Menurut (Mardiasmo, 2006:21) secara umum Akuntabilitas publik terdiri
dari dua macam, yaitu:
- Akuntabilitas Vertikal (Vertical Accountability).
- Akuntabilitas Horisontal (Horizontal Accountability).
Kedua macam akuntabilitas tersebut dapat diartikan sebagai berikut.
Akuntabilitas vertikal (vertical Accountability) adalah pertanggungjawaban atas
pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban
unit-unit kerja (badan) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban
pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan pemerintah pusat kepada MPR.
Sedangkan Akuntabilitas Horisontal (Horizontal Accountability) adalah
pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Dalam konteks Organisasi
pemerintah, akuntabilitas publik adalah pemberi informasi dan disclosure atas
aktivitas dan kinerja finansial pemerintah kepada pihak-pihak yang
berkepentingan dengan laporan tersebut. Pemerintah pusat dan daerah, harus bisa
menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik.
Sedangkan menurut (Rosjidi, 2001:144) Akuntabilitas menjadi dua macam,
yaitu: - Akuntabilitas Internal
- Akuntabilitas Eksternal
Berikut adalah Penjelasan dari macam-macam Akuntabilitas : - Akuntabilitas Internal
Akuntabilitas internal berlaku bagi setiap tingkatan organisasi internal
penyelenggaraan pemerintahan Negara termasuk pemerintah dimana setiap
pejabat atau pengurus publik baik individu maupun kelompok secara
hierarki berkewajiban untuk memperanggungjawabkan kepada atasannya
langsung mengenai perkembangan kinerja kegiatan secara periodik
maupun sewaktu-waktu bila dipandang perlu. Keharusan dari akuntabilitas
internal pemerintah tersebut telah diamanatkan dari peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah
(SAKIP). - Akuntabilitas Eksternal
Sedangkan akuntabilitas eksternal melekat pada setiap Lembaga Negara
sebagai suatu organisasi untuk mempertanggungjawabkan yang telah
diterima dan dilaksanakan ataupun perkembangan untuk dikomunikasikan
kepada pihak eksternal lingkungannya