Ciri Ciri Media Sosial (skripsi dan tesis)

Media sosial mempunyai ciri – ciri sebagai berikut :
1. Pesan yang di sampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa
keberbagai banyak orang contohnya pesan melalui SMS ataupun internet
2. Pesan yang di sampaikan bebas, tanpa harus melalui suatu Gatekeeper
3. Pesan yang di sampaikan cenderung lebih cepat di banding media lainnya
4. Penerima pesan yang menentukan waktu interaksi

Media Sosial (skripsi dan tesis)

Media sosial adalah salah satu produk dari kemunculan new media. Didalam
media sosial individu-individu maupun kelompok saling berinteraksi secara online melalui jaringan internet. Semenjak kemunculannya, media sosial tidak hanya digunakan oleh individu tetapi juga dimulai digunakana oleh organisasi atau perusahaan-perusahaan besar maupun kecil untuk melakukan komunikasi dengan publiknya. Lattimore dalam buku Public Relations Profesi dan Praktik berpendapat bahwa: Media sosial yang terkadang diidentifikasi dengan Web 2.0, merupakan istilah yang mengacu pada media baru yang menggunakan teknologi dalam menciptakan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi terbuka dimana setiap orang mempunyai kesempatan untuk menyuarakan ide, pendapat, dan pengalaman mereka melalui media online dalam bentuk kata-kata atau materi visual. (2010:207)
Dari pendapat diatas, bahwa media sosial digunakan dengan cara
memanfaatkan teknologi dalam berkomunikasi. Teknologi yang dimaksud disini adalah internet. Sifatnya yang terbuka membuat siapa saja bisa masuk di dalamnya.
Jika dikaitkan dengan kegiatan eksistensi diri di dalam dunia maya dalam
hal ini jejaring sosial, orang-orang dapat mengkomunikasikan apapun aktivitas
yang mereka lakukan sepanjang hari, karena di dalam media sosial siapa saja boleh menuangkan idenya dalam bentuk tulilsan atau visual. Lebih lanjut lagi Dave Evan dalam bukunya yang berjudul Social Media Marketing One Hour a Day, menjelaskan media sosial sebagai berikut:
Social media is the democratization of information, transforming people from conten reader into content publisher. Is is shift from broadcast mechanismto a many-tomany model, rootedin conversations between authors, people, and peers. Social media uses the “wisdoms of crowds” to connect information in a collaborative manner. (media sosial ada demokratisasi informasi, mengubah
orang dari pembaca konten menjadi penerbit konten. Hal ini adalah pergeseran dari mekanisme siaran menjadi model banyak ke banyak saluran, yang berakar dari percakapan antara penulis, orang dan rekan-rekan. Media
sosial menggunakan “konsep orang banyak” agar dapat terhubung dengan informasi secara bersama-sama. (2008:33)
Dari penjelasan diatas dapat kita ketahui bahwa kehadiran media sosial di istilahkan sebagai bentuk demokratisasi informasi, orang yang terlibat di media sosial bukan hanya berperan sebagai pembaca tapi juga penerbit konten. Perubahan salurannya menjadi model banyak ke banyak, otomatis akan membuat informasi semakin cepat tersebar

Public Relations dan Media (skripsi dan tesis)

Ruang lingkup Public Relations yang cukup luas dengan jenis publik yang
beragam, menuntut Public Relations untuk menggunakan strategi agar mampu untuk menjalan kan tugas dan fungsinya serta menjangkau publiknya yang luas. Salah satu cara yang dilakukan dalam menjalankan tugas Public Relations yaitu dengan memanfaatkan media. Media merupakan unsur penting yang juga ikut mempengaruhi kesuksesan seorang Public Relations dalam menjalankan tugas-tugasnya. Media menurut Mulyana dalam bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, mendefinisikan bahwa:
“Sarana atau media, yakni lat atau wahan yang digunakan sumber untuk menyampaikan pesannya kepada penerima” (2007:70).
Dari definisi tersebut dapat diaktakan bahwa bahwa media adalah alat yang
digunakan oleh sumber, sumber dalam hal ini adalah Public Relations dan penerima dari pesan adalah publik atau khalayak dari Public Relations tersebut. Selain itu, Denis McQuall dalam Littlejohn & Foss dalam buku Teori
Komunikasi Theories of Human Communication mengartikan dealapan aspek
media dalam berbagai metafora, yaitu: Media merupakan jendela (windows) yang memungkinkan kita untuk melihat lingkungan yang lebih jauh, penafsir
(interpreters) yang membatu kita memahami pengalaman, landasan (platforms) atau pembawa yang menyampaikan komunikasi interaktif (interactive communication) yang meliputi opini audience, penanda (signpost) yang memberi kita intruksi dan petunjuk, penyaring (filters) yang membagi pengalaman dan fokus pada orang lain, cermin (mirrors) yang merefleksikan diri kita, dan penghalang (barriers) yang menutupi kebenaran. (2009:407) Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa media bukan sekedar alat untuk menyampaikan pesan, akan tetapi juga terdiri dari delapan aspek diadalamnya, diantaranya adalah sebagai jendela (windows), penafsir (interpreters), pengalaman, landasan (platforms), komunikasi interaktif (interactive  communication), penanda (signpost), penyaring (filters), cermin (mirrors), dan penghalang (barriers).
Jika dikaitkan antara aspek media dengan fungsi Public Relations hal
tersebut begitu ideal. Media sebagai jendela dimana Public Relations bisa
melihatnya dari jendela tersebut dan publik bisa mengetahui informasi-informasi yang diberikan Public Relations tentang berbagai hal melalui jendela tersebut. Media pun sebagai penafsir yang akan membantu Public Relations untuk memahami publiknya sehingga ia bisa mengetahui pesan apa yang akan
disampaikan sehinggap pemahaman yang baik bisa diterima oleh publik melalui media pula

Tujuan Public Relations (skripsi dan tesis)

Pada umumnya tujuan Public Relations di dalam sebuah organisasi adalah
sebagai berikut:
1. Membina hubungan ke dalam (Public internal)
Praktisi Public Relations yang baik akan mengetahui dan
mengidentifikasi bagaimana membina hubungan yang baik di dalam
suatu organisasi tempat ia bernaung, dengan hal tersebut ia dapat
mengenali situasi yang ada di dalam organisasinya.
2. Membina hubungan keluar (Public external)
Praktisi Public Relations akan mencari tahu bagaimana cara membina
hubungan yang baik dengan masyarakat luas sebagai khalayaknya,
dengan cara mengetahui apa yang diinginkan dan juga kritik negatif apa
yang ingin masyarakat tujukan kepada organisasinya.

Tugas dan Fungsi Public Relations (skripsi dan tesis)

Tugas Public Relations menurut Frank Jefkins dalam bukunya Public
Relations edisi kelima yang dikutip Seidel menjabarkannya sebagai berikut:
1. Menciptakan dan memelihara suatu citra yang
baik dan tepat atas perusahaan atau organisasinya, baik
yang berkenaan dengan kebijakan-kebijakan, produk,
jasa maupun dengan para personelnya.
2. Memantau pendapat eksternal mengenai segala
sesuatu yang berkaitan dengan citra, kegiatan, reputasi
maupun kepentingan-kepentingan organisasi/perusahaan,
dan menyampaikan setiap informasi yang penting
langsung kepada pihak manajemen atu pimpinan puncak
untuk segera ditanggapi atau ditindak lanjuti.
3. Memberi nasihat atau masukan kepada pihak
manajemen mengenai berbagai masalah komunikasi yang
penting, berikut teknik-teknik untuk mengatasinya.
4. Menyediakan berbagai informasi kepada khalayak
perihal kebijakan organisasi, kegiatan, prodik, jasa, dan
personalia selangkap mungkin demi menciptakan suatu
pengetahuan yang maksimal dalam rangka menjangkau
pengertian khalayak. (2004:33)
Dozier dan Broom yang dikutip Ruslan dalam buku Manajemen Public
Relations dan Media Komunikasi mengatakan bahwa fungsi Public Relations,
yaitu :
1. Penasehat Ahli (Expert Presciber)
Seorang praktisi pakar Public Relations yang
berpengalaman dan memiliki kemampuan tinggi dapat
membantu mencarikan solusi dalam penyelesaian masalah
hubungan dengan publiknya (public relationship).
2. Fasilitator Komunikasi (Communication fasilitator)
Dalam hal ini praktisi Public Relations bertindak sebagai
komunikator datau mediator untuk membantu pihak
manajemen dalam hal mendengarkan apa yang
diharapkan oleh publiknya.
3. Fasilitator Proses Pemecahan Masalah (Problem solving
process fasilitator)
Peranan praktisi Public Relations dalam hal pemecahan
masalah merupakan bagian dari tim manajemen, hal ini
dimaksudkan untuk membantu pimpinan organisasi baik
sebagai penasihat (adviser) hingga mengambil keputusan
dalam menghadapi krisis secara rasional dan profesional.
4. Teknisi Komunikasi (Communication technician)
Perbedaan dengan ketiga hal diatas yaitu, praktisi Public
Relations sebagai journalist in resident yang hanya
menyediakan layanan teknis komunikasi saja. (2007:21)
Definisi tesebut mengandung arti fungsi Public Relations selain sebagai
praktisi Public Relations yang bekerja secara profesional juga harus menjadi
penasehat yang memberikan saran, menjadi fasilitator untuk berkomunikasi sebagai pemecah masalah, memberikan saran dan juga masukan serta menjadi penyedia layanan teknis komunikasi. Bernay yang dikutip Ruslan dalam buku Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi, tiga fungsi utama Public Relations, yaitu :
1. Memberikan penerangan kepada masyarakat.
2.Melakukan persuasi untuk mengubah sikap dan
perbuatan masyarakat secara langsung.
3.Berupaya untuk menginterpretasikan, sikap dan suatu
badan lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan
masyarakat atau sebaliknya. (2005:18)
mematuhi kebijakan tersebut, dikarenakan lewat peran Public Relations yang
memberi penerangan kepada masyarakat luas. Disini fungsi Public Relations adalah memberikan informasi kepada masyarakat luas dengan harapan dapat merubah  pandangan, sikap dan perilaku mereka agar sesuai dengan apa yang diharapkan oleh organisasi atau pemerintahan yang diwakilinya

Pengertian Public Relations (skripsi dan tesis)

Tidak bisa dipungkiri zaman sekarang ini public relations masih sering
diperdebatkan oleh para ahli tentang definisi yang pasti. Ketidakpastian tersebut dikarenakan banyaknya definisi public relations yang dirumuskan oleh para ahli maupun profesional public relations atau humas yang berdasarkan perbedaan sudut pandang mereka terhadap pengertian humas atau public relations tersebut.
Selanjutnya perbedaan latar belakang misalnya definisi yang dilontarkan oleh
kalangan praktisi (public relations practicioner). Adanya indikasi baik teoritis
maupun praktis bahwa kegiatan public relations atau kehumasan bersifat dinamis dan fleksibel terhadap perkembangan dinamika kehidupan masyarakat yang mengikuti kemajuan zaman, khususnya memasuki era globalisasi saat ini.
Memahami pengertian public relations melalui salah satu atau dua definisi
tidaklah mudah, karena semua definisi yang ada mungkin tidak mampu
menggambarkan kegiatan public relations sesungguhnya. Akan tetapi, jika
diperhatikan lebih jauh sejumlah definisi mempunyai persamaan satu sama lain hanya cara pengungkapannya saja yang berbeda.
Salah satu definisi Public Relations menurut Jefkins dalam bukunya
“Public Relations” mendefinisikan Public Relations dalam hubungan pers adalah sebagai berikut :
Usaha untuk mencapai publikasi atan penyiaran yang
maksimum atas suatu pesan atau informasi Public
Relations dalam rangka menciptakan pengetahuan dan
pemahaman bagi khalayak dan organisasi perusahaan
yang bersangkutan. (2003:113)
Definisi tersebut sangat berkaitan dengan bagaimana membina hubungan
antara media dan juga kepentingan proses publikasi tentang berbagai program kerja serta penginformasian pengetahuan kepada khalayak luas, karena fungsi Public Relations harus menginformasikan setiap kebijakan atau pemberitaan yang ada agar diketahui oleh masyarakat luas dan lewat bantuan media lah para praktisi Public Relations dapat mengabarkan informasi tersebut kepada khalayak luas. Menurut The British Institute of Public Relations dalam buku Public Relations karangan Jefkins adalah sebagai berikut:
Public Relations adalah keseluruhan upaya yang
dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam
rangka menciptakan dan memelihara niat baik (good will)
dan saling pengertian antara satu organisasi dengan
segenap khalayaknya. (2007:18)
Definisi di atas berarti Public Relations adalah suatu cara yang dilakukan
agar mencapai suatu tujuan baik lewat upaya-upaya yang berkesinambungan dan terorganisasi dengan benar antara organisasi dan juga khalayaknya.
Agustus 1978 di Mexico city ada pertemuan yang dihadiri oleh para pakar
Public Relations menyimpulkan bahwa definisi Public Relations adalah :
Praktik Public Relations adalah seni dan ilmu pengetahuan
sosial yang dapat dipergunakan untuk menganalisis
kecenderungan, memprediksi konsekuensi-konsekuensinya,
menasehati para pemimpin organisasi dan rnelaksanakan
program terencana mengenai kegiatan-kegiatan yang
melayani, baik untuk kepentingan organisasi maupun
kepentingan public atau umum. (2007:17)
Definisi tersebut sangat menjelaskan bahwa Public Relations berguna
sebagai penganalisis kecenderungan yang terjadi dalarn suatu organisasi,
bagairnana menyampaikan informasi yang benar terhadap khalayak dengan baik dan berbagai kepentingan yang ada yang harus disampaikan oleh Public Relations dalam suatu organisasi.
Soemirat mengutip Fraser P. Seitel dalam bukunya Dasar – Dasar Public
Relations mengemukakan bahwa pada tahun 1975 Yayasan Pendidikan dan
Penelitian Public Relations menganalisa 472 definisi dan merangkumnya menjadi satu paragraf yaitu:
Public Relations is a distinctive management function which
help established and maintain mutual line of communication
understanding, acceptance and cooperation between and
organization and its publics, involves the management of
problem or issues, helps management to keep informed on
and responsive to public opinion, defines emphasiszesteh
responsibility of management to serve the public interest
helps management keep abreast of and effectively utilize,
serving as and early warning System to help anticipate trend,
and uses research and sound and ethical communication
techniques as its principles tools. (2004:13)
Dapat kita lihat bahwa Public Relations sangat menunjang dalam
pelaksanaan suatu kegiatan di pemerintahan. Tidak hanya bertugas untuk
memelihara keharmonisan tetapi juga berfungsi sebagai alat manajernen yang
mernbantu dalarn penyempaian informasi dan juga harus tanggap terhadap
permasalahan yang terjadi.

Sifat-Sifat komunikasi (skripsi dan tesis)

Sifat-sifat komuniksi menurut Effendy dalam bukunya yang berjudul Ilmu
Komunikasi, Teori dan Praktek adalah sebagai berikut:
1. Tatap Muka (face to face)
Komunikasi yang dilakukan dengan cara bertemu
langsung dengan teman bicara dimana dalam kegiatan
komunikasi ini komunikan dan komunikator sling bertatap
muka. Contoh dari konteks komunikasi tatap muka ini
adalah komunikasi antar personal, komunikasi kelompok
dan komunikasi organisasi.
2. Bermedia (mediate)
Komunikasi yang dilakukan dengan cara menggunakan
suatu media dimana berkaitan erat dengan penguasaan
pengetahuan dan pengguanaan teknologi komunikasi.
Contoh dari konteks komunikasi bermedia ini adalah
komunikasi masa dan komunikasi media. (2001:32)
Dari penjelasan diatas kita mengetahui bahwa banyak sifat-sifat
komunikasi. Melihat berkembangnya zaman, setiap individu memiliki caranya
tersendiri untuk berkomunikasi tergantung pada situasi dan kondisinya.

Unsur-Unsur Komunikasi (skripsi dan tesis)

Lasswell menjelaskan komunikasi seperti yang dikutip oleh Mulyana
dalam buku Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, yaitu “Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu proses yang menjelaskan siapa, mengatakan apa, dengan saluran apa, kepada siapa? Dengan akibat dan atau hasil apa? (who? Says what? In which chanel? To whom? With what effect?)”
(2007:69)
Penjelasan diatas sudah menjelaskan unsur-unsur yang ada pada komuniksi.
Berikut adalah uraian unsur-unsur komunikasi menurut Lasswell dalam bukunya yang berjudul Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar ada 5 unsur, yaitu :
1. Sumber (source)
Nama lain dari sumber adalah sender, communicator,
speaker, encoder atau originator. Merupaka pihak yang
berinisiatif atau mempunyai kebutuhan untuk
berkomunikasi. Sumber bisa saj berupa individu,
kelompok, organisai, perusahaan bahkan negara.
2. Pesan (message)
Merupakan seperangkat symbol verbal atau nonverbal
yang mewakili perasaan, nilai, gagsan atau maksud dari
sumber (source)
3. Saluran (channel, media)
Merupakan alat atau wahana yang digunakan sumber
(source) untuk menyampaikan pesannya kepada
penerima. Saluran pun merujuk pada bentuk pesan dan
cara penyajian pesan.
4. Penerima (receive)
Nama lain dari penerima adalah destination, communicate,
decoder, audience, listener, dan interpreter dimana
penerima meruoakan orang yang menerima pesan.
5. Efek (effect)
Merupakan apa yang terjadi pada penerima setelah ia
menerima pesan tersebut. (2007:72)
Jadi, setiap unsur memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun
proses komunikasi. Bahkan kelima unsur ini saling bergantung satu sama lain.
Artinya tanpa keikutsertaan satu unsure akan member pengaruh pada jalannya komunikasi.

Pengertian Komunikasi (skrispi dan tesis)

Kehidupan sehari-hari kita menemukan peristiwa komunikasi dimanamana. Komunikasi adalah suatu kebutuhan yang fundamental bagi seseorang dalam
hidup bermasyarakat, kebutuhan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.
Pengertian komunikasi secara etimologis berasal dari perkataan latin
“communication’ istilah ini bersumber dari perkataan “communis” yang berarti
sama, sama disini maksudnya sama makna atau sama arti. Jadi komunikasi terjadi apabila terdapat kesamaan makna mengenai suatu pesan yang disampaikan oleh komunikator dan diterima oleh komunikan.
Komunikasi menurut rogers dan D. Lawrence Kincaid yang dikutip oleng
Cangara dalam bukunya Pengantar Ilmu Komunikasi berpendapat bahwa :
“Komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau
lebih membunuk atau melakukan pertukaran informasi
dengan satu sama lainnya, yang pada gilirannya akan tiba
pada saling pengertian yang mendalam.” (1998:20)
Dari penjelasan diatas, menjelaskan bahwa komunikasi terjadi antarua dua
orang atau lebih. Proses komunikasi merupakan bentuk dan kegiatan pertukaran pesan atau informasi antara pengirim pesan dan penerima pesan. Pesan yang  disampaikan dapat diterima maksud dan tujuannya, sehingga terbentuk adanya keamaan makna dan pengertian dari pesan yang disampaikan. Dalam proses komunikasi tidak hanya secara satu arah melainkan secara dua arah, yaitu pesan yang disampaikan kepada penerima pesan dapat diterima dan memberikan feedback dari pesan yang disampaikan kepada pengirim pesan.
Komunikasi memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan
manusia diseluruh dunia, karena dengan berkomunikasi segala maksud dan tujuan seseorang bisa tercapai. Komunikasi tidak hanya menggunakan kata-kata dari mulut saja namun komunikasi pun bisa dilakukan dengan media dan aspek-aspek lain di luar penggunaan kata-kata yang dihasilkan oleh mulut manusia.
Manusia berkomunikasi untuk membagi pengetahuan dan pengalaman.
Melalui komunikasi, sikap dan perasaan seseorang atau kelompok dapat dipahami oleh pihak lain. Akan tetapi komunikasi akan efektif apabila pesan yang disampaikan dapat ditafsirkan sam dengan baiknya oleh pihak lain atau penerima pesan tersebut.
Menurut Little Jhon yang diikuti oleh Bungin dalam buku Sosiologi
Komunikasi, sebagai salah satu ilmu pengetahuan sosial, ilmu komunikasi adalah Communication as a social science, communication involves
understanding how people behave in creating, excanging
and interpreting message, Consequently, communication
inquiry combines both scientific and humanistic methods
(2007:239)
Jadi, komunikasi adalah suatu ilmu pengetahuna sosial yang memiliki ciri-ciri
berkenaan dengan pemahaman bagaimana orang berperilaku dalam menciptakan,
mempertukarkan serta menginterprestasikan pesan-pesan

Jenis Polis (skripsi dan tesis)

Dalam praktek asuransi, setiap Perusahaan Asuransi telah
menyusun polisnya masing-masing dengan syarat-syarat khusus
dan klausula-klausula tertentu pula. Berdasarkan syarat-syarat
khusus dan klausula-klausula tertentu yang dicantumkan dalam
polis, timbullah bermacam jenis polis yang berbeda antara satu
sama lain, bahkan menunjukkan persaingan antara sesama
penanggung. Demikian juga tertanggung, ada yang merasa sulit
memilih Perusahaan Asuransi mana yang akan dijadikan
penanggung, karena masing-masing mempunyai kelebihan dan
kekurangan.
Untuk mengatasi kesulitan dalam praktek dan untuk
mencegah persaingan yang tidak sehat (unfair competition) sesama
Perusahaan Asuransi, maka diupayakan penyeragaman syaratsyarat khusus dalam polis dengan cara menciptakan polis standar,
baik secara nasional maupun secara internasional sehingga dapat
dicegah perbedaan yang mencolok antara polis Perusahaan
Asuransi yang satu dengan Perusahaan Asuransi lain yang sejenis.
Berdasarkan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam polis, ada 3
(tiga) jenis polis yang terkenal, yaitu Polis Maskapai, Polis Bursa
dan Polis Lloyds. Di samping itu, ada juga Polis Perjalanan dan
Polis Waktu.

Isi Polis (skripsi dan tesis)

Abdulkadir Muhammad (1992 : 59-
63) menguraikan bahwa polis pada umumnya berisi :
a) syarat khusus dan janji khusus;
b) hari dan tanggal pembuatan asuransi;
c) nama tertanggung untuk diri sendiri atau pihak ketiga;
d) uraian mengenai objek asuransi;
e) jumlah yang diasuransikan;
f) bahaya (evenemen) yang ditanggung;
g) saat bahaya mulai berjalan dan berakhir;
h) premi asuransi;
i) semua keadaan dan syarat-syarat khusus.

Fungsi Polis (skripsi dan tesis)

Menurut ketentuan Pasal 255 Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang, perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis
dalam bentuk akta yang disebut polis. Selanjutnya, Pasal 19 ayat
(1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun
1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian menentukan,
polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut
lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh
mengandung kata, kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan
penafsiran yang berbeda mengenai resiko yang ditutup
asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung,
atau mempersulit tertanggung mengurus haknya.
Berdasarkan ketentuan 2 (dua) pasal tersebut, maka dapat
dipahami bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang
menyatakan bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara
tertanggung dan penanggung. Sebagai alat bukti tertulis, isi yang
tercantum dalam polis harus jelas tidak boleh mengandung katakata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi,
sehingga mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan
hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi. Di
samping itu, polis juga memuat kesepakatan mengenai syaratsyarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar
pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.

Teori Tawar-Menawar dan Teori Penerimaan (skripsi dan tesis)

Abdulkadir Muhammad (2006 : 54-59) juga
mengemukakan bahwa untuk menyatakan kapan perjanjian
asuransi yang dibuat oleh tertanggung dan penanggung itu terjadi
dan mengikat kedua pihak, dapat dipelajari melalui dua teori
perjanjian yang terkenal dalam ilmu hukum yaitu teori tawarmenawar (bargaining theory) dan teori penerimaan (acceptance
theory). Kedua teori perjanjian ini menjadi dasar timbulnya
kesepakatan dan dianut di negara-negara Anglo Saxon yang
menggunakan sistem hukum Common Law seperti di Amerika
Serikat (Davidson dalam Muhammad, 2006 : 54) dan di Inggris
(Marsh, Soulsby dalam Muhammad, 2006 : 54). Di Indonesia yang
mengikuti sistem Eropa Kontinental tawar-menawar menciptakan
kesepakatan, yaitu syarat pertama sahnya perjanjian menurut
ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Di negara-negara Anglo Saxon, teori tawar-menawar
dikenal juga dengan sebutan offer and acceptance theory. Menurut
teori ini, setiap perjanjian hanya akan terjadi antara kedua pihak
apabila penawaran (offer) dari pihak yang satu dihadapkan dengan
penerimaan (acceptance) oleh pihak yang lainnya dan sebaliknya.
Hasil yang diharapkan adalah kecocokan/kesesuaian penawaran
dan penerimaan secara timbal balik antara kedua pihak. Dalam
teori tawar-menawar, terdapat 2 (dua) unsur yang menentukan
yaitu penawaran dan penerimaan. Penawaran dari pihak yang satu
dihadapkan dengan penawaran oleh pihak yang lain, dan
penerimaan dari pihak yang lainnya dihadapkan pula dengan
penerimaan oleh pihak yang satu. Titik temu antara penawaran dan
penerimaan secara timbal balik menciptakan kesepakatan yang
menjadi dasar perjanjian antara kedua pihak.
Keunggulan bargaining theory (offer and acceptance
theory) adalah kepastian hukum yang diciptakan berdasarkan
kesepakatan yang dicapai oleh kedua pihak (dalam asuransi : antara
tertanggung dan penanggung). Akan tetapi kelemahan teori ini pula
adalah pihak penanggung lebih berpengalaman mengenai resiko
dan kerugian akibat evenemen yang mungkin terjadi. Dalam hal
kesepakatan yang dicapai selalu ada kecenderungan pembatasan
tanggung jawab penanggung terhadap kerugian yang mungkin
timbul akibat evenemen, hal mana tidak dipahami oleh
tertanggung.
Di dalam literatur Belanda, teori penerimaan disebut
ontvangs theorie. Mengenai saat kapan perjanjian asuransi terjadi
dan mengikat tertanggung dan penanggung, tidak ada ketentuan
umum dalam Undang-Undang Perasuransian, yang ada hanya
“persetujuan kehendak” antara pihak-pihak (Pasal 1320 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata). Untuk mengetahui saat terjadi
dan mengikat asuransi, dapat dikaji melalui teori penerimaan.
Keunggulan acceptance theory, adalah saat terjadi dan
mengikatnya perjanjian antara kedua pihak dapat ditentukan secara
pasti sehingga saat mulai dipenuhinya kewajiban dan akibat
hukumnya juga dapat dipastikan. Akan tetapi, kelemahannya pula
pihak penerima (dalam asuransi : pihak tertanggung) menerima
segala konsekuensi yuridis yang tertera dalam kesepakatan
walaupun dia sendiri tidak memahami isinya pada saat dia
menyatakan menerima atau menandatangani nota kesepakatan
(cover note).

Syarat-Syarat Sah Asuransi (skripsi dan tesis)

Abdulkadir Muhammad (2006 : 49-53) mengemukakan
bahwa asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang
diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sebagai
perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku juga bagi perjanjian
asuransi. Karena perjanjian asuransi merupakan perjanjian khusus,
maka di samping ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian, berlaku
juga syarat-syarat khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang. Syarat-syarat sah suatu perjanjian diatur dalam Pasal
1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Menurut ketentuan pasal
tersebut, ada 4 (empat) syarat sah suatu perjanjian, yaitu kesepakatan
para pihak, kewenangan berbuat, objek tertentu, dan kausa yang halal.
Syarat yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
adalah kewajiban pemberitahuan yang diatur dalam Pasal 251 Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang.
1) Kesepakatan (consensus)
Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan
perjanjian asuransi. Kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi :
a) benda yang menjadi objek asuransi;
b) pengalihan resiko dan pembayaran premi;
c) evenemen dan anti kerugian;
d) syarat-syarat khusus asuransi;
e) dibuat secara tertulis yang disebut polis.
Kesepakatan antara tertanggung dan penanggung dibuat
secara bebas, artinya tidak berada di bawah pengaruh, tekanan atau
paksaan pihak tertentu. Kedua belah pihak sepakat menentukan
syarat-syarat perjanjian asuransi sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. Dalam pasal 6 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian ditentukan bahwa penutupan asuransi atas objek
asuransi harus didasarkan pada kebebasan memilih penanggung
kecuali bagi Program Asuransi Sosial. Ketentuan ini dimaksudkan
untuk melindungi hak tertanggung agar dapat secara bebas memilih
perusahaan asuransi sebagai penanggungnya. Hal ini dipandang
perlu mengingat tertanggung adalah pihak yang paling
berkepentingan atas objek yang diasuransikan, jadi sudah
sewajarnya apabila mereka secara bebas tanpa pengaruh dan
tekanan dari pihak manapun dalam menentukan penanggungnya.
2) Kewenangan (authority)
Kedua pihak tertanggung dan penanggung wenang
melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh undang-undang.
Kewenangan berbuat tersebut ada yang bersifat subjektif dan ada
yang bersifat objektif. Kewenangan subjektif artinya kedua pihak
sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada di bawah perwalian
(truseteship) atau pemegang kuasa yang sah. Kewenangan objektif
artinya tertanggung mempunyai hubungan yang sah dengan benda
objek asuransi karena benda tersebut adalah kekayaan miliknya
sendiri. Penanggung adalah pihak yang sah mewakili Perusahaan
Asuransi berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan. Apabila
asuransi yang diadakan itu untuk kepentingan pihak ketiga, maka
tertanggung yang mengadakan asuransi itu mendapat kuasa atau
pembenaran dari pihak ketiga yang bersangkutan.
3) Objek Tertentu (fixed object)
Objek tertentu dalam perjanjian asuransi adalah objek
yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan
yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa atau
raga manusia. Objek tertentu berupa harta kekayaan dan
kepentingan yang melekat pada harta kekayaan terdapat pada
Perjanjian Asuransi Kerugian. Objek tertentu berupa jiwa atau raga
manusia terdapat pada Perjanjian Asuransi Jiwa. Pengertian objek
tertentu adalah bahwa identitas objek asuransi tersebut harus jelas
dan pasti. Apabila berupa jiwa atau raga, atas nama siapa, berapa
umurnya, apa hubungan keluarganya, dimana alamatnya dan
sebagainya.
4) Kausa yang Halal (legal cause)
Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian
asuransi itu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan
dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan
kesusilaan. Berdasarkan kausa yang halal itu, tujuan yang hendak
dicapai oleh tertanggung dan penanggung adalah beralihnya resiko
atas objek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran premi,
penanggung menerima peralihan resiko atas objek asuransi. Jika
premi dibayar, maka resiko beralih sebaliknya jika premi tidak
dibayar, maka resiko tidak beralih.
5) Pemberitahuan (notification)
a) Teori Objektivitas (objectivity theory)
Salah satu teori ilmu hukum yang dikenal dalam
hukum asuransi adalah teori objektivitas. Menurut teori ini,
setiap asuransi harus mempunyai objek tertentu. Objek tertentu
artinya jenis, identitas dan sifat yang dimiliki objek tersebut
harus jelas dan pasti. Jenis, identitas dan sifat objek asuransi
wajib diberitahukan oleh tertanggung kepada penanggung,
tidak boleh ada yang disembunyikan. Sifat objek asuransi
mungkin dapat menjadi sebab timbulnya kerugian. Berdasarkan
pemberitahuan itu, penanggung dapat mempertimbangkan
apakah dia akan menerima pengalihan resiko dari tertanggung
atau tidak.
Keunggulan teori ini adalah penanggung dilindungi
dari perbuatan tertanggung yang tidak jujur (in bad faith).
Sebaliknya, tertanggung selalu dimotivasi untuk berbuat jujur
(in good faith) dan selalu berhati-hati melakukan
pemberitahuan sifat objek asuransi kepada penanggung. Teori
ini bertujuan untuk mengarahkan tertanggung dan penanggung
agar mengadakan perjanjian asuransi dilandaskan pada asas
kebebasan berkontrak yang adil (fair). Kelemahan teori
objektivitas adalah ketidakmungkinan tertanggung mengetahui
cacat tersembunyi yang melekat pada objek asuransi yang
mungkin dijadikan alasan oleh penanggung untuk menyatakan
asuransi batal setelah terjadi evenemen, betapapun jujurnya
tertanggung.
b) Pengaturan Pemberitahuan dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Dagang
Tertanggung wajib memberitahukan kepada
penanggung mengenai keadaan objek asuransi. Kewajiban ini
dilakukan pada saat mengadakan asuransi. Apabila tertanggung
lalai, maka akibat hukumnya asuransi batal. Menurut ketentuan
Pasal 251 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, semua
pemberitahuan yang salah atau tidak benar atau persembunyian
keadaan yang diketahui oleh tertanggung tentang objek
asuransi, mengakibatkan asuransi itu batal. Kewajiban
pemberitahuan itu berlaku juga apabila setelah diadakan
asuransi terjadi pemberatan resiko atas objek asuransi.
Kewajiban pemberitahuan Pasal 251 Kitab UndangUndang Hukum Dagang tidak bergantung pada ada itikad baik
atau tidak dari tertanggung. Apabila tertanggung keliru
memberitahukan, tanpa kesengajaan, juga mengakibatkan
batalnya asuransi kecuali jika tertanggung dan penanggung
telah memperjanjikan lain. Biasanya perjanjian seperti ini
dinyatakan dengan tegas dalam polis dengan klausula “sudah
diketahui”.

Prinsip Dasar Dalam Asuransi (skripsi dan tesis)

Beberapa prinsip dasar dalam perjanjian asuransi menurut
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang sebagaimana dikutip oleh
Sembiring (2006 : 18-19), antara lain adalah :
1) Prinsip Kepentingan (Insurable Insert)
Prinsip ini memegang peranan penting dalam perjanjian asuransi.
Disebut demikian karena apabila seseorang diizinkan untuk
mengasuransikan hak milik orang lain, maka orang tersebut akan
gampang menghancurkan barang milik orang lain tersebut untuk
mendapatkan klaim asuransi
2) Prinsip Itikad Baik (Unmost Good Faith)
Tidak ada batasan yang jelas mengenai itikad baik. Akan tetapi, R.
Subekti (1976 : 26) mengemukakan bahwa itikad baik di waktu
membuat perjanjian berarti kejujuran. Orang beritikad baik
menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada pihak lawan, yang
dianggapnya jujur dan tidak menyembunyikan sesuatu yang buruk
yang di kemudian hari dapat menimbulkan kesulitan.
3) Prinsip Keseimbangan (Indemnity Principle)
Maksud prinsip ini adalah mengembalikan posisi tertanggung
kepada keadaan semula, seperti sebelum terjadinya peristiwa yang
menimpa obyek asuransi. Ada 2 (dua) asas yang terkandung di
dalam prinsip ini, yaitu :
a) Tertanggung harus mempunyai kepentingan atas obyek
asuransi, sehingga bila terjadi peristiwa ia menderita kerugian.
Jumlah kerugian maksimal sebesar yang dipertanggungkan.
b) Pertanggungan tidak boleh menjurus pada pemberian ganti rugi
yang lebih besar dari kerugian yang seharusnya diterima.
Prinsip ini dapat dilihat dalam Pasal 250, 252, 253 dan 268
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
4) Prinsip Subrogasi
Prinsip ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip indemnitas.
Dengan demikian, bila penanggung telah membayar ganti rugi
kepada tertanggung, maka kedudukan tertanggung adalah menuntut
pihak ketiga untuk membayar ganti rugi, karena perbuatannya
mengakibatkan kerugian tertanggung beralih kepada penanggung.

