahan mengenai pencapaian target anggaran yang mnurut bawahan terlalu tinggi. Namun apabila kemungkinan yang kedua terjadi, bawahan akan menyatakan target lebih rendah daripada yang dimungkinkan untuk dicapai. Keadaan dimana salah satu pihak mempunyai pengetahuan dan informasi lebih daripada yang lainnya terhadap sesuatu hal tersebut disebut asimetri informasi. Asimetri informasi mampu memicu timbulnya tindakan negatif, khususnya dalam proses penganggaran dapat saja beberapa pihak yang tidak bertanggungjawab menggunakan kesempatan tersebut untuk menyusun anggaran yang tidak sesuai dengan target kerja organisasi. Hal ini mampu menyebabkan senjangan anggaran pada organisasi atau pemerintah daerah tersebut, sehingga asimetri informasi ini harus lebih diperhatikan. Ketika asimetri informasi meningkat dalam proses penyusunan anggaran, maka akan memicu meningkatnya budgetary slack pula. Terjadinya asimetri informasi karena ketidakseimbangan dalam kepemilikan informasi antara manajer atas dengan manajer bawah. Hal tersebut terjadi karena tingkat manajer bawah lebih sering teribat dalam operasional sehari-hari dibandingkan dengan manajer atas. Penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh Rahmiati (2013) asimetri informasi berpengaruh signifikan positif terhadap hubungan partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Savitri dan Sawitri (2014) menunjukkan bahwa informasi asimetri berpengaruh secara signifikan terhadap budgetary slack. Ketika informasi asimetri meningkat dalam proses penyusunan anggaran, maka akan memicu meningkatnya budgetary slack pula. Begitu juga penelitian yang dilakukan oleh Maharani dan Ardiana (2015) menyatakan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif signiikan pada kesenjangan anggaran. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan Ardila (2013) disimpulkan asimetri informasi berpengaruh signifikan positif terhadap hubungan partisipasi anggaran dengan senjangan anggaran ha ini berarti semakin tinggi asimetri informasi maka senjangan anggaran juga akan semakin meningkat.

Kuatnya komitmen organisasi mampu menciptakan suasana kerja yang nyaman pada organisasi mana pun, begitu halnya di organisasi sektor publik. Adanya komitmen organisasi ini mempermudah pihak pemerintah daerah untuk mencapai tingkat kerja yang optimal. Hal tersebut dikarenakan karena semakin kuat komitmen organisasi yang dimiliki tentu akan mengikat para karyawan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang telah diemban, sehingga meminimalisir kecurangan yang tidak diharapkan. Begitu halnya pada proses penganggaran, dengan adanya semangat yang membara pada diri karyawan karena sudah memiliki loyalitas atau berkomitmen terhadap organisasi, maka organisasi tersebut dapat menghasilkan anggaran yang baik guna menjalankan program kerja yang telah ditentukan dan dapat mengurangi tingkat kecurangan dalam bidang senjangan anggaran. Penelitian yang dilakukan oleh Srimuliani dkk. (2014) pada SKPD Kabupaten Buleleng menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap senjangan anggaran. Artinya, semakin tinggi tingkat komitmen organisasi maka dapat mengurangi tingkat kesenjangan anggaran. Begitu juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Nitiari dan Yadnyana (2015) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap senjangan anggaran. Mahadewi (2014) menunjukkan bahwa komitmen organisasi terhadap hubungan partisipasi anggaran pada senjangan anggaran berpengaruh negatif. 38 Berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan Sujana (2010) menunjukkan bahwa komitmen organsiasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap budgetary slack pada hotel-hotel berbintang di Kota Denpasar. Hal ini disebabkan oleh komitmen individu yang tumbuh terbatas pada pemenuhan kewajiban yang dibebankan kepadanya saja, dimana individu dalam organisasi akan berbuat sesuatu yang harus menjadi tanggung jawabnya dengan kata lain komitmen hanya di wilayah kerjanya tidak tertarik untuk membantu sesuatu yang berada diluar tanggung jawabnya

Menurut Ompusunggu dan Bawono (2006), menyatakan bahwa informasi yang tidak disampaikan sepenuhnya kepada atasan (pemegang kuasa anggaran) menjadi nilai lebih bagi bawahan (pelaksana anggaran), dalam artian bahwa  bawahan memiliki kelebihan informasi meskipun telah dilakukan proses partispasi dalam penyusunan anggaran, namun tidak semua informasi yang dimiliki oleh bawahan disampaikan dalam proses tersebut.

Anthony dan Govindanradjan (2012:270) menyatakan bahwa asimetri informasi adalah suatu kondisi apabila principal/atasan tidak mempunyai informasi yang cukup mengenai kinerja agen/bawahan baik itu dalam kinerja actual, motivasi dan tujuan, sehingga atasan tidak dapat menentukan kontribusi bawahan terhadap hasil actual perusahaan atau organisasi. Dengan terdapatnya asimetri informasi dan perbedaan tujuan antara atasan dengan bawahan maka bawahan dapat mengambil dari informasi pribadi mereka dengan memuat anggaran yang relatif lebih mudah dicapai, sehingga terjadilah senjangan anggaran, yaitu melaporkan anggaran dibawah kinerja yang diharapkan. Kondisi asimetri informasi muncul dalam teori keagenan (agency theory), yakni principal (atasan) memberikan wewenang kepada agen (bawahan) untuk mengatur perusahaan atau organisasi. Berdasarkan teori keagenan, agent   cenderung memiliki informasi yang lebih luas mengenai kinerja aktual, motivasi, dan tujuan yang akan dicapai. Teori keagenan juga menunjukkan bahwa asimetri informasi dapat saja merubah tingkat partisipasi menuju terjadinya senjangan anggaran. Asimetri informasi muncul ketika agent memiliki informasi yang dapat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan atas nama principal.

Menurut Sopiah (2008) menyatakan ada tiga aspek komitmen antara lain : 1) Affective commitment, yang berkaitan dengan adanya keinginan untuk terikat pada organisasi. Individu menetap dalam organisasi karena keinginan sendiri. Kunci dari komitmen ini adalah want to. 2) Continuance commitment, adalah suatu komitmen yang didasarkan akan kebutuhan rasional. Dengan kata lain, komitmen ini terbentuk atas dasar untung rugi, dipertimbangkan atas apa yang harus dikorbankan bila akan menetap pada suatu organisasi. Kunci dari komitmen ini adalah kebutuhan untuk bertahan (need to). 3) Normative Commitment, adalah komitmen yang didasarkan pada norma yang ada dalam diri karyawan, berisi keyakinan individu akan tanggung jawab terhadap organisasi. Ia merasa harus bertahan karena loyalitas. Kunci dari komitmen ini adalah kewajiban untuk bertahan dalam organisasi (ought to).

Robbins dan Judge (2007) menyatakan bahwa komitmen organisasi
(organization commitment) merupakan suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak terhadap tujuan-tujuan organisasi serta memiliki keinginan untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut. Sopiah (2008) mendefinisikan komitmen organisasi sebagai derajat tingkat kepercayaan karyawan untuk mau menerima tujuan-tujuan organisasi dan akan tetap tinggal atau tidak akan meninggalkan organisasinya. Tinggi rendahnya komitmen organisasi pada dasarnya dapat diciptakan oleh lingkungan karyawan itu sendiri.
Hal tersebut akan berdampak bukan hanya pada organisasi melainkan juga pada karir atau prestasi kinerja karyawan tersebut.
Bagi karyawan yang memiliki tingginya komitmen organisasi maka secara
otomatis mampu meningkatkan kinerja organisasi, meningkatnya tingkat loyalitas serta motivasi untuk terus berkarya. Apabila dikaitkan dengan konteks pemerintah daerah khususnya dalam proses penganggaran, maka jelas dengan komitmen organisasi yang kuat mampu untuk meminimalisir senjangan anggaran yang terjadi pada pemerintah daerah tersebut.
Sopiah (2008) menyatakan bahwa komitmen organisasi adalah suatu
ikatan psikologis karyawan pada organisasi yang ditandai dengan adanya:
1) Kepercayaan dan penerimaan yang kuat atas tujuan dan nilai-nilai organisasi.
2) Kemauan untuk mengusahakan terapainya kepentingan organisasi.
3) Keinginan yang kuat untuk mmpertahankan kedudukan sebagai anggota
organisasi.

Menurut Dunk (dalam Karsam, 2013) karakteristik budgetary slack antara lain: 1) Standar dalam anggaran tidak mendorong peningkatan produktivitas. 2) Anggaran secara mudah untuk diwujudkan. 3) Tidak terdapatnya batasan-batasan yang harus diperhatikan terutama batasan yang ditetapkan untuk biaya. 4) Anggaran tidak menuntut hal khusus. 5) Anggaran tidak mendorong terjadinya efisiensi. 6) Target umum yang ditetapkan dalam anggaran mudah untuk dicapai

Partisipasi anggaran yang tinggi dalam proses penyusunan
anggaran dapat mengurangi terjadinya kesenjangan anggaran, hal ini
diungkapkan oleh Triana dkk. (2012). Tekanan anggaran juga akan
berpengaruh terhadap timbulnya kesenjangan anggaran karena adanya
desakan dari atasan yang menuntut bawahan untuk mengikuti semua
anggaran yang telah dibuat. Menurut Krisnayanti (2017) pengendalian
diri merupakan sebuah kendali yang terdapat pada diri seseorang atau
individu terhadap suatu peristiwa. Seseorang yang tidak memiliki
pengendalian diri yang baik maka akan kesulitan dalam menjalankan
tugas dalam hal ini penyusunan anggaran yang akan berdampak pada
penurunan kinerja dan rendahnya pencapaian sehingga menyebabkan
terjadinya budgetary slack (kesenjangan anggaran).

