Berdasarkan Product Liability Directive (selanjutnya disebut
Directive) sebagai pedoman bagi negara MEE (Masyarakat Ekonomi
Eropa) dalam menyusun ketentuan mengenai Hukum Perlindungan
Konsumen (dalam Ahmadi Miru, 2011: 22) menjelaskan pengertian
pelaku usaha /produsen adalah pembuat produk akhir, produsen dari setiap
bahan mentah, atau pembuat dari satu suku cadang dan setiap orang yang
memasang nama, mereknya atau satu tanda pembedaan yang lain pada
produk, menjadikan dirinya sebagai produsen;
Sedangkan dalam Pasal 1 angka 3 UUPK dijelaskan pengertian
pelaku usaha yang berbunyi :
“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha,
baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum
yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam
wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun
bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan
usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.