Pengertian Asuransi (skripsi dan tesis)

Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
menjelaskan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu
perjanjian dimana penanggung dengan menikmati suatu premi
mengikat dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskannya dari
kerugian karena kehilangan keuntungan, atau ketiadaan keuntungan
yang diharapkan, yang akan dapat diderita oleh karena suatu kejadian
yang tidak pasti (Sembiring, 2006 : 13).
Rumusan senada dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 1 UndangUndang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang
mengemukakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian
antara dua pihak atau lebih dimana pihak penanggung mengikatkan
diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan
keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada
pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari
suatu peristiwa yang tidak pasti atau untuk memberikan suatu
pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang
yang dipertanggungkan.
Rumusan lain juga dapat ditemui dalam buku Hukum
Asuransi tulisan Wirijono Prodjodikoro (dalam Sembiring, 2006 : 14)
yang antara lain mengemukakan bahwa asuransi atau dalam bahasa
Belanda disebut verzekering berarti penanggungan. Dalam asuransi
terlihat dua pihak, yaitu satu sanggup menanggung atau menjamin,
bahwa pihak lain akan mendapat penggantian suatu kerugian yang
mungkin ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula
belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan saat akan
terjadinya.
Pada hakekatnya, asuransi adalah pembagian/pengalihan
risiko. Dengan adanya pengalihan risiko, pihak tertanggung merasa
aman dalam menjalankan aktivitasnya. Sedangkan dilihat dari sudut
pandang hukum, asuransi adalah perjanjian antara tertanggung dan
penanggung. Tertanggung mungkin perorangan atau badan usaha.
Sedangkan penanggung adalah badan usaha asuransi.
Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang
Usaha Perasuransian, menyebutkan obyek asuransi adalah benda, jasa,
jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua
kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi dan atau berkurang
nilainya. Pasal 247 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
menyebutkan bahwa pertanggungan-pertanggungan itu antara lain
dapat mengenai bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasilhasil pertanian yang belum dipanen, jiwa satu atau beberapa orang,
bahaya laut dan perbudakan. Bahaya yang mengancam pengangkutan
di daratan, di sungai-sungai dan di perairan darat.
Penggunaan kata “antara lain” dalam Pasal 247 Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang, menunjukkan bahwa pembentuk
undang-undang kala itu menyadari luasnya obyek asuransi sesuai
dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Demikian juga pada
penjabaran Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang
Usaha Perasuransian yang mengemukakan bahwa obyek asuransi
adalah “semua kepentingan lainnya” yang dapat rusak/hilang, rugi atau
berkurang nilainya (Sembiring, 2006 : 14).
Simanjuntak (1983 : 34) dan Salim (1996 : 2)
menggolongkan usaha asuransi ke dalam :
1) Asuransi umum (kerugian);
2) Asuransi sejumlah uang (jiwa);
3) Variasi antara asuransi kerugian dengan asuransi jiwa yaitu
asuransi kesehatan.
Pasal 2 butir a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang
Usaha Perasuransian menjelaskan bahwa usaha asuransi adalah usaha
jasa keuangan yang dengan menghimpun dana dari masyarakat melalui
pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada
anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan
timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau
terhadap hidup atau meninggalnya seseorang (Sembiring, 2006 : 15).

Asas-asas Umum Peraturan Perundang-Undangan (skripsi dan tesis)

Purbacaraka dan Soekanto (dalam Ranggawidjaja, 1998 : 47)
memperkenalkan enam asas undang-undang, yaitu :
1) undang-undang tidak berlaku surut;
2) undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi,
mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3) undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undangundang yang bersifat umum (lex specialis derogat lex generalis);
4) undang-undang yang baru membatalkan undang-undang terdahulu
(lex posteriori derogat lex priori)
5) undang-undang tidak dapat diganggu gugat; dan
6) undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat
mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat
maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (asas
welvaarstaat).
Syarief (dalam Ranggawidjaja, 1998 : 47) menetapkan
adanya lima asas perundang-undangan, yaitu :
1) asas tingkatan hirarkhis;
2) undang-undang tidak dapat diganggu gugat;
3) undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undangundang yang bersifat umum (lex specialis derogat lexgeneralis);
4) undang-undang tidak berlaku surut; dan
5) undang-undang yang baru menyampingkan undang-undang yang
lama (lex posteriori derogat lex priori)
Memperhatikan asas-asas perundang-undangan tersebut,
maka ada satu persoalan yang dapat diketengahkan yaitu apakah setiap
undang-undang tidak dapat diganggu gugat? Kalau tidak dapat
diganggu gugat, bagaimanakah kedudukan undang-undang itu jika
dikaitkan dengan keberadaan undang-undang dasar sebagai hukum
dasar yang tertulis? Jika undang-undang pada asasnya dianggap tidak
dapat diganggu gugat, maka di sini nampak adanya ketidakkonsistenan
dengan asas nomor 2 (undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang
lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula)
sebagaimana dikemukakan oleh Purbacaraka dan Soekanto serta asas
nomor 1 (asas tingkatan hierarki) seperti yang dikemukakan oleh
Aminoeddin Syarif (Handoyo, 2008 : 81).
Apabila persoalan asas tingkat hierarkis peraturan perundangundangan itu tetap akan diindahkan, maka secara prinsipil setiap
undang-undang mestinya dapat diganggu gugat. Hal ini mengingat
dalam tataran tertib hukum Indonesia sebagaimana tertuang dalam
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, undang-undang berada di bawah
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh
sebab itulah jika ada undang-undang yang secara substansial
melanggar norma-norma/kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka
undang-undang tersebut harus dapat diganggu gugat atau diuji secara
materiil terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Landasan Kekuatan Peraturan Perundang-Undangan (skripsi dan tesis)

Secara prinsipil, yang disebut sebagai peraturan perundangundangan jika suatu ketentuan itu berisi norma-norma/kaidah-kaidah
yang bersifat dan berlaku mengikat umum. Artinya berisi aturan
tingkah laku yang harus diindahkan dan dipatuhi ataupun dilaksanakan
oleh setiap orang/badan tanpa kecuali. Argumentasi seperti ini
bersumber dari pandangan Satjipto Raharjo sebagaimana dikutip oleh
Handoyo (2008 : 61), yang mengemukakan bahwa suatu peraturan
perundang-undangan menghasilkan peraturan yang memiliki ciri-ciri
sebagai berikut :
1) bersifat umum dan komprehensif, yang dengan demikian
merupakan kebalikan dari sifat-sifat yang khusus dan terbatas;
2) bersifat universal. Ia diciptakan untuk menghadapi peristiwaperistiwa yang akan datang belum jelas bentuk konkritnya. Oleh
karena itu ia tidak dapat dirumuskan untuk mengatasi peristiwaperistiwa tertentu saja.
Dengan demikian, jika ada suatu peraturan tidak bersifat
seperti itu, maka tentunya tidak dapat dimasukkan dalam kategori
peraturan perundang-undangan. Contohnya Surat Keputusan (SK) atau
Keputusan Administratif (beschikking) yang dikeluarkan oleh pejabat
atau badan yang berwenang. Sebagai sebuah Surat Keputusan, maka
sifatnya adalah konkrit, individual dan final.
Disebut konkrit karena hanya dikeluarkan dan menyangkut
suatu peristiwa hukum tertentu saja, sehingga tidak mungkin untuk
dipergunakan sebagai landasan bertindak/berbuat bagi suatu peristiwa
hukum yang lain. Individual artinya Surat Keputusan tersebut hanya
ditujukan kepada suatu subjek hukum tertentu, baik orang atau badan
hukum. Sedangkan final berarti Surat Keputusan tersebut
menimbulkan akibat hukum bagi subyek hukum yang terkena dan
tidak akan mengenai subyek hukum lain diluar yang ditegaskan dalam
Surat Keputusan tersebut.
Karena harus bersifat dan berlaku umum, maka peraturan
perundang-undangan harus mengindahkan landasan-landasan bagi
keberadaan dan kekuatannya. Dalam kaitannya dengan hal ini, maka
suatu peraturan perundang-undangan yang baik sekurang-kurangnya
harus memiliki tiga landasan yaitu landasan filosofis, landasan
sosiologis dan landasan yuridis (Handoyo, 2008 : 61-62).

Subjek Hukum dan Objek Hukum dalam Hubungan Kerja (skripsi dan tesis)

Subjek hukum dalam hubungan kerja, pada dasarnya adalah
pengusaha/pemberi kerja dengan pekerja/buruh. Selanjutnya, subjek
hukum tersebut mengalami perluasan yaitu gabungan pengusaha untuk
pemberi kerja dan serikat pekerja/serikat buruh untuk pekerja/buruh.
Objek hukum dalam hubungan kerja adalah pekerjaan yang
dilakukan oleh pekerja/buruh. Dengan kata lain, tenaga yang melekat
pada diri seorang pekerja/buruh merupakan objek hukum dalam
hubungan kerja. Objek hukum dalam perjanjian kerja, yaitu hak dan
kewajiban masing-masing pihak secara timbal balik yang meliputi
syarat-syarat kerja atau hal lain akibat adanya hubungan kerja. Syaratsyarat kerja selalu berkaitan dengan upaya peningkatan produktivitas
bagi majikan dan upaya peningkatan kesejahteraan oleh pekerja/buruh.
Seringkali, kepentingan pengusaha dan pekerja/buruh bertentangan
satu sama lain.
Objek hukum dalam hubungan kerja tertuang di dalam
perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama.
Kedudukan perjanjian kerja berada di bawah peraturan perusahaan,
sehingga apabila ada ketentuan dalam perjanjian kerja yang
bertentangan dengan peraturan perusahaan, maka yang berlaku adalah
peraturan perusahaan. Peraturan perusahaan dibuat secara keseluruhan
oleh pengusaha/pemberi kerja sedangakan perjanjian kerja, seyogianya
dibuat berdasarkan kesepakatan antara pengusaha/pemberi kerja dan
pekerja/buruh meski pada kenyataan, banyak perjanjian kerja yang
dibuat berdasarkan konsep pengusaha/pemberi kerja saja,
pekerja/buruh hanya tinggal menyetujui dan menandatanganinya
ketika pekerja/buruh tersebut diterima bekerja. Apabila di perusahaan
itu sudah ada serikat pekerja/serikat buruh, maka peraturan perusahaan
yang ada dapat ditingkatkan menjadi perjanjian kerja bersama, yang
dihasilkan setelah dilakukan perundingan dan disepakati oleh pihak
pengusaha/pemberi kerja dengan serikat pekerja/serikat buruh.
Ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja bersama, memuat syarat-
syarat kerja yang mencerminkan hak dan kewajiban pengusaha serta
pekerja/buruh.

Pengertian Hubungan Kerja (skripsi dan tesis)

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hubungan kerja
adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan
perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
Dari pengertian mengenai hubungan kerja ini, dapat dilihat bahwa
hubungan kerja terjadi sebagai akibat adanya perjanjian kerja.
Perjanjian kerja dimaksud harus memenuhi ketentuan Pasal 52 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,
yaitu :
1) kesepakatan kedua belah pihak;
2) kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
3) adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
4) pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban
umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Mengutip pendapat Asri Wijayanti (2009 : 36), hubungan
kerja adalah suatu hubungan hukum dalam bentuk hubungan kerja
yang dilakukan oleh minimal dua subjek hukum (pengusaha/pemberi
kerja dan pekerja/buruh) mengenai suatu pekerjaan. Hubungan kerja
merupakan inti dari hubungan industrial.
Hubungan antara pengusaha/pemberi kerja dengan
pekerja/buruh didasarkan pada hubungan hukum privat, secara khusus
didasarkan pada hukum perikatan, yang merupakan bagian dari hukum
perdata. Pemerintah hanya berlaku sebagai pengawas atau lebih tepat
dikatakan fasilitator apabila ternyata dalam pelaksanaan hubungan
kerja muncul suatu perselisihan yang tidak dapat mereka selesaikan.
Unsur-unsur perjanjian kerja yang menjadi dasar hubungan
kerja sesuai dengan Pasal 1 butir 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan (Wijayanti, 2009 : 36) adalah :
1) adanya pekerjaan (arbeid); pekerjaan itu bebas sesuai dengan
kesepakatan antara buruh dan majikan, asalkan tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban
umum.
2) di bawah perintah (gezag ver houding); di dalam hubungan kerja,
kedudukan majikan adalah pemberi kerja, sehingga ia berhak dan
sekaligus berkewajiban untuk memberikan perintah-perintah yang
berkaitan dengan pekerjaannya. Kedudukan buruh sebagai pihak
yang menerima perintah untuk melaksanakan pekerjaan. Hubungan
antara buruh dan majikan adalah hubungan yang dilakukan antara
atasan dan bawahan, sehingga bersifat subordinasi (hubungan yang
bersifat vertikal, yaitu atas dan bawah).
3) adanya upah tertentu (loan); setiap pekerja/buruh berhak menerima
upah sebagai menjadi imbalan atas pekerjaan yang telah
dilakukannya. Pengertian upah berdasarkan ketentuan Pasal 1 butir
30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan
dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha dari
pemberi kerja kepada pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu
pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Selain
diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, ketentuan upah juga diatur dalam peraturan
perundang-undangan lainnya, antara lain Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan
Upah, Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor PER-01/MEN/1999 Tanggal 12 Januari 1999
tentang Upah Minimum serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-49/MEN/IV/2004
tanggal 8 April 2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah.
4) dalam waktu (tijid) yang ditentukan (dapat tanpa batas
waktu/pensiun atau berdasarkan waktu tertentu); artinya, buruh
bekerja untuk waktu yang ditentukan atau untuk waktu yang tidak
tertentu atau selama-lamanya. Ketentuan mengenai waktu kerja
diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan, khususnya dalam Paragraf 4. Selain itu,
ketentuan yang mengatur pelaksanaan perjanjian kerja waktu
tertentu, diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-100/MEN/VI/2004
tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (skripsi dan tesis)

Pengertian Jamsostek menurut Pasal 1 butir 1 UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan
berupa uang sebagai pengganti sebagian penghasilan yang hilang atau
berkurang dan pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang
dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil,
bersalin, hari tua dan meninggal dunia.
Manulang (1998 : 131) mengemukakan, Jamsostek adalah
jaminan yang menjadi hak tenaga kerja berbentuk tunjangan berupa
uang, pelayanan, dan pengobatan yang merupakan penggantian
penghasilan yang hilang atau berkurang sebagai akibat peristiwa atau
keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit,
bersalin, hari tua, meninggal dunia dan menganggur. Memperhatikan
definisi tersebut, jelaslah bahwa program Jamsostek merupakan
program yang memberikan santunan berupa uang atas berkurangnya
penghasilan juga dalam bentuk pelayanan perawatan/pengobatan pada
saat seorang pekerja/buruh tertimpa resiko-resiko tertentu.
Berkaitan dengan jaminan sosial tenaga kerja tersebut,
Purwoko (1993 : 33) memberikan pendapatnya bahwa instrument
negara meliputi pajak, beacukai, dan Jamsostek. Mereka memiliki
fungsi dan tujuan normatif sendiri-sendiri serta diselenggarakan oleh
pemerintah. Objeknya juga sendiri-sendiri tetapi pemanfaatannya
untuk retribusi pendapatan. Berbeda dengan sistem asuransi sosial atau
jaminan sosial tenaga kerja bahwa benefitnya dirasakan secara
langsung kepada peserta serta adanya unsur pembagian resiko.
Jaminan sosial tenaga kerja juga merupakan asuransi makro yang
dilakukan oleh pemberi kerja dengan pengawasan bipartit.
Kertonegoro (1999 : 178) berpendapat, jaminan sosial itu
bersifat universal artinya dibutuhkan oleh setiap tenaga kerja baik di
negara industri maupun di negara berkembang. Oleh karena itu
jaminan sosial diakui sebagai hak asasi manusia sebagaimana
dinyatakan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan
Bangsa-Bangsa Pasal 22 dan Pasal 55 yang mengatakan bahwa “Setiap
orang, sebagai anggota masyarakat mempunyai hak atas jaminan
sosial….., dalam hal menganggur, sakit, cacat, tidak bekerja, menjadi
janda, hari tua, atau menurunnya sumber kehidupan dalam keadaan di
luar kekuasaannya.”
Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan
bahwa disamping merupakan hak tenaga kerja yang sangat diperlukan
untuk meningkatkan produktivitas kerjanya, Jamsostek juga
merupakan salah satu instrumen negara yang berfungsi sebagai
redistribusi pendapatan yang dapat digunakan untuk kegiatan
pembangunan. Penyelenggaraan Jamsostek ini bertujuan untuk
memberikan perlindungan kepada tenaga kerja melalui program
Jamsostek yang pengelolaannya dilakukan dengan mekanisme
asuransi

Tenaga Kerja (skripsi dan tesis)

Pengertian tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sedikit berbeda dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
yaitu :
1) Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan :
“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan
pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk
memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.”
2) Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992
tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja :
“Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan
pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna
menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat

Jaminan Sosial (skripsi dan tesis)

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial
untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
hidupnya yang layak. Demikianlah pengertian jaminan sosial menurut
Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 150).
Bapak sistem jaminan sosial Otto Von Bismarck,
memperkenalkan sistem jaminan sosial pertama kali di Jerman pada
tahun 1883 melalui mekanisme asuransi sosial (social insurance).
Inilah yang menjadi ciri Negara Kesejahteraan. Beberapa buku bahkan
mengatakan social security adalah social insurance (the World Book
Encyclopedi, 1992 dalam Sulastomo, 2008 : vi).
Dimulai dengan program jaminan kesehatan kemudian
diperluas ke program lainnya misalnya program pemutusan hubungan
kerja, hari tua, pensiun dan lain sebagainya. Program ini kemudian
berkembang di berbagai Negara dengan berbagai modifikasi
khususnya dari aspek pembiayaan. Dalam hal ini dikenal berbagai
mekanisme asuransi sosial seperti pajak (social security tax) di
Amerika Serikat serta tabungan wajib (provident fund) antara lain di
Singapura dan Malaysia (Sulastomo, 2008 : vi).
Dengan mekanisme pembiayaan seperti itu, dapat dipahami
bahwa sistem jaminan sosial juga merupakan mekanisme mobilisasi
dana masyarakat yang besar karena setiap peserta diharuskan ikut
membayar iuran, sesuai dengan kemampuannya. Hal ini terlepas
bahwa bagi masyarakat miskin dan tidak mampu terbuka peluang
bantuan iuran, sebagai bagian dari program bantuan sosial. Meskipun
diperuntukkan bagi perwujudan kesejahteraan masyarakat, jaminan
sosial mampu membentuk tabungan nasional yang sangat besar
sehingga berdampak pada bidang ekonomi maupun politik, yaitu
kemandirian bangsa dan negara karena terbentuknya tabungan nasional
yang besar akan memungkinkan sebuah bangsa/negara membiayai
pembangunan ekonominya secara mandiri, tanpa bantuan luar negeri.
Istilah jaminan sosial memang sudah sangat populer. Namun,
penyelenggaraan program jaminan sosial itu sendiri substansinya
sering dipahami berbeda. Dalam sistem jaminan sosial, manfaat yang

diberikan harus memenuhi kriteria tertentu bahwa dengan manfaat itu
orang akan memiliki rasa aman (security), sejak lahir hingga
meninggal dunia. Kalau tidak terpenuhi kriteria ini, program jaminan
sosial yang dimaksudkan itu (mungkin) adalah bantuan sosial (social
assistance) atau pelayanan sosial (social services) atau perlindungan
lainnya yang bersifat temporer, sesuai dengan kejadian sosial yang
terdapat di dalam masyarakat, termasuk keterbatasan dalam mengakses
pelayanan kesehatan, kelaparan, maupun bencana alam lainnya. Semua
tercakup dalam program proteksi sosial (Sulastomo, 2008 : vii).
Lingkup jaminan sosial di Indonesia masih sangat terbatas.
Meskipun program asuransi sosial untuk Pegawai Negeri telah
diberikan sejak jaman penjajahan, tetapi hanya terbatas pada program
pensiun; sedangkan untuk buruh dan karyawan swasta yang
merupakan bagian terbesar dari angkatan kerja, praktis baru mulai
sejak tahun 1978. Ketinggalan dari negara-negara lain dalam
penyelenggaraan program-program ini disebabkan karena berbagai
sebab dan keadaan (Kertonegoro, 1982 : 18).
Mencermati secara seksama tujuan pembentukan Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, salah satu poin penting yang tertulis di dalamnya adalah untuk
mewujudkan kesejahterakan rakyat. Dipertegas dalam Pasal 34
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh
rakyat dengan memberdayakan masyarakat lemah dan tidak mampu
sesuai martabat kemanusiaan. Bentuk tanggung jawab negara antara
lain dengan menyediakan fasilitas kesehatan dan fasilitas umum yang
layak bagi masyarakat.
Dalam rangka mewujudkan tugas dan tanggung jawab
tersebut, pada tanggal 19 Oktober 2004 Pemerintah dengan persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat menerbitkan Undang-Undang Nomor 40
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Landasan
pemikiran undang-undang ini selain untuk memenuhi tugas konstitusi,
juga melihat realita bahwa sampai sekarang, cakupan kepesertaan,
jenis jaminan serta kualitas santunan jaminan sosial yang sudah dapat
dinikmati oleh rakyat masih sangat terbatas. Kelompok tenaga kerja
yang bekerja di sektor informal serta masyarakat kurang mampu belum
tercakup dalam program jaminan sosial. Dengan lahirnya undangundang ini, masyarakat berharap bahwa kebutuhan untuk mendapatkan
jaminan sosial khususnya jaminan hari tua bagi masyarakat yang
berpenghasilan relatif kecil kelak bisa terpenuhi.
Jauh sebelum lahirnya undang-undang ini, secara parsial
telah diundangkan sejumlah peraturan mengenai jaminan sosial namun
daya berlakunya terbatas. Artinya ketentuan mengenai jaminan sosial
tersebut hanya berlaku bagi mereka yang berkaitan langsung dengan
ketentuan yang dimaksud, yaitu untuk Pegawai Negeri Sipil berlaku
program Asuransi Kesehatan (ASKES) serta Dana Tabungan dan
Asuransi Pegawai Negeri (TASPEN), untuk anggota ABRI
(TNI/POLRI) berlaku Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia (ASABRI) dan untuk tenaga kerja swasta berlaku Jaminan
Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK), kepesertaannya pada tahun 2007
belum mencapai 20 % (dua puluh persen) penduduk Indonesia, dengan
jenis jaminan sosial yang tidak lengkap (Direktorat Pengupahan dan
Jaminan Sosial tenaga Kerja Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja Depnakertrans RI, 2007 : 11).
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk meningkatkan cakupan
kepesertaan, memperluas lingkup jaminan sosial dan meningkatkan
kualitas/besaran santunan yang dapat dinikmati rakyat. Undangundang ini juga dimaksud untuk membangun sistem jaminan sosial
yang lebih berkeadilan sosial. Selain itu, undang-undang ini juga
sekaligus dimaksudkan untuk melakukan pembaharuan pelaksanaan
sistem jaminan sosial yang telah ada, baik dari aspek kelembagaan
maupun prinsip-prinsip yang selayaknya diterapkan dalam
penyelenggaraan seluruh sistem jaminan sosial di Indonesia.
Prinsip-prinsip sistem jaminan sosial nasional sudah tentu
tidak terlepas dari prinsip-prinsip universal yang telah
diimplementasikan di banyak negara dan telah berhasil memberikan
perlindungan sosial bagi rakyatnya, yaitu prinsip kegotong-royongan
atau solidaritas, kepesertaan bersifat wajib, nirlaba, dana amanat,
keberhati-hatian dan portabilitas (Direktorat Pengupahan dan Jaminan
Sosial tenaga Kerja Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan
Sosial Tenaga Kerja Depnakertrans RI, 2007 : 12).
Manfaat yang akan diberikan dalam penyelenggaraan
jaminan sosial menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional lebih banyak jika
dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang
Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yaitu Jaminan Kesehatan, Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, serta Jaminan
Kematian. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan
Sosial Tenaga Kerja tidak memberikan manfaat Jaminan Pensiun bagi
pekerja/buruh.
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004
tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, cakupan kepesertaan
diharapkan akan meliputi seluruh masyarakat, termasuk tenaga kerja
baik yang bekerja di sektor formal maupun yang bekerja di sektor
informal. Khusus bagi tenaga kerja yang bekerja di sektor informal
atau TK LHK, ada beberapa ketentuan dalam undang-undang ini yang
mengatur kepesertaannya yaitu Pasal 20 ayat (1), Pasal 30, Pasal 36 dan
Pasal 44. Jaminan sosial bagi tenaga kerja sektor informal dapat
dilakukan melalui badan penyelenggara yang sudah ada atau
membentuk badan penyelenggara baru. Namun demikian,
penerapannya tetap disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat
dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program. Sedangkan
bagi masyarakat yang tidak mampu, merupakan tanggung jawab
pemerintah untuk menanggungnya baik melalui badan yang ada atau
membentuk badan tersendiri melalui mekanisme bantuan seluruh atau
sebagian.
Badan penyelenggara yang telah ada, yaitu PT. Askes
(Persero), PT. Jamsostek (Persero), PT. Asabri (Persero) serta PT.
Taspen (Persero), tetap berjalan seperti biasa dan secara bertahap
menyesuaikan dengan badan yang baru. Pemerintah mengatur tahapan
cakupan kepesertaan dan jenis jaminan sosial demikian pula program
bagi penerima bantuan iuran dilaksanakan secara bertahap, diawali
dengan Jaminan Kesehatan.
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional juga mengamanatkan untuk membuat
peraturan pelaksana, termasuk Peraturan Pemerintah bagi peserta
jaminan sosial tenaga kerja di sektor informal. Hal ini dapat dilihat dari
beberapa ketentuan yaitu di dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (5), Pasal 34
ayat (2) dan ayat (4), Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 46 ayat (3)
dan ayat (4). Namun demikian, sampai sistem jaminan sosial nasional
diundangkan, belum ada rumusan Peraturan Pemerintah yang dibuat,
khususnya menyangkut tenaga kerja di sektor informal atau TK LHK.
Pengaturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah diharapkan dapat memuat
ketentuan yang lebih aplikatif seperti besarnya iuran, program yang
ditawarkan, pentahapan peserta, manfaat yang diberikan sampai dengan
badan penyelenggara bagi jaminan sosial tenaga kerja di sektor informal.

Kepastian Hukum (skripsi dan tesis)

Radbuch sebagaimana dikutip oleh Riswandi (2005 : 167)
mengemukakan adanya tiga cita (idée) dalam hukum yaitu keadilan,
kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan menuntut agar hukum
selalu mengedepankan keadilan, kemanfaatan menuntut agar hukum
selalu mengedepankan manfaat, sedangkan kepastian hukum menuntut
terutama adanya peraturan hukum.
Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu
peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh
pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar
hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap
pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga
(Suseno, 1988 : 79).
Dalam perspektif hukum, tema kepastian pada prinsipnya
selalu dikaitkan dengan hukum. Mertokusumo (1999 : 145)
menjelaskan, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel
terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang
akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan
tertentu.
Tema kepastian hukum sendiri, secara historis, merupakan
tema yang muncul semenjak gagasan tentang pemisahan kekuasaan
dinyatakan oleh Montesquieu, bahwa dengan adanya pemisahan
kekuasaan, maka tugas penciptaan undang-undang itu ada di tangan
pembentuk undang-undang, sedangkan hakim (peradilan) hanya
bertugas menyuarakan isi undang-undang (Manullang, 2007 : 92-93).
Pendapat Montesquieu, yang ditulis dalam bukunya De l’esprit des lois
(The Spirit of Laws) pada tahun 1748, merupakan reaksi terhadap
kesewenang-wenangan kaum monarki, dimana kepala kerajaan amat
menentukan sistem hukum. Peradilan pada saat itu secara nyata
menjadi pelayan monarki (Utrecht dan Djindang, 1989 : 388).
Pada tahun 1764, seorang pemikir hukum Italia, Cesare
Beccaria, menulis buku berjudul De deliti e delle pene, yang
menerapkan gagasan Montesquieu dalam bidang hukum pidana.
Baginya, seorang dapat dihukum jika tindakan itu telah diputuskan
oleh legislatif sebelumnya dan oleh sebab itu, eksekutif dapat
menindak dan menghukum apabila terdapat seseorang yang melanggar
apa yang telah diputuskan oleh pihak legislatif. Gagasannya ini
kemudian dikenal sebagai azas nullum crimen sine lege, yang pada
tujuannya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara
terhadap kesewenangan negara (Boot dalam Manullang, 2007 : 93).
Persoalan kepastian karena selalu dikaitkan dengan hukum,
memberikan konsekuensi bahwa kepastian hukum di sini selalu
mempersoalkan hubungan hukum antara warga negara dengan negara.
Sebagai sebuah nilai, kepastian hukum tidak semata-mata selalu
berkaitan dengan negara, karena esensi dari kepastian hukum adalah
masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-wenangan. Maka itu,
aktor-aktor yang mungkin melakukan kesewenang-wenangan, tidak
terbatas pada negara saja, tetapi juga oleh sekelompok pihak lain di
luar negara (Manullang, 2007 : 94).
Dalam diskursus orisinalnya, pada masa Yunani kuno,
perdebatan mengenai peran negara dan relasinya dengan hukum, dalam
melindungi warga negara merupakan salah satu topik utamanya
(Suseno, 2003 : 79). Perlindungan terhadap warga negara memang
terletak pada negara, jika negara itu mengakui adanya konsep
Rechtstaat. Dalam konsep ini, suatu negara dianggap menganut prinsip
Rechtstaat, apabila dalam penyelenggaraan negara itu dilakukan
menurut hukum, yang dituangkan dalam konstitusi (Azhary dalam
Manullang, 2007 : 94). Apabila ada sekelompok pihak di luar negara
yang mempunyai kekuasaan dan berpotensi digunakan secara
sewenang-wenang, negaralah yang pertama-tama bertanggung jawab
untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya, karena negara
adalah subjek yang mendapat perintah dari konstitusi dan hukum untuk
melaksanakan kepentingan umum menurut hukum yang baik. Dengan
adanya negara dan hukum (konstitusi) yang pada dasarnya merupakan
perwujudan dari kehendak bersama rakyat yang berdaulat, oleh sebab
itu nilai kepastian yang berkaitan dengan hukum merupakan nilai yang
pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga
negara dari kekuasaan yang bertindak sewenang-wenang, sehingga
hukum memberikan tanggung jawab kepada negara untuk
menjalankannya. Di sinilah letak relasi antara persoalan kepastian
hukum dengan peranan negara terlihat (Manullang, 2007 : 95)

Berakhirnya Suatu Perjanjian (skripsi dan tesis)