Pengendalian diri atau locus of control merupakan
pengendalian dari diri seseorang untuk dapat melakukan hal yang baik
untuk perusahaan dengan mengandalkan skill (keahlian) yang dimiliki
agar perusahaan dapat beroperasi dengan baik dan menghasilkan apa
yang memang diharapkan sebelumnya oleh manajer. Pengendalian diri
didalam suatu organisasi dianggap penting karena pengendalian diri di
masing-masing individu itu berbeda, pengendalian sangat penting
dalam pembuatan anggaran agar dapat meminimalisir adanya
kesenjangan anggaran dan diharapkan dalam pembuatan anggaran
untuk perusahaan dapat memberikan kewenangan kepada individu yang
memiliki pengendalian diri yang baik ( Desmayani dan Suardhika,
2016). Menurut Triana dkk. Senjangan anggaran merupakan perbedaan
antara jumlah anggaran dan estimasi terbaik.
Menurut Krisnayanti dkk. (2017) seseorang yang tidak
memiliki pengendalian diri yang baik maka akan kesulitan dalam
menjalankan tugas dalam hal ini penyusunan anggaran yang akan
berdampak pada penurunan kinerja dan rendahnya pencapaian sehingga
menyebabkan terjadinya kesenjangan anggaran (budgetary slack).

Tekanan anggaran merupakan desakan dari atasan pada
bawahan untuk melaksanakan anggaran yang telah dibuat dengan baik
(Nopriyanti, 2016). Kesenjangan anggaran dikatakan perbandingan
antara realisasi anggaran yang dilporkan dengan anggaran pada estimasi
yang sesungguhnya (Dewi dan Erawati, 2014).
Menurut Triana dkk (2012) dengan adanya penekanan
anggaran akan mendorong bawahan untuk menciptakan kesenjangan
dengan meningkatkan prospek kompensasi dan menghindari sanksi.
Adanya tekanan dari atasan tersebut akan membuat bawahan lebih
cenderung untuk mencapai target anggaran dengan melakukan
kesenjangan. Menurut Nopriyanti (2016), pengukuran kinerja
berdasarkan anggaran yang telah disusun membuat bawahan akan
berusaha memperoleh keuntungan dengan menciptakan kesenjangan
dalam anggarannya.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Erawati
(2014) dan penelitian yang dilakukan oleh Irfan dkk (2016)
menyimpulkan bahwa penekanan anggaran berpengaruh positif
terhadap senjangan anggaran

Partisipasi anggaran adalah keterlibatan pelaksana anggaran
pada proses penyusunan suatu anggaran. Menurut Irfan dkk (2016)
proses penyusunan anggaran merupakan bagian dari rangkaian proses
anggaran yang disusun oleh atasan dan bawahan. Kontribusi bawahan
yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan anggaran.
Kesenjangan anggaran merupakan perbandingan antara realisasi
anggaran yang dilaporkan dengan anggaran pada estimasi yang
sesungguhnya (Dewi dan Erawati, 2014).
Tingkat partisipasi anggaran berpengaruh terhadap timbulnya
kesenjangan anggaran. Semakin tinggi tingkat partisipasi anggaran
maka semakin kecil kemungkinan terjadinya kesenjangan anggaran, hal
ini dikarenakan bawahan dengan aktif membantu memberikan
informasi pribadi tentang prospek masa depan sehingga anggaran yang
disusun menjadi lebih akurat (Latuheru, 2006). Menurut Putra dkk
(2015) keterlibatan atasan dalam mengkaji ulang anggaran, pengesahan
anggaran, dan mengikuti hasil-hasil pelaksanaan anggaran sehingga
akan tercipta anggaran yanng realistik akan mengurangi kecenderungan
bawahan melakukan kesenjangan anggaran.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nopriyanti (2016),
Wati dkk. (2013) menyimpulkan bahwa partisipasi anggaran
berpengaruh positif terhadap kesenjangan anggaran

Beberapa indikator dari pengendalian diri
menurut penelitian yang dilakukan oleh Wiriani (2011)
dalam Triana dkk, 2012) adalah sebagai berikut:
a. Keyakinan terhadap hasil usaha berasal dari
kemampuan sendiri.
Keyakinan terhadap hasil usaha berasal dari
kemampuan sendiri, maksudnya setiap hasil usaha
seseorang berasal dari kemampuan diri sendiri.
b. Kemampuan untuk menjadi pemimpin.
Kemampuan untuk menjadi pemimpin adalah
kemampuan dari dalam individu yang memiliki sifat
kepemimpinan.
c. Keberhasilan individu karena kerja keras.
Keberhasilan individu karena kerja keras,
maksudnya setiap keberhasilan seseorang dihasilkan
karena kerja kerasnya.
d. Keyakinan individu mengenai segala yang
diperolehnya bukan keberuntungan.
Keyakinan individu mengenai segala yang
diperolehnya bukan keberuntungan, merupakan segala
yang didapatkan seseorang bukan faktor
keberuntungan.
e. Kemampuan individu dalam menentukan kejadian
dalam hidup.
Kemampuan individu dalam menentukan
kejadian dalam hidup, merupakan kemampuan
seseorang dalam menentukan setiap kejadian di
hidupnya.
f. Keyakinan individu bahwa hidupnya ditentukan oleh
dirinya sendiri.
Keyakinan individu bahwa hidupnya
ditentukan oleh dirinya sendiri, merupakan keyakinan
seseorang bahwa hidupnya ditentukan oleh dirinya
sendiri bukan orang lain.
g. Keyakinan individu mengenai kegagalan yang
dialaminya merupakan akibat perbuatan sendiri.
Keyakinan individu mengenai kegagalan yang
dialaminya merupakan akibat perbuatan sendiri,
maksudnya setiap kegagalan yang dialami seseorang
merupakan akibat dari perbuatannya sendiri.
h. Keyakinan individu mengenai kegagalan yang
dialaminya merupakan akibat ketidakmujuran.
Keyakinan individu mengenai kegagalan yang
dialaminya merupakan akibat ketidakmujuran,
maksudnya setiap kegagalan individu merupakan
ketidak mujuran.
i. Keyakinan individu mengenai kesia-siaan dalam
merencanakan sesuatu yang terlalu jauh kedepan.
Keyakinan individu mengenai kesia-siaan
dalam merencanakan sesuatu yang terlalu jauh
kedepan, maksudnya seseorang yang merencanakan
sesuatu yang jauh ke depan merupakan pemikiran
yang sia-sia.
j. Keyakinan individu mengenai orang yang berkuasa
dapat menentukan apa yang terjadi dalam hidupnya.
Keyakinan individu mengenai orang yang
berkuasa dapat menentukan apa yang terjadi dalam
hidupnya, maksudnya seseorang berfikiran bahwa
kekuasaan seseorang dapat berpengaruh terhadap diri
seseorang tersebut.
k. Keyakinan individu mengenai kesuksesan yang
dicapainya adalah faktor dari nasib.
Keyakinan individu mengenai kesuksesan
yang dicapainya adalah faktor dari nasib, maksudnya
keyakinan seseorang terhadap setiap kesuksesan yang
telah dicapai merupakan sebuah nasib.
Beberapa indikator dari pengendalian diri (locus
of control) menurut penelitian yang dilakukan oleh
Robbins (1998) adalah sebagai berikut:
a. Kepercayaan akan adanya takdir.
Merupakan sikap yang dimiliki seseorang
yang beranggapan apapun sudah ditakdirkan.
b. Kepercayaan diri.
Percaya terhadap dirinya sendiri dalam
melakukan apapun.
c. Usaha/kerja keras
Suatu kegiatan yang dilakukan dengan
sungguh-sungguh dengan tekat yang berasal dari
kamauan dirinya sendiri.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator
pengendalian diri secara keseluruhan mencakup bagaimana
kepribadian seseorang dalam mengendalikan dirinya sendiri.
Berkaitan dengan anggaran pengendalian diri akan
mempengaruhi tindakan apa yang akan dipilih oleh individu
dalam menyelesaikan masalah yang ada. Semua indikator
mengarah kembali kepada masing-masing individu

