Audit tenure merupakan masa perikatan (keterlibatan) antara Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan klien terkait jasa audit yang telah disepakati. Menurut Al- Thuneibat (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa hubungan yang lama antara auditor dan kliennya berpotensi untuk menciptakan kedekatan antara mereka dan cukup untuk mengurangi independensi auditor serta kualitas audit. Hubungan yang terlalu lama dengan klien berpotensi untuk menyebabkan kepuasan terhadap kedua belah pihak, akan tetapi prosedur audit yang kurang ketat dan ketergantungan pada manajemen bisa terjadi. Auditor dapat menjadi terlalu percaya diri dengan klien, dan tidak ada penyesuaian dalam prosedur audit untuk mencerminkan perubahan bisnis dan risiko yang terkait, sehingga auditor menjadi tidak profesional dalam mengumpulkan bukti audit mereka. Audit tenure merupakan lamanya waktu auditor tersebut secara berturutturut telah melakukan pekerjaan audit terhadap suatu perusahaan. Dalam terminologi Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 audit tenure identik dengan masa pemberian jasa bagi akuntan publik. Dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut terdapat pokok-pokok penyempurnaan peraturan mengenai pembatasan masa pemberian jasa bagi akuntan, laporan kegiatan, dan asosiasi profesi akuntan publik. Khususnya hal yang berhubungan dengan pembatasan masa pemberian jasa bagi akuntan publik, terdapat perubahan dimana sebelumnya Keputusan Menteri Keuangan No. 423/KMK.06/2002 dan No. 359/KMK.06/2003 menyatakan Kantor Akuntan Publik dapat memberikan jasa audit umum paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut kemudian dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 diubah menjadi 6 (enam) tahun buku berturut-turut.
