Sertifikasi halal merupakan suatu kegiatan dalam pemberian fatwa secara
tertulis oleh MUI berupa sertifikat halal dari suatu produk hingga proses internal
perusahaan sehingga dapat memberikan kepastian status kehalalan pada produk
tersebut [6]. Pemeriksaan kehalalan produk dan sertifikasi halal dilakukan oleh
Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia
(LPPOM MUI) yang didirikan pada tanggal 6 Januari 1989 [33]. Dalam melakukan
sertifikasi halal, LPPOM MUI menerapkan regulasi Halal Assurance System (HAS)
atau Sistem Jaminan Halal (SJH) sehingga Sistem Jaminan Halal harus telah
diterapkan oleh perusahaan sebelum melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Hal
ini bertujuan proses produksi dapat menjaga status kehalalannya sesuai ketetapan
LPPOM MUI [34].
Saat ini, regulasi HAS yang digunakan oleh LPPOM MUI sebagai
persyaratan sertifikasi halal adalah HAS 23000. Regulasi ini berisi 11 kriteria
Sistem Jaminan Halal (SJH) dan persyaratan lain, seperti kebijakan dan prosedur
sertifikasi halal. Perusahaan wajib memenuhi 11 kriteria SJH yang terdapat pada
HAS 23000 untuk mendapatkan sertifikat halal [35]. Berikut 11 krtieria SJH pada
HAS 23000:
- Kebijakan Halal
Kebijakan halal merupakan komitmen tertulis yang harus ditetapkan dan
disosialisasikan oleh manajemen puncak perusahaan kepada seluruh pihak
(stakeholder) perusahaan untuk menghasilkan produk halal secara konsisten. - Tim Manajemen Halal
Tim manajemen halal merupakan sekelompok anggota yang ditetapkan oleh
manajemen puncak perusahaan yang disertai bukti tertulis dan bertanggung
jawab terhadap perencanaan, implementasi, evaluasi, dan perbaikan sistem
jaminan halal di perusahaan. - Pelatihan
Perusahaan harus membuat prosedur pelatihan dan melaksanakan pelatihan
tersebut minimal setahun sekali. - Bahan
Bahan dapat meliputi: bahan baku, bahan tambahan, bahan penolong,
kemasan, pelumas, bahan pembersih, dan media validasi. Bahan
dikelompokkan menjadi dua yaitu bahan tidak kritis yaitu bahan yang
termasuk ke dalam daftar halal dan kritis yaitu bahan yang diluar daftar bahan
halal. Perusahaan yang memiliki bahan tidak kritis harus dilengkapi dengan
dokumen pendukung yang cukup. - Fasilitas Produksi
Fasilitas produksi terbagi menjadi 3 tempat yaitu:
(a) Industri Pengolahan
- Segala fasilitas industri pengolahan harus didaftarkan.
Industri pengolahan harus memastikan produk tidak terkontaminasi
dengan bahan kritis. - Fasilitas yang terlibat dalam sharing facility, harus bersifat bebas
dari bahan kritis.
(b) Restoran - Segala fasilitas industri pengolahan harus didaftarkan.
- Restoran harus menjamin bahwa fasilitas dan peralatan baik
ataupun fasilitas yang digunakan untuk sharing facility, terbebas
dari bahan kritis.
(c) Rumah Potong Hewan (RPH) - Fasilitas RPH hanya digunakan untuk produksi daging hewan halal.
Tidak boleh tercampur dengan pemotongan daging hewan tidak
halal. - Lokasi RPH daging halal harus terpisah dengan jarak minimal 5 km
dari RPH daging babi. - Alat penyembelih baik secara manual ataupun mekanis harus
memenuhi persyaratan penyembelihan halal.
- Produk
Produk tidak diperbolehkan memiliki rasa atau baru yang mengarah pada
sesuatu yang diharamkan. Bentuk, kemasan, atau label produk tidak
menggambarkan sifat erotis atau porno. - Prosedur Tertulis Aktivitas Kritis
Prosedur tertulis tata cara pelaksanaan aktivitas kritis yaitu aktivitas yang
dapat mempengaruhi status kehalalan produk harus dimiliki oleh perusahaan. - Kemampuan Telusur
Perusahaan wajib memiliki prosedur tertulis mengenai ketelusuran produk
yang disertifikasi sehingga menjamin produk berasal dari bahan dan fasilitas
yang disetujui oleh LPPOM MUI. - Penanganan Produk Yang Tidak Memenuhi Kriteria Perusahaan wajib
memiliki prosedur tertulis dalam menangani produk yang tidak memenuhi
kriteria. Jika produk terlanjur dijual, maka produk harus segera ditarik.
Audit Internal Perusahaan wajib memiliki prosedur tertulis mengenai audit
internal pelaksanaan SJH. Audit internal dilakukan minimal satu kali dalam
setahun. - Kaji Ulang Manajemen Perusahaan wajib memiliki prosedur tertulis
mengenai kaji ulang manajemen. Kaji ulang manajemen dilakukan minimal
sekali dalam setahun.