Pengukuran Kinerja Organisasi

Hasil kerja yang dicapai oleh organisasi pemerintahan dapat diukur
menggunakan indikator kinerja organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Sobandi
(2006:176) indikator kinerja organisasi adalah sebagai berikut :
1) Keluaran (output), yaitu sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu
kegiatan yang berupa fisik atau pun non fisik. Suatu kegiatan yang berupa fisik
maupun non fisik yang diharapkan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kelompok keluaran (output) meliputi dua hal. Pertama, kualitas pelayanan yang
diberikan, indikator ini mengukur kuantitas fisik pelayanan. Kedua, kuantitas
pelayanan yang diberikan yang memenuhi persyaratan kualitas tertentu.
Indikator ini mengukur kuantitas fisik pelayanan yang memenuhi uji kualitas.
2) Hasil (outcome) yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya
keluaran pada jangka menengah (efek langsung). Hal ini berarti setiap output
kegiatan harus berfingsi dan memberikan manfaat pada jangka menengah.
3) Kaitan usaha dengan pencapaian yaitu ukuran efisiensi yang mengkaitkan
usaha dengan keluaran pelayanan. Indikator yang mengaitkan usaha dengan
pencapaian, meliputi dua hal, yaitu ukuran efisiensi yang mengaitkan usaha
dengan keluaran pelayanan, dan ukuran biaya hasil yang menghubungkan usaha
dan hasil pelayanan..
4) Informasi penjelas merupakan informasi tambahan yang harus disertakan
sebagai penjelas dalam pelaporan kinerja yang mencakup informasi kuantitatif
dan naratif. Informasi penjelas bermanfaat membantu pengguna untuk
memahami ukuran kinerja yang dilaporkan, menilai kinerja suatu organisasi,
dan mengevaluasi signifikansi faktor yang akan mempengaruhi kinerja yang
dilaporkan.
Sedangkan menurut Niven dalam Kondjol (2014:42) terdapat 6 (enam)
konsep pengukuran kinerja organisasi sektor publik dan organisasi non profit, yaitu:
1) Financial accountability adalah pengukuran kinerja organisasi sektor publik
yang hanya berfokus pada seberapa besar anggaran yang telah dikeluarkan;
2) Program products or output adalah pengukuran kinerja organisasi sektor publik
bergantung pada jumlah produk atau jasa yang dihasilkan dan beberapa jumlah
orang yang dilayani;
3) Adherence to standards quality in service delivery, yaitu pengukuran kinerja
yang terkonsentrasi pada pelayanan yang mengarah pada ketentuan badan
sertifikasi dan akreditasi pemerintah. Badan tersebut juga bertujuan untuk
menjaga kualitas dan konsistensi produk/jasa yang mereka berikan;
4) Participant related measures, yaitu pengukuran kinerja yang menekankan
pentingnya kepastian pemberian pelayanan hanya kepada mereka yang sangat
membutuhkan, oleh karena itu organisasi sektor publik akan melakukan
penilaian klien atau pelanggan yang akan dilayani berdasarkan status
demografinya, sehingga bisa ditentukan mana pelanggan yang layak
mendapatkan pelayanan terlebih dahulu;
5) Key performance indicators adalah pengukuran kinerja yang berdasarkan pada
pembentukan kriteria-kriteria tertentu yang dapat mewakili semua area yang
ingin dinilai, untuk kemudian disusun indikator-indikator yang mampu
mengukur kriteria tersebut;
6) Client satisfaction yaitu pengukuran kinerja organisasi publik didasarkan pada
kepuasan pelanggan atas penyediaan barang atau pelayanan publik. Beberapa
faktor utama yang menentukan kepuasan pelanggan yaitu: ketepatan waktu
pelayanan, kemudahan untuk mendapat layanan dan kepuasan secara
keseluruhan.