Pengendalian diri atau locus of control merupakan
pengendalian dari diri seseorang untuk dapat melakukan hal
yang baik untuk perusahaan dengan mengandalkan skill
(keahlian) yang dimiliki agar perusahaan dapat beroperasi
dengan baik dan menghasilkan apa yang memang diharapkan
sebelumnya oleh manajer (Desmayani dan Suardhika, 2016).
Pengendalian diri atau locus of control adalah salah satu
karateristik kepribadian yang terdapat dalam diri setiap orang
yang mempengaruhi bagaimana individu tersebut mengartikan
atau mempersepsikan peristiwa yang dihadapinya
(Nopriyanti,2016). Pengendalian diri atau locus of control
merupakan kondisi yang mempengaruhi perilaku internal
seorang individu (Krisnayanti dkk, 2017).
Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengendalian
diri merupakan perilaku seseorang yang mampu
mengkondisikan dirinya dalam menghadapi peristiwa yang
terjadi dihidupnya. Pengendalian diri didalam partisipasi
penyusunan anggaran memiliki pengaruh penting dalam
menjalankan fungsi dan peranannya dalam mencapai sasaran
anggaran. Pengendalian diri merupakan kemampuan
mengendalian dirinya sendiri di setiap kondisi yang
bagaimanapun

Beberapa indikator dari penelitian yang dilakukan oleh
Irfan dkk. (2016) adalah sebagai berikut :
a. Anggaran sebagai fungsi pengawasan.
Anggaran sebagai fungsi pengawasan maksudnya
anggaran digunakan untuk melakukan proses pengawasan
terhadap kinerja aparatur pemerintah.
b. Anggaran sebagai tolak ukur kinerja.
Anggaran sebagai tolak ukur kinerja, maksudnya
anggaran digunakan sebagai ukuran baik buruknya kinerja
c. Kemampuan dalam mencapai target anggaran.
Kemampuan dalam mencapai target anggaran,
maksudnya kemampuan pihak manajemen dalam mencapai
anggaran yang ditetapkan.
d. Reward (penghargaan) ketika mencapai target anggaran.
Reward (penghargaan) ketika mencapai target
anggaran, maksdnya pengharagaan akan didapat ketika
seseorang telah mencapai target anggaran.
e. Anggaran yang ditetapkan meningkatkan kinerja.
Anggaran yang ditetapkan meningkatkan kinerja,
maksudnya penetapan anggaran diharapakan akan
meningkatkan kinerja pegawainya.
Beberapa indikator dari penelitian yang dilakukan
oleh Annisarahma (2008) adalah sebagai berikut :
a. Besarnya penghasilan yang diperoleh
Besarnya pengahasilan akan berdampak pada
pendapatan yang akan diperoleh.
b. Kemampuan terhadap usaha yang dicurahkan untuk pekerjaan.
Kemampuan dirinya sendiri terhadap apa yang telah
menjadi tugasnya akan dikerjakan semaksimal mungkin,
karena sudah menjadi tanggung jawabnya serta karena tututan
pekerjaan.
c. Kesungguhan dalam memperhatikan kualitas.
Bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu
karena dinilai dari kualitas yang nanti akan dihasilkan.
d. Kemampuan dalam mencapai target anggaran.
Tekanan dijadikan alat untuk mengukur sebuah
kemampuan seseorang dalam mencapai target anggaran.
e. Kemampuan menjalin hubungan yang baik dengan
atasan/bawahan.
Kemampuan yang dimiliki seseorang dalam menjalin
hubungan yang baik antara atasan dan bawahan dengan baik
sehingga terjalin komunikasi yang baik.
f. Efesiensi dalam menjalankan operasi unit.
Mampu memaksimalkan dalam pelaksanaan operasi
unit secara efisien.
g. Kemampuan dalam menyikapi pekerjaan.
Kemampuan seseorang dalam menyesuaikan hal apa
saja yang kemungkinan terjadi didalam pekerjaannya.
h. Kemampuan dalam bersosialisasi dengan kelompok staff.
Kemampuan bersosial seseorang dengan kelompo
staff yang berada didalam suatu perusahaan dimana dia
bekerja.
Sehingga dapat disimpulkan dari beberapa indikator
tekanan anggaran tersebut bahwa tekanan memunculkan
perilaku positif seperti peningkatan kinerja karena dipengaruhi
oleh reward atau penghargaan. Sehingga akan berlomba-lomba
mencapai target anggaran. Tekanan anggaran bisa dijadikan
untuk menilai kinerja dari pegawai, sehingga akan terlihat
bagaimana perilaku masing-masing pegawai

Tekanan anggaran adalah suatu tindakan yang memiliki
dampak langsung terhadap perilaku manusia khususnya yang
terlibat dalam penyusunan anggaran (Triana dkk. (2012). Tekanan
anggaran merupakan desakan dari atasan kepada bawahan untuk
melaksanakan anggaran yang telah dibuat dengan baik
(Nopriyanti,2016). Tekanan anggaran diartian sebagai pemberian
rewards atau penilaian kinerja bagi para manajer menengah
kebawah berdasarkan pada pencapaian target anggaran (Dunk,
1993).
Sehingga dapat disimpulkan bahwa tekanan anggaran
merupakan sebuah desakan atasan kepada bawahannya terkait
dengan target anggaran. Tekanan anggaran dilakukan agar sasaran
atau target dapat tercapai dengan mudah. Tekanan anggaran
digunakan sebagai alat untuk melasanaan setiap anggaran yang
ditetapkan atasan kepada bawahan

Beberapa indikator dari penelitian yang dilakukan oleh
Anggasta (2014) adalah sebagai berikut :
a. Pengaruh aparatur dalam penetapan anggaran.
Aparatur dalam Penetapan Anggaran merupakan
pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam proses
menetapkan anggaran.
b. Seringnya atasan meminta pendapat atas usulan saat anggaran
disusun.
Seringnya atasan meminta pendapat atas usulan saat
anggaran disusun merupakan perilaku dari atasan untuk
meminta pendapat dari bawahan ketika proses penyusunan
anggaran.
c. Keputusan dalam Penetapan Anggaran.
Keputusan dalam Penetapan Anggaran merupakan
keputusan akhir dari penyusunan anggaran yang telah
disepakanti bersama hingga dilakukan penetapan anggaran.
Beberapa indikator dari penelitian yang dilakukan oleh
Ardila (2013) adalah sebagai berikut:
a. Keterlibatan
Keterlibatan merupakan suatu bentuk keikutsertaan
pihak-pihak yang terlibat didalam penyusunan anggaran.
b. Revisi Anggaran
Revisi anggaran merupakan penilaian terhadap
anggaran yang telah ditetapkan.
c. Memberikan Pendapat.
Memberikan pendapat merupakan wujud dari
partisipasi didalam memberikan masukan atau pendapat saat
proses penyusunan anggaran.
d. Usulan
Usulan adalah tindakan yang dilakukan dengan
tujuan memberikan ide atau pemikiran seseorang terkait
dengan anggaran yang disusun.
e. Kontribusi Meminta Pendapat.
Kontribusi memberikan pendapat merupakan
bentuk partisipasi didalam proses penyusunan anggaran
didalam suatu organisai atau perusahaan.
Sehingga dapat disimpulkan dari indikator partisipasi
anggaran merupakan bentuk keikutsertaan pihak-pihak yang
terlibat dalam penyusunan anggaran. Dari indikator diatas
menjelaskan bahwa kontribusi berbagai pihak sangat
mempengaruhi hasil didalam proses penyusunan anggaran.
Usulan dibutuhkan untuk menampung ide-ide yang akan
dijadikan masuan didalam anggaran.

Partisipasi anggaran didefinisikan sebagai sejauh mana keterlibatan atau peran aktif manager dalam penyusunan anggaran. Partisipasi anggaran adalah proses yang  menggambarkan individu-individu terlibat dalam penyusunan anggaran dan mempunyai pengaruh terhadap target anggaran dan perlunya penghargaan atas pencapaian target anggaran tersebut (Falikhatun, 2007). Menurut Putranto (2012), partisipasi merupakan cara efektif menyelaraskan tujuan pusat pertanggungjawaban dengan tujuan organisasi secara menyeluruh. Menurut Kurniawan (2015) Partisipasi anggaran mengkomunikasikan rasa tanggungjawab kepada para manajer tingkat bawah dan mendorong kreativitas, karena adanya keterlibatan manajer tingkat bawah dalam pembuatan anggaran, tujuan anggaran akan lebih menjadi tujuan pribadi para manajer yang akan menghasilkan kesesuaian tujuan yang lebih besar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa partisipasi anggaran merupakan suatu bentuk keikut sertaan bawahan terhadap penyusunan anggaran. Partisipasi anggaran merupakan salah satu cara yang efektif dalam menyampaikan pendapat, kritikan atau masukan secara langsung didalam proses penyusunan anggaran. Partisipasi anggaran melibatkan peran aktif bawahan dan manajer dalam menetukan target anggaran

