Tag: Akutansi

Perhitungan ukuran perusahaan menurut Dogun
(2013) dan Niresh (2014) dapat diukur dengan menggunakan
Natural logarithm total asset dan Natural logarithm of total
sales. Berikut rumus perhitungan ukuran perusahaan :
a. Natural logarithm total asset
Ukuran perusahaan : LN (total aset)
(Sumber : Dogun, 2013)
Menurut Lilik (2018) semakin besar aset yang
dimiliki oleh suatu perusahaan maka perusahaan dapat
melakukan investasi baik untuk aset lancar maupun aset tetap
dan juga memenuhi permintaan produk. Dengan demikian
semakin besar total aset maka semakin besar juga ukuran
perusahaan.
b. Natural logarithm of total sales
Ukuran perusahaan : LN (total penjualan)
(Sumber : Dogun, 2013)
Menurut Lilik (2018) dalam sebuah perusahaan
diharapkan mempunyai penjualan yang terus meningkat,
karena ketika penjualan semakin meningkat perusahaan dapat
menutup biaya yang keluar pada saat proses produksi. Dengan
demikian semakin meningkatnya penjualan suatu perusahaan
maka semakin besar ukuran perusahaan

Menurut Febria dan Halmawati (2014) ukuran
perusahaan merupakan suatu skala atau nilai dimana
perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya berdasarkan
total aktiva, log size, nilai saham dan lain sebagainya. Putranto
dan Darmawan (2018) mengartikan ukuran perusahaan
sebagai skala berapa besarnya perusahaan yang ditentukan
oleh beberapa hal antara lain total dari penjualan dan total dari
harta (aktiva). Menurut Suryandani (2018) ukuran perusahaan
merupakan besarnya kekayaan aset yang dimiliki suatu
perusahaan. Sedangkan menurut Tendean (2014) ukuran
perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan
besar kecil perusahaan menurut beberapa cara, antara lain :
total asset, penjualan bersih dan kapitalisasi pasar.
Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat
disimpulkan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu
pengelompokkan perusahaan berdasarkan besar kecilnya total
aset, total penjualan dan kapitalisasi pasar.

Menurut Hanafi dan Halim (2016) pengukuran
profitabilitas ada tiga, yaitu:
a. Profit Margin
Menurut Hanafi dan Halim (2016) profit margin
digunakan untuk menghitung sejauh mana kemampuan
perusahaan menghasilkan laba bersih pada tingkat
penjualan tertentu. Rasio ini dapat juga diartikan sebagai
kemampuan perusahaan menekan biaya-biaya di
perusahaan pada periode tertentu. Profit margin yang tinggi
menandakan bahwa kemampuan perusahaan menghasilkan
laba yang tinggi pada tingkat penjualan tertentu. Profit
margin yang rendah menunjukkan bahwa penjualan terlalu
rendah untuk tingkat biaya tertentu, atau biaya terlalu tinggi
untuk tingkat penjualan tertentu. Rasio profit margin dapat
dihitung sebagai berikut :
?????? ?????? = laba bersih
?????????
(sumber : Hanafi dan Halim, 2016)
b. Return On Total Asset
Return on Total Asset (ROA) menurut Hanafi dan
Halim (2016) merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba
bersih dengan menggunakan total aset yang ada, setelah
biaya-biaya modal (biaya yang digunakan untuk mendanai
aset). Return on Total Asset (ROA) juga sering disebut
sebagai ROI (Return on Investement). Return on Total Asset
(ROA) digunakan sebagai pengukur prestasi pada satu
periode tertentu.
Menurut Hery (2015) semakin tinggi hasil
pengembalian atas aset berarti semakin tinggi pula jumlah
laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang
tertanam dalam total aset. Sebaliknya, semakin rendah hasil
pengembalian atas aset berarti semakin rendah pula jumlah
laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang
tertanam dalam total aset. Rasio Return on Total Asset
(ROA) dapat diukur sebagai berikut :
?????? ?? ????? ????? = laba bersih
total aset
(Sumber : Hery, 2015)
c. Return On Equity
Return on Equity (ROE) menurut Hanum (2012)
adalah rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak
dengan modal sendiri. Rasio ini menitik beratkan pada
bagaimana efisiensi operasi perusahaan ditranslasi menjadi
keuntungan bagi para pemilik perusahaan. Menurut Hanafi
dan Halim (2016) Return on Equity (ROE) merupakan
pengukuran profitabilitas dari sudut pandang pemegang
saham. Walaupun rasio ini mengukur laba dari sudut
pandang pemegang saham, tetapi rasio ini tidak
memperhitungkan dividen maupun capital gain untuk
pemegang saham. Hanum (2012) menyatakan bahwa
Return on Equity (ROE) menunjukkan kesuksesan
manajemen dalam memaksimalkan pengembalian pada
pemegang saham. Semakin tinggi rasio ini akan semakin
baik karena memberikan tingkat pengembalian yang lebih
besar pada pemegang saham. Return on Equity (ROE) dapat
dihitung sebagai berikut:
?????? ?? ?????? = laba bersih
modal saham
(Sumber : Hanafi dan Halim, 2016)

Ratnasari dan Budiyanto (2016) menjelaskan bahwa
terdapat beberapa manfaat dari profitabilitas, antara lain
sebagai berikut :

1. Analisis kemampuan menghasilkan laba ditunjukan untuk
   mendeteksi penyebab timbulnya laba atau rugi yang
   dihasilkan oleh suatu objek informasi dalam periode
   akuntansi tertentu.
2. Profitabilitas dapat dimanfaatkan untuk menggambarkan
   kriteria yang sangat diperlukan dalam menilai sukses suatu
   perusahan.
3. Profitabilitas merupakan suatu alat untuk membuat
   proyeksi laba perusahaan karena menggamberkan korelasi
   antra laba dan jumlah modal yang ditanamkan.
4. Profitabilitas merupakan suatu alat pengendalian bagi
   manajemen, profitabilitas dapat dimanfaatkan oleh pihak
   intern untuk menyusun target, budget, koordinasi, evaluasi
   hasil pelaksanaan operasi perusahaan dan dasar
   pengambilan keputusan

Menurut Hanafi dan Halim (2016) profitabilitas
merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan
menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan
modal saham tertentu. Selanjutnya menurut Ratnasari dan
Budiyanto (2016) profitabilitas merupakan kemampuan dari
modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aset untuk
menghasilkan keuntungan bagi investor (pemegang obligasi
dan saham). Sedangkan menurut Mar’ati dan Purnomo (2011)
profitabilitas adalah kemampuan suatu badan usaha untuk
memperoleh laba bersih. Laba bersih ini merupakan ukuran
pokok keberhasilan perusahaan. Laba atau berkurangnya laba,
mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk mendapat
pinjaman dan pendanaan ekuitas, posisi likuiditas perusahaan
dan kemampuan perusahaan untuk berubah.
Dari berbagai pengertian di atas dapat ditarik
kesimpulan bahwa profitabilitas adalah rasio yang digunakan
untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam
mendapatkan keuntungan atau laba

Pengukuran good corporate governance dapat
diproksikan dengan kepemilikan institusional, prosentase
dewan komisaris independen, kualitas audit, dan jumlah
komite audit.
a. Kepemilikan Institusional
Kepemilikan institusional menurut Tarjo (2008)
merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi
atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan
investasi dan kepemilikan institusi lain). Dewi dan Sanica
(2017) berpendapat bahwa kepemilikan institusional
memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena
dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan
mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal.
Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran
untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan
institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui
investari mereka yang cukup besar dalam pasar modal.
Berikut ini merupakan pengukuran kepemilikan
institusional :
?? = saham kepemilikan institusional
Jumlah saham beredar × 100%
(Sumber : Sari dkk, 2014)
b. Dewan Komisaris Independen
Menurut Winata (2014) Komisaris independen
merupakan pihak yang tidak terafiliasi dalam segala hal
dengan pemegang saham. Sedangkan menurut Peraturan
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-
01/MBU/2011, dewan komisaris independen adalah
anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang tidak
memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan
saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi
dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan
dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat
mempengaruhi kemampuanya untuk bertindak independen.
Menurut Yendrawati (2016) Salah satu syarat
pencatatan saham bagi calon perusahaan tercatat adalah
memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30%
dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Apabila jumlah
komisaris independen pada dewan komisaris semakin
banyak, maka akan semakin baik karena komisaris
independen dapat memenuhi peran mereka didalam fungsi
monitoring terhadap tindakan-tindakan para direktur.
Menurut Suhadak dan Handayani (2016) Dewan
komisaris independen memiliki tanggung jawab pokok
untuk menerapkan GCG pada perusahaan. Fungsi
komisaris independen sebagai jembatan antara pemegang
saham dengan manajer serta sebagai pihak pengawas dan
penasihat kepada dewan direksi. Proporsi dewan komisaris
independen dapat dirumuskan sebagai berikut:
??? = Jumlah dewan komisaris independen
Jumlah seluruh dewan komisaris
(Sumber : Dewi dan Sari, 2015)
c. Kualitas Audit
Salah satu elemen penting dalam good corporate
governance menurut Yendrawati (2016) adalah
transparansi. Untuk menjaga obyektivitas dalam
menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan
informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan
dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku
kepentingan sesuai dengan haknya. Transparansi
mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat tentang
laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP.
Annisa dan Kurniasih (2012) menjelaskan bahwa
laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP Big Four
memiliki tingkat kecurangan dalam aktivitas perpajakan
yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang
diaudit oleh KAP Non-Big Four. Menurut Damayanti dan
Susanto (2015) kualitas audit diukur dengan menggunakan
variable dummy yang bernilai 1 apabila audit laporan
keuangan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
The Big Four. KAP The Big Four yaitu Price Water House
Cooper–PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, dan
Ernst & Young – E&Y, dan bernilai 0 apabila audit laporan
keuangan tidak dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik
(KAP) The Big Four.
d. Komite Audit
Menurut Zarkasyi (2018) merupakan suatu
kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki
kepentingan terhadap manajemen dan diangkat secara
khusus serta memiliki pandangan antara lain dalam bidang
akuntansi dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem
pengawasan internal perusahaan. Selanjutnya Zarkasyi
(2018) menjelaskan bahwa tujuan komite audit adalah
membantu dewan komisaris untuk mengawasi :

1. Integritas dari laporan keuangan perusahaan;
2. Kualifikasi dan kemandirian auditor independen atau
   auditor eksternal;
3. Kinerja dari auditor internal perusahaan dan auditor
   eksternal;
4. Kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang dan
   peraturan yang berlaku.
   Zarkasyi (2018) juga menjelaskan terdapat
   beberapa fungsi fungsi komite audit antara lain
   memberikan rekomendasi, berkonsultasi, melakukan
   analisis, melakukan pertimbangan berperan dan berperan
   sebagai saluran komunikasi antara auditor, eksternal
   dengan dewan direksi dan dewan komisaris selaku wakil
   pemegang saham. Berikut ini adalah perhitungan komite
   audit :
   ?? = Total komite audit luar perusahaan
   Total Anggota komite audit × 100%
   (Sumber : Sari, 2017)

Menurut Sadi (2016) pelaksanaan good corporate
governance yang sungguh-sungguh menjadi sangat vital bagi
dunia usaha. Terutama untuk tujuan-tujuan :
a. Meningkatkan kemampuan bersaing mendapatkan modal di
pasar global.
b. Mengurangi risiko perubahan yang bersifat tiba-tiba dan
mendorong penanaman modal jangka panjang.
c. Memperkuat sektor finansial.
d. Memajukan manajemen yang bertanggungjawab dan
kinerja yang solid.
Sedangkan menurut Peraturan Menteri Negara Badan
Usaha Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Penerapan
prinsip-prinsip GCG pada BUMN, bertujuan untuk:
a. mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki
daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun
internasional, sehingga mampu mempertahankan
keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai
maksud dan tujuan BUMN;
b. mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien,
dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan
kemandirian Organ Persero/Organ Perum;
c. mendorong agar Organ Persero/Organ Perum dalam
membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi
nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan
perundangundangan, serta kesadaran akan adanya tanggung
jawab sosial BUMN terhadap Pemangku Kepentingan
maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN;
d. meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian
nasional;
e. meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan
investasi nasional

Berikut prinsip-prinsip Good Corporate Governance
Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor:
PER-01/MBU/2011 :
a. Transparansi (transparency), yaitu keterbukaan dalam
melaksanakan proses pengambilan keputusan dan
keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material
dan relevan mengenai perusahaan;
b. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi,
pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ sehingga
pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
c. Pertanggungjawaban (responsibility), yaitu kesesuaian di
dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan
perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang
sehat;
d. Kemandirian (independency), yaitu keadaan di mana
perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan
kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun
yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat;
e. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di
dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan
(stakeholders) yang timbul berdasarkan perjanjian dan
peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Menteri Negara Badan Usaha
Milik Negara Nomor : PER-01/MBU/2011 Tata Kelola
Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance), adalah
prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme
pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-
undangan dan etika berusaha. Sedangkan menurut Franita
(2018) good corporate governance adalah suatu sistem yang
mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha yang
berjalan secara berkesinambungan untuk menaikkan nilai
saham, yang akhirnya meningkatkan nilai perusahaan dan
sebagai pertanggungjawaban kepada stakeholders tanpa
mengabaikan kepentingan stakeholders yang meliputi
karyawan, kreditur dan masyarakat.
Selanjutnya menurut Zarkasyi (2018) good corporate
governance merupakan suatu sistem (input, proses, output)
dan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara
berbagai pihak yang kepentingan (stakeholders) terutama
dalam arti sempit hubungan antara pemegang saham, dewan
komisaris dan dewan direksi demi tercapainya tujuan
perusahaan. Pahlevi dkk (2016) mengartikan Good Corporate
Governance (GCG) adalah sebuah prinsip yang diterapkan
didalam sebuah organisasi, yang ditujukan untuk mengatur
hubungan diantara orang-orang yang terlibat demi terbentuk
kinerja yang baik, yang diharapkan dapat memberikan nilai
tambah dari dari organisasi tersebut.
Dari berbagai pengertian di atas dapat disimpulkan
bahwa good corporate governance adalah suatu pedoman
berlandaskan undang-undang yang digunakan untuk
mengelola perusahaan sehingga terbentuk kinerja yang baik
dan dapat tercapainya tujuan perusahaan

Penghindaran pajak menurut Putri (2015) dapat
diukur dengan menggunakan beberapa rumus diantaranya
Cash Effective Tax Rate (CETR), Effective Tax Rate (ETR),
Book Tax Differences (BTD).

1. Cash Effective Tax Rate (CETR)
   Seperti halnya pada penelitian Rusydi dan Martani (2014)
   tujuan penggunaan model ini adalah mengakomodasikan
   jumlah kas pajak yang dibayarkan saat ini oleh perusahaan.
   Cash Effective Tax Rate (CETR) diukur dengan
   menggunakan rumus sebagai berikut :
   ???ℎ ??? = ???ℎ ??? ???? i, t
   ?????? ?????? ?, ?
   (Sumber : Rusydi dan Martani, 2014)
   Dimana :
   a. Cash ETR adalah adalah Effective Tax Rate berdasarkan
   jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan pada
   tahun berjalan
   b. Cash Tax Paid adalah jumlah kas pajak yang dibayarkan
   perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan
   perusahaan
   c. Pretax Income adalah pendapatan sebelum pajak untuk
   perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan
   perusahaan
2. Effective Tax Rate (ETR)
   ETR menurut Putri (2015) bertujuan untuk melihat beban
   pajak yang dibayarkan dalam tahun berjalan. ETR dapat
   dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
   ??? = ??? ??????? i, t
   ?????? ?????? ?, ?
   (Sumber : Putri, 2015)
   Dimana :
   a. ETR adalah Effective Tax Rate berdasarkan pelaporan
   akuntansi keuangan yang berlaku
   b. Tax Expense adalah beban pajak penghasilan badan
   untuk perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan
   keuangan perusahaan.
   c. Pretax Income adalah pendapatan sebelum pajak untuk
   perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan
   perusahaan.
3. Book Tax Differences (BTD)
   Menurut Rusyidi dan Martani (2014) model BTD ini
   merupakan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal
   yang hanya berupa perbedaan temporer, dan ditunjukkan
   oleh akun biaya (manfaat) pajak tangguhan. Book Tax
   Differences (BTD) dihitung dari pajak tangguhan yang
   dibagi total aset. BTD dapat dihitung dengan menggunakan
   rumus sebagai berikut :
   ??? = ????? ??????????? ???? − ??? ?, ?
   ????? ???? ?, ?
   (Sumber : Rusydi dan Martani, 2014)
   Dimana :
   a. BTD, adalah Book Tax Difference.
   b. Total Differences Book, adalah perbedaan laba
   berdasarkan buku.
   c. Tax adalah laba berdasarkan pajak perusahaan i pada
   tahun t.
   d. Total Aset, adalah Total Aset perusahaan i pada tahun t

Menurut Rahayu (2010) terdapat beberapa skema
yang dilakukan oleh perusahaan penanaman modal asing
untuk melakukan penghindaran pajak adalah sebagai berikut :

1. Transfer pricing
   Transfer pricing menurut Tampubolon dan Alfarizi (2019)
   diartikan sebagai transaksi pertukaran produk atau jasa yang
   terjadi diantara dua entitas yang berbeda dalam suatu grub
   perusahaan dengan tujuan tertentu.
2. Thin Capitalization
   Lathifa (2019) mendefinisikan thin capitalization sebagai
   upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak dengan
   cara memperbesar pinjaman agar dapat membebankan biaya
   bunga dan mengecilkan laba.
3. Treaty Shopping
   Menurut Dahlan (2018) treaty shopping adalah suatu skema
   yang dilakukan untuk mendapatkan fasilitas, misalnya
   penurunan tarif pemotongan pajak yang disediakan oleh
   suatu perjanjian penghindaran pajak berganda, oleh subjek
   pajak yang sebenarnya tidak berhak untuk mendapatkan
   fasilitas tersebut.
4. Controlled foreign corporation (CFC)
   Controlled foreign corporation (CFC) menurut Lathifa
   (2019) adalah perusahaan terkendali yang dimiliki oleh
   wajib pajak dalam negeri yang berada di negara yang
   mengenakan pajak rendah atau tidak mengenakan pajak
   sama sekali (tax haven country) yang dibentuk dengan
   maksud untuk menunda pengakuan penghasilan dalam
   rangka penghindaran pajak (tax avoidance)

Komite urusan fiskal dari Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) dalam Suandy (2016)
menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak sebagai
berikut :
a. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan
seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini
dilakukan karena ketiadaan faktor pajak
b. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari
undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan
legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang
sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana
umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara
untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib
pajak menjaga serahasia mungkin.

Menurut Pohan (2013) penghindaran pajak atau tax
avoidance adalah upaya mengefisienkan beban pajak yang
dilakukan secara legal dimana metode dan teknik yang
digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan
(grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan
perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang
terutang. Menurut Suandy (2016) penghindaran pajak
merupakan rekayasa ‘tax affairs’ yang masih tetap berada
dalam bingkai ketentuan perpajakan (lawful). Sedangkan
menurut Putri (2018) penghindaran pajak adalah salah satu
upaya meminimalisasi beban pajak yang sering dilakukan oleh
perusahaan, karena masih berada dalam bingkai peraturan
perpajakan yang berlaku.
Dari berbagai pengertian tersebut dapat disimpulkan
bahwa penghindaran pajak adalah upaya wajib pajak untuk
meminimalkan beban pajak dengan teknik alternatif, masih
dalam bingkai perpajakan dan legal

Menurut Mardiasmo (2018) terdapat dua fungsi
pajak, yaitu :

1. Fungsi Anggaran (Budgetair)
   Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi
   pemerintah membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi Mengatur (Regulerend)
   Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau
   melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang
   sosial dan ekonomi.