Berakhirnya suatu perjanjian dapat disebabkan oleh beberapa
hal. Menurut Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu
perjanjian dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut:
1) Karena pembayaran
Maksud dari pembayaran pada bagian ini adalah
pembayaran yang berupa uang maupun pembayaran yang berupa
penyerahan barang sebagai suatu bentuk pemenuhan prestasi
(Miru, 2011:87-88). Pembayaran merupakan bagian dari
pemenuhan prestasi secara sukarela. Tujuan dari suatu perjanjian
adalah dipenuhinya suatu prestasi. Pihak yang berkewajiban
memenuhi prestasi pada umumnya adalah debitur, namun demikian
dalam Pasal 1382 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat
juga pihak-pihak lain yang dapat memenuhi prestasi (Syahrani,
2004:268-269)
Pihak lain yang dapat terlibat dalam memenuhi prestasi
adalah:
a) Orang yang turut berutang (tanggung-menanggung).
b) Penanggung utang.
c) Pihak ketiga yang tidak berkepentingan.
Poin pertama dan kedua merupakan pihak ketiga yang memiliki
kepentingan karena pihak yang turut berutang dalam tanggung
menanggung, berkepentingan untuk membayar utang mereka
karena sifat perjanjiannya tanggung-menanggung, sehingga semua
pihak yang turut berutang tersebut berkewajiban untuk membayar
utang tersebut. Hal ini dimaksud, apabila salah satu pihak yang
turut dalam perjanjian tanggung-menanggung tersebut, membayar
lunas utangnya maka para pihak yang berutang lainnya turut bebas
dari utangnya terhadap kreditur (Miru, 2011:88).
Pihak ketiga yang tidak berkepentingan dapat
dimungkinkan untuk membayar utang debitur, asalkan di dalam
pembayarannya harus bertindak atas nama debitur, seandainya pun
dalam pembayaran utang debitur pihak ini bertindak atas nama
sendiri juga tetap sah, asal saja tidak menggantikan hak-hak
kreditur (Miru, 2011:88-89). Pembayaran yang dilakukan oleh
pihak ketiga terdapat pengecualiannya, sebagaimana yang diatur
pada Pasal 1383 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang
mengatur mengenai pada perikatan untuk berbuat sesuatu, tidak
dapat dipenuhi oleh pihak yang lain (Syahrani, 2004:269).
Penggantian pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga adalah
dalam hal pembayaran tersebut berupa benda atau menyerahkan
sesuatu. Hal mengenai pembayaran berupa jasa yang menyangkut
dengan keahlian seseorang tidak dapat diwakili (Miru, 2011:89).
Berakhirnya suatu perjanjian dapat berupa pembayaran,
baik dengan uang ataupun dalam rupa penyerahan barang atau jasa.
Pembayaran merupakan salah satu cara untuk memenuhi
kewajiban dalam perjanjian, yaitu terjadi serah terima baik berupa
uang, barang ataupun jasa antara para pihak, sehingga apabila
kewajiban dalam perjanjian telah dipenuhi, maka perjanjian
tersebut berakhir.
2) Karena Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan
atau penitipan
Penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan
(cosignatie) caranya diatur pada Pasal 1404 sampai dengan Pasal
1412 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu barang atau
uang yang akan dibayarkan kepada kreditur, ditawarkan oleh
notaris atau juru sita pengadilan yang disertai oleh dua orang saksi.
Notaris atau jurusita membuat rincian barang-barang atau uang
yang akan dibayarkan, selanjutnya pergi ketempat di mana sesuai
dengan perjanjian pembayaran harus dilakukan, apabila tidak ada
perjanjian khusus mengenai hal ini, dapat secara langsung kepada
kreditur pribadi atau di tempat tinggalnya. Notaris atau juru sita
selanjutnya memberitahukan kepada kreditur, bahwa ia atas
permintaan debitur melakukan pembayaran tersebut dengan
menyerahkan barang atau uang yang telah dirinci. Ketentuan Pasal
1404 sampai dengan Pasal 1412 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata hanyalah mengenai perjanjian yang prestasinya berupa
memberi barang–barang bergerak (Syahrani, 2004:274-275).
Hal mengenai perjanjian consignatie, debitur dapat melalui
notaris melakukan pemenuhan prestasi, sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Prestasi yang telah dipenuhi oleh debitur
ini membawa akibat yaitu, berakhirnya perjanjian antara kreditur
dan debitur tersebut.
3) Karena pembaharuan utang (novasi)
Menurut Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
terdapat tiga macam novasi, yaitu:
a) Novasi objektif yaitu dapat terjadi dengan mengubah isi
perjanjian namun para pihak tetap seperti semula. Misalnya X
mempunyai utang kepada Y sebesar Rp2.000.000,00 untuk
membayar utang tersebut, X menawarkan sebuat televisi
kepada Y. Karena perbuatan tersebut, perjanjian pinjammeminjam uang antara X dan Y berakhir, diganti dengan
perjanjian jual-beli barang.
b) Novasi Subjektif pasif yaitu debitur baru menggantikan debitur
yang lama, dimana debitur yang lama dibebaskan dari
kewajiban pembayaran oleh kreditur. Misalnya X berutang
pada Y, keduanya sepakat bahwa yang akan membayar adalah
Z.
c) Novasi Subjektif aktif yaitu krediturnya yang diganti, dimana
kreditur yang lama diganti dengan kreditur yang baru, sehingga
kreditur yang lama tidak memiliki hak lagi untuk menuntut
pembayaran dari perjanjian yang lama. Hal demikian mirip
dengan subrogasi tetapi dalam subrogasi hal tersebut selain
diperjanjikan tetapi juga dapat terjadi karena Undang-Undang.
Sedangkan novasi hanya dapat terjadi karena diperjanjikan
(Meliala, 2008:106).
Berdasarkan ketentuan Pasal 1415 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, menekankan bahwa suatu pembaharuan utang
harus jelas dan tegas kelihatan atau nyata melalui perbuatan hukum
para pihak, sehingga tidak boleh hanya sebagai anggapan atau
dianggap saja (voorondersteld), tetapi juga tidak harus selalu ada
bukti tertulis, melainkan pembuktian dengan alat-alat bukti lain,
yaitu saksi-saksi dan persangkaan-persangkaan (vermoedens) dapat
digunakan (Prodjodikoro, 2011:139).
Pembaharuan utang harus kelihatan secara nyata dan tegas
dari tindakan atau perbuatan hukum para pihak. Berdasarkan
uraian dan contoh di atas, maka dengan adanya pembaharuan utang
mengakibatkan perjanjian antara pihak yang berutang dengan
pihak yang berpiutang menjadi berakhir.
4) Karena perjumpaan utang (schuldvergelijking compensatie) atau
kompensasi
Berdasarkan Pasal 1425 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, perjumpaan utang merupakan akibat dari suatu keadaan
bahwa seorang X memiliki utang kepada seorang Y, tapi saat itu
juga mempunyai piutang terhadap Y, sehingga posisi X adalah
debitur juga sekaligus kreditur tehadap Y. Hal ini mengakibatkan
terjadinya suatu perjumpaan utang, sehingga membawa perjanjian
dua-duanya hapus atau berakhir (Prodjodikoro, 2011:143)
Perjumpaan utang atau kompensasi adalah salah satu cara
berakhirnya perjanjian, karena keadaan dua pihak yang saling
mempunyai utang satu terhadap yang lain. Misalnya X mempunyai
utang kepada Y sebesar Rp200.000,00 sedangkan Y mempunyai
utang kepada X sebesar Rp150.000,00 diantara keduanya terjadi
kompensasi, dengan demikian utang Y kepada X sebesar
Rp50.000,00 saja. Adapula kedua utang saling menghapuskan
yaitu pada saat utang-utang itu sama-sama ada dan memiliki
jumlah yang sama pula (Syahrani, 2004:278).
Berakhirnya suatu perjanjian dapat terjadi oleh karena
adanya perjumpaan utang antara para pihak sebagaimana
dicontohkan di atas. Hal tersebut membawa akibat hukum yaitu,
dengan adanya perjumpaan utang, maka kedua pihak yang saling
utang dengan nilai utang yang sama, saling menghapuskan
utangnya.
5) Karena pembebasan utang
Pembebasan utang atau pelepasan hak untuk menuntut
prestasi dalam perjanjian terhadap debitur, adalah suatu perbuatan
hukum yang dilakukan oleh kreditur sebagai pihak yang berhak
atas pemenuhan prestasi. Menyatakan secara tegas bahwa dia tidak
lagi menuntut pembayaran utang terhadap debitur sebagai pihak
yang berkewajiban untuk melakukan pemenuhan prestasi. Hal ini
berarti, kreditur melepaskan haknya dan tidak menghendaki lagi
pelaksanaan prestasi dalam perjanjian yang dibuat, serta
membebaskan debitur untuk memenuhi prestasi (Syaifuddin,
2012:430).
Perjanjian pada dasarnya atas kesukarelaan para pihak yang
terlibat didalamnya, sehingga apabila salah satu pihak kemudian
dengan sukarela berniat membebaskan pihak lain dari suatu
perjanjian, pada hakekatnya tidak boleh dihalang-halangi.
Ketentuan Pasal 1438 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
tentang, pembebasan utang tidak dapat diperkirakan atau
dipersangkakan saja (vorondersteld) melainkan harus dibuktikan.
Pembuktian yang dimaksud adalah sesuai dengan Pasal 1439 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata yaitu mengenai pengembalian
surat tanda utang oleh pihak kreditur kepada pihak debitur, beserta
dengan pihak lain yang turut berutang secara tanggungmenanggung (Prodjodikoro, 2011:193-194).
Perjanjian dapat berakhir karena pembebasan utang.
Pembebasan utang yang diberikan oleh pihak kreditur, harus
disertai dengan bukti yang tertulis untuk mencegah hal-hal yang
tidak diinginkan terjadi dikemudian hari. Pembebasan utang
biasanya dilakukan dengan kerelaan hati oleh kreditur, sehingga
pihak ketiga tidak dapat menghalang-halanginya.
6) Karena musnahnya barang yang terutang
Musnahnya barang yang terutang adalah barang atau benda
yang menjadi objek perjanjian musnah, hilang atau tidak dapat lagi
diperdagangkan sehingga tidak diketahui lagi keadaan, kondisi dan
keberadaan barang tersebut, apakah masih ada atau sudah tidak ada
lagi. Berdasarkan Pasal 1444 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, suatu perjanjian berakhir dengan syarat musnah, hilang
atau tidak dapat lagi diperdagangkannya benda atau barang yang
menjadi objek dalam perjanjian, bukan karena kesalahan debitur
dan sebelum ia lalai menyerahkan benda atau barang dalam rangka
memenuhi prestasinya kepada kreditur. Bahkan dalam hal debitur
lalai menyerahkan benda atau barang objek perjanjian tersebut, ia
dibebaskan dari pelaksanaan perjanjian, apabila si debitur dapat
membuktikan bahwa benda atau barang tersebut musnah, hilang
atau tidak dapat diperdagangkan lagi, karena keadaan memaksa
(overmacht) atau kejadian diluar kuasanya (Syaifuddin, 2012:432-
433).
Berdasarkan Pasal 1445 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata apabila barang atau benda yang terhutang diluar dari
kesalahannya si berutang, musnah, hilang atau lenyap sehingga
tidak lagi dapat diperdagangkan, maka apabila si berutang
mempunyai hak-hak atau tuntutan-tuntutan ganti rugi mengenai
benda atau barang tersebut, diwajibkan memberikan hak-hak atau
tuntutan tersebut kepada orang yang memberikan utang kepadanya
(Prodjodikoro, 2011:195-196).
Berakhirnya suatu perjanjian dapat terjadi karena
musnahnya barang yang terutang. Hal ini dapat dipahami secara
sederhana, bahwa apabila objek dari perjanjian telah musnah
karena suatu sebab yang tidak diharapkan atau diduga sebelumnya,
maka perjanjian antara yang berutang dengan yang berpiutang
berakhir.
7) Karena kebatalan dan pembatalan
Kebatalan suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1446 sampai
dengan Pasal 1456 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Terdapat tiga penyebab timbulnya pembatalan perjanjian yaitu,
a) Para pihak yang terlibat dalam perjanjian belum dewasa dan di
bawah pengampuan.
b) Bentuk perjanjian tidak mengindahkan ketentuan dalam
Undang-Undang.
c) Adanya cacat kehendak (wilsgebreken) yaitu kekurangan dalam
kehendak orang yang melakukan perbuatan yang menghalangi
terjadinya persesuaian kehendak para pihak yang akan terlibat
dalam suatu perjanjian (Salim, 2006:172).
Cacat kehendak dibedakan menjadi tiga macam, yaitu
kekhilafan (dwaling) adalah suatu penggambaran yang keliru
tentang orangnya atau objek perjanjian yang dibuat oleh para
pihak. Dwaling dibagi menjadi dua macam, yaitu dwaling tentang
orangnya dan dwaling dalam kemandirian benda. Paksaan (dwang)
yaitu ancaman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang lain
atau pihak ketiga, sehingga memberikan kesan dan ketakutan pada
orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya atau
kekayaannya terancam rugi besar dalam waktu dekat (Pasal 1324
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Penipuan (bedrog) yaitu,
salah satu pihak sengaja memberikan gambaran atau fakta yang
salah untuk memasuki suatu perjanjian, selain itu terdapat juga
cacat kehendak berupa penyalagunaan keadaan (undue influence)
yaitu, penyalagunaan keadaan ekonomis dan psikologis (Salim,
2006:172).
Akibat dari pembatalan suatu perjanjian, dilihat dari dua
aspek yaitu, (1) orang-orang yang tidak cakap dalam melakukan
perbuatan hukum, dan (2) cacat kehendak. Akibat pembatalan
perjanjian bagi orang-orang yang tidak berwenang melakukan
perbuatan hukum dan akibat pembatalan karena cacat kehendak
adalah pulihnya barang-barang dan orang-orang yang bersangkutan
seperti sebelum terjadinya perjanjian. Hal ini di atur dalam Pasal
1451 dan Pasal 1452 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(Salim, 2006:174).
Kebatalan atau pembatalan suatu perjanjian dapat
dibedakan dalam dua jenis pembatalan, yaitu pertama, pembatalan
mutlak (absolute nietigheid) dalam hal ini perjanjian harus
dianggap batal, walaupun tidak diminta oleh suatu pihak.
Perjanjian seperti ini dianggap tidak ada sejak semula dan terhadap
siapapun juga. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang
tidak mengikuti cara (vorm) yang mutlak dikehendaki oleh
Undang-Undang, serta kausanya bertentangan dengan kesusilaan
atau dengan ketertiban umum (open bare orde). Kedua,
pembatalan relatif yaitu hanya terjadi apabila dimintakan oleh
pihak-pihak tertentu dan hanya berlaku terhadap pihak-pihak
tertentu (Prodjodikoro, 2011:196).
Secara umum definisi batal adalah tidak berlaku atau tidak
sah, sedangkan batal demi hukum memiliki makna yang khas
dibidang hukum. Makna tidak berlaku atau tidak sahnya sesuatu
tersebut dibenarkan atau dikuatkan menurut hukum atau dalam arti
sempit berdasarkan peraturan perundang-undangan sudah seperti
itu adanya. Batal demi hukum menunjukkan bahwa tidak berlaku
atau tidak sahnya sesuatu tersebut terjadi seketika, spontan,
otomatis, atau dengan sendirinya, sejauh persyaratan dan situasi
yang menjadikan batal demi hukum itu terpenuhi. Makna dapat
dibatalkan yaitu, perluhnya suatu tindakan aktif untuk
membatalkan sesuatu karena tidak terjadi secara otomatis atau
dengan sendirinya, melainkan harus dimintakan agar sesuatu itu
dibatalkan (Erawati dan Budiono, 2010:4).
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
terdapat lima kategori alasan untuk membatalkan perjanjian,
sebagai berikut:
a) Untuk perjanjian formil, tidak terpenuhinya persyaratan yang
ditetapkan oleh Undang-Undang, yang berakibat perjanjian
batal demi hukum.
b) Tidak terpenuhinya syarat sahnya perjanjian, yang berakibat
perjanjian batal demi hukum, atau dapat dibatalkan.
c) Terpenuhinya syarat batal pada jenis perjanjian yang bersyarat.
d) Pembatalan oleh pihak ketiga atas dasar actio pauliana.
(Erawati dan Budiono, 2010:5)
Berdasarkan uraian di atas, maka suatu perjanjian dapat
berakhir karena dapat dibatalkan yaitu, suatu perjanjian dapat
berakhir dengan memintakan pembatalannya pada pihak yang
berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa, harus ada tindakan aktif
untuk dapat memperoleh pembatalan yang dimaksud. Batal demi
hukum yaitu, perjanjian itu batal secara otomatis karena UndangUndang yang telah mengatur demikian. Hal ini tidak memerlukan
tindakan aktif dari salah satu pihak dalam perjanjian.
8) Karena berlakunya syarat batal
Berdasarkan Pasal 1253 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata tentang perjanjian bersyarat, yang dimaksud dengan
“syarat” adalah suatu peristiwa yang masih akan datang, sehingga
peristiwa itu adalah peristiwa yang belum terjadi dan belum tentu
terjadi. Pasal ini berhubungan erat dengan Pasal 1254 yang
menyatakan bahwa “syarat” itu harus mungkin terlaksana, tidak
bertentangan dengan kesusilaan dan Undang-Undang. Syarat
merupakan peristiwa yang akan dan belum pasti akan terjadi,
namun bila ditinjau dari tutupnya perjanjian, memang mungkin
terjadi, sejauh tidak bertentangan dengan kesusilaan dan UndangUndang (Satrio, 1999:278).
Vollmar berpendapat bahwa, “syarat” merupakan syarat
yang diajukan dan yang disepakati oleh para pihak yang akan
terlibat dalam suatu perjanjian (Satrio, 1999:278). Batal dalam
syarat batal merupakan pembatalan terhadap suatu perjanjian oleh
karena debitur yang wanprestasi. Pembatalan yang dimaksudkan
adalah pembatalan yang memungkinkan dapat dituntut oleh
kreditur terhadap debitur yang wanprestasi (Syahrani, 2004:228).
Pembatalan perjanjian oleh karena debitur yang
wanprestasi, merupakan syarat dalam setiap perjanjian yang timbal
balik, baik dinyatakan secara langsung dalam perjanjian, maupun
tidak dinyatakan secara langsung. Pembatalan tetap harus
dimintakan pada pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal
1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bagian ini akan
diuraikan lebih lanjut pada Bab IV. A.
9) Karena lewat waktu
Berdasarkan Pasal 1967 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, segala tuntutan hukum baik yang bersifat kebendaan
maupun yang bersifat perseorangan, dengan lewatnya waktu 30
tahun berakhir karena daluarsa, sedangkan siapa yang
menunjukkan adanya daluarsa itu tidak usah mempertunjukkan
suatu alas hak, lagipula tidak dapatlah diajukan terhadapnya suatu
tangkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk. Maksud
dari peraturan ini adalah untuk melenyapkan situasi keragu-raguan
dalam suatu hubungan hukum, selain itu, apabila selama 30 tahun
tidak terjadi masalah dan baru setelah lewat waktu yang panjang
itu diajukan soal siapakah yang berhak atau berkewajiban, maka
sulit sekali mendapatkan bukti-bukti yang jitu untuk menegakkan
atau merobohkan hak-hak atau kewajiban-kewajiban itu dan yang
dapat dipercaya ketepatannya (Prodjodikoro, 2011:198).
Lewat waktu atau daluarsa berdasarkan Pasal 1946 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, merupakan cara atau sarana
untuk mendapatkan sesuatu atau untuk dibebaskan dari sesuatu
perikatan, oleh karena lewatnya suatu waktu tertentu dan atas
syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Daluarsa
untuk memperoleh hak milik atas suatu barang disebut daluarsa
acquisitif, dan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dinamakan
daluarsa extinctif (Syahrani, 2004:284).
Lewat waktu extinctif jika dihubungkan dengan perjanjian
adalah membebaskan seseorang dari suatu kewajiban atau dengan
kata lain, memberikan hak terhadap seseorang untuk memperoleh
sesuatu hak. Seseorang dibebaskan dari kewajibannya setelah
jangka waktu yang ditentukan lewat, sebagaimana yang diatur oleh
Undang-Undang. Memberikan sesuatu hak kepada seseorang
berdasarkan ketentuan Undang-Undang, yaitu dengan lampaunya
jangka waktu tertentu dianggap perjanjian telah hapus, sehingga
debitur bebas dari kewajiban pemenuhan prestasi (Harahap,
1986:166-167).
Berakhirnya suatu perjanjian karena lewat waktu dapat
disebabkan oleh jangka waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian
telah lewat waktu. Hal ini mengakibatkan debitur menjadi bebas
dari kewajibannya, untuk menentukan telah lewat jangka waktu
adalah berdasarkan pada perjanjian dan Undang-Undang yang
mengatur tentang hal tersebut

Sahnya Suatu Perjanjian (skripsi dan tesis)

Perjanjian mengikat para pihak ditentukan oleh, sah atau tidaknya
perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut. Hal tersebut dengan tegas
diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu,
mengatur tentang empat syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu
perjanjian sebagai berikut.
1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2) cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3) adanya hal atau objek tertentu;
4) suatu sebab yang halal.
Keempat syarat tersebut terbagi atas dua bagian besar. Syarat
subjektif yang menyangkut para pihak atau subjek hukum dan syarat
objektif yang menyangkut objek atau pokok perjanjian atau mengenai
apa yang diperjanjikan. Berikut ini akan diuraikan keempat hal
tersebut yang akan dibagi kedalam dua bagian, sebagai berikut.
1) Syarat Subjektif untuk sahnya suatu perjanjian
a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa syarat pertama
ini dikenal juga dengan adanya konsensus antara para pihak. Hal
ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, yang artinya adanya persesuaian kehendak antara satu
orang atau lebih dengan pihak lainnya. Sesuai disini dimaksud
sebagai pernyataan yang cocok, karena kehendak itu bersifat
abstrak. Lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak
yaitu, dengan bahasa yang sempurna dan tertulis; bahasa yang
sempurna secara lisan; bahasa yang tidak sempurna asal dapat
diterima oleh pihak lawan. Kenyataannya seringkali seseorang
menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi
dimengerti oleh pihak lawannya; bahasa isyarat asal dapat diterima
oleh pihak lawannya dan diam atau membisu, tetapi asal dipahami
atau diterima pihak lawan (Salim, 2006:33).
Sepakat mengadakan perjanjian dimaksudkan bahwa kedua
pihak yang akan terlibat dalam perjanjian haruslah memiliki
kebebasan kehendak, yaitu tidak mendapat tekanan yang dapat
mengakibatkan cacat bagi perwujudan kehendak tersebut
(Badrulzaman, 1994:24). Sebagian besar atau cara yang paling
banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan menggunakan
bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. Pembuatan
perjanjian secara tertulis bertujuan untuk memberikan kepastian
hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna,
apabila terjadi sengketa di kemudian hari (Salim, 2006:33).
Sepakatnya para pihak dalam membuat suatu perjanjian,
merupakan dasar untuk terbentuknya suatu perjanjian. Pasal 1320
ayat (1) ini merupakan pasal yang memiliki hubungan erat dengan
asas konsensualitas, yaitu dasar terjadinya suatu perjanjian.
b) Cakap untuk membuat suatu perjanjian
Cakap untuk membuat suatu perjanjian merupakan suatu
kemampuan dalam melakukan perbuatan hukum, dimana
perbuatan hukum yang dimaksud adalah perbuatan yang dapat
menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang hendak
mengadakan perjanjian haruslah mereka yang cakap dan memiliki
wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang
diatur oleh Undang-Undang yaitu mereka yang sudah dewasa.
Ukuran kedewasaan adalah berumur 21 tahun dan atau sudah
kawin berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (Salim, 2006:33).
Agus Yudha Hernoko berpendapat bahwa, untuk
melakukan perbuatan hukum, termasuk didalamnya membuat
perjanjian, pada umumnya diukur dari usia kedewasaan
(meerderjaring) untuk manusia sebagai subjek hukum (naturlijk
person) dan kewenangan (bevoegheid) untuk badan hukum sebagai
subjek hukum (rechts persoon). Kecakapan bagi subjek hukum
berupa badan hukum cukup dengan memperhatikan
kewenangannya, yaitu kewenangan yang melekat pada orang yang
mewakilinya (Syaifuddin, 2012:124,126).
Contohnya direksi yang adalah organ dari perseroan
terbatas, yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan
perseroan terbatas untuk kepentingan perseroan terbatas sesuai
dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas serta mewakili
perseroan terbatas, baik didalam maupun di luar pengadilan sesuai
dengan anggaran dasar sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1
angka 5 jo. Pasal 92 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas. Hal tersebut dimaksud, apabila perseroan
terbatas sebagai badan hukum, itu diwakili oleh direksi sebagai
pengurusnya yang berwenang berdasarkan anggaran dasar, maka
badan hukum yang dimaksud mempunyai kecakapan untuk
melakukan perbuatan hukum dalam hal ini untuk membuat
perjanjian. (Syaifuddin, 2012:126-127)
Akibat hukum yang ditimbulkan sebagai akibat dari tidak
terpenuhinya syarat subjektif adalah, suatu perjanjian dapat
dibatalkan. Maksudnya untuk membatalkan perjanjian itu, maka
salah satu pihak harus mengajukannya kepada pengadilan
(Salim,2006:35) yaitu dengan mengajukan gugatan pembatalan
(Syaifuddin, 2012:127).
Kecakapan para pihak dalam suatu perjanjian sangat
menentukan kelangsungan perjanjian yang dibuat oleh para pihak.
Apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka akan memberikan akibat
hukum yaitu, perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan.
Syarat subjektif untuk sahnya suatu perjanjian, secara
umum merupakan syarat yang menyangkut subjek hukum yaitu,
manusia maupun badan hukum. Apabila syarat subjektif ini tidak
terpenuhi, maka suatu perjanjian dapat dibatalkan dengan cara
mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan.
2) Syarat objektif untuk sahnya suatu perjanjian.
a) Adanya hal atau objek tertentu
Hal atau objek tertentu yang dimaksudkan disini adalah
prestasi yang harus dipenuhi oleh debitur, kepada kreditur
(Widjaya, 2008:49). Prestasi ini terdiri atas perbuatan yang positif
dan perbuatan yang negatif, memberikan sesuatu, berbuat sesuatu
dan tidak berbuat sesuatu. Hal ini diatur dalam Pasal 1234 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata. Misalnya jual beli rumah yang
menjadi pokok perjanjian adalah menyerahkan hak milik atas
rumah dan menyerahkan uang sesuai dengan harga pembelian
rumah tersebut (Salim, 2006:34).
Objek atau pokok tertentu ini diatur dalam Pasal 1332
sampai dengan 1334 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(Ibrahim dan Sewu, 2007:87). Pasal 1332 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata, menentukan: Hanya barang-barang yang dapat
diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian dan
Pasal 1333 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menentukan:
Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang
paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan
bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian
dapat ditentukan atau dihitung.
Makna pasal tersebut yaitu, barang yang dijadikan objek
perjanjian itu memiliki jumlah yang belum tentu, hal ini tidak
menjadi halangan, asalkan jumlah barang tersebut dikemudian hari
ditentukan atau dihitung. Misalnya hasil panen padi suatu sawah di
musim panen pada tahun mendatang, tentunya sawah yang
dimaksud, sekurang-kurangnya sudah ditentukan letak dan luasnya
serta saat panen tiba. Hal atau objek tertentu adalah paling sedikit
ditentukan jenisnya atau asalkan dikemudian hari jumlahnya dapat
ditentukan atau dapat dihitung (Widjaya, 2008:49).
Akibat hukum apabila hal atau objek tertentu yang diatur
dalam Pasal 1332 sampai dengan 1334 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal
demi hukum. Hal tersebut dimaksudkan bahwa, sejak semula
perjanjian itu dianggap tidak pernah ada (Syaifuddin, 2012:130).
Objek atau hal yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian,
haruslah benar-benar jelas, meskipun objek tersebut belum
diketahui secara pasti saat perjanjian dibuat, namun objek tersebut
harus dapat ditentukan dikemudian hari. Hal ini dimaksudkan agar
perjanjian yang dibuat tidak batal demi hukum.
b) Suatu sebab yang halal atau yang tidak dilarang
Suatu sebab yang halal atau yang tidak dilarang
(geoorloofde oorzaak) mengandung maksud bahwa, isi suatu
perjanjian harus memuat suatu kausa yang dibolehkan atau sesuai
dengan undang-undang, sehingga perjanjian tersebut menjadi valid
dan mengikat para pihak. Selain sesuai dengan Undang-Undang
juga tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum (openbare
orde/public policy) dan kesusilaan (zaden/ morality) (Widjaya,
2008:51).
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak
diatur mengenai suatu sebab yang halal atau yang tidak dilarang,
melainkan pada Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
diatur mengenai kausa yang terlarang. Suatu sebab adalah terlarang
apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan dan
ketertiban umum (Salim, 2006:34).
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Ayat (3)
dan Ayat (4) merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam suatu
perjanjian untuk sahnya suatu perjanjian, apabila tidak terpenuhi,
maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum. Artinya sejak
awal tidak pernah lahir suatu perjanjian, sehingga tidak
menimbulkan akibat hukum apapun, sehingga tidak ada dasar
hukum yang dapat dijadikan alas hak untuk melakukan gugatan
atau penuntutan (Widjaya, 2008:55).
Konsekuensi dari suatu perjanjian yang dibuat tanpa ada
objek sama sekali. Bertentangan atau yang berdasarkan pada sebab
yang tidak halal, maka dapat memberikan akibat hukum yaitu,
perjanjian tersebut adalah batal demi hukum. Sahnya suatu
perjanjian harus memenuhi Pasal 1320 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata secara utuh.

Teori Penerimaan (ontvangsttheorie) (skripsi dan tesis)

Berdasarkan teori penerimaan, suatu perjanjian lahir pada saat
diterimanya jawaban oleh pihak yang memberikan penawaran. Teori
ini tidak mempedulikan keadaan apakah surat jawaban tersebut dibuka
dan dibaca isinya atau hanya dibiarkan tidak dibuka. Momentum
lahirnya sepakat pada pokoknya adalah ketika surat jawaban tersebut
sampai pada alamat si penerima surat. Teori ini juga merupakan
jawaban terhadap kekurangan-kekurangan dari teori pengetahuan yang
mana teori ini diterima oleh banyak sarjana (Satrio, 1995:261-262).
Teori penerimaan merupakan teori yang menunjukkan saat
lahir atau timbulnya perjanjian yaitu, pada saat jawaban yang
dikirimkan oleh pihak pemberi penawaran telah diterima oleh pihak
penerima penawaran. Teori ini menekankan lahir atau timbulnya suatu
perjanjian, hanya pada saat pihak penerima tawaran menerima surat
yang dikirimkan, kemudian membalas mengirimkan jawaban kepada si
pemberi penawaran, tanpa mempedulikan apakah isi jawaban yang
dituangkan dalam surat tersebut dibaca oleh pihak pemberi tawaran
atau tidak.

Teori Pengetahuan (vernemingstheorie) (skripsi dan tesis)

Teori pengetahuan adalah teori yang lahir untuk mengatasi
kelemahan dari teori pengiriman. Berdasarkan teori pengetahuan, suatu
perjanjian lahir pada saat jawaban mengenai penerimaan atau akseptasi
yang diberikan oleh pihak penerima atau akseptor, diketahu dengan
pasti oleh pihak yang memberikan penawaraan. Maksudnya adalah
ketika surat jawaban atas penawaran diterima dan diketahui isinya oleh
pihak yang memberikan penawaran, barulah kemudian perjanjian itu
ada (Satrio, 1995:259).
Hal ini ditegaskan oleh Paton yang berpendapat bahwa, teori
pengetahuan pada sebenarnya paling sesuai dengan prinsip bahwa,
suatu perjanjian lahir didasarkan pada saat adanya pertemuan dua
kehendak yang dinyatakan atau melalui pernyataan kehendak, dimana
kedua pernyataan kehendak itu harus dapat dipahami dan dimengerti
oleh pihak yang lainnya (Satrio, 1995:259).
Teori pengetahuan memiliki makna yaitu, suatu perjanjian lahir
atau timbul pada saat penawaran dalam bentuk tertulis yang
dikirimkan melalui pos, dikirimkan kepada penerima tawaran.
Penerima tawaran tidak hanya sekedar menerima tetapi harus
mengetahui dan memahami, isi penawaran yang dikirimkan oleh si
pemberi penawaran. Pertemuan kehendak antara pemberi penawaran
dan penerima penawaran, terjadi pada saat si penerima penawaran
mengirimkan jawaban kepada pemberi penawaran, kemudian pemberi
penawaran menerima jawaban dan mengetahui isinya dengan pasti.

Teori Pengiriman (verzendingstheorie) (skripsi dan tesis)

Berdasarkan teori pengiriman, lahirnya suatu perjanjian yaitu
dengan menetapkan bahwa, saat pengiriman jawaban akseptasi dari
pihak akseptorlah yang menjadi momentum lahirnya perjanjian, dalam
hal ini tanggal cap pos dapat dipakai sebagai patokan yaitu ketika surat
tersebut dikirimkan, maka akseptor tidak memiliki kekuasaan lagi atas
surat jawaban tersebut. Hal ini dimaksud bahwa, orang mempunyai
pegangan yang relatif pasti tentang terjadinya perjanjian. Teori ini
merupakan penyempurnaan terhadap teori pernyataan, dengan maksud
akseptor tidak dapat lagi merobah momentum terjadinya perjanjian.
(Satrio, 1995:258).
Pitlo berpendapat bahwa, teori ini masih memiliki kelemahan,
yaitu menurut teori ini perjanjian telah lahir dan mengikat pihak yang
memberikan penawaran, ketika orang yang memberikan penawaran
sendiri belum tahu akan hal itu, sedangkan Satrio berpendapat bahwa
terdapat suatu yang dirasa tidak adil, ditinjau dari pihak yang
memberikan penawaran, dimana masih terdapat kemungkinan untuk
menarik kembali penawarannya, asalkan penarikan tersebut di ketahui
oleh si penerima atau akseptor sebelum ia memberikan jawaban
penerimaannya. Akseptor sendiri tidak memiliki kesempatan seperti
itu, karena meskipun jawaban persetujuan yang telah dikirimkan
belum sampai kepada pihak yang memberikan penawaran, pihak
akseptor tidak dapat kesempatan untuk membatalkan jawabannya
karena perjanjian telah lahir dan mengikat pada saat jawaban
penerimaannya itu dikirimkan (Satrio, 1995:258).
Berdasarkan teori pengiriman ini, suatu perjanjian lahir pada
saat si penerima tawaran mengirimkan jawaban tertulisnya melalui
pos. Jawaban yang dimaksud adalah bahwa si penerima menerima
tawaran yang diberikan, dengan demikian momentum lahirnya atau
timbulnya suatu perjanjian dapat di ketahui dengan melihat tanggal
stempel cap pos. Teori pengiriman ini lebih memudahkan para pihak
untuk menentukan dengan pasti saat lahir atau timbulnya perjanjian,
meskipun demikian, teori ini masih memiliki kelemahan sebagaimana
pendapat dari para ahli.

Teori Pernyataan (uitingstheorie) (skripsi dan tesis)

Berdasarkan teori ini, perjanjian dikatakan telah ada ketika
jawaban terhadap suatu penawaran telah dibuat dalam bentuk tulisan
yaitu berupa surat jawaban penerimaan atas sebuah penawaran.
Perjanjian itu lahir atau timbul pada saat pihak yang menerima
penawaran tersebut menyatakan penerimaannya atau akseptasinya
dalam bentuk tertulis. Pernyataan dari pihak yang memberikan
penawaran dan akseptor saling bertemu, pada saat pihak penerima
penawaran menyatakan dalam bentuk tertulis mengenai
penerimaannya (Satrio, 1995:257).
Teori penyataan ini mau menunjukkan bahwa, suatu perjanjian
timbul atau lahir pada saat salah satu pihak memberikan penawaran
kepada pihak lain, selanjutnya pihak yang diberikan penawaran
menerima tawaran tersebut. Penerimaan tawaran oleh pihak pemberi
penawaran harus dinyatakan dalam bentuk tertulis oleh pihak penerima
tawaran. Momentum lahirnya suatu perjanjian dilihat atau diukur dari
adanya pernyataan tertulis dari pihak penerima tawaran, bahwa pihak
tersebut menerima tawaran yang ditawarkan.

Teori Kehendak (wilstheorie) (skripsi dan tesis)

Teori ini merupakan teori yang menekankan pada faktor
kehendak. Berdasarkan teori ini apabila kita mengutarakan suatu
pernyataan yang berbeda dengan apa yang dikehendaki, maka yang
terikat dengan kita adalah pernyataan yang kita utarakan tersebut
(Setiawan, 1979:57).
Makna dibalik teori kehendak ini adalah suatu perjanjian lahir
atau timbul, pada saat seseorang atau salah satu pihak memiliki
keinginan atau kehendak terhadap sesuatu, kemudian mengutarakan
keinginan atau kehendaknya tersebut, melalui suatu pernyataan yang
ditujukan kepada orang lain atau pihak lain. Pernyataan yang
diutarakan mengikat pihak pembuat pernyataan, meskipun kehendak
yang diutarakan tidak sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam
pernyataan, tetap saja apa yang dinyatakan dalam pernyataan yang
menjadi tolok ukur lahirnya suatu perjanjian.