Anggaran memiliki banyak manfaat, antara lain
(Nafarin, 2004 h. 15-16) :
a. Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan
bersama.
Melalui anggaran setiap kegiatan yang akan
dilaksanakan akan mengarah atau menuju satu hasil
tujuan yang sama.
b. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan
kekurangan pegawai.
Anggaran dapat digunakan untuk atasan
menilai kelebihan dan kekurangan pegawai melalui
kinerja.
c. Dapat memotivasi pegawai.
Anggaran bisa menjadi salah satu motivasi
pegawai dalam mencapai target anggaran.
d. Menimbulkan rasa tanggung jawab kepada pegawai.
Akibat yang ditimbulkan dari anggaran adalah
rasa tanggung jawab terhadap pekerjaan atau apa yang
telah dipercayakan atasan kepada pegawai.
e. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang
perlu.
Dari segi biaya, anggaran dapat meminimalisir
terjadinya pemborosan atau pembengkakan dana
perusahaan.
f. Sumberdaya, seperti tenaga kerja, peralatan dan dana
dapat dimanfaatkan seefisien mungkin.
Dari sisi manajemen, pemanfaatan
sumberdaya seperti tenaga kerja, peralatan dan dana
akan terstruktur dengan rapi dan jelas.
g. Alat pendidikan bagi manajer.
Anggaran sebagai alat pendidikan manajer
dalam mengelola keuangan atau biaya opersional
perusahaan.
Manfaat anggaran menurut Ahyari (1988 h.5-7)
adalah sebagai berikut :
a. Terdapatnya perencanaan terpadu.
Dengan mempergunakan anggaran, perusahaan
akan dapat menyusun perencanaan seluruh kegiatan
secara terpadu, tidak ada satupun kegiatan perusahaan
yang terlepas dari anggaran.
b. Terdapatnya pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan.
Dengan adanya anggaran perusahaan, maka
pelaksanaan kegiatan yang ada dalam perusahaan
tersebut dapat dilaksanakan dengan pasti, karena dapat
mendasarkan diri kepada anggaran yang telah ada.
c. Terdapatnya alat koordinasi dalam perusahaan.
Pelaksanaan kegiatan didalam perusahaan
dibawah koordinasi yang baik, hal ini karena didalam
penyusunan anggaran tersebut sudah dipertimbangkan
kaitan satu dengan bagian anggaran lainnya.
d. Terdapatnya alat pengawasan yang baik.
Alat pengawasan berkaitan dengan pelaksanaan
kegiatan di perusahaan. Jika perusahaan sedang
menyelesaikan suatu kegiatan maka manajemen
perusahaan akan dapat membandingkan pelaksanaan
kegiatan tersebut.
e. Terdapatnya alat evaluasi kegiatan perusahaan.
Anggaran digunakan untuk melaksankan
kegiatan operasional sehingga akan dapat melaksankan
evaluasi rutin setiap kali selesai melaksanakan kegiatan
tersebut.
Sehingga dapat disimpulkan anggaran memiliki
banyak manfaat yang dapat meningkatkan kinerja dari
pegawai karena anggaran dianggap sebagai alat
pengawasan manajer. Anggaran dapat dijadikan sarana
untuk mengevaluasi setiap kegiatan dilaksanakan.
Sehingga manfaat anggaran dapat dirasakan oleh seluruh
anggota perusahaan tersebut.

Dalam organisasi sektor publik menerapkan sistem
anggaran dalam kegiatan operasionalnya, maka dari itu
anggaran memiliki beberapa fungsi menurut Sujarweni (2015, h.
29) adalah sebagai berikut :
a. Alat Perencanaan
Anggaran berfungsi sebagai merumuskan tujuan
dan sasaran kebijakan yang akan dilaksanakan oleh
organisasi sektor publik beserta rincian biaya yang
dibutuhkandan rencana sumber pendapatan yang akan
diperoleh organisasi sektor publik.
b. Alat Pengendalian
Anggaran sebagai sebagai alat pengendalian ini
dapat digunakan untuk mengendalikan kekuasaan eksekutif.
c. Alat Kebijakan Fiskal
Dengan menggunakan anggaran dapat diketahui
bagaimana kebijakan fiskal yang akan dijalankan organisasi
sektor publik, hal ini akan mempermudah untuk
memprediksi dan mengestimasi ekonomi dan organisasi.
d. Alat Politik
Bentuk dokumen politik dapat dijadikan
komitmen kesepakatan eksekutif dan legislatif atas
penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.
e. Alat Koordinasi dan Komunikasi
Dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan
anggaran dilakukan komunikasi dan koordinasi antar unit
kerja kebagian seluruh bagian organisasi. Anggaran yang
disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya
inkonsistensi suatu unit kerja didalam pencapaian tujuan
organisasi.
f. Alat Penilaian Kerja
Anggaran merupakan alat yang efektif untuk
melakukan pengendalian dan penilaian kinerja. Dimana
penilaian kinerja organisasi sektor publik akan dinilai
berdasarkan pencapaian target anggaran serta pelaksanaan
efisiensi anggaran.
g. Alat Motivasi
Anggaran dapat digunakan untuk memberi motivasi
bagi pimpinan dan karyawan dalam bekerja secara efektif
dan efisien. Dengan membuat anggaran yang tepat dan
dapat melaksanakannya sesuai target dan tujuan organisasi,
maka manajemen dapat dikatakan memiliki kinerja yang
baik.
h. Alat Menciptakan Ruang Publik
Keberadaan anggaran tidak boleh diabaikan oleh
berbagai organisasi sektor publik seperti birokrat,
DPR/MPR, masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan
berbagai organisasi kemasyarakatan lainnya. Beberapa
pihak tersebut terlibat secara langsung maupun tidak
langsung dalam penganggaran publik. Kelompok
masyarakat yang terorganisir juga akan selalu berusaha
untuk mempengaruhi besarnya anggaran pemerintah.
Sedangkan kelompok masyarakat yang tidak terorganisir
akan mempercayakan pendapat dan aspirasinya melalui
proses politik yang ada.
Menurut Nafarin (2015, h.28-30) anggaran
memiliki fungsi sebagai berikut :
a. Fungsi Perencanaan
Fungsi perencanaan didalam anggaran digunakan
untuk menentukan rencana belanja dan sumber dana yang
ada seefisien mungkin.
b. Fungsi Pelaksanaan
Anggaran dalam fungsi pengawasan digunakan
sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan, artinya sebelum
pekerjaan dilaksanakan terlebih dahulu mendapat
persetujuan yang berwenang (terutama dalam hal
keuangan).
c. Fungsi Pengawasan
Anggaran merupakan alat pengawasan atau
pengendalian (controlling). Pengawasan berarti
mengevaluasi (menilai) terhadap pelaksanaan pekerjaan,
dengan cara :
1. Membandingkan realisasi dengan rencana (anggaran).
2. Melakukan tindakan perbaikan bila dipandang perlu
(atau bila terdapat penyimpangan yang merugikan).
Sehingga dapat disimpulkan anggaran berfungsi sebagai
alat perusahaan untuk membantu manjemen dalam
melaksanakan setiap keputusan yang ditetapkan. Anggaran
digunakan untuk memberikan motivasi kepada bawahan
mengenai progres kinerja pegawai. Anggaran sebagai
perencana, pengawasan dan pengendalian kegiatan operasional
didalam perusahaan atau organisasi.