Pajak dapat dibagi menjadi beberapa menurut
golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutannya. Berikut
pengelompokkan pajak menurut Agoes (2013) :

1. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
   a. Pajak langsung
   Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak
   dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban
   langsung wajib pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak
   Penghasilan (PPh).
   b. Pajak tidak langsung
   Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya
   dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak
   Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas
   Barang Mewah (PPnBM).
2. Menurut objeknya, pajak dikelompokkan menjadi dua :
   a. Pajak subjektif
   Pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal pada
   subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat
   objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan diri
   wajib pajak. Contoh : PPh
   b. Pajak objektif
   Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objek
   tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh :
   Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PPN, dan PPnBM.
3. Menurut pemungutannya, pajak dibedakan menjadi dua :
   a. Pajak Pusat
   Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah
   dan digunakan untuk membiayai rumah tangga
   pemerintah pusat. Contoh : PPh, PPN, PPnBM, PBB.
   b. Pajak daerah
   Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh
   pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai
   rumah tangga pemerintah daerah. Contoh : Pajak
   reklame, pajak hotel dan restoran, pajak kendaraan
   bermotor

Menurut Mardiasmo (2018) pajak memiliki unsur-
unsur adalah sebagai berikut :
a. Iuran dari rakyat kepada negara, yang berhak memungut
pajak adalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan
barang).
b. Berdasarkan undang-undang. Pajak dipungut berdasarkan
atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan
pelaksanaannya.
c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang
secara langsung dapat ditunjuk, dalam pembayaran pajak
tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual
oleh pemerintah.
d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu
pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat
luas

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 16
Tahun 2009 pasal 1, pajak diartikan kontribusi wajib kepada
negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
besifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut Mardiasmo (2018) pajak adalah iuran rakyat kepada
kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-
prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang
digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan
Supramono dan Damayanti (2010) mengartikan pajak sebagai
iuran yang tidak mendapat jasa timbal (kontrapestasi) yang
langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar
pengeluaran-pengeluaran umum.
Selanjutnya pengertian pajak menurut Agoes (2013)
merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-
peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang
langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung
dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan
bahwa pajak merupakan kewajiban orang pribadi maupun
badan usaha untuk membayar sejumlah uang kepada negara,
bersifat memaksa tanpa mendapat imbal jasa

Sales growth mencerminkan keberhasilan penjualan pada tahun lalu dan
kemudian menjadi prediksi pertumbuhan penjualan pada tahun depan. Semakin
besar volume penjualan pada perusahaan, maka akan meningkat pula keuntungan
yang diperoleh perusahaan. Dengan meningkatnya pertumbuhan penjualan maka
kemungkinan perusahaan dapat kapasitas operasi agar perusahaan mendapatkan
profit yang lebih besar. Jika sales growth semakin tinggi, kemudian profit
bertambah besar, lalu perusahaan akan melaksanakan praktik penghindaran pajak
dikarenakan profit yang tinggi berdampak pada pajak yang harus dibayarkan
semakin besar. Hal ini didukung oleh penelitian dari Mariani (2020) memperoleh
hasil bahwa sales growth berpengaruh positif terhadap tax avoidance

Capital intensity menunjukkan seberapa besar modal yang diperoleh oleh
perusahaan yang diinvestasikan kedalam wujud aset tetap dan persediaan. Aset
tetap yang dimiliki perusahaan akan menimbulkan beban depresiasi pada setiap
periode. Kemudian oleh perusahaan dipergunakan untuk meringankan beban pajak
yang ditanggung. Jika perusahaan beinvestasi terhadap modalnya kedalam wujud
aset tetap, maka beban penyusutan pada aset tetap perusahaan semakin tinggi.
Perusahaan berinvestasi aset tetap dengan mempergunakan uang yang tidak
terpakai demi keuntungan berwujud beban penyusutan untuk meminimalkan
penyetoran pajak. . Hal ini didukung oleh penelitian dari Dharma dan Noviari
(2017) memperoleh hasil bahwa capital intensity berpengaruh positif terhadap tax
avoidance

Rasio leverage menggambarkan keterkaitan tentang hutang perusahaan
pada modal ataupun aset peruahaan. Sebagian dana perusahaan diperoleh dari
hutang, maka akan menyebabkan bertambahnya beban bunga. Timbulnya beban
bunga pada perusahaan mengakibatkan menurunnya beban pajak yang harus
ditanggung oleh perusahaan. Perusahaan yang mempunyai kewajiban perpajakan
yang tinggi lebih memilih membayarkan beban bunga daripada beban pajak.
Meningkatnya leverage menunjukkan bahwa perusahaan melaksanakan tax
avoidance. Hal ini didukung oleh penelitian dari Ainniyya, et.al (2021) memperoleh
hasil bahwa secara signifikan leverage berpengaruh terhadap tax avoidance

Profitabilitas menunjukkan kemampuan suatu perusahaan guna
memperoleh keuntungan dari aktivitas pengelolaan terhadap aset. Jika profitabilitas
meningkat yang dihasilkan dari jumlah aset, maka semakin baik dalam pengelolaan
aset pada perusahaan. Apabila ROA (Return on Assets) perusahaan meningkat
berarti perusahaan mampu menghasilkan keuntungan banyak, keuntungan
meningkat dapat menimbulkan beban pajak yang dibayarkan meningkat juga. Maka
dari itu perusahan akan melakukan tax avoidance agar beban yang ditanggung oleh
perusahaan tidak tinggi. Hal ini didukung oleh penelitian dari Mahdiana dan Amin
(2020) yang memperoleh hasil bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan
pada tax avoidance

Sales growth merupakan cerminan kesuksesan berinvestasi pada tahun lalu
kemudian digunakan prediksi untuk tahun yang akan datang. Pertumbuhan
penjualan menggambarkan naik atau turunnya tingkat pertumbuhan penjualan oleh
perusahaan dikarenakan dengan pertumbuhan penjualan pula, perusahan bisa
memprediksi seberapa banyak keuntungan yang didapatkan. Menurut Kasmir,
2019:115 rasio pertumbuhan (growth ratio) ialah rasio yang menggambarkan
kemampuan perusahaan dalam mempertahankan posisi ekonominya di tengah
pertumbuhan perekonomian dan sektor usahanya. Dalam rasio pertumbuhan yang
dianalisi adalah pertumbuhan penjualan, laba bersih, pendapatan per saham dan
deviden per saham. Setiap adanya peningkatan pada penjualan selalu berkaitan
dengan tambahan, piutang, persediaan dan juga saldo pada kas. Demikian juga
sebaliknya setiap adanya penurunan pada penjualan, akan berpengaruh pada aktiva
lancar. Jika pertumbuhan penjualan pada perusahaan naik kemudian profit juga
meningkat yang berarti kinerja pada perusahaan semakin baik. Karena dengan
semakin tinggi profit pada perusahaan, maka semakin tinggi keuntungan yang
didapatkan oleh perusahaan yang bisa mendorong meningkatnya sales growth
setiap tahun. Perusahaan mampu mengoperasinalkan sumber daya yang dimiliki
secara optimal terlihat pada penjualan tahun sebelumnya. Pertumbuhan penjualan
diukur dengan perbandingan antara penjualan yang ada pada tahun sekrang
kemudian dikurangi dengan penjualan tahun sebelumnya pada penjualan tahun
sebelumnya

Capital intensity merupakan modal yang dimiliki oleh perusahaan dimana
suatu perusahaan berinvestasi terhadap aset, kemudian diwujudkan kedalam aset
tetap maupun persediaan Rifka (2016) dalam (Anindyka, et.al, 2018). Intensitas
modal menggambarkan seberapa besar modal yang dimiliki perusahaan guna
memperoleh keuntungan. Perwujudan aset tetap akan menimbulkan beban
penyusutan pada setiap periode. Dan kemudian dapat dipergunakan guna
mengurangi beban perpajaknnya yang ditanggung oleh perusahaan itu sendiri. Jadi
perusahaan mempunyai aset tetap banyak, maka akan mempunyai tanggungan
pajak yang sedikit karena adanya pemotongan biaya pajak oleh adanya beban
penyusutan yang terjadi setiap tahunnya. Perusahaan melaksanakan investasi aset
tetap dengan mempergunakan dana menggangur pada perusahaan guna
memperoleh laba dari beban penyusutan untuk meringankan pajak

Analisis rasio keuangan merupakan analisis dengan memperhitungkan
perbandingan dari daata kuantitatif yang ada pada laporan posisi keuangan ataupun
laporan laba rugi. Pada dasarnya menghitung rasio keuangan dipergunakan sebagi
penilaian kinerja pada perusahaan yang ada pada masa lalu, masa sekarang dan
memprediksi kemungkinan di masa depan. Menurut Darmawan, 2020:53 rasio
keuangan ialah cara yang bagus untuk dengan cepat menilai kesehatan perusahaan
sebelum menggali lebih dalam ke dalam laporan keuangannya. Rasio keuangan
juga digunakan untuk menghitung aspek kinerja oprasi dan keuangan pada
perusahaan yang didasari oleh informasi yang ada pada laporan keuangan
perusahaan seperti laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan laporan laba-rugi.
Terdapat beberapa jenis rasio keuangan yang dapat dipergunakan dalam analisa
perkembangan financial perusahaan antara lain, rasio profitablitas, rasio
solvabilitas (leverage), dan rasio lainnya.

1. Rasio Profitabilitas
   Rasio profitabilitas ialah rasio yang mencerminkan gambaran
   perusahaan terhadap tingkat efektifitas dalam kegiatan mengelola dan
   memperoleh keuntungan. Rasio profitabilitas memiliki tujuan guna
   mengetahui seberapa besar kemampuan suatubperusahaan dalam
   menghasilkan keuntungan dalam periode tertentu dan juga memberikan
   cerminan tentang tingkat efektifitas manajemen dalam melaksanakan
   aktivitas operasi. Efektifitas manajemen disini dilihat dari laba yang
   dihasilkan terhadap penjualan dan investasi perusahaan Darmawan,
   2020:103. Profitabilitas juga digunakan sebagai salah satu pengukuran bagi
   kinerja suatu perusahaan. Tingkat profitabilitas dapat diukur dengan
   menggunakan beberapa jenis rasio. Terdapat beberapa jenis rasio
   profitabilitas antara lain :
   a. Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin)
   GPM ialah rasio yang digunakan untuk menghitung seberapa
   efisiennya pegendalian antara harga pokok maupun beban produksi,
   dengan mengindikasikan kemampuan suatu perusahaan guna
   beroprasi secara efisien. Rumus untuk menghitung GPM yaitu sebagai
   berikut :
   GPM = Laba Kotor
   Pendapatan
   b. Margin Laba Bersih (Net Profit Margin)
   NPM merupakan rasio yang digunakan guna menghitung seberapa
   besarnya laba bersih pada perusahaan atas penjualan. Rasio NPM
   digunakan untuk mengetahui tingkat efisiensi pada perusahaan, yakni
   sejauh mana perusahaan dapat memperkecil beban operasional yang
   ada pada periode tertentu. Rumus untuk menghitung NPM yaitu
   sebagai berikut :
   NPM = Laba Bersih setelah Pajak
   Penjualan
   c. Rasio Pengembalian Aset (Return on Assets Ratio)
   ROA merupakan rasio yang digunakan untuk menghitung jumlah laba
   atau keuntungan perusahaan terhadap aktiva yang telah dipergunakan
   guna menghasilkan laba. Rasio ini juga digunakan utuk mengitung
   jumlah total seluruh penyedia sumber dana, yaitu kreditor dann
   investor. Perhitungan ROA digunakan untuk mengevaluasi kinerja
   pada suatu perusahaan guna melihat keuntungan yang didapatkan
   pada aset yang telah dimiliki. Dapat dinyatakan dalam rumus sebagai
   berikut :
   ROA = Laba Bersih setelah Pajak
   Total Aset
   d. Rasio Pengembalian Ekuitas (Return on Equity Ratio)
   ROE merupakan rasio yang menggambarkan bagimana sejauh mana
   perusahaan dapat mengelola modalnya secara efektif, menghitung
   tingkat laba yang berasal dari aktivitas investasi yang dilakukan oleh
   perusahaan. Rumus untuk menghitung ROE yaitu sebagai berikut :
   ROE = Laba Bersih setelah Pajak
   Equitas Pemegang Saham
   e. Return on Investment (ROI)
   ROI ialah rasio yang digunakan untuk menghitung kemampuan
   perusahaan dalam mendapatkan laba dengan jumlah aset yang ada
   pada perusahaan. Dinyatakan dalam rumus sebagai berikut :
   ROI = Laba Bersih
   Investasi
   f. Earning Per Share (EPS)
   EPS merupakan rasio yang digunakan guna menghitung keberhasilan
   perusagaab dalam kegiatan menghasilkan laba. Dirumuskan sebagai
   berikut:
   EPS = Pendapatan Bersih – Deviden Pilihan
   Rata-rata Saham Biasa Beredar
   Setiap perusahaan selalu berupaya meningkatkan
   profitabilitasnya, dikarenakan semakin naiknya tingkat profitabilitas pada
   perusahaan, maka perusahaan tersebut akan mendapat keuntungan yang
   besar.
2. Rasio Leverage
   Rasio leverage ialah rasio yang diperuntukkan guna menghitung
   seberapa besar aktiva pada suatu perusahaan yang di danai oleh utang.
   Menurut Darmawan, 2020:73 rasio solvabilitas (leverage) ialah rasio yang
   digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dari
   utang. Yang berarti seberapa besar beban utang yang ditanggung oeleh
   perusahaan dibandingkan dengan aktiva yang dimilikinya. Dengan analisis
   rasio leverage, perusahaan akan mengetahui penggunaan modal sendiri dan
   modal yang pinjaman serta mengetahui rasio kemampuan perusahaan untuk
   memenuhi kewajibannya. Tingkat leverage dapat diukur dengan
   menggunakan beberapa jenis rasio. Terdapat beberapa jenis rasio leverage
   antara lain :
   a. Debt to Asset Ratio (DAR)
   DAR merupakan rasio untuk melihat seberapa banyak aset perusahaan
   dibiayai oleh hutang dan seberapa banyak hutang perusahaan
   dipengaruhi oleh pengelolaan aset. Rumus untuk menghitung DAR
   yaitu sebagai berikut:
   DAR = Total Hutang
   Total Aset
   b. Debt to Equity Ratio (DER)
   DER mencerminkan gambaran kemampuan pada perusahaan dalam
   membayarkan kewajiban jangka panjang. Rasio DER diperuntukkan
   guna melihat total dana yang berasal dari modal dan ekuitas dari
   pemilik perusahaan serta utang yang didapatkan dari kreditur. Rumus
   untuk DER adalah sebagai berikut :
   DER = Total Utang
   Total Ekuitas
   c. Equity Multiplier (EM)
   EM ialah rasio yang mencerminkan kemampuan suatu perusahaan
   dalam mepergunakan ekuitas pemegang saham. Rasio EM dapat
   dijelaskan sebagai seberapa banyak aset perusahaan didanai
   pemegang saham. Rumus untuk EM adalah sebagai berikut :
   EM = Total Aset
   Total Ekuitas
   d. Time Interest Earned Ratio (TIE)
   TIE merupakan rasio yang menjelaskan perusahaan dapat
   menanggung kewajiban beban bunga keluar dari laba operasi yang
   didapatkan selama satu periode. Investor dan kreditur lebih menyukai
   rasio yang mengalami kenaikan dikarenakan rasio yang mengalami
   kenaikan memperlihatkan margin keamanan dari investasi yang telah
   dilaksanakan. Rumus untuk TIE adalah sebagai berikut :
   TIE = EBIT
   Beban Bunga
   Meningkatnya leverage maka meningkat juga kerugian yang
   dihadapi, tetapi juga ada kesempatan mendapatkan keuntungan yang besar.
   Sebaliknya jika perusahaan memiliki rasio leverage yang rendah maka
   memiliki risiko kerugian yang lebih rendah

Laporan keuangan merupakan laporan yang dibuat suatu perusahaan yang
berisikan transaksi-transaksi yang terjadi dalam perusahaan, baik transaksi
pembelian maupun penjualan dan atau transaksi lain. Menurut Hidayat, 2018:2
laporan keuangan menjadi suatu informasi yang menjelaskan keadaan keuangan
suatu perusahaan, informasi itu dapat dipergunakan untuk gambaran kinerja
keuangan suatu perusahaan. Laporan keuangan juga memproyeksikan keadaan
keuangan perusahaan pada setiap periode tertenu. Menurut Kasmir, 2019:7 laporan
keuangan menggambarkan pos-pos keuangan perusahaan yang diperoleh dalam
suatu periode. Jenis-jenis laporan keuangan yang umumnya dikenal adalah neraca,
laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan catatan atas laporan keuangan,
dan laporan kas. Kelima jenis laporan keuangan tersebut memiliki fungsi dan
prinsip yang berbeda, menurut Kasmir, 2019:8, sebagai berikut :

1. Neraca
   Neraca ialah laporan yang memperlihatkan total aktiva, kewajiban, dan
   modal perusahaan pada periode tertentu. Pembuatan neraca biasanya dibuat
   berdasarkan periode tertentu (tahunan). Tetapi, perusahaan bisa juga
   membuat laporan neraca sesuai dengan kebutuhan guna mengetahui secara
   pasti berapa harta, utang, dan modal yang dimiliki pada periode tertentu.
2. Laporan Laba Rugi
   Laporan laba rugi memperlihatkan keadaan perusahaan dalam suatu periode
   tertentu. Yang berarti laporan laba rugi dibuat pada suatu siklus operasi atau
   periode tertentu yang digunakan untuk mengetahui seberapa jumlah
   pendapatan dan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan, sehingga bisa
   dilihat apakah perusahaan dalam kondisi laba atau merugi.
3. Laporan Perubahan Modal
   Laporan perubahan modal memperlihatkan seberapa total modal yang
   dimiliki oleh perusahaan pada saat ini. Kemudian, laporan perubahan modal
   juga mencerminkan perubahan atas modal serta sebab-sebab berubahnya
   modal.
4. Laporan Catatan Atas Laporan Keuangan
   Catatan atas laporan keuangan ialah laporan yang sengaja dibuat berkaitan
   dengan laporan keuangan lain yang disajikan. Laporan catatan atas laporan
   keuangan memperlihatkan informasi tentang penjelasan yang dianggap
   perlu atas laporan keuangan yang ada sehingga menjadi jelas sebab
   penyebabnya. Tujuannya agar penggunaan laporan catatan atas laporan
   keuangan guna bisa memahami dengan jelas data yang disajikan.
5. Laporan Arus Kas
   Laporan arus kas ialah laporan yang menggambarkan kegiatan arus kas yang
   masuk dan arus kas yang keluar pada suatu perusahaan. Arus kas yang
   masuk berupa pendapatan atau pinjaman dari pihak lain, sedangkan arus kas
   yang keluar berupa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan.
   Baik pada arus kas masuk maupun pada arus kas keluar dibuat untuk periode
   tertentu.
   Laporan keuangan dibuat dengan tujuan guna memberikan informasi
   keuangan pada suatu perusahaan pada periode tertentu. Laporan keuangan disusun
   sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik pada saat tertentu mauoun periode
   tertentu.