Asas-asas Hukum Perjanjian (skripsi dan tesis)

Asas atau prinsip dalam bahasa Inggris “principle” yang
memiliki hubungan erat dengan istilah “principium” dalam bahasa
Latin yang berarti permulaan, awal, sumber, asal, pangkal, pokok,
dasar, sebab. Sedangkan Principle berarti sumber atau asal sesuatu,
penyebab dari sesuatu, kewenangan, aturan atau dasar terhadap
tindakan seseorang. Suatu pernyataan yang digunakan untuk
menjelaskan sesuatu peristiwa, dengan kata lain asas adalah sesuatu
yang dapat dijadikan dasar, alas, tumpuan, tempat untuk
menyandarkan sesuatu yang hendak kita jelaskan (Mahadi, 2003:119).
Menurut P. Scholten asas hukum merupakan sifat-sifat umum
dengan segala keterbatasannya, sebagai suatu bawaan umum yang
harus ada. Bukan merupakan peraturan hukum konkrit, melainkan
merupakan pikiran dasar yang bersifat umum (Sudikno Mertokusumo,
2010:42-43). Asas hukum merupakan unsur yang paling penting dari
peraturan hukum. Asas hukum menjadi landasan yang paling luas bagi
lahirnya suatu aturan hukum, dengan kata lain aturan hukum tersebut
dapat dikembalikan pada asas hukum. Asas hukum tidak akan habis
kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, namun akan
tetap ada dan melahirkan peraturan hukum yang lainnya lagi.
Selanjutnya asas hukum mengandung tuntutan etis, dengan demikian
asas hukum menjadi jembatan antara peraturan-peraturan hukum
dengan cita-cita sosial dan pandangan etis dari masyarakat (Raharjo,
1996:45).
Asas hukum menjadi landasan yang sangat luas untuk lahirnya
suatu peraturan hukum. Asas hukum merupakan pikiran dasar yang
bersifat umum atau merupakan latar belakang peraturan yang konkrit
(Ibrahim dan Sewu, 2007:50). Berdasarkan uraian para ahli di atas,
maka asas hukum adalah dasar, landasan berpijak suatu aturan hukum
yang lebih nyata untuk membatasi perilaku manusia. Berikut ini akan
diuraikan asas-asas di dalam hukum perjanjian, yaitu sebagai berikut.
1) Asas Kebebasan Berkontrak
Asas kebebasan berkontrak menyatakan bahwa, setiap
orang diberikan kebebasan seluas-luasnya, yang oleh Undang-
Undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan
perjanjian tentang apa saja, sejauh tidak bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum
(Naja, 2009:93). Orang dapat membuat perjanjian dengan isi
perjanjian yang bagaimanapun juga, sejauh tidak bertentangan
dengan Undang-Undang, kesusilaan dan ketertiban umum. (Satrio,
1999:36). Hal ini berbeda dengan perjanjian yang bersumber dari
Undang-Undang yaitu, para pihak yang terlibat dalam perjanjian
tersebut, harus tunduk pada peraturan atau ketentuan yang telah
ditentukan oleh Undang-Undang. (Widjaya, 2008:33)
Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan
Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Asas
kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak,
untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian; mengadakan
perjanjian dengan siapapun; menentukan isi perjanjian,
pelaksanaan dan persyaratan dalam perjanjian; serta menentukan
bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau tidak tertulis. (Salim, 2006:9)
Asas kebebasan berkontrak yang sesuai dengan hukum
perjanjian di Indonesia adalah bebas untuk membuat atau tidak
membuat perjanjian; bebas untuk menentukan dengan siapa ia
ingin membuat perjanjian; bebas untuk menentukan atau memilih
sebab dari perjanjian yang akan dibuatnya; bebas untuk
menentukan objek perjanjian; bebas untuk menentukan bentuk
perjanjian; dan bebas untuk menerima ketentuan Undang-Undang
yang bersifat opsional (aanvullend, optional) (Sjahdeini, 1993:47).
Latar belakang lahirnya asas kebebasan berkontrak adalah
adanya paham individualisme sejak zaman Yunani, dan
berkembang pesat pada zaman renaisance. Menurut paham
individualisme, setiap orang bebas untuk mendapatkan apa yang
dikehendakinya, yang kemudian dalam hukum perjanjian
diwujudkan dalam kebebasan berkontrak, namun pada
perkembangannya untuk mencegah kebebasan yang sebebasbebasnya, maka substansi perjanjian diatur dan tidak semata-mata
dibiarkan kepada para pihak. Pengaturan ini tidak dimaksudkan
untuk membatasi asas kebebasan berkontrak, melainkan untuk
menjaga keseimbangan kepentingan perorangan dan kepentingan
masyarakat (Salim, 2003:9-10).
Menurut Van Appledoorn, kebebasan membuat perjanjian
merupakan satu diantara beberapa landasan Hukum Perdata. Atas
dasar itu, perlu koreksi dari pengadilan dalam rangka merumuskan
asas hukum tersebut. Hal ini karena semakin kecilnya arti asas
kebebasan untuk berkehendak dan kebebasan membuat perjanjian
dengan adanya standar perjanjian modern, persamaan kedudukan
menjadi tidak konkrit lagi, sehingga diperlukan cara melalui
keputusan politik, yaitu dengan cara pembentukan Undang-Undang
yang berisikan ketentuan-ketentuan normatif yang sifatnya
memaksa. Van Appledoorn merujuk pada pikiran dialektis Hegel
dalam mencari landasan filosofis bagi prinsip kebebasan
berkontrak yang menegaskan bahwa, kebebasan membuat
perjanjian merupakan konsekuensi dari pengakuan akan adanya
hak milik. Hak milik adalah realisasi yang utama dari kebebasan
individu, dengan kata lain, hak milik merupakan landasan bagi
hak-hak lainnya (Syaifuddin, 2012:82-83).
Menurut Hegel kebebasan berkehendak adalah landasan
yang substansial bagi semua hak dan kewajiban. Pemegang hak
milik harus menghormati orang lain yang juga pemegang hak
milik. Adanya saling menghormati hak milik inilah yang menjadi
landasan terjadinya hukum perjanjian (Syaifuddin, 2012:83).
Asas kebebasan berkontrak merupakan landasan para pihak
yang akan mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Bebas untuk
memilih dengan siapa akan mengikatkan diri, bebas menetapkan
objek dari perjanjian. Bebas menentukan jenis perjanjian apa yang
akan dibuat, bebas untuk menentukan aturan-aturan dalam
pelaksanaan perjanjian serta bebas menentukan akibat hukum apa
yang akan ditimbulkan dalam perjanjian yang dibuat.
2) Asas Konsensualitas
Asas konsesualitas berasal dari kata Latin “consesus” yang
berarti sepakat. Para pihak dalam membuat perjanjian syaratnya
harus ada kesepakatan atau persetujuan mengenai hal yang akan
diperjanjikan. Sepakat adalah persesuaian paham dan kehendak
antara para pihak yang membuat perjanjian. Adanya asas
konsensualitas berarti perjanjian itu ada sejak adanya kesepakatan
(Syaifuddin, 2012:77).
Asas konsensualitas dinyatakan dalam Pasal 1320 ayat (1)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mensyaratkan bahwa,
untuk sahnya suatu perjanjian harus ada kesepakatan atau
persesuaian kehendak antara para pihak yang akan terlibat dalam
suatu perjanjian. Asas konsensualitas memiliki paham dasar bahwa
suatu perjanjian itu sudah lahir sejak tercapainya kata sepakat,
dengan kata lain perjanjian lahir pada detik tercapainya
kesepakatan (Wijaya, 2008:35). Asas ini merupakan asas yang
menyatakan bahwa, perjanjian pada umumnya tidak diadakan
secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan para pihak
(Salim, 2003:10)
Perjanjian yang tidak menggambarkan bentuk kesepakatan
yang sesungguhnya, dapat terjadi dalam situasi tertentu oleh karena
adanya cacat kehendak (wilsgebreke), karena kesesatan (dwaling),
penipuan (bedrog) atau paksaan (dwang) yang mempengaruhi
lahirnya suatu perjanjian. Atas dasar itu, asas konsensualitas yang
terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata yang menyatakan bahwa, cukup dengan adanya
kesepakatan dapat menentukan lahirnya suatu perjanjian, tidak
seharusnya ditafsirkan secara gramatikal semata-mata, tetapi harus
dihubungkan dengan syarat-syarat lain yang ditentukan dalam
Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena jika
syarat lain tidak terpenuhi, maka dapat mengakibatkan perjanjian
itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai
Undang-Undang bagi para pihak (Syaifuddin, 2012:78).
Asas Konsensualitas diilhami dari hukum Romawi dan
hukum Jerman. Meski demikian di Jerman tidak dikenal asas
konsensualitas, melainkan perjanjian riil dan perjanjian formal.
Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan
secara nyata (kontan dalam hukum adat). Sedangkan yang disebut
perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan
bentuknya, yaitu dalam bentuk tertulis baik berupa akta autentik
maupun akta di bawah tangan. Berdasarkan hukum Romawi
dikenal istilah contractus verbis literis dan contractus innominat.
Hal ini berarti terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang
telah ditetapkan (Salim, 2006:10) karena perjanjian dalam hukum
Romawi dianggap terbentuk jika kebendaannya telah diserahkan
atau dengan kata lain harus memenuhi sejumlah syarat terlebih
dahulu, baru dapat dikatakan perjanjian (Budiono, 2006:97).
Hukum perjanjian yang dibawah oleh bangsa Jerman ke
dalam wilayah Galia sekitar abad ke-11, hanya terdiri dari fides
facta formil (Budiono, 2006:97) atau Ikrar jaminan dengan
menyerahkan tongkat komando sebagai lambang (Ranuhandoko,
2006:285). Sebagian dari apa yang termasuk dalam hukum
perjanjian, digolongkan semata-mata sebagai praestita, yaitu untuk
sementara menyerahkan suatu kebendaan pada orang lain, dengan
kewajiban mengembalikan kebendaan tersebut, tanpa
diperjanjikannya suatu lawan prestasi, yang saat ini dikenal dengan
perjanjian riil dan formil. Secara berangsur-angsur hukum
perjanjian berkembang sehingga praestita dimengerti sebagai
perjanjian. Hal ini mengakibatkan perundang-undangan yang
muncul kemudian, mulai dibeda-bedakan jenis dari praestita
sekalipun tetap dibawah hukum Romawi. Pemilahan tersebut
beranjak dari isi kewajiban yang diperjanjikan, maka menjadi
sangat penting mengedepankan kesepakatan (Budiono, 2006:97).
Asas Konsensualitas merupakan asas dalam perjanjian,
dimana perjanjian yang dibuat oleh para pihak, harus didasarkan
pada kata sepakat atau saling setuju untuk saling mengikatkan diri
dalam suatu perjanjian. Kesepakatan para pihak juga dapat menjadi
momentum terjadinya suatu perjanjian.
3) Asas Pacta Sunt Servanda
Asas pacta sunt servanda terdapat dalam Pasal 1338 ayat
(1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu, “Semua
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang
bagi para pembuatnya”. Isi pasal ini secara singkat mau
36
mengatakan bahwa, perjanjian yang dibuat sesuai dengan aturan
hukum, menjadi peraturan yang harus ditaati para pihak dalam
melaksanakan perjanjian.
Asas pacta sunt servanda disebut juga dengan asas
kepastian hukum. Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa
hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi perjanjian
yang dibuat oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian,
sebagaimana layaknya sebuah Undang-Undang. Pihak ketiga tidak
boleh melakukan intervensi terhadap substansi perjanjian yang
dibuat oleh para pihak (Salim, 2006:10).
Asas Pacta Sunt Servanda pada mulanya dikenal dalam
hukum gereja, yang menyebutkan bahwa terjadinya suatu
perjanjian apabila ada kesepakatan kedua belah pihak dan
dikuatkan dengan sumpah. Asas ini memiliki makna yaitu, setiap
perjanjian yang dibuat merupakan perbuatan yang sakral, namun,
dalam perkembangannya asas ini diberi arti pactum, yang berarti
sepakat tidak perluh dikuatkan dengan sumpah dan tindakan
formalitas lainnya. Sedangkan nudus pactum sudah cukup dengan
sepakat saja (Salim, 2006:10).
Asas pacta sunt servanda memiliki ruang lingkup sebatas
pada para pihak yang membuat perjanjian, hal ini ditunjukkan pada
hak yang lahir merupakan hak perorangan (persoonlijk recht) dan
bersifat relatif (Isnaeni, 1996:32), namun pada situasi tertentu asas
37
ini diperluas, sehingga bisa menjangkau pihak-pihak lain,
mengakibatkan hak perorangan yang pada prinsipnya hanya
mengikat para pihak, ternyata dapat diperluas dan mengakibatkan
menguatnya hak perorangan (Prawirohamidjojo dan Pohan,
1978:16)
Asas pacta sunt servanda merupakan akibat hukum dari
para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian. Maksudnya, isi
perjanjian yang dibuat oleh para pihak, menjadi aturan atau
Undang-Undang yang harus ditaati dan dihormati oleh para pihak
dalam melaksanakan perjanjiannya.
4) Asas Iktikad Baik (Goede Trouw)
Asas iktikad baik dinyatakan dalam Pasal 1338 ayat (3)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu, “Perjanjian harus
dilaksanakan dengan iktikad baik”. Makna iktikad baik dalam
pasal tersebut adalah penerapannya di dalam suatu perjanjian. Hal
ini berarti berbicara sesudah perjanjian itu ada, meskipun ketentuan
mengenai iktikad baik tidak jelas maknanya karena memiliki
pengertian yang abstrak, maksudnya, meskipun orang mengerti
maknanya tetap saja sulit untuk merumuskan definisinya. Pasal
1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini termasuk
pasal yang sangat penting (Satrio, 2001:165-166).
Asas iktikad baik adalah asas yang menyatakan bahwa para
pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan
substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang
teguh atau kemauan baik dari para pihak (Salim, 2006:10-11).
Pelaksanaan perjanjian tersebut harus berjalan dengan
mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan (Naja,
2009:101).
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iktikad baik
adalah kepercayaan, keyakinan yang teguh (KBBI Departeman
Pendidikan Nasional, 2012,522). Asas iktikad baik dibagi menjadi
dua macam, yaitu iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak.
Dalam iktikad baik nisbi, orang hanya memperhatikan sikap dan
perilaku yang kelihatan nyata dari subjek atau para pihak,
sedangkan iktikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal
sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai
keadaan (penilaian tidak memihak) sesuai dengan norma-norma
yang objektif (Salim, 2006:11).
James Gordly berpendapat bahwa, asas iktikad baik
bersumber pada hukum perjanjian Romawi. Iktikad baik mengacu
pada tiga bentuk perilaku para pihak dalam perjanjian. Pertama,
para pihak harus memegang teguh setiap janji dan ucapannya.
Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dari pihak
lain dengan cara yang menyesatkan. Ketiga, para pihak harus
mematuhi kewajiban dan berperilaku sebagai orang yang terhormat
dan jujur, meskipun kewajiban yang dimaksud tidak secara tegas
diperjanjikan. Hal ini ditegaskan oleh Jason Tandal, menurutnya
para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian, tidak hanya terikat
pada isi perjanjian yang dengan jelas disepakati saja, melainkan
kepada semua isi naturaly implied (secara alami dibenarkan-tanpa
harus dengan kata-kata) didalam perjanjian mereka. (Khairandy,
2004:132-135)
P. Van Warmelo berpendapat bahwa, dalam iktikad baik
tidak hanya mengacu pada iktikad baik para pihak yang terlibat
dalam suatu perjanjian saja, melainkan harus mengacu pada nilainilai yang berkembang di dalam masyarakat juga. Iktikad baik
adalah bagian dari masyarakat yang mencerminkan standar
keadilan atau kepatutan masyarakat tersebut, sedangkan pendapat
Baldus, dalam mengidentifikasikan iktikad baik adalah dengan
equity (keadilan) dan hati nurani, bahwa tidak ada seorangpun
dibolehkan mengorbankan orang lain untuk memperkaya diri
sendiri (Khairandy, 2004:138-146).
Iktikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab UndangUndang Hukum Perdata, tidak lain adalah perjanjian harus
dilaksanakan secara pantas dan patut, sebagaimana yang
dikemukakan oleh Hofmann yaitu dalam Hukum Romawi terdapat
perjanjian negotia banae fidei yang berarti hakim dapat
memperluas atau memperkecil kewajiban-kewajiban para pihak
dalam perjanjian yang bersangkutan, dalam hal demi kepatutan.
Hal ini dimaksud bahwa, pasal tersebut mengandung asas bahwa,
semua perjanjian yang memuat Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata adalah perjanjian negotia bonae fidei (Satrio, 2001:177).
Pernyataan yang lebih dalam lagi dinyatakan oleh Simon Whittaker
dan Reinhard Zimmerman bahwa, hukum alam dan hukum
kebiasaan menentukan bahwa setiap perjanjian adalah bonae fidei
karena kejujuran dan integritas harus selalu ada pada para pihak
dalam semua perjanjian, dimana mewajibkan pemenuhan
kewajiban harus sesuai dengan kepatutan (Khairandy, 2004:132).
Pelaksanaan perjanjian oleh kreditur maupun debitur yang
terikat dalam suatu perjanjian, khususnya perjanjian timbal balik,
wajib melaksanakan perjanjian dengan pantas dan patut, karena
dalam perjanjian timbal balik kedua pihak dalam situasi tertentu
dapat menjadi kreditur maupun debitur, sehingga kedua pihak
harus melaksanakan perjanjiannya dengan iktikad baik.
Maksudnya bahwa kreditur dalam melaksanakan hak-haknya akan
bertindak sebagai kreditur yang baik, yaitu tidak menuntut lebih
dari apa yang seharusnya menjadi haknya, sehingga tidak
membebani debitur dengan biaya-biaya yang lebih dari yang
diperlukan. Begitupun dengan debitur akan melaksanakan
kewajibannya dengan baik, tidak akan membuat penagihan
menjadi sulit dan berbelit-belit (Satrio, 2001:178-179).
Berdasarkan urain di atas, maka yang dimaksudkan disini
adalah iktikad baik objektif (objectief goeder trouw) sebagaimana
menurut Martjin Willem Hesselink, yaitu mengacu kepada suatu
aturan atau norma perilaku para pihak yang terlibat dalam suatu
perjanjian, baik perilaku yang sesuai dengan iktikad baik ataupun
perilaku yang tidak sesuai dengan iktikad baik (Khairandy,
2004:185). Berbeda dengan iktikad baik subjektif (subjectief
goeder trouw) yang berhubungan dengan sikab bathin seseorang
yang dilihat adalah mengenai apakah yang bersangkutan sendiri
menyadari atau tahu, bahwa tindakannya bertentangan dengan
iktikad baik. Iktikad baik objektif berhubungan dengan pendapat
umum atau secara objektif, yaitu dengan melihat apakah secara
umum tindakan seperti itu dianggap bertentangan dengan iktikad
baik (Satrio, 2001:179).
Ketentuan Pasal 1338 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, tidak dapat dipakai oleh hakim untuk mengubah atau
menghapus hak dan kewajiban yang timbul dari suatu perjanjian,
meskipun terdapat masalah dalam pelaksanaan perjanjian.
Umumnya masalah itu berhubungan dengan terjadinya perubahan
keadaan sesudah perjanjian ditutup, dimana perubahan keadaan
yang dimaksud adalah perubahan keadaan yang tidak dapat
diperhitungkan oleh para pihak sejak semula. Berbeda halnya
apabila perubahan keadaan yang mungkin terjadi telah
diperhitungkan oleh para pihak, dalam hal ini Rutten berpendapat
bahwa, kerugian yang timbul sudah sepatutnya harus dipikul oleh
para pihak itu sendiri oleh karena kecerobohannya. Hakim hanya
mempertimbangkan untuk meninjau pelaksanaan perjanjian sesuai
dengan kata-kata dalam perjanjian, apabila kepatutan menuntut
demikian (Satrio, 2001:180,185).
Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa penerapan
Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
berkaitan erat dengan perubahan keadaan yang terjadi dalam
perjanjian, sehingga meskipun perjanjian yang dibuat didasarkan
pada situasi saat perjanjian itu dibuat dan didalam pelaksanaan
perjanjian, ternyata terjadi perubahan keadaan yang besar sekali,
maka kreditur maupun debitur yang baik tentunya tidak menuntut
pelaksanaan haknya, persis seperti yang disebutkan dalam
perjanjian. Hal ini dimaksud agar supaya pantas dan patut, apabila
terdapat perubahan keadaan, maka hak dan kewajiban dari para
pihak yang disebutkan dalam perjanjian, dilaksanakan dengan
mengingat pada perubahan itu. Berdasarkan uraian tersebut, maka
penafsiran perjanjian yang dilakukan oleh hakim, adalah dengan
memperluas arti kata-kata dalam perjanjian untuk menyelesaikan
masalah yang timbul dikemudian (Satrio, 2001:200-201).
43
Hofmann berpendapat bahwa, meskipun dalam tafsiran ada
yang “ditambahkan” atau “diubah”, tidak berarti bahwa isi
perjanjian pun diubah atau ditambah, melainkan justru ditetapkan
berdasarkan anggapan hakim, dimana menurut anggapan hakim
pada sebenarnya dikehendaki oleh para pihak. Hakim harus
memperhatikan kreditur maupun debitur dalam pelaksanaan dan
pemenuhan hak dan kewajibannya, memperhatikan unsur
kepatutan dan ketetapan hakim sebagai penyesuaian hak dan
kewajiban dari para pihak dengan kepatutan, yang dapat berupa
tambahan kewajiban tanpa mengubah kewajiban pokok (Satrio,
2001:208).
Hakim harus mengetahui isi perjanjian serta peristiwa
konkritnya. Mengetahui iktikad baik berdasarkan sebagaimana
yang dikehendaki oleh para pihak, untuk menafsirkan kata-kata
dan kalimat yang tertuang dalam perjanjian, karena perluh diingat
bahwa terhadap isi dari suatu dokumen perjanjian yang dilihat
tidak hanya apa yang tersurat saja, tapi juga apa yang tersirat dalam
isi perjanjian tersebut (Satrio, 2001:212).
Meijers berpendapat bahwa, ketentuan Pasal 1338 ayat 3
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditafsirkan sebagai
ketentuan yang bersifat memaksa dan yang bersifat ketertiban
umum. Para pihak tidak boleh memperjanjikan untuk
menyikirkannya dengan menyepakati bahwa perjanjian yang
mereka tutup tidak boleh ditafsirkan dengan mengingat pada
pelaksanaan perjanjian dengan “iktikad baik”. Hakim dapat
menafsirkan tidak sesuai dengan maksud dari kata-kata dalam
perjanjian, melainkan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh
para pihak dengan mengingat pada kepatutan dan kepantasan
(Satrio, 2001:213).
Asas Iktikad baik merupakan dasar dalam melaksanakan
suatu perjanjian. Asas ini berkaitan erat dengan sikap bathin,
dorongan dari dalam diri pribadi para pihak yang terlibat dalam
suatu perjanjian, untuk melaksanakan perjanjiannya dengan baik
sesuai dengan kepatutan dan kepantasan.
5) Asas Kepatutan
Asas Kepatutan dalam perjanjian ditentukan dalam Pasal
1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian tidak
hanya mengikat pada hal-hal yang dengan tegas dinyatakan dalam
isi perjanjian, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat
perjanjian diharuskan atau diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan
dan Undang-Undang (Naja, 2009:101). Keterikatan para pihak
dalam suatu perjanjian, tidak hanya terbatas pada kata-kata dalam
perjanjian tersebut, tetapi para pihak terikat juga kepada prinsip
yang patut terhadap perjanjian yang bersangkutan (Fuady,
2007:82).
Asas kepatutan mau menuntun para pihak agar substansi
atau isi perjanjian yang disepakati harus memperhatikan perasaan
keadilan (rechtsgevoel) dalam masyarakat, karena hal inilah yang
akan menentukan hubungan hukum diantara para pihak itu patut
atau tidak patut, adil atau tidak adil. Hazairin berpendapat bahwa,
asas kepatutan disebut juga asas kepantasan pada tataran moral dan
sekaligus pada tataran akal sehat, yang terarah pada penilaian suatu
perilaku atau situasi faktual tertentu. Patut mencakup elemen
moral, yaitu berkaitan dengan penilaian baik atau buruk maupun
elemen akal sehat, yaitu penilaian sesuai dengan hukum, logika
atau yang masuk akal (Syaifuddin, 2012:102).
Asas kepatutan atau kepantasan juga merupakan asas yang
menjadi tolok ukur dalam pelaksanaan suatu perjanjian. Hal ini
mau menegaskan bahwa, dalam melaksanakan suatu perjanjian
tidak hanya terpusat pada apa yang tertulis, melainkan juga pada
perilaku. Para pihak tidak boleh mengabaikan hal-hal yang wajib
menurut kepatutan dan kepantasan dalam masyarakat.
6) Asas tidak boleh main hakim sendiri.
Pihak yang melakukan pelanggaran terhadap perjanjian,
harus dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya. Pihak yang
merasa dirugikan dapat menegakkan haknya sesuai prosedur dan
ketentuan hukum yang berlaku. Pihak yang melakukan
pelanggaran terhadap perjanjian, tidak bisa sekehendak hatinya
menggunakan cara-cara sendiri untuk memaksa pihak lain
memenuhi perjanjian. Prosedur dan ketentuan hukum yang
dimaksud adalah melalui pengadilan atau meminta bantuan hakim.
Pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan eksekusi yang
disebut reele executie, yang berarti dengan kuasa atau izin hakim,
pihak yang dirugikan dapat mewujudkan sendiri prestasi yang telah
diperjanjikan, atas biaya pihak yang melakukan pelanggaran
terhadap perjanjian (Widjaya, 2008:31-32).
Asas tidak boleh main hakim sendiri mau menuntun para pihak
yang terlibat dalam suatu perjanjian, agar supaya jika salah satu pihak
melakukan pelanggaran terhadap perjanjian, maka pihak yang
dirugikan tidak boleh main hakim sendiri. Hal tersebut dimaksud agar
pihak yang dirugikan menyelesaikan persoalannya melalui prosedur
yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Semua asas dalam Hukum Perjanjian yang diuraikan di atas
mau menunjukkan bahwa, siklus suatu perjanjian memiliki asas yang
dijadikan landasan atau dasar oleh para pihak yang akan terlibat dalam
suatu perjanjian. Secara garis besar dapat dikatakan bahwa, asas
konsensualitas menjadi dasar menentukan momentum terjadinya suatu
perjanjian. Asas kebebasan berkontrak menjadi dasar untuk
menentukan isi maupun objek yang akan diperjanjikan. Asas pacta
sunt servanda merupakan tolok ukur akibat hukum dari perjanjian
yang dibuat para pihak. Asas iktikad baik, asas kepatutan dan asas
tidak boleh main hakim sendiri, merupakan landasan atau dasar
pelaksanaan perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam perjanjian
tersebut.

Pengertian Perjanjian (skripsi dan tesis)

Perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata adalah suatu perbuatan dimana ada satu orang atau lebih yang
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Subekti dan
Tjitrosudibio, 2007:338). Perjanjian merupakan suatu hubungan
hukum yang berarti bahwa yang bersangkutan haknya dijamin dan
dilindungi oleh hukum atau Undang-Undang, sehingga apabila haknya
tidak dipenuhi secara sukarela, dia berhak menuntut melalui
pengadilan supaya orang yang bersangkutan dipaksa untuk memenuhi
atau menegakkan haknya (Widjaya, 2008:23).
Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji
kepada seorang lain atau ada dua orang yang saling berjanji untuk
melaksanakan sesuatu hal sedangkan kontrak memiliki arti yang lebih
sempit, karena ditujukan kepada perjanjian atau persetujuan yang
tertulis, dengan demikian perjanjian yang dibuat dalam bentuk tertulis
dapat disebut kontrak, sedangkan yang dibuat secara lisan dapat
disebut sebuah perjanjian atau persetujuan saja (Subekti, 1987:1).
Menurut Van Dune perjanjian adalah suatu hubungan hukum
antara dua pihak atau lebih berdasarkan pada kesepakatan yang
menimbulkan akibat hukum, dimana dalam suatu perjanjian yang
dilihat tidak semata-mata perjanjiannya saja, melainkan harus juga
melihat perbuatan sebelumnya. Berdasarkan definisi ini terdapat tiga
tahap dalam membuat perjanjian yaitu:
1) Tahap pra contractual, yaitu adanya penawaran dan penerimaan;
2) Tahap contractual, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak
antara para pihak;
3) Tahap post contractual, yaitu pelaksanaan perjanjian (Salim,
2006:26).
Istilah kontrak atau perjanjian dalam sistem hukum nasional
memiliki pengertian yang sama, seperti halnya di Belanda yang tidak
membedakan antara pengertian contract dan overeenkomst (Johannes I
dan Lindawaty S, 2007:43), jadi baik kontrak maupun perjanjian
kedua-duanya memilik arti dan makna yang sama. Perjanjian adalah
hubungan hukum yang cara perhubungannya, diatur dan disahkan oleh
hukum, oleh karena itu suatu hubungan hukum antar orang-perorangan
merupakan suatu perbuatan yang berada dalam lingkungan hukum
(Harahap, 1982:6)
Berdasarkan definisi perjanjian di atas, maka perjanjian
merupakan hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lain
yang dilandasi oleh kehendak yang sama. Secara bebas untuk sepakat
melakukan suatu perbuatan hukum, demi kepentingan dan keuntungan
para pihak yang terlibat didalamnya

Pengertian Eksistensi (skripsi dan tesis)

Soren Kierkegaard (1813-1855) adalah pemikir pertama yang
memperkenalkan istilah “eksistensi” yang dipakai menurut pengertian
sekarang dalam aliran eksistensialisme. “Esensi” berarti yang ada,
maka “eksistensi” dimengerti sebagai yang berada. Konsep eksistensi
menunjuk pada sesuatu yang hadir secara konkrit, memiliki efek, jelas,
pasti, kelihatan dan yang lakukan sesuatu. Istilah eksistensi pada
manusia hanya dapat diterapkan pada individu-individu konkrit.
Seorang pribadi yang konkrit saja yang bereksistensi. Bereksistensi
atau berada berarti terus menerus mengambil keputusan bebas,
bertanggung jawab untuk membuat pilihan baru secara personal dan
subjektif. Eksistensi berarti diri yang otentik sebagai aktor, pelaku
kehidupan dan bukan sebagai spektator kehidupan atau penonton
belaka (Hardiman, 2007:244-255).
Pemikiran Hegel bahwa kebenaran adalah totalitas objektif,
digantikan oleh Kierkegaard yang memperkenalkan kebenaran sebagai
individu atau pribadi yang bereksistensi. Kebenaran adalah totalitas
subjektivitas, maka bagi Kierkegaard kebenaran itu harus diajukan
dengan cara baru. Persoalan yang harus menjadi hal utama untuk
dipersoalkan adalah subjektivitas dari kebenaran, yaitu bagaimana
kebenaran dapat menjelma dalam kehidupan seorang pribadi atau
individu. Kebenaran objektif termasuk juga agama harus mendarah
daging dalam individu, dan kebenaran yang sangat penting haruslah
dicari sampai harus hidup dan mati untuk kebenaran itu. Sisi ilahi dari
manusia menjadi hal yang penting dari tindakan bathinnya dan bukan
segudang pengetahuan. Mencari kebenaran yang konkrit serta
eksistensial adalah suatu pengetahuan yang mengambil bagian dalam
realitas, suatu connaissance vecue (pengetahuan yang dihayati).
Kierkegaard berpendapat bahwa, cara hidup seorang individu
konkritlah yang merupakan makna keberadaan manusia (Van der Weij,
2000:135-138).
Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah suatu
aturan yang memiliki kebenaran eksistensial juga. Kebenaran pasal ini
perlu dikaitkan dengan tindakan konkrit manusia untuk daya
efektivitasnya. Subjektivitas kebenaran dari pasal tersebut berarti yang
menjadi hal utama. Artinya kebenaran Pasal 1266 Kitab UndangUndang Hukum Perdata dapat menjelma atau membathin secara
konkrit, dalam praktek hukum kehidupan nyata dari para pihak yang
akan terlibat dalam suatu perjanjian kehidupan.
Kierkegaard seorang bapak eksistensialisme mengatakan
bahwa, masalah Eksistensial adalah masalah-masalah yang praktis dan
konkrit atau problema-problema yang sehari-hari kita hadapi.
Bereksistensi adalah bereksistensi dalam suatu perbuatan yang harus
dilakukan oleh setiap orang untuk dirinya sendiri. Singkat kata, dapat
dikatakan bahwa bereksistensi adalah bertindak (Kusno, 1986:11-12),
sehingga, jika dihubungkan dengan keberadaan Pasal 1266 Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata, maka mencantumkan pasal tersebut
dalam suatu perjanjian dan melaksanakannya adalah suatu bentuk
tindakan eksistensial, tindakan yang efektif, pasti, jelas dan
menghidupkan, yang dilakukan oleh karena adanya aturan tersebut
yang tidak boleh diabaikan.
Hal ini juga ditegaskan oleh seorang filsuf eksistensialisme
yang lain yaitu, Albert Camus (1913-1960) yang berpendapat bahwa
suatu situasi dasar dan kondisi yang menentukan keberadaan
manusiawi adalah mengabdi pada keadilan supaya ketidakadilan
jangan bertambah bagi manusia atau menggunakan suatu cara
berbicara yang jelas dan tegas agar kebohongan umum jangan
diperbesar (Van der Weij, 2000:152). Situasi dasar dan kondisi
keberadaan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah
menentukan keberadaan pasal tersebut, sehingga dalam
pelaksanaannya para pihak tidak diperkenankan mengesampingkan
dan mengabaikan pasal tersebut demi keadilan dalam pelaksanaan
perjanjian.

Pengertian Akibat Hukum (skripsi dan tesis)

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh
hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum
(Achmad Ali, 2008:192). Akibat hukum merupakan suatu akibat dari
tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang
diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat
yang diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan
merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan
hukum yang berlaku. (Soeroso, 2006:295)
Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh suatu
peristiwa hukum, yang dapat berwujud:
1) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
Contohnya, akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum
menjadi cakap hukum ketika seseorang berusia 21 tahun.
2) Lahir, berubah atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara
dua atau lebih subjek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak
yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang
lain. Contohnya, X mengadakan perjanjian sewa-menyewa
rumah dengan Y, maka lahirlah hubungan hukum antara X dan
Y apabila sewa menyewa rumah berakhir, yaitu ditandai dengan
dipenuhinya semua perjanjian sewa-menyewa tersebut, maka
hubungan hukum tersebut menjadi lenyap.
3) Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan
hukum. Contohnya, seorang pencuri diberi sanksi hukuman
adalah suatu akibat hukum dari perbuatan si pencuri tersebut
yaitu, mengambil barang orang lain tanpa hak dan secara
melawan hukum. (Soeroso, 2006:295).

