Pengaturan Cyrptocurrency di Indonesia

Bank Indonesia menyampaikan bahwa Bitcoin dan jenis mata uang
digital lainnya tidak diakui sebagai mata uang resmi atau alat pembayaran yang
sah di Indonesia. Pernyataan ini sejalan dengan definisi mata uang yang
tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang,
yang menegaskan bahwa mata uang adalah uang yang diterbitkan oleh Negara
kesatuan Republik Indonesia dan memiliki nilai dalam Rupiah..24. Bank Indonesia telah mengingatkan bahwa sebagai pihak yang berwenang dalam
sistem pembayaran, mereka melarang semua penyelenggara jasa sistem
pembayaran, termasuk penyelenggara utama, penyelenggara perantara,
penyelenggara kliring, penyelenggara penyelesaian akhir, penerbit, penerima,
gateway pembayaran, penyelenggara dompet elektronik, penyelenggara
transfer dana, dan penyelenggara teknologi finansial di Indonesia, termasuk
bank dan lembaga non-bank, untuk melakukan proses transaksi pembayaran
menggunakan uang virtual.25
Hal ini merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor
18/40/PBI/2016 mengenai Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi
Pembayaran. Pasal 34 dari peraturan tersebut memuat regulasi terkait dengan
hal-hal berikut:
a. Melakukan pemrosesan transaksi pembayaran menggunakan mata
uang digital (virtual currency).
b. Menyalahgunakan data dan informasi nasabah serta data dan
informasi transaksi pembayaran.
c. Memiliki atau mengelola nilai yang dapat disamakan dengan nilai
uang yang digunakan di luar lingkup penyelenggara jasa sistem
pembayaran yang bersangkutan.
Dalam penjelasan pasal tersebut, terutama pada poin pertama, istilah
“mata uang digital” diartikan sebagai bentuk uang digital yang diterbitkan oleh
entitas selain otoritas moneter dan diperoleh melalui metode seperti
penambangan, pembelian, atau pemberian sebagai hadiah. Contoh dari mata
uang digital tersebut mencakup Bitcoin, Blackcoin, Dush, Dogecoin, Litecoin,
Namecoin, Nxt, Peercoin, Primecoin, Ripple, dan Ven. Penting dicatat bahwa
ketentuan ini tidak mencakup dalam kategori “uang elektronik.”
Kemudian, pada tahun 2017, Bank Indonesia mengeluarkan peraturan
yang lebih tegas mengenai penggunaan cryptocurrency. Peraturan tersebut
melarang penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran dalam transaksi
di Indonesia. Selain itu, peraturan ini juga melarang lembaga keuangan yang
diawasi oleh Bank Indonesia untuk melakukan transaksi dengan
cryptocurrency. Peraturan ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk
menghindari penggunaan cryptocurrency dalam aktivitas ilegal, seperti
pencucian uang.
Selanjutnya, dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017
mengenai Penyelenggaraan Teknologi Finansial, pasal 1 menjelaskan Teknologi
Finansial sebagai pemanfaatan teknologi dalam ranah sistem keuangan yang
dapat menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru
yang memiliki potensi untuk memengaruhi stabilitas moneter, stabilitas sistem
keuangan, serta efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem
pembayaran.
Dalam ketentuan pasal 8 ayat (2), regulasi ini juga menetapkan bahwa
Penyelenggara Teknologi Finansial tidak diizinkan untuk melakukan kegiatan
sistem pembayaran menggunakan mata uang digital. Penjelasan di pasal 8 ayat
(2) menjelaskan bahwa pembatasan ini diterapkan karena mata uang digital
tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Secara
keseluruhan, regulasi-regulasi ini membatasi penggunaan mata uang digital
dalam sistem pembayaran dan menegaskan bahwa mata uang digital tidak
diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Bank Indonesia
menetapkan peraturan-peraturan ini untuk memastikan keamanan, stabilitas,
dan kepatuhan dalam sistem keuangan negara ini..26
Meskipun peraturan tersebut membawa ketegasan dalam pandangan
resmi pemerintah mengenai cryptocurrency, peraturan ini juga menimbulkan
ketidakpastian lebih lanjut dalam komunitas cryptocurrency Indonesia. Banyak
yang merasa bahwa peraturan tersebut telah menghambat potensi
pengembangan teknologi blockchain dan inovasi terkait cryptocurrency. Selain
itu, banyak pelaku industri merasa bahwa peraturan tersebut mungkin telah
membuat Indonesia terlewatkan dalam revolusi cryptocurrency global. Namun,
perkembangan hukum cryptocurrency di Indonesia tidak berhenti di situ. Pada
tahun 2019, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)
mengeluarkan peraturan yang lebih terperinci untuk mengatur perdagangan
cryptocurrency di Indonesia. Peraturan ini memungkinkan pertukaran
cryptocurrency untuk beroperasi dengan izin resmi dari pemerintah. Peraturan
ini juga menetapkan persyaratan ketat yang harus dipatuhi oleh pertukaran
cryptocurrency, termasuk kewajiban untuk mengidentifikasi pelanggan dan
melaporkan aktivitas yang mencurigakan kepada otoritas terkait.
Adapun Dasar hukum penggunaan cryptocurrency di Indonesia
mencakup beberapa peraturan dan undang-undang, termasuk:27
1) UU No. 10 Tahun 2011 mengenai Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1987
tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, mendefinisikan komoditi
sebagai barang, jasa, Kontrak Berjangka, Kontrak derivatif Syariah, dan
kontrak derivatif lainnya.
2) Pasal 3 dalam UU Perdagangan Berjangka Komoditi dan Peraturan Kepala
Bappebti No. 3 tahun 2019 menetapkan komoditi sebagai subjek kontrak
berjangka dalam cakupan Peraturan Kepala Bappebti.
3) BAPPEBTI memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan kepada
Bursa Berjangka untuk melakukan transaksi fisik komoditi, termasuk aset
kripto, dan memiliki wewenang untuk menetapkan tata cara dan sistemnya.
Kewenangan ini diatur dalam Pasal 15 UU Perdagangan Berjangka
Komoditi.
4) Kebijakan penggunaan aset kripto juga diatur dalam Peraturan Menteri
Perdagangan No. 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum
Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset), yang
menetapkan aset kripto sebagai komoditi yang dapat menjadi subjek kontrak
berjangka di Bursa Berjangka.
5) Peraturan Bappebti No. 2 Tahun 2019 mengenai Penyelenggaraan Pasar
Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
6) Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019 mengenai Ketentuan Teknis
Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa
Berjangka.
7) Peraturan Bappebti No. 6 Tahun 2019.
8) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2
Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Badan Pengawas
Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan
Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka.
Penting untuk dicatat bahwa meskipun peraturan ini memberikan
legitimasi bagi pertukaran cryptocurrency yang diatur di Indonesia, peraturan
tersebut juga memberikan banyak tanggung jawab dan kewajiban bagi para
pelaku industri. Ini menciptakan tantangan tersendiri dalam mematuhi
peraturan dan menjalankan bisnis cryptocurrency dengan benar. Tantangan lain
dalam perjalanan hukum cryptocurrency di Indonesia adalah ketidakpastian
hukum yang masih ada. Meskipun beberapa peraturan telah dikeluarkan, masih
banyak detail yang belum diatur dengan jelas. Hal ini telah menciptakan
ketidakpastian dalam industri cryptocurrency, dan para pelaku industri sering
kali harus mengambil risiko dalam menghadapi perkembangan hukum yang
mungkin akan datang