Tax avoidance merupakan suatu upaya guna meringankan beban pajak
yang ditanggung oleh perusahaan yang bersifat legal. Penghindaran pajak
dilakukan dengan melakukan kegiatan perencanaan pajak (tax planning), sehingga
diperbolehkan jika didasari oleh ketentuan perundang-undangan perpajakan.
Perencanaan pajak adalah tahap awal dari manajemen pajak. Pada tahap ini
dilakukan upaya untuk menghemat pajak. Tujuan dari perencanaan pajak ini adalah
untuk meminimalkan beban pajak, atau sering disebut dengan (tax avoidance). Pada
perencanaan pajak yang baik akan menghasilkan beban pajak yang ditanggung
sedikit merupakan perbuatan penghematan beban pajak agar terhindar dari pajak.
Penghindaran pajak adalah perencanaan pajak yang dilakukan secara legal dengan
cara mengecilkan objek pajak yang menjadi dasar pengenaan pajak yang masih
sesuai dengan ketentuan perundang-undagan perpajakan yang berlaku Halim., et,
al. 2019:8. Sedangkan menurut Mardiasmo, 2016:11 tax avoidance merupakan
usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
Penghindaran pajak sering dilakukan oleh perusahaan dengan tetap mematuhi
kententuan pajak dengan memanfaatkan pengecualian dan potongan yang
diperbolehkan. Tax avoidance ialah upaya mengefisiensikan beban pajak dengan
cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkan pada transaksi yang bukan
objek pajak Pohan, 2013:11. Sedangkan menurut Sutanto, 2014:8 tax avoidance
merupakan usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-
undang (manajemen pajak).
Terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak agar
terhindar dari sanksi pajak Suandy, 2016:10-11 :

1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Apabila suatu perencanaan pajak
   dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi wajib pajak
   merupakan resiko pajak yang sangat berbahaya dan justru mengancam
   keberhasilan perencanaan pajak tersebut.
2. Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajakmerupakan bagian yang
   tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan, baik jangka
   panjang maupun jangka pendek. Oleh karena itu, perencanaan pajak yang
   tidak masuk akal akan memperlemah perencanaan pajak itu sendiri.
3. Bukti-bukti pendukungnya memadai, misalnya dukungan perjanjian, faktur
   dan juga perlakuan akuntansinya.
   Perlawanan terhadap pajak (resistensi pajak) yang dilakukan oleh wajib
   pajak merupakan hambatan-hambatan dalam pemungutan pajak baik yang
   disebabkan oleh kondisi negara dan rakyatnya maupun disebabkan oleh usaha-
   usaha wajib pajak yang disadari ataupun tidak yang mempersulit pemasukan pajak
   sebagai sumber penerimaan negara Pohan, 2018:369. Resistensi pajak dilakukan
   dengan cara memperkecil beban pajak yang terutang meliputi semua usaha yang
   secara langsung memiliki tujuan dapat menghindari pajak, baik secara legal (tax
   avoidance) maupun ilegal (tax evasion). Menurut Pohan, 2017 dalam Pohan,
   2018:370 tax avoidance (penghindaran pajak) merupakan upaya penghindaran
   pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan
   dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di mana metode dan teknik yang
   digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang
   terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk
   memperkecil jumlah pajak yang terutang. Sedangkan tax evasion (penggelapan
   pajak) adalah manipulasi ilegal terhadap sistem perpajakan untuk mengelak dari
   pembayaran pajak. Menurut pajak Halim., et.al., 2019:8 tax evasion ialah
   pengabaian terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan yang disengaja
   untuk menghindari pembayaran pajak, misalnya pemalsuan pengembalian pajak.
   Tindakan tax evasion yang dilakukan berisiko dan melenceng jauh dari Undang-
   Undang dan Peraturan Perpajakan serta berpotensi terkena sanksi pelanggaran
   hukum atau tindakan pidana. Pada praktik penggolongan atntara tax avoidance dan
   tax evasion tergantung pada ketentuan pajak masing-masing negara. Yang
   membedakan adalah legalitasnya, kalau tax avoidance bersifat legal, sedangkan tax
   evasion bersifat tidak legal.
   Perilaku penghindaran pajak dilakukan guna efisiensi beban perpajakan
   yang ditanggung oleh perusahaan menggunakan norma-norma yang berlaku pada
   undang-undang. Menurut Suandy, 2016:8 penghindaran pajak merupakan rekayasa
   ‘tax affairs’ yang masih tetap berada dalam bingkai ketentuan perpajakan (lawful).
   Tindakan tax avoidance yang dijalankan oleh perusahaan melibatkan aturan-aturan
   yang berlaku untuk memperoleh keuntungan, akan tetapi perlakuan yang dilakukan
   merupakan pelanggaran terhadap administrasi perpajakan kala proses tersebut
   dilakukan dengan tidak mematuhi peraturan yang telah disahkan dan melanggar
   prinsip yang telah ditentukan. Menurut Rohatgi, 2002 dalam Pohan, 2018:421,
   banyak negara penghindaran pajak dibedakan menjadi penghindaran pajak yang
   diperbolehkan (acceptable tax avoidance/tax planning/tax mitigation) dan yang
   tidak diperbolehkan (unacceptable tax avoidance). Yang berarti tax avoidance
   dikategorikan aktivitas legal dan juga dikatagorikan aktivitas non-legal. Pada
   penghindaran pajak bisa dibilang tidak legal jika transaksi yang telah dilakukan
   guna bertujuan menghindari pajak kemudian transaksi itu tidak bertujuan baik.
   Melakukan penghindaran pajak secara legal/lawfull dengan cara
   menggunakan peluang-peluang (loopholes) dan alternative-alternatif yang terdapat
   dalam ketentuan perpajakan antara lain dapat dilakukan dengan cara :
4. Pemilihan bentuk usaha yang sesuai
5. Mendirikan usaha dalan satu jalur usaha sehingga dapat mengatur besaran
   beban dan potensi pajak yang mungkin timbul
6. Menyebar penghasilan ke beberapa periode tahun untuk menghindari
   pengenaan lapisan kena pajak yang tertinggi
7. Pemanfaatan insentif pajak
8. Pemilihan metode balas jasa kepada karyawan dengan menggunakan
   metode yang lebih menguntungkan
   Pembayaran pajak dengan mudah dapat dihindari dengan tidak melakukan
   perbuatan yang memberi alasan dikenakannya pajak, yaitu dengan meniadakan atau
   tidak melakukan hal-hal yang dapat dikenakan pajak. Menghindari pajak yang
   merupakan gejala biasa pada pajak-pajak astas penggunaan, biasanya dilakukan
   dengan mengurangi atau menekan konsumsinya dalam barang-barang yang dapat
   dikenakan pajak. Sebenarnya pemanfaatan hal ini terjadi akibat biasnya peraturan
   perundangan pajak, sehingga dapat dimanfaatkan untuk menerapkan ketentuan-
   ketentuan secara legal guna bertujuan yang sebenarnya, dan bukan itu maksud dari
   pembuat undang-undang.
   Menurut Suandy, 2016:8 menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak
   sebagai berikut:
9. Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di
   dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
10. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari undang-undang
    atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal
    bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
11. Lerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini di mana umumnya para
    konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak
    dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin.
    Oleh karena itu, tax avoidance ialah tindakan mengecilkan pajak tidak
    melanggar undang-undangan perpajakan atau secara etik dianggap benar dalam
    rangka usaha wajib pajak meringankan beban kemudian perusahaan mendapatkan
    keuntungan. Cara yang digunakan dalam pelaksanaannya yaitu dengan perencanaan
    pajak sesuai ketentuan perpajakan. Tax avoidance yang dilaksanakan oleh
    perusahaan tidak semudah yang diduga, hal ini mengandung risiko apabila kegiatan
    penghindaran pajak diketahui oleh pihak pajak, kemudian perusahaan akan
    mendapat denda dan dapat menurunkan image perusahaan.

Menurut Yana dan Achmad (2019) indikator penelitian yang digunakan
dalam variabel Tax avoidance adalah CETR. Sejalan dengan peneliti Dyreng et al
(2020) dalam Hotman, Sofyan, dan Kusmiyati (2021), yakni menggunakan model
Cash Effective Tax Rate (CETR) perusahaan.
Dalam penelitian ini indikator yang akan digunakan oleh penulis adalah
Cash Effective Tax Rate yaitu indikator yang dikemukakan oleh Dyreng et al
(2020) dalam Hotman, Sofyan, dan Kusmiyati (2021). Cash ETR tahunan
merupakan cara untuk mengukur Tax Avoidance jangka pendek. Yang diukur
dengan Cash ETR yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan
laba sebelum pajak. Alasan digunakan Cash ETR karena pengukuran Tax
Avoidance menggunakan Cash ETR baik digunakan untuk menggambarkan
kegiatan penghindaran pajak oleh perusahaan karena cash ETR tidak terpengaruh
dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan
pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2020:208) kegiatan Tax Avoidance
melibatkan aktivitas yang berhubungan dengan faktor-faktor finansial dan faktor
non finansial.

1. Faktor Finansial
   Faktot finansial dapat menjadi fokus perhatian kegiatan Manajemen Pajak
   dengan aktivitas Tax Avoidance
   1) Kinerja Keuangan Perusahaan
   Informasi kinerja keuangan digunakan dalam mengukur capaian
   keberhasilan perusahaan, menilai kontribusi setiap bagian dalam
   perusahaan dalam mencapai tujuan, dan dapat digunakan sebagai dasar
   penentuan strategi perusahaan maupun pembuatan keputusan bagi Top
   Manajemen.
   Kinerja keuangan dapat diukur dengan Rasio Kinerja Keuangan
   yang meliputi: Rasio Profitabilitas, Rasio Aktivitas, Rasio Solvabilitas,
   Rasio Likuiditas.
   Kebijakan Leverage yang menghasilkan laba perusahaan sebelum
   kena pajak yang menggunakan hutan sebagai sumber yang menyebabkan
   munculnya beban bunga tentunya dapat mengurangi kewajiban pajak
   perusahaan. Dengan memperhatikan kinerja keuangan maka efisiensi dan
   optimalisasi kinerja keuangan dapat memberikan pengaruhnya pada Tax
   Avoidance.
   2) Intensitas Aktiva
   Intensitas kepemilikan aktiva tetap dapat memberikan dampak kepada
   jumlah pajak yang harus dibayar. Hal ini menggambarkan banyaknya
   investasi perusahaan terhadap aset tetap perusahaan. Pemilihan investasi
   dalam bentuk aset tetap dapat memberikan pengurangan laba dari
   pembebanan depresiasi. Perusahaan yang memiliki proporsi besar dalam
   aset tetapnya akan membayar pajak lebih rendah karena laba kotor
   perusahaan akan tereliminasi dengan pembebanan depresiasi.
   3) Ukuran Perusahaan
   Dimana semakin besar ukuran perusahaan, perusahaan semakin
   mampu untuk mengatur perpajakan dalam melakukan tax saving dalam
   kaitannya dengan penghindaran pajak.
   Besar kecilnya aset memberikan pengaruh pada jumlah produktivitas
   sehingga akan memberikan pengaruh pada jumlah produktivitas sehingga
   akan memberikan pengaruh pada laba yang dihasilkan dan tentunya
   berdampak pada pembayaran pajak perusahaan.
   4) Kompensasi Kerugian
   Kompensasi kerugian merupakan proses beralihnya kerugian di
   periode masa lalu pada akhir periode berjalan dengan batasan waktu
   tertentu (5 tahun). Perusahaan yang tidak dibebani pajak pada periode rugi.
   Dan kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pajak terutang pada
   periode berikutnya. Kompensasi kerugian merupakan pos yang harus
   diperhatikan manajer perusahaan dalam menjalankan tindakan
   Penghindaran Pajak.
   5) Kompensasi bagi eksekutif
   Pemberian kompensasi dapat mengurangi laba operasi perusahaan
   karena dibiayakan pada biaya operasional perusahaan sebagai komponen
   penghasilan pegawai. Dengan demikian, dapat mengurangi Penghasilan
   Kena Pajak dan berimplikasi pada jumlah Pajak Penghasilan terutang
   perusahaan. Pengenaan pajak dialihkan kepada kewajiban manajer
   membayar pajak atas kompensasi tersebut melalui pemotongan PPh,
   dimana tarif yang dikenakan untuk level tertentu penghasilan jauh lebih
   kecil dibanding tarif pajak penghasilan badan.
   6) Corporate Social Responsibility (CSR)
   Dengan penempatan CSR dapat memberikan penurunan jumlah pajak
   yang dibayar. CSR dalam bentuk ekonomi memberikan pengorbanan
   kepentingan pengusaha atau pemegang saham. Dalam hal sosial, CSR
   berkaitan dengan agresivitas pajak. Umumnya perusahaan dengan kinerja
   CSR yang tinggi cenderung untuk melakukan tindakan Penghindaran
   Pajak.
   7) Kepemilikan saham bagi eksekutif
   Dengan penghasilan berupa dividen dan dikenakan pajak penghasilan
   lebih kecil, lebih efisien dibandingkan dengan harus membayar pajak
   penghasilan korporasi atas laba yang lebih besar sebelum dikurangi
   pemberian dividen.
   8) Kesulitan Keuangan (Financial Distress)
   Kondisi kesulitan keuangan ini dapat mengakibatkan meningkatnya
   risiko kebangkrutan dan dapat meningkatkan potensi perusahaan
   melakukan praktik penghindaran pajak agar tetap berdiri dengan baik. Jika
   risiko kebangkrutan cukup tinggi perusahaan akan secara agresif
   melakukan praktik penghindaran pajak dan mengabaikan risiko audit yang
   dilakukan oleh otoritas pajak.
   Meningkatnya biaya modal dan berkurangnya sumber keuangan
   eksternal (utang, pinjaman) yang dihadapi perusahaan yang mengalami
   krisis dan secara general, keinginan dari manajer untuk mengambil risiko
   yang dapat mengembalikan keseimbangan perusahaan melalui
   penghindaran pajak.
2. Faktor Non Finansial
   Faktor faktor non finansial yang dapat memberikan kontribusi bagi praktik
   Tax Avoidance, sebagai berikut;
   1) Corporate Governance
   Semakin baik pelaksanaan Corporate Governance memberikan
   dampak kepada pelaksanaan Tax Avoidance pada koridor yang tepat.
   Corporate Governance terdiri atas :
   a) Dewan Direksi
   b) Kepemilikan Manajerial
   c) Komisaris Independen
   d) Komite Audit
   2) Karakteristik Eksekutif
   Pengambilan keputusan dalam aktivitas Tax Avoidance melibatkan
   pimpinan perusahaan yang memiliki karakter tertentu. Pemimpin
   perusahaan dapat memberikan pengaruh pada keputusan Tax Avoidance
   dengan mengatur pajak perusahaan pada level tertinggi (tone at the top).
   umumnya karakter eksekutif yang dimiliki pemimpin perusahaan adalah
   Risk Taker dan Risk Averse.
   3) Kualitas Audit
   Kualitas audit merupakan kemungkinan yang dapat terjadi saat
   Laporan Keuangan diaudit auditor dan menemukan pelanggaran maupun
   kesalahan yang terjadi. Auditor yang memiliki kualitas baik dipercaya
   mampu mendeteksi kesalahan secara lebih baik sehingga dapat
   menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya. Oleh karena itu,
   memungkinkan kemungkinan perusahaan lebih berhati-hati dalam
   melakukan pilihan atas tindakan-tindakan Tax Avoidance

Terdapat beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli
mengenai tax avoidance yang memiliki tujuan dan inti yang sama. Menurut Siti
Kurnia Rahayu, (2020:206) Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) merupakan
tindakan legal Wajib Pajak untuk meminimalisasi Biaya Kepatuhan (Compliance
Cost) yang harus dibebankan pada Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban
perpajakannya.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh Reinaldo (2017) dikatakan bahwa :
“Penghindaran pajak adalah tindakan yang dapat dilakukan guna
mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan perusahaan dan
masih sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan serta
peraturan yang berlaku juga bersifat legal dengan memanfaatkan
celah yang bisa dimanfaatkan pada undang-undang perpajakan
yang ada tersebut”.
Sedangkan menurut Pebble et al. (2012) dalam Butje dan Tjondro (2014)
mengatakan bahwa penghindaran pajak merupakan tindakan yang memanfaatkan
kelemahan hukum serta peraturan yang ada, guna mendapat keuntungan untuk
meminimalkan jumlah pajak yang terutang.
Adapun yang berpendapat sama terkait tax avoidance menurut Pohan,
(2016) dalam Permata, Nurlaela, & Masitoh, (2018) bahwa pada dasarnya,
tindakan penghindaran pajak sebenarnya tidak bertentangan dan tidak melanggar
peraturan atau norma dan ketentuan yang berlaku.
Berdasarkan pengertian di atas, dapat diartikan bahwa Tax Avoidance
adalah metode untuk mengurangi beban suatu pajak yang sifatnya legal dimana
berada pada ketentuan peraturan aturan dan hukum mengenai perpajakan dan
masih diperbolehkan, diutamakan pada skema dengan merencanakan pajak.

Menurut Kasmir (2014) terdapat tiga jenis leverage, yaitu:

1. Leverage Operasi (Operating Leverage)
   Leverage operasi adalah sebuah kemampuan dari perusahaan untuk
   menggunakan beberapa biaya operasi secara tetap (fixed operating
   cost) untuk dapat memperbesar pengaruh dari sebuah perubahan volume dan
   juga penjualan terhadap beberapa pendapatan sebelum pajak dan juga bunga
   (EBIT = Earning Before Interest and Taxes).
   Beban tetap pada operasional perusahaan umumnya mencakup; Biaya
   produksi, biaya depresiasi, biaya pemasaran, dan gaji pegawai.
   Adapun besar kecil dari leverage operasi ini dihitung dengan DOL
   (Degree of Operating Leverage) yang mempunyai rumus berikut:
2. Leverage Keuangan (Financial Leverage)
   Leverage keuangan adalah kegiatan penggunaan dari sumber dana
   yang memiliki beban secara tetap dengan sebuah anggapan bahwa akan
   memberikan suatu tambahan dari keuntungan yang lebih besar dibandingkan
   dengan beban tetap, sehingga dapat memperbesar laba yang akan tersedia
   bagi pihak pemegang saham (Agus Sartono, 2008:263).
   Adapun dari besar kecil leverage keuangan itu dihitung dengan DFL
   (Degree of Financial Leverage) dengan rumus berikut:
3. Leverage Gabungan (Combination Leverage)
   Leverage gabungan merupakan sebuah pengaruh dari perubahan penjualan
   terhadap sebuah perubahan laba setelah mendapat pajak untuk mengukur
   dengan langsung dampak dari perubahan penjualan terhadap suatu perubahan
   laba-rugi dan juga pemegang saham dengan menggunakan Degree of
   Combine Leverage (DCL) yang telah didefinisikan sebagai persentase dari
   perubahan pendapatan pada per lembar saham sebagai akibat dari persentase
   perubahan di dalam unit yang telah terjual.
   Jenis dari leverage gabungan ini dapat terjadi ketika suatu perusahaan
   memiliki leverage operasi serta leverage keuangan di dalam kegiatan usaha
   yang berguna untuk meningkatkan laba bagi para pemegang saham umum
   (Agus Sartono, 2008;267).

Adapun manfaat leverage menurut Kasmir (2014:154) adalah:

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban
   kepada pihak lainnya.
2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang
   bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya kativa tetap
   dengan modal.
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap
   pengelolaan aktiva.