Anggaran merupakan suatu alat yang digunakan manajemen untuk menjalankan rencana–rencana atau target yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dalam jangka pendek yang dinyatakan dalam satuan unit kuantitatif. Anggaran digunakan sebagai alat atau sistem pengendalian manajemen yang sangat efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi baik di sektor swasta maupun di sektor publik (Wati dkk, 2013). Organisasi sektor publik pada dasarnya membutuhkan sebuah mananjemen yang baik dalam melaksanakan tugas berupa visi dan misi yang diembankan oleh negara kepadanya. Dalam organisasi sektor publik, seperti organisasi pemerintahan, penyusunan anggaran dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program, sedangkan dalam sektor swasta, penyusunannya dilakukan oleh manajer perusahaan yang berwenang dengan persetujuan pemilik perusahaan (Bastian, 2010, h.71). Tujuan dari organisasi sektor publik adalah   memberikan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal kepada masyarakat sehingga cita-cita dari pemerintah dapat sejalan dengan keinginan masyarakat (Noerdiawan, 2007). Dalam sistem pengendalian manajemen, anggaran memiliki perananan penting sebagai alat manajemen untuk mengendalikan operasi perusahaan agar strategi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan (Sinaga, 2013). Suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik jika dalam penyusunannya tetap memperhatikan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program (Putra dkk, 2015). Anggaran pada sektor publik harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik dan diberi masukan (Putra dkk, 2015). Anggaran merupakan rencana yang menjabarkan tujuan dan kegiatan perusahaan dimasa yang akan datang yang bersifat kuantitatif dan dinyatakan dalam satuan moneter (Sinaga, 2013). Hal-hal yang perlu dihindari terkait dengan penyusunan anggaran salah satunya adalah kesenjangan anggaran. Sehingga dapat disimpulkan anggaran sektor publik merupakan alat yang dibutuhkan manajemen untuk melaksanakan visi dan misi suatu organisasi. Anggaran sektor  publik harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik untuk diberi kritikan atau pun masukan. Karena tujuaan dari organisasi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Anggaran merupakan suatu alat yang digunakan manajemen untuk menjalankan rencana–rencana atau target yang ingin dicapai oleh suatu organisasi. Anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dalam jangka pendek yang dinyatakan dalam satuan unit kuantitatif. Anggaran digunakan sebagai alat atau sistem pengendalian manajemen yang sangat efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi baik di sektor swasta maupun di sektor publik (Wati dkk, 2013). Organisasi sektor publik pada dasarnya membutuhkan sebuah mananjemen yang baik dalam melaksanakan tugas berupa visi dan misi yang diembankan oleh negara kepadanya. Dalam organisasi sektor publik, seperti organisasi pemerintahan, penyusunan anggaran dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program, sedangkan dalam sektor swasta, penyusunannya dilakukan oleh manajer perusahaan yang berwenang dengan persetujuan pemilik perusahaan (Bastian, 2010, h.71). Tujuan dari organisasi sektor publik adalah 12 memberikan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal kepada masyarakat sehingga cita-cita dari pemerintah dapat sejalan dengan keinginan masyarakat (Noerdiawan, 2007). Dalam sistem pengendalian manajemen, anggaran memiliki perananan penting sebagai alat manajemen untuk mengendalikan operasi perusahaan agar strategi yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan (Sinaga, 2013). Suatu anggaran dapat berfungsi dengan baik jika dalam penyusunannya tetap memperhatikan pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan anggaran. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program (Putra dkk, 2015). Anggaran pada sektor publik harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik dan diberi masukan (Putra dkk, 2015). Anggaran merupakan rencana yang menjabarkan tujuan dan kegiatan perusahaan dimasa yang akan datang yang bersifat kuantitatif dan dinyatakan dalam satuan moneter (Sinaga, 2013). Hal-hal yang perlu dihindari terkait dengan penyusunan anggaran salah satunya adalah kesenjangan anggaran. Sehingga dapat disimpulkan anggaran sektor publik merupakan alat yang dibutuhkan manajemen untuk melaksanakan visi dan misi suatu organisasi. Anggaran sektor 13 publik harus dapat dipertanggung jawabkan kepada publik untuk diberi kritikan atau pun masukan. Karena tujuaan dari organisasi sektor publik adalah untuk memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Menurut Sutrisno (2011: 208), saat ini konsep kompetensi sudah mulai diterapkan dalam berbagai aspek dari manajemen sumber daya manusia walaupun yang paling banyak adalah pada bidang pelatihan dan pengembangan, rekrutmen dan seleksi, dan sistem remunerasi. Menurut Ruky dalam Sutrisno (2011: 208), konsep kompetensi menjadi semakin populer dan sudah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar dengan berbagai alasan, yaitu  (1) Memperjelas standar kerja dan harapan yang ingin dicapai. Dalam hal ini, model kompetensi akan mampu menjawab dua pertanyaan mendasar: keterampilan, pengetahuan, dan karakteristik apa saja yang dibutuhkan dalam pekerjaan, dan perilaku apa saja yang berpengaruh langsung dengan prestasi kerja. Kedua hal tersebut akan banyak membantu dalam mengurangi pengambilan keputusan secara subyektif dalam bidang SDM. (2) Alat seleksi karyawan. Penggunaan kompetensi standar sebagai alat seleksi dapat membantu organisasi memilih calon karyawan yang terbaik. Dengan kejelasan terhadap perilaku efektif yang diharapkan dari karyawan, kita dapat mengarahkan pada sasaran yang selektif serta mengurangi biaya rekruitmen yang tidak perlu. Caranya dengan mengembangkan suatu perilaku yang dibutuhkan untuk setiap fungsi jabatan serta memfokuskan wawancara seleksi pada perilaku yang dicari. (3) Memaksimalkan produktivitas. Tuntutan untuk menjadikan suatu organisasi “ramping” mengharuskan kita untuk mencari karyawan yang dapat dikembangkan secara terarah untuk menutupi kesenjangan dalam keterampilannya sehingga maupun untuk dimobilisasikan secara vertical maupun horisontal. (4) Dasar untuk pengembangan sistem remunerasi. Model kompetensi dapat digunakan untuk mengembangkan sistem remunerasi (imbalan) yang akan dianggap lebih adil. Kebijakan remunerasi akan lebih terarah dan transparan dengan mengaitkan sebanyak mungkin keputusan dengan suatu set perilaku yang diharapkan yang ditampilkan seorang karyawan.  (5) Memudahkan adaptasi terhadap perubahan. Dalam era perubahan yang sangat cepat, sifat dari suatu pekerjaan sangat cepat berubah dan kebutuhan akan kemampuan baru terus meningkat. Model kompetensi memberikan sarana untuk menetapkan keterampilan apa saja yang akan dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan yang selalu berupah ini. (6) Menyelaraskan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi. Model kompetensi merupakan cara yang paling mudah untuk mengomunikasikan nilai dan hal apa saja yang harus menjadi fokus dalam unjuk kerja karyawan.

Menurut Boyatzis (1982) sebagaimana dikutip oleh Sudarmanto (2009: 51), mengemukakan komponen-kompenen kompetensi terdiri dari 58 (1) Motive (dorongan); motive termasuk pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan pernyataan tujuan atau tema tertentu. Sebagai contoh, orang yang berpikir (sadar/tidak) seputar perbaikan dan berlomba terhadap standar prima/terbaik (dalam kerja), maka ia dikatakan berada pada motive pencapaian (McClelland, Arkinson dan Boyatzis). Contoh dari motive ini adalah kebutuhan atau dorongan berprestasi, kebutuhan atau dorongan berkuasa. (2) Traits (ciri, sifat, karakter pembawaan); merupakan pemikiran-pemikiran dan aktivitas psikomotorik yang berhubungan dengan kategori umum dari kejadian-kejadian. Sebagai contoh, orang yang percaya bahwa dirinya berada dalam pengendalian masa depan dan nasibnya, maka ia dikatakan memiliki traits of efficacy. Contoh dari sikap ini adalah sikap berani mengambil inisiatif mengambil resiko. (3) Self image (citra diri); merupakan persepsi orang terhadap dirinya dan evaluasi terhadap citranya tersebut. Definisi dari Self image ini termasuk di dalamnya self concept (konsep diri) dan self esteem (harga diri). (4) Social role (peran sosial); merupakan persepsi orang terhadap seperangkat norma sosial perilaku yang diterima dan dihargai oleh kelompok sosial atau organisasi yang memilikinya. (5) Skills (ketrampilan); merupakan kemampuan yang menunjukkan sistem atau urutan perilaku yang secara fungsional berhubungan dengan pencapaian tujuan kinerja. Skill juga merupakan kapasitas seseorang yang secara fungsional dapat efektif atau tidak efektif dalam situasi pekerjaan. Hasil dari skill adalah sesuatu yang data dilihat dan diukur. Sebagai contoh,   kemampuan perencanaan. Seseorang yang memiliki skill ini dapat mengidentifikasi urutan dan tindakan tertentu yang perlu diambil dalam menyelesaikan sasaran tertentu. Adapun menurut Spencer (1993) sebagaimana dikutip oleh Sudarmanto (2009: 53), komponen-komponen kompetensi mencakup beberapa hal berikut (1) Motives adalah sesuatu yang secara konsisten dipikirkan atau dikehendaki seseorang yang menyebabkan tindakan. Motif menggerakkan, mengarahkan, dan menyeleksi perilaku terhadap kegiatan atau tujuan tertentu dan menjauh dari yang lain. (2) Traits adalah karakteristik-karakteristik fisik dan respons-respons konsisten terhadap berbagai situasi atau informasi. (3) Self concept adalah sikap, nilai, dan citra diri seseorang. (4) Knowledge adalah pengetahuan atau informasi seseorang dalam bidang spesifik tertentu. (5) Skill adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas fisik tertentu atau tugas mental tertentu. Menurut Gordon sebagaimana dikutip oleh Sutrisno (2011: 204), beberapa aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi sebagai berikut (1) Pengetahuan (knowledge), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya, seorang karyawan mengetahui cara melakukan identifikasi belajar, dan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan yang ada di perusahaan. (2) Pemahaman (understanding), yaitu kedalam kognitif, dan afektif yang dimiliki individu. Misalnya, seorang karyawan dalam melaksanakan 60 pembelajaran harus mempunyai pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi secara efektif dan efesien. (3) Kemampuan/ketrampilan (skill), adalah sesuatu yang dimiliki oleh individu yang melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya, kemampuan karyawan dalam memilih metode kerja yang dianggap lebih efektif dan efisien. (4) Nilai (value), adalah suatu standar perilaku yang telah diyakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya, standar perilaku para karyawan dalam melaksanakan tugas (kejujuran, keterbukaan, demokratis, dan lain-lain). (5) Sikap (attitude), yaitu perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya, reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji, dan sebagainya. (6) Minat (interest), adalah kecendurungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Misalnya, melakukan sesuatu aktivitas tugas.

Dalam bukunya Mulyadi (2001) menjelaskan kode etik akuntan Indonesia memuat delapan prinsip etika sebagai berikut :

Satori (2007: 1.3-1.4) menyatakan bahwa “Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan yang menuntut keahlian (expertise) dari para anggotanya”. Artinya, suatu profesi tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Orang yang menjalankan suatu profesi harus mempunyai keahlian khusus dan memiliki kemampuan yang ddapat dari pendidikan khusus bagi profesi tersebut. Menurut Satori (2007: 1.4), “Profesional menunjuk pada dua hal. Pertama, orang yang menyandang suatu profesi, misalnya, “Dia seorang profesional”. Kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaannya yang sesuai dengan profesinya, dan menyebutkan bahwa “Profesionalisme menunjuk pada komitmen para anggota suatu profesi untuk meningkatkan kemampuan profesionalannya dan terus-menerus mengembangkan strategistrategi yang digunakan dalam melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya”.

