Menurut Siagian (2013:129), terdapat dua jenis disiplin dalam organisasi, yaitu:
- Disiplin Preventif
Disiplin yang bersifat preventif adalah tindakan yang mendorong para
pegawai untuk taat kepada berbagai ketentuan yang berlaku dan memenuhi standar
yang telah ditetapkan. Artinya melalui kejelasan dan penjelasan tentang pola,
sikap, tindakan dan perilaku yang diinginkan dari setiap anggota organisasi
diusahakan pencegahan jangan sampai para pegawai berperilaku negatif.
Keberhasilan penerapan disiplin preventif terletak pada pribadi para anggota
organisai. Agar disiplin pribadi tersebut semakin kokoh, paling sedikit tiga hal
perlu mendapatkan perhatian manajemen yaitu :
a. Para anggota organisasi perlu didorong agara mempunyai rasa memiliki organisasi,
karena segala logika seorang tidak akan merusak sesuatu yang menjadi miliknya.
b. Para pegawai perlu diberi penjelasan tentang berbagai ketentuan yang wajib ditaati
dan standar yang harus dipenuhi. Penjelasan dimaksud seyogianya disertai
informasi yang lengkap mengenai latar belakang berbagi ketentuan yang bersifat
normatif.
c. Para pegawai didorong menentukan sendiri cara-cara pendisiplinan diri dalam
rangka ketentuan-ketentuan yang berlaku umum bagi seluruh anggota organisasi. - Disiplin korektif
Disiplinan yang bersifat korektif adalah jika pegawai yang nyata-nyata telah
melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang berlaku atau gagal
memenuhi standar yang telah ditetapkan, kepadanya dikenakan sanksi disipliner.
Berat atau ringannya suatu sanksi tentunya tergantung pada bobot pelanggaran
yang telah terjadi. Pengenaan sanksi biasanya mengikuti prosedur yang sifatnya
hirarki. Artinya pengenaan sanksi diprakarsai oleh atasan langsung pegawai yang
bersangkutan, diteruskan kepada pimpinan yang lebih tinggi dan keputusan akhir
pengenaan sanksi terrsebut diambil oleh pejabat pimpinan yang berwenang untuk
itu. Prosedur tersebut ditempuh dengan dua maksud, yaitu bahwa pengenaan sanksi
dilakukan secara objektif dan sifat sanksi sesuai dengan bobot pelangaran yang
dilakukan.
Disamping faktor objektivitas dan kesesuaian bobot hukuman dan
pelanggaran, pengenaan sanksi harus pula bersifat mendidik dalam arti agar terjadi
perubahan sikap dan perilaku di masa mendatang dan bukan terutama menghukum
seseorang karena tindakannya di masa lalu. Pengenaan sanksi pun harus
mempunyai nilai pelajaran dalam arti mencegah orang melakukan pelanggaran
yang serupa. Pihak manajemen harus mampu menerapkan berbagai ketentuan yang
berlaku secara efektif dan tidak hanya sekedar merupakan pernyataan di atas
kertas