Terdapat beberapa tujuan perusahaan menggunakan rasio leverage,
menurut Kasmir (2014:153) diantaranya:

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak
   lainnya (kreditor),
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiaban yang
   bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga),
   20
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap
   dengan modal,
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang,
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap
   penggelolaan aktiva

Menurut Benny dan Dwirandra (2016) leverage merupakan rasio yang
mengukur seberapa jauh kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban
keuangannya.
Menurut Ngadiman dan Puspitasari (2014) dalam Faizah dan Adhivinna
(2017) Leverage menunjukan seberapa jauh investasi atau aset perusahaan
dibiayai menggunakan dana dari pihak luar berupa utang.
Menurut (Hery, 2017) Leverage atau yang biasa disebut rasio solvabilitas
merupakan rasio yang dipakai untuk mengukur tinggi rendahnya aset perusahaan
yang dibiayai dengan kewajiban perusahaan.
Berdasarkan pengertian di atas, dapat diartikan bahwa leverage adalah
kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan hutangnya untuk membiayai
kegitatan operasional perusahaan. Hal ini bertujuan agar perusahaan mendapatkan
laba yang besar dari kegiatan operasional tersebut. Leverage digunakan untuk
menghitung kemampuan suatu perusahaan dalam pembayaran kewajiban miliknya
dalam short-term atau jangka pendek atau dalam long-term jangka panjang
misalnya entitas tersebut ditutup (likuidasi).

Menurut Praditasari (2017) salah satu kebijakan pendanaan adalah
kebijakan leverage. Leverage merupakan suatu perbandingan yang mencerminkan
besarnya utang yang digunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan dalam
menjalankan aktivitas operasinya. Praditasari (2017) menyatakan bahwa
“Semakin banyak pinjaman yang dimiliki perusahaan maka akan
meningkatkan pendanaan yang berasal dari pihak ketiga sehingga
akan meningkatkan biaya bunga yang harus ditanggung perusahaan
dan menurunkan laba perusahaan. Dalam hal ini, akan menjadi sebuah
pertentangan dengan kepemilikan institusional sebagai investor yang
menginginkan tingkat pengembalian yang sebesar-besarnya atas
investasi yang mereka berikan berupa dividen”

Menurut Cahyono et al, (2016) indikator ini Return On Asset (ROA), yakni:
“Indikator ROA menggunakan metode Return On Asset (ROA)
untuk menilai variabel ini, yang dimaksudkan untuk mengukur
keefektifan keseluruhan dalam menghasilkan pengembalian modal
yang diinvestasikan. Estimasi Return On Asset (ROA) pendapatan
bersih setelah pajak dibagi dengan total aset “.
Indikator Return On Asset (ROA) menurut Hotman, Sofyan dan Kusmiyati
(2021) yaitu membandingkan antara laba bersih dengan total aset perusahaan pada
akhir periode, yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba.
Berdasarkan indikator di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pada
penelitian ini indikator yang akan digunakan adalah Return On Assets (ROA)
dengan membandingkan antara laba bersih dengan total aset perusahaan pada
akhir periode, yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba

Adapun unsur-unsur Return On Assets adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan adalah arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya dalam
   aktiva entitas atau pelunasan kewajibannya selama seuatu periode yang
   ditimbulkan oleh pengiriman atau produksi barang, penyedia jasa atau
   aktivitas lainnya yang merupakan bagian dari operasi utama perusahaan.
2. Beban adalah arus keluar atau penurunan lainnya dalam aktiva sebuah
   entitas atau penambahan kewajibannya selama satu periode yang
   ditimbulkan oleh pengiriman atau produksi barang, penyedia jasa atau
   aktivitas lainnya yang merupakan bagian dari operasi utama perusahaan.
3. Keuntungan adalah kenaikan ekuitas “aktiva bersih” perusahaan dari
   transaksi sampingan atau insidentil kecuali yang dihasilkan dari
   pendapatan atau investasi oleh pemilik.
4. Kerugian adalah penurunan ekuitas “aktiva bersih” persahaan dari
   transaksi sampingan ataun insidentil kecuali yang berasal dari beban atau
   distribusi kepada pemilik

Profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan
menghasilkan laba. Return on Assets (ROA) termasuk salah satu rasio
profitabilitas. Faktor – faktor yang mempengaruhi rasio return on asset ada
beberapa rasio antara lain:

1. Rasio Likuiditas
   Rasio Likuiditas adalah rasio untuk mengukur kemampuan
   perusahaan untuk memenuhi kejawajiban jangka pendek yang dihitung
   dengan membandingkan aktiva lancar perusahaan dengan kewajiban
   lancar.
   Rasio likuiditas yaitu terdiri dari :
   1) Current ratio, untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk
   memenuhi kewajiban jangka pendek dengan membandingkan
   seluruh aktiva likuid yang dimiliki perusahaan dengan kewajiban
   lancar.
   2) Acid Test, yaitu mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi
   kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang
   lebih likuid tanpa memasukkan persediaan di bagi dengan kewajiban
   lancar.
2. Rasio Manajemen Aktiva
   Rasio Manajemen aktiva atau Asset Management Ratio adalah
   rasio untuk mengukuru efektivitas perusahaan dalam mengelola aktivanya.
   Manajemen aktiva ini yakni terdiri dari :
   1) Inventory Turnover yaitu kemampuan untuk mengetahui frekuensi
   pergantian persediaan yang masuk kedalam perusahaan, di mulai dari
   bahan mentah lalu diolah dan dikeluarkan dalam bentuk jadi melalui
   penjualan dalam satu periode.
   2) Days Sales Outstanding, mengetahui jangka waktu rata-rata
   penagihan hutang hingga menjadi kas yang berasal dari penjualan
   kredit perusahaan.
   3) Fixed Assets Turnover, Mengetahui efektivitas perusahaan dalam
   menggunakan aktiva tetapnya dengan membandingkan dengan
   penjualan atas total aktiva.
3. Rasio Manajemen Utang
   Rasio Manajemen Utang bertujuan untuk mengetahui kemampuan
   perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka panjang yang
   dipergunakan untuk membiayai seluruh kegiatan perusahaan.
   Manajemen utang ini ialah terdiri dari :
   1) Debts Ratio, Untuk mengetahui perrsentase uang yang di sediakan
   kreditur.
   2) Times Interest Earned, Bertujuan untuk mengukur seberapa besar
   laba operasional dapat menurun hingga perusahaan tidak bisa
   memenuhi beban bunga tahunan.
   3) Fixed Charge Coverage Ratio, Poin ini sebenarnya hampir sama
   dengan rasio Times Interest Earned, tapi mengakui bahwa banyak
   aktiva perusahaan yang di pinjam dan melakukan pembayaran
   pelunasan utang

Adapun kelebihan dan kelemahan Return On Asset menurut Kasmir (2014)
adalah sebagai berikut:

1. Kelebihan ROA diantaranya sebagai berikut:
   a. ROA mudah dihitung dan dipahami.
   b. Merupakan alat pengukur prestasi manajemen yang sensitif terhadap
   setiap pengaruh keadaan keuangan perusahaan.
   c. Manajemen menitikberatkan perhatiannya pada perolehan laba yang
   maksimal.
   d. Sebagai tolok ukur prestasi manajemen dalam memanfaatkan asset
   yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba.
   e. Mendorong tercapainya tujuan perusahaan.
   f. Sebagai alat mengevaluasi atas penerapan kebijakan – kebijakan
   manajemen
2. Kelemahan ROA diantaranya sebagai berikut:
   a. Kurang mendorong manajemen untuk menambah asset apabila nilai
   ROA yang diharapkan ternyata terlalu tinggi.
   b. Manajemen cenderung fokus pada tujuan jangka pendek bukan pada
   tujuan jangka panjang, sehingga cenderung mengambil keputusan
   jangka pendek yang lebih menguntungkan tetapi berakibat negatif
   dalam jangka panjangnya

Secara umum, ada beberapa fungsi Return On Asset (ROA) yang sangat
penting untuk dipahami menurut Kasmir (2014) , yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai salah satu kegunaannya yang prinsip ialah sifatnya yang menyeluruh.
   Apabila perusahaan sudah menjalankan praktek akuntansi yang baik maka
   manajemen dengan menggunakan teknik analisa Return on Assets dapat
   mengukur efisiensi penggunaan modal yang bekerja, efisiensi produksi dan
   efisiensi bagian penjualan.
2. Apabila perusahaan dapat mempunyai data industri sehingga dapat diperoleh
   rasio industri, maka dengan analisa Return on Assets dapat dibandingan
   efisiensi penggunaan modal pada perusahaannya dengan perusahaan lain
   yang sejenis, sehingga dapat diketahui apakah perusahaannya berada di
   bawah, sama atau di atas rata-ratanya. Dengan demikian akan dapat diketahui
   dimana kelemahannya dan apa yang sudah kuat pada perusahaan tersebut
   dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis.
3. Analisa Return on Assets juga dapat digunakan untuk mengukur efisiensi
   tindakan-tindakan yang dilakukan oleh divisi/bagian yaitu dengan
   mengalokasikan semua biaya dan modal ke dalam bagian yang bersangkutan.
   Arti pentingnya mengukur rate ofretum pada tingkat bagian adalah untuk
   dapat membandingkan efisiensi suatu bagian dengan bagian yang lain
   didalam perusahaan yang bersangkutan.
4. Analisa Return on Assets juga dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas
   dari masing-masing produk yang dihasilkan perusahaan dengan menggunakan
   product cost system yang baik, modal dan biaya dapat dialokasikan kepada
   berbagai produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang bersangkutan,
   sehingga dengan demikian dapat dihitung profitabilitas dari masing-masing
   produk. Dengan demikian manajemen akan dapat mengetahui produk mana
   yang mempunyai profit potential.
5. Return on Assets selain berguna untuk keperluan kontrol juga berguna untuk
   keperluan perencanaan, misalnya Return on Assets dapat digunakan sebagian
   dasar untuk pengembalian keputusan kalau perusahaan akan mengadakan
   ekspansi.

Menurut Kasmir (2017:201) Return On Asset digunakan untuk
menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan
total asset yang dimiliki.
Senada dengan paragraf di atas, menurut Sudarmadji dan Sularto (2007)
dalam Nugraha (2015) ROA merupakan indikator kinerja yang dilakukan
manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan dengan laba
yang dihasilkan.
Menurut Rizal (2016) menyatakan bahwa Return On Asset adalah
“Semakin tinggi nilai asset yang dimiliki maka semakin besar ukuran
perusahaan tersebut. Semakin besar perusahaan, maka transaksi yang
dilakukan semakin kompleks. Nilai tinggi dan rendahnya aset
perusahaan akan mempengaruhi tingkat pembayaran pajaknya. Dan
hal tersebut dapat dilihat dari perusahaan dengan aset yang tinggi
cenderung dapat mengelola pajaknya dengan optimal dikarenakan
terdapatnya sumber daya lebih besar sehingga dapat dengan mudah
mengelola pajaknya dan berlaku sebaliknya”.
Menurut Fahmi (2017:81); Hery (2016:192); Kasmir (2017:196) Return
On Asset adalah rasio untuk mengukur seberapa besar sebuah perusahaan mampu
menghasilkan laba dengan menggunakan semua faktor perusahaan yang ada
didalamnya untuk menghasilkan laba yang maksimal.
Sedangkan menurut Kimsen, Kismanah, dan Masitoh (2018) semakin
tinggi nilai profitabilitas berarti semakin baik kinerja perusahaan dalam
menggunakan aset tersebut sehingga keuntungan besar diperoleh perusahaan.
Berdasarkan pengertian di atas, dapat diartikan bahwa Return On Asset
adalah salah satu rasio profitabilitas. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini
paling sering dilihat, karena dapat menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam
menghasilkan keuntungan. ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan
manghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di
masa yang akan datang. Assets atau aktiva yang dimaksud adalah keseluruhan
harta perusahaan, yang diperoleh dari modal sendiri maupun dari modal asing
yang telah diubah perusahaan menjadi aktiva-aktiva perusahaan yang digunakan
untuk kelangsungan hidup perusahaan

Salah satu faktor yang mempengaruhi Tax Avoidance adalah Return On
Asset. ROA menunjukkan ukuran profitabilitas perusahaan, pertimbangan,
memasukkan variabel ini karena profitabilitas perusahaan memberikan informasi
kepada pihak luar mengenai efektivitas operasional perusahaaan. Profitabilitas
merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba pada masa yang
akan datang. Menurut Tommy dan Maria (2013) Return On Asset (ROA) berkaitan
dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak penghasilan untuk wajib
pajak Badan

Pertumbuhan penjualan juga dapat mempengaruhi tax avoidance.
Pertumbuhan penjualan mencerminkan keberhasilan investasi periode masa lalu
dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang.
Menurut Brigham dan Houston dalam (Wastam, 2018) menyatakan bahwa
perusahaan dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh
lebih banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi
dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannhya tidak stabil

Kepemilikan institusional adalah presentase saham yang dimiliki institusi
dan kepemilikan blockholder (investor dengan posisi kepemilikan saham paling
sedikit 5%). Semakin tinggi kepemilikan institusional maka diharapkan mampu
menciptakan kontrol yang lebih baik.
(Wijayani, 2016) kepemilikan institusional merupakan presentase saham yang
dimiliki oleh pihak institusi perusahaan pada akhir tahun. Semakin besar
kepemilikan institusional maka semakin besar pengawasan yang dilakukan oleh
pihak eksternal. Manajemen perusahaan akan melakukan kebijakan guna
mengoptimalkan nilai perusahaan sehingga kinerja perusahaan akan meningkat.
Pemegang saham eksternal mempunyai insentif untuk memonitor dan
mempengaruhi manajemen secara wajar untuk melindungi investasi mereka dalam
perusahaan. Pemegang saham eksternal mengurangi perilaku manajer yang
oportunis, sehingga mengakibatkan rendahnya konflik agensi langsung antara
manajemen dan pemegang saham

Leverage adalah penggunaan hutang untuk membiayai investasi. Laverage
merupakan rasio yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan hutang
dalam pembiayaan. Laverage juga menggambarkan hubungan antara total assets
dengan modal saham biasa atau menunjukkan penggunaan hutang untuk
meningkatkan laba menurut (Ngadiman & Christiany, 2014). Laveage dapat
diartikan sebagai gambaran kemampuan persahaan menggunakan aktiva atau dana
yang mempunyai beban tetap untuk memperbesar tingkat penghasilan bagi
pemilik perusahaan. Dari definisi – definisi tersebut maka laverage adalah
penggunaan dana dari pihak eksternal berupa hutang untuk membiayai investasi
dan asset perusahaan. Pembiayaan melalui hutang terutama hutang jangka panjang
akan mnimbulkan beban bunga yang akan mengurangi beban pajak yang harus
dibayar oleh perusahaan. Variabel laverage di ukur dengan membagi total
kewajiban jangka panjang dengan total asset perusahaan

Penelitian ini memfokuskan pada return on assets (ROA), karena ROA
berfungsi untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam penggunaan sumber daya
yang dimilikinya. Semakin tinggi ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan
sehingga semakin baik pengelolaan aktiva prusahaan. Rasio profitabilitas ini
diukur dengan perbandingan antara laba bersih dengan total asset pada akhir
periode, yang digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam
menghasilkan laba.
ROA = Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak

Menurut (Kasmir, 2017) tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi
perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan, yaitu :
a. Untuk mengukur dan menghitung laba yang di peroleh perusahaan
dalam satu periode tertentu.
b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan
tahun sekarang.
c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu.
d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal
sendiri.
e. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang
digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri.
f. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana prusahaan yang
digunakan baik modal sendiri.
Menurut (Kasmir, 2017) manfaat yang di peroleh bagi perusahaan adalah untuk :
a. Mengetahui besarnya tingkat laba yang di peroleh perusahaan dalam
satu periode.
b. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya, dengan tahun
sekarang.
c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu.
d. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri.
e. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang
digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri

Ukuran perusahaan sebagai skala atau nilai yang dapat mengklasifikasikan
suatu perusahaan kedalam kategori besar atau kecil menurut berbagai cara seperti
total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata – rata tingkat
penjualan dan jumlah penjualan. Tahap kedewasaan perusahaan ditentukan
berdasarkan total aktiva, semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa
perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang.
(Jasmine, 2017) menyatakan bahwa “ukuran perusahaan adalah suatu skala yang
dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut
berbagai cara seperti total aset perusahaan.”
Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3 kategori, yaitu perusahaan
besar (large firm), perusahaan menengah (medium firm), dan perusahaan kecil
(small firm). Penentuan ukuran perusahaan didasarkan kepada total asset
perusahaan. Semakin besar total asset maka menunjukkan bahwa perusahaan
memiliki prospek baik dalam jangka waktu relatif panjang. Hal ini juga
menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan lebih mampu dalam
menghasilkan laba dibandingkan dengan total asset yang kecil

Menurut Erly dalam (Jasmine, 2017) Tax avoidance (penghindaran pajak)
adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara
memanfaatkan ketentuan – ketentuan di bidang perpajakan secara optimal seperti,
pengecualian dan pemotongan – pemotongan yang diperkenankan maupun
manfaat hal – hal yang belum diatur dan kelemahan – kelemahan yang aada dalam
peraturan perpajakan yang berlaku.
Tujuan penghindaran pajak ialah untuk merekayasa usaha wajib pajak agar beban
pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan celah – celah
peraturan perpajakan yang ada untuk memaksimalkan jumlah laba setelah pajak,
karena dalam hal ini pajak merupakan unsur pengurangan laba.
Oleh karena itu, penghindaran pajak bukan merupakan pelanggaran atas
perundang – undangan perpajakan atau secara etik dianggap salah dalam rangka
usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimkan, atau
meringankan beban pajak yang dimungkinkan oleh undang – undang pajak.
Menurut (Wijayani, 2016) Tax avoidance (penghindaran pajak)
merupakan usaha untuk mengurangi, atau bahkan meniadakan hutang pajak yang
harus dibayar perusahaan dengan tidak melanggar undang – undang yang ada.
Menurut (Sinambela, 2019) Tax avoidance (peanghindaran pajak) merupakan
upaya penghindaran pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan
yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajaknya
dengan mencari kelemahan peraturan.
Tax avoidance (penghindaran pajak) merupakan cara mengurangi pajak
yang masih dalam batas ketentuan perundang – undangan perpajakan dan dapat
dibenarkan, terutama melalui perencanaan pajak.
Pada penelitian ini tax avoidance diukur dengan menggunakan Cash Effective Tax
Rate (CETR). CETR merupakan jumlah kas yang dibayarkan oleh perusahaan
dalam hal pembayaran pajak terhadap laba sebelum pajak yang dihasilkan oleh
16
perusahaan (Ngadiman & Christiany, 2014). Pengukuran tax avoidance ini
digunakan untuk memprediksi adanya tindakan tax avoidance karena nilai CETR
ini tidak terpengaruh terhadap perubahan estimasi seperti adanya perlindungan
pajak. Semakin tinggi tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin
rendah tingkat tax avoidance perusahaan, sebaliknya semakin rendah tingkat
presentse CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tax avoidance
perusahaan.
Menurut komite fiskal dari Organization for Economic Coorperation and
Development (OECD) terdapat tiga karakteristik dalam penghindaran pajak yaitu :

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan seolah – olah terdapat
   didalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Memanfaatkan loopholes dari undang – undang atau menerapkan
   ketentuan – ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang
   sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang – undang.
3. Para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran
   pajak dengan syarat wajib pajak, penghindaran pajak dapat dilakukan
   dengan berbagai cara sebagai berikut :
   a. Memindahkan subyek pajak dan/atau objek pajak ke negara – negara
   yang memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (tax
   heaven country) atas suatu jenis penghasilan (substantive tax
   planning).
   b. Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi
   dari transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak
   paling rendah (formal tax planning)

Menurut Undang – Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan
Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 menunjukkan bahwa pajak merupakan
kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan
yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak
mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan negara
bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan peranan yang
sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam pelakasanaan
pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang
digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk semua pengeluaran
pembiayaan (Putri & Putra, 2017).
Menurut (Resmi, 2014) terdapat dua fungsi pajak yaitu fungsi budgetair
(sumber keuangan negara) dan fungsi regularend (pengatur).
a. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara), artinya pajak
merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk
membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
b. Fungsi Regulared (Pengatur), artinya pajak sebagai alat untuk
mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang
sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan – tujuan diluar bidang
keuangan.
Seperti : tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha
terdorong mengekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat
memperbesar devisa negara.
Pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok (Resmi, 2014), yaitu :

