Dewan komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris
yang memiliki tanggung jawab untuk mendorong diterapkannnya prinsip
tata kelola perusahaan yang baik didalam perusahaan melalui
pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan
dan pemberian nasihat kepada direksi secara efektif. Menurut Ernawati
dan Puspitasari (2010) Komisaris independen adalah anggota dewan
komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan,
kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan anggota dewan
komisaris lainnya, direksi atau pemegang saham pengendali atau
hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak
independen.
Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia
memberikan aturan bahwa jumlah komisaris independen harus dapat
menjamin agar mekanisme pengawasan berjalan secara efektif dan sesuai
dengan peraturan perundangundangan dan salah satu dari komisaris
independen harus mempunyai latar belakang akuntansi atau keuangan.
Keberadaan komisaris independen diperlukan dalam perusahaan untuk
menengahi atau mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat benturan
berbagai kepentingan yang mengabaikan kepentingan pemegang saham
publik (pemegang saham minoritas) serta stakeholder lainnya, terutama
pada perusahaan di Indonesia yang menggunakan dana masyarakat di
dalam pembiayaan usahanya (KNKG, 2006).
Sesuai dengan ketentuan di Pasar Modal dalam Surat Direksi PT.
Bursa Efek Jakarta Nomor : KEP-399/BEJ/07-2010 tentang Ketentuan
Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa poin C yang mengatur
hal-hal mengenai komisaris independen, komite audit, dan sekretaris
perusahaan, menjelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan
pengelolaan perisahaan yang baik (goodcorporate governance),
perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya
secara proposional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh
bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris
independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota
komisaris. Kriteria komisaris independen yang telah diatur dalam
peraturan BEJ, Kep 316/BEJ/062000 tanggal 30 Juni 2000 adalah :
- Komisaris independen tidak memiliki hubungan afiliasi dengan
pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali
(controllingshareholders) perusahaan tercatat yang bersangkutan. - Komisaris independen tidak memiliki hubungan dengan direktur
dan/atau komisaris lainnya perusahaan tercatat yang bersangkutan. - Komisaris independen tidak memiliki kedudukan rangkap pada
perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang
bersangkutan. - Komisaris independen harus mengerti peraturan perundang-undangan
di bidang pasar modal. - Komisaris independen diusulkan dan dipilih oleh pemegang saham
minoritas yang bukan merupakan pemegang saham pengendali (bukan
controlling shareholders) dalam Rapat Umum Pemegang Saham
(RUPS).
Komisaris independen merupakan anggota dari dewan komisaris
yang tidak terafiliasi dengan anggota dewan komisaris lain, direksi dan
pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau
hubungan lain yang dapat mempengaruhi independensinya (Ernawati dan
Puspitasari, 2010).
Komisaris independen yakni pihak yang tidak memiliki akses untuk
bertindak melakukan suatu penyimpangan atau kecurangan,namun
memiliki hak untuk mendapatkan informasi atas keuangan perusahaan.
Proporsikomisaris independen yang besar dapat meningkatkan kinerja
keuangan perusahaan