Untuk mengukur tindakan manusia secara moral, Tolak ukurnya adalah Prinsip-Prinsip Moral Dasar, berikut ini adalah prinsip-prinsip dari moral dasar tersebut : Prinsip Sikap Baik Sikap yang dituntut dari kita sebagai dasar dalam hubungan dengan siapa saja adalah sikap positif dan baik. Seperti halnya dalam prinsip  utilitarisme, bahwa kita harus mengusahakan akibat-akibat baik sebanyak mungkin dan mengusahakan untuk sedapat-dapatnya mencegah akibat-akibat buruk dari tindakan kita, kecuali ada alasan khusus, tentunya kita harus bersikap baik terhadap orang lain. Prinsip moral dasar pertama disebut prinsip sikap baik. Prinsip ini mendahului dan mendasari semua prinsip moral lain. Prinsip ini mempunyai arti yang amat besar bagi kehidupan manusia.Sebagai prinsip dasar etika, prinsip sikap baik menyangkut sikap dasar manusia yang harus memahami segala sifat konkret, tindakan dan kelakuannya. Prinsip ini mengatakan bahwa pada dasarnya, kecuali ada alasan khusus, kita harus mendekati siapa saja dan apa saja dengan positif, dengan menghendaki yang baik bagi dia. Artinya, bukan semata-mata perbuatan baik dalam arti sempit, melainkan sikap hati positif terhadap orang lain, kemauan baik terhadapnya. Bersikap baik berarti, memandang seseorang dan sesuatu tidak hanya sejauh berguna bagi dirinya, melainkan menghendaki, menyetujui, membenarkan, mendukung, membela, membiarkan, dan menunjang perkembangannya (Suseno, 1989). Bagaimana sifat baik itu harus dinyatakan secara konkret, tergantung pada apa yang baik dalam situasi konkret itu. Maka prinsip ini menuntut suatu pengetahuan tepat tentang realitas, supaya dapat diketahui apa yang masingmasing baik bagi yang bersangkutan. Prinsip sikap baik mendasari semua  norma moral, karena hanya atas dasar prinsip itu, maka akan masuk akal bahwa kita harus bersikap adil, atau jujur, atau setia kepada orang lain. Prinsip Keadilan Masih ada prinsip lain yang tidak termuat dalam utilitarisme, yaitu prinsip keadilan. Bahwa keadilan tidak sama dengan sikap baik, dapat kita pahami pada sebuah contoh : untuk memberikan makanan kepada seorang ibu gelandangan yang menggendong anak, apakah saya boleh mengambil sebuah kotak susu dari sepermarket tanpa membayar, dengan pertimbangan bahwa kerugian itu amat kecil, sedangkan bagi ibu gelandangan itu sebuah kotak susu dapat berarti banyak baginya. Tetapi kecuali kalau betul-betul sama sekali tidak ada jalan lain untuk menjamin bahwa anak ibu itu dapat makan, kiranya kita harus mengatakan bahwa dengan segala maksud baik itu kita tetap tidak boleh mencuri. Mencuri melanggar hak milik pribadi dan dengan demikian keadilan. Berbuat baik dengan melanggar hak pihak ketiga tidak dibenarkan. Hal yang sama dapat juga dirumuskan dengan lebih teoritis : Prinsip kebaikan hanya menegaskan agar kita bersikap baik terhadap siapa saja. Tetapi kemampuan manusia untuk bersikap baik secara hakiki terbatas, itu tidak hanya berlaku pada benda-benda materiil yang dibutuhkan orang : uang yang telah diberikannya kepada seseorang pengemis tidak dapat dibelanjakan bagi anak-anaknya sendiri; melainkan juga dalam hal perhatian dan cinta kasih : kemampuan untuk memberikan hati kita juga terbatas! Maka secara   logis dibutuhkan prinsip tambahan yang menentukan bagaimana kebaikan yang merupakan barang langka itu harus dibagi. Prinsip itu prinsip keadilan. Adil pada hakekatnya berarti bahwa kita memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya. Dan karena pada hakekatnya semua orang sama nilainya sebagai manusia, maka tuntutan paling dasariah keadilan ialah perlakuan yang sama terhadap semua orang, tentu dalam situasi yang sama. Jadi prinsip keadilan mengungkapkan kewajiban untuk memberikan perlakuan yang sama dan untuk menghormati hak semua pihak yang bersangkutan. Suatu perlakuan yang tidak sama adalah tidak adil, kecuali dapat diperlihatkan mengapa ketidak samaan dapat dibenarkan (misalnya karena orang itu tidak membutuhkan bantuan). Suatu perlakuan tidak sama selalu perlu dibenarkan secara khusus, sedangkan perlakuan yang sama dengan sendirinya betul kecuali terdapat alasan-alasan khusus. Secara singkat keadilan menuntut agar kita jangan mau mencapai tujuan-tujuan, termasuk yang baik, dengan melanggar hak seseorang. Prinsip Hormat Terhadap Diri Sendiri Prinsip ini mengatakan bahwa kita wajib untuk selalu memperlakukan diri sebagai suatu yang bernilai pada dirinya sendiri. Prinsip ini berdasarkan faham bahwa manusia adalah person, pusat berpengertian dan berkehendak yang memiliki kebebasan dan suara hati, makhluk berakal budi. Oleh karena itu manusia tidak pernah boleh dianggap sebagai sarana semata-mata demi suatu tujuan yang lebih lanjut. Ia adalah tujuan yang bernilai pada dirinya sendiri, jadi nilainya bukan sekedar sebagai sarana untuk mencapai suatu 22 maksud atau tujuan yang lebih jauh. Hal itu juga berlaku bagi kita sendiri. Maka manusia juga wajib untuk memperlakukan dirinya sendiri dengan hormat. Kita wajib menghormati martabat kita sendiri. Prinsip ini mempunyai dua arah. Pertama dituntut agar kita tidak membiarkan diri diperas, diperalat, diperkosa atau diperbudak. Perlakuan semacam itu tidak wajar untuk kedua belah pihak, maka yang diperlakukan demikian jangan membiarkannya berlangsung begitu saja apabila ia dapat melawan. Kita mempunyai harga diri. Dipaksa untuk melakukan atau menyerahkan sesuatu tidak pernah wajar, karena berarti bahwa kehendak dan kebebasan eksistensial kita dianggap sepi. Kita diperlakukan sama seperti batu atau binatang. Hal itu juga berlaku apabila hubungan-hubungan pemerasan dan perbudakan dilakukan atas nama cinta kasih, oleh orang yang dekat dengan kita, seperti oleh orang tua atau suami. Kita berhak untuk menolak hubungan pemerasan, paksaan, pemerkosaan yang tidak pantas. Misalnya ada orang yang didatangi orang yang mengancam bahwa ia akan membunuh diri apabila dia itu tidak mau kawin dengannya, maka menurut hemat saya sebaiknya diberi jawaban “silahkan!” dengan resiko bahwa ia memang akan melalukannya (secara psikologis itu sangar tidak perlu dikhawatirkan; orang yang sungguh-sungguh untuk membunuh diri biasanya tidak agresif). Adalah tidak wajar dan secara moral tidak tepat untuk membiarkan dia diperas, juga kalau kita mau diperas atas nama kebaikan kita sendiri.  Yang kedua, kita jangan sampai membiarkan diri terlantar, kita mempunyai kewajiban bukan hanya terhadap orang lain, melainkan juga terhadap diri kita sendiri. Kita wajib untuk mengembangkan diri. Membiarkan diri terlantar berarti bahwa kita menyia-nyiakan bakat-bakat dan kemampuan-kemampuan yang dipercayakan kepada kita. Sekaligus kita dengan demikian menolak untuk memberikan sumbangan kepada masyarakat yang boleh diharapkannya dari kita

Menurut Hunt dan Vitell (1986), penilaian etika adalah proses mempertimbangkan beberapa alternatif dan memilih alternatif yang paling etis. Sedangkan menurut Rest (1986), penilaian etika adalah proses dimana seorang individu menentukan bahwa salah satu alternatif yang secara moral benar dan alternatif lain adalah salah secara moral. Teori etika normatif diklasifikasikan ke dalam dua kategori: teori deontologis dan teleologis (Murphy & Laczniak, 1981). Teori deontologis berfokus pada perilaku dan tindakan pembuat keputusan, sedangkan teori teleologis fokus pada konsekuensi dari perilaku atau tindakan tersebut (Chang,  Chen, Chen & 2008). Kedua model memberikan individu kesempatan untuk membandingkan berbagai macam alternatif dan merasakan kemungkinan konsekuensi yang terjadi dari setiap alternatif untuk stakeholders. Dalam kedua model diatas, pembuat keputusan sendiri memiliki lebih dari satu pilihan untuk dipilih. Meskipun kedua model memeliliki kemiripan, namun tetap ada perbedaan dari kedua model tersebut. Model Hunt-Vitell membutuhkan pengambil keputusan untuk membandingkan berbagai alternatif, sedangkan model empat komponen Rest memungkinkan perbandingan alternatif tetapi tidak memerlukan itu. Dalam model Hunt-Vitell, konsep ‘etika’ dapat ditimbang. Pembuat keputusan perlu mempertimbangkan berbagai alternatif dan memilih yang paling etis. Di sisi lain, model empat komponen Rest itu menganggap konsep etika sebagai konstruk kategoris. Dalam model ini, suatu tindakan atau perilaku yang baik secara moral benar (etika) atau salah secara moral (etis)

Kata etika sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang memiliki arti karakter, Sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia (KBBI) terbitan Kemendikbud (2008) kata etika memiliki 3 pengertian diantaranya (1) ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral; (2) kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; dan (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Menurut Martin (dalam Isnanto, 2009), etika didefinisikan sebagai “the discipline which can act as the performance index or reference for our control system”. Dengan demikian, etika akan memberikan semacam batasan maupun standar yang akan mengatur pergaulan manusia di dalam kelompok sosialnya. Dalam pengertiannya yang secara khusus dikaitkan dengan seni pergaulan manusia, etika ini kemudian dirupakan dalam bentuk aturan (code) tertulis yang secara sistematik sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan pada saat yang dibutuhkan akan bisa difungsikan sebagai alat untuk menghakimi segala macam tindakan yang secara logika-rasional umum (common sense) dinilai menyimpang dari kode etik. Dengan demikian etika adalah refleksi dari apa yang disebut dengan “self control”, karena segala sesuatunya dibuat dan diterapkan dari dan untuk kepentingan kelompok sosial (profesi) itu sendiri.