1. Menurut Golongan
   a. Pajak Langsung adalah pajak yang harus di pikul atau ditanggung
   sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau
   dibebankan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
   b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat
   dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak
   Pertambahan Nilai.
2. Menurut Sifat
   a. Pajak Subyektif yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan
   keadaan pribadi Wajib Pajak atau memerhatikan keadaan
   subjekya. Contoh : Pajak Penghasilan.
   b. Pajak Objektif yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan
   objeknya tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subyek Pajak.
   Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas
   Barang Mewah.
3. Menurut Lembaga Pemungut
   a. Pajak Negara adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat
   dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada
   umumnya. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai.
   b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah
   daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah
   masing – masing. Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak
   Hiburan.
   Terdapat sistem pemungutan pajak menurut (Resmi, 2014) yaitu :
   a. Official Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak yang
   memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri
   jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan
   perundang – undangan perpajakan yang berlaku.
   b. Self Assesment System yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi
   Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang
   setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan
   perpajakan yang berlaku.
   c. With Holding System yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi
   wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan
   besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan
   peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku

Pengaruh perusahaan dalam membayar pajak juga
dipengaruhi oleh ukuran perusahaan. Semakin besar aset yang
dimiliki perusahaan maka semakin besar ukuran perusahaan
semakin besar juga laba yang dihasilkan maka pajak yang
dibayarkan juga besar. Besar kecilnya aset juga memengaruhi
jumlah produktifitas perusahaan, sehingga laba yang
dihasilkan perusahaan juga akan terpengaruh. Laba yang
dihasilkan oleh perusahaan yang memiliki aset besar akan
memengaruhi tingkat pembayaran pajak perusahaan.
Perusahaan yang tergolong perusahaan kecil tidak dapat
mengelola pajak dengan optimal dikarenakan kekurangan ahli
dalam hal perpajakan, berbeda dengan perusahaan yang
tergolong perusahaan besar yang memiliki sumber daya yang
lebih besar sehingga dapat dengan mudah mengelola pajak.
Sumber daya manusia yang ahli dalam perpajakan diperlukan
perusahaan dalam mengelola pajak agar dapat menekan
beban pajak perusahaan secara optimal (Nicodome, 2007
dalam Darmadi, 2013)

Kebijakan pendanaan suatu perusahaan akan memengaruhi
tarif pajak efektif karena memiliki perlakuan yang berbeda
terkait dengan struktur modal suatu perusahaan (Gupta dan
Newberry, 1997 dalam Lestari 2010). Karena tarif pajak
efektif juga merupakan proksi pengukuran penghindaran
pajak, maka kebijakan pendanaan pun berpengaruh pada
penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.
Salah satu kebijakan pendanaan adalah dengan hutang atau
leverage merupakan tingkat utang yang digunakan
perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Perusahaan yang
menggunakan utang pada komposisi pembiayaan, maka akan
ada beban bunga yang harus dibayar. Semakin tinggi nilai
rasio leverage maka semakin tinggi pula jumlah pendanaan
dari utang pihak ketiga yang digunakan perusahaan dan
semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang
tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan
pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Semakin
tinggi nilai utang perusahaan maka nilai ETR perusahaan
akan semakin rendah (Richardson dan Lanis, 2007)

Perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan besar
atau kecil didasari oleh indikator yang mempengaruhinya. Adapun
indikator dalam ukuran perusahaan menurut Edy Suwito dan
Arleen Herawaty (2005:): “adalah total aktiva, nilai pasar saham,
total pendapatan dan lain-lain.” Sedangkan menurut Ardi Mardoko
Sudarmaji (2007:): indikator dari ukuran perusahaan adalah
sebagai berikut:
“Total aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total
aktiva, penjualan dan kapitalisasi pasar maka semakin besar pula
ukuran perusahaan itu. Semakin besar aktiva, semakin banyak
modal yang ditanam, semakin banyak penjualan maka semakin
banyak perputaran uang, dan semakin besar kapitalisasi pasar maka
semakin besar pula ia dikenal dalam masyarakat”.
Dari beberapa indikator yang mempengaruhi
pengklasifikasian dalam ukuran perusahaan, maka indikator dalam
penelitian dibatasi agar lebih berfokus dan hasil yang dicapai
sesuai dengan asumsi yang diharapkan. Salah satu indikator yang
dipilih untuk digunakan adalah total asset. Menurut PSAK Nomor
1 (2007 :10) yang dimaksud dengan aset adalah : “Segala manfaat
ekonomi yang menggandung potensi dalam suatu yang produktif
dan merupakan bagian dari aktivitas operasional perusahaan.
Mungkin pula berbentuk sesuatu yang dapat di ubah menjadi kas
atau berbentuk kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas,
seperti penurunan biaya akibat proses produksi alternatif.”
Sedangkan pengertian total aset menurut Weygandt (2007:11) yang
diterjemahkan oleh Emil Salim adalah sebagai berikut: “Aset ialah
sumber penghasilan atas usahanya sendiri, dimana karakteristik
umum yang dimilikinya yaitu memberikan jasa atau manfaat
dimasa yang akan datang.”
Menurut Werner R. Murhadi (2013) Firm Size diukur
dengan mentrasformasikan total aset yang dimiliki perusahaan ke
dalam bentuk logaritma natural. Ukuran perusahaan diproksikan
dengan menggunakan Log Natural Total Aset dengan tujuan agar
mengurangi fluktuasi data yang berlebih. Dengan menggunakan
log natural, jumlah aset dengan nilai ratusan miliar bahkan triliun
akan disederhanakan, tanpa mengubah proporsi dari jumlah aset
yang sesungguhnya.

Kategori ukuran perusahaan menurut Badan Standarisasi Nasional
tebagi menjadi 3 jenis:
a. Perusahaan Besar.
Perusahaan besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan
bersih lebih besar dari Rp. 10 Milyar termasuk tanah dan
bangunan. Memiliki penjualan lebih dari Rp. 50 Milyar/tahun.
b. Perusahaan Menengah.
Perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki
kekayaan bersih Rp. 1-10 Milyar termasuk tanah dan
bangunan. Memiliki hasil penjualan lebih besar dari Rp.1
Milyar dan kurang dari Rp. 50 Milyar
c. Perusahaan Kecil.
Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan
bersih paling banyak Rp. 200 Juta tidak termasuk tanah dan
bangunan dan memiliki hasil penjualan minimal Rp. 1
Milyar/tahun.

Machfoedz (1994) dalam Suwito dan Herawati (2005)
menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang
dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar
dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset
perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan
jumlah penjualan. Ukuran perusahaan umumnya dibagi dalam 3
kategori, yaitu large firm, medium firm, dan small firm. Tahap
kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aktiva,
semakin besar total aktiva menunjukkan bahwa perusahaan
memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang.
Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan
lebih mampu dalam menghasilkan laba dibanding perusahaan
dengan total aktiva yang kecil (Indriani, 2005 dalam Rachmawati
dan Triatmoko, 2007). Watts dan Zimmerman (1986) dalam
Achmad et al. (2007) menyatakan bahwa manajer perusahaan
besar cenderung melakukan pemilihan metode akuntansi yang
menangguhkan laba yang dilaporkan dari periode sekarang ke
periode mendatang guna memperkecil laba yang dilaporkan.
Dapat disimpulkan bahwa Ukuran perusahaan adalah
karakteristik perusahaan dalam kaitannya dengan struktur
perusahaan. Ukuran perusahaan dapat menggambarkan besar
kecilnya perusahaan yang ditunjukkan oleh total aset, penjualan,
dan kapitalisasi pasar. Semakin besar total aset,penjualan, dan
kapitalisasi pasar maka semakin besar pula ukuran suatu
perusahaan. Besar kecilnya aset juga memengaruhi jumlah
produktifitas perusahaan, sehingga laba yang dihasilkan
perusahaan juga akan terpengaruh. Laba yang dihasilkan oleh
perusahaan yang memiliki aset besar akan mempengaruhi tingkat
pembayaran pajak perusahaan.

Ada beberapa alat ukur dalam mengukur rasio leverage sebagai berikut :

1. Debt to Asset Ratio (Debt Ratio)
   Menurut Kasmir (2015:156) debt ratio adalah: “Debt ratio merupakan
   ratio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva
   perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan
   berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva”.
2. Debt to EquityRatio
   Menurut Kasmir (2015:158) Debt to Equity Ratio merupakan: ”Rasio
   yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari
   dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang
   lancar dengan seluruh ekuitas.

Penggunaan rasio leverage yang baik akan memberikan banyak manfaat
bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi,
namun semua kebijakan ini tergantung dari tujuan perusahaan secara
keseluruhan. Berikut adalah beberapa tujuan perusahaan menggunakan
rasio leverage menurut Kasmir (2015:153), tujuan perusahaan
menggunakan leverage ratio diantaranya adalah :
 Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi
kewajiaban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman
termasuk bunga),
 Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva
tetap dengan modal,
 Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh
utang,Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan
terhadap penggelolaan aktiva.
 Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah
modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
Sementara itu, manfaat dari rasio leverage ini menurut Kasmir (2013:154)
adalah:
 Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap
kewajiban kepada pihak lainnya.
 Untuk menganalisis kemampuan perusahaan dalam memenuhi
kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk
bunga).
 Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya
aktiva tetap dan modal.
 Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai
oleh utang.

Leverage perusahaan adalah merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur sejauh mana aktiva perusahaan di biayai dengan utang
(Kasmir:2010;112). Leverage menunjukkan penggunaan utang untuk
membiayai investasi (Sartono, 2002). Leverage merupakan rasio yang
mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan utang. Leverage
menggambarkan hubungan antara total assets dengan modal saham biasa
atau menunjukkan penggunaan utang untuk meningkatkan laba (Husnan,
2002).
Dapat disimpulkan bahwa leverage adalah penggunaan utang untuk
membiayai operasi perusahaan. Jika perusahaan hanya mengandalkan
modal sendiri pasti perusahaan akan sulit untuk ekspansi bisnisnya, maka
dari itu perusahaan membutuhkan modal tambahan yaitu dengan utang
kepada pihak ke-3. Dengan menggunakan utang tersebut maka akan
menimbulkan biaya bunga dimana biaya bunga akan mengurangi
pandapatan perusahaan dan selanjutnya dapat mengurangi pembayaran
pajak

Indikator dalam mengukur tax avoidance. Ada beberapa alat ukur untuk
mendeteksi tax avoidance :

1. GAAP Effective Tax Rate (GAAP ETR)
   Pengukuran menggunakan GAAP Effective Tax Rate (ETR) ini
   mengacu pada pengukuran yang telah dilakukan oleh Octaviana dan
   Rohman (2014). GAAP ETR menggambarkan presentase total beban
   pajak penghasilan yang dibayarkan perusahaan dari seluruh total laba
   sebelum pajak. Menurut Hanlon dan Heinztman (2010) pendekatan
   GAAP ETR mampu menggambarkan penghindaran pajak yang
   berasal dari dampak beda temporer dan memberikan gambaran
   menyeluruh mengenai perubahan beban pajak karena mewakili pajak
   kini dan tangguhan.
   Selain itu, penelitian pajak menggunakan GAAP ETR karena
   penelitian pajak empiris baru-baru ini telah menemukan bahwa
   GAAP ETR telah merangkum penghindaran pajak dan menunjukkan
   sebagai ukuran yang paling sering digunakan oleh para peneliti
   akademik seperti Winarsih dkk. (2014), Octaviana dan Rohman
   (2014), serta Yoehana (2013). Lanis dan Richardson (2013)
   mengindikasikan ETR yang rendah menjadi indikator kunci atau
   tanda agresivitas perusahaan yang menghindari pajak perusahan
   dengan mengurangi penghasilan kena pajak (PKP) mereka dengan
   tetap menjaga laba akuntansi keuangan. ETR yang rendah
   menunjukan beban pajak penghasilan lebih kecil dari pendapatan
   sebelum pajak.
2. Cash Effective Tax Rate (CETR)
   Model estimasi pengukuran Tax Avoidance menggunakan model Cas
   Effective Tax Rate (CETR) yang digunakan oleh (Chen, et all;2010)
   dalam Budiman dan Setiyono (2012). Untuk menghitung CETR
   adalah dengan membagi Cas Tax Paid (pembayaran pajak secara kas
   yang terdapat pada Arus Kas Operasi (laporan arus kas) dibagi
   dengan Pre Tax Income (Laba sebelum pajak) pada laporan laba rugi
   perusahaan. Tingkat CETR yang meningkat atau naik
   mengindikasikan adanya penurunan atau berkurangnya tingkat
   penghindaran pajak (tax avoidance), sebaliknya jika CETR turun atau
   berkurang mengindikasikan adanya kenaikan atau peningkatan
   penghindaran pajak (tax avoidance)

Dalam bukunya Perencanaan Pajak (2008) Suandy memaparkan
beberapa faktor yang memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan
penghematan pajak dengan illegal, antara lain :
a. Jumlah Pajak yang harus Dibayar.
Besarnya jumlah pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, semakin
besar pajak yang harus dibayar, semakin besar pula kecenderungan
Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
b. Biaya untuk Menyuap Fiskus.
Semakin kecil biaya untuk menyuap fiskus, semakin besar
kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan pelanggaran.
c. Kemungkinan untuk Terdeteksi
Semakin kecil kemungkinan suatu pelanggaran terdeteksi maka
semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan
pelanggaran.
d. Besar Sanksi
Semakin ringan sanksi yang dikenakan terhadap pelanggaran, maka
semakin besar kecenderungan Wajib Pajak untuk melakukan
pelanggaran. Jika tujuan dari tax planning ini adalah merekayasa agar
beban pajak dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan
peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat Undang –
Undang, maka perencanaan pajak di sini sama dengan unacceptable
tax avoidance, karena secara hakikat ekonomi keduanya berusaha
untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak, karena pajak
merupakan unsur pengurang laba (Lumbantoruan dalam Suandy,
2008:6). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses
merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak

Menurut Hoque, et al. (2011) dalam Surbakti (2012) diungkapkan
beberapa cara perusahaan melakukan penghindaran pajak, yaitu sebagai
berikut:
a. Menampakkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal
sehingga mengurangi laba bersih dan utang pajak perusahaan tersebut.
b. Mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelajaan operasional dan
membebankan yang sama terhadap laba bersih sehingga mengurangi
utang pajak perusahaan
c. Membebankan biaya personal sebagai biaya bisnis sehingga
mengurangi laba bersih.
d. Membebankan depresiasi produksi yang berlebihan di bawah nilai
penutupan peralatan sehingga mengurangi laba kena pajak.
e. Mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri
manufaktur sehingga mengurangi laba kena pajak.

Mortenson dalam Zain (1988) menyatakan bahwa tax avoidance
merupakan pengaturan untuk meminimumkan atau menghilangkan beban
pajak dengan mempertimbangkan akibat pajak yang ditimbulkannya. Tax
avoidance bukan pelanggaran undang-undang perpajakan karena usaha
wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau
meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan
oleh Undang-Undang Pajak. Menurut Lim (2011) mendefinisikan tax
avoidance sebagai penghematan pajak yang timbul dengan
memanfaatkan ketentuan perpajakan yang dilakukan secara legal untuk
meminimalkan kewajiban pajak.
Dari penjelasan diatas, Tax avoidance adalah upaya wajib pajak untuk
memperkecil jumlah pajak dengan cara meminimalkan laba perusahaan,
selain itu tax avoidance merupakan tindakan yang paling aman karena
kegiatan tax avoidance merupakan hal yang legal dan tidak melanggar
peraturan perpajakan. Tindakan penghindaran pajak akan mengurangi kas
negara atau mempengaruhi penerimaan negara dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak di Indonesia
sudah direncanakan sedemikian rupa agar mencapai target yang
diinginkan sesuai dengan anggaran pendapatan di Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN). Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) 2017, Pemerintah menargetkan pendapatan negara
sebesar Rp. 1.750,3 trilliun. Dari angka tersebut pendapatan pemerintah
masih mengandalkan pajak untuk membiayai pembangunan nasional dan
gaji pegawai, yaitu sebesar 1.498,9 trlliun atau 85,6 % anggaran negara
berasal dari pajak. Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementrian Keuangan
(Kemenkeu) mengungkapkan bahwa realisasi penerimaan pajak hingga
30 September 2017 baru mencapai Rp770,7 Triliun atau 60 % . Realisasi
penerimaan pajak yang tidak sesuai target terjadi karena perusahaan
meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara.
Perusahaan berusaha menekan beban pajak dengan mengecilkan atau
meminimalkan kewajiban membayar pajak karena biaya pajak akan
menurunkan laba setelah pajak (after tax profit), tingkat pengembalian
(rate of return), dan arus kas (cash flow) (Suandy, 2011:5)

1. Perencanaan Pajak (Tax Planning)
   Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen
   pajak. Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk
   memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah
   pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk
   memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Pada tahap
   perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian
   terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat
   dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan.
   Pada umumnya, perencanaan pajak (tax planning) merujuk kepada
   proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak untuk
   meminimimalisasi kewajiban pajak.
2. Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (Tax Implementation)
   Pelaksanaan kewajiban pajak baik secara formal maupun material.
   Harus dipastikan bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan telah
   memenuhi peraturan perpajakan yang berlaku.Manajemen pajak
   tidak dimaksud kan untuk melanggar peraturan dan jika dalam
   pelaksanaanya menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka
   praktik tsb telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak.
3. Pengendalian Pajak (Tax Control)
   Pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban
   pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dan
   telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Hal
   terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan
   pembayaran pajak.

 Untuk melakukan kewajiban perpajakan dan usaha efisien
untuk mencapai laba.
 Mengefisiensikan pembayaran pajak terhutang
 Melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu
 Membuat data-data terbaru untuk mengupdate peraturan
perpajakan.

Minnick dan Noga (2010) mengartikan manajemen pajak sebagai
kemampuan untuk membayar jumlah yang lebih sedikit atas pajak
dalam jangka waktu yang panjang. Manajemen pajak yang agresif
tidak berhubungan langsung dengan perilaku tidak etis atau ilegal.
Peraturan pajak memiliki banyak ketentuan yang memungkinkan
perusahaan untuk mengurangi pajak secara benar tanpa melanggar
hukum. Suandy (2008), mengatakan bahwa manajemen pajak
mempunyai dua tujuan, yaitu menerapkan peraturan pajak secara
benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba yang seharusnya.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka manajemen pajak memiliki 3
fungsi, yaitu perencanaan pajak (tax planning), pelaksanaan
perpajakan (tax implementation), dan pengendalian pajak (tax
control).. Menurut Zain (2008), sistem manajemen pajak yang efektif
merupakan hal vital bagi perusahaan yang berorientasi pada laba, dan
predikat seorang manajer yang sukses terkadang ditentukan pula oleh
suksesnya tidaknya penyusunan perencanaan pajak (Tax planning)
melalui penghindaran pajak (tax avoidance). Upaya dalam melakukan
penghematan pajak secara legal dapat dilakukan melalui manajemen
pajak. Namun perlu diingat legalitas manajemen tergantung instrumen
yang dipakai. Legalitas baru diketahui secara pasti setelah ada putusan
pengadilan.

