Peraturan hukum mengenai benda di Indonesia telah diatur secara
komprehensif dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Beberapa ketentuannya telah direvisi dan diatur secara spesifik oleh
peraturan perundang-undangan yang lebih baru.
Benda adalah suatu objek yang memiliki bentuk fisik dan bisa
diraba, tidak memiliki kehidupan atau kemauan sendiri. Sebagai hasilnya,
benda hanya dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencapai kepuasan
atau kebutuhan.36 Selanjutnya, ada konsep tambahan mengenai benda,
yakni bahwa istilah “benda”.
Istilah “benda” yang digunakan dalam Pasal 499 KUHPerd memiliki
makna yang lebih luas dibandingkan dengan kata “barang” (goed). Kata
“benda” (zaak) mencakup makna dari barang itu sendiri dan juga melibatkan
hak-hak lainnya. Benda tak berwujud adalah bentuk dari hak tersebut,
sementara barang merupakan bentuk dari benda berwujud yang dapat
dirasakan oleh panca indera manusia. Oleh karena itu, konsep benda
mencakup objek kepemilikan, dan hak juga dapat menjadi objek
kepemilikan, karena dalam terminologi hukum, benda adalah sesuatu yang
dapat dimiliki oleh hak kepemilikan. Definisi benda yang diberikan dalam
Pasal 499 KUHPerd menunjukkan perbedaan istilah antara benda dan
barang. Benda memiliki makna yang lebih menyeluruh daripada barang,
karena melibatkan tidak hanya barang itu sendiri. Benda dapat
dikelompokkan ke dalam berbagai jenis berdasarkan signifikansinya dalam
konteks hubungan dan tindakan hukum terhadap benda. Berikut adalah
beberapa jenis klasifikasi benda
Benda berwujud dan tidak berwujud
Benda berwujud adalah objek yang eksis dan dapat dirasakan oleh
semua panca indera manusia. Di sisi lain, benda tidak berwujud adalah hak
yang terkait dengan suatu objek khusus yang memiliki substansi. Benda
tidak berwujud memiliki sifat khusus di mana hanya hak yang dapat
ditempelkan padanya.
. Makna yang terkandung dalam konteks ini dapat diamati dalam
pelaksanaannya melalui berbagai tindakan hukum, seperti transaksi jual
beli, hibah, atau pewarisan. Penyerahan benda berwujud yang dapat
bergerak umumnya terjadi secara langsung dari satu pihak ke pihak lain.
Sementara itu, penyerahan benda berwujud yang tidak dapat bergerak
dilakukan dengan mengalihkan kepemilikan atas nama. Penyerahan benda
tak berwujud, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 613 KUHPerd,
dapat melibatkan piutang atas nama (op naam) dengan menggunakan
metode cessie, piutang atas tunjuk (aan toonder) dengan mentransfer surat
piutang dari satu tangan ke tangan lainnya, dan piutang atas pengganti (aan
order) melalui proses endosemen dan penyerahan surat piutang dari satu
tangan ke tangan lainnya.37
b) Benda bergerak dan tidak bergerak
Kebermaknaan dalam klasifikasi ini terfokus pada penguasaan,
penyerahan, berakhirnya masa berlaku, dan pembebanan. Benda bergerak
dapat diidentifikasi sebagai dua kategori.
- Menurut sifatnya
Pasal 509 KUHPerdata “Kebendaan karena sifatnya ialah
yang dapat berpindah atau dipndahkan” Penjelasan tersebut
menyatakan bahwa benda bergerak, berdasarkan
karakteristiknya, merupakan objek yang dapat dipindahkan dan
bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya. Contoh-contohnya
melibatkan kendaraan seperti mobil, sepeda motor, atau kapal.38 - Menurut perundang-undangan
Benda bergerak, menurut regulasi hukum, melibatkan objek-
objek, baik berwujud maupun tidak, yang secara khusus
diidentifikasi sebagai benda bergerak oleh hukum. Contoh-
contohnya termasuk surat utang, hak pakai hasil, dan saham.
Sementara itu, benda tidak bergerak dapat dikelompokkan ke
dalam tiga kategori:
1) Menurut sifatnya
Menurut Pasal 506 KUHPerdata, benda tidak bergerak
menurut sifatnya adalah objek yang, sesuai dengan sifatnya,
tidak dapat dipindahkan atau berpindah dari satu tempat ke
tempat lain. Contoh-contohnya meliputi tanah, pohon, atau
rumah.
2) Berdasarkan peruntukkannya atau tujuannya
Pasal 508 KUHPerdata memberikan ketentuan tentang
benda berdasarkan peruntukkannya atau tujuannya. Pasal
tersebut menjelaskan bahwa benda tidak bergerak adalah objek
yang melekat pada tanah atau bangunan, meskipun tidak bersifat
permanen, dan dengan tujuan untuk mengikuti tanah atau
bangunan tersebut untuk jangka waktu yang lama.
3) Berdasarkan ketentuan undang-undang
Benda tidak bergerak, menurut ketentuan undang-undang,
mencakup berbagai objek, baik berwujud maupun tidak, yang
oleh hukum diakui atau disebut sebagai benda tidak bergerak