Posted on by Kresna

Empat Jenis Upah Minimum

  1. Upah Minimum Provinsi
    UMP adalah upah terendah yang berlaku untuk satu provinsi yang
    ditetapkan oleh Gubernur setiap 1 November dan mulai berlaku 1 Januari tahun
    berikutnya. Dalam menetapkan UMP, gubernur mendengarkan saran dan
    masukan dari dewan pengupahan provinsi.
  2. Upah Minimum Kota
    UMK adalah upah terendah yang berlaku untuk satu kabupaten/kota
    yang ditetapkan oleh gubernur selambat-lambatnya pada 21 November setelah
    penetapan UMP, dan berlaku mulai 1 Januari tahun berikutnya. UMK tidak
    boleh lebih rendah dari UMP. Dalam menetapkan UMP, gubernur
    mempertimbangkan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi dan
    bupati/wali kota. Apabila gubernur tidak menetapkan UMK, maka upah yang
    berlaku di kabupaten/kota tersebut adalah sama dengan UMP.
  3. Upah Minimum Sektoral (UMS)
    UMS adalah upah terendah yang berlaku secara sektoral dalam satu
    provinsi (UMSP) atau satu kabupaten/kota (UMSK), yang mana setiap sektor
    dikelompokkan menurut klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI).
    UMSP tidak boleh rendah dari UMP dan UMSK tidak boleh lebih rendah dari
    UMK.
    Untuk menetapkan UMSP dan UMSK, dewan pengupahan provinsi atau
    kabupaten/kota melakukan penelitian serta menghimpun data mengenai
    homogenitas dan jumlah perusahaan, jumlah tenaga kerja, devisa yang
    dihasilkan, nilai tambah, kemampuan perusahaan, asosiasi pengusaha, dan
    serikat pekerja terkait. Besaran UMSP dan UMSK disepakati oleh asosiasi
    perusahaan dan serikat pekerja di sektor yang bersangkutan.
  4. Upah Minimum Regional (UMR)
    UMR adalah upah terendah yang berlaku di suatu daerah. Dalam ketiga
    peraturan perundang-undangan di atas, istilah UMR kini sudah tidak digunakan
    lagi, dan diganti oleh UMP dan UMK.
    Upah minimum hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja
    kurang dari setahun di perusahaan. Jadi, karyawan yang punya masa kerja lebih
    dari setahun harus dibayar lebih