Dalam memungut pajak dikenal beberapa sisitem pemungutan pajak,
yaitu:

1. O f f i c i a l A s s e s s m e n t S y s t e m
   Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenang untuk menentukan
   besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai
   pemungut pajak. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung
   dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur
   perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan
   pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan.
2. S e l f A s s e s s m e n t S y s t e m
   Self Assessment System merupakan sistem pemungutan pajak yang
   membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh
   wajib pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, wajib pajak
   merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar,
   dan melaporkan besaran pajaknya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
   atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh
   pemerintah. Peran pemerintah dalam sistem pemungutan pajak ini
   adalah sebagai pengawas dari para wajib pajak. Self assessment system
   diterapkan pada jenis pajak pusat.
3. W i t h h o l d i n g S y s t e m
   Pada Withholding System, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga
   yang bukan wajib pajak dan bukan juga aparat pajak/fiskus. Contoh
   Witholding System adalah pemotongan penghasilan karyawan yang
   dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jenis pajak yang
   menggunakan withholding system di Indonesia adalah PPh Pasal 21,
   PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan PPN.
   Sebagai bukti atas pelunasan pajak dengan menggunakan sistem
   pemungutan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut.

Dari beberapa definisi tersebut dapat diketahui bahwa pajak mempunyai
ciri-ciri sebagai berikut :

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan
   pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya
   kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun
   pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah,
   yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus,
   dipergunakan untuk membiayai public investment

Dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU Nomor 28
Tahun 2007 pajak didefinisikan sebagai kontribusi wajib pajak orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-
undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan negara.
Menurut Djajadiningrat Pajak adalah suatu kewajiban ntuk
menyerahkan sebagian kekayaan negara karena suatu keadaan,
kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu.
Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tetapi menurut peraturan-
peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Untuk
itu tidak ada jasa balik dari negara secara langsung , misalnya untuk
memelihara kesejahteraan umum.
Menurut Rochmat Soemitro Rochmat pajak adalah iuran rakyat
kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik
(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang
diguunakan untuk membayar pengeluaran umum.
Jadi berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa
pengertian pajak adalah iuran wajib pajak kepada negara yang bersifat
memaksa dan tidak menerima imbalan secara langsung yang
berdasarkan undang-undang

Dalam penelitiannya, paligorova (2016) menjelaskan bahwa ada keterkaitan
antara karakteristik eksekutif dengan risiko perusahaan.Penghindaran pajak yang
dilakukan oleh perusahaan biasanya dilakukan melalui kebijakan yang diambil oleh
pimpinan perusahaan dan bukanlah merupakan tanpa sengaja Budiman dan Setiyono,
2016).
Keputusan untuk melakukan penghindaran merupakan hasil kebijakan
perusahaan. Kebijakan yang diambil pimpinan perusahaan didasari oleh laporan
keuangan yang disusun oleh manajemen perusahaan. Secara langsung, individu yang
terlibat dalam pembuatan keputusan pajak adalah direktur pajak dan juga konsultan
pajak perusahaan (Hanafi, Harto, 2014). Namun eksekutif (direktur utama atau
presiden direktur) sebagai pimpinan perusahaan secara langsung ataupun tidak
langsung juga memiliki pengaruh terhadap segala keputusan yang terjadi dalam
perusahaan, termasuk keputusan penghindaran pajak perusahaan (Swingly dan
Sukartha, 2015).
Dalam penelitiannya Paligorova (2016) mengartikan bahwa risiko perusahaan
(corporate risk) merupakan volatilitas earning perusahaan, yang bias diukur dengan
rumus stndar deviasi. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa risiko perusahaan
(corporate risk) merupakan penyimpangan atau deviasi standar dari earning baik
penyimpangan itu bersifat kurang dari direncanakan (downside risk) atau mungkin
lebih dari yang direncanakan (upside potential), semakin besar deviasi earning
perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko perusahaan yang ada. Tinggi
rendahnya risiko perusahaan ini mengindikasikan karakter eksekutif apakah termasuk
risk taker atau risk averse.
Semakin eksekutif bersifat risk taker, nilai Cash ETR akan semakin rendah
yang mengindikasikan tax avoidance makin tinggi. Dapat disimpulkan semakin
eksekutif bersifat risk taker semakin tinggi tingkat tax avoidance (Low, 2017)
Sebaliknya semakin eksekutif yang bersifat risk averse semakin rendah tingkat tax
avoidance.
Penelitian yang dilakukan oleh Nabilla, Zulfikri (2018) menyatakan bahwa
risiko perusahaan berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Penelitian yang
dilakukan Zuesty (2016) menyatakan bahwa risiko perusahaan berpengaruh negatif
terhadap tax avoidance

Leverage merupakan ukuran sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh
hutang (Kasmir, 2011:31). Hal ini berarti leverage akan menunjukkan
perbandingan sumber pembiayaan yang digunakan perusahaan untuk
membiayai kegiatan usahanya, antara menggunakan hutang dengan
menggunakan modal sendiri. Sartono (2015:88) menyatakan bahwa leverage
diartikan sebagai penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap, dengan
harapan akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada
beban tetapnya, sehingga keuntungan pemegang saham bertambah. Sumber
dana yang memiliki beban tetap ini merupakan hutang jangka panjang yang
menghasilkan bunga atas pembayaran hutang (beban tetap).
Perusahaan menggunakan leverage dengan tujuan agar keuntungan yang
diperoleh lebih besar daripada biaya dan sumber dananya, dengan demikian
dapat meningkatkan keuntungan pemegang saham. Sebaliknya leverage juga
meningkatkan variabilitas (risiko) keuangan, karena jika perusahaan ternyata
mendapatkan keuntungan yang lebih rendah dari biaya tetapnya maka
penggunaan leverage akan menurunkan keuntungan pemegang saham. Konsep
leverage tersebut sangat penting terutama untuk menunjukkan kepada analis
keuangan dalam melihat trade off antara risiko dan tingkat keuntungan dari
berbagai tipe keputusan financial (Sartono, 2015:95). Leverage adalah
penggunaan aset dan sumber dana (sources of funds) oleh perusahaan yang
memiliki biaya tetap (beban tetap) dengan maksud agar meningkatkan
keuntungan potensial pemegang saham. Beban bunga yang dapat digunakan
sebagai pengurang laba kena pajak adalah beban bunga yang muncul akibat
adanya pinjaman kepada pihak ketiga atau kreditur yang tidak memiliki
hubungan dengan perusahaan, hal ini diatur dalam UU No.36 Tahun 2008
pasal 6 ayat 1a dan pasal 18 ayat.
Leverage dapat diukur dengan analisis rasio keuangan yaitu rasio
leverage (hutang). Rasio leverage (hutang) adalah rasio yang digunakan untuk
mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang (Kasmir,
2011:33). Rasio ini membandingkan antara dana sendiri (ekuitas) dengan dana
pinjaman. Makin besar pinjaman yang digunakan perusahaan, makin besar
kreditur mempunyai kendali terhadap perusahaan. Dari sisi perusahaan, rasio
leverage merupakan strategi maupun informasi dalam menentukan manfaat
uang. Apabila suku bunga pinjaman lebih kecil dari Return On Investment
(ROI), maka perusahaan lebih baik menambah hutang dibanding menambah
modal sendiri atau sebaliknya. Menurut Kasmir (2011:35) keuntungan dengan
mengetahui leverage ratio adalah:
1) Dapat menilai kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada
pihak lainnya.
2) Menilai kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap.
3) Mengetahui keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap
dengan modal.
Perhitungan rasio leverage (hutang) bisa menggunakan dua pendekatan
yaitu pendekatan melalui neraca dan laporan rugi laba. Pendekatan melalui
neraca menginformasikan seberapa besar hutang digunakan untuk aktiva.
Pendekatan melalui laporan laba rugi menginformasikan seberapa besar
hutang bisa ditutup dengan laba operasional. Rasio tersebut digunakan untuk
memberikan gambaran mengenai struktur modal perusahaan. Semakin tinggi
leverage sebuah perusahaan, berarti semakin tinggi pula ketergantungan
perusahaan tersebut kepada krediturnya. Akibat utama penggunaan dana
pinjaman (hutang jangka panjang) menyebabkan perusahaan harus
menanggung beban tetap berupa bunga atas pembayaran hutang. Penggunaan
dana yang menyebabkan beban tetap ini dapat mengurangi pendapatan kena
pajak perusahaan melalui pembebanan bunga hutang sebagai biaya.
Pembebanan bunga hutang tersebut dapat dipergunakan untuk mengurangi
beban pajak, sehingga penggunaan hutang akan memberikan manfaat pajak
bagi perusahaan. Rasio ini dihitung dengan membandingkan total hutang
jangka panjang dengan total aktiva (Carolina et al, 2014)

Risiko dapat dimaknai sebagai potensi terjadinya suatu peristiwa yang
dapat menimbulkan kerugian. Namun dalam analisis investasi, risiko
didefinisikan sebagai kemungkinan hasil uang yang diperoleh menyimpang
dari yang diharapkan (Pramana, 2011:99). Menurut Farah dan Aditya
(2010:119) risiko bisnis adalah tingkat risiko yang inheren di dalam operasi
perusahaan, jika perusahaan tidak mempergunakan hutang, perusahaan akan
memiliki risiko bisnis yang kecil jika permintaan akan produk yang
dihasilkannya stabil, jika harga-harga input dan produknya tetap relatif
konstan, jika perusahaan dapat menyesuaikan harga-harganya dengan bebas
jika terjadi peningkatan biaya, dan jika sebagian besar biayanya adalah biaya
variable sehingga akan turun jika penjualan menurun. Hal-hal yang lain
diangap sama, semakin rendah risiko bisnis sebuah perusahaan, maka semakin
tinggi rasio utang optimalnya.
Risiko bisnis tergantung pada sejumlah faktor, yaitu :

1. Variabilitas permintaan
2. Variabilitas harga jual,
3. Variabilitas biaya input,
4. Kemampuan untuk menyesuaikan harga output untuk perubahan-
   perubahan pada biaya input,
5. Kemampuan untuk mengembangkan produk-produk baru pada waktu
   yang tepat dan efektif dalam hal biaya, eksposur risiko asing,
6. Komposisi biaya tetap: leverage operasi (leverage operasi adalah
   tingkat sampai sejauh mana biaya-biaya tetap digunakan di dalam
   operasi sebuah perusahaan)
   Risiko bisnis merupakan salah satu risiko yang dihadapi perusahaan ketika
   menjalani kegiatan operasi, yaitu kemungkinan ketidak mampuan perusahaan
   untuk mendanai kegiatan operasionalnya (Primantara, 2016:6). Risiko bisnis
   perusahaan berpengaruh terhadap kelangsungan bisnis usaha perusahaan dan
   kemampuan perusahaan membayar hutangnya tingkat risiko bisnis perusahaan
   juga mempengaruhi minat pemodal untuk menanamkan dana pada perusahaan
   dan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk memperoleh dana dalam
   menjalankan kegiatan operasionalnya (Friska, 2011:119).
   Perusahaan dan risiko bisnis yang tinggi cenderung menghindari
   pendanaan dengan menggunakan hutang dibandingkan dengan perusahaan
   yang memiliki risiko bisnis lebih rendah. Risiko perusahaan yang tinggi pada
   umumnya lebih mengutamakan penggunaan dana internal daripada
   penggunaan utang maupun penerbitan saham.
   Menurut Dewi dan Jati (2014) Semakin tinggi risiko suatu perusahaan ,
   maka eksekutif cenderung bersifat risk taker. Sebaliknya, semakin rendah
   risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat risk averse. Jenis
   karakter individu (executive) yang duduk dalam manajemen perusahaan apakah
   mereka merupakan risk taker atau risk averse tercermin pada besar kecilnya
   risiko perusahaan yang ada (Budiman dan Setiyono, 2016).
   Hampir senada dengan Paligorova (2016) mengartikan risiko perusahaan
   merupakan volatilitas earning perusahaan, yang bisa diukur dengan rumus
   deviasi standar. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa risiko perusahaan
   merupakan penyimpangan atau deviasi standar dari earning baik
   penyimpangan itu bersifat downside risk atau upside potential, semakin besar
   deviasi earning perusahaan mengindikasikan semakin besar pula risiko
   perusahaan yang ada.
   Lewellen (2017) menyebutkan contoh perbedaan pengambilan keputusan
   bisnis oleh eksekutif yang memiliki karakter risk taker dengan eksekutif yang
   memiliki karakter risk averse. Eksekutif yang memiliki karakter risk taker
   tidak ragu-ragu untuk memilih pembiayaan yang tinggi yang bersumber dari
   hutang, walaupun pembiayaan yang terlalu tinggi dari hutang dapat
   menimbulkan risiko kebangkrutan perusahaan sedangkan bagi eksekutif yang
   memiliki karakter risk averse akan lebih berhati-hati dalam menentukan
   komposisi hutangnya agar tidak terlalu besar untuk menghindari risiko
   kebangkrutan yang tinggi.
   Perusahaan melakukan tax avoidance untuk mengurangi beban pajak
   dengan memanfaatkan loopholes dalam ketentuan pajak agar laba yang
   dihasilkan maksimal. Keputusan untuk melakukan tax avoidance bergantung
   pada individu eksekutif perusahaan. Dalam mengambil keputusan,eksekutif
   biasanya memiliki dua karakter yaitu risk taker dan risk averse . Semakin
   eksekutif bersifat risk taker, nilai Cash ETR akan semakin rendah yang
   mengindikasikan tax avoidance makin tinggi.
   Untuk mengukur seberapa berani eksekutif perusahaan dalam mengambil
   risiko digunakan pengukuran menurut Paligorova (2016). Paligorova (2016)
   menyatakan bahwa standar deviasi dari laba sebelum bunga, pajak, depresiasi,
   dan amortisasi (earning before interest, tax, depreciation and
   amortization/EBITDA) dibagi dengan total aset akan menunjukan
   penyimpangan terhadap laba. Semakin besar standar deviasi dari
   EBITDA/total aset menunjukkan semakin besar penyimpangan terhadap laba.
   Besarnya penyimpangan terhadap laba menunjukkan risiko perusahaan
   (corporate risk) yang besar pula atau dengan kata lain eksekutif perusahaan
   semakin berani mengambil risiko. (Paligorova, 2016)

Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menyebutkan pajak adalah kontribusi wajib
kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik
secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat. Tanggung jawab wajib pajak atas kesadarannya
memenuhi kewajiban perpajakannya belum sepenuhnya terpenuhi. Banyak
perlawanan-perlawanan terhadap pembayaran pajak. Mardiasmo (2011:27)
menyatakan bahwa perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan
yang ada atau terjadi dalam upaya pemungutan pajak. Salah satu jenis
perlawanan pajak adalah perlawanan aktif dalam bentuk penghindaran pajak
(tax avoidance) yang merupakan suatu usaha pengurangan secara legal yang
dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan di bidang
perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan
yang diperkenankan maupun memanfaatkan hal-hal yang belum diatur dan
kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku.
Manajemen perusahaan selalu berupaya untuk mendapatkan laba yang
diharapkannya melalui penerapan manajemen pajak salah satunya dengan
penghindaran pajak (tax avoidance), yaitu mengurangi jumlah pajak dengan
cara yang yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan.
Penghindaran pajak adalah salah satu strategi dari manajemen pajak dimana
menurut Prasiwi (2015) merupakan rangkaian strategi perencanaan pajak, yang
secara ekonomis berusaha memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after tax
return) untuk dibagikan kepada investor maupun untuk diinvestasikan kembali
oleh perusahaan.
Menurut Rego (2017) penghindaran pajak sebagai penggunaan metode
perencanaan pajak untuk secara legal mengurangi pajak penghasilan yang
dibayarkan. Namun, Desai and Dharmapala (2018) melihat penghindaran pajak
sebagai penyalahgunaan tax shelters. Penghindaran pajak yang dilakukan
secara illegal adalah tax evasion atau dapat juga dianggap penggelapan pajak,
yaitu melakukan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan dalam
peraturan perundang-undangan perpajakan. Perbedaan tax avoidance dan tax
evasion adalah bahwa tax evasion adalah illegal, yang terdiri dari pelanggaran
yang disengaja atau pengelakan peraturan pajak yang berlaku untuk
meminimalkan kewajiban pajak. Tax avoidance tindakan mengambil
keuntungan pada kesempatan yang ada dalam peraturan perpajakan untuk
mengurangi kewajiban pajak.
Faktor yang mempengaruhi wajib pajak memiliki keberanian untuk
melakukan penghindaran pajak menurut Hutagaol (2013:45) adalah sebagai
berikut:
1) Kesempatan (opportunities)
Adanya sistem self assessment yang merupakan sistem yang memberikan
kepercayaan penuh terhadap wajib pajak (WP) untuk menghitung,
membayar dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan kepada fiskus.
Hal ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk melakukan
tindakan penghindaran pajak.
2) Lemahnya penegakan hukum (low enforcement)
Wajib Pajak (WP) berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang
seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum
pajak. Wajib pajak memanfaatkan loopholes yang ada dalam peraturan
perpajakan yang berlaku (lawfull).3) Manfaat dan biaya (level of penalty)
Perusahaan memandang bahwa penghindaran pajak memberikan
keuntungan ekonomi yang besar dan sumber pembiayaan yang tidak mahal.
Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai
prinsipal, dan manajer, sebagai agen. Pemegang saham, yang merupakan
pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga
memaksimalkan keuntungan.
4) Bila terungkap masalahnya dapat diselesaikan (negotiated settlements)
Banyaknya kasus terungkapnya masalah penghindaran pajak yang dapat
diselesaikan dengan bernegosiasi, membuat wajib pajak merasa leluasa
untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan asumsi jika terungkap
masalah dikemudian hari akan dapat diselesaikan melalui negosiasi.”
Tax avoidance bukan melanggar undang-undang perpajakan karena usaha
wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimumkan atau
meringankan beban pajak dilakukan dengan cara yang dimungkinkan oleh
Undang-Undang Pajak.
Adapun cara tersebut menurut Merks (2007) dalam Saputra (2017)
adalah:
1) Memindahkan subjek pajak atau objek pajak ke negara-negara yang
memberikan perlakuan pajak khusus atau keringanan pajak (tax haven
country) atas suatu jenis penghasilan (substantive tax planning).
2) Usaha penghindaran pajak dengan mempertahankan substansi ekonomi dari
transaksi melalui pemilihan formal yang memberikan beban pajak yang
paling rendah (formal tax planning).
3) Ketentuan anti avoidance atas transaksi transfer pricing, thin capitalization,
treaty shopping, dan controlled foreign corporation (spesifik anti avoidance
rule); serta transaksi yang tidak mempunyai substansi bisnis (general anti
avoidance rule).
Simarmata (2016) menyatakan ada tiga karakter dari tax avoidance yaitu
adanya unsur artificial arrangement, seringkali memanfaatkan loopholes
(celah) dari undang-undang dan terdapat unsur kerahasiaan sehingga
perusahaan pasti mempunyai konsultan yang mengurus tentang pembayaran
pajak. Manfaat utama yang diperoleh dari penghindaran adalah penghematan
pajak yang lebih besar. Penghematan ini memang menjadi keuntungan bagi
pemegang saham, tetapi manajer sebagai pembuat keputusan juga memperoleh
keuntungan apabila kompensasi manajer ditentukan dari usaha efisiensi
manajemen pajak baik secara langsung maupun tidak langsung.
Pengukuran penghindaran pajak (tax avoidance) menurut Dyreng et al
(2016), proksi tax avoidance adalah dengan membandingkan uang kas yang
dikeluarkan untuk membayar pajak dengan laba sebelum pajak. Perbandingan
ini disebut cash effectie tax rate (CASH ETR). (Hanlon dan Heitzmen, 2015)

