Komite audit merupakan salah satu bagian dari mekenisme tata
kelola perusahaan dalam melakukan pengendalian internal dan merupakan
salah satu elemen kunci dalam struktur corporate governance yang
membantu mengendalikan dan mengawasi manajemen (Kristanti dan
Syafruddin, 2012). Pada umumnya dewan komisaris membentuk komite-
komite dibawahnya sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan peraturan
perundangan yang berlaku untuk membantu dewan komisaris dalam
melaksanakan tanggungjawab dan wewenangnya secara efektif. Komite
yang dibentuk oleh dewan komisaris tersebut adalah komite audit, komite
kebijakan risiko, komite remunerasi dan nominasi, komite kebijakan
corporate governance (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006).
Namun, menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam No:KEP-
339/BEJ/2001, yang sifatnya wajib dimiliki oleh perusahaan yang terdaftar
di Bursa Efek hanya komite audit.
Tugas komite audit adalah membantu dewan komisaris untuk
mengawasi kinerja perusahaan dengan penelaahan risiko yang dihadapi
perusahaan. Keberadaan komite audit menjadi sangat penting sebagai
salah satu perangkat utama dalam penerapan good corporate governance.
- Struktur Komite Audit
Struktur komite audit di Indonesia diatur dalam Keputusan
KetuaBapepam No. Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003
tentang Peraturan Nomor IX.1.5 : Pembentukan dan Pedoman
Pelaksanaan Kerja Komite Audit adalah sebagai berikut:
1) Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan
komisaris dan dilaporkan kepada rapat umum pemegang saham
(RUPS).
2) Anggota komite audit yang merupakan komisaris independen
bertindak sebagai ketua komite audit. Dalamhal ini komisaris
independen yang menjadi anggota komite audit lebih dari satu
orang maka salah satunya bertindak sebagai ketua komite audit.
Dalam rekomendasi yang dibentuk oleh Forum for Corporate
Governance in Indonesia (FCGI, 2002) adalah penting bahwa
perusahaan harus memperhatikankarakteristik yang dimiliki oleh setiap
anggota komite auditnya. Hal inidisebabkan karakteristik komite audit
akan berpengaruh pada peran komite auditdalam pemberian bantuan
kepada dewan komisaris dalam melaksanakan tugasnyatentang
pengendalian internal dan pelaporan keuangan dan manajemen. - Independensi Komite Audit
Anggota komite audit dipersyaratkan berasal dari pihak ekstern
perusahaan yang independen, harus terdiri dari individu-indidvidu yang
independen dan tidak terlibat dengan tugas sehari-hari dari manajemen
yang mengelola perusahaan, serta memiliki pengalaman untuk
melasanakan fungsi pengawasan secara efektif. Salah satu dari alasan
utama independensi ini adalah untuk memelihara integritas serta
pandangan yang objektif dalam laporan serta penyusunan rekomendasi
yang diajukan oleh komite audit, karena individu yang independen
cenderung lebih adil dan tidak memihak serta obyektif dalam
menangani suatu permasalahan (FCGI, 2002). - Pertemuan Komite Audit
Pertemuan komite audit berfungsi sebagai media komunikasi
formal anggota komite audit dalam mengawasi proses corporate
governance, memastikan bahwa manajemen senior membudayakan
corporate governance, memonitor bahwa perusahaan patuh pada code
of conduct, mengerti semua pokok persoalan yang mungkin dapat
mempengaruhi kinerja keuangan atau nonkeuangan perusahaan,
memonitor bahwa perusahaan patuh pada tiap undang-undang dan
peraturan yang berlaku, dan mengharuskan auditor internal
melaporkan secara tertulis hasil pemeriksaan corporate governance
dan temuan lainnya.
Variabel ini diukur dengan menggunakan jumlah komite audit.
Bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi
audit eksternal dan mengamati system pengendalian internal
(termasuk auditinternal). Hal ini dapat mengurangi sifat
penyalahgunaan manajemen dengan cara mengawasi laporan
keuangan yang disajikan sudah sesuai dengan standar akuntansi
keuangan yang berterima umum dan melakukan pengawasan pada
audit eksternal