Peraturan Terkait Pengungkapan Keberlanjutan di Indonesia

Peraturan terkait pengungkapan laporan keberlanjutan dimulai dari
Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Di dalam
undang-undang pada pasal 66 ayat 2 butir c telah disebutkan bahwa laporan
tahunan harus memuat sekurang-kurangnya laporan pelaksanaan tanggung
jawab sosial dan lingkungan. Pada pasal 74 ayat 1 disebutkan bahwa
perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang yang berkaitan
dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan
lingkungan. Dalam PSAK 1 disebutkan bahwa entitas dapat menyajikan
secara terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup
dan laporan nilai tambah. Laporan disajikan khususnya bagi entitas yang
berada pada industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan
penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok
pengguna laporan yang memegang peranan penting. Pada Keputusan Ketua
Bapepam LK Nomor KEP-431/BL/2012 menyatakan bahwa emiten atau
perusahaan publik dapat mengungkapkan informasi terkait tanggung jawab
sosial perusahaan pada laporan tahunan atau laporan tersendiri yang
disampaikan bersamaan dengan laporan tahunan kepada Bapepam dan LK,
seperti laporan keberlanjutan atau laporan tanggung jawab sosial.
Peraturan tersebut mengindikasikan bahwa laporan keberlanjutan
masih besifat sukarela, namun seiring dengan bertambahnya tuntutan
pemangku kepentingan maka pada tahun 2017, OJK mengeluarkan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang penerapan
keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten dan perusahaan
publik. Dalam pasal 10 ayat 1 disebutkan bahwa lembaga jasa keuangan,
emiten dan perusahaan publik wajib menyusun laporan keberlanjutan.
Laporan keberlanjutan disusun secara terpisah dari laporan tahunan dan
disampaikan kepada OJK setiap tahun paling lambat tanggal 30 april tahun
berikutnya. Dalam pasal 13 ayat 1 dan 2 disebutkan jika LJK, emiten dan juga
perusahaan publik tidak menyusun dan tidak mempublikasikan laporan
keberlanjutan, maka akan mendapat sanksi administrasi berupa teguran atau
peringatan tertulis. Adanya peraturan terbaru ini tidak serta merta membuat
seluruh perusahaan langsung mengungkapkan laporan keberlanjutannya
karena adanya kompleksitas dan keragaman setiap usaha, maka OJK juga
menerapkan peraturan ini secara bertahap