Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 16
Tahun 2009 pasal 1, pajak diartikan kontribusi wajib kepada
negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang
besifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Menurut Mardiasmo (2018) pajak adalah iuran rakyat kepada
kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat
dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa-timbal (kontra-
prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang
digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan
Supramono dan Damayanti (2010) mengartikan pajak sebagai
iuran yang tidak mendapat jasa timbal (kontrapestasi) yang
langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar
pengeluaran-pengeluaran umum.
Selanjutnya pengertian pajak menurut Agoes (2013)
merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang
terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-
peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang
langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung
dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.
Dari berbagai pengertian di atas, dapat disimpulkan
bahwa pajak merupakan kewajiban orang pribadi maupun
badan usaha untuk membayar sejumlah uang kepada negara,
bersifat memaksa tanpa mendapat imbal jasa
