Komite urusan fiskal dari Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) dalam Suandy (2016)
menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak sebagai
berikut :
a. Adanya unsur artifisial dimana berbagai pengaturan
seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini
dilakukan karena ketiadaan faktor pajak
b. Skema semacam ini sering memanfaatkan loopholes dari
undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan
legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang
sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.
c. Kerahasiaan juga sebagai bentuk dari skema ini dimana
umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara
untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib
pajak menjaga serahasia mungkin.
