Agresivitas pajak merupakan isu dimasyarakat saat ini yang cukup sering
diungkap dan cukup fenomenal. Saat ini agresivitas pajak sangat sering dijumpai
baik itu perusahaan besar maupun perusahaan kecil. Hal ini dilakukan perusahaan
agar mampu mengurangi beban perpajakanya. Ini jelas menimbulkan kerugian
bagi para penagih pajak atau pemerintah itu sendiri (Nugroho, 2015)
Hlaing (2012) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai kegiatan perencanaan
semua perusahaan dalam hal mengurangi beban pajak yang telah diterapkan.
Adapun Hanlon dan Heitzman (2010) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai
tingkat akhir perusahaan dalam perencanaan pajak. Dari definisi diatas dapat
disimpulkan bahwa secara potensial tindakan yang dilakukan perusahaan dalam
agresivitas pajak mampu menjadikan masalah penggelepan pajak maupun masalah
penghindaran pajak yang mampu merugikan dari berbagai pihak.
13
Perusahaan yang melakukan agresivitas pajak biasanya perusahaan tersebut
tidak memperhatikan masyarakat dan lingkungan sekitarnya (Nugraha, 2015). Dari
pernyataan diatas jelas bahwa perusahaan yang melakukan agresivitas pajak
memiliki sistem operasional manajemen yang berantakan. Setiap perusahaan yang
telah melakukan agresivitas pajak seharusnya mendapatkan sanksi karena tindakan
ini merupakan tindakan yang sangat merugikan baik bagi pemerintah maupun
masyarakat luas. Nugraha (2015) menjelaskan sanksi administrasi dan sanksi
pidana menurut undang-undang perpajakan yaitu :
- Sanksi Administrasi : sanksi administrasi merupakan sanksi
pembayaran kerugian pada negara, terutama pada bagian kenaikan
dan bunga. Menurut ketentuannya undang-undang perpajakan
menjelaskan ada 3 jenis sanksi administrasi, yaitu : bunga,
kenaikan, dan denda. - Sanksi Pidana : Menurut ketentuan yang ada pada undang undang
perpajakan ada 3 jenis sanksi pidana : kurungan, penjara, dan denda
pidana. - Denda Pidana. Hanya dikenakan kepada para wajib pajak yang
telah melanggar kewajiban dan ketentuan perpajakannya. Denda
pidana ini dekanakan bagi para pelanggar maupun pihak yang
bersifat kejahatan.
Hal diatas ditujukan agar para pelaku agresivitas pajak lebih menaati
kewajiban perpajakannya dan menciptakan kepatuhan dalam memenuhi
pembayaran pajak yang sudah ditentukan. Hal ini sangatlah penting bagi wajib
pajak untuk mengetahui sanksi yang telah berlaku di Undang-Undang
Perpajakan, sehingga para wajib pajak menegtahu konsekuensi yang akan
diterima jika melanggar dalam hal pemenuhan pajak