Menurut Zuesty, Aisha (2016) desakan dari para investor kepada pihak manajemen untuk melakukan tindakan penghindaran pajak demi memaksimalkan laba perusahaan dipengaruhi oleh adanya investor institusional didalamnya. Investor institusional pada dasarnya ingin memperoleh keuntungan sebesar-besarnya yang membuat pihak manajemen melakukan penghindaran pajak dengan mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan demi kepentingan dan kesejahteraan investor insitusional (Zuesty, Aisha, 2016). Dalam penelitian Ngadiman dan Puspitasari, Chistiany (2014), Fiandri, Khairul A. (2015) serta Zuesty, Aisha (2016) menjelaskan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak

Perusahaan dapat meramalkan berapa banyak keuntungan yang akan diperoleh dengan melihat besarnya jumlah pertumbuhan penjualan. Menurut Dewinta, Ida Ayu R. dan Setiawan, Putu Ery (2016) pertumbuhan penjualan pada suatu perusahaan menunjukkan bahwa semakin besar volume penjualan maka laba yang dihasilkan pun akan meningkat. Dengan peningkatan pertumbuhan penjualan, perusahaan juga akan mendapat peningkatan laba. Oleh karena itu peningkatan pertumbuhan memungkinkan perusahaan dapat lebih meningkatkan kapasitas operasinya. Apabila sales growth meningkat, perusahaan cenderung akan mendapatkan keuntungan yang besar dan berakibat pada kenaikan beban pajak perusahaan, maka dari itu perusahaan akan mengarah pada praktik penghindaran pajak demi mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan.   Hasil penelitian Setiawan, Putu E. dan Dewinta, Ida A. (2016) dan juga Hidayat, Wastam Wahyu (2018) menjelaskan jika sales growth berpengaruh terhadap penghindaran pajak

Demi memenuhi kebutuhan investasi dan operasional perusahaan, perusahaan dimungkinkan menggunakan hutang. Namun, hutang akan Total saham institusional Kepemilikan institusional = Total saham yang beredar 19 menimbulkan beban tetap berupa bunga. Karena besarnya insentif pajak atas bunga hutang, maka semakin besar hutang membuat laba kena pajak menjadi lebih kecil. Hal tersebut menunjukkan timbulnya keterkaitan mengenai meningkatnya penggunaan hutang bagi perusahaan (Zuesty, Aisha, 2016). Semakin besar jumlah hutang yang dimiliki perusahaan maka semakin besar beban bunga yang muncul akibat hutang tersebut. Beban bunga yang semakin besar akan berdampak pada berkurangnya beban pajak perusahaan. Penelitian Kim, Jeong Ho (2017) menunjukkan bahwa solvabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak

Ngadiman dan Puspitasari, Christianty (2014) menyatakan bahwa “kepemilikan institusional ialah proporsi kepemilikan saham oleh pihak institusi. Institusi dapat berupa yayasan, bank, perusahaan berbentuk perseroan (PT), perusahaan investasi, perusahaan asuransi, dana pensiun, juga institusi lainnya”. Peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen akan didorong oleh adanya kepemilikan institusional dalam sebuah perusahaan. Penjualan tahun ini – Penjualan tahun lalu Sales growth = Penjualan tahun lalu   Besaran investasi yang dimiliki oleh investor institusional akan berpengaruh pada pengawasan yang dilakukan. Semakin besar pihak institusional mendominasi saham daripada pemegang saham lain, maka pengawasan dapat dilakukan terhadap kebijakan manajemen yang lebih besar pula, sehingga membuat pihak manajemen perusahaan menjauhi sikap yang mungkin merugikan para pemegang saham (Ngadiman dan Puspitasari, Christianty, 2014). Zuesty, Aisha (2016) mengatakan jika pemilik institusional memiliki fungsi yang penting dalam memantau, mendisiplinkan, dan mempengaruhi manajer. Pemilik institusional menganggap dapat mengendalikan manajer untuk menghindari perilaku mementingkan diri sendiri dan fokus pada kinerja ekonomi berdasarkan hak suara yang dimiliki. Keberadaan investor institusional juga menunjukkan adanya desakan dari para investor institusional terhadap pihak manajemen untuk menjalankan praktik penghindaran pajak dalam rangka memperoleh keuntungan semaksimal mungkin untuk investor institusional (Dewi, Ni Nyoman Kristiana dan Jati, I Ketut, 2014)

“Solvabilitas ialah kemampuan perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajiban perusahaan baik itu hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang, baik perusahaan yang masih berjalan maupun dalam keadaan yang sudah dilikuidasi” (Sunyoto, 2014:101). Menurut Kasmir (2014:150-153) solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Tujuan dari rasio solvabilitas adalah untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap seperti bunga dan angsuran pinjaman, serta menilai berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan hutang jangka panjang. Solvabilitas yakni suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya hutang yang digunakan untuk pembiayaan dalam menjalankan aktivitas operasional perusahaan. Semakin besar penggunaan hutang oleh perusahaan, Pembayaran pajak Cash effective tax rate = Laba sebelum pajak 16 maka semakin banyak jumlah beban bunga yang dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga dapat mengurangi laba sebelum kena pajak perusahaan yang selanjutnya akan dapat mengurangi besaran pajak yang nantinya harus dibayarkan oleh perusahaan (Arianandini, Putu Winning dan Ramantha, I Wayan, 2018). Dalam penelitian ini rasio solvabilitas yang digunakan adalah debt to asset ratio. Menurut Kasmir (2014:156) debt to asset ratio adalah rasio hutang yang digunakan untuk menghitung perbandingan antara total hutang dengan total aktiva. Dengan kata lain seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang perusahaan

“Penghindaran pajak ialah teknik pengendalian tindakan supaya terhindar dari akibat pengenaan pajak yang tidak diinginkan. Dalam hal ini usaha yang dilakukan supaya terhindar dari pengenaan pajak yakni dengan mengendalikan segala macam tindakan yang menghindari aplikasi pengenaan pajak sedemikian rupa, sehingga tidak terdapat satupun pelanggaran hukum yang dilakukan” (Zain, Muhammad, 2008:49). Menurut Pohan, Chairil Anwar (2014:41) “tax avoidance merupakan teknik pemanfaatan kelemahan peraturan perpajakan serta undang-undang demi memperkecil jumlah pajak yang terhutang dan dilakukan secara aman dan legal oleh wajib pajak juga tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku”. Menurut Suandy, Erly (2001:8) Penghindaran pajak merupakan rekayasa perpajakan yang masih berada dalam bingkai ketentuan perpajakan. Dari pengertian penghindaran pajak tersebut, menunjukkan bahwa penghindaran pajak merupakan upaya perusahaan untuk mengurangi pembayaran pajak dengan cara mencari celah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan secara legal. Penghindaran pajak dalam penelitian ini diproksikan menggunakan cash effective tax rate. Cash effective tax rate adalah jumlah kas yang dibayarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Dewinta, Ida Ayu R. dan Setiawan, Putu Ery, 2016). Pengukuran ini digunakan karena dapat lebih  menggambarkan adanya aktivitas penghindaran pajak. Menurut Dyreng, S., dkk. (2010) cash effective tax rate baik digunakan untuk menggambarkan adanya kegiatan penghindaran pajak karena cash effective tax rate tidak berpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti adanya perlindungan pajak. Semakin tinggi tingkat presentase cash effective tax rate mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat presentase cash effective tax rate mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat penghindaran pajak oleh perusahaan.