Pengaruh Struktur Modal   terhadap Efektivitas Kinerja Keuangan Perusahaan (skripsi dan tesis)

Dalam mengukur struktur modal peneliti menggunakan rasio Long Term Debt to Equity Ratio (LDER). Long Term Debt to Equity Ratio (LDER) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur bagian dari modal sendiri yang dijadikan jaminan untuk hutang jangka panjang. Semakin rendah rasio maka akan semakin tinggi kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjang. Besarnya hutang yang terdapat dalam struktur modal perusahaan sangat penting untuk memahami perimbangan antara risiko dan laba yang didapat sehingga perusahaan akan dilihat apakah perusahaan mampu untuk mengembalikan kewajibannya (ROE). Hutang membawa risiko karena setiap hutang pada umumnya akan menimbulkan keterikatan yang tetap bagi perusahaan dalam bentuk kewajiban membayar bunga serta cicilan kewajiban pokoknya secara periodik.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2013) menunjukkan bahwa struktur modal yang diukur dengan LDER tidak mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap kinerja perusahaan, namun berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Binangkit (2014) menunjukkan bahwa struktur modal yang diukur dengan LDER mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap terhadap kinerja perusahaan, dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh John (2013) menunjukkan bahwa struktur modal mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan.

Pengaruh Struktur Modal y  terhadap Efektivitas Kinerja Keuangan Perusahaan  (skripsi dan tesis)

Dalam mengukur struktur modal peneliti menggunakan rasio Total Debt to Total Equity Ratio (DER). Debt to Total Equity Ratio (DER) merupakan rasio merupakan perbandingan antara total hutang (hutang lancar dan hutang jangka panjang) dan modal yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya dengan menggunakan modal yang ada. Rasio ini merupakan rasio untuk mengukur seberapa bagus struktur permodalan perusahaan. Rasio DER yang tinggi dapat menggambarkan bahwa perusahaan dapat beroperasi dengan hutang sebagai modalnya. Tinggi rendahnya DER akan mempengaruhi tingkat pencapaian ROE yang dicapai perusahaan. Jika biaya yang ditimbulkan oleh pinjaman lebih kecil daripada biaya modal sendiri, maka sumber dana yang berasal dari pinjaman atau hutang akan lebih efektif dalam menghasilkan laba sehingga perusahaan akan mampu untuk mengembalikan kewajibannya (ROE), demikian juga dengan sebaliknya.
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2013) menunjukkan bahwa struktur modal yang diukur dengan DER mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap kinerja perusahaan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Binangkit (2014) menunjukkan bahwa struktur modal yang diukur dengan DER mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap terhadap kinerja perusahaan, dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh John (2013) menunjukkan bahwa struktur modal mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan

Pengaruh Struktur Modal terhadap Efektivitas Kinerja Keuangan Perusahaan  (skripsi dan tesis)

Dalam mengukur struktur modal peneliti menggunakan rasio Total Debt to Total Assets Ratio (DAR). Debt to Total Asset Ratio (DAR) merupakan rasio hutang terhadap total aktiva yang nilainya bisa diketahui dengan cara membagi jumlah total hutang perusahaan dengan total aktiva perusahaan dan kemudian dikalikan dengan 100% untuk mendapatkan persentase dari DAR didalam perusahaan. DAR merupakan persentase harta atau aset perusahaan yang dibiayai dengan hutang. Nilai DAR yang tinggi mengakibatkan ketidakmampuan perusahaan dalam membayar semua kewajibannya (hutang), sedangkan dipihak pemegang saham mengakibatkan pembayaran bunga yang tinggi dan akan mengurangi pembayaran deviden. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar aktiva yang dibiyai dengan hutang. Semakin rendah rasio hutang (DAR), semakin bagus kondisi suatu perusahaan. Karena hanya sebagian kecil aset yang dibiyai dengan hutang. Jika dana yang dipinjam perusahaan tersebut (hutang) memperoleh hasil yang lebih besar dibandingkan hutang tersebut, maka penghasilan atau laba yang diperoleh perusahaan akan bertambah besar sehingga perusahaan akan mampu untuk mengembalikan kewajibannya (ROE).
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2013) menunjukkan bahwa struktur modal yang diukur dengan DAR mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap kinerja perusahaan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Binangkit (2014) menunjukkan bahwa struktur modal yang diukur dengan
DAR mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap terhadap kinerja perusahaan, dan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh John (2013) menunjukkan bahwa struktur modal mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan

Tahapan-Tahapan Dalam Menganalisis Kinerja Keuangan Perusahaan (skripsi dan tesis)

Penilaian kinerja setiap perusahaan adalah berbeda-beda karena itu tergantung kepada ruang lingkup bisnis yang dijalankannya. Jika perusahaan tersebut bergerak pada sektor bisnis pertambangan maka itu berbeda dengan perusahaan yang bergerak pada bisnis pertanian serta perikanan. Maka begitu juga pada perusahaan dengan sektor keuangan.
Menurut Irham Fahmi (2011:2) ada 5 (lima) tahapan dalam menganalisis kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum, yaitu :
1. Melakukan review terhadap data laporan keuangan
2. Melakukan perhitungan
3. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh
4. Melakukan penafsiran (interpretation) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan
5. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (solution) terhadap permasalahan yang ditemukan
5 (lima) tahapan dalam menganalisis kinerja keuangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Melakukan review terhadap data laporan keuangan
Review di sini dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah di buat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku umum dalam dunia akutansi, sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
2. Melakukan perhitungan
Penerapan metode perhitungan di sini adalah disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.
3. Melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan yang telah diperoleh
Dari hasil hitungan yang sesuai diperoleh tersebut kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan lainnya.
Metode yang paling umum dipergunakan untuk perbandingan ini ada dua yaitu
a. Time series analysis, yaitu membandingkan secara antar waktu atau antara periode, dengan tujuan itu nantinya akan terlihat secara grafik.
b. Cross sectional approach, yaitu melakukan perbandingan terhadap hasil hitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis yang dilakukan secara bersamaan.
4. Melakukan penafsiran (interpretation) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan
Pada tahap ini analisis melihat kinerja keuangan perusahaan adalah setelah dilakukan ketiga tahap tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran untuk melihat apa-apa saja permasalahan dan kendala-kendala yang di alami perusahaan tersebut.
5. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (solution) terhadap permasalahan yang ditemukan
Pada tahap terakhir ini setelah ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi maka dicarikan solusi guna memberikan suatu input atau masukan agar apa yang menjadi kendala dan hambatan selama ini dapat terselesaikan.

Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan (skripsi dan tesis)

Pengukuran kinerja digunakan perusahaan untuk melakukan perbaikan diatas kegiatan operasionalnya agar dapat bersaing dengan perusahaan lain. Analisis kinerja keuangan merupakan proses pengkajian secara kritis terhadap
review data, menghitung, mengukur, menginterprestasi, dan memberi solusi terhadap keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu.
Menurut Jumingan (2006:242) kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Berdasarkan tekniknya, analisis keuangan dapat dibedakan menjadi 8 (delapan) macam, yaitu:
1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan
2. Analisis Tren (Tendensi Posisi)
3. Analisis Persentase per Komponen (Common Size)
4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja
5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas
6. Analisis Rasio Keuangan
7. Analisis Perubahan Laba Kotor
8. Analisis Break Even
8 (Delapan) macam alat analisis keuangan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Analisis Perbandingan Laporan Keuangan
Merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dua periode atau lebih dengan menunjukkan perubahan, baik dalam jumlah (absolut) maupun dalam persentase (relatif).
2. Analisis Tren (tendensi posisi)
Merupakan teknik analisis untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan.
32
3. Analisis Persentase per Komponen (Common Size)
Merupakan teknik analisis untuk mengetahui persentase investasi pada masing-masing aktiva terhadap keseluruhan atau total aktiva maupun utang.
4. Analisis Sumber dan Penggunaan Modal Kerja
Merupakan teknik analisis untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja melalui dua periode waktu yang dibandingkan.
5. Analisis Sumber dan Penggunaan Kas
Merupakan teknik analisis untuk mengetahui kondisi kas disertai sebab terjadinya perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu.
6. Analisis Rasio Keuangan
Merupakan teknik analisis keuangan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi baik secara individu maupun secara simultan.
7. Analisis Perubahan Laba Kotor
Merupakan teknik analisis untuk mengetahui posisi laba dan sebab-sebab terjadinya perubahan laba.
8. Analisis Break Even
Merupakan teknik analisis untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian

Pengertian Kinerja Keuangan Perusahaan (skripsi dan tesis)

Kinerja keuangan perusahaan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangansecara baik dan benar.
Kinerja keuangan menurut Fahmi (2011:2) didefinisikan sebagai berikut:
“Suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.”
Jadi kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan oleh perusahaan untuk melihat sejauh mana aturan pelaksanaan keuangan telah digunakan.
Kinerja keuangan menurut Munawir (2010:30) didefinisikan sebagai berikut:
“Kinerja keuangan merupakan satu diantara dasar penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisa terhadap rasio keuangan perusahaan.”
Jadi kinerja keuangan merupakan dasar penilaian keuangan perusahaan berdasarkan penggunaan analisa rasio keuangan perusahaan.
Kinerja keuangan menurut Indriyo Gitosudarmo dan Basri (2002:275) didefinisikan sebagai berikut:
“Kinerja keuangan adalah rangkaian aktivitas keuangan pada suatu periode tertentu yang dilaporkan dalam laporan keuangan diantaranya laporan laba rugi dan neraca.”
Jadi kinerja keuangan merupakan suatu rangkaian aktivitas keuangan dari suatu perusahaan pada periode tertentu yang dilaporkan dalam laporan keuangan.
Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk mengetahui atau melihat kemampuan perusahaan atas rangkaian aktivitas keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Struktur Modal (skripsi dan tesis)

Ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan yang
dihitung dari skala penjualannya maupun aktiva yang dibutuhkan untuk
membiayai usahanya. Semakin besar ukuran perusahaan semakin besar
pula biaya operasional perusahaan. Perusahaan besar cenderung lebih
mudah dalam memperoleh pinjaman dari kreditor, hal ini disebabkan
perusahaan yang lebih besar memiliki ketahanan dan dapat dengan mudah
masuk ke dalam persaingan pasar, serta dapat mengeluarkan saham baru
untuk dapat membiayai perusahaan. Dengan demikian, ukuran perusahaan
diharapkan memiliki pengaruh positif terhadap struktur modal.

Pengaruh Kepemilikan Saham Institusional terhadap Struktur Modal (skripsi dan tesis)

Adanya kepemilikan oleh investor-investor institusional seperti
perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan oleh
institusi lain dalam bentuk perusahaan akan mendorong peningkatan
pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajer agar tidak
mengambil keputusan pendanaan yang dapat merugikan perusahaan.
Pengawasan yang dilakukan investor institusional dilakukan untuk
melindungi investasi yang dipertaruhkan di dalam perusahaan agar dapat
meningkatkan kemakmuran pemegang saham dan manajer dalam
mengambil keputusan akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan
yang dapat menyebabkan penggunaan utang yang lebih kecil, sehingga
institutional ownership diharapkan memiliki pengaruh negatif terhadap
struktur modal perusahaan

Pengaruh Kepemilikan Saham Manajerial Terhadap Struktur Modal (skripsi dan tesis)

Penyelarasan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham
melalui kepemilikan saham manajerial dipandang sebagai mekanisme
yang dapat memaksimumkan nilai perusahaan. Hal tersebut dikarenakan
manajer dalam mengambil keputusan pendanaan yang bersumber dari
dana eksternal maupun internal akan merasakan dampak secara langsung
terkait dengan kerugian maupun laba yang didapatkan oleh perusahaan.
sehingga manajer dalam mengambil keputusan akan lebih berhati-hati agar
tidak menimbulkan kerugian. Dengan demikian managerial ownership
diharapkan memiliki pengaruh negatif terhadap struktur modal
perusahaan.

Pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Struktur Modal (skripsi dan tesis)

Perusahaan yang memiliki penjualan yang stabil akan dapat lebih
mudah dalam memperoleh pinjaman dari para kreditor untuk membiayai
perusahaan. Hal tersebut dikarenakan kreditor mementingkan prospek
masa depan mengenai pengembalian utang pinjamannya. Perusahaan yang
tumbuh secara pesat cenderung lebih banyak menggunakan utang untuk
membiayai kegiatan usahanya daripada perusahaan yang tumbuh secara
lambat. Dengan demikian pertumbuhan penjualan diharapkan memiliki
pengaruh positif terhadap struktur modal perusahaan.

Pengaruh Risiko Bisnis terhadap Struktur Modal (skripsi dan tesis)

Perusahaan dengan risiko bisnis besar harus menggunakan utang
lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan yang mempunyai risiko bisnis
rendah. Hal ini disebabkan karena semakin besar risiko bisnis, penggunaan
utang besar akan mempersulit perusahaan dalam mengembalikan utang
mereka. Kreditor dalam memberikan pinjaman pembiayaan atau utang
akan lebih mempertimbangkan perusahaan yang memiliki risiko bisnis
yang kecil dari pada perusahaan yang memiliki risiko bisnis yang besar.
Dengan demikian risiko bisnis diharapkan memiliki pengaruh negatif
terhadap struktur modal

Ukuran Perusahaan (skripsi dan tesis)

Dalam penelitian ini ukuran perusahaan diproksi dari total aktiva.
Menurut Riyanto (2001:22), kebanyakan perusahaan industri sebagian
besar dari modalnya tertanam dalam aktiva tetap (fixed assets), akan
mengutamakan pemenuhan modalnya dari modal yang permanen, yaitu
modal sendiri, sedangkan utang sifatnya sebagai pelengkap. Hal ini dapat
dihubungkan dengan adanya aturan struktur finansial konservatif
horisontal yang menyatakan bahwa besarnya modal sendiri hendaknya
paling sedikit dapat menutup jumlah aktiva tetap plus aktiva lain yang
sifatnya permanen. Dan perusahaan yang sebagian besar dari aktivanya
terdiri atas aktiva lancar akan mengutamakan kebutuhan dananya dengan
utang.
Menurut Brigham dan Houston (2001: 40), perusahaan yang tumbuh
dengan pesat harus lebih banyak mengandalkan modal eksternal. Biaya
pengembangan untuk penjualan saham biasa lebih besar daripada biaya
untuk penerbitan surat utang yang mendorong perusahaan untuk lebih
banyak mengandalkan utang. Namun pada saat yang sama perusahaan
yang tumbuh dengan pesat sering menghadapi ketidakpastian yang lebih
besar, yang cenderung mengurangi keinginan untuk menggunakan utang.
Ukuran perusahaan merupakan salah satu kriteria yang
dipertimbangkan oleh investor dalam strategi berinvestasi. Ukuran
perusahaan dapat digunakan sebagai alat untuk mengukur besar kecilnya
perusahaan yang ditujukan pada total aktiva, jumlah penjualan, rata-rata
penjualan dan rata-rata total aktiva.
Besar kecilnya ukuran perusahaan (firm size) akan mempengaruhi
akses perusahaan tersebut ke pasar modal sehingga akan mempengaruhi
kemampuan perusahaan untuk memperoleh dana yang dibutuhkannya.
Perusahaan besar dianggap telah memiliki posisi yang kuat dalam
likuiditas, solvabilitas dan rentabilitasnya sehingga mampu memiliki
profitabilitas yang tinggi, sementara perusahaan kecil kegiatan operasinya
belum stabil sehingga akan lebih sulit masuk ke pasar modal untuk
mendapatkan dana, akibatnya perusahaan kecil cenderung menghimpun
dana melalui pembiayaan internal. Hal ini disebabkan karena investor pada
umumnya tidak menyukai risiko sehingga tidak membeli saham dari
perusahaan kecil karena dianggap lebih beresiko daripada saham dari
perusahaan besar.
Menurut Riyanto (2001:299), suatu perusahaan besar yang sahamnya
tersebar luas, dimana setiap perluasan modal saham hanya akan
mempunyai pengaruh yang kecil terhadap kemungkinan hilangnya
pengendalian dari pihak yang lebih dominan terhadap perusahaan yang
bersangkutan, yaitu pihak pemegang saham pengendali dimana pemegang
saham pengendali tersebut memiliki keputusan yang lebih besar dalam
mengendalikan manajemen perusahaannya, dibandingkan dengan
pemegang saham minoritas, sehingga keputusan yang diambil sering
mengabaikan keputusan kelompok pemegang saham. Sebaliknya
perusahaan kecil dimana sahamnya tersebar hanya dilingkungan kecil
maka penambahan jumlah saham akan mempunyai pengaruh besar
terhadap kemungkinan hilangnya kontrol dari pihak pemegang saham
pengendali terhadap perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu,
perusahaan besar akan lebih berani untuk mengeluarkan atau menerbitkan
saham baru dalam pemenuhan kebutuhan dananya jika dibandingkan
dengan perusahaan kecil.
Perusahaan yang lebih besar memiliki akses yang lebih besar kepada
pihak-pihak yang dapat membantu peningkatan kinerja perusahaan dan
ditangani dan diatur secara berbeda dengan perusahaan kecil. Ukuran
perusahaan yang lebih kecil yang menghasilkan keuntungan yang lebih
tinggi, kemungkinan bertahan yang lebih rendah dan memiliki kesulitan
untuk memasuki pasar.
Perusahaan yang besar dimana sahamnya tersebar luas akan lebih
berani mengeluarkan saham baru dalam dalam memenuhi kebutuhannya
untuk membiayai pertumbuhan perusahaan dibandingkan dengan
perusahaan yang kecil dimana sahamnya tersebar dilingkungan kecil
(Riyanto, 2001:296).

Kepemilikan Saham Institusional (skripsi dan tesis)

Indra dan Faris (2008: 142 ) menyatakan bahwa distribusi saham
antara pemegang saham dari luar yaitu investor institusional seperti
perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan oleh
institusi lain dalam bentuk perusahaan dapat mengurangi agency cost,
mengingat kepemilikan mewakili sumber kekuasaan yang dapat digunakan
untuk mendukung atau tidak mendukung keberadaan manajemen.
Pihak pemegang saham institusional diharapkan dapat melakukan
pengawasan terhadap manajer perusahaan, sehingga dapat mengontrol
manajer untuk tidak melakukan tindakan pengambilan keputusan yang
tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham atau untuk
meningkatkan nilai perusahaan. Kontrol yang efektif dari investor
institusional dapat mengurangi agency cost sehingga diharapkan akan
menurunkan penggunaan utang. Menurunnya penggunaan utang terkait
dalam penggunaan atau pembiayaan operasi perusahaan yang tidak
tergantung dengan utang atau dana eksternal, hal tersebut menunjukkan
bahwa perusahaan dapat berjalan dengan baik dengan sedikitnya utang

Kepemilikan Saham Manajerial (skripsi dan tesis)

Kepemilikan saham manajerial adalah situasi dimana para pemegang
saham mempunyai kedudukan di manajemen perusahaan baik sebagai
kreditur maupun sebagai dewan komisaris. Adanya kepemilikan saham
oleh pihak manajemen akan menimbulkan suatu pengawasan terhadap
kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan.
Kepemilikan saham manajerial (manajerial share ownership)
dipandang sebagai mekanisme yang dapat menurunkan konflik agensi
melalui penyelarasan kepentingan antara manajemen dan pemegang
saham. Dyah Sih Rahayu (2005:184) menyatakan bahwa kepemilikan
saham manajerial dapat menurunkan dorongan manajerial untuk
pengambilalihan kesejahteraan manajemen perusahaan dan melakukan
perilaku lain yang tidak memaksimumkan nilai perusahaan.
Manajer akan melakukan kebijakan yang tidak akan merugikan
perusahaan karena memiliki sebagian saham di perusahaan tersebut,
dengan kata lain manajer dalam mengambil keputusan pendanaan yang
berasal dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan akan
dipertimbangkan dengan baik agar dapat memaksimalkan nilai
perusahaan. Selain hal tersebut, meningkatkan kepemilikan saham
perusahaan oleh manajemen, manajer dapat merasakan langsung manfaat
yang diambil dan juga apabila ada kerugian yang timbul sebagai
konsekuensi dari pengambilalihan keputusan yang salah (Seftiane dan
Ratih 2011:46).

Pertumbuhan Penjualan (skripsi dan tesis)

Suatu perusahaan yang berada dalam industri yang mempunyai laju
pertumbuhan yang tinggi harus menyediakan modal yang cukup untuk
membelanjai perusahaan. Perusahaan yang tumbuh dengan cepat
cenderung lebih banyak menggunakan utang daripada perusahaan yang
tumbuh secara lambat (Weston dan Brigham, 1993: ). Bagi perusahaan
dengan tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi kecenderungan
perusahaan menggunakan utang sebagai sumber dana eksternal yang lebih
besar dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang tingkat
pertumbuhan penjualannya rendah.
Bigham and Houston (2006:42) mengatakan bahwa perusahaan
dengan penjualan yang relatif stabil dapat lebih aman memperoleh lebih
banyak pinjaman dan menanggung beban tetap yang lebih tinggi
dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil.
Perusahaan dalam melakukan usaha untuk menjaga kestabilan penjualan
dan meningkatkan laju pertumbuhan penjualan yang tinggi harus
menyediakan modal yang cukup untuk membiayai operasi perusahaan.
Perusahaan yang memiliki tingkat penjualan yang tinggi cenderung
menggunakan utang atau dana eksternal untuk membiayai perusahaan.
Perusahaan yang memiliki tingkat pertumbuhan penjualan yang
stabil cenderung dapat memenuhi kewajiban tetapnya dalam memenuhi
kebutuhan operasi perusahaan. Dengan demikian semakin tinggi
pertumbuhan penjualan perusahaan akan menggunakan utang dalam
membiayai perusahaan, sehingga semakin tinggi struktur modalnya.

Risiko Bisnis (skripsi dan tesis)

Pembiayaan dengan utang umumnya akan meningkatkan tingkat
pengembalian yang diharapkan untuk suatu investasi, tetapi utang juga
meningkatkan tingkat risiko investasi bagi pemilik perusahaan, yaitu para
pemegang saham biasa. Meningkatnya utang dapat diartikan bahwa
operasi perusahaan dilakukan dengan menggunakan utang atau sumber
dana eksternal. Apabila hal tersebut terjadi secara terus menerus maka
dapat meningkatkan risiko kemungkinan perusahaan mengalami
kebangkrutan. Apabila perusahaan mengalami prospek atau gejala
kebangkrutan maka akan berpengaruh terhadap minat investor dalam
menginvestasikan dananya pada perusahaan. Apabila investor tidak
menanamkan dananya maka akan berpengaruh terhadap risiko saham.
Risiko bisnis tergantung sejumlah faktor, dimana faktor yang lebih
penting akan dicantumkan di bawah ini (Brigham and Houston, 2006:11) :
1. Variabilitas permintaan. Semakin stabil permintaan akan produk
sebuah perusahaan, jika hal-hal lain dianggap konstan, maka
semakin rendah risiko bisnisnya.
2. Variabilitas harga jual. Perusahaan yang produk-produknya dijual di
pasar yang sangat tidak stabil terkena risiko bisnis yang lebih tinggi
daripada perusahaan yang sama yang harga produknya lebih stabil.
3. Variabilitas biaya input. Perusahaan yang inputnya sangat tidak pasti
akan terkena tingkat risiko bisnis yang tinggi.
4. Kemampuan untuk menyesuaikan harga output untuk perubahanperubahan pada biaya input. Beberapa perusahaan memiliki
kemampuan yang lebih baik daripada yang lain untuk menaikkan
harga output mereka ketika biaya input naik. Semakin besar
kemampuan melakukan penyesuaian harga output untuk
mencerminkan kondisi biaya, semakin rendah tingkat risikonya.
5. Kemampuan untuk mengembangkan produk-produk baru pada
waktu yang tepat dan efektif dalam hal biaya. Perusahaanperusahaan di bidang industri yang menggunakan teknologi tinggi
seperti obat-obatan dan komputer tergantung pada arus.
6. Eksposure risiko asing. Perusahaan yang menghasilkan sebagian
besar labanya dari operasi luar negeri dapat terkena penurunan laba
akibat fluktuasi nilai tukar. Begitu pula jika perusahaan beroperasi di
wilayah yang secara politis tidak stabil, perusahaan dapat terkena
risiko politik.
7. Komposisi biaya tetap: leverage operasi. Jika sebagian besar biaya
adalah biaya tetap, sehingga akibatnya tidak mengalami penurunan
ketika permintaan turun, maka perusahaan terkena tingkat risiko
bisnis yang relatif tinggi. Faktor ini disebut sebagai leverage
operasi.

Arti Pentingnya Struktur Modal (skripsi dan tesis)

Setiap perusahaan membutuhkan dana untuk membiayai operasi
perusahaan, yang bisa dipenuhi dari pemilik modal sendiri maupun dari
pihak lain berupa utang. Di dalam dana tersebut terkandung biaya
modal yang harus ditanggung oleh perusahaan. Struktur modal akan
menentukan besarnya biaya modal. Biaya modal adalah balas jasa yang
dibayarkan oleh perusahaan kepada masing-masing pihak yang
menanamkan dananya di dalam perusahaan.
Modal sendiri maupun utang perlu diperinci dalam biaya modal,
karena tiap-tiap jenis sumber modal mempunyai konsekuensi tersendiri,
baik jenis, cara perhitungan maupun ada atau tidaknya keharusan untuk
dibayarkan. Sumber modal tersebut adalah utang jangka panjang, modal
saham preferen, dan modal saham biasa. Keputusan untuk
menggunakan tiap-tiap jenis sumber modal tersebut atau
mengkombinasikannya perlu pertimbangan dari pihak-pihak yang
berkepentingan.
Arti penting struktur modal pada umumnya diperlukan ketika
perusahaan menghadapi kondisi sebagai berikut:
1) Pada waktu mengorganisir atau mendirikan perusahaan baru.
2) Pada waktu membutuhkan tambahan modal baru untuk perluasan
usaha atau ekspansi.
3) Pada waktu diadakan konsolidasi dalam bentuk merger dengan
perusahaan-perusahaan lain yang sudah ada.
4) Pada waktu dijalankan penyusunan kembali struktur modal,
perubahan-perubahan yang fundamental dalam struktur modal
dan ketika dijalankan perbaikan-perbaikan dari keseluruhan
struktur modal yang terpaksa harus dilakukan, karena perusahaan
yang bersangkutan dalam keadaan terancam, perubahanperubahan tersebut dimaksudkan agar perusahaan tersebut dapat
bekerja dengan basis finansial yang kuat (Riyanto, 2001:282)

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Struktur Modal (skripsi dan tesis)

Salah satu tugas manajer keuangan adalah memenuhi kebutuhan
dana perusahaan. Manajer keuangan diharapkan melakukan suatu
variasi dalam melakukan pembelanjaan, dalam arti secara bergantian
perusahaan menggunakan dana yang bersumber dari utang atau
perusahaan lebih menggunakan modal sendiri (equity), sesuai kondisi
perusahaan lebih baik menggunakan sumber dana internal atau
eksternal. Oleh karena itu, manajer keuangan di dalam melaksanakan
operasi perusahaan perlu berusaha untuk memenuhi sasaran tertentu
mengenai perimbangan pendanaan antara lain besarnya utang dan
modal sendiri yang tercermin dalam struktur modal perusahaan. Faktorfaktor yang mempengaruhi struktur modal yang dapat diuraikan antara
lain (Riyanto, 2001:297):
1. Tingkat Bunga
Tingkat bunga akan mempengaruhi pemilihan jenis modal apa
yang akan ditarik, apakah perusahaan akan mengeluarkan saham atau
obligasi.
2. Stabilitas dari “Earnings”
Stabilitas dan besarnya “earnings” yang diperoleh oleh suatu
perusahaan akan menentukan apakah perusahaan tersebut dibenarkan
untuk menarik modal dengan beban tetap atau tidak. Suatu
perusahaan yang mempunyai “earnings” yang stabil akan selalu
dapat memenuhi kewajiban finansiilnya sebagai akibat dari
penggunakan modal asing. Sebaliknya perusahaan yang mempunyai
“earnings” tidak stabil dan “unpredictable” akan menanggung risiko
tidak dapat membayar beban bunga atau tidak dapat membayar
angsuran-angsuran utangnya pada tahun-tahun atau keadaan yang
buruk.
3. Susunan dari Aktiva
Kebanyakan perusahaan industri di mana sebagian besar dari
modalnya tertanam dalam aktiva tetap (fixed asset), akan
mengutamakan pemenuhan kebutuhan modalnya dari modal yang
permanen, yaitu modal sendiri, sedangkan modal asing sifatnya
adalah sebagai pelengkap. Hal ini dapat dihubungkan dengan adanya
aturan struktur finansiil konservatif yang horizontal yang
menyatakan bahwa besarnya modal sendiri hendaknya paling sedikit
dapat menutup jumlah aktiva tetap plus aktiva lain yang sifatnya
permanen.
4. Kadar Risiko dari Aktiva
Tingkat atau kadar risiko dari setiap aktiva di dalam perusahaan
adalah tidak sama. Makin panjang jangka waktu penggunaan suatu
aktiva di dalam perusahaan, makin besar derajat risikonya. Prinsip
aspek risiko menyatakan bahwa apabila ada aktiva yang peka risiko,
maka perusahaan harus lebih banyak membelanjai dengan modal
sendiri, modal yang tahan risiko, dan sedapat mungkin mengurangi
pembelanjaan dengan modal asing atau modal yang takut risiko.
5. Besarnya Jumlah Modal yang Dibutuhkan
Apabila jumlah modal yang dibutuhkan sangat besar, maka
dirasakan perlu bagi perusahaan tersebut untuk mengeluarkan
beberapa golongan securities secara bersama-sama, sedangkan bagi
perusahaan yag membutuhkan modal yang tidak begitu besar cukup
hanya mengeluarkan satu golongan securities saja.
6. Keadaan Pasar Modal
Keadaan pasar modal sering mengalami perubahan disebabkan
karena adanya gelombang konjungtur. Pada umumnya apabila
gelombang meninggi para investor lebih tertarik untuk menanamkan
modalnya dalam saham.
7. Sifat Manajemen
Sifat manajemen akan mempunyai pengaruh yang langsung
dalam pengambilan keputusan mengenai cara pemenuhan kebutuhan
dana.
8. Besarnya Suatu Perusahaan (Ukuran Perusahaan)
Suatu perusahaan yang besar dimana sahamnya tersebar sangat
luas, setiap perluasan modal saham hanya akan mempunyai pengaruh
yang kecil terhadap kemungkinan hilangnya atau tergesernya kontrol
dari pihak dominan terhadap perusahaan yang bersangkutan.
Sebaliknya perusahaan yang kecil di mana sahamnya hanya tersebar
di lingkungan kecil, penambahan jumlah saham akan mempunyai
pengaruh yang besar terhadap kemungkinan hilangnya kontrol pihak
dominan terhadap perusahaan yang bersangkutan.
9. Stabilitas Penjualan
Sebuah perusahaan yang penjualannya relatif stabil dapat
dengan aman mengambil lebih banyak utang dan menanggung beban
tetap yang lebih tinggi daripada perusahaan dengan penjualan yang
tidak stabil (Brigham and Houston. 2006:42).
10. Risiko Bisnis
Risiko bisnis atau risiko inheren dengan operasi risiko jika
perusahaan tidak mempergunakan utang. Semakin tinggi risiko
bisnis perusahaan, maka semakin rendah rasio utang optimalnya
(Brigham and Houston, 2006:7).
11. Leverage Operasi
Jika hal-hal yang lain dianggap sama, perusahaan dengan
laverage operasi yang lebih sedikit memiliki kemampuan yang lebih
baik dan menerapkan leverage keuangan karena perusahaan tersebut
akan memiliki risiko bisnis yang lebih kecil (Brigham and Houston,
2006:42).
12. Tingkat Pertumbuhan
Jika hal-hal yang lain dianggap sama, perusahaan yang tumbuh
dengan cepat harus lebih banyak mengandalkan diri pada modal
eksternal (Brigham and Houston, 2006:43).
13. Profitabilitas
Kita sering mengamati bahwa perusahaan-perusahaan yang
memiliki tingkat pengembalian atas investasi yang sangat tinggi
menggunakan utang yang relatif sedikit (Brigham and Houston,
2006:43).
14. Pajak
Bunga adalah beban yang dapat menjadi pengurang pajak, dan
pengurang pajak adalah hal yang sangat berharga bagi perusahaan
dengan tarif pajak yang tinggi. Semakin tinggi tarif pajak sebuah
perusahaan, semakin besar manfaat yang diperoleh dari utang
(Brigham and Houston, 2006:43).
15. Pengendalian
Dampak utang versus saham pada posisi pengendalian
manajemen dapat mempengaruhi struktur modal. Jika manajemen
saat ini memiliki kendali atas pengambilan suara tetapi berada dalam
posisi di mana mereka tidak dapat membeli saham lagi, manajemen
mungkin akan memilih utang untuk pendanaan-pendanaan baru. Di
lain pihak, manajemen mungkin memutuskan untuk menggunakan
ekuitas jika situasi keuangan perusahaan begitu lemahnya sehingga
penggunaan utang dapat menimbulkan risiko gagal bayar (Brigham
and Houston, 2006:43)

Signaling Theory (skripsi dan tesis)

Isyarat atau signal adalah suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Peusahaan dengan prospek yang menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham dan mengusahakan setiap modal baru yang diperlukan dengan cara-cara lain, termasuk penggunaan utang yang melebihi target strkutur modal yang normal. Perusahaan dengan prospek yang kurang menguntungkan akan cenderung untuk menjual sahamnya, yang berarti mencari investor baru untuk berbagi kerugian. Pengumuman emisi saham oleh suatu perusahaan umumnya merupakan suatu isyarat (signal) bahwa manajemen memandang prospek peusahaan tersebut suram. Apabila suatu perusahaan menawarkan penjualan saham baru, lebih sering dari biasanya, maka harga sahamnya akan menurun karena menerbitkan saham baru berarti memberikan isyarat negatif yang kemudian dapat menekan harga saham sekalipun prospek perusahaan cerah (Brigham and Houston, 2001:39)

Asymmetric Information Theory (skripsi dan tesis)

Asymmetric information atau ketidaksamaan informasi,
menurut Brigham and Houston (2006:38) adalah situasi dimana
manajer memiliki informasi yang berbeda (yang lebih baik)
mengenai prospek perusahaan daripada yang dimiliki investor. Hal
ini merupakan suatu kondisi dimana manajer perusahaan memiliki
lebih banyak informasi tentang operasi dan prospek kedepannya dari
perusahaan dibandingkan dengan pihak lainnya. Dengan demikian,
pihak manajemen mungkin berpikir bahwa harga saham saat ini
sedang overvalue (terlalu mahal). Kalau hal ini yang diperkirakan
terjadi, maka manajemen tentu akan berpikir untuk lebih baik
menawarkan saham baru (sehingga dapat dijual dengan harga yang
lebih mahal dari yang seharusnya). Tetapi pemodal akan
menafsirkan kalau perusahaan menawarkan saham baru, salah satu
kemungkinanya adalah harga saham saat ini sedang terlalu mahal
(sesuai dengan persepsi pihak manajemen). Sebagai akibatnya para
pemodal akan menawar harga saham baru tersebut dengan harga
yang lebih rendah. Oleh karena itu emisi saham baru akan
menurunkan harga saham (Saidi, 2004:49).

