Tenure adalah masa perikatan audit antara KAP dan klien terkait jasa audit yang telah disepakati sebelumnya. Tenure menjadi perdebatan pada saat masa audit tenure yang dilakukan secara singkat dan masa audit tenure yang dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Tenure berhubungan dengan faktor audit firm dan faktor audit partner. Audit tenure adalah lamanya masa perikatan auditor secara berturut- turut dengan klien yang berkaitan dengan kesepakatan jasa audit yang diberikan (Prasetya dan Rozali, 2016). Hamid (2013) berpendapat dengan masa tenure yang singkat dimana saat auditor mendapatkan klien baru, membutuhkan tambahan waktu bagi auditor dalam memahami klien dan lingkungan bisnisnya. Masa tenure yang singkat mengakibatkan perolehan informasi berupa data dan bukti-bukti menjadi terbatas sehingga jika terdapat data yang salah atau data yang sengaja dihilangkan oleh manajer sulit ditemukan. Dalam sudut pandang yang kedua, menjaga hubungan dengan kantor akuntan publik yang sama untuk jangka waktu yang lama dianggap lebih ekonomis untuk klien. Adanya hubungan dengan auditor dengan kliennya dalam waktu yang lama dikhawatirkan akan membuat auditor kehilangan independensinya. Karena antara auditor dengan klien sudah terikat hubungan yang nyaman dan saling menguntungkan sehingga kualitas audit menjadi rendah. Hilangnya independensi auditor dapat dilihat dari kesulitan auditor dalam memberikan opini going concern untuk kliennya (Sari, 2012). Sinaga (2012) berpendapat, ada dua faktor utama yang menimbulkan timbulnya hubungan yang negatif antara hubungan auditor-klien dan kualitas audit yaitu pengikisan indenpendensi yang mungkin muncul seiring dengan berkembangnya hubungan pribadi antara auditor dan klien mereka dan berkurangnya kapasitas auditor untuk memberikan penilaian kritikal. Di Indonesia sendiri, peraturan yang mengatur tentang audit tenure adalah Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada bulan April tahun 2015, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 20 tahun 2015 tentang “Praktik Akuntan Publik”. Pada pasal 10 tentang “Pembatasan Jasa Audit” yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang No. 5 tahun 2011 tentang “Praktik Akuntan Publik”. Disebutkan Pasal 10 ayat (1) yang berisikan: a. Audit atas informasi keuangan historis; b. Jasa reviu atas informasi keuangan historis; dan c. Jasa asurans lainnya. Berkaitan dengan aturan rotasi jasa Akuntan Publik diatur dalam Pasal 11 PP 20/2015 tersebut, dimana dalam Pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa: 35 “Pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a terhadap suatu entitas oleh seorang Akuntan Publik dibatasi paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut.” Kemudian, dalam ayat (2) dijelaskan bahwa entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 1. Industri sektor Pasar Modal; 2. Bank Umum; 3. Dana Pensiun; 4. Perusahaan Asuransi/Reasuransi; atau 5. Badan Usaha Milik Negara. Selanjutnya, ayat (3) Pasal 11 PP 20/2015 tersebut menjelaskan bahwa pembatasan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi Akuntan Publik yang merupakan Pihak Terasosiasi. Dimaksud dengan “Akuntan yang merupakan Pihak Terasosiasi” adalah akuntan publik yang tidak menandatangani laporan audit independen namun terlibat langsung dalam pemberian jasa, misal: Akuntan Publik yang merupakan partner in charge dalam suatu perikatan audit. Lebih lanjut ayat (4) menjelaskan bahwa akuntan Publik dapat memberikan kembali jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap entitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah 2 (dua) tahun buku berturut-turut tidak memberikan jasa tersebut.
Olah Data dan Pendampingan Penyusunan Artikel Ilmiah