Tax planning adalah suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP)
untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak
yang minimal. Secara teoritis, tax planning dikenal sebagai effective tax
planning, yaitu seorang wajib pajak berusaha mendapat penghematan pajak
(tax saving) melalui prosedur penghindaran pajak (tax avoidance) secara
sistematis sesuai ketentuan Undang-Undang Perpajakan No. 36 tahun 2008
(Carolina et al, 2014).
Dalam sudut pandang perencanaan pajak, tax avoidance yang dilakukan
oleh wajib pajak adalah sah dan secara yudiris sehingga tidak bisa ditetapkan
pengenaan pajak. Pengertian dari tax avoidance adalah upaya pengurangan
hutang pajak secara konstitusional (Larking, 2016:54).
Tax planning merupakan upaya legal yang biasa dilakukan oleh wajib
pajak. Tindakan itu legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan
memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (loopholes). Pada umumnya tax
planning adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Rencana
meminimalkan pajak dapat ditempuh dengan cara, mengambil keuntungan
yang sebesar-besarnya dari ketentuan mengenai pengecualian dan potongan
atau pengurangan yang diperkenankan, hal ini dapat memanfaatkan
penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak sesuai dengan pasal 4
ayat3.
Dapat disimpulkan bahwa tax planning bermanfaat untuk:

1. Agar perhitungan pajak atau pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak
   tepat atau sesuai peraturan perpajakan yang berlaku sehingga apabila
   dilakukan penelitian atau pemeriksaan oleh kantor pajak tidak ada pajak
   yang harus dibayar lagi dan tidak menimbulkan sanksi perpajakan bagi
   wajib pajak.
2. Agar pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak menjadi lebih kecil, maka
   dilakukan dengan cara memanfaatkan celah yang ada dalam peraturan
   perpajakan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang ada. Untuk
   merealisasikan tax planning yang tidak melanggar peraturan perpajakan,
   maka perlu pemahaman tentang peraturan perpajakan itu sendiri, karena
   peratura perpajakan yang membuat manusia dimungkinkan adanya celah
   dalam peraturan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk
   menghindari pajak tanpa melanggar Undang-Undang.
   Makin pentingnya variabel pajak sebagai komponen yang harus
   diperhitungkan, membuat banyak perusahaan melakukan perencanaan pajak
   (tax planning). Meskipun Dirjen Pajak pernah mengungkapkan bahwa tax
   planning bagi perusahaan dianggap benar sepanjang tidak menyalahi peraturan
   perpajakan yang berlaku (Suandy, 2014:15).
   Perencanaan Pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak.
   Manajemen pajak itu sendiri merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban
   perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan
   seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.
   Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax
   implementation) dan pengendalian pajak (tax control). Pada tahap perencanaan
   pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan
   perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan
   pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (tax
   planning) adalah untuk meminimimalisasi kewajiban pajak.
   Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak
   adalah upaya untuk mengatur pembayaran pajak atau meminimalkan
   kewajiban pajak dengan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang
   berlaku, agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya.
   Pada umumnya, perencanaan pajak (tax planning) merujuk kepada proses
   merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak agar utang pajak berada dalam
   jumlah yang minimal, tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan. Suatu
   perencanaan pajak yang tepat akan menghasilkan beban pajak minimal yang
   merupakan hasil dari perbuatan penghematan pajak atau penghindaran pajak,
   bukan karena penyelundupan pajak yang tidak berdasarkan pada peraturan
   perundang-undangan perpajakan.
   Pada umunya penghindaran pajak dan penyelundupan pajak mempunyai
   tujuan yang sama, yaitu mengurangi beban pajak, akan tetapi cara
   penyelundupan pajak dalam mengurangi beban pajaknya termasuk
   perbuatan ilegal atau perbuatan melanggar hukum.
   Pengertian penyelundupan pajak menurut Rahayu (2010:147) adalah: “usaha
   aktif Wajib Pajak dalam hal mengurangi, menghapuskan, manipulasi ilegal
   terhadap utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak
   sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan.”
   Secara garis besar pengertian Perencanaan Pajak (Tax planning) menurut
   Zain (2011:50) menyebutkan bahwa: “Perencanaan Pajak (Tax planning)
   adalah proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak
   sedemikian rupa sehingga utang pajaknya, baik pajak penghasilan maupun
   pajak lainnya, berada dalam posisi yang paling minimal, sepanjang hal ini
   dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.
   Adapun pengertian Perencanaan Pajak (Tax planning) menurut Hidayat
   (2013:17) menyebutkan bahwa: “Perencanaan Pajak (Tax planning) adalah
   upaya menekan jumlah kewajiban pajak dengan cara legal”.
   Sedangkan Pengertian penyelundupan pajak dan penghindaran pajak
   menurut Zain (2011:50) adalah sebagai berikut: “Penyelundupan pajak adalah
   penyelundupan pajak yang melanggar undang-undang pajak, sedangkan
   penghindaran pajak adalah cara mengurangi pajak yang masih dalam batas
   ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan,
   terutama melalui perencanaan pajak”.
   Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa penyelundupan pajak
   adalah upaya wajib pajak untuk meminimumkan beban pajak terutang, yang
   dilakukan dengan cara melanggar undang-undang perpajakan sedangkan
   penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan untuk meminimumkan beban
   pajaknya dengan cara tidak melanggar ketentuan perundang-undangan
   perpajakan.
   Perencanaan pajak tidak hanya dilakukan di Indonesia saja, karena
   kadang-kadang perusahaan juga harus berhubungan dengan negara di luar
   Indonesia untuk menjalankan kegiatan perusahaanya. Untuk itu sebelum
   melakukan perencanaan pajak seorang perencana pajak harus mengetahui
   jenis-jenis perencanaan pajak terlebih dahulu.
   Menurut Suandy (2014:122) jenis-jenis perencanaan pajak dapat dibagi
   menjadi dua, yaitu:
   a. Perencanaan pajak nasional (national tax planning)
   b. Perencanaan pajak internasional (international tax planning)
   Dari kedua jenis perencanaan pajak tersebut terdapat perbedaan yang
   melekat antara perencanaan pajak nasional dengan perencanaan pajak
   internasional, yaitu terletak pada peraturan pajak yang akan digunakan. Dalam
   perencanaan pajak nasional hanya memperhatikan undang-undang domestic.
   Sedangkan perencanaan pajak internasional disamping undang-undang
   domestik juga harus memperhatikan perjanjian pajak dan undang-undang dari
   negara-negara yang terlibat.
   Adapun beberapa strategi umum dalam perencanaan pajak, diantaranya adalah:
   a. Tax Saving
   Tax saving merupakan upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan
   alternative pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Misalkan,
   perusahaan dapata melakukan perubahan pemberian natura kepada
   karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang.
   b. Tax avoidance
   Tax avoidance merupakan upaya efisiensi beban pajak dengan menghindari
   pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan objek pajak. Misalkan,
   perusahaan yang masih mengalami kerugian, perlu mengubah tunjangan
   karyawan dalam bentuk uang menjadi pemberian natura karena bukan
   merupakan objek pajak.
   c. Menunda pembayaran kewajiban pajak
   Menunda pembayaran kewajiban pajak tanpa melanggar peraturan yang
   berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPN. Penundaan
   ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga
   batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. Dalam
   hal ini panjual dapat menerbitkan faktur pajak pada akhir bulan berikutnya
   setelah bulan penyerahan barang.
   Jadi perencanaan pajak tidak berarti penyelundupan pajak. Pada dasarnya
   usaha penghematan pajak berdasarkan the least and latest rule yaitu wajib
   pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda
   pembayaran selambat mungkin sebatas masih diperkenankan peraturan
   perpajakan. Perencanaan pajak adalah suatu langkah yang tepat untuk
   perusahaan, dalam melakukan penghematan pajak atau tax saving sepanjang
   tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan
   perpajakan yang berlaku.

Trade off theory berasumsi bahwa adanya manfaat pajak akibat
penggunaan hutang, sehingga perusahaan akan menggunakan hutang sampai
tingkat tertentu untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Esensi trade off theory
dalam struktur modal adalah menyeimbangkan manfaat dan pengorbanan yang
timbul sebagai akibat penggunaan hutang. Sejauh manfaat lebih besar,
tambahan hutang masih diperkenankan. Apabila pengorbanan karena
penggunaan utang sudah lebih besar, maka tambahan hutang sudah tidak
diperbolehkan. Penggunaan hutang 100% sulit dijumpai dalam praktik dan hal
tersebut ditentang oleh trade off theory. (Brigham dan Houston, 2011:35).
Kenyataannya, semakin banyak hutang semakin tinggi beban yang harus
ditanggung perusahaan, seperti biaya kebangkrutan, biaya keagenan, beban
bunga yang semakin besar dan sebagainya. Oleh karena itu teori ini
menyatakan bahwa struktur modal optimal tercapai pada saat terjadi
keseimbangan antara manfaat dan pengorbanan penggunaan hutang (Husnan
dan Pudjiastuti 2012:60). Walaupun model trade off theory tidak dapat
menentukan secara tepat struktur modal yang optimal, namun model tersebut
memberikan kontribusi penting yaitu (Hartono, 2014:99):

1. Perusahaan yang memiliki aktiva yang tinggi, sebaiknya menggunakan
   sedikit hutang.
2. Perusahaan yang membayar pajak tinggi sebaiknya lebih banyak
   menggunakan hutang dibandingkan perusahaan yang membayar pajak
   rendah

Minat beli didasarkan pada karakteristik berikut yang
membuat seseorang menunjukkan ketertarikan pada produk
atau jasa yaitu kesediaan untuk mencari informasi produk
atau jasa. Konsumen yang tertarik cenderung mencari
informasi yang lebih detail tentang suatu produk atau jasa,
dengan tujuan untuk mengetahui dengan tepat bagaimana
menggunakan spesifikasi produk atau jasa sebelum membeli
produk atau jasa tersebut. Jadi, konsumen yang memiliki
minat beli yang tinggi maka keputusan pembelian akan
meningkat.
Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Reiga Ritomiea Ariescy, dkk (2019), minat beli
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan
pembelian.

Kepedulian lingkungan merupakan sikap komitmen,
perhatian dan kesadaran yang kuat terhadap lingkungan, yang
bertujuan mencegah kerusakan lingkungan dan menjaga
lingkungan (Ozturk, 2019). Bagi konsumen yang
berwawasan lingkungan atau kesadaran yang kuat akan
kepedulian lingkungan, konsumen cenderung lebih memilih
produk yang ramah lingkungan daripada produk lainnya.
Konsumen umumnya yakin dengan atribut produk ramah
lingkungan, yang merupakan citra yang melekat pada produk.
Tingginya tingkat kepedulian terhadap kerusakan lingkungan
dan kesadaran konsumen terhadap produk ramah lingkungan
mendorong konsumen untuk membeli produk yang ramah
lingkungan atau green product. Jadi semakin tinggi
kepedulian lingkungan konsumen maka akan meningkatkan
keputusan pembelian konsumen.
Temuan ini sejalan dengan penelitian Majid
ESMAEILPOUR (2017), Laksmi dan Wardana (2016)
menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang poitif dan
signifikan dari kepedulian lingkungan terhadap keputusan
pembelian.

Green advertising merupakan strategi pemasaran yang
mengkaitkan iklan dengan isu lingkungan sehingga
konsumen dapat membedakan iklan hijau dengan iklan
produk lainnya. Tujuan dari green advertising adalah untuk
mendorong konsumen melakukan pembelian dengan cara
yang ramah lingkungan, sehingga konsumen merasa menjadi
bagian dari perlindungan lingkungan.
Jadi semakin baik nilai green advertising maka akan
meningkatkan keputusan pembelian konsumen. Temuan ini
sejalan dengan penelitian Muhamad Ridwan, dkk (2018),
Reni Dwi Lestari, dkk (2016) menyatakan bahwa terdapat
pengaruh yang positif dan signifikan dari green advertising
terhadap keputusan pembelian

Green product adalah produk ramah lingkungan yang
dirancang untuk melindungi lingkungan dan bermanfaat bagi
kesehatan. Desain produk dan metode pengolahan dapat
mengurangi pencemaran lingkungan dalam hal produksi,
distribusi dan konsumsi.
Green product biasanya menggunakan bahan baku
pilihan, bahan baku tersebut berkualitas baik dan bermanfaat
bagi kesehatan konsumen, serta akan mempengaruhi
kelestarian lingkungan. Konsumen percaya bahwa
mengonsumsi green product dapat memberikan perasaan
lebih aman dan dianggap lebih sehat. Jadi, citra green
product yang melekat, semakin baik kualitas dan manfaat
produk serta aman dan juga baik untuk kesehatan konsumen
maka akan berdampak positif terhadap keputusan konsumen
dalam membeli produk ramah lingkungan. Sehingga semakin
baik nilai green product maka akan meningkatkan keputusan
pembelian konsumen. Temuan ini sejalan dengan penelitian
Muhamad Ridwan, dkk (2018), Reni Dwi Lestari, dkk (2016)
menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan
signifikan dari green product terhadap keputusan pembelian

Kepedulian lingkungan merupakan sikap komitmen,
perhatian dan kesadaran yang kuat terhadap lingkungan, yang
bertujuan mencegah kerusakan lingkungan dan menjaga
lingkungan (Ozturk, 2019). Bagi konsumen yang
berwawasan lingkungan atau kesadaran yang kuat akan
kepedulian lingkungan, konsumen cenderung lebih memilih
produk yang ramah lingkungan daripada produk lainnya.
Konsumen umumnya yakin dengan atribut produk ramah
lingkungan, yang merupakan citra yang melekat pada produk.
Tingginya tingkat kepedulian terhadap kerusakan lingkungan
dan kesadaran konsumen terhadap produk ramah lingkungan
mendorong konsumen untuk membeli produk yang ramah
lingkungan atau green product. Jadi semakin tinggi
kepedulian lingkungan konsumen maka akan meningkatkan
minat beli konsumen.
Temuan ini sejalan dengan penelitian Ozturk (2019),
Decky (2016) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang
positif dan signifikan dari kepedulian lingkungan terhadap
minat beli

Green advertising merupakan strategi pemasaran yang
mengkaitkan iklan dengan isu lingkungan sehingga
konsumen dapat membedakan iklan hijau dengan iklan
produk lainnya. Tujuan dari green advertising adalah untuk
mendorong konsumen melakukan pembelian dengan cara
yang ramah lingkungan, sehingga konsumen merasa menjadi
bagian dari perlindungan lingkungan. Jadi semakin baik nilai
green advertising maka akan meningkatkan minat beli
konsumen.
Temuan ini sejalan dengan penelitian Meng – Dar
Shieh, dkk (2018), Reiga Ritomiea Ariescy, dkk (2019),
menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan
signifikan dari green advertising terhadap minat beli.

Green product adalah produk ramah lingkungan yang
dirancang untuk melindungi lingkungan dan bermanfaat bagi
kesehatan. Desain produk dan metode pengolahan dapat
mengurangi pencemaran lingkungan dalam hal produksi,
distribusi dan konsumsi.
Green product biasanya menggunakan bahan baku
pilihan, bahan baku tersebut berkualitas baik dan bermanfaat
bagi kesehatan konsumen, serta akan mempengaruhi
kelestarian lingkungan. Konsumen percaya bahwa
mengonsumsi green product dapat memberikan perasaan
lebih aman dan dianggap lebih sehat. Jadi, semakin baik nilai
green product maka akan berdampak positif terhadap minat
beli sehingga minat beli konsumen akan meningkat. Temuan
ini sejalan dengan penelitian Imam Santoso, dkk (2016),
Anggry Tri Hernizar, dkk (2019) yang menyebutkan bahwa
terdapat pengaruh positif dan signifikan dari green product
terhadap minat beli

Nenggala (2018:173) berpendapat bahwa indikator seseorang
yang peduli lingkungan adalah :

1. Menjaga kelestarian lingkungan
2. Daur ulang sampah botol
3. Mendukung program go green
4. Hemat listrik
5. Hemat air
6. Selalu membuang sampah pada tempatnya
   Menurut Ristianawati (2016) indikator kepedulian
   lingkungan seseorang adalah sebagai berikut :
7. Selalu menjaga kelestarian lingkungan
8. Mengurangi jejak emisi karbon
9. Eco lifestyle (gaya hidup ramah lingkungan)
10. Tidak mencoret – coret pohon, dan batu
11. Tidak mengambil, menebang atau mencabut
    tumbuh-tumbuhan yang terdapat di sepanjang
    perjalanan.

Kepedulian lingkungan merupakan sikap komitmen,
perhatian dan kesadaran yang kuat terhadap lingkungan, yang
bertujuan mencegah kerusakan lingkungan dan menjaga
lingkungan (Ozturk, 2019).
Junaedi (2005) dalam Ristianawati (2016)
mendefinisikan kepedulian terhadap lingkungan diartikan
sebagai ukuran sejauh mana seseorang mengungkapkan
kepedulian terhadap masalah lingkungan.

Menurut Karna (2017:20) terdapat 4 indikator dari green
advertising yaitu:
1) Informasi iklan
2) Isu iklan
3) Daya tarik iklan
4) Tampilan eco label pada produk
Menurut Wu & Chen (2016) terdapat 3 indikator dari green
advertising :
1) Slogan
2) Tampilan eco label
3) Isu iklan peduli lingkungan

Indikator green product menurut Imam Santoso,et al 2016
menjelaskan bahwa indikator green product meliputi hal –
hal di bawah ini :

1. Produk aman dan tidak berbahaya
2. Jaminan kualitas
3. Manfaat bagi lingkungan
   Menurut Kong et al, 2016. Menyebutkan indikator green
   product adalah di bawah ini :
4. Tingkat bahaya produk terhadap lingkungan
5. Atribut merek hijau
6. Kemasan produk aman dan tidak berbahaya terhadap
   lingkungan

Unsur – unsur dari green marketing mempunyai
istilah tersendiri yaitu green product, green price, green
place dan green advertising.

1. Green product merupakan produk yang dapat memenuhi
   kebutuhan konsumen, namun tidak melanggar peraturan
   lingkungan.
2. Green price merupakan harga yang ditentukan oleh
   perusahaan yang mempertimbangkan faktor lingkungan.
   Umumnya, produk “ramah lingkungan” lebih mahal.
3. Green place mengacu pada penempatan produk pada
   pasar yang tepat, yaitu konsumen yang memahami
   lingkungan.
   24
4. Green advertising merupakan salah satu jenis promosi
   yang berkaitan dengan bagaimana perusahaan mengubah
   persepsi masyarakat terhadap produk ramah lingkungan

Green marketing merupakan strategi pemasaran
produk dalam perusahaan dengan tetap memperhatikan
kelestarian lingkungan. Perkembangan green marketing
sejalan dengan perhatian masyarakat terhadap isu
lingkungan, sehingga masyarakat menuntut adanya
tanggung jawab pelaku usaha dalam kegiatan usaha yang
dijalankannya. Istilah green marketing sendiri mengacu
pada pemasaran produk yang dianggap aman bagi
lingkungan. Ini meliputi modifikasi produk, perubahan
proses produksi, pengemasan, perubahan proses promosi
dan lain-lain (Fuiyeng & Yazdanifard, 2016).
The American Marketing Association (AMA)
mendefinisikan Green marketing adalah pemasaran produk
yang dianggap ramah lingkungan yang melakukan berbagai
kegiatan seperti penyesuaian produk, modifikasi proses
produksi, pengemasan, pelabelan, strategi periklanan, dan
juga digunakan untuk meningkatkan kesadaran mengenai
pemasaran kepatuhan antar industri. (Fuiyeng &
Yazdanifard, 2016). Menurut Business Dictionary, green
marketing diartikan sebagai kampanye periklanan yang
bertujuan untuk memanfaatkan perilaku membangun merek
konsumen. Penyesuaian ini semakin dipengaruhi oleh
praktik dan kebijakan yang memengaruhi karakteristik
lingkungan dan membuktikan bahwa komunitas bisnis
peduli terhadap standar

Menurut Suwandari (dalam Rizky dan Yasin, 2018)
yang menjadi indikator minat beli seorang calon konsumen
adalah sebagai berikut:

1. Perhatian (Attention) yaitu perhatian calon konsumen
   terhadap produk yang disediakan oleh produsen.
2. Ketertarikan (Interest) yaitu minat calon konsumen
   terhadap produk yang disediakan oleh produsen.
3. Keinginan (Desire) yaitu keinginan calon konsumen atas
   produk yang disediakan oleh produsen.
   Menurut Hariani (2017:54) menjelaskan minat beli memiliki 3
   indikator, sebagai berikut :
4. Minat transaksional
   Minat transaksional, yaitu keinginan seseorang untuk
   membeli suatu produk.
5. Minat preferensial
   Minat prefrensial, yaitu perilaku orang yang memiliki
   preferensi utama untuk produk tersebut. Preferensi ini
   hanya dapat diubah jika ada masalah dengan produk
   preferensi.
6. Minat eksploratif
   Minat eksploratif, yaitu perilaku seseorang yang selalu
   mencari informasi tentang produk yang diminatinya dan
   mencari informasi yang mendukung karakteristik positif
   produk tersebut

Minat beli adalah tahap di mana konsumen memilih di
antara beberapa merek, dan akhirnya membeli dengan pilihan
favorit mereka (Pramono, 2017:136).
Kotler dan Keller (2017:140) menjelaskan bahwa
minat beli adalah suatu perilaku yang diwujudkan sebagai
respon terhadap suatu produk atau jasa, sehingga konsumen
mempunyai kemauan untuk membeli

Kotler (2017:125) menyatakan bahwa keputusan
pembelian yang dilakukan oleh konsumen adalah sebuah
proses. Proses tersebut terdiri dari lima tahap yakni :
a. Pengenalan kebutuhan
Tahap pertama dalam keputusan pembelian ialah
pengenalan kebutuhan, konsumen mulai mengenali
keberadaan problem terkait kebutuhan produk yang akan
dibeli. Munculnya perasaan akan adanya perbedaan real
atau nyata dengan keadaan yang diharapkan oleh
konsumen.
b. Pencarian informasi
Setelah mengenali kebutuhan, konsumen akan
melakukan pencarian informasi guna mendapatkan
informasi detail dan akurat akan suatu produk.
c. Evaluasi alternatif
Konsumen akan melakukan proses evaluasi pada
beberapa pilihan produk yang tersedia. Dengan informasi
yang sudah didapat, konsumen akan melakukan evaluasi
pilihan yang tersedia untuk mencapai proses pembelian.
d. Keputusan pembelian
Pada tahap ini konsumen sudah memiliki rencana
untuk membeli produk yang kemudian akan dibeli
produk tersebut sesuai dengan produk yang sedang
dibutuhkan.
e. Tingkah laku pasca pembelian
Pasca pembelian, ketika konsumen sudah
mendapatkan kepuasan pada suatu produk, maka
konsumen akan membeli ulang produk tersebut.

Menurut (Peter & Olson, 2016:35) ada 3 indikator untuk
menentukan keputusan pembelian, yaitu :

1. Kemantapan pada sebuah produk
   Untuk memutuskan membeli, konsumen akan
   melakukan evaluasi pada beberapa pilihan produk yang
   tersedia. Konsumen akan memilih produk tersebut
   didasarkan pada faktor – faktor yang bisa memberikan
   kemantapan untuk membeli produk tersebut agar benar –
   benar yakin bahwa produk yang ingin dibeli sedang
   dibutuhkan atau digunakan.
2. Kebiasaan dalam membeli produk
   Dalam keputusan pembelian, kebiasaan konsumen
   dalam membeli produk juga memiliki pengaruh. Konsumen
   yang sudah terbiasa menggunakan atau memakai produk
   yang biasa ia beli cenderung akan memiliki paham yang
   sudah melekat di benak mereka yaitu produk cocok atau
   bahkan sudah mendapatkan maanfaat produk yang
   diinginkan. Sehingga konsumen enggan untuk mencoba
   produk baru dan enggan untuk beradaptasi dengan produk
   yang baru.
3. Keputusan tentang merek
   Keputusan tentang merek adalah konsumen memilih
   berbagai merek produk yang tersedia untuk kemudian
   konsumen memilih merek yang mereka sukai dan dirasa
   cocok.
   Menurut Sumarni (2016) terdapat 4 indikator dalam
   keputusan pembelian. Indikator tersebut antara lain :
4. Keputusan tentang jenis produk
5. Keputusan tentang bentuk produk
6. Keputusan tentang merek
7. Keputusan tentang penjualan
   Kesimpulan dari keputusan pembelian adalah
   Serangkaian proses pemikiran konsumen yang dilakukan
   untuk menentukan berbagai pilihan produk yang akan dibeli
   untuk memotivasi konsumen dalam memutuskan membeli
   produk.

Menurut Kotler & Amstrong (2017:121). Keputusan
pembelian adalah tahap di mana seseorang melakukan proses
evaluasi dari berbagai pilihan, kemudian memutuskan untuk
memilih produk tersebut dari berbagai pilihan yang tersedia.
Keputusan pembelian merupakan tahapan dimana
konsumen benar-benar melakukan pembelian dalam proses
pengambilan keputusan (Ariescy, 2019). Keputusan
pembelian adalah aktivitas pribadi yang secara langsung ikut
serta dalam keputusan untuk membeli produk yang
disediakan oleh penjual

Menurut Kotler & Keller (2016:330), mengemukakan definisi citra
merek adalah yang menggambarkan sifat ekstrinsik produk atau jasa,
termasuk cara di mana merek berusaha memenuhi kebutuhan psikologis
atau sosial pelanggan. Produk dengan brand image yang baik secara tidak
langsung akan membantu kegiatan perusahaan dalam mempromosikan
produk yang dipasarkan selanjutnya dan hal tersebut akan menjadi
kekuatan bagi perusahaan dalam menghadapi persaingan. Jika sulit untuk
menilai kualitas, konsumen kadang akan merasakan tingkat resiko yang
tinggi dalam pembelian. Berdasarkan berbagai definisi di atas maka dapat
di artikan bahwa citra merek merupakan gambaran dari produk atau jasa
pada benak konsumen termasuk gambaran mengenai kemampuan suatu
produk dalam memenuhi kebutuhan psikologis atau social

Harga adalah nilai suatu barang yang dinyatakan dengan uang
(Alma, 2013:169). Penentuan harga ini merupakan salah satu keputusan
yang penting bagi manajemen. Harga yang ditetapkan harus dapat
menutup semua ongkos, atau bahkan lebih dari itu, yaitu untuk
mendapatkan laba. Tetapi, jika harga ditentukan terlalu tinggi akan
berakibat kurang menguntungkan. Dalam hal ini pembeli akan berkurang,
volume penjualan berkurang, semua biaya mungkin tidak dapat ditutup
dan akhirnya perusahaan akan menderita rugi

Kotler dan Armstrong yang dibahasakan oleh T.Hermaya
(2012:347) menyatakan bahwa Kualitas produk adalah kemampuan suatu
produk untuk melakukan fungsi-fungsinya yang meliputi daya tahan,
keandalan, ketepatan, kemudahan, operasi dan perbaikan serta atribut
lainnya. Kualitas produk merupakan bentuk penilaian atas produk yang
akan dibeli, apakah sudah memenuhi apa yang diharapkan konsumen.
Konsumen tentunya tidak akan membeli produk yang tidak bisa memenuhi
harapannya. Semakin berkualitas suatu produk, maka semakin tinggi
keputusan konsumen untuk melakukan pembelian

Indikator keputusan pembelian menurut Kotler dan Keller yang
dialih bahasakan oleh Tjiptono (2012:184) menjelaskannya bahwa
keputusan konsumen untuk melakukan pembelian suatu produk meliputi
indikator keputusan sebagai berikut :

1. Pilihan produk
   Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah
   produk atau menggunakan uangnya untuk tujuan lain. Dalam hal ini
   perusahaan harus memusatkan perhatiannya kepada orang-orang yang
   berminat membeli sebuah produk serta alternative yang mereka
   pertimbangkan. Misalnya, kebutuhan suatu produk, keberagaman varian
   produkdan kualitas produk.
2. Pilihan merek
   Pembeli harus mengambil keputusan tentang merek mana yang
   akan dibeli. Setiap merek memiliki perbedaan-perbedaan tersendiri. Dalam
   hal ini perusahaan harus mengetahui bagaimana konsumen memilih
   sebuah merek. Misalnya, kepercayaan dan popularitas merek.
3. Pilihan penyalur
   Pembeli harus mengambil keputusan penyalur mana yang akan
   dikunjungi. Setiap pembeli mempunyai pertimbangan yang berbeda-beda
   dalam hal menentukan penyalur bisa dikarenakan faktor lokasi yang dekat,
   harga yang murah, persediaan barang yang lengkap dan lain-lain.
   Misalnya, kemudahan mendapatkan produk dan ketersediaan produk.
4. Waktu pembelian.
   Keputusan konsumen dalam pemilihan waktu pembelian bisa
   berbeda-beda misalnya, ada yang membeli sebulan sekali, tiga bulan
   sekali, enam bulan sekali atau satu tahun sekali.
5. Jumlah pembelian
   Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak
   produk yang akan dibelinya pada suatu saat. Pembelian yang dilakukan
   mungkin lebih dari satu. Dalam hal ini perusahaan harus mempersiapkan
   banyaknya produk sesuai dengan keinginan yang berbeda-beda dari para
   pembeli. Misalnya, kebutuhan akan produk

Menurut Kotler dan Armstrong (2014:159-174) keputusan
pembelian konsumen dipengaruhi oleh empat faktor, diantaranya sebagai
berikut :

1. Faktor budaya
   Budaya, sub budaya, dan kelas sosial sangat penting bagi perilaku
   pembelian. Budaya merupakan penentu keinginan dan perilaku paling
   dasar. Anak-anak yang sedang dalam pertumbuhan akan mendapatkan
   seperangkat nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dari keluarga dan
   lembaga-lembaga penting lainnya. Sub budaya terdiri dari sejumlah sub
   budaya yang lebih identifikasi dan sosialisasi khusus bagi para anggotanya
   seperti kebangsaan, agama, kelompok, ras, dan wilayah geografis.
2. Faktor sosial
   a. Kelompok acuan
   Kelompok acuan dalam perilaku pembelian konsumen dapat
   diartikan sebagai kelompok yang yang dapat memberikan pengaruh secara
   langsung atau tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang
   tersebut. Kelompok ini biasanya disebut dengan kelompok keanggotaan,
   yaitu sebuah kelompok yang dapat memberikan pengaruh secara langsung
   terhadap seseorang. Adapun anggota kelompok ini biasanya merupakan
   anggota dari kelompok primer seperti keluarga, teman, tetangga dan rekan
   kerja yang berinteraksi dengan secara langsung dan terus menerus dalam
   keadaan yang informal. Tidak hanya kelompok primer, kelompok
   sekunder yang biasanya terdiri dari kelompok keagamaan, profesi dan
   asosiasi perdagangan juga dapat disebut sebagai kelompok keanggotaan.
   b. Keluarga
   Sebuah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak dapat
   mempengaruhi konsumsi produk atau jasa yang akan dibeli. Setiap
   anggota keluarga saling mempengaruhi dalam mengambil keputusan
   pembelian, dan tentu akan sangat mempengaruhi seseorang dalam
   mengambil keputusan membeli.
   c. Peran dan Status
   Hal selanjutnya yang dapat menjadi faktor sosial yang dapat
   mempengaruhi perilaku pembelian seseorang adalah peran dan status
   mereka di dalam masyarakat. Semakin tinggi peran seseorang didalam
   sebuah organisasi maka akan semakin tinggi pula status mereka dalam
   organisasi tersebut dan secara langsung dapat berdampak pada perilaku
   pembeliannya.
3. Pribadi
   a. Usia dan Siklus Hidup Keluarga
   Orang membeli barang dan jasa yang berbeda-beda sepanjang
   hidupnya yang dimana setiap kegiatan konsumsi ini dipengaruhi oleh
   siklus hidup keluarga.
   b. Pekerjaan dan lingkungan ekonomi
   Pekerjaan dan lingkungan ekonomi seseorang dapat mempengaruhi
   pola konsumsinya. Contohnya, direktur perusahaan akan membeli pakaian
   yang mahal, perjalanan dengan pesawat udara, keanggotaan di klub
   khusus, dan membeli mobil mewah. Selain itu, biasanya pemilihan produk
   juga dilakukan berdasarkan oleh keadaan ekonomi seseorang seperti
   besaran penghasilan yang dimiliki, jumlah tabungan, utang dan sikap
   terhadap belanja atau menabung.
   c. Gaya hidup
   Gaya hidup dapat di artikan sebagai sebuah pola hidup seseorang
   yang terungkap dalam aktivitas, minat dan opininya yang terbentuk
   melalui sebuah kelas sosial, dan pekerjaan. Tetapi, kelas sosial dan
   pekerjaan yang sama tidak menjamin munculnya sebuah gaya hidup yang
   sama. Melihat hal ini sebagai sebuah peluang dalam kegiatan pemasaran,
   banyak pemasar yang mengarahkan merek mereka kepada gaya hidup
   seseorang.
   d. Kepribadian
   Setiap orang memiliki berbagai macam karateristik kepribadian
   yang bebeda-beda yang dapat mempengaruhi aktivitas kegiatan
   pembeliannya. Kepribadian merupakan ciri bawaan psikologis manusia
   yang berbeda yang menghasilkan sebuah tanggapan relatif konsiten dan
   bertahan lama terhadap rangsangan lingkungannya. Kepribadian biasanya
   digambarkan dengan menggunakan ciri bawaan seperti kepercayaan diri,
   dominasi, kemampuan bersosialisasi, pertahanan diri dan kemapuan
   beradaptsi.
4. Psikologis
   a. Motivasi
   Merupakan suatu kebutuhan yang cukup untuk mendorong
   seseorang untuk bertindak, jika suatu pengaruh tidak disertai oleh motivasi
   kuat dalam membeli maka pembelian itu tidak akan terjadi dalam tanda
   kutip sebagai angan-angan saja, seseorang memiliki banyak kebutuhan
   pada waktu-waktu tertentu. Beberapa dari kebutuhan tersebut ada yang
   muncul dari tekanan biologis seperti lapar, haus, dan rasa
   ketidaknyamanan. Sedangkan beberapa kebutuhan yang lainnya dapat
   bersifat psikogenesis, yaitu kebutuhan yang berasal dari tekanan
   psikologis seperti kebutuhan akan pengakuan, penghargaan atau rasa
   keanggotaan kelompok.
   b. Persepsi
   Persepsi dapat diartikan sebagai sebuah proses yang digunakan
   individu untuk memilih, mengorganisasi masukan informasi guna
   menciptakan sebuah gambaran (Bernard Barelson, dalam Kotler
   2003:217). Persepsi tidak hanya bergantung pada rangsangan fisik tetapi
   juga pada rangsangan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar dan
   keadaan individu yang bersangkutan

Menurut kotler (2012:166) keputusan pembelian adalah proses
keputusan pembelian terdiri dari lima tahap yang dilakukan oleh seorang
konsumen sebelum sampai pada keputusan pembelian dan selanjutnya
pasca pembelian. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan
bahwa Keputusan pembelian merupakan penetapan pilihan konsumen
melalui berbagai alternatif pilihan produk dan memilih yang paling
disukai. Keputusan pembelian mempunyai suatu struktur sebanyak tujuh
komponen, yaitu :
a) Keputusan tentang jenis produk.
b) Keputusan tentang bentuk produk.
c) Keputusan tentang merek.
d) Keputusan tentang penjualnya.
e) Keputusan tentang jumlah produk.
f) Keputusan tentang waktu pembelian.
g) Keputusan tentang cara pembayaran

Menurut Sunyoto (2012:110), beberapa karakteristik suatu merek
yang baik, yaitu :
a. Mudah dibaca, diucapkan dan diingat.
b. Singkat dan sederhana.
c. Mempunyai ciri khas tersendiri dan disenangi oleh konsumen.
d. Merek harus menggambarkan kualitas, prestise, produk done
sebagainya.
e. Bisa diadaptasi oleh produk-produk baru yang mungkin
ditambahkan di lini produk.
f. Merek harus dapat didaftarkan dan mempunyai perlindungan
hukum

1. Manfaat bagi Pelanggan (Hasan, 2013:215). Ada tiga alasan
   sekaligus manfaat penting bagi pelanggan dari sebuah merek yang
   memiliki citra positif :
   a) Sebuah merek yang kuat akan memudahkan konsumen untuk
   mengevaluasi, menimbang dan membuat keputusan membeli dari semua
   rincian nilai-nilai yang terkait dengan kinerja produk, harga, pengiriman,
   garansi dan lain-lain. Merek dengan image yang kuat adalah sintesis bagi
   pembeli dari segala sesuatu yang ditawarkan oleh pemasok, mengurangi
   risiko keputusan pembelian yang rumit terutama untuk produk berbasis
   teknologi.
   b) Sebuah merek yang kuat membuat pelanggan merasa percaya diri
   dalam pilihan mereka, menyederhanakan pilihan sehari-hari (untuk
   kebutuhan dasar). Orang-orang berbelanja di mall atau toko-toko yang
   branded sering tidak membandingkan produk dengan tempat lain karena
   mereka percaya merek. Branding yang kuat mampu menciptakan
   hubungan kepercayaan jangka panjang, aksesibilitas, kepercayaan, rasa
   aman dan kenyamanan yang sama dalam sepanjang hidup mereka.
   c) Sebuah merek yang kuat membuat pelanggan merasa lebih puas
   dengan pembelian mereka, memberikan manfaat dan ikatan emosional
   (untuk produk perawatan pribadi). Kualitas persepsi sering mereka
   terjemahkan menjadi rasa yang membuat pelanggan 17 lebih bahagia
   dibanding jika produk itu berasal dari pemasok yang tidak mereka ketahui,
   karenanya brand yang kuat mampu menawarkan ikatan komunitas tertentu,
   terutama produk-produk yang terkait dengan image. Pada akhirnya
   pemasaran yang berhasil adalah kemampuannya meyakinkan pelanggan
   bahwa mereka tidak khawatir menggunakan produk yang bermerek kuat.
2. Manfaat bagi Perusahaan (Hasan, 2013:216).
   a) Harga premium. Sebuah merek dengan citra positif akan
   menciptakan margin yang lebih besar dan walaupun ada tekanan untuk
   menjual dengan harga rendah atau menawarkan diskon, akan tetapi relatif
   tidak atau kurang rentan terhadap kekuatan kompetitif.
   b) Klaim produk. Sebuah merek dengan citra yang kuat akan
   menciptakan orang-orang melakukan permintaan secara khusus, orang
   akan mencari merek yang mereka inginkan.
   c) Kompetitif parrier. Sebuah merek yang kuat mampu bertindak
   sebagai penghalang untuk beralih ke produk pesaing. Brand adalah
   pertahanan yang berlangsung secara permanen.
   d) Komunikasi pemasaran lebih mudah diterima. Perasaan positif
   tentang suatu merek akan mengakibatkan orang mampu menerima klaim
   baru terhadap kinerja produk dan mereka akan welcome, sehingga lebih
   mudah “dibujuk” untuk membeli lebih banyak.
   e) Pengembangan merek. Sebuah merek yang terkenal menjadi
   platform untuk pengembangan/menambah produk baru karena beberapa
   aspek dari citra positif yang berpengaruh dan membantu dalam peluncuran
   produk baru.