Standar Pelayanan

Menurut Moenir, (2015:26) menjelaskan bagaimana cara memenuhi
kepentingan pelayanan publik sesuai haknya, sebagai berikut :
“Pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang
atau sekelompok orang dengan landasan faktor melalui sistem,
prosedur dan metode tertentu dalam rangka usaha memenuhi
kepentingan orang lain sesuai haknya”.
Aktifitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, mengurus dan
mengontrol. Baik itu berupa barang atau jasa dari suatu pihak kepada pihak
orang lain itu arti dari pelayanan. Dan istilah lain yang sejenis dengan
pelayanan itu adalah pengabdian atau pengayoman, (Nurhadi 2016:15).
Berdasarkan Ratminto dalam Rismayanti (2017:18) menyatakan bahwa
Standar pelayanan publik merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai
acuan dalam melakukan pelayanan yang terkait dengan kemampuan
penyelenggara dalam memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kondisi
lingkungannya. Standar pelayanan yang telah ditetapkan tersebut harus
dipenuhi dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan wajib ditaati baik
oleh pelayanan (pemerintah) maupun pengguna layanan (masyarakat).
Publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas.
Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan
berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari
pelayanan dalam bentuk pengaturan ataupun pelayanan-pelayanan lain
dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Kualitas pelayanan publik
yang kerap dikeluhkan masyarakat, dapat terjadi karena berbagai hal. Salah
satu determinan internal adalah lemahnya sistem pengendalian manajemen
pemerintahan. Seperti kita ketahui, pada jam-jam pelayanan publik, aparat
kerap lalai dalam melayani masyarakat. Masalah berikutnya adalah
ringannya konsekuensi dari kealpaan ini. Habituasi dari kealpaan ini,
berpotensi menciptakan set mental tertentu mengenai tanggung jawab
pekerjaan di kepala setiap aparat. Set mental ini menjadi derivasi bagi
budaya kerja, sebagian lembaga pemerintahan yang lazim datang terlambat,
kualitas pelayanan minimalis, hingga mempersulit proses. Di Indonesia,
upaya memperbaiki pelayanan sebenarnya juga telah sejak lama
dilaksanakan oleh pemerintah, antara lain melalui Inpres No. 5 Tahun 1984
tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di Bidang
Usaha. Upaya ini dilanjutkan dengan Surat Keputusan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara No. 81/1993 tentang Pedoman
Tatalaksana Pelayanan Umum. Untuk lebih mendorong komitmen aparatur
pemerintah terhadap peningkatan mutu pelayanan, maka telah diterbitkan
pula Inpres No. 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu
Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat. Pada perkembangan
terakhir telah diterbitkan pula Keputusan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Apartur Negara (PERMENPAN) No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang
Pedoman Umum Penyelengaraan Pelayanan Publik, oleh karena itulah
diharapkan agar kita lebih memahami tentang kinerja pelayanan publik itu
sendiri.