Perlindungan Tenaga Kerja Wanita


Tenaga kerja wanita yang telah mengorbankan tenaganya
untuk bekerja di perusahaan atau pabrik perlu mendapatkan
perlindungan yang baik atas keselamatan, kesehatan, serta
kesusilaan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan yang sesuai
dengan martabat manusia dan moral agama. Hal ini telah
diterapkan dalam pasal 10 UU No. 1969, yang berlaku baik
tenaga kerja pria maupun wanita yang menyebutnya bahwa
“Pemerintah membina perlindungan kerja yang mencakup
norma keselamatan kerja, norma kesehatan kerja dan kebersihan
perusahaan, norma kerja, dan pemberian ganti kerugian serta
perawatan dan rehabilitas dalam hal kecelakaan kerja.” Bahkan
perlindungan tenaga kerja wanita dijelaskan dalam jurnal
internasional The Journal International of Women’s Studies
(dalam Erfina, 2013, hlm. 4)
The American Association of University Women (AAUW)
strongly opposes private accounts in place of Social
Security benefits, which are the sole, guaranteed source
of income for many elderly women (AAUW, 2003, 2005).
The AAUW contends that the current Social Security
system contains many benefits that must be maintained,
including full cost of living adjustments, a progressive
benefit formula, spousal and widow benefits, and
disability and survivor benefits. The AAUW advocates
that any Social Security reform must maintain these
guaranteed benefits and consider the inequity of pension
benefits and retirement security for women. (Asosiasi
dari Universitas Wanita Amerika sangat menentang
rekening pribadi yang berada pada Jaminan Sosial, yang
satu-satunya, dijamin sumber pendapatan bagi banyak
perempuan lanjut usia (AAUW, 2003, 2005). AAUW ini
menyatakan bahwa sistem Jaminan Sosial saat ini
mengandung banyak manfaat yang harus dipertahankan,
termasuk biaya penuh penyesuaian hidup, progresif,
bersuami atau janda, dan cacat atau mati. Para pendukung
AAUW mengungkapkan bahwa setiap reformasi Jaminan
Sosial harus menjaga manfaat terjamin dan
mempertimbangkan ketimpangan manfaat pensiun dan
jaminan pensiun bagi perempuan)
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 merupakan
payung hukum untuk memberikan perlindungan tenaga kerja,
terlebih perlindungan pada perempuan. Sebagaimana
perlindungan khusus untuk pekerja wanita diatur dalam pasal 76
ayat 1-5.
(1) Pekerja/buruh perempuan yang berumur kurang dari
18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 –
07.00.
(2) Pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh
perempuan hamil yang menurut keterangan dokter
berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan
kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara
pukul 23.00 – 07.00
(3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh
perempuan antara pukul 23.00 – 07.00 wajib :
a. Memberikan makanan dan minuman yang
bergizi; dan
b. Menjaga kesusilaan dan keamanan selama di
tempat kerja.
(4) Pengusaha wajib menyediaakan angkutan antar
jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat
dan pulang bekerja antara pukul 23.00 – 05.00
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan
(3) diatur dengan Keputusan Menteri.
Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP-224/MEN/2003
tentang kewajiban pengusaha yang mempekerjakan
pekerja/buruh perempuan antara pukul 23:00 sampai dengan
07:00. Hak tersebut berkenaan dengan fungsi reproduksi seperti
hak cuti haid, cuti melahirkan/keguguran, hak untuk menyusui
atau ruang mengambil ASI. Selain itu, terdapat pengaturan Hak
Asasi Manusia bagi perempuan dalam pasal 49 Undang-Undang
No. 39 Tahun 1999 tentang HAM bahwa perempuan berhak
untuk mendapatkan perlindungan khusus, dalam pelaksanaan
pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat
mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan
dengan fungsi reproduksinya.
Pasal 77 menyatakan tentang waktu kerja yaitu waktu
kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

  1. Tujuh jam satu hari dan empat puluh jam satu minggu
    untuk enam hari kerja dalam satu minggu.
  2. Delapan jam satu hari dan empat puluh jam satu minggu
    untuk lima hari kerja dalam satu minggu.
  3. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak
    3 (tiga) jam dalam satu hari dan empat belas jam dalam
    satu minggu