Bentuk Pelayanan Publik

Adapun layanan umum dilakukan oleh organisasi pemerintah maupun
swasta pada dasarnya berbeda-beda. Menurut Moenir, (2015:27)
menyatakan bahwa pelayanan umum di bagi menjadi tiga jenis yaitu :
a. Layanan dengan lisan
Layanan dengan lisan dilakukan oleh pegawai pada bidang
hubungan masyarakat, bidang informasi dan bidang lain yang tugasnya
memberikan penjelasan kepada siapapun yang memerlukan. Agar
layanan lisan berhasil sesuai dengan diharapkan, ada syarat-syarat yang
harus dipenuhi oleh pelaku layanan :
1) Memahami masalah-masalah yang termasuk dalam bidangnya
2) Mampu memberikan penjelasan apa yang perlu dengan lancar, singkat
dan jelas.
3) Bertingkah laku sopan dan ramah tamah.
b. Layanan melalui tulisan
Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling
menonjol dalam implemengasi tugas, tidak hanya dari segi jumlah tetapi
juga dari segi peranannya. Pada dasarnya layanan melalui tulisan cukup
efisien terutama bagi layanan jarak jauh karena faktor biaya. Layanan
tulisan terbagi atas dua bagian yaitu :
1) Layanan berupa petunjuk, informasi dan yang sejenisnya ditujukan
pada orang-orang yang berkepentingan agar memudahkan mereka
dalam berurusan dengan instansi.
2) Layanan berupa berkas tulisan atas permohonan, laporan, keluhan,
pemberian dan pemberitahuan.
c. Layanan bentuk perbuatan
Layanan perbuatan sering terkombinasi dengan layanan, hal ini
disebabkan karean hubungan lisan saling banyak dilakukan dalam
hubungan pelayanan secara umum, namun fokusnya pada perbuatan itu
sendiri yang di tunggu oleh orang kepentingan. Jadi tujuan utama orang
yang berkepentingan adalah mendapatkan pelayanan dalam bentuk
perbuatan atau hasil perbuatan, bukan sekedar perjelasan dan
kesanggupan secara lisan.
d. Asas-asas Pelayanan Publik
Pelayanan umum dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan
terpadu yang bersifat sederhana, terbuka , lancar, tepat, lengkap, wajar
dan terjangkau. Karena itu harus mengandung unsur-unsur dasar sebagai
berikut :
1) Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima layanan umum
harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing
2) Pengaturan setiap bentuk pelayanan harus disesuaikan dengan kondisi
kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap
berpegang pada efesiensi dan efektivitas.
3) Mutu proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat
memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian
umum yang dapat dipertangung jawabkan.
Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh instansi
pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang
bersangkutan berkewajiban memberikan peluang kepada masyarakat
untuk ikut menyelengarakan sesuai dengan perundang-undangan yang
berlaku. Alasan mendasar mengapa pelayanan umum harus diberikan
adanya publik interest atau kepentingan umum yang harus dipenuhi oleh
pemerintah karena memiliki tanggung jawab atau responsibility. Dalam
memberikan pelayanan ini pemerintah diharapkan secara profesional
melaksanakannya, dan harus mengambil keputusan. Pelayanan yang
diberikan oleh sebuah instansi pemerintah berada pada pusat pengendali
yaitu pedoman kerja dengan kebijakan kerja yang di tersusun untuk
melakukan secara sistematis.
Untuk dapat memberikan pelayanan yang memuaskan pengguna
jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi asas-asas pelayanan.
Asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik diatur dalam pasal 4
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik oleh
Eny Kusdarini (2015:190) yakni terdiri dari 12 asas yaitu :
1) Asas kepentingan umum
2) Asas kepastian hukum
3) Asas kesamaan hak
4) Keseimbangan hak dan kewajiban
5) Asas keprofesionalan
6) Asas partisipasif
7) Asas persamaan perlakuan/tindak deskriminatif
8) Asas keterbukaan
9) Asas akuntabilitas
10) Asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompaok rentan
11) Asas ketepatan waktu
12) Asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan