Pengukuran good corporate governance dapat
diproksikan dengan kepemilikan institusional, prosentase
dewan komisaris independen, kualitas audit, dan jumlah
komite audit.
a. Kepemilikan Institusional
Kepemilikan institusional menurut Tarjo (2008)
merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi
atau lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan
investasi dan kepemilikan institusi lain). Dewi dan Sanica
(2017) berpendapat bahwa kepemilikan institusional
memiliki arti penting dalam memonitor manajemen karena
dengan adanya kepemilikan oleh institusional akan
mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal.
Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran
untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan
institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui
investari mereka yang cukup besar dalam pasar modal.
Berikut ini merupakan pengukuran kepemilikan
institusional :
?? = saham kepemilikan institusional
Jumlah saham beredar × 100%
(Sumber : Sari dkk, 2014)
b. Dewan Komisaris Independen
Menurut Winata (2014) Komisaris independen
merupakan pihak yang tidak terafiliasi dalam segala hal
dengan pemegang saham. Sedangkan menurut Peraturan
Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor : PER-
01/MBU/2011, dewan komisaris independen adalah
anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang tidak
memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan
saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan
Komisaris/Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi
dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan
dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat
mempengaruhi kemampuanya untuk bertindak independen.
Menurut Yendrawati (2016) Salah satu syarat
pencatatan saham bagi calon perusahaan tercatat adalah
memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30%
dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Apabila jumlah
komisaris independen pada dewan komisaris semakin
banyak, maka akan semakin baik karena komisaris
independen dapat memenuhi peran mereka didalam fungsi
monitoring terhadap tindakan-tindakan para direktur.
Menurut Suhadak dan Handayani (2016) Dewan
komisaris independen memiliki tanggung jawab pokok
untuk menerapkan GCG pada perusahaan. Fungsi
komisaris independen sebagai jembatan antara pemegang
saham dengan manajer serta sebagai pihak pengawas dan
penasihat kepada dewan direksi. Proporsi dewan komisaris
independen dapat dirumuskan sebagai berikut:
??? = Jumlah dewan komisaris independen
Jumlah seluruh dewan komisaris
(Sumber : Dewi dan Sari, 2015)
c. Kualitas Audit
Salah satu elemen penting dalam good corporate
governance menurut Yendrawati (2016) adalah
transparansi. Untuk menjaga obyektivitas dalam
menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan
informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan
dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pemangku
kepentingan sesuai dengan haknya. Transparansi
mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat tentang
laporan keuangan yang telah diaudit oleh KAP.
Annisa dan Kurniasih (2012) menjelaskan bahwa
laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP Big Four
memiliki tingkat kecurangan dalam aktivitas perpajakan
yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang
diaudit oleh KAP Non-Big Four. Menurut Damayanti dan
Susanto (2015) kualitas audit diukur dengan menggunakan
variable dummy yang bernilai 1 apabila audit laporan
keuangan dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP)
The Big Four. KAP The Big Four yaitu Price Water House
Cooper–PWC, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, dan
Ernst & Young – E&Y, dan bernilai 0 apabila audit laporan
keuangan tidak dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik
(KAP) The Big Four.
d. Komite Audit
Menurut Zarkasyi (2018) merupakan suatu
kelompok yang sifatnya independen atau tidak memiliki
kepentingan terhadap manajemen dan diangkat secara
khusus serta memiliki pandangan antara lain dalam bidang
akuntansi dan hal-hal lain yang terkait dengan sistem
pengawasan internal perusahaan. Selanjutnya Zarkasyi
(2018) menjelaskan bahwa tujuan komite audit adalah
membantu dewan komisaris untuk mengawasi :
- Integritas dari laporan keuangan perusahaan;
- Kualifikasi dan kemandirian auditor independen atau
auditor eksternal; - Kinerja dari auditor internal perusahaan dan auditor
eksternal; - Kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang dan
peraturan yang berlaku.
Zarkasyi (2018) juga menjelaskan terdapat
beberapa fungsi fungsi komite audit antara lain
memberikan rekomendasi, berkonsultasi, melakukan
analisis, melakukan pertimbangan berperan dan berperan
sebagai saluran komunikasi antara auditor, eksternal
dengan dewan direksi dan dewan komisaris selaku wakil
pemegang saham. Berikut ini adalah perhitungan komite
audit :
?? = Total komite audit luar perusahaan
Total Anggota komite audit × 100%
(Sumber : Sari, 2017)