Agency Theory (skripsi dan tesis)

Manajemen merupakan agen dari pemegang saham, sebagai
pemilik perusahaan. Para pemegang saham berharap agen akan
bertindak atas kepentingan mereka sehingga mendelegasikan
wewenang kepada agen. Untuk dapat melakukan fungsinya dengan
baik, manajemen harus diberikan imbalan dan pengawasan.
Pengawasan dapat dilakukan melalui cara-cara seperti pengikatan
agen, pemeriksaan laporan keuangan, dan pembatasan terhadap
keputusan yang dapat diambil manajemen. Kegiatan pengawasan
membutuhkan biaya yang disebut dengan biaya agensi. Biaya agensi
adalah biaya-biaya yang berhubungan dengan pengawasan
manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemem bertindak
konsisten sesuai dengan perjanjian kontraktual perusahaan dengan
kreditor dan pemegang saham (Van Horne and Wachowicz,
2007:243).

Pecking Order Theory (skripsi dan tesis)

Secara singkat teori ini menyatakan bahwa perusahaan
menyukai internal financing (pendanaan dari hasil operasi
perusahaan berwujud laba ditahan). Apabila pendanaan dari luar
(external financing) diperlukan, maka perusahaan akan menerbitkan
sekuritas yang paling aman terlebih dulu, yaitu dimulai dengan
penerbitan obligasi, kemudian diikuti oleh sekuritas yang
berkarakteristik opsi (seperti obligasi konversi), baru akhirnya
apabila masih belum mencukupi, saham baru diterbitkan. Perusahaan
lebih menyukai penggunaan pendanaan dari modal internal, yaitu
dana yang berasal dari aliran kas, laba ditahan dan depresiasi. Urutan
penggunaan sumber pendanaan dengan mengacu pada pecking order
theory adalah internal fund (dana internal), debt (utang), dan equity
(modal sendiri) (Saidi, 2004:48).

Trade-off Theory (skripsi dan tesis)

Teori Trade Off menjelaskan adanya hubungan antara, pajak,
risiko kebangktutan dan penggunaan utang yang disebabkan
keputusan struktur modal yang diambil perusahaan. Teori ini
merupakan keseimbangan antara keuntungan dan kerugian atas
penggunaan utang, dimana dalam keadaan pajak nilai perusahaan
akan naik minimal dengan biaya modal yang minimal.
Asumsi dasar yang digunakan dalam teori trade off adalah
adanya informasi asimetris yang menjelaskan keputusan struktur
modal yang diambil oleh suatu perusahaan, yaitu adanya informasi
yang dimiliki oleh pihak manajemen suatu perusahaan dimana
perusahaan dapat menyampaikan informasi kepada publik

Modigliani-Miller (MM) Theory (skripsi dan tesis)

Teori mengenai struktur modal bermula pada tahun 1958, ketika Profesor Franco Modigliani dan Profesor Merton Miller (yang selanjutnya disebut MM) mempublikasikan artikel keuangan yang paling berpengaruh yang pernah ditulis yaitu “The Cost of capital, Corporation Finance, and The Theory of Invesment”. MM membuktikan bahwa nilai suatu perusahaan tidak dipengaruhi oleh struktur modalnya. Atau dengan kata lain, hasil yang diperoleh MM menunjukkan bahwa bagaimana cara sebuah perusahaan akan mendanai operasinya tidak akan berarti apa-apa, sehingga struktur 16 modal adalah suatu hal yang tidak relevan. Akan tetapi, studi MM didasarkan pada beberapa asumsi yang tidak realistis, termasuk halhal berikut ini (Brigham and Houston, 2006:33): 1. Tidak ada biaya broker (pialang) 2. Tidak ada pajak 3. Tidak ada biaya kebangkrutan 4. Para investor dapat meminjam dengan tingkat suku bunga yang sama dengan perseroan. 5. Semua investor mempunyai informasi yang sama seperti manajemen mengenai peluang investasi perusahaan pada masa mendatang. 6. EBIT tidak dipengaruhi oleh penggunaan utang. Pada tahun 1963 MM menerbitkan makalah di mana di dalamnya mereka melonggarkan asumsi tidak adanya pajak perusahaan. Peraturan perpajakan memperbolehkan perusahaan untuk mengurangkan pembayaran bunga sebagai suatu beban, akan tetapi pembayaran deviden kepada pemegang saham tidak dapat menjadi pengurang pajak. Kesimpulan tersebut telah dimodifikasi dengan hasil bahwa bunga sebagai pengurang pajak akan menguntungkan penggunaan melalui utang, tetapi perlakuan pajak atas laba dari saham yang lebih menguntungkan menurunkan tingkat pengembalian atas saham yang diminta dan akibatnya 17 menguntungkan penggunaan pendanaan melalui ekuitas (Brigham and Houston, 2006:34). Hasil irelevansi MM juga tergantung pada asumsi bahwa perusahaan tidak akan bangkrut, sehingga tidak akan ada biaya kebangkrutan. Namun, kebangkrutan pada praktiknya terjadi, dan hal ini dapat sangat mahal biayanya. Perusahaan yang bangkrut akan memiliki beban akuntansi dan hukum yang sangat tinggi, dan juga akan mengalami kesulitan untuk mempertahankan para pelanggan, pemasok, dan karyawannya. Ancaman kebangkrutan dapat membawa masalah-masalah, diantaranya karyawan-karyawan pindah, pemasok menolak kredit, pelanggan mencari pemasok yang lebih stabil dan pemberi pinjaman menuntut tingkat bunga yang lebih tinggi (Brigham and Houston, 2006:35).

Komponen Struktur (skripsi dan tesis)

Modal Struktur modal suatu perusahaan secara umum terdiri atas beberapa komponen (Riyanto, 2001:227) a. Utang Jangka Pendek (Short-Term Debt) Utang jangka pendek adalah utang yang jangka waktunya paling lama satu tahun. Sebagian besar utang jangka pendek terdiri dari kredit perdagangan, yaitu kredit yang diperlukan untuk dapat menyelenggarakan usahanya. b. Utang Jangka Menengah (Intermediate-Term Debt) Utang jangka menengah adalah utang yang jangka waktu atau umumnya adalah lebih dari satu tahun dan kurang dari 10 tahun. Kebutuhan membelanjai usaha dengan jenis kredit ini dirasakan karena adanya kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi dengan kredit jangka pendek di satu pihak dan juga sukar untuk dipenuhi dengan kredit jangka panjang dilain pihak. Untuk kebutuhan modal yang tidak begitu besar jumlahnya juga tidak ekonomis untuk dipenuhi dengan dana yang berasal dari pasar modal. c. Utang Jangka Panjang (Long-Term Debt) Utang jangka panjang adalah utang yang jangka waktunya adalah panjang, umumnya lebih dari 10 tahun. Utang jangka panjang umumnya digunakan untuk membelanjai perluasan perusahaan (ekspansi) atau modernisasi dari perusahaan, karena kebutuhan modal untuk keperluan tersebut meliputi jumlah yang besar.

Pengertian Struktur Modal (skripsi dan tesis)

Struktur modal merupakan bagian dari struktur keuangan yang
dapat diartikan sebagai pembelanjaan permanen yang mencerminkan
perimbangan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri.
Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara jumlah
utang jangka panjang dengan modal sendiri (Riyanto, 2001:22).
Sedangkan menurut Van Horne and Wachowicz (2007:211) struktur
modal adalah bauran (proporsi) pendanaan permanen jangka panjang
perusahaan yang terdiri dari utang, saham preferen dan saham biasa.
Pemenuhan akan kebutuhan dana dapat diperoleh dengan baik
secara internal perusahaan maupun secara eksternal. Bentuk pendanaan
secara internal (internal financing) adalah laba ditahan dan depresiasi.
Pemenuhan kebutuhan yang dilakukan secara eksternal dapat dibedakan
menjadi pembiayaan utang (debt financing) dan pendanaan modal
sendiri (equity financing). Pembiayaan utang dapat diperoleh dengan
melalui pinjaman, sedangkan modal sendiri melalui penerbitan saham
baru

Harga Saham (skripsi dan tesis)

Menurut Rusdin (2008:66), “Harga saham ditentukan menurut hukum permintaan penawaraan atau kekuatan tawar menawar di bursa. Semakin banyak orang yang ingin membeli, maka harga saham tersebut cenderung naik, sebaliknya semakin banyak orang yang ingin menjual saham tersebut maka saham tersebut akan bergerak turun”.
Dalam melakukan analisis harga saham terdapat dua pendekatan yang sering digunakan:
a. Analisis Fundamental
b. Analisis Teknikal

Pasar Modal (skripsi dan tesis)

Menurut Horne dan Wochowicz (2009:39), “Pasar modal berkaitan dengan hutang dan instrumen ekuitas (seperti saham dan obligasi) yang relatif berjangka panjang (lebih dari satu tahun)”.
Macam-macam pasar modal:
a. Pasar Perdana (Primary Market)
b. Pasar Sekunder (Secondary Market)
c. Pasar Ketiga (Third Market)
d. Pasar Keempat (Fourth Market)

Laporan Keuangan (skripsi dan tesis)

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2011:1), laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Menurut Munawir (2010:5), pada umumnya laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan ekuitas. Para pengguna laporan keuangan menggunakan laporan keuangan untuk memenuhui beberapa kebutuhan informasi yang berbeda Pengguna
laporan keuangan:
a. Investor
b. Karyawan
c. Pemberi pinjaman
d. Pemasok dan kreditor usaha lainnya
e. Pelannggan
f. Pemerintah
g. Masyarakat
Menurut Munawir (2010:35), analisis laporan keuangan adalah analisis yang terdiri dari penelaahan atau mempelajari daripada hubungan dan tendensi atau kecenderungan (trend) untuk menentukan posisi keuangan dan hasil operasi serta perkembangan perusahaan yang bersangkutan.
Tujuan analisis laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai perusahaan yang bersangkutan

Pengertian Efektivitas (skripsi dan tesis)

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efetivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas berasal dari kata dasar efektif, menurut kamus besar Bahasa Indonesia efektif adalah ada efeknya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil, berhasil guna dan mulai berlaku.
Efektivitas menurut Kumorotomo (2005:362) didefinisikan sebagai berikut:
“Efektivitas adalah suatu pengukuran terhadap penyelesaian suatu pekerjaan tertentu dalam suatu organisasi.”
Jadi efektivitas merupakan pengukuran penyelesaian dari suatu pekerjaan didalam suatu organisasi.
Efektivitas menurut Agung Kurniawan (2005:109) didefinisikan sebagai berikut:
“Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.”
Jadi efektivitas merupakan kemampuan dari suatu organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan tidak ada ketegangan diantara pelaksanaannya.
Efektivitas menurut Mahmudi (2005:92) didefinisikan sebagai berikut:
“Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.”
Jadi efektivitas merupakan hubungan seberapa besar kontribusi dari output dalam mencapai tujuan suatu organisasi, program, maupun kegiatan.
Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu konsep yang sangat penting karena mampu memberikan gambaran mengenai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasarannya atau dapat dikatakan bahwa efektivitas adalah merupakan tingkat ketercapaian tujuan dari aktivitas-aktivitas yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya

Rasio Struktur Modal (skripsi dan tesis)

Untuk dapat memperoleh gambaran tentang perkembangan finansial suatu perusahaan, perlu mengadakan analisa atau interprestasi terhadap data finansial dari perusahaan bersangkutan, dimana data finansial itu tercermin didalam laporan keuangan.
Menurut Sjahrial dan Purba (2013:37) rasio struktur modal terdiri dari:
1. Rasio Total Utang Terhadap Total Aktiva (Total Debt to Total Assets Ratio/DAR)
2. Rasio Total Utang Terhadap Modal (Total Debt to Equity Ratio/DER)
3. Rasio Utang Jangka Panjang Terhadap Modal (Long Term Debt to Equity Ratio/LDER)
Rasio struktur modal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Rasio Total Utang Terhadap Total Aktiva (Total Debt to Total Assets Ratio/DAR)
Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin besar jumlah modal pinjaman yang digunakan untuk investasi pada aktiva guna menghasilkan keuntungan bagi perusahaan.
Total aktiva
2. Rasio Total Utang Terhadap Modal (Total Debt to Equity Ratio/DER)
Rasio ini digunakan untuk mengukur perimbangan antara kewajiban yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri. Rasio ini juga dapat berati sebagai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban membayar utangnya dengan jaminan modal sendiri.
3. Rasio Utang Jangka Panjang Terhadap Modal (Long Term Debt to Equity Ratio/LDER)
Rasio ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara jumlah pinjaman jangka panjang yang diberikan kreditur dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan. Rasio ini juga digunakan untuk mengukur seberapa besar perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri atau seberapa besar utang jangka panjang dijamin oleh modal sendiri.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keputusan Struktur Modal (skripsi dan tesis)

Tidak mudah bagi manajer untuk menentukan perimbangan struktur modal yang optimal yaitu yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Masalah struktur modal merupakan masalah yang penting bagi setiap perusahaan karena baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek yang langsung terhadap posisi financial perusahaan.
Menurut Brigham dan Houston (2011:188) yang dialih bahasakan oleh Ali Akbar Yulianto, faktor-faktor yang dapat mempegaruhi keputusan struktur modal terdiri dari:
1. Stabilitas Penjualan
2. Struktur Aset
3. Leverage Operasi
4. Tingkat Pertumbuhan
5. Profitabilitas
6. Pajak
7. Kendali
8. Sikap Manajemen
9. Sikap Pemberi Pinjaman dan Lembaga Penilai Pemeringkat
10. Kondisi Pasar
11. Kondisi Internal Perusahaan
12. Fleksibilitas Keuangan
Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi struktur modal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Stabilitas Penjualan
Suatu perusahaan yang penjualannya relatif stabil dapat secara aman mengambil utang dalam jumlah yang lebih besar dan mengeluarkan beban tetap yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang penjualannya tidak stabil.
2. Struktur Aset
Perusahaan yang asetnya memadai untuk digunakan sebagai jaminan pinjaman cenderung akan cukup banyak menggunakan utang. Aset umum yang dapat digunakan oleh banyak perusahaan dapat menjadi jaminan yang baik, sementara tidak untuk aset dengan tujuan khusus. Jadi, perusahaan real estate biasanya memiliki leverage yang tinggi sementara pada perusahaan yang terlibat dalam bidang penelitian teknologi, hal seperti ini tidak berlaku.
3. Leverage Operasi
Perusahaan dengan leverage operasi yang lebih rendah akan lebih mampu menerapkan leverage keuangan karena perusahaan tersebut akan memiliki risiko usaha yang lebih rendah.
4. Tingkat Pertumbuhan
Jika hal yang lain dianggap sama, maka perusahaan yang memiliki pertumbuhan lebih cepat harus lebih mengandalkan diri pada modal eksternal. Selain itu, biaya emisi yang berkaitan dengan penjualan saham
22
biasa akan melebihi biaya emisi yang terjadi ketika perusahaan menjual utang, mendorong perusahaan yang mengalami pertumbuhan pesat untuk lebih mengandalkan diri pada utang. Namun, pada waktu yang bersamaan perusahaan tersebut seringkali menghadapi ketidakpastian yang lebih tinggi, cenderung akan menurunkan keinginan mereka untuk menggunakan utang.
5. Profitabilitas
Sering kali diamati bahwa perusahaan dengan tingkat pengembalian atas investasi yang sangat tinggi ternyata menggunakan utang dalam jumlah yang relatif sedikit. Salah satu penjelasan praktisnya adalah perusahaan yang sangat menguntungkan seperti Intel, Microsoft, dan Coca-Cola tidak membutuhkan pendanaan utang terlalu banyak. Tingkat pengembalian yang tinggi memungkinkan perusahaan-perusahaan tersebut melakukan sebagian besar pendanaannya melalui dana yang dihasilkan secara internal.
6. Pajak
Bunga merupakan suatu beban pengurang pajak, dan pengurangan ini lebih bernilai bagi perusahaan dengan tarif pajak yang tinggi. Jadi, makin tinggi tarif pajak suatu perusahaan, maka makin besar keunggulan dari utang.
7. Kendali
Pengaruh utang dibandingkan saham pada posisi kendali suatu perusahaan dapat mempengaruhi struktur modal. Jika manajemen saat ini memiliki kendali hak suara (lebih dari 50 persen saham) tetapi tidak berada dalam
posisi untuk membeli saham tambahan lagi, maka manajemen mungkin akan memilih utang sebagai pendanaan baru. Pertimbangan kendali dapat mengarah pada penggunaan baik itu utang maupun ekuitas karena jenis modal yang memberikan perlindungan terbaik kepada manajemen akan bervariasi dari satu situasi ke situasi yang lain.
8. Sikap Manajemen
Manajemen dapat melaksanakan pertimbangannya sendiri tentang struktur modal yang tepat. Beberapa manajemen cenderung lebih konservatif dibandingkan yang lain, dan menggunakan utang dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata perusahaan di dalam industrinya, sementara manajemen yang agresif menggunakan lebih banyak utang dalam usaha mereka untuk mendapatkan laba yang lebih tinggi.
9. Sikap Pemberi Pinjaman dan Lembaga Pemeringkat
Tanpa mempertimbangkan analisis manajemen sendiri atas faktor leverage yang tepat bagi perusahaan, sikap pemberi pinjaman dan lembaga pemeringkat sering kali akan mempengaruhi keputusan struktur keuangan. Perusahaan sering kali membahas struktur modalnya dengan pihak pemberi pinjaman dan lembaga pemeringkat serta sangat memperhatikan saran mereka.
10. Kondisi Pasar
Kondisi pasar saham dan obligasi mengalami perubahan dalam jangka panjang maupun jangka pendek yang dapat memberikan arah penting pada struktur modal optimal suatu perusahaan. Perusahaan berperingkat rendah
24
yang membutuhkan modal terpaksa pergi ke pasar saham atau pasar utang jangka pendek, tanpa melihat sasaran struktur modalnya. Namun, ketika kondisi melonggar perusahaan-perusahaan ini menjual obligasi jangka panjang untuk mengembalikan struktur modalnya kembali pada sasaran.
11. Kondisi Internal Perusahaan
Kondisi internal suatu perusahaan sendiri juga dapat berpengaruh pada sasaran struktur modalnya. Perusahaan dapat menjual penerbitan saham biasa, menggunakan hasilnya untuk melunasi utang, dan kembali pada sasaran struktur modalnya.
12. Fleksibilitas Keuangan
Fleksibilitas keuangan atau kemampuan untuk menghimpun modal dengan persyaratan yang wajar dalam kondisi yang buruk. Potensi kebutuhan akan dana di masa depan dan konsekuensi kekurangan dana akan mempengaruhi sasaran struktur modal, makin besar kemungkinan kebutuhan modal dan makin buruk konsekuensi jika tidak mampu untuk mendapatkannya, maka makin sedikit jumlah utang yang sebaiknya ada di dalam neraca perusahaan.

Teori Struktur Modal (skripsi dan tesis)

Setiap ada perubahan struktur modal akan mempengaruhi biaya modal secara keseluruhan, hal ini disebabkan masing-masing jenis modal mempunyai biaya modal sendiri-sendiri. Selain itu, teori struktur modal dianggap penting karena besarnya biaya modal keseluruhan ini, nantinya akan digunakan sebagai cut of rate pada pengambilan keputusan investasi.
Menurut Hanafi (2012:297) teori mengenai struktur modal terdiri dari:
1. Pendekatan Tradisional
2. Pendekatan Modigliani dan Miller (MM)
3. Teori Trade Off
4. Model Miller dengan Pajak Perusahaan dan Personal
5. Pecking Order Theory
6. Teori Asimetri: Informasi dan Signaling

1. Pendekatan Tradisional

Pendekatan tradisional berpendapat akan adanya struktur modal yang optimal. Dengan kata lain struktur modal mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan. Struktur modal bisa diubah-ubah agar bisa diperoleh nilai perusahaan yang optimal.

2. Pendekatan Modigliani dan Miller (MM)

Pada pendekatan modigliani dan miller (MM), tahun 1960-an kedua ekonom tersebut memasukan faktor pajak ke dalam analisis mereka. Mereka sampai pada kesimpulan bahwa nilai perusahaan dengan utang lebih tinggi adalah tidak relevan dibandingkan nilai perusahaan tanpa utang. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya penghematan pajak dari penggunaan utang.

3. Teori Trade Off

Teori trade off merupakan gabungan antara teori struktur modal modigliani dan miller dengan memasukkan biaya kebangkrutan dan biaya keagenan yang mengindikasikan adanya penghematan pajak dari utang dengan biaya kebangkrutan.

4. Model Miller dengan Pajak Perusahaan dan Personal

Modigliani dan miller mengembangkan model struktur modal tanpa pajak dan dengan pajak. Nilai perusahaan dengan pajak lebih tinggi dibandingkan dengan nilai perusahaan tanpa pajak. Selisih tersebut diperoleh melalui penghematan pajak karena bunga bisa dipakai untuk mengurangi pajak. Miller kemudian mengembangkan model struktur modal dengan memasukkan pajak personal. Pemegang saham dan pemegang utang harus membayar pajak jika mereka menerima dividen (untuk pemegang saham) atau bunga (untuk pemegang utang). Menurut model tersebut, tujuan yang ingin dicapai adalah tidak hanya meminimalkan pajak perusahaan, tetapi meminimalkan total pajak yang

harus dibayarkan (pajak perusahaan, pajak atas pemegang saham, dan pajak atas pemegang utang).

5. Pecking Order Theory

Teori pecking order bisa menjelaskan kenapa perusahaan yang mempunyai tingkat keuntungan yang tinggi justru mempunyai tingkat utang yang lebih kecil. Tingkat utang yang kecil tersebut tidak dikarenakan perusahaan mempunyai target tingkat utang yang kecil, tetapi karena mereka tidak membutuhkan dana eksternal. Tingkat keuntungan yang tinggi menjadikan dana internal mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan investasi.

6. Teori Asimetri Informasi dan Signaling

Konsep signaling dan asimetri informasi berkaitan erat. Teori asimetri mengatakan bahwa pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan tidak mempunyai informasi yang sama mengenai prospek dan risiko perusahaan. Pihak tertentu mempunyai informasi yang lebih baik dibandingkan pihak lainnya. Manajer biasanya mempunyai informasi yang lebih baik dibandingkan dengan pihak luar (investor). Karena itu bisa dikatakan terjadi asimetri informasi antara manajer dengan investor.

Teori signaling adalah model dimana struktur modal (penggunaan utang) merupakan signal yang disampaikan oleh manajer ke pasar. Perusahaan yang meningkatkan utang bisa dipandang sebagai perusahaan yang yakin dengan prospek perusahaan di masa mendatang. Karena cukup yakin, maka manajer perusahaan tersebut berani menggunakan utang yang lebih besar. Investor diharapkan akan menangkap signal tersebut, signal bahwa perusahaan mempunyai prospek yang baik. Dengan demikian utang merupakan tanda atau signal positif.

Komponen Struktur Modal (skripsi dan tesis)

Struktur Modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dan modal sendiri. Modal asing diartikan dalam hal ini adalah hutang baik jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Sedangkan modal sendiri bisa terbagi atas laba ditahan dan bisa juga dengan penyertaan kepemilikan perusahaan.
Komponen struktur modal menurut Bambang Riyanto (2008:227) terdiri dari 2 (dua), yaitu:
1. Modal Asing
2. Modal Sendiri
Komponen struktur modal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Modal Asing
Modal asing atau utang merupakan salah satu sumber pembiayaan eksternal yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai kebutuhan dananya. Dalam pengambilan keputusan akan penggunaan utang ini harus mempertimbangkan besarnya biaya tetap yang muncul dari utang berupa bunga yang akan menyebabkan semakin meningkatnya leverage keuangan dan semakin tidak pastinya tingkat pengembalian bagi para pemegang saham biasa.
Modal asing menurut Bambang Riyanto (2008:227) didefinisikan sebagai berikut:
“Modal asing adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan dan bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan utang yang pada saatnya harus dibayar kembali.”
Jadi modal asing merupakan modal yang digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan operasionalnya yang berasal dari luar perusahaan tersebut.
Modal asing atau utang sendiri dibagi menjadi tiga golongan, diantaranya :
a. Utang jangka pendek (Short-term Debt)
Utang jangka pendek adalah modal asing yang jangka waktunya paling lama satu tahun. Sebagian besar utang jangka pendek terdiri dari kredit perdagangan yaitu kredit yang diperlukan untuk dapat menyelenggarakan usahanya.
b. Utang jangka menengah (Intermediate-term Debt)
Utang jangka menengah merupakan utang yang jangka waktunya adalah lebih dari satu tahun atau kurang dari 10 tahun. Bentuk-bentuk utama dari kredit jangka menengah adalah :
 Term Loan merupakan kredit usaha dengna umur lebih dari satu tahun dan kurang dari 10 tahun.
 Leasing merupakan suatu alat atau cara untuk mendapatkan service dari suatu aktiva tetap yang pada dasarnya adalah sama seperti halnya kalau kita menjual obligasi untuk mendapatkan service dan hak milik atas aktiva tersebut, bedanya pada leasing tidak disertai hak milik.
c. Utang jangka panjang (Long-term Debt)
Utang jangka panjang merupakan utang yang jangka waktunya adalah panjang, pada umumnya lebih dari 10 tahun. Adapun jenis atau bentuk-bentuk utama dari utang jangka panjang antara lain:
 Pinjaman Obligasi merupakan pinjaman untuk jangka waktu yang panjang, untuk debitur mengeluarkan surat pengakuan utang yang mempunyai nominal tertentu.
 Pinjaman hipotik merupakan pinjaman jangka panjang dimana pemberi uang (kreditur) diberi hak hipotik pada suatu barang tidak bergerak, agar bila pihak debitur tidak memenuhi kewajibannya, barang itu dapat dijual dari hasil penjualan tersebut dapat digunakan untuk menutupi tagihannya.
2. Modal Sendiri
Modal sendiri atau ekuitas merupakan modal jangka panjang yang diperoleh dari pemilik perusahaan atau pemegang saham. Modal sendiri diharapkan tetap berada dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak terbatas sedangkan modal pinjaman memiliki jatuh tempo.
Modal sendiri menurut Bambang Riyanto (2008:228) didefinisikan sebagai berikut:
“Modal sendiri pada dasarnya adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya.”
Jadi modal sendiri merupakan modal yang digunakan oleh perusahaan untuk kegiatan operasionalnya yang berasal dari pemilik perusahaan tersebut.
Modal sendiri di dalam suatu perusahaan yang berbentuk P.T. terdiri dari:
a. Modal Saham
Saham adalah tanda bukti pengembalian bagian atau peserta dalam suatu P.T.
Adapun jenis-jenis dari saham adalah sebagai berikut :
 Saham biasa (Common Stock)
 Saham Preferen (Preferred Stock)
 Saham Kumulatif (Cummulative Preferred Stock)
b. Cadangan
Cadangan disini dimaksudkan sebagai cadangan yang dibentuk dari keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan selama beberapa waktu yang lampau atau dari tahun yang berjalan.
Cadangan yang termasuk modal sendiri adalah :
 Cadangan ekspansi
 Cadangan modal kerja
 Cadangan selisih kurs
 Cadangan untuk menampung hal-hal atau kejadian-kejadian yang tidak diduga sebelumnya (cadangan umum)
c. Laba Ditahan
Keuntungan yang diperoleh oleh suatu perusahaan dapat sebagian dibayarkan sebagai dividen dan sebagian ditahan oleh perusahaan. Apabila penahanan keuntungan tersebut sudah dengan tujuan tertentu, maka dibentuklah cadangan sebagaimana yang telah diuraikan. Apabila
perusahaan belum mempunyai tujuan tertentu mengenai penggunaan keuntungan tersebut, maka keuntungan tersebut merupakan “keuntungan yang ditahan.”

Pengertian Struktur Modal (skripsi dan tesis)

Struktur Modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Modal asing dalam hal ini adalah hutang jangka panjang maupun jangka pendek. Sedangkan modal sendiri terbagi atas laba ditahan dan penyertaan kepemilikan perusahaan. Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang mengoptimalkan keseimbangan antara risiko dan pengembalian sehingga memaksimumkan harga saham. Untuk itu, dalam penetapan struktur modal suatu perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai variabel yang mempengaruhinya.
Struktur modal merupakan masalah yang penting bagi perusahaan karena baik buruknya struktur modal akan mempunyai efek langsung terhadap posisi finansial perusahaan, terutama dengan adanya hutang yang sangat besar akan memberikan beban kepada perusahaan.
Struktur modal menurut Sartono (2010:225) didefinisikan sebagai berikut:
“Struktur modal merupakan perimbangan jumlah utang jangka pendek yang bersifat permanen, utang jangka panjang, saham preferen dan saham biasa.”
Jadi struktur modal merupakan perimbangan antara jumlah utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan saham.
Struktur modal menurut Sudana (2011:143) didefinisikan sebagai berikut:
“Struktur modal (capital structure) berkaitan dengan pembelanjaan jangka panjang suatu perusahaan yang diukur dengan perbandingan utang jangka panjang dengan modal sendiri.”
Jadi struktur modal merupakan perbandingan antar utang jangka panjang dengan modal sendiri yang digunakan untuk pembelanjaan perusahaan. Struktur modal menurut Irham Fahmi (2011:106) didefinisikan sebagai berikut: “Struktur modal merupakan gambaran dari bentuk proporsi finansial perusahaan yaitu antara modal yang dimiliki yang bersumber dari utang jangka panjang (long-term liabilities) dan modal sendiri (shareholder’s equity) yang menjadi sumber pembiayaan suatu perusahaan.”
Jadi struktur modal merupakan gabungan sumber dana perusahaan yang bersumber dari utang jangka panjang dan modal sendiri yang digunakan sebagai sumber pembiayaan perusahaan.
Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa struktur modal merupakan proporsi keuangan antara utang jangka pendek, utang jangka panjang dan modal sendiri yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan belanja perusahaan

Hubungan Harga Saham di Pasar (Market Price) dengan Faktor Fundamental serta Harga Saham Normatif (skripsi dan tesis)

Harga pasar merupakan harga suatu saham pada pasar yang sedang berlangsung, biasanya harga yang diambil jika bursa telah tutup maka dipergunakan harga penutupan (closing price). Haga pasar ini diperoleh dari data sekunder yang bersumber dari Indonesia Capital Market Derectori (ICMD) dan JSX Statistics. Analisis fundamental berarti memperkirakan pergerakan harga saham yang didasarkan faktor fundamental perusahaan, seperti pendapatan,perkembangan industri, kebijakan manajemen yang tercermin dalam laporan emiten. Harga saham akan naik apabila pendapat perusahaan mengalami peningkatansecara terus-menerus dan konsisten. Analisa ini mempunyai kecendrungan untuk melihat kedepan berdasarkan prediksi expected return akan diperoleh investor dimasa yang akan datang.
Dalam pengambilan putusaninvestasi dalam saham, investor salalu dihadapkan pada permasalahan apakah tingkat keuntungan yang diharapkan (expected return) telah sesuai/sebanding dengan tingkat resiko yang harus dipikulnya. Weston, Besley dan Brigham (1993) bahwa nilai pasar sesuatu saham pada suatu waktu (curren market price) dapat berbeda dengan nilai fair market pricenya. Keown dan Scott (1996) juga menemukan bahwa fair market price dapat diperbandingkan dengan market pricenya, yang akan menghasilkan perbedaan dalam bentuk overvalued atau undervalued. Perbedaan ini dapat terjadi karena fair market price merupakan nilai yang dipertimbangkan oleh investor dengan memperhitungkan data tentang jumlah, waktu dan tingkat resiko dari future cash flow yang tersedia.

Price to Book Value (PBV) (skripsi dan tesis)

Rasio ini memberikan petunjuk lain bagaimana investor memandang suatu
perusahaan. Perusahaan yang memiliki tingkat pengembalian yang tinggi akan memiliki nilai buku (book value) yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang memiliki tingkat pengembalian rendah. Nilai buku dan ekuitas adalah perbedaan nilai buku asset dengan nilai buku kewajiban.
Pengukuran nilai buku aset umumnya dinyatakan melalui nilai asset pada saat
membeli dikurangi dengan depresiasi aset tersebut. Konsekuensinya, nilai buku aset akan menurun dengan bertambahnya usia. Sedangkan nilai buku kewajiban merupakan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan perusahaan pada saat penilaian.
Beberapa keunggulan PBV:
1. Nilai buku memberikan nilai yang relatif stabil dan dapat dibandingkan
dengan harga pasar.
2. PBV rasio dapat diperbandingkan antar perusahaan-perusahaan yang
menggunakan .standar akuntansi yang sama.
3. Perusahaan dengan negative earning tidak dapat dinilai dengan PER tetap!
dapat dinilai dengan menggunakan PBV rasio

Net Profit Margin (NPM) Rasio Profitabilitas (skripsi dan tesis)

Net profit margin (NPM) atau sering disebut sebagai net income to sales (NSI)
erupakan ratio antara net income after tax (NIAT) terhadap net sales. Rasio ini
menunjukkan tingkat kembalian keuntungan bersih terhadap penjualan bersihnya dan sekaligus menunjukkan efesiensi biaya yang dikeluarkan perusahaan. Jika NPM semakin besar, maka berarti semakin efesien biaya yang dikeluarkan, sehingga semakin besar tingkat kembalian keuntungan.
Secara matematis rasio NPM dapat dirumuskan sebagai berikut (Robert Ang,
1997)
NIAT merupakan pendapatan bersih sesudah pajak, tetapi kalau ada keuntungan hak minoritas harus ikut diperhitungkan: sedangkan net sales merupakan total penjualan (penjualan tunai dan kredit) dikurangi dengan return dan potongan penjualan.(Robert Ang, 1997). Perusahaan dengan NPM yag besar, maka semakin efesien biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga akan meningkatkan tingkat kembalian keuntungan bersihnya. Hal tersebut semakin meningkatkan daya tarik investor, meningkatnya daya
tarik investor dapat meningkatkan harga saham perusahaan. Dengan demikian NPM berhubungan positif dengan total return (Robert Ang 1977).