Menurut Waluyo (2011:2) pajak merupakan iuran yang dapat dipaksakan dan wajib dibayar guna untuk membiayai pengeluaran yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan tidak mendapat imbalan secara langsung. Suandy, Erly (2001:5) mengemukakan definisi pajak oleh James dan Nobes (1985) bahwa pajak digunakan untuk penyediaan barang dan jasa publik yang berasal dari pungutan berdasarkan undang-undang pemerintah. Berdasarkan pengertian diatas, peneliti menyimpulkan bahwa pajak ialah iuran yang bersifat wajib kepada negara berdasarkan peraturan perundang- undangan dengan tidak mendapatkan imbal jasa secara langsung guna untuk memenuhi pengeluaran negara. Ada dua fungsi dalam pajak yaitu fungsi budgetair dimana pajak sebagai sumber dana untuk pembiayaan pengeluaran pemerintah, dan fungsi kedua adalah regulerend dimana pajak sebagai alat ukur untuk mengatur kebijakan di bidang ekonomi maupun sosial (Waluyo, 2010:6).

Menurut Sutedi, Andrian (2011) “Teori pemegang saham menyatakan bahwa tanggung jawab yang paling mendasar dari direksi adalah bertindak untuk kepentingan meningkatkan nilai dari pemegang saham. Jika perusahaan memperhatikan kepentingan pemasok, pelanggan, karyawan, dan lingkungannya, maka nilai yang didapatkan oleh pemegang saham semakin sedikit, sehingga berjalannya pengurusan oleh direksi harus mempertimbangkan kepentingan pemegang saham untuk memastikan kesehatan perusahaan dalam jangka panjang, termasuk peningkatan nilai pemegang saham”. Teori yang menjelaskan hubungan antara manajemen perusahaan dan pemegang saham ini memiliki tujuan untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi para pemegang saham. Dalam penciptaan nilai perusahaan, manajemen perusahaan harus dapat mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik karyawan (human capital), aset fisik (physical capital) maupun structural capital. Apabila seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat dikelola dan dimanfaatkan dengan baik maka akan menciptakan nilai tambah bagi perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Segala tindakan tersebut dilakukan demi kepentingan para pemegang saham (Sutedi, Andrian, 2011)

Menurut Bringham dan Houston (2006) “Teori trade-off menjelaskan bahwa perusahaan akan berhutang sampai pada tingkat hutang tertentu, dimana penghematan pajak (tax shields) dari tambahan hutang sama dengan biaya kesulitan keuangan (financial distress). Biaya kesulitan keuangan ialah biaya kebangkrutan (bankruptcy costs) dan biaya keagenan (agency costs) yang meningkat akibat dari turunnya kredibilitas suatu perusahaan”. Teori trade-off dalam menentukan struktur modal yang optimal memasukkan beberapa faktor antara lain pajak, biaya keagenan dan biaya kesulitan keuangan, tetapi tetap mempertahankan asumsi efisiensi pasar dan symmetric information sebagai imbangan dan manfaat penggunaan hutang. Tingkat hutang yang optimal tercapai ketika penghematan pajak mencapai jumlah yang maksimal terhadap biaya kesulitan keuangan. Trade-off theory mempunyai implikasi bahwa manajer akan berpikir antara penghematan pajak dan biaya kesulitan keuangan dalam penentuan struktur modal. Perusahaan-perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi tentu akan berusaha mengurangi pajaknya dengan cara meningkatkan rasio hutangnya, sehingga tambahan hutang tersebut akan mengurangi pajak (Bringham dan Houston, 2006).

“Teori agensi merupakan teori yang menjelaskan hubungan atau kontak antara prinsipal dan agen. Prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas demi kepentingannya termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari prinsipal kepada agen. Pada perusahaan yang modalnya terdiri atas saham, pemegang saham bertindak sebagai prinsipal, dan CEO (Chief Executive Officer) bertindak sebagai agen. Agen dipekerjakan untuk bertindak sesuai dengan kepentingan principal” (Anthony dan Govindarajan, 2011).  Teori keagenan mulai berlaku ketika terjadi hubungan kontraktual antara prinsipal dan agen. Pihak manajemen sebagai agen bertanggung jawab secara moral dan profesional untuk menjalankan perusahaan sebaik mungkin dan mengoptimalkan operasi serta laba perusahaan. Sebagai imbalannya manajer sebagai agen akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak yang ada. Sementara pihak prinsipal melakukan kontrol terhadap kinerja agen untuk memastikan modal yang dimiliki dikelola dengan baik, agar modal yang telah ditanam berkembang dengan optimal (Sukandar dan Rahardja, 2014). Prinsipal akan memberikan kewajiban kepada agen untuk melaporkan kondisi perusahaan sesuai dengan keadaaan yang sebenarnya. Laporan yang diberikan tersebut dapat berupa pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Hal tersebut dilakukan sebagai sarana prinsipal untuk mengawasi kinerja agen dan memastikan modal yang ditanam berkembang dengan baik. Apabila kinerja agen tidak dapat memuaskan prinsipal maka prinsipal dapat mengambil tindakan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sebelumnya. Adanya permasalah tersebut membuat para agen berusaha untuk memberikan informasi sesuai dengan keinginan para prinsipal. Sukandar dan Rahardja (2014) mengatakan perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal disebut dengan agency problem. Salah satu penyebab agency problem adalah asymmetric information. Asymmetric information adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh prinsipal dan agen. Agen memiliki lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara   keseluruhan sedangkan prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen.

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Profitabilitas merupakan indicator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan dengan laba yang dihasilkan. Laba dijadikan indicator oleh stakeholder untuk menilai sejauh mana kinerja manajemen mengelola perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat profitabilitas tinggi dapat menarik investor untuk menanamkan modal karena manajemen perusahaan dianggap berhasil menjalankan operasional perusahaan. Sebaliknya jika perusahaan memiliki tingkat profitabilitas rendah maka investor cenderung tidak tertarik menanamkan modalnya (Yoehana, 2013). Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan atau laba (Wiagustini, 2010:76). Kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba sangat dipengaruhi oleh konsumen, karena itu perusahaan tidak hanya perlu meningkatkan kualitas produk untuk bisa menarik minat konsumen, tetapi juga perlu untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap konsumen. Sama halnya dengantanggung jawab perusahaan dalam membayar pajak. Perusahaan yang membayar pajak dengan jujur sesuai dengan besarnya laba perusahaan, secara tidak langsung telah berkontribusi terhadap kepentingan umum, yang juga secara tidak langsung telah berkontribusi terhadap kepentingan kosumen. Leverage adalah rasio yang mengukur kemampuan hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek untuk membiayai aktiva perusahaan. Leverage ini menjadi sumber pendanaan perusahaan dari eksternal dari hutang. Hutang yang dimaksud adalah hutang jangka panjang. Beban bunga secara jangka panjang akan mengurangi beban pajak yang ada. Variabel leverage diukur dengan membagi total kewajiban jangka panjang dengan total asset perusahaan (Kurniasih dan Sari, 2013). Leverage mencerminkan kompleksitas transaksi keuangan perusahaan. Sehingga perusahaan dengan tingkat leverage yang tinggi memiliki kemampuan yang lebih untuk menghindari pajak melalui transaksi–transaksi keuangan (Dunbar, 2011).

Pada saat perusahaan mengalami kondisi kesulitan keuangan (financial distress) maka tindakan yang dapat diambil oleh pihak perusahaan adalah dengan meminimalkan beban pajak melalui agresivitas pajak. Faktanya bahwa apabila suatu perusahaan sedang mengalami potensi kebangkrutan yang cukup besar, maka perusahaan akan terdorong untuk melakukan tindakan agresivitas pajak, terlepas dari risiko akan diaudit oleh otoritas pajak (Brondolo, 2009). Penelitian sebelumnya juga telah dilakukan oleh beberapa peneliti, yang menunjukan bahwa perusahaan yang termasuk dalam kondisi kesulitan keuangan akan lebih meningkatkan aktivitas agresivitas pajak dan kemungkinan tindakan tersebut akan lebih ditingkatkan apabila diluar perusahaan terjadi kondisi kesulitan keuangan global. Bagaimanapun juga keuntungan dari dilakukanya tindakan agresivitas pajak akan meningkat dalam kondisi kesulitan keuangan perusahaan (financial distress), hal ini juga didukung oleh perilaku pergeseran risiko yang dialami pemegang saham dan manajemen (Edwards et al., 2013).Penelitian Ema Noviandiharini (2016) bertujuan menguji Financial Distress Terhadap Agresivitas pajak. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Financial Distress berpengaruh terhadap agresivitas pajak

Leverage merupakan rasio yang menandakan besarnya modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya. Hasil perhitungan rasio leverage menandakan seberapa besar aset yang dimiliki perusahaan berasal dari modal pinjaman perusahaan tersebut. Apabila perusahaan memiliki sumber dana pinjaman tinggi, maka perusahaan akan membayar beban bunga tinggi kepada kreditur. Beban bunga akan mengurangi laba, sehingga dengan berkurangnya laba maka mengurangi beban pajak dalam satu periode berjalan. Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) badan di Indonesia, mengatur bahwa bunga pinjaman dapat dikurangkan sebagai biaya (tax deductible) sesuai pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 Tahun 2008. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugraha dan Meiranto (2015) membuktikan bahwa leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun, hasil penelitian berbeda yang 32 diperoleh Putri (2015) yang menemukan bahwa leverage berpengaruh positif signifikan terhadap Tarif Pajak Efektif. Penelitian yang dilakukan Tiaras dan Wijaya (2015) menyatakan Leverage berpengaruh siginifikan terhadap agresivitas pajak