Return on Asset (ROA) (skripsi dan tesis)

Rasio profitabilitas yag digunakan selain NPM adalah return on asset (ROA) yang sering disebut juga sebagai return on investment (ROI) digunakan untuk mengukur efektifitas perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan ativitas yang dimiliki. Rasio ini merupakan rasio yang terpenting diantara rasio rentabilitas/profitabilitas yang lain. ROA atau ROI diperoleh dengan cara membandingkan antara net income after tax (NIAT) terhadap average total asset. NIAT merupakan pendapatan bersih sesudah pajak, tetapi kalau ada keuntungan hak minoritas harus ikut diperhitungkan. Average total assets merupakan rata-rata total asset awal tahun
dan akhir tahun. Semakin besar ROA atau ROI menunjukkan kinerja yang semakin baik, karena tingkat kembalian semakin besar (Robbert Ang, 1997: hal 18.32-18.33).
Semakin besar ROA menunjukkan kinerja semakin baik, karena tingkat
kembalian yang diperoleh dari total asset perusahaan semakin besar (Robert Ang, 1977), artinya aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan mampu
menghasilkan keuntungan yang besar. Dengan demikian semakin tinggi ROA
semakin meningkat daya tarik investor sehingga harga saham meningkat. Dengan demikian ROA berhubungan positif dengan total return

Debt to Equity Ratio (DER) (skripsi dan tesis)

DER merupakan rasio antara total hutang (total debt) terhadap total ekuitas
(equity) yang dimiliki perusahaan. Rasio ini menunjukkan struktur modal yang
digunakan oleh perusahaan. Semakin tinggi DER menunjukkan semakin besar total hutang dari pada total ekuitas yang digunakan oleh perusahaan. Dengan demikian semakin tinggi DER juga menunjukkan semakin besar tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pihak luar, sehingga tingkat rasio perusahaan juga semakin besar. Hal ini membawa dampak pada menurunnya harga saham di bursa, sehingga return saham juga semakin menurun; demikian sebaliknya. Teori ini didukung oleh bukti empiris yang dihasilkan oleh Syahib Natarsyah (2000) yang menunjukan bahwa DER secara signifikan
berpengaruh negatif terhadap return saham. Namun hasil tersebut bertentangan dengan bukti empiris yang dihasilkan oleh Sparta (2000) yang menunjukan bahwa DER tidak signifikan mempengaruhi return saham.

Kinerja Keuangan Perusahaan (skripsi dan tesis)

Investor dalam menanamkan dananya membutuhkan berbagai informasi yang
berguna untuk memprediksi hasil investasinya dalam pasar modal. Informasi yang biasa digunakan oleh para investor dikelompokkan dalam dua hal pokok, yaitu informasi yang bersifat fundamental dan informasi yang bersifat teknikal (Claude, 1996).
Informasi fundamental adalah informasi yang berhubungan dengan kondisi
perusahaan yang pada umumnya ditunjukkan dalam laporan keuangan yang merupakan salah satu ukuran kinerja perusahaan. Dari laporan keuangan dapat diketahui beberapa faktor fundamental, antara lain: (1) rasio-rasio keuangan, (2) arus kas, (3) serta ukuran-ukuran kinerja lainnya yang dihubungkan dengan return saham (Elton, 1995). Informasi fundamental juga sering digunakan untuk memprediksi harga saham. Suatu analisis fundamental merupakan analisis yang digunakan untuk mencoba
memprediksi harga saham diwaktu yang akan datang dengan mengestimasi nilai dari faktor-faktor fundamental yang berpengaruh terhadap harga saham diwaktu yang akan datang dan menerapkan hubungan variabel tersebut sehingga diperoleh taksiran harga saham (Husnan, 1998). Francis (1983) menyatakan bahwa fundamental approach merupakan teknik analisis saham yang mempelajari tentang keuangan mendasar dan fakta ekonomi suatu perusahaan sebagai langkah penilaian nilai saham perusahaan. Pendapat
lain mengenai analisis fundamental disampaikan oleh Jogiyanto (1998) yang menyatakan bahwa analisis fundamental mencoba menghitung nilai instrinsik suatu saham dengan menggunakan data keuangan perusahaan, sehingga disebut juga dengan analisis perusahaan.
Dengan analisis fundamental yang mendalam dan menyeluruh atas kondisi suatu perusahaan emiten, investor akan memilih mana saham dinilai terlalu rendah dan mana saham yang dinilai terlalu tinggi. Faktor-faktor fundamental yang mencerminkan kinerja keuangan suatu perusahaan dapat dianalisis dari laporan keuangan yang dikeluarkan secara periodic yang tercermin melalui rasio-rasio keuangan. Rasio keuangan adalah perbandingan antara dua elemen laporan keuangan yang menunjukkan suatu indikator kesehatan keuangan pada waktu tertentu. Rasio keuangan menyederhanakan informasi
yang mengambarkan hubungan antara pos tertentu dengan pos lainnya. Penilaian secara cepat hubungan antara pos tadi kemudian  embandingkannya dengan rasio lain sehingga diperoleh informasi untuk kemudian diberikan suatu penilaian, dapat dilakukan dengan penyederhanaan informasi ini (Ang, 1997).
Rasio keuangan yang diolah dari laporan keuangan sangat penting dan perlu untuk melakukan analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan oleh berbagai pihak. Hal ini terungkap pada Statement of Financial Accounting Concept (SFAC) No. 1, yang mengatakan bahwa laporan keuangan harus dapat menyajikan informasi yang berguna bagi investor, calon investor, kreditur, dan pihak lain yang membutuhkannya dalam rangka mengambil keputusan yang rasional.
Rasio keuangan dapat menggambarkan kinerja keuangan dan dapat menjelaskan beberapa kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Terdapat perbandingan yang berarti dalam dua hal yang dapat dibuat melalui rasio keuangan (Purnomo, 1998). Pertama, dapat dibandingkan rasio keuangan suatu perusahaan dari waktu ke waktu untuk mengamati kecenderungan (trend) yang sedang terjadi. Kedua, dapat dibandingkan rasio
keuangan sebuah perusahaan dengan perusahaan lain yang masih bergerak pada industri yang relatif sama pada periode tertentu. Penilaian keunggulan dan kelemahan pengelolaan keuangan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain dalam industri tertentu atau antara perusahaan dengan rata-rata perusahaan dalam industri yang sama dapat diketahui dengan cara yang kedua ini.
Ang (1997) menyatakan bahwa, analisis faktor fundamental didasarkan pada
analisis keuangan yang tercermin dalam rasio-rasio keuangan yang terdiri dari lima rasio, yaitu Rasio Likuiditas, Rasio Rentabilitas (profitabilitas), Rasio Solvabilitas (solvency), Rasio Pasar, dan Rasio Aktivitas. Rasio Rentabilitas (profitabilitas) antara lain terdiri dari Return On Assets (ROA) dan Net Profit Margin (NPM), Rasio Solvabilitas diantaranya adalah Debt to Equity Ratio (DER), sedangkan Rasio Pasar diantaranya adalah Price to Book Value (PBV) dan Earning Per Share (EPS).

Analisis Saham (skripsi dan tesis)

Analisa saham bertujuan untuk menaksir nilai intrinsik (intrinsic value) suatu
saham. Nilai intrinsik adalah nilai sesungguhnya. Nilai intrinsik saham tersebut kemudian dibandingkan dengan harga pasar saham yang bersangkutan pada saat ini (current market price) . Nilai intrinsik itu sendiri menunjukkan present value arus kas yang diharapkan dari suatu saham (Suad Husnan, 1998) .
Dalam hal penilaian harga saham, terdapat tiga pedoman yang dipergunakan,
Pertama, bila harga saham melampaui nilai intrinsik saham, maka saham tersebut dinilai overvalued (harga saham terlalu mahal). Oleh karena itu saham tersebut sebaiknya dihindari atau dilakukan penjualan saham karena kondisi seperti ini pada masa yang akan datang kemungkinan besar akan terjadi koreksi pasar. Kedua, apabila harga saham sama dengan nilai intrinsiknya, maka harga saham tersebut dinilai wajar dan berada dalam kondisi keseimbangan. Pada kondisi demikian, sebaiknya pelaku pasar tidak melakukan transaksi pembelian ataupun penjualan saham yang bersangkutan.
Ketiga, apabila harga saham lebih kecil dari nilai intrinsiknya maka saham
tersebut dikatakan undervalued (harga terlalu rendah). Bagi para pelaku pasar, saham yang undervalued ini sebaiknya dipertahankan apabila saham tesebut telah dimilikinya, karena besar kemungkinan di masa yang akan datang akan terjadi lonjakan harga saham.

Pembebanan Jaminan Fidusia (skripsi dan tesis)

Sebagai jaminan hutang, suatu benda tersebut harus diikat, sehingga pihak ketiga mengetahui benda tersebut adalah jaminan hutang. Pembebanan Jaminan Fidusia adalah pengikatan jaminan hutang, yang diproses dengan pembuatan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh seorang notaris dan menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang Undang Jaminan Fidusia. Akta Jaminan Fidusia sebagai akta yang mengikat benda jaminan fidusia, dalam pembuatannya harus dicantumkan hal-hal pokok yang berkaitan dengan identitas para pihak yang berjanji; kemudian informasi lengkap mengenai perjanjian pokok, uraian benda sebagai objek jaminan fidusia, jumlah nilai hutang yang dijamin dengan fidusia serta nilai objek jaminan fidusia. Dimaksud dalam hal ini adalah hutang yang objek jaminannya diikat dengan lembaga jaminan fidusia. Jenis-jenis hutang yang dalam hal dilakukan pelunasannya menggunakan lembaga fidusia, jenis hutang tersebut meliputi hutang yang sudah ada, hutang yang akan ada di kemudian hari,
serta hutang yang telah terhitung nominalnya pada saat eksekusi.21
Sebagai bukti yang akurat untuk ditunjukkan kepada publik ataupun debitur,
bahwa kreditur merupakan pemegang Jaminan Fidusia, adalah Sertifikat Jaminan Fidusia yang dikeluarkan Kantor Pendaftaran Fidusia pada tanggal yang sama persis dengan tanggal penerimaan permohonan Pendaftaran benda Jaminan Fidusia tersebut. Penyerahan sertifikat ini kepada Penerima Fidusia juga dilakukan pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Pemahaman mengenai kewajiban pendaftaran jaminan Fidusia dapat dikatakan merupakan suatu proses yang harus ada dan dilaksanakan, ini dikarenakan pada umumnya objek yang dijadikan Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang tidak terdaftar makasulit untuk mengetahui siapa pemiliknya sebenarnya.
Sertifikat Jaminan Fidusia disini adalah sebagai alat bukti yang merupakan akta otentik. Hal ini dapat dilihat dari ciri-ciri sertifikat jaminan fidusia, yaitu dibuat oleh pejabat yang berwenang atau dapat disebut juga pejabat umum (dalam hal ini dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dalam pengeluaran sertifikat jaminan fidusia yang bertugas pada Kantor Pendaftaran Fidusia dan bernaung dibawah pengawasan Departemen Kementrian Hukum dan Ham). Pengertian akta otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah : sebuah akta yang bentuknya telah diatur serta ditentukan oleh undang-undang, kemudian pembuatannya dilakukan oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yangberkuasa untuk pembuatan akta tersebut,yang mana bertempat dimana akta itu dibuat.
Sebagai alat bukti yang merupakan akta otentik, maka sertifikat jaminan fidusia, dipersamakan informasinya dengan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga tidak dapat disangkal kebenarannya kecuali pihak yang menyangkal dapat membuktikan sebaliknya dari apa yang dimuat  dalam sertifikat jaminan fidusia tersebut. Unsur penguat dalam sertifikat jaminan fidusia yang selalu melekat juga pada akta otentik lainnya adalah, adanya unsur kekuatan pembuktian sempurna atau volledig dan mengikat atau bindende.
Kekuatan pembuktian sempurna tersebut merupakan suatu unsur yang lengkap yang harus ada dalam suatu akta otentik, dimana suatu akta tersebut harus dapat mengalahkan informasi bukti-bukti lainnya, dan mengenai isi dan informasi dalam akta akan tetap dianggap benar karena merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang,hal ini dapat berubah sampai ada bukti lain yang membuktikan sebaliknya.Sebuah akta otentik yang sempurna menurut pendapat Irawan Soerodjo dilihat dari bentuk luarnya sebagai suatu akta yang memenuhi syarat formal, maka ada 3 (tiga) unsur esensial yang membangun suatu akta, yaitu akta tersebut dibuat dengan adanya arahan dari undang-undang,dibuat oleh atau dihadapan Pejabat Umum yang berwenang dalam pembuatan serta pengeluaran akta tersebut. Selain unsur esensial sebagai unsur pembangun akta otentik, diketahui juga ciri khas
sebuah akta otentik yaitu informasi dalam akta adalah untuk pembuktian yang
benar, nyata, sesuai perundang-undangan, dibuat oleh pejabat umum atau pejabat yang berwenang serta berada dalam bidang hukum privat.24
Jaminan fidusia sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (2) Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebanin hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberi kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
Terkait dengan ketentuan diatas, maka berikut penjelasan mengenai proses atau tahapan pembebanan fidusia, yaitu:
a. Proses pertama, dengan membuat perjanjian pokok berupa perjanjian kredit;
b. Proses kedua, pembebanan benda dengan jaminan fidusia yang ditandai dengan
pembuatan Akta Jaminan Fidusia (AJF), yang didalamnya memuat hari,
tanggal, waktu pembuatan, identitas para pihak, data perjanjian pokok fidusia,
uraian objek fidusia, nilai penjaminan serta nilai objek jaminan fidusia; dan
c. Proses ketiga, adalah pendaftaran Akta Jaminan Fidusia (AJF) dikantor
pendaftaran fidusia, yang kemudian akan diterbitkan sertifikat Jaminan Fidusia kepada kreditur sebagai penerima fidusia.
Melihat dari uraian mengenai pembebanan jaminan fidusia, maka dapat diketahui bahwa proses pembebanan jaminan fidusia ini adalah salah satu proses utama yang penting dan wajib, untuk dilakukan. Hal ini bertujuan agar para kreditur sebagai pemegang jaminan fidusia dapat melanjutkan tahap berikutnya dalam proses penjaminan hutang dengan lembaga fidusia, tahap itu adalah pendaftaran jaminan fidusia

Hapusnya Jaminan Fidusia (skripsi dan tesis)

Jaminan fidusia merupakan perjanjian assesoir dari perjanjian dasar yang
menerbitkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Sebagai suatu perjanjian assesoir, jaminan fidusia ini demi hukum hapus bila hutang pada perjanjian pokok yang menjadi sumber lahirnya perjanjian penjaminan fidusia atau hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia dihapus. Hapusnya jaminan fidusia adalah tidak berlakunya lagi jaminan fidusia. Ada 3 sebab hapusnya jaminan fidusia yaitu:
1. Hapusnya Hutang Yang Dijamin Dengan Fidusia. Yang dimaksud hapusnya
hutang adalah antara lain karena pelunasan dan bukti hapusnya hutang berupa
keterangan yang dibuat kreditur.
2. Pelepasan Hak Atas Jaminan Fidusia Oleh Penerima Fidusia.
3. Musnahnya Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia. Musnahnya benda
yang menjadi objek jaminan fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi. 18
Sifat ikatan dari jaminan fidusia tergantung pada adanya piutang yang dijamin
pelunasannya. Apabila piutang tersebut hapus karena hapusnya hutang atau
karena pelepasan, maka dengan sendirinya jaminan fidusia yang bersangkutan
menjadi hapus. Hapusnya hutang ini antara lain dibuktikan dengan bukti
pelunasan atau bukti hapusnya hutang berupa keterangan yang dibuat oleh
kreditor. Pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia hak jaminan
diberikan kepada kreditur penerima fidusia yang memperjanjikan hal tersebut.
Hak tersebut diberikan untuk melindungi kepentingan kreditur karena jaminan
fidusia memberikan hak-hak tertentu untuk kepentingan penerima fidusia. Jadi, bahwa hak untuk melepaskan hak jaminan fidusia adalah kreditur penerima fidusia.
Musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia juga tidak menghapuskan klaim asuransi, dan tidak diperjanjikan lain. Jadi jika benda yang menjadi objek jaminan fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan maka klaim asuransi akan menjadi pengganti objek jaminan fidusia tesebut. Bahwa jaminan fidusia yang hapus adalah jaminan fidusia atas “benda jaminan yang musna”.19 Benda yang musna merupakan bagian dari sekelompok benda jaminan fidusia, maka untuk benda-benda jaminan yang selebihnya tidak musna atau tetap berlaku. Apabila hutang dari pemberi jaminan fidusia telah dilunasi, maka menjadi kewajiban bagi penerima jaminan fidusia, kuasanya, ataupun wakilnya untuk memberitahukan secara tertulis kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya jaminan fidusia yang disebabkan karena hapusnya hutang pokok.
Pemberitahuan itu dilakukan paling lambat 7 hari setelah hapusnya jaminan
fidusia yang bersangkutan dengan dilampiri dokumen pendukung tentang
hapusnya jaminan fidusia.
Diterimanya surat pemberitahuan, maka ada 2 hal yang dilakukan oleh Kantor
Pendaftaran Fidusia, yaitu:
1. Pada saat yang sama mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar
fidusia.
2. Pada tanggal yang sama dengan tanggal pencoretan jaminan fidusia dari buku
daftar fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang
menyatakan “sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan tidak berlaku lagi”.
Terkait penjelasan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia disebutkan pula, bahwa Undang-Undang ini menganut larangan milik beding, yang berarti setiap janji memberikan kewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, yaitu batal demi hukum.
Hapusnya fidusia karena musnahnya utang yang dijamin dengan jaminan fidusia adalah konsekuensi logis dari karakter perjanjian jaminan fidusia yang merupakan perjanjian ikutan (accessoir), terhadap perjanjian pokoknya berupa perjanjian utang-piutang. Jadi jika perjanjian utang-piutang atau utangnya lenyap karena alasan apapun maka Jaminan Fidusia sebagai ikutannya ikut lenyap juga.
Hapusnya Jaminan Fidusia karena pelepasan hak atas Jaminan Fidusia oleh
penerima fidusia juga wajar, mengingat pihak penerima fidusia sebagai yang
memiliki hak atas jaminan fidusia tersebut bebas untuk mempertahankan atau
melepaskan hak itu. Hapusnya fidusia akibat musnahnya barang Jaminan Fidusia tetunya juga wajar, mengingat tidak ada manfaat lagi fidusia itu dipertahankan jika benda yang dijadikan objek Jaminan Fidusia tersebut sudah tidak ada. Mengenai musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia, Pasal 25 ayat
(2) Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur sebagai berikut, “Musnahnya
benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tidak menghapuskan klaim asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b.”
Penjelasan atas Pasal 25 ayat (2) UUJF menyatakan, ”Dalam hal benda yang
menjadi objek Jaminan Fidusia musnah dan benda tersebut diasuransikan, maka klaim asuransi akan menjadi pengganti objek Jaminan Fidusia tersebut.”
Penjelasan pasal tersebut sudah jelas menentukan bahwa klaim asuransi yang
diterima akan menjadi pengganti Objek Jaminan Fidusia. Selain itu, Pasal 25 ayat
(3) menyatakan ketentuan sebagai berikut, Penerima Fidusia memberitahukan
kepada Kantor Pendaftaran Fidusia mengenai hapusnya Jaminan Fidusia
sebagaimanad dimaksud dalam ayat (1) dengan melampirkan pernyataan
mengenai hapusnya utang, pelepasan hak atau musnahnya Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut.Ada prosedur tertentu yang harus ditempuh manakala suatu Jaminan Fidusia hapus, yaitu harus dilakukan pencoretan pencatatan Jaminan Fidusia di Kantor Pendaftaran Fidusia. Selanjutnya Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan surat keterangan yang menyatakan bahwa Sertifikat Jaminan Fidusia yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku lagi. Dalam hal ini, pencatatan jaminan fidusia tersebut dicoret dari buku daftar fidusia yang ada di Kantor Pendaftaran Fidusia

Pengalihan Jaminan Fidusia (skripsi dan tesis)

Sebagaimana diketahui bahwa suatu piutang dapat saja diahlikan kepada pihak lain dengan jalan cessie piutang. Pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia menentukan bahwa piutang diahlikan kepada pihak lain, maka fidusia yang menjamin hutang tersebut juga ikut berahli kepada pihak yang menerima
pengalihan fidusia. Pihak penerima fidusia berahli secara hukum kepada penerima pengalihan piutang tersebut. Hal ini juga sesuai dengan prinsip perjanjian Jaminan Fidusia sebagai perjanjian yang assessoir, yaitu mengikuti perjanjian piutang (perjanjian pokok). Perahliahan tersebut didaftarkan oleh kreditor baru kepada Kantor Pendaftaran Fidusia.
Prinsip pemberian fidusia tidak boleh mengahlikan benda Objek Jaminan Fidusia mengingat Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 masih menganggap ada pengalihan hak (secara constitutum posessorium) atas benda Jaminan Fidusia kepada pihak penerima fidusia. Pihak pemberi fidusia tidak berwenang lagi untuk mengalihkan benda tersebut kecuali atas larangan tersebut dibuka dan dibenarkan secara tertulis oleh pihak penerima fidusia atau jika benda Objek Jaminan Fidusia adalah benda persediaan dimana dalam hal ini pemberi fidusia masih dapat mengahlikan benda Objek Jaminan fidusia menurut cara-cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.17
Melindungi pihak penerima fidusia sebagai yang dijaminkan hutangnya dalam hal pemegang fidusia mengalihkan benda persediaan, maka pemberi fidusia
diwajibkan mengganti benda persediaan yang telah dialihkan tersebut dengan
benda yang setara. Dalam hal ini setara dalam arti jenis maupun nilainya.Namun apabila terjadi wanprestasi oleh debitur, maka:
1. Benda persediaan yang menjadi objek fidusia tidak dapat dialihkan lagi, dan
2. Hasil pengalihan dan/atau tagihan yang timbul karena pengalihan demi hukum menjadi Objek Jaminan Fidusia pengganti dari Objek Jaminan Fidusia yang telah dialihkan.
Proses penyetopan pengalihan barang persediaan sebagai Jaminan Fidusia ini bila terjadi wanprestasi disebut dengan proses “kristalisasi”. Jika benda persediaan objek fidusia tersebut dialihkan kepada pihak ketiga maka pembeli benda persediaan tersebut bebas dari tuntutan meskipun pembeli tersebut mengetahui tentang adanya Jaminan Fidusia tersebut

Sifat Lembaga Jaminan Fidusia (skripsi dan tesis)

Jaminan fidusia adalah agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan (zakelijke zekerheid, security right in rem) yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima jaminan fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya. Hak ini tidak hapus karena adanya kepailitan atau likuidasi dari pemberi jaminan fidusia. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga secara tegas telah menyatakan bahwa “jaminan fidusia merupakan perjanjian assesoir dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi yang berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu yang dapat dinilai dengan uang.” Sebagai suatu perjanjian assesoir, perjanjian jaminan fidusia memiliki sifat sebagai berikut:
1. Sifat ketergantungan terhadap perjanjian pokok.
2. Keabsahannya semata-mata ditentukan oleh sah tidaknya perjanjian pokok.
3. Sebagai perjanjian bersyarat, maka dapat dilaksanakan jika ketentuan yang
disyaratkan dalam perjanjian pokok telah atau tidak dipenuhi.
Selain dari sifat-sifat yang telah dipaparkan di atas, jaminan fidusia juga memiliki sifat sebagai berikut:
1. Sifat Mendahului (Droit de Preference) Dalam Jaminan Fidusia.
Jaminan fidusia menganut prinsip droit de preference. Hak yang didahulukan di dalam prinsip ini maksudnya adalah hak penerima jaminan fidusia untuk
mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Hak untuk mengambil pelunasan ini mendahului hak kreditor- kreditor lainnya. Bahkan sekalipun pemberi jaminan fidusia dinyatakan pailit atau dilikuidasi, hak yang didahulukan dari penerima jaminan fidusia tidak hapus karena benda yang menjadi objek jaminan fidusia tidak termasuk ke dalam harta pailit pemberi jaminan fidusia. Dengan demikian penerima jaminan fidusia tergolong ke dalam kelompok kreditor separatis.
2. Sifat Droit de Suite Dalam Jaminan Fidusia.
Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia. Ketentuan ini merupakan pengakuan atas prinsip droit desuite yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang- undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atas kebendaan (in rem).

Subjek dan Objek Lembaga Jaminan Fidusia (skripsi dan tesis)

Subjek dari lembaga jaminan fidusia adalah pemberi dan penerima jaminan
fidusia itu sendiri. Pemberi jaminan fidusia adalah orang perorangan atau
korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima jaminan fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia.13Sedangkan objek dari jaminan fidusia itu sendiri sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang Jaminan Fidusia adalah benda bergerak yang terdiri dari benda dalam persediaan (inventory), benda dagangan,piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Tetapi dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka objek jaminan fidusia diberikan pengertian yang luas.
Berdasarkan Undang-Undang ini, Objek jaminan fidusia dibagi 2 macam, yaitu:
1. Benda bergerak, baik berwujud maupun tidak berwujud; dan
2. Benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebanin hak
tanggungan.
Pasal 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia
memberikan batas ruang lingkup berlakunya undang-undang jaminan fidusia yaitu berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia yang dipertegas kembali oleh rumusan yang dimuat di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dengan tegas menyatakan bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia ini tidak berlaku terhadap:
a. Hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang
peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas benda- benda tersebut wajib didaftar. Namun demikian bangunan di atas milik orang lain yang tidak dapat dibebani tanggungan berdasarkan undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan, dapat dijadikan objek jaminan fidusia.
b. Hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 (dua puluh) M3 atau lebih.
c. Hipotek atas pesawat terbang.
d. Gadai.
Jika kita memperhatikan sejarah dari perkembangan jaminan fidusia pada awalnya yaitu pada zaman romawi, objek dari jaminan fidusia itu sendiri meliputi barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Pemisahan mulai diadakan ketika kemudian orang-orang romawi mengenal jaminan gadai dan jaminan hipotek. Pada saat jaminan fidusia muncul kembali di negara Belanda, maka pemisahan antara barang bergerak yang berlaku untuk gadai dan barang tidak bergerak untuk hipotek juga diberlakukan.Objek dari jaminan fidusia pun dipersamakan dengan jaminan gadai yaitu barang bergerak karena pada waktu itu fidusia dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari larangan yang terdapat dalam gadai. Hal ini telah menjadi yurisprudensi yang terus digunakan di negara Belanda maupun di negara Indonesia.
Lahirnya undang-undang jaminan fidusia, dapat dikatakan bahwa yang menjadi objek dari jaminan fidusia adalah benda apapun yang dapat dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya. Benda itu dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud, terdaftar maupun tidak terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat bahwa benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan.

Bentuk – Bentuk Jaminan (skripsi dan tesis)

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa ada dua macam jaminan yaitu
jaminan secara umum dan jaminan secara khusus. Jaminan secara khusus terbagi lagi menjadi jaminan kebendaan dan jaminan orang atau jaminan penanggungan hutang.
Macam-macam jaminan kebendaan sebagai berikut:
a. Gadai
Ketentuan Pasal 1150 KUHPdt, gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas
suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya, untuk menjamin suatu hutang dan memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari benda tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya, kecuali biaya-biaya untuk melelang benda tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan setelah benda itu digadaikan.
b. Hipotik
menurut ketentuan Pasal 1162 KUHPdt, Hipotik adalah hak kebendaan atas suatu benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian dari benda tersebut bagi pelunasan hutang. Hipotik merupakan perjanjian yang accessoir, disamping adanya perjanjian pokok yang berwujud perjanjian pinjam-meminjam uang, maka dengan adanya hipotik tergantung pada perjanjian pokok dan akan hapus jika perjanjian pokoknya hapus.
c. Fiducia
fiducia atau lengkapnya Fiduclare Elgendomsoverdracht sering disebut juga
sebagai jaminan hak milik secara kepercayaan, merupakan suatu bentuk jaminan atas benda-benda bergerak disamping gadai yang dikembangkan oleh Yurisprudensi. Jaminan kebendaan ini dapat dibedakan kedalam suatu bentuk benda bergerak dan tidak bergerak.

Pengertian Fidusia (skripsi dan tesis)

Istilah kata fidusia sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu fiducie. Sedangkan dalam bahasa Inggris dikenal dengan fiduciary transfer of ownership, yang artinya adalah kepercayaan. Di dalam berbagai literatur yang ada, fidusia lazim disebut dengan istilah Fidusia Eigendom Overdract (FEO), yaitu penyerahan hak milik berdasarkan atas rasa kepercayaan.Fidusia merupakan istilah yang telah lama dikenal di dalam bahasa Indonesia. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menggunakan istilah fidusia, sehingga istilah tersebut telah menjadi yang resmi dalam hukum Indonesia. Di dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kita jumpai pengertian fidusia. Fidusia adalahpengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.
Selain itu dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan
pengertian Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang
berwujudmaupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya
bangunanyang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang
tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.
Pasal 1 Undang-Undang Fidusia memberikan batasan dan pengertian Fidusia
adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pranata Jaminan Fidusia yang di atur dalam Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 adalah pranata Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam fiducia cum creditore contracta

Sejarah Fidusia (skripsi dan tesis)

Fidusia berasal dari kata “fides” yang artinya adalah kepercayaan. Sesuai dengan arti dari kata ini, maka hubungan hukum antara debitor sebagai pemberi jaminan fidusia dan kreditor sebagai penerima jaminan fidusia merupakan hubungan hukum yang berdasarkan atas rasa kepercayaan dari kedua belah pihak satu sama lain.
Pranata jaminan fidusia telah diberlakukan sebelumnya di dalam masyarakat
hukum romawi. Ada dua bentuk jaminan fidusia di dalam masyarakat hukum
romawi ini, yaitu fidusia cum creditore dan fidusia cum amico. Kedua bentuk
jaminan fidusia ini timbul dari perjanjian yang disebut dengan pactum fiduciae
yang kemudian diikuti dengan penyerahan hak atau in iure cession.5
Timbulnya jaminan fiducia cum creditore ini disebabkan karena kebutuhan
masyarakat akan adanya hukum jaminan. Pada waktu itu dirasakan adanya suatu kebutuhan terhadap hukum jaminan ini, namun belum diatur oleh konstruksi hukum. Dengan adanya jaminan fiducia cum creditore ini maka kewenangan yang dimiliki kreditor akan lebih besar yaitu sebagai pemilik atas barang yang diserahkan sebagai jaminan. Debitor percaya bahwa kreditor tidak akan menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan itu. Kekuatannya hanya terbatas pada kepercayaan dan secara moral saja, tidak memiliki kekuatan hukum.
Hal ini merupakan kelemahan dari jaminan fidusia pada bentuk awalnya jika
dibandingkan dengan sistem hukum jaminan yang dikenal sekarang. Karena
adanya kelemahan itu maka ketika jaminan gadai dan jaminan hipotek
berkembang sebagai hak-hak jaminan, jaminan fidusia menjadi terdesak dan
bahkan akhirnya hilang dari hukum romawi. Jadi jaminan fidusia itu timbul
karena memang adanya kebutuhan masyarakat akan hukum jaminan. Namun
kemudian lenyap karena dianggap tidak dapat lagi memenuhi kebutuhan
masyarakat. Perkembangan selanjutnya dari jaminan fidusia yaitu ketika hukum Belanda meresepsi hukum romawi, dimana jaminan fidusia sudah lenyap dan jaminan fidusia juga tidak ikut diresepsi. Itulah sebabnya mengapa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tidak ditemukan pengaturan mengenai jaminan fidusia.
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pranata jaminan yang diatur adalah
jaminan gadai untuk barang bergerak dan jaminan hipotek untuk barang tidak
bergerak. Pada mulanya kedua pranata jaminan tersebut dirasakan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang perkreditan. Namun karena terjadinya krisis pertanian yang melanda negara-negara Eropa pada pertengahan sampai akhir abad ke-19, terjadi penghambatan pada perusahaan-perusahaan pertanian untuk memperoleh kredit. 7
Pada waktu itu tanah sebagai jaminan kredit menjadi agak kurang popular, dan
kreditor menghendaki jaminan gadai sebagai jaminan tambahan disamping
jaminan tanah tadi. Bentuk ini digunakan untuk menutupi suatu perjanjian
peminjaman dengan jaminan. Pihak penjual yaitu penerima kredit menjual
barangnya kepada pembeli yaitu pemberi kredit dengan ketentuan bahwa dalam jangka waktu tertentu penjual akan membeli kembali barang-barang itu dan yang penting barang-barang tersebut akan tetap berada dalam penguasaan penjual dengan kedudukan sebagai peminjam pakai.
Perkembangan selanjutnya, jaminan fidusia telah mengalami perkembangan yang sangat berarti. Perkembangan itu misalnya menyangkut kedudukan dari para pihak. Pada zaman romawi dulu kedudukan penerima jaminan fidusia adalah sebagai pemilik atas barang yang difidusiakan, akan tetapi sekarang sudah diterima bahwa penerima jaminan fidusia hanya berkedudukan sebagai pemegang jaminan saja. Tidak hanya sampai disitu, perkembangan selanjutnya juga menyangkut kedudukan debitor, hubungannya dengan pihak ketiga, dan mengenai objek yang difidusiakan.
Mengenai objek jaminan fidusia ini, baik Hoge Raad Belanda maupun Mahkamah Agung di Indonesia secara konsekuen berpendapat bahwa jaminan fidusia hanya dapat dilakukan atas barang-barang bergerak. Namun dalam praktek, orang-orang sudah menggunakan jaminan fidusia untuk barang-barang tidak bergerak. Apalagi dengan belakunya Undang-Undang Pokok Agraria yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960, perbedaan antara barang bergerak dan tidak bergerak menjadi kabur karena undang-undang tersebut menggunakan pembedaan berdasarkan tanah dan bukan tanah.8
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, objek jaminan fidusia menjadi jelas. Yaitu meliputi benda bergerak baik benda bergerak yang berwujud maupun yang benda bergerak yang tidak berwujud dan juga benda tidak bergerak khususnya bangunan hak-hak atas tanah.9
. Pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi jaminan fidusia kepada penerima jaminan fidusia atas dasar rasa kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi jaminan fidusia. Disamping istilah fidusia dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini dikenal dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi jaminan fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima jaminan fidusia terhadap kreditur lainnya

Awal Mula Hukum Kepailitan di Indonesia (skripsi dan tesis)

Pailit, Faillet (dalam bahasa Belanda), atau bankrupt (dalam bahasa Inggris). Masalah pailit sebagai mana peraturan lainnya dirasakan sangat penting keberadaannya, mengingat pada tahun 1997 ketika krisis ekonomi melanda Indonesia sehingga hampir seluruh sendi ekonomi rusak.
Perkembangan perekonomian global membawa pengaruh terhadap perkembangan hukum terutama hukum ekonomi. Dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan tersebut, Indonesia melakukan revisi terhadap seluruh hukum ekonominya termasuk hukum kepailitan. Hukum kepailitan itu sendiri merupakan warisan pemerintahan kolonial Belanda yang notabenenya bercorak sistem hukum Eropa Kontinental. Di Indonesia saat ini dalam bidang hukum ekonomi terdapat pengaruh-pengaruh yang cukup kuat dari sistem hukum Anglo Saxon.
Dari segi hukum diperlukan suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah utang piutang secara cepat, efektif, efisien dan adil, mengingat kondisi perekonomian saat itu banyakperusahaan-perusahaan yang mengalami krisis dan akhirnya mengalami kebangkrutan. Faillisement Verordening Stb. 1905 No. 217 jo. Stb. 1906 No. 348 merupakan hukum kepailitan warisan pemerintahan kolonial Belanda saat itu, maka perlu dilakukan revisi. Melalui Perpu No. 1 Tahun 1998, yang kemudian dikuatkan menjadi UU No. 4 Tahun 1998 pemerintah telah melakukan perubahan, penambahan dan penyempurnaan pasal-pasal yang terdapat dalam Faillisement Verordening Stb. 1905 No. 217 jo. Stb. 1906 No. 348.

Akibat Hukum Kepailitan (skripsi dan tesis)

Menurut UU Kepailtan pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “Kepailitan adalah
sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesanya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. Kepailitan mengakibatkan seluruh kekayaan debitor serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan.
Sitaan terhadap seluruh kekayaan debitor merupakan bagian dari pengurusan
harta pailit (management of estate). Pengurusan harta pailit ini merupakan suatu cara untuk mengurus harta kekayaan debitor . Caranya ini dilakukan dengan menunjuk beberapa wakil dari kreditor untuk mengontrol semua harta kekayaan debitor yang dinyatakan pailit, serta diberikan kekuasaan untuk mencegah, dalam bentuk peraturan, transaksi, perbuatan curang untuk mentransfer kekayaan, mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikannya kepada para kreditor.
Sita umum dilakukan secara langsung terhadap semua harta kekayaan yang
dimiliki oleh debitor yang dinyatakan pailit untuk manfaat semua kreditornya. Dengan demikian, undang-undang kepailitan digunakan untuk memaksa para kreditor menghentikan eksekusi haknya sendiri-sendiri, dan pada sisi yang lain debitor harus melepaskan penguasaan terhadap aset-asetnya dan menyerahkannya pada pengadilan

Objek dan Subjek Jaminan Fidusia (skripsi dan tesis)

Objek jaminan fidusia dibagi menjadi 2 macam, yaitu: benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud; dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dibebani hak tanggungan.
Subjek dalam jaminan fidusia adalah pemberi fidusia dan penerima fidusia. Pemberi fidusia adalah orang perorangan atau korporasi pemilik benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sedangkan penerima fidusia adalah orang perorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan jaminan fidusia1

Pengertian Jaminan Fidusia (skripsi dan tesis)

Istilah fidusia berasal dari bahasa Belanda, yaitu ”fiducie”,
sedangkan dalam bahasa Inggris disebut fiduciary transfer of
ownership, yang artinya kepercayaan. Dalam beberapa literatur fidusia
sering disebut dengan istilah eigendom overdract (FEO),yaitu
penyerahan hak milik berdasarkan atas kepercayaan.
Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusia, pengertian fidusia adalah : ”Pengalihan
hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan
bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam
penguasaan pemilik benda”

Teori Perlindungan Hukum (skripsi dan tesis)

Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia
hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak
dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan
masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi
Menurut Philipus M. Hadjon, dibedakan dua macam
perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu: perlindungan hukum yang
preventif dan perlindungan hukum yang represif. Pada perlindungan
hukum yang preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk
mengajukan keberatan (inspraak) atau pendapatnya sebelum suat
keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Dengan
demikian, perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk
mencegah terjadinya sengketa sedangkan sebaliknya perlindungan
hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
Dengan pengertian yang demikian, penanganan perlindungan
hukum bagi rakyat oleh Peradilan Umum di Indonesia termasuk
kategori perlindungan hukum yang represif
Perlindungan hukum yang represif biasanya merupakan
perlindungan hukum yang paling efektif bagi rakyat untuk
memperoleh perlindungan terhadap hak-haknya dari pihak yang tidak
memiliki itikad baik untuk menyelesaikan sengketa yang sedang
terjadi diantara mereka. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat (di Indonesia) adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan terhadapnya secara intrinsik melekat pada Pancasila dan seyogyanya memberi warna dan corak serta isi negara hukum yang berdasarkan Pancasila

Dasar Hukum Kepailitan (skripsi dan tesis)

Dasar hukum bagi suatu kepailitan (Munir Fuady, 2004: 10) adalah sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU; b. KUH Perdata; c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan; e. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; f. Perundang-undangan di bidang Pasar Modal, Perbankan, BUMN

Upaya Hukum Peninjauan Kembali Dalam Kepailitan (skripsi dan tesis)

Terhadap putusan kepailitan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dapat diadakan peninjauan kembali. Imran Naning (2005:53) menyebutkan bahwa upaya hukum peninjauan kembali dapat dilakukan apabila:
(1) terdapat bukti baru yang penting, yang apabila diketahui pada tahap
persidangan sebelumnya, akan menghasilkan putusan yang berbeda; atau
(2) Pengadilan Niaga/putusan hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata.
Sutan Remy Sjahdeini (2009:168) menyebutkan bahwa upaya hukum peninjauan kembali diajukan paling lambat 180 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap, namun dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 295 Ayat (2) huruf aUUK-PKPU. Apabila upaya hukum peninjauan kembali dilakukan dengan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 295 Ayat (2) huruf b UUK-PKPU, maka peninjauan kembali dilakukan paling lambat 30 hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.
Berdasarkan hal tersebut, upaya hukum peninjauan kembali yang diajukan karena terdapat bukti baru yang bersifat menentukan dapat diajukan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Permohonan peninjauan kembali yang dilakukan karena terdapat kekeliruan dalam putusan hakim yang bersangkutan, dapat diajukan permohonan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.

Upaya Hukum Kasasi Kepialitan (skripsi dan tesis)

Menurut Sutan Remy Sjahdeini (2009: 164) terhadap putusan Pengadilan Niaga baik yang menyangkut permohonan pernyataan pailit maupun menyangkut permohonan PKPU, dapat dilakukan upaya hukum yaitu berupa kasasi kepada Mahkamah Agung RI.
Imran Naning (2005:52), menyatakan pada prinsipnya pihak yang dapat
mengajukan kasasi adalah pihak yang berkepentingan. Apabila yang dimaksud
Pemohon kasasi adalah kreditor, yang dimaksud adalah bukan saja kreditor
merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, tetapi termasuk juga kreditor lain yang bukan pihak pada persidangan tingkat pertama, namun tidak puas terhadap putusan atas permohona pernyataan pailit.
Mahkamah agung sesuai dengan kewenangannya untuk memeriksa dan memutus dalam tingkat kasasi, dapat membatalkan putusan Pengadilan Niaga yang dimohonkan kasasi, dikarenakan:
(1) tidak berwenang atau melampaui batas;
(2) salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
(3) lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
Ketentuan Pasal 11 Ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
PKPU tidak hanya memberikan kesempatan pada debitor dan kreditor yang
merupakan pihak dalam persidangan tahap pertama, tetapi juga kreditor lain yang tidak puas atas permohonan pailit tersebut untuk mengajukan kasasi

Upaya Hukum atas Putusan Pailit oleh Pengadilan Niaga (skripsi dan tesis)

Menurut Pasal 16 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali. Menurut Imran Naning (2005:25), Tidak adanya upaya hukum banding dalam kepailitan dimaksudkan agar permohonan atas perkara pailit dapat diselesaikan dalam waktu cepat

Isi Putusan Pengadilan Niaga (skripsi dan tesis)

Menurut Sudiko Mertokusumo (1988:167-168), putusan adalah satu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk meyelesaikan suatu perkara atau sengketa pihak yang berpekara. Menurut Riduan Syahrini (2003:127), jika dilihat dari segi wujudnya, setiap putusan pengadilan dalam perkara perdata terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu:
a. Kepala Putusan
Setiap putusan pengadilan harus mempunyai kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Kepala putusan memberikan kekuatan eksekutorial kepada putusan pengadilan. Apabila kepala putusan pengadilan tidak ada kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, putusan pengadilan tersebut tidak dapat dilaksanakan.
b. Identitas Pihak-Pihak Yang Berpekara
Sebagaimana telah dikemukakan di atas setiap perkara perdata selalu ada 2 (dua)
pihak yang berhadapan, yaitu penggugat dan tergugat, malahan bisa ada pihak
yang disebut dengan turut tergugat. Identitas pihak-pihak yang berpekara harus dimuat secara jelas dalam putusan pengadilan, seperti nama, alamat, pekerjaan, dan sebagainya serta nama kuasanya jika yang bersangkutan menguasakan kepada orang lain.
c. Pertimbangan Hakim
Pertimbangan atau alasan-alasan dalam putusan pengadilan terhadap perkara
perdata terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu pertimbangan tentang duduk perkaranya
(feitelijike gronden) dan pertimbangan tentang hukumnya (rechtsgronden)
pertimbangan tentang duduk perkara sebenarnya bukanlah pertimbangan dalam
arti yang sebenarnya, oleh karena pertimbangan duduk perkaranya hanyalah
menyebutkan apa yang terjadi di depan pengadilan. Seringkali gugatan penggugat dan jawaban tergugat dikutup scara lengkap. Pertimbangan atau alasan-alasan dalam arti yang sebenarnya adalah pertimbangan tentang hukumnya.
Menurut M. Yahya Harahap (2007: 807-816), isi putusan memuat dua hal, yaitu:
(1) memuat secara ringkas dan jelas pokok perkara, jawaban, pertimbangan
hukum dan amar putusan
a. dalil gugatan
dalil gugatan atau fundamentum petendi, dijelaskan dengan singkat dasar
hukum serta fakta yang menjadi dasar gugatan. Penerapan uraian dalil-dalil
gugatan dalam putusan, di bawah penyebutan identitas para pihak.
b. mencantumkan jawaban tergugat
uraian atau perumusan mengenai jawaban tergugat dalam putusan, di
tempatkan di bawah ringkasan dalil gugatan. Apabila sistematis yang
demikian terjalin maka akan tercipta kesinambungan susunan, rumusan,
putusan antara dalil gugatan dengan jawaban atau bantahan tergugat.
c. uraian singkat ringkasan dan lingkup pembuktian
uraian selanjutnya, deskripsi fakta dan alat bukti atau pembuktian yang
ringkas dan lengkap. Dimulai dengan alat bukti atau pembuktian yang
dianjukan penggugat dan dilanjutkan dengan pembuktian tergugat sebagai
berukut:
(1) alat bukti apa saja yang diajukan masing-masing pihak; dan
(2) terpenuhi atau tidak syarat formal dan syarat materiil masing-masing
alat bukti yang diajukan.
d. pertimbangan hukum
pertimbangan hukum biasanya mengemukakan tentang analisis yang jelas
berdasarkan undang-undang pembuktian:
(1) apakah alat bukti yang diajukan penggugat dan tergugat memenuhi
syarat formil dan materiil;
(2) alat bukti pihak mana yang mencapai batas minimal pembuktian;
(3) dalil gugatan apa saja dan dalil bantahan apa saja yang terbukti; dan
(4) sejauh mana kekuatan pembuktian yang dimiliki para pihak.
Selanjutnya, diikuti analisis hukum apa yang diterapkan menyelesaikan
perkara tersebut. Bertitik tolak dari analisis itu, pertimbangan melakukan
argumentasi yang objektif dan rasional. Pihak mana yang mampu
membuktikan dalil gugatan atau dalil bantahan sesuai dengan ketentuan
hukum yang diterapkan. Dari hasil argumentasi itulah hakim menjelaskan
pendapatnya apa saja yang terbukti dan yang tidak, dirumuskan menjadi
kesimpulan hukum sebagai dasar landasan penyelesaian perkara yang akan
dituangkan dalam diktum putusan.
e. ketentuan perundang-undangan
biasanya sudah baku menempatkan pokok masalah ini dalam putusan pada
bagian memperhatikan, dengan demikian penempatanya dalam putusan
setelah uraian pertimbangan.
f. amar putusan
amar putusan atau dictum putusan merupakan pernyataan (deklarasi) yang
berkenaan dengan status dan hubungan antara para pihak dengan barang
objek yang disengketakan dan juga berisi perintah atau penghukuman atau
codemantoir yang ditetapkan kepada pihak yang berpekara.
(2) mencantumkan biaya perkara
Hal lain yang mesti tercantum dalam formulasi putusan berkenaan dengan
biaya perkara. Pencantumannya dalam putusan diatur dalam Pasal 184 ayat
(1) HIR, Pasal 187 RBG, selain putusan mencantumkan mengenai pokokpokok perkara sebagaimana diuraikan di atas, juga mencantumkan tentang
banyaknya biaya perkara. Bahkan dalam Pasal 183 ayat (1) HIR, Pasal 194
RBG, hal itu pun yang telah ditegaskan, bahwa banyaknya biaya perkara yang
dijatuhkan kepada salah satu pihak, harus disebut dalam putusan.
Berdasarkan hal di atas putusan Pengadilan Niaga juga memiliki isi putusan yang diatur secara tegas di dalam UU KPKPU Pasal 8 ayat (6) bahwa, putusan
pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memuat:
(1) pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan
/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan
(2) pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau
ketua majelis

Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Menyelesaikan Perkara Kepailitan (skripsi dan tesis)

Menurut Abdulkadir Muhammad (2000: 26-27), kompetensi adalah kewenangan mengadili perkara dari suatu pengadilan. Kompetensi tersebut diklasifikasi menjadi dua jenis yaitu:
a. kompetensi relatif, yaitu kewenangan mengadili perkara dari suatu pengadilan berdasarkan pembagian daerah hukum (distribustion of authority). Untuk Pengadilan Negeri daerah hukumnya meliputi Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II di tempat Pengadilan Negeri itu berada.
b. kompetensi absolut, yaitu kewenangan mengadili perkara dari suatu pengadilan berdasarkan pembagian wewenang atau pembagian tugas (attribution of authority). Untuk Pengadilan Negeri wewenangnya adalah mengadili perkara perdata dan pidana pada tingkat pertama.
Berdasarkan kompetensi atau kewenangan mengadili di atas Pengadilan Niaga sebagai suatu lembaga peradilan umum yang dibentuk pemeritah berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
Menurut Munir Fuady (2005:20), Pengadilan Niaga juga memiliki kompetensi
untuk memeriksa perkara-perkara tertentu sebagai berikut:
a. perkara kepailitan dan penundaan pembayaran; dan
b. perkara-perkara lain di bidang perniagaan yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kewenangan mengadili Pengadilan Niaga secara umum terbagi atas dua kewenangan sebagai berikut:
a. Kewenangan Relatif
Ketentuan Pasal 3 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
mengatur kewenangan (yurisdiksi) relatif Pengadilan Niaga, sebagai berikut:
(1) tempat kedudukan debitur;
(2) tempat kedudukan hukum terakhir debitur, dalam hal debitur telah
meninggalkan wilayah Republik Indonesia;
(3) tempat kedudukan hukum firma, apabila debiturnya adalah Persero suatu
firma;
(4) tempat kedudukan hukum kantor debitur menjalankan profesi atau usahanya,
bila debitur tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia
tetapi menjalankan profesi atau usahanya di Republik Indonesia; dan
(5) tempat kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam anggaran dasarnya
dalam hal debitur merupakan badan hukum.
b. Kewenangan Absolut
Mengenai kewenangan absolut Pengadilan Niaga dalam Pasal 300 Ayat (1) UU
No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU secara tegas dinyatakan
pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutus permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang. Hal ini berarti Pengadilan Niaga selain mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa setiap permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, juga berwenang untuk memeriksa perkara lain yang ditetapkan dengan undang-undang.
Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan oleh Pengadilan Niaga apabila
terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi. Putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Putusan atas permohonan pernyataan pailit wajib diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan wajib memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut serta memuat:
(1) pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;
(2) pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau
ketua majelis.
Salinan putusan pengadilan atas permohonan pernyataan pailit wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, kurator, dan hakim pengawas paling lambat 3 hari setelah tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.

Akibat Hukum Kepailitan (skripsi dan tesis)

.
Saat Pengadilan Niaga memutuskan pailit suatu debitor maka putusan tersebut akan menimbulkan akibat hukum. Menurut M. Hadi Shubhan (2008: 162), akibat yuridis dari putusan pailit terhadap harta kekayaan debitor maupun terhadap debitor adalah sebagai berikut:
a. putusan pailit dapat dijalankan terlebih dahulu (serta-merta) meskipun terhadap putusan tersebut masih dilakukan upaya hukum lebih lanjut;
b. harta kekayaan debitor yang masuk harta pailit merupakan sita umum (public attachment, gerechtelijk beslag) beserta apa yang diperoleh selama kepailitan;
c. debitor kehilangan wewenang dalam harta kekakayaan untuk mengurus dan
melakukan perbuatan kepemilikan;
d. segala perikatan yang terbit setelah putusan pailit tidak dapat dibayar dari harta
pailit.
Imran Naning (2005:40), menyatakan secara umum akibat pernyataan pailit
adalah sebagai berikut:
a. kekayaan debitor pailit yang masuk harta pailit merupakan sita umum atas
harta pailit yang dinyatakan pailit menurut pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan PKPU, harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitor
pada waktu putusan pailit diucapkan serta segala kekayaan yang diperoleh
debitur pailit selama kepailitan;
b. kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri
pribadi debitor pailit. misalnya seseorang dapat tetap melangsungkan
pernikahan meskipun telah dinyatakan pailit;
c. debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai
kekayaannya yang termasuk harta pailit sejak hari putusan pailit diucapkan.;
d. segala perikatan debitor yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak
dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailt;
e. harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua para kreditor dan debitor dan hakim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan;
f. tuntuan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan
oleh atau terhadap kurator;
g. semua tuntutan atau yang bertujuan mendapatkan pelunasan suatu perikatan
dari harta pailit, dan dari harta debitor sendiri selama kepailitan harus diajukan
dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan;
h. dengan memperhatikan ketentuan pasal 56, pasal 57 dan pasal 58 uu no. 37
tahun 2004 tentang kepailitan dan pkpu, kreditor pemegang hak gadai, jaminan
fiducia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya,
dapat dieksekusi haknya seolah-olah tida ada kepailitan (Pasal 55 Ayat (1) UU
No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU). Pihak kreditor yang berhak
menahan barang kepunyaan debitor hingga dibayar tagihan kreditor tersebut
(hak retensi), tidak kehilangan hak untuk menahan barang tersebut meskipun
ada putusan pailit (Pasal 61 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
PKPU);
i. hak eksekusi terhadap debitor yang dijalani sebagai disebut dalam Pasal 55
ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dan pihak
ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit
atau kurator, ditangguhkan maksimum untuk 90 hari setelah putusan pailit
diucapkan (Pasal 56 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
PKPU).
Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dinyatakan bahwa dari suatu putusan
pernyataan pailit dapat menimbulkan beberapa akibat hukum, yaitu:
a. akibat hukum terhadap debitor pailit:
b. akibat hukum terhadap harta kekayaan;
c. akibat hukum terhadap perikatan;
d. upaya hukum terhadap putusan pailit.

Syarat Kepailitan dan Prosedur Permohonan Pailit (skripsi dan tesis)

Ketentuan mengenai syarat kepailitan diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU No. 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang menyebutkan bahwa debitur
yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya
satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan
putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Sutan Remy Sjahdeini (2009: 52) menyatakan bahwa permohonan pailit dapat diajukan apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit
mempunyai dua kreditor; atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu
kreditor;
b. debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu
kreditornya;
c. utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih
(due and payble).
Kepailitan selalu berkaitan dengan utang piutang, sehingga perlu pemahaman
mengenai makna dari utang. Utang merupakan landasan utama yang digunakan untuk mempailitkan subjek hukum, tanpa adanya utang perkara kepailitan tidak akan dapat diajukan. Menurut Pasal 1 Ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhanya dari harta kekayaan debitor.
Utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbitrase atau majelis arbitrase. Zainal Asikin (1991: 25)
menyebutkan bahwa debitor dapat dinyatakan dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, apabila ketika diajukannya permohonan pailit di pengadilan debitor berada dalam keadaan tidak dapat membayar utang-utangnya.
Syarat kepailitan yang telah terpenuhi dapat diajukan permohonan pernyataan
pailit ke Pengadilan Niaga. Permohonan pailit tersebut harus diajukan oleh
seorang penasihat hukum yang memiliki izin praktik, sesuai dengan ketentuan
Pasal 7 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Namun,
dalam Pasal 7 Ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
terdapat pengecualian apabila permohonan pailit diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, dan Menteri Keuangan, Pasal tersebut dengan tegas meniadakan keharusan untuk menggunakan penasihat hukum dalam permohonan pailitnya.
Setelah semua syarat kepailitan tersebut terpenuhi, barulah Pemohon pailit dapat mengajukan permohonan pailit. Sutan Remy Sjahdeini (2009: 132-138),
mengemukakan prosedur pengajuan permohonan pernyataan pailit sebagai
berikut:
a. dalam hal debitor telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia, Pasal 3
Ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menentukan
bahwa Pengadilan Niaga yang berwenang menetapkan putusan atas
permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir Debitor;
b. sesuai ketentuan Pasal 3 Ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan PKPU, dalam hal Debitor adalah Persero suatu firma, Pengadilan Niaga
yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan. Penjelasan Pasal 3 Ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut mengemukakan bahwa dalam hal
menyangkut putusan atas permohonan pernyataan pailit oleh lebih dari satu
Pengadilan Niaga yang berwenang mengenai Debitor yang sama pada tanggal
yang berbeda, maka putusan yang diucapkan pada tanggal yang lebih awal
adalah yang berlaku. Selanjutnya penjelasan Pasal 3 ayat (3) UU No. 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan PKPU tersebut menentukan pula bahwa dalam hal putusan atas permohonan pernyataan pailit ditetapkan oleh Pengadilan Niaga yang berbeda pada tanggal yang sama mengenai Debitor yang sama, maka yang berlaku adalah putusan Pengadilan Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum Debitor;
c. menurut Pasal 3 Ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
PKPU, dalam hal Debitor tidak bertempat kedudukan dalam wilayah Republik
Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya dalam wilayah Republik
Indonesia, Pengadilan Niaga yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan
Niaga yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum kantor
Debitor yang menjalankan profesi atau usahanya itu;
d. menurut Pasal 3 Ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
PKPU, dalam hal Debitor merupakan badan hukum, maka kedudukan
hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Anggaran Dasar badan hukum tersebut;
e. menurut Pasat 4 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
PKPU, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor
perorangan yang menikah, permohonan hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya. Mengenai ketentuan ini, penjelasan pasal tersebut mengemukakan, ketentuan ini hanya berlaku apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor. Persetujuan dari suami atau istri Debitor diperlukan, karena menyangkut harta bersama (terdapat percampuran harta).
Sejalan dengan apa yang dikemukakan dalam Pasal 4 Ayat (1) UU No. 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, Pasal 4 Ayat (2) UU No. 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan PKPU menentukan, bahwa ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku apabila tidak ada
percampuran harta;
f. permohonan pernyataan pailit, menurut Pasal 6 Ayat (1) UU No. 37 Tahun
2004 tentang Kepailitan dan PKPU, diajukan kepada pengadilan melalui
Panitera. Pasal 6 Ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
PKPU menentukan, Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan serta memebrikan tanda terima tertulis kepada Pemohon dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran;
g. menurut Pasal 6 Ayat (4) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
PKPU, Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua
Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Niaga, paling lambat 2 hari setelah
permohonan pailit didaftarkan. Pasal 6 Ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan PKPU menentukan paling lambat 3 hari sejak
permohonan pailit didaftarkan pengadilan harus mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang;
h. Pasal 6 Ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
menentukan sidang pemeriksaan diselenggarakan dalam jangka waktu 20 hari terhitung sejak tanggal permohonan pailit didaftarkan. Pengadilan Niaga juga dapat menunda permohonan sampai dengan paling lambat 25 hari terhitung sejak tanggal permohonan pailit didaftarkan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Ayat (7) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, namun penundaan tersebut hanya dapat dilakukan dengan alasan yang cukup;
i. putusan permohonan pailit harus ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat
60 hari terhitung sejak tanggal permohonan pailit didaftarkan, sesuai dengan
ketentuan Pasal 8 Ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
PKPU. Putusan harus disampaikan dalam sidang terbuka untuk umum, serta
putusan tersebut dapat dijalankan terlebih dahulu, seperti yang telah diatur
dalam Pasal 8 Ayat (7) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;
j. dalam jangka waktu paling lambat 3 hari terhitung sejak tanggal putusan
permohonan pailit ditetapkan, Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan
putusan dengan surat dinas tercatat melalui kurir kepada debitor, kepada pihak yang mengajukan permohonan pailit, kurator, dan hakim pengawas, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (6) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.
Pasal 10 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU juga
memberikan ketentuan yang memungkinkan selama putusan belum diucapkan
setiap kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam, dan Menteri Keuangan
dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan dalam hal:
a. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan Debitor;
b. menunjuk Kurator Sementara untuk:
(1) mengawasi pengelolaan usaha Debitor; dan
(2) mengawasi pembayaran kepada Kreditor, pengalihan atau pengagunan
kekayaan Debitor yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan
Kurator. Pasal 10 Ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU,
menyatakan bahwa Pengadilan hanya dapat mengabulkan permohonan tersebut apabila hal tersebut diperlukan guna melindungi kepentingan kreditur. Pasal 10 Ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU selanjutnya menyatakan bahwa dalam hal permohonan meletakkan sita jaminan tersebut dikabulkan, maka Pengadilan dapat menetapkan syarat agar kreditur Pemohon memberikan jaminan yang dianggap wajar oleh pengadilan.

Subjek dan Objek dalam Kepailitan (skripsi dan tesis)

Setiap peristiwa hukum memiliki subjek hukum dan objek hukum. Menurut C.S.T Kansil (2002:117), subjek hukum adalah sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Subjek hukum itu sendiri terdiri dari manusia (natuurlijke person) dan badan hukum (rechtspersoon). Subjek hukum dalam kepailitan yaitu pihak Pemohon pailit, debitor pailit, hakim pengawas, kurator, panitia kreditor.
a. Pemohon Pailit
Pada umumnya pihak Pemohon pailit adalah kreditor, namun Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU membedakan siapa saja yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitor yang memiliki bidang usaha berbeda. Permohonan pailit dapat diajukan oleh:
(1) debitor sendiri,
(2) seorang atau lebih kreditor;
(3) Kejaksaan terhadap debitor untuk kepentingan umum;
(4) Bank Indonesia terhadap debitor dalam bidang perbankan;
(5) Bapepam (Badan Pengawas Penanaman Modal) terhadap debitor berupa
prusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga
penyimpanan dan penyelesaian;
(6) Menteri Keuangan terhadap debitor yang beupa perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun, BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.
b. Debitor Pailit
Pihak yang dimohonkan pailit adalah pihak yang berutang dalam hal ini disebut
dengan debitor. Beberapa debitor yang dapat diajukan pailit, antara lain:
(1) orang perseorangan (Pria/wanita, suami/istri);
(2) perusahaan bukan badan hukum (Firma, CV);
(3) perusahaan berbadan hukum (Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Yayasan).
Dari ketiga jenis debitor tersebut, debitor yang sering kali diajukan permohonan pailit adalah debitor yang berbentuk perusahaan berbadan hukum. Daniel Suryana (2007:20), menyimpulkan ciri-ciri dari suatu badan hukum, yaitu:
(1) memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan orang-orang yang
menjalankan kegiatan badan hukum tersebut;
(2) memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang terpisah dari hak-hak dan
kewajiban-kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum
tersebut;
(3) memiliki tujuan tertentu;
(4) berkesinambungan (kontinuitas) dalam arti keberadaannya tidak terikat pada orang-orang tertentu, karena baik hak-hak dan kewajiban-kewajiban badan hukum tetap ada meskipun orang-orang yang menjalankannya berganti.
Daniel Suryana (2007:22), juga membagi beberapa badan hukum jika ditinjau dari jenisnya yaitu:
(1) badan hukum publik, misalnya Negara Republik Indonesia, Daerah Provinsi,
Daerah Kabupaten, Daerah Kota, BUMN, dan lain sebagainnya; dan
(2) badan hukum privat, misalnya Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan dan
lain sebagainya.
Debitor yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah debitor yang berbentuk
badan hukum publik dalam hal ini yaitu Badan Usaha Milik Nergara (BUMN).
Menurut Abdulkadir Muhammad (2006:137), BUMN adalah badan usaha yang
seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan
secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
Menurut Abdulkadir Muhammad (2006:138), bentuk dari BUMN terdiri atas
perusahaan Perseroan (Persero) dan perusahaan umum (perum). Persero adalah BUMN yang berbentuk perseoran terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Organ Persero yaitu direksi, komisaris dan rapat umum pemegang saham (RUPS).
Persero merupakan BUMN yang berbentuk Perseroan terbatas (PT), jadi
kepailitan pada Persero sama halnya dengan kepailitan pada PT. Apabila debitor adalah PT, maka yang harus mengajukan permohonan pailit adalah direksi perusahaan tersebut, namun harus berdasarkan keputusan RUPS. Menurut Sutan Remy Syahdeini (2009:129), direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga tanpa adanya keputusan dari RUPS.
c. Kurator
Menurut ketentuan Pasal 70 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, kurator yang dimaksud adalah Balai Harta Peninggalan dan kurator lainnya, yang dapat menjadi kurator adalah:
(1) perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang
memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan
membereskan harta pailit; dan
(2) telah terdaftar pada kementrian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan peraturan perundang-undangan (Pasal 70 Ayat (2) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU).
Pada prinsipnya kurator sudah berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit sejak adanya putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga walaupun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi sesuai dengan Pasal 16 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, sebagai konsekuensi hukum dari sifat serta merta dari putusan pernyataan pailit.
d. Hakim Pengawas
Pada pengurusan harta pailit hakim pengawas melakukan pengawasan terhadap pengurusan dan pemberesan harta pailit yang berwenang untuk mendengar keterangan saksi atau memerintahkan penyelidikan oleh para saksi untuk memperoleh kejelasan tentang segala hal mengenai kepailitan. Menurut Pasal 66 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang intinya sama dengan ketentuan 64 Failissementsverordening. Pengadilan wajib mendengar pendapat Hakim Pengawas, sebelum mengambil suatu keputusan mengenai pengurusan atau pemberesan harta pailit.
e. Panitia Kreditur
Panitia kreditur adalah pihak yang mewakili pihak kreditur, sehingga panitia
kreditur tentu akan memperjuangkan segala kepentingan hukum dari pihak
kreditur. Ada dua macam kreditur yang terdapat dalam UU No. 37 Tahun 2004
tentang Kepailitan dan PKPU yaitu:
(1) panitia kreditur sementara (yang ditunjuk dalam pernyataan putusan pailit);
(2) panitia kreditur tetap, yakni panitia kreditur yang dibentuk oleh hakim
pengawasan apabila dalam putusan pailit tidak diangkat panitia kreditur
sementara.
Menurut Munir Fuady (2005:39), berdasarkan permintaan kreditur konkuren dan berdasarkan putusan kreditur konkuren dengan suara terbanyak biasa (simple majority), hakim pengawas berwenang menggantikan panitia kreditur sementara dengan panitia kreditur tetap, atau membentuk panitia kreditur tetap jika tidak diangkat panitia kreditur sementara.
C.S.T Kansil (2002:118), menyebutkan bahwa objek adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum dan yang dapat menjadi objek suatu perhubungan hukum. Objek merupakan semua sasaran dalam hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang untuk mencapai tujuan tertentu. Objek suatu perbuatan hukum biasanya berupa benda. Ketentuan mengenai benda diatur dalam buku II BW dan UU No 30 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Menurut Abdulkadir Muhammad (1994:13), harta kekayaan adalah benda milik
seseorang yang mempunyai nilai ekonomi, diakui dan dilindungi oleh hukum
berdasarkan bukti yang sah, serta dapat dialihkan kepada pihak lain, baik karena perjanjian maupun karena undang-undang. Lingkup harta kekayaan meliputi benda bergerak, benda tak bergerak, hak-hak yang melekat atas benda bergerak dan benda tidak bergerak (gadai, fidusia, hak intelektual), serta piutang (tagihan).
Menurut ketentuan Pasal 21 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
PKPU, kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur pada saat putusan
pernyataan pailit diucapkan dan segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.
Sehingga objek dari kepailitan adalah harta kekayaan dari debitor pailit. Harta
pailit menurut Ahmad Yani dkk (2004: 27), adalah harta milik debitor yang
dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan.
Menurut Pasal 22 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, terdapat beberapa kekayaan yang yang tidak termasuk dalam kepailitan yaitu :
a. benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang digunakan oleh debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya, yang terdapat ditempat itu;
b. segala sesuatu yang diperoleh debitur dari pekerjaannya sendiri sebagai
penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah pensiun, uang tunggu atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas;
c. uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.
Ketentuan yang mengecualikan kekayaan dari harta pailit di atas digunakan
sepanjang yang dipailitkan adalah subjek hukum orang dan tidak berkaitan dengan kepailitan terhadap subjek hukum badan hukum

Asas-asas Kepailitan (skripsi dan tesis)

Asas-asas kepailitan diatur dalam penjelasan UU No. 37 Tahun 2004 tentang
Kepailitan dan PKPU, yaitu sebagai berikut:
a. asas keseimbangan;
Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalah gunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalah gunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beritikad baik.
b. asas kelangsungan usaha;
Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif dapat dilangsungkan.
c. asas keadilan;
Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenangwenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memedulikan kreditor lain.
d. asas integrasi;
Asas integrasi dalam undang-undang ini mengadung pengertian bahwa sistem
hukum formil dan hukum